INDIKATOR PENYUSUNAN DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) KEGIATAN PADA MUSRENBANG TAHUN 2011

INDIKATOR PENYUSUNAN DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) KEGIATAN PADA MUSRENBANG TAHUN 2011

NO

INDIKATOR

BOBOT

I

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, sejalan dengan agenda RPJMD :

SKORE

Sangat Tinggi

:5

Tinggi

:4

Cukup

:3

18

Rendah

:2

dan

16

Sangat Rendah : 1

D. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi

13

A. Meningkatkan

kemudahan/

kualitas

pelayanan

20

kepada masyarakat B. Memberikan kemudahan akses informasi. C. Menunjang

upaya

peningkatan

keamanan

ketertiban

rasa keadilan. E. Tidak

menimbulkan

dampak

negatif

bagi

11

F. Mendukung kesetaraan gender dan memperhatikan

9

lingkungan.

Kebutuhan Perempuan. G. Memperhatikan kebutuhan anak.

7

H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat.

6 100

II

BIDANG EKONOMI, sejalan dengan agenda RPJMD : A. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

20

Sangat Tinggi

:5

Tinggi

:4

18

Cukup

:3

16

Rendah

:2

kesejahteraan masyarakat miskin. B. Memberi nilai tambah ekonomi. C. Tidak

menimbulkan

dampak

negatif

bagi

lingkungan.

Sangat Rendah : 1

D. Didukung peluang pasar. E. Mendukung

pemgembangan

13 industri

kecil

dan

11

F. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi

9

menengah.

rasa keadilan. G. Mendukung kesetaraan gender dan memperhatikan

7

Kebutuhan Perempuan. H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat.

6 100

61

NO

INDIKATOR

BOBOT

III

BIDANG SOSIAL BUDAYA, sejalan dengan agenda RPJMD : A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan

20

menciptakan lapangan kerja. B. Mendukung kesetaraan gender dan memperhatikan

18

Kebutuhan Perempuan. 16

D. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

13

E. Menjaga kelestarian nilai – nilai budaya

11

menimbulkan

Sangat Tinggi

:5

Tinggi

:4

Cukup

:3

Rendah

:2

Sangat Rendah : 1

C. Memperhatikan kebutuhan anak.

F. Tidak

SKORE

dampak

negatif

bagi

9

G. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi

7

lingkungan.

rasa keadilan. H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat.

6 100

IV

BIDANG INFRASTRUKTUR, sejalan dengan agenda RPJMD : A. Sejalan dengan RTRW Kota. B. Mendukung

pengembangan

wilayah

dan

Sangat Tinggi

:5

20

Tinggi

:4

18

Cukup

:3

Rendah

:2

memanfaatkan sumber daya lokal dan. C. Penanggulangan banjir dan bencana alam.

16

D. Memberikan aksesibilitas pada difable.

13

E. Mendukung kesetaraan gender dan memperhatikan

11

Sangat Rendah : 1

Kebutuhan Perempuan. F. Memperhatikan kebutuhan anak.

9

G. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi

7

rasa keadilan. H. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat.

6 100

62

PEMBIDANGAN KOMISI MENURUT DALAM SOTK PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SESUAI PERDA NO 6 TAHUN 2008

NO

1

BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM

2

EKONOMI

3

INFRASTRUKTUR

SKPD 1. Bappeda 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3. Inspektorat 4. Bagian Organisasi 5. Bagian Hukum & HAM 6. Bagian Kerjasama 7. BKD 8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 9. Bagian Administrasi Pembangunan 10. Kecamatan (5) 11. Kelurahan (51) 1. Bappeda 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3. Dinas Koperasi & UMKM 4. Kantor Penanaman Modal 5. Kantor Ketahanan Pangan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Perindustrian & Perdagangan 8. Dinas Pengelolaan Pasar 9. Bagian Administrasi Perekonomian 1. Bappeda 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3. Dinas Tata Ruang Kota 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Dinas Kebersihan & Pertamanan 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Perhubungan

PENGENDALI PERENCANAAN Kabid. Penelitian & pengembangan

Kabid. Data dan Pelaporan

Kabid. Ekonomi

Kabid. Penataan Ruang & Prasarana Kota

63

NO

4

BIDANG

SKPD

SOSIAL & BUDAYA

1. Bappeda 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 3. Bagian Humas & Protokol 4. Bagian Umum 5. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Komunikasi dan Informasi 9. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP,PA dan KB 11. Dinas Kesehatan Kota 12. Rumah Sakit Umum Daerah 13. Dinas Kebudayaan & Pariwisata 14. Dikpora 15. Kantor Arsip dan Perpusda 16. Dispenduk & Capil 17. Kantor Kesbang & Politik dalam negeri 18. Satpol PP

PENGENDALI PERENCANAAN

Kabid. Sosial Budaya

64

12/26/2012

SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN & JUKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG

BAPPEDA KOTA SURAKARTA

DASAR PENYESUAIAN JUKNIS MUSRENBANG

1.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

2.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 1110 / III Bangda perihal Petunjuk Teknis Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di Daerah

3.

Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2010 oleh Stakeholders

1

12/26/2012

ALUR PENYELENGGARAAN MUSRENBANG 2011

MUSRENBANGKOT

FORUM SKPD MUSRENBANGCAM

MUSRENBANGKEL

PERSIAPAN

DKT KOTA

Penetapan agenda Musrenbang ~

DKT BASIS

Pembentukan Pant. Musrenbang ~ Penyusunan Rancangan Renja SKPD ~

PENGUATAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

RPJMD

• Gambaran Umum Kondisi Daerah • Analisis Lingkungan Strategis • Penjabaran Tujuan & Sasaran – Visi / Misi Walikota

RKPD

• Analisis Isu strategis & Masalah Mendesak • Prioritas & Sasaran pembangunan Daerah • Rencana Program / Kegiatan

MUSRENBANGKOT

FORUM SKPD

MUSRENBANGCAM

MUSRENBANGKEL

1. RPJMD 10-15 2. DATA KEMISKINAN 3. MINI ATLAS KELURAHAN 4. ASIA

2

12/26/2012

TAHAPAN MUSRENBANGKEL PERSIAPAN II MUSRENBANGKEL

FORUM RW EKSPLORASI KEBUTUHAN DASAR, meliputi : 1.Pendidikan (PAUD) 2.Kesehatan (PHBS) 3.Pemukiman & Sanitasi 4.Ekonomi Masyarakat 5.Infrastruktur (Jalan / saluran) 6.Kesenian & Kebudayaan

MUSRENBANGKEL

PASCA MUSRENBANGKEL

FORUM RT IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

PERSIAPAN I MUSRENBANGKEL 1. Pembentukan & Pembagian Tugas Panitia 2. Menyusun Jadual

Adalah Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA dan dibantu pihak – pihak lain yang ditetapkan oleh Lurah, dengan TUGAS : Membantu Panitia Pengarah Musrenbangkel dalam mengarahkan proses musrenbangkel; Memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada masyarakat dan peserta sidang dalam proses pelaksanaan Musrenbangkel;  Membantu kompilasi hasil eksplorasi kebutuhan dasar di tingkat RW dan melaporkannya kepada BAPPEDA.

3

12/26/2012

Fungsi Fasilitasi

FASILITAT OR

Tim Penyempur na

SC

PAPARAN LURAH DALAM MUSRENBANGKEL

Hasil Evaluasi Pelaksanaan DPK dan PNPM Tahun 2010

Analisa Permasalahan & Potensi Kelurahan Tahun 2011

Rancangan Kegiatan Unggulan Kelurahan

Rancangan Renja SKPD Kelurahan

4

12/26/2012

HASIL MUSRENBANGKEL RPJMD

DPK

SKPD

PNPM

Sinergisitas program / kegiatan dalam rangka mencapai tujuan & sasaran RPJMD

SWADAYA

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Perencanaan Kota Layak Anak di Musrenbangkel/cam

Eksporasi kebutuhan dasar, terkait kebutuhan anak, antara lain : Pendidikan dan Kesehatan Optimalisasi peran Forum Anak Tk. Kelurahan dalam Musrenbangkel Indikator penyusunan DSP Tahun 2011 “memperhatikan kebutuhan anak

5

12/26/2012

PAPARAN CAMAT DALAM MUSRENBANGCAM

Prioritas Permasalahan Tahun 2011

Kegiatan Unggulan Kelurahan

Rancangan Renja SKPD Kecamatan

DISKUSI KELOMPOK TERBATAS

FORUM SKPD

Identifik asi & Pengelom pokan Komunitas Sektoral oleh SKPD

DKT Internal Komunitas Sektoral, didampingi oleh SKPD

DKT Tingkat Kota, difasilitasi oleh SKPD

Penyempur naan Ranc. Awal Renja SKPD

6

12/26/2012

RENJA SKPD TAHUN 2012 – (bahan musrenbangcam & dkt) Perda No 12 /2010 ttg RPJMD 20102010 -2015

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2010

Realisasi Hasil Musrenbangcam Tahun 2010

Rancangan Renja SKPD Tahun 2012 Dikirimkan ke BAPPEDA paling lambat minggu pertama bulan Perbruari sebagai bahan Musrenbangcam & DKT Tingkat Kota

Analisa Permasal ahan Hasil DKT Tk Kota 2011

Ranc. Awal Renja SKPD 2012 Analisa Hasil Musrenba ngcam 2011

RANCANGAN RENJA SKPD 2012

7

12/26/2012

Prioritas Provinsi Jawa Tengah & Pusat

Pokok – Pokok Pikiran DPRD Prioritas Hasil Forum SKPD

Ranc. Akhir Renja SKPD

PEMUTAKHIRAN RENJA SKPD DALAM FORUM SKPD TAHUN 2011

Permasalahan Kota Kebijakan Tahun 2012 Strategi Pembangunan Tahun 2012

RANC. RENJA SKPD

Pelaksanaan Kegiatan SKPD 2010 Hasil Musrenbangcam 2010 yang belum terealisasi

ANALISA

EVALUASI

PAPARAN SKPD DALAM FORUM SKPD

Renstra SKPD Hasil Musrenbangcam 2011 Hasil DKT 2011

8

12/26/2012

Pengembangan manifestasi karakter budaya Jawa dalam tata pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan masyarakat yang sejahtera

9

PERUBAHAN STRATEGIS PERWALI NO. 1.

SEMULA DASAR HUKUM Mengingat :  Tidak ada

HAL

MENJADI

Perwali Hal. 2, 3

DASAR HUKUM  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2015;


SEMULA DASAR HUKUM Memperhatikan :  Tidak ada

BAB

MENJADI

Perwali Hal. 3

DASAR HUKUM  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1

PERUBAHAN STRATEGIS PERWALI NO.

SEMULA

HAL

MENJADI

3.

KETENTUAN UMUM Tidak ada

Bab I, Ps 1, ayat 15, hal 5

KETENTUAN UMUM Fasilitator adalah pihak – pihak yang melakukan pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan.

4.

KETENTUAN UMUM Tidak ada

Bab I, ps 1, ayat 20 , hal 6

KETENTUAN UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2010– 2015.

5.

KETENTUAN UMUM Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Bab I, ps 1, ayat 23, hal 6

KETENTUAN UMUM Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD.


SEMULA KETENTUAN UMUM Tidak ada

HAL Bab I, ps 1, ayat 34 - 35, hal 7

MENJADI KETENTUAN UMUM Coorporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah dana yang bersumber dari dana sosial perusahaan / organisasi masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat. Rencana Strategi Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan untuk periode 5 (lima) tahun yang bersumber dari DPK / BLM PNPM Mandiri / CSR / Swadaya Masyarakat, mengacu pada RPJM Daerah.

2


SEMULA

HAL

MENJADI

7.

KETENTUAN UMUM Kegiatan unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya di dukung dengan alokasi biaya pelaksanaan kegiatan DPK secara rasional dan proporsional.

Bab I, ps 1, ayat 43, hal 7

KETENTUAN UMUM Kegiatan unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya di dukung dengan alokasi biaya pelaksanaan kegiatan DPK secara rasional dan proporsional yang mengacu pada Renstra Masyarakat.


SEMULA

HAL

MENJADI

8.

KEDUDUKAN DKT Bab II Bag. DKT berkedudukan sebagai forum Kesatu, ps sinkronisasi aspirasi dan usulan 2, hal 6 komunitas sektoral dengan program dan kegiatan SKPD, pada tahapan persiapan Musrenbang.

KEDUDUKAN DKT DKT berkedudukan sebagai forum sinkronisasi aspirasi dan usulan komunitas sektoral dan atau stakeholders dengan rancangan Renja SKPD.

9.

KEDUDUKAN MUSRENBANGKEL Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders ditingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan, yang hasilnya sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya

KEDUDUKAN MUSRENBANGKEL Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders ditingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan musrenbangcam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bab II Bag. Kedua, ps 3, hal 7

3


SEMULA

HAL

MENJADI

10.

KEDUDUKAN MUSRENBANGCAM Musrenbangcam berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya

Bab II, Bag. Ketiga ps 4,hal 8

KEDUDUKAN MUSRENBANGCAM Musrenbangcam berkedudukan sebagai forum tahunan stakeholders di tingkat kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangkot dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya

11.

KEDUDUKAN FORUM SKPD

Bab II,Bagian Kesatu ps 5, hal 8

KEDUDUKAN FORUM SKPD Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam serta diikuti komunitas sektoral dan atau stakeholders.

Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara program / kegiatan prioritas SKPD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan Hasil DKT


SEMULA TUJUAN DKT DKT bertujuan untuk memaduserasikan aspirasi dan usulan kelompok sektoral dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah tahunan melalui program dan kegiatan SKPD.

HAL

MENJADI

Bab III, Bagian Kesatu ps 7, hal 8

TUJUAN DKT DKT bertujuan untuk memaduserasikan aspirasi dan usulan kelompok sektoral dan atau stakeholders dengan rancangan Renja SKPD.

4


SEMULA

HAL

MENJADI

13.

TUJUAN MUSRENBANGKEL Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan yang akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah), DPK didukung dengan swadaya, BLM PNPM Mandiri didukung dengan swadaya, atau sumber dana lainnya, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam

Bab III, bag kedua, ps 8, hal 8

TUJUAN MUSRENBANGKEL Musrenbangkel bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan unggulan tahunan tingkat kelurahan. Hasil Musrenbangkel akan dibiayai dengan alokasi anggaran dalam DPK, BLM PNPM Mandiri, swadaya dan atau CSR, serta rumusan kegiatan pembangunan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbangcam yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.


SEMULA TUJUAN MUSRENBANGCAM Musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat Kecamatan yang berasal dari hasil Musrenbangkel yang disinkronkan dengan Prioritas Pembangunah Daerah.

HAL

MENJADI

Bab III, bag ketiga, ps 9, hal 9

TUJUAN MUSRENBANGCAM Musrenbangcam bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat Kecamatan berdasarkan hasil Musrenbangkel yang sesuai dengan RPJM Daerah dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

5


SEMULA TUJUAN FORUM SKPD Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan Renstra SKPD, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan SKPD, dan Pagu indikatif pendanaan masing – masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD.

15.

HAL

MENJADI

Bab III, bag TUJUAN FORUM SKPD keempat, ps Forum SKPD bertujuan untuk menyusun dan 10, hal 9 menetapkan Daftar Skala Prioritas kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD melalui sinkronisasi prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam dan hasil DKT, dengan memperhatikan RPJM Daerah, Pemerintah Atasan (Pusat dan Provinsi Jawa Tengah), Evaluasi Kinerja SKPD tahun sebelumnya, Pokok – Pokok Pikiran DPRD dan Pagu indikatif pendanaan masing – masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan RKPD.


17.

SEMULA TAHAPAN MUSRENBANG Persiapan pelaksanaan Musrenbang Persiapan Pelaksanaan Musrenbang dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan, yang salah satu kegiatannya adalah pelaksanaan DKT. MUSRENBANGKEL Musrenbangkel dilaksanakan melalui tahapan Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel.

BAB Bab IV, bag kesatu, ps 12, hal 9

Bab IV, bag kedua, ps 13, hal 9

MENJADI Tahapan Musrenbang Persiapan Pelaksanaan Musrenbang dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.

MUSRENBANGKEL Musrenbangkel terdiri atas Musyawarah RT, Musyawarah RW, Musrenbangkel dan pasca Musrenbangkel.

6


SEMULA

BAB

MENJADI

18.

Musrenbangcam Musrenbangcam dilaksanakan melalui Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam.

Bab IV, bag Musrenbangcam ketiga, ps 14, Musrenbangcam terdiri atas hal 9 Musrenbangcam dan pasca Musrenbangcam.

19.

Forum SKPD Forum SKPD dilaksanakan melalui Pra Forum SKPD dan Forum SKPD.

Bab IV, bag keempat, ps 15, hal 10

Forum SKPD Forum SKPD terdiri atas DKT dan Forum SKPD.

20.

Musrenbangkot Musrenbangkot dilaksanakan melalui Pra Musrenbangkot dan Musrenbangkot.

Bab IV, bag kelima, ps 16, hal 10

Musrenbangkot Musrenbangkot terdiri atas Musrenbangkot dan Pasca Musrenbangkot.


SEMULA

BAB

MENJADI

21.

KEPANITIAN DAN PENYELENGGARAAN DKT diselenggarakan oleh panitia khusus dan difasilitasi oleh BAPPEDA.

Bab V, bag kesatu, ps 17,ayat 1, hal 10

KEPANITIAN DAN PENYELENGGARAAN DKT diselenggarakan oleh SKPD.

22.

Panitia di masing – masing tingkatan ditetapkan pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

Bab V, bag kesatu, ps 17, ayat 5, hal 10

Pembentukan panitia di masing – masing tingkatan dilaksanakan pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

7


SEMULA

BAB

MENJADI

23.

PESERTA DKT (1)Peserta DKT adalah komunitas sektoral atau pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD, mengacu pada hasil inventarisasi SKPD.

Bab VI, bag kesatu, ps 19,ayat 1, hal 10

PESERTA DKT Peserta DKT adalah komunitas sektoral dan atau stakeholders yang berkepentingan langsung dengan kegiatan SKPD.

24.

(2) Keterlibatan peserta sebagaimana dimaksud pada (1) dalam DKT dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Khusus. (3) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta DKT ditetapkan oleh Panitia Khusus.


Keterlibatan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DKT dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh SKPD.

25.

Peserta DKT memiliki hak suara mengusulkan dan menyepakati rencana kegiatan SKPD melalui pembahasan bersama.


Peserta DKT memiliki hak suara mengusulkan dan menyepakati rancangan Renja SKPD melalui pembahasan bersama.


SEMULA

HAL

MENJADI

26.

PESERTA FORUM SKPD (1) Peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD terdiri dari SKPD, delegasi Musrenbangcam dan perwakilan komunitas sektoral yang telah ditetapkan dalam DKT.

Bab VI, bag keempat, ps 22,ayat 1, hal 11

PESERTA FORUM SKPD Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD, delegasi Musrenbangcam dan perwakilan komunitas sektoral dan atau stakeholders yang telah ditetapkan dalam DKT.

8


SEMULA

27.

PEMBIAYAAN DKT (1) DKT dibiayai APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD BAPPEDA.

28.

Forum SKPD dan Musrenbangkot dibiayai APBD Kota Surakarta yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD BAPPEDA.

HAL

MENJADI

Bab VII, ps PEMBIAYAAN DKT 24,ayat 1, hal DKT dibiayai APBD Kota Surakarta 12 yang dialokasikan pada rekening Anggaran SKPD masing – masing. Forum SKPD dan Musrenbangkot Bab VII, ps dibiayai APBD Kota Surakarta yang 24,ayat 4, hal dialokasikan pada rekening Anggaran 12 SKPD BAPPEDA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


SEMULA

29.

PELAPORAN DAN INFORMASI (4) Kepala BAPPEDA menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan.

30.

KETENTUAN PENUTUP Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

HAL

MENJADI

Bab VIII, ps 25,ayat 4, hal 12

PELAPORAN DAN INFORMASI Kepala BAPPEDA menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada SKPD dan masyarakat melalui kelurahan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan/diundangkan.

Bab X, ps 27,ayat 1, hal 13

KETENTUAN PENUTUP Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 18–A Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN PERSIAPAN NO. 31.

32.

33.

SEMULA ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB LAMP. I, Huruf A

MENJADI ORGANISASI PENYELENGGARA Organisasi penyelenggara Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama SKPD dan LPMK.

KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG Tingkat Kelurahan, difasilitasi oleh LAMP. I, Huruf LPMK dan Lurah, dan ditetapkan A, Nomor 3, dengan Keputusan Lurah; huruf a

KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG Tingkat Kelurahan, difasilitasi oleh LPMK, Lurah dan Fasilitator, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Musrenbangkot, difasilitasi oleh BAPPEDA dibantu stakeholders tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA;

Musrenbangkot, difasilitasi oleh BAPPEDA dibantu stakeholders tingkat kota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta

LAMP. I, Huruf A, Nomor 3, Huruf c

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN PERSIAPAN NO.

SEMULA

33.

Tidak Ada

34.

Tidak Ada

35.

Tidak Ada

BAB

MENJADI

LAMP. I, huruf B, nomor 4

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD dilakukan masing – masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD;


Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada BAPPEDA, sebagai bahan Musrenbangcam selambat – lambatnya akhir bulan Januari;


Identifikasi komunitas sektoral dan lembaga / organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, dilakukan masing – masing SKPD;

10

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN PERSIAPAN NO.

SEMULA

BAB

MENJADI

36.

Pengelompokan komunitas sektoral dan lembaga / organisasi sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya;


Pengelompokan komunitas sektoral sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya, dilakukan masing – masing SKPD;

37.

Pengiriman daftar komunitas sektoral dan lembaga / organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD, oleh SKPD kepada BAPPEDA;


Pengiriman hasil identifikasi komunitas sektoral dan lembaga / organisasi sesuai pengelompokan, dilakukan masing – masing SKPD kepada BAPPEDA;

38.

KELUARAN/OUTPUT Rancangan awal Renja SKPD sebagai bahan Musrenbangcam;

LAMP. I, huruf c, nomor 4

KELUARAN/OUTPUT Rancangan awal Renja SKPD sebagai bahan Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota;

39.

JADWAL PENYELENGGARAAN Persiapan Musrenbang dilaksanakan pada bulan Januari.

LAMP. I, huruf d,

JADWAL PENYELENGGARAAN Persiapan Musrenbang dilaksanakan selambat – lambatnya pada minggu ketiga bulan Januari.

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGKEL NO.

SEMULA

BAB

MENJADI

40.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SC Tidak ada fasilitator

LAMP. II, huruf A, nomor 1,huruf a

SUSUNAN KEANGGOTAAN Susunan keanggotaan Panitia Pengarah (SC) terdiri dari unsur LPMK, unsur tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Kelurahan dan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA.

41.

Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan komunitas di tingkat kelurahan;

LAMP. II, huruf A, nomor 1,huruf b

Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah Mendampingi pelaksanaan musyawarah di tingkat RW;

42.

Memimpin Sidang Pleno Musrenbangkel;

LAMP. II, huruf A, nomor 1,huruf b

Memimpin Persiapan II dan Sidang Pleno Musrenbangkel;

11


SEMULA

BAB

MENJADI

43.

FASILITASI Pelaksana fungsi fasilitasi (fasilitator) adalah LPMK dan pihak – pihak lain yang ditetapkan oleh Lurah.

LAMP. II, huruf C, nomor 1

FASILITASI Pelaksana fungsi fasilitasi (fasilitator) adalah Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA dan dibantu pihak – pihak lain yang ditetapkan oleh Lurah.

44.

Membantu Panitia Musrenbangkel;

LAMP. II, huruf C, nomor 2,huruf a

Membantu Panitia Pengarah Musrenbangkel dalam mengarahkan proses musrenbangkel;

45.

Membantu kelancaran proses musrenbangkel dari Pra Musrenbangkel sampai dengan Musrenbangkel.

LAMP. II, huruf C, nomor 3,huruf c

Membantu kompilasi hasil eksplorasi kebutuhan dasar di tingkat RW dan melaporkannya kepada BAPPEDA.


SEMULA

BAB

MENJADI

46.

PENDAMPINGAN Memberikan penjelasan hal – hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang;

LAMP. II, huruf D, nomor 1

PENDAMPINGAN Memberikan penjelasan hal – hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang dan Prioritas Pembangunan Daerah;

47.

PESERTA PRA MUSRENBANGKEL Tidak ada LKM

LAMP. II, huruf E, nomor 1,huruf d

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGKEL LKM

PESERTA MUSRENBANGKEL Tidak ada Tidak ada

LAMP. II, huruf E, nomor 2,huruf c dan i

PESERTA MUSRENBANGKEL LKM

48.

Forum Anak Tingkat Kelurahan.

12


SEMULA

BAB

MENJADI

55.

DELEGASI MUSRENBANGKEL Memaparkan Prioritas Kegiatan Pembangunan Kelurahan pada forum Musrenbangcam.

LAMP. II, huruf PENDAMPINGAN F, nomor 2, Menyampaikan Prioritas Kegiatan huruf c Pembangunan Kelurahan pada forum Musrenbangcam.

56.

MEKANISME MUSRENBANGKEL Pra Musrenbangkel

LAMP. II, huruf Persiapan I Musrenbangkel dan G, nomor Persiapan II Musrenbangkel 1,huruf a

57.

Musyawarah tingkat RT dan RW bagian dari Pra Musrenbangkel I

LAMP. II, huruf Musyawarah tingkat RT dan RW sebagai G, nomor 2 bagian dari persiapan I Musrenbangkel dan 3 diatur secara tersendiri.


SEMULA

58.

SIDANG PLENO II Tidak ada

59.

TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN Tidak ada

60.

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN Tidak ada

61.

62.

BAB

MENJADI

LAMP. II, huruf G, nomor 5,huruf e, nomor 2

SIDANG PLENO II Rancangan Renja SKPD Kelurahan (Form IVB);

LAMP. II, huruf H, nomor 3,huruf e

TIM PENYEMPURNA RUMUSAN KEGIATAN Fasilitator

LAMP. II, huruf K, nomor 2,huruf a

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN Menerima dan menyimpan hasil Musrenbangkel sebagai salah satu bahan Monitoring dan Evaluasi DPK;

TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN Tidak Ada

LAMP. II, huruf K, nomor 3,huruf c

TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN Masyarakat yang telah dilatih Monitoring dan Evaluasi DPK oleh BAPPEDA;

JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangkel dilaksanakan selambat – lambatnya pada awal bulan Pebruari.

LAMP. II, huruf K, nomor 3,huruf c,

JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangkel dilaksanakan selambat – lambatnya pada minggu pertama bulan Pebruari.

13

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGCAM NO.

SEMULA

BAB

MENJADI

63.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SC PANITIA MUSRENBANGCAM Tidak ada

LAMP. III, huruf A, nomor 1,huruf a

SUSUNAN KEANGGOTAAN SC PANITIA MUSRENBANGCAM Ada perwakilan Fasilitator yang telah dilatih oleh BAPPEDA

64.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH Memimpin Sidang Pleno Musrenbangcam;

LAMP. III, huruf A, nomor 1,huruf b

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENGARAH Memimpin Persiapan II dan Sidang Pleno Musrenbangcam;

65.

TUGAS PENDAMPING Memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang

LAMP. III, huruf C, nomor 2,huruf a

TUGAS PENDAMPING Memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang dan Prioritas Pembangunan Daerah;

66.

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGCAM Tidak Ada

LAMP. III, huruf D, nomor 1,huruf k

PESERTA PERSIAPAN MUSRENBANGCAM Fasilitator PNPM


SEMULA

BAB

MENJADI

67.

PESERTA MUSRENBANGCAM Tidak ada

LAMP. III, huruf D, nomor 2,huruf g,k, l

PESERTA MUSRENBANGCAM LKM Forum Anak Kelurahan Fasilitator Kelurahan

68.

MEKANISME MUSRENBANGCAM Pramusrenbangcam I dan II

LAMP. III, huruf F, nomor 1,huruf a,b

MEKANISME MUSRENBANGCAM Persiapan I Musrenbangcam dan Persiapan II Musrenbangcam

69.

MUSRENBANGCAM Tidak ada

LAMP. III, huruf F, nomor 2,huruf b, nomor 4, 5

MUSRENBANGCAM Pembagian sidang komisi terdiri dari 4 (empat) bidang, sebagai berikut : Bidang Pemerintahan Umum; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial Budaya; Bidang Infrastruktur. Pengelompokan SKPD disesuaikan sebagaimana dimaksud pada 4 bidang diatas.

14


SEMULA

BAB

MENJADI

70.

SIDANG KOMISI Tidak ada

LAMP. III, huruf F, nomor 2,huruf b, nomor 4

SIDANG KOMISI Merekomendasikan Usulan Lintas Bidang;

71.

JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangcam dilaksanakan selambat – lambatnya pada akhir bulan Pebruari.

LAMP. III, huruf G

JADWAL PENYELENGGARAAN Musrenbangcam dilaksanakan selambat – lambatnya pada minggu ketiga bulan Pebruari.

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN FORUM SKPD NO.

SEMULA

BAB

MENJADI

72.

TUGAS SKPD Tidak ada

LAMP. IV, huruf b, nomor 3,huruf a, c

TUGAS SKPD - Menyelenggarakan DKT Tingkat Kota sesuai dengan pengelompokan komunitas sektoral dan lembaga / organisasi terkait; - Menyampaikan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun sebelumnya serta usulan dan perubahan kebijakan Pemerintahan Kota yang belum terealisasi mengacu hasil musrenbang tahun sebelumnya

73.

PESERTA DKT TINGKAT KOTA Tidak ada

LAMP. IV, huruf c, nomor 1,huruf a, b

- SKPD, selain SKPD Kelurahan dan SKPD Kecamatan; - Komunitas sektoral dan lembaga/organisasi organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD.

74.

PESERTA FORUM SKPD

LAMP. IV, huruf c, nomor 1,huruf a, b, f

DPRD (Pimpinan dan Komisi); BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; Sektor Private

15


SEMULA

BAB

MENJADI

75.

TUGAS DELEGASI FORUM SKPD Tidak ada

LAMP. IV, huruf D, nomor 2,huruf a

TUGAS DELEGASI FORUM SKPD  Merumuskan Daftar Skala Prioritas dan Rekomendasi Kerangka Regulasi SKPD Hasil Forum SKPD; • Memaparkan Hasil Forum SKPD sebagaimana dimaksud huruf a pada Sidang Musrenbangkot;

76.

MEKANISME FORUM SKPD Tidak ada Pra forum SKPD

LAMP. IV, huruf E, nomor 1,2 huruf a,b

MEKANISME FORUM SKPD Ada DKT Tingkat Kota Persiapan Forum SKPD

77.

SIDANG PLENO I Tidak ada

LAMP. IV, huruf E, nomor 3 huruf a

SIDANG PLENO I Paparan prioritas kegiatan provinsi oleh pejabat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;


SIDANG KOMISI - usulan dan perubahan kebijakan Pemerintahan Kota yang belum terealisasi mengacu hasil musrenbang tahun sebelumnya; - Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodir Hasil Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota.


SEMULA

BAB

MENJADI

78.


LAMP. IV, huruf E, nomor 3,huruf a

SIDANG KOMISI - Sinkronisasi Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam Rancangan Renja SKPD (khususnya kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah); - Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD;

79.

JADWAL PELAKSANAAN Forum SKPD dilaksanakan selambat – lambatnya pada pertengahan bulan Maret.

LAMP. IV, huruf F

Forum SKPD dilaksanakan selambat – lambatnya pada minggu pertama bulan Maret.

16

PERUBAHAN STRATEGIS TAHAPAN MUSRENBANGKOT NO.

SEMULA

BAB

MENJADI

80.

PESERTA MUSRENBANGKOT Tidak ada

LAMP. V, huruf C, nomor 2,huruf e

PESERTA MUSRENBANGKOT Ada fasilitator PNPM; Ada forum Fasilitator Tingkat Kota.

81.

MEKANISME MUSRENBANGKOT Pra Musrenbangkot Tidak ada

LAMP. IV, huruf D

MEKANISME MUSRENBANGKOT Persiapan Musrenbangkot Mengumpulkan dan mengkompilasi hasil pemutakhiran Rancangan Renja SKPD; Penyusunan rancangan tata tertib Musrenbangkot;

82.

JADWAL PELAKSANAAN Forum SKPD dilaksanakan selambat – lambatnya pada pertengahan bulan Maret.

LAMP. IV, huruf E

JADWAL PELAKSANAAN Musrenbangkot dilaksanakan selambat – lambatnya pada minggu ketiga Bulan Maret.

17

INDIKATOR PENYUSUNAN DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) KEGIATAN PADA MUSRENBANG TAHUN 2011

Recommend Documents