INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS KESEHATAN
JLN. JEND. AHMAD YANI NO. 2D TELP. (0461) 211906 LUWUK SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 440/ 51.a / Dinkes TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pengukuran dan Peningkatan Kinerja serta lebih meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Pembentukan (Lembaran
Nomor
29
Daerah-Daerah
Negara
Republik
Tahun Tingkat Indonesia
1959
tentang
II
Sulawesi
Tahun
1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Nomor
Negara
144,
Republik
Tambahan
Indonesia Nomor 5063);
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2009
Republik
5.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2011
Nomor
Republik
82,
Indonesia
Nomor 5234); 6.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Pengendalian
Tahapan, Dan
Tata
Evaluasi
Cara
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
137
Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Banggai
Nomor
9
Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai; 16. (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Banggai
Tahun
2009
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Banggai
Tahun
2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110); 18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi,
Uraian
Tugas
dan
Fungsi
Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI.
KESATU
:
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEDUA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dalam menetapkan rencana kinerja tahunan sesuai dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 20112016.
KETIGA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama
Pemerintah
Kabupaten
Banggai
dalam
bentuk
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 23 Januari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
DR. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM NIP. 19670121 199803 1 006 Tembusan Yth : 1. Bupati Banggai di Luwuk; 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk; 3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai di Luwuk; 4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai di Luwuk; 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Pemerintahan di Luwuk; 6. Arsip.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015
DAFTAR ISI Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai DAFTAR ISI
BAB I
Pendahuluan A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………..1 B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………..2 C. Landasan Hukum penyusunan ………………………………………………………………………………..2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja A. Definisi ……………………………………………………………………………………………………………………5 B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja ……………………………………………………………………….6 BAB III Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai A. Visi dan Misi …………………………………………………………………………………………………………..7 B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………………………………………….7 BAB IV Penutup …………………………………………………...…………………………. 9
Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan
semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut , Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis dalam pembangunan kesehatan, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai yaitu “Masyarakat Banggai Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”
1|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015 B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai disini adalah sebagai berikut : 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
C. Landasan Hukum Penyusunan Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
2|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Banggai Th 2011-2016 13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Th 2011-2016
4|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA A. Definisi Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikatorindikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai
5|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015 kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan : 1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda 2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif 3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur 4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur 5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.
6|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI A. VISI dan MISI Visi Dinas Kesehatan merupakan Kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut : “MASYARAKAT BANGGAI SEHAT, MANDIRI DAN BERKEADILAN” Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 4 (empat) MISI yang harus dilaksanakan yaitu: 1.
Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin aksesbilitas upaya pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
3.
Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
4.
Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kab. Banggai mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah meliputi urusan wajib bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai
fungsi:
perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya,
penyelenggaran sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8|Page
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2015
BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Dr. dr. H. Anang S. Otoluwa, MPPM NIP. 19670121 199803 1 006 9|Page
Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Nomor : 440/ 51.a /Dinkes Tanggal : 23 Januari 2015
KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD TUGAS
: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI : Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Meliputi Urusan Wajib Bidang Kesehatan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan 1. Perumusan Kebijakan Teknis Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya 2. Penyelenggaran Sebagian Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kesehatan 3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kesehatan
FUNGSI
4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan
2
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
INDIKATOR KINERJA UTAMA Umur Harapan Hidup Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh tenaga kesehatan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan Bayi Cakupan pelayanan anak balita
Urusan pada setiap SKPD Kesehatan
SKPD PENANGGUNG JAWAB Seluruh SKPD Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan
BIDANG URUSAN
SUMBER DATA
3
4 5
6
7
8
9
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Pra sekolah dan Usia Sekolah Pelayanan KB Meningkatnya Pelayanan imunisasi Meningkatnya pelayanan pengobatan dan perawatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
Meningkatnya Pelayanan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Wabah
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB aktif Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Imunisation (UCI) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil Cakupan pelayanan bagi USILA Prorsentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Prosentase Balita Ditimbang berat badannya (D/S) Prosentase Bayi yang mendapat Asi Esklusif Prosentase Balita yang mendapat kapsul Vit A Prosentase Ibu hamil mendapat Fe 90 tablet Acute Flacid Paralysis (AFP) Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan pasien baru TB BTA Positif Penderitra DBD yg ditangani Penemuan penderita Diare Penderita malaria yang ditangani Penemuan Penderita Filariasis
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan dan BP3AKB
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan dan RS Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan dan RS
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan Wabah
10 11
12
13
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Meningkatnya perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat Meningkatnya pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kantor
Prevalensi Penderita HIV/AIDS dan IMS lainnya Prevalensi Penderita Kusta Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyilidikan epidemiologi < 24 jam Deteksi Dini PTM Cakupan Sanitasi Dasar Cakupan Desa Siaga Aktif Posyandu Mandiri Cakupan PHBS (RT) Ketersediaan Obat di Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur Tingkat Ketersediaan Aparatur yang konpoten Ratio Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan SKPD Terkait Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Lintas Sektor Dinas Kesehatan
Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan Profil Dinas Kesehatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
DR. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM NIP. 19670121 199803 1 006
