INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU1) DEFINISI. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP SS1. Nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

i

ii

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU1) SS1.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP

IK 1

Nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

40,5

42

45

47,5

51

DEFINISI Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, petambak garam yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pengukuran kesejahteraan bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai investasi. Rendahnya inflasi tidak banyak berarti kalau tidak diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Namun, ada aspek lain yang penting untuk dipertimbangkan yakni aspek kesenjangan/pemerataan pembangunan KP, seperti misalnya penyediaan kemudahan akses para nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam terhadap pelayanan dasar pembangunan KP (seperti sarana prasarana, fasilitas permodalan usaha, pelatihan dan penyuluhan, informasi KP, Iptek inovatif, teknologi tepat guna, jaringan distribusi dan pemasaran produk, dsb. Terdapat 2 (dua) perspektif untuk melihat tingkat kesejahateraan masyarakat KP, yakni: (1) perspektif fundamental, dimana adanya pemenuhan terhadap hak-hak dasar nelayan/ pembudidaya/pengolah/pemasar/petambak garam terhadap pangan, sandang dan papan; (2) perspektif sektoral, dimana adanya pemenuhan terhadap kebutuhan sekunder mereka, terutama pengembangan kapasitas/pemberdayaan, akses permodalan usaha, listrik, air bersih dan sanitasi, pemenuhan energi (BBM/energi alternatif/terbaharukan), sarana transportasi, infrastruktur jalan/jembatan/pelabuhan, pendidikan, kesehatan, jaringan distribusi dan pemasaran produk. Nilai indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (IKRAR-KP) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan 2 (dua) variabel pokok yakni ekonomi dan sosial. Dalam pengukuran IKRAR-KP ini juga akan memperhitungkan “Gini Ratio” (rasio kesenjangan pendapatan masyarakat KP) agar mampu memenuhi aspek keadilan dan pemerataan sumberdaya KP yang akan dinikmati oleh masyarakat KP. Tujuan pembuatan IKRAR KP ini sebagai salah satu instrumen yang akan dipergunakan untuk menentukan jenis intervensi kebijakan/program dari KKP atau Pemda pada suatu wilayah prioritas kabupaten/kota yang memiliki karakteristik wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil dan terdepan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat KP.

1

SUMBER DATA Sumber data untuk untuk mengukur nilai indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Data Sosial & Kependudukan, Data Ekonomi & Perdagangan, Data Pertanian dan Pertambangan, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Data KKP terkait Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nila Tukar Pembudidaya (NTPi), dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

CARA MENGHITUNG Pehitungan dibantu oleh konsultan Indeks/Prosperity Index Specialist

IKMKP = 0,6XSos + 0,4 XEkon

XSos = indeks dimensi sosial dan kelembagaan, rentang nilainya 0-100 XEkon = indeks dimensi ekonomi, rentang nilainya 0-100

Dimensi Sosial dan Kelembagaan DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR)

SUMBER

Jumlah penumbuhan dan 1 pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap (KUB)

DJPT

Jumlah penumbuhan dan 2 pengembangan kelembagaan usaha budidaya ikan (Pokdakan)

DJPB

Jumlah penumbuhan dan 3 pengembangan kelembagaan pemasaran perikanan (Poklasar)

PDSP

Jumlah penumbuhan dan 4 pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat (Kugar)

PSDKP

Jumlah kelembagaan usaha yang 6 terpantau dan terevaluasi/yang mendapatkan bantuan fasilitas

DJPT, DJPB, PDSP, PRL PSDKP

Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi

Jumlah LKM pesisir yang terfasilitasi 8 permodalannya di kawasan pesisir dan pulau-pulau keci

2

1 : Jika Proporsi Pemula 75% 2 : Jika proporsi Pemula 50-75% 3 : Jika proporsi Pemula<50%

PRL

Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan 5 kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)

7

SKORING

1 : tidak termanfaatkan 2 : termanfaatkan sebagian fasilitas 3 : termanfaatkan nya seluruh fasilitas bantuan

1 : Tidak ada yang terevitalisasi PRL PRL 2 : Terevitalisasi sebagian 3 : Terevitalisasi seluruhnya PRL

1 : Tidak ada yang terfasilitasi 2 : Terfasilitasi sebagian 3 : Terfasilitasi seluruhnya

Jumlah pelaku usaha mikro yang 9 mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

PRL

1 : Tidak ada yang mandiri 2 : Mandiri sebagian 3 : Mandiri seluruhnya

Jumlah kelompok pelaku utama/ 1: usaha yang meningkat kelasnya dari 2: 10 BPSDMP jumlah kelompok pelaku utama/ usaha yang disuluh 3:

Tidak ada peningkatan kelas Ada peningkatan kelas sebagian Peningkatan kelas seluruhnya

Jumlah kelompok yang disuluh 1 : Disuluh tidak mendukung mendukung tata kelola pemanfaatan 11 BPSDMP 2 : Disuluh, sebagian mendukung sumber daya KP yang berdaya 3 : Disuluh dan mendukung saing dan berkelanjutan

Dimensi Ekonomi DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR)

SUMBER

SKORING

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

DJPT

1 : NTN < 100 2 : NTN = 100 3 : NTN > 100

2 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

DJPB

1 : NTPi < 100 2 : NTPi = 100 3 : NTPi > 100

3 Nilai Tukar Pengolah (NTPo)

PDSP

1 : NTPo < 100 2 : NTPo = 100 3 : NTPo > 100

4 Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

PRL

1 : NTPg < 100 2 : NTPg = 100 3 : NTPg > 100

5 Rata-rata pendapatan nelayan/bulan

DJPT

1 : Dibawah UMR/bulan 2 : Sama dengan UMR/bulan 3 : Diatas UMR/bulan

6

Rata-rata pendapatan pembudidaya/ bulan

DJPB


7

Rata-rata pendapatan pengolah perikanan/bulan

PDSP


8

Rata-rata pendapatan petambak garam/bulan

PDSP


9

Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan

PRL

1: Terjadi penurunan jumlah kawasan 2: Jumlah kawasan tetap 3 : Terjadi peningkatan jumlah kawasan

3

10

Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan

11 Struktur ongkos usaha perikanan

1: Proporsi pengeluaran pa ngan diatas 60% dari total pendapatan 2: Proporsi pengeluaran BPS: pangan sama dengan non Susenas pangan 3 : Proporsi pengeluaran pangan lebih kecil dari non pangan 1 : Jika terjadi komposisi terbesar pada biaya tertentu 2: Jika tidak terjadi perubahan Balitbang komposisi KP 3: Jika terjadi komposisi yang berimbang pada biaya tertentu

Cara atau metode penghitungan nilai indeks IKRAR KP sebagai berikut : (akan diisi oleh konsultan Indeks/Prosperity Index Specialist) Nilai-nilai IKRAR KP selanjutnya dituangkan dalam informasi yang berbentuk peta, tabel dan grafik yang sudah menjadi satu kesatuan informasinya. Warnawarna legenda yang disebutkan di atas selanjutnya disajikan ke dalam warna peta yang berbeda-beda untuk setiap wilayah peta baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Tabel merangkum isi informasi angka-angka IKRAR KP, dimensi-dimensi dan indikator IKRAR KP. Sedangkan Grafik memberikan informasi tentang perubahan nilai-nilai IKRAR-KP pada rentang antara (0-100) secara berkala (time series), serta menginformasikan letak urutan provinsi/ kabupaten/kota dalam peringkat IKRAR KP. Membaca Peta IKRAR KP akan membantu untuk mengetahui wilayah-wilayah mana yang memiliki nilai IKRAR KP yang tinggi atau rendah sebagai dasar untuk menentukan prioritas daerah yang akan diberikan bantuan program (intervensi kebijakan) oleh KKP maupun pemerintah daerah guna menyusun prioritas pelaksanaan pembangunan KP di suatu wilayah dengan memperhatikan warna-warna legenda yang tertera di peta IKRAR KP.

4

SATUAN

KLASIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB DATA

(Nilai Indeks) pada rentang 25-100 dimana semakin angkanya mendekati 100, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat KP. Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 25, maka semakin rendah tingkat kesejahte raan masyarakat KP.

Maximize

PT, PB, PDSP, PRL, BPSDMP


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

7,00

8,00

9,50

11,00 12,00

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP

IK 2 Pertumbuhan PDB Perikanan DEFINISI

Produk Domestik Bruto Perikanan adalah PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya PDB disajikan setiap satu tahun sekali, dengan melihat pengertian tersebut maka PDB satelit Kelautan dan Perikanan (KP) adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan yang diproduksi dalam satu wilayah negara Indonesia. PDB Perikanan yang rutin diterbitkan oleh BPS hanya merupakan subsektor dari Sektor Pertanian sehingga nilai PDB Perikanan mencerminkan kinerja dari Kementerian Kelautan itu sendiri, karena yang tercakup dalam subsektor perikanan hanyalah sektor primer yaitu penangkapan dan pembudidayaan ikan, sehingga kontribusi subsekto perikanan terhadap sektor pertanian kurang lebih hanya sebesar 4%

SUMBER DATA Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan PDB satelit Kelautan dan Perikanan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data skunder. Data primer didapat dari Survei Khusus yang diadakan oleh Direktorat Neraca Produksi bekerjasama dengan Pusdatin KKP. sedangkan data skunder didapat dari statistik perikanan tangkap dan budidaya KKP, statistik perusahaan perikanan dari subdit statistik perikanan BPS, statistik industri besar dan sedang BPS, statistik industri mikro dan kecil BPS, hasil sensus ekonomi 2006 dan hasil sensus pertanian 2004.

CARA MENGHITUNG Menggunakan metode gabungan antara, penyusunan PDB konvensional yang berdasarkan pada International Standard Industrial Classification (ISIC) yang di gabungkan dengan peraturan maupun undang-undang lingkup KKP, sehingga muncul klasifikasi-klasifikasi baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam sektor KP menjadi PDB pada sektor KP berdasarkan pada peraturan dan undang-undang yang ada. PDB satelit Kelautan dan Perikanan tahun 2012 mencakup 38 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dimana sektor perikanan terdiri dari 10 KBLI, sektor industri pengolahan terdiri dari 10 KBLI, sektor perdagangan besar dan eceran terdiri dari 4 KBLI dan sektor jasa wisata tirta terdiri dari 4 KBLI, pada tahun 2013 cakupan KBLI sektor Kelautan dan Perikanan akan dikembangkan lagi dengan menambahkan KBLI untuk ekstraksi garam, konstruksi jaringan saluran irigasi dan konstruksi bangunan pelabuhan perikanan. *Untuk pengukuran PDB Satelit, ada kerjasama antara PUSDATIN dengan BPS.

5

6

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

PT, PB, PDSP


BASELINE

TAHUN

2015

2016 2017 2018 2019

70%

73% 76% 81% 87%

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku IK 3 usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

DEFINISI Pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pemilik kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan, pelaku usaha budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, pemanfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaat usaha kelautan Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah: kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan.

SUMBER DATA Sumber data untuk mengetahui persentase ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan berasal dari unit Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP.

CARA MENGHITUNG Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari 9 variabel yaitu: 1. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan (bobot 15%); 2. Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bobot 20%); 3. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan (bobot 20%); 4. Persentase ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan (bobot 5%); 5. Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bobot 10%); 6. Persentase ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan (bobot 5%); 7. Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bobot 10%);

7

8. Persentase ketaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (bobot 10%) 9. Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (bobot 5%).

xkp= (x1 ×W1)+ (x2×W2)+(x3×W3)+(x4×W4)+(x5×W5) +(x6×W6)+(x7×W7 )+(x8×W8 )+(x9×W9 )+(XnxWn) Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan resultan dari beberapa resultan ketaatan sehingga ditetapkan formulasi sebagai beriut :

8

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

PSDKP, BKIPM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU4)

BASELINE

TAHUN

2015

2016 2017 2018 2019

Meningkatnya pengelolaan SDKP yang SS2. bertanggung jawab, berdaulat dan berkelanjutan IK 4 Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri

5

10

15

20

25

DEFINISI Pulau-pulau kecil yang mandiri adalah pulau-pulau kecil yang diupayakan untuk mampu memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada melalui pengembangan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis pulau-pulau kecil sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang investasi, meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di pulau-pulau kecil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. Sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis pulau-pulau kecil merupakan konsep pembangunan sentra kelautan dan perikanan berbasis pulau-pulau kecil dengan prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

SUMBER DATA 1. 2. 3. 4.

Penggunaan data sekunder dari pulau-pulau kecil (PPK); Focus group discussion (FGD), pengamatan visual di PPK; dan Sampling dengan kuesioner. Kategori Pulau dalam pengelolaan Pulau-pulau Kecil: • Pra Mandiri 1 (>5-7) • Pra Mandiri 2 (>8-10) • Pra Mandiri 3 (>11-15) • Pra Mandiri 4 (>16-20) • Mandiri (>21-25)

CARA MENGHITUNG a. Menentukan kriteria penilaian (dalam hal ini ada 5 kriteria: fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan, serta lingkungan hidup dan sumberdaya laut); b. Menentukan variabel, kondisi, skor penilaian, dan alat verifikasi; c. Menghitung skor penilaian (hasil penilaian); dan d. Membuat kategori pulau (levelling).

SATUAN

KLASIFIKASI


Jumlah Pulau

Maximize

PRL, PT, PB, PDSP, PSDKP, BPSDMKP

9


BASELINE

TAHUN

2015

2016 2017 2018 2019

0,20

0,29 0,39 0,57 0,65

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 5

Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang berkelanjutan

DEFINISI Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan adalah kenaikan persentase nilai pengelolaan WPP,KKPD-KKPN, Jenis penyakit ikan karantina dan pemulihan Kawasan Pesisir yg rusak

SUMBER DATA PT, Litbang, PRL

CARA MENGHITUNG Indeks ini merupakan aggregasi persentase rata rata dari IKU bawahnya : 1. Jumlah WPP yang menerapkan RPP 2. Jumlah kawasan konservasi perairan dan ppk yang meningkat efektivitas pengelolaannya 3. Jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali 4. Jumlah WPP yang terpetakan potensi KP 5. Luas kawasan konservasi perairan (ha)

10

SATUAN

KLASIFIKASI


Nilai

Maximize

PT, Litbang, PRL


BASELINE

TAHUN

2015

2016 2017 2018 2019

0,59

0,69 0,79 0,90 1,00

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 6 Nilai peningkatan ekonomi KP

DEFINISI Kenaikan volume produk olahan hasil perikanan, nilai investasi bidang KP, jumlah kredit yang disalurkan, jumlah SDM KP yang bersertifikat kompentensi dan serapan tenaga kerja baru bidang KP

SUMBER DATA Sumber data untuk mengetahui persentase ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan berasal dari unit Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP

CARA MENGHITUNG Merupakan aggregasi rata rata dari IKU bawahnya: 1. Nilai investasi bidang KP (Rp. Triliun); 2. Jumlah kredit yang difasilitasi untuk disalurkan (Rp. miliar); 3. Jumlah LKM sektor KP yang terfasilitasi permodalannya.

SATUAN

KLASIFIKASI


Indeks

Maximize

PT, PB, PDSP, BPSDMKP

11


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

24,12

26,04 30,29 32,93 39,97

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 7 Produksi perikanan

DEFINISI Perspektif PB : jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut (termasuk rumput laut). Catatan: jumlah produksi perikanan budidaya ini yang dihasilkan di masyarakat (baik yang dananya berasal dari DJPB maupun sumber lain di luar KKP). Perspektif PT : jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia.

SUMBER DATA Melakukan pencacahan produksi oleh petugas pengumpul data statistik (pegawai DKP Kab/Kota). Untuk perikanan tangkap, berasal dari Dir. SDI

CARA MENGHITUNG PB: SIMSTAT (Sistem Informasi Manajemen Statistik), melakukan validasi data oleh DJPB. PT: ada 3 tahapan yakni; (1) data penjumlahan nilai produksi kab/kota yang dilakukan oleh enumerator yang dibiayai dari dana DKP Kab/kota dan/atau berasal dari dana dekon KKP; (2) rekapitulasi jumlah produksi di masing-masing provinsi; (3) divalidasi dan dijadikan sebagai angka nasional.

12

SATUAN

KLASIFIKASI


Juta Ton

Maximize

PT, PB


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

3,3

3,6

3,8

4,1

4,5

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 8 Produksi garam rakyat

DEFINISI Garam rakyat adalah garam yang dihasilkan oleh kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) selama panen garam atau musim produksi.

SUMBER DATA Dinas KP Kabupaten/Kota yang mendapatkan program PUGAR (44 Kabupaten/Kota); Sekretariat PUGAR di Dir. PMPPU-KP3K

CARA MENGHITUNG dilakukan melalui pendataan garam rakyat dengan cara meminta data ke DKP Kab/Kota PUGAR, yang kemudian diolah oleh Sekretariat PUGAR Dir. PMPPU-KP3K

SATUAN

KLASIFIKASI


Juta Ton

Maximize

PDSP

13


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

5,86

6,82

7,62

8,53

9,54

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 9 Nilai ekspor hasil perikanan

DEFINISI Jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode HS (Harmonized System) tahun 2012 sebanyak 475 kode HS dalam 10 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar)

SUMBER DATA Data ekspor impor dari BPS yang diolah

CARA MENGHITUNG Laporan dari BPS tentang ekspor impor, kemudian diolah lagi oleh Ditjen P2HP.

14

SATUAN

KLASIFIKASI


USD miliar

Maximize

PDSP, BKIPM


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

40,9

43,88 47,12 50,65 54,49

erwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 10 Konsumsi ikan

DEFINISI Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS

SUMBER DATA SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS diolah oleh Ditjen P2HP

CARA MENGHITUNG -

SATUAN

KLASIFIKASI


kg/kap/thn

Maximize

PDSP, PT, PB

15


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

5

7,5

10

12,5

15

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang SS3. partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan IK 11

Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%)

DEFINISI PNBP sektor KP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor KP yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional perikanan tangkap.

SUMBER DATA BPS

CARA MENGHITUNG BPS yang diolah KKP (setjen)

16

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

PT


Tersedianya kebijakan pembangunan yang partisipatif

IK 12

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

6

6,5

7

7,5

8

DEFINISI Efektifitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh KKP melalui pe nerbitkan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks adalah indikasi sejauh mana itu berpengaruh terhadap output atau outcome

SUMBER DATA BPS dan hasil survei (kuantitatif) terhadap masyarakat atau kelompok sasaran (target groups) yang akan terkena dampak dari suatu kebijakan tersebut.

CARA MENGHITUNG Dilakukan survey melalui prosedur sebagai berikut: (a) konsistensi nilai jawaban responden; (b) pemberian skor nilai skala (methods of summated ratings); (c) standarisasi skor nilai skala; (d) penetapan angka indeks, dengan besaran angka indeks bergerak dari ‘0’ sampai dengan ‘1’; dan (e) analisis dan interpretasi nilai indeks.

SATUAN

KLASIFIKASI


Indeks

Maximize

Seluruh Eselon I

17


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

70%

76%

82%

89%

95%

Terselenggaranya tata kelola SS5. pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Efektivitas Tata Kelola pemanfaatan IK 13 SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan

DEFINISI -

SUMBER DATA PT, PB, P2HP, KP3K, BKIPM, BPSDM, LITBANG

CARA MENGHITUNG Rata-rata persentase dari hasil penghitungan IKU: 1.

Jumlah hasil litbang KP yang terekomendasi untuk masyarakat dan/atau industri

2.

Utilitas UPI

3.

Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya

4.

Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan

5.

Sertifikat Pembudidaya CBIB,

6.

Sertifikat HACCP,

7.

Sertifikat SKP,

8.

Sertifikat CKIB,

9.

Sertifikat CPIB

10. Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang di implementasikan 11. Jumlah Lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan, bisnis plan, yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan 12. Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan

18

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

PT


BASELINE 2015

TAHUN 2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya pengendalian dan SS6. pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif Persentase penyelesaian tindak IK 14 pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)

56,6%

65,9% 71,2% 81,36% 83,36%

DEFINISI Tingkat persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu diukur dengan membandingkan antara jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai ditangani (P-21) dan penyerahan tahap II oleh PPNS Perikanan dengan jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik oleh PPNS Prikanan

SUMBER DATA PSDKP (subdit penyidikan, subdit pemantauan dan evaluasi), BKIPM

CARA MENGHITUNG 1. Menjumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai ditangani (P-21) dan penyerahan tahap II oleh PPNS Perikanan=> a 2. Menjumlah seluruh tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik oleh PPNS Perikanan => b 3. Membagi a dan b, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga mendapat persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu. ( (a/b) x 100%)

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

PSDKP, BKIPM

19


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

70

73

76

81

87

Terselenggaranya pengendalian dan SS6. pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif IK 15

Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

DEFINISI Wilayah perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Di beberapa wilayah Indonesia. perbatasan ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil. Keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan adalah meningkatnya ketaatan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan sistem distrIbusi produk perikanan ekspor/ impor di wilayah perbatasan Prespektif BKIPM : Persentase frekuensi lalulintas produk perikanan yang memenuhi ketentuan peraturan KP di pintu pemasukan/pengeluaran ekspor impor di wilayah perbatasan Prespektif PSDKP : Persentase unit usaha ekspor/impor produk perikanan yang memenuhi ketentunan peraturan KP di wilayah perbatasan

SUMBER DATA PSDK dan BKIPM

CARA MENGHITUNG X1 = (a-b)/a x 100% X1 : Presentase frekuensi lalulintas produk perikanan ekspor/impor yang memenuhi ketentuan peraturan KP di wilayah perbatasan a : Jumlah frekuensi lalulintas produk perikanan ekspor/ impor b : Jumlah frekuensi lalulintas yang tidak memenuhi ketentuan KP X2 = (a-b)/a x 100% X2 : Prosentase unit usaha ekspor/impor produk perikanan yang taat terhadap pera turan KP di wilayah perbatasan a : Jumlah unit usaha ekspor/impor produk perikanan di wilayah perbatasan b : Jumlah unit usaha ekspor/ impor produk perikanan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan KP X3 = (x1 + x2) / 2 X3 : Prosentase ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan sistem distrubiusi produk perikanan ekspor/impor di wilayah perbatasan

20

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

PSDKP, BKIPM


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

88

89

92

93

94

Terwujudnya ASN KKP yang SS7. kompeten, profesional dan berkepribadian IK 16 Indeks kompetensi dan integritas

DEFINISI • Kompetensi adalah kemampuan utk melaksanakan tugas sesuai dgn kemampuan & pengetahuan • Integritas adalah kecendrungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma • Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi Hasil Asesmen, Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen

SUMBER DATA • hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen terhadap pejabat yang telah mengikuti Asesmen • SKP Pegawai • Finger Print Absen • LHKASN/LHKPN

CARA MENGHITUNG Merupakan agregasi dari variabel dibawahnya: • Dengan membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen dari Asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014 • Persentase capaian output pegawai pada SKP • Persentase tingkat kehadiran pegawai • LHKASN/LHKPN

SATUAN

KLASIFIKASI


Indeks

Minimize

Seluruh Eselon I

21


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

40%

50%

60%

70%

100%

Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

Persentase unit kerja yang IK 17 menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

DEFINISI Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

SUMBER DATA Database Pusdatin

CARA MENGHITUNG Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja seluruh KKP

22

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

Seluruh Eselon I


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

BB

BB

A

A

AA

Terwujudnya birokrasi KKP yang SS9. efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima IK 18 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

DEFINISI Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik.

SUMBER DATA hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB

CARA MENGHITUNG Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.

SATUAN

KLASIFIKASI


Nilai

Minimize

Seluruh Eselon I

23


BASELINE 2015

TAHUN 2016

2017

2018

2019

Terkelolanya anggaran SS10. pembangunan secara efisien dan akuntabel IK 19 Nilai Kinerja Anggaran

>90% >90% 80-90% 80-90% 80-90% (Sangat (Sangat (Baik) (Baik) (Baik) Baik) Baik)

DEFINISI Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya

SUMBER DATA untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran KKP berasal dari Biro Perencanaan dan Biro Keuangan

CARA MENGHITUNG Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L: Nilai Kinerja aspek implementasi = (P x WP) + (K x WK) + (PK x WPK) + (NE x WE) Bobot Kinerja Aspek Implementasi (WI) sebesar 33,3% , terdiri atas: 1) Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7% 2) Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi(WK)=18,2%) 3) Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5% 4) Bobot Efisiensi (WE) =28,6% Pengukuran Aspek Implementasi: Pengukuran Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker Pengukuran Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan Pengukuran Pencapaian Keluaran (PK),dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (contoh terlampir) Pengukuran tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran

24

SATUAN

KLASIFIKASI


%

Maximize

Seluruh Eselon I


BASELINE

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

SS10. Terkelolanya anggaran SS10. pembangunan secara efisien dan akuntabel IK 20

Opini atas Laporan Keuangan KKP

DEFINISI Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

SUMBER DATA BPK

CARA MENGHITUNG Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni: • Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; • WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal; • Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;

25

• Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengan dung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan; • Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor me nganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

26

SATUAN

KLASIFIKASI


Status Laporan Keuangan KKP menurut ukuran BPK

Minimize

Seluruh Eselon I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU1) DEFINISI. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP SS1. Nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Recommend Documents