Indikator Kinerja untuk Evaluasi APP FCP dan Komitmen Tambahan Version 2.0, 12 Mei 2014

Indikator Kinerja untuk Evaluasi APP FCP dan Komitmen Tambahan Version 2.0, 12 Mei 2014

Performance Indicators: APP Forest Conservation Policy Evaluation, v2.0 12 Mei 2014

1

Dokumen ini merumuskan Indikator Kinerja untuk evaluasi perkembangan dalam rangka memenuhi Komitmen Kebijakan yang dibuat oleh Asia Pulp and Paper (selanjutnya disebut “APP”) dalam Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy/”FCP”) pada bulan Februari 2013 dan komitmen publik tambahan yang dibuat oleh APP terkait FCP tersebut. Bagian 1 (halaman 1 s.d. 23) menjawab komitmen spesifik yang tertuang dalam FCP tanggal 5 Februari 2013. Bagian 2 (halaman 24 s.d. 37) mengidentifikasi dan menjawab hal-hal terkait komitmen publik tambahan yang dibuat APP dalam dokumen Peta Jalan Keberlanjutan – Visi 2020 (the Sustainability Roadmap - Vision 2020) bulan Juni 2012 dan dalam dokumen-dokumen atau pernyataan publik antara tanggal 5 Februari 2013 dan 24 Februari 2014. Bagian 2 dibagi menjadi tiga sub bagian. Dokumen ini memberikan penjelasan penuh mengenai setiap Komitmen Kebijakan dalam kotak berjudul ‘Komitmen Kebijakan’. Penjelasan komitmen ini disalin secara kata per kata (verbatim) dari pernyataan FCP tanggal 5 Februari atau dari dokumen Visi 2020 atau dokumen/pernyataan publik lainnya. Dokumendokumen yang berisikan komitmen tambahan telah diidentifikasi. Unsur-unsur Kunci dari masing-masing komitmen dimasukkan dalam daftar, tepatnya di kolom sebelah kiri dokumen ini. Masing-masing Unsur Kunci disalin secara langsung dari Komitmen Kebijakan, di mana kata kuncinya digarisbawahi. Indikator-indikator Kinerja membuat indikator spesifik untuk mendukung evaluasi perkembangan dengan cara yang konsisten dan sesuai metode untuk memenuhi masing-masing unsur Komitmen tersebut. Indikator Kinerja ini diidentifikasi pada kolom tengah dokumen ini. Indikator Kinerja menjawab masingmasing unsur kunci yang terkandung dalam Komitmen Kebijakan. Masing-masing indikator akan dievaluasi dan diberi nilai sesuai dengan Ukuran Kinerja (lihat dokumen lain yang terpisah: Ukuran Kinerja untuk Evaluasi Komitmen APP). Terdapat beberapa indikator yang berlaku untuk APP sesuai aspek-aspek perusahaan dan akan dievaluasi pada tingkat kantor pusat perusahaan APP. Sebagian besar berlaku pada masing-masing kawasan konsesi individual yang memasok bubur serat kayu (pulp) untuk pabrik kayu APP. Hal ini akan dievaluasi di kawasan konsesi hutan individual masing-masing. Ada Tujuh indikator yang akan dievaluasi pada dua pabrik pulp dan kertas APP yang terintegrasi (Indah Kiat Pulp and Paper/IKPP dan Lontar Papyrus Pulp and Paper/LPPP), dan juga evaluasi di pabrik-pabrik APP lainnya jika diperlukan. Lokasi dilakukannya evaluasi untuk masing-masing Indikator diidentifikasi pada kolom bagian kanan. Masing-masing Indikator Kinerja yang diidentifikasi sebagai ‘perusahaan’ hanya akan dievaluasi satu kali, yakni pada tingkat kantor pusat perusahaan APP. Sementara masing-masing indikator yang diidentifikasi sebagai ‘kawasan konsesi’ akan dievaluasi pada masing-masing kawasan konsesi hutan individual yang dikunjungi oleh Tim Evaluasi. Adapun masing-masing Indikator yang diidentifikasi sebagai ‘pabrik’ (mill) akan dievaluasi pada fasilitas pulp mill yang terintegrasi dan mill lainnya. Selain Indikator Kinerja, Rainforest Alliance juga akan mengembangkan verifier yang akan digunakan untuk membantu mengevaluasi beberapa Indikator. Verifier ini ditujukan untuk penggunaan internal Tim Evaluasi dan dikembangkan untuk item-item yang dicetak miring.


2

BAGIAN 1

Komitmen Kebijakan Konservasi Hutan (5 Februari 2013)

Komitmen Kebijakan APP akan melaksanakan Kebijakan Konservasi Hutan 5 Februari 2013 Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

0.1 APP akan melaksanakan Kebijakan konservasi Hutan

0.1.1 0.1.2 0.1.3 0.1.4 0.1.5 0.1.6 0.1.7 0.1.8 0.1.9 0.1.10 0.1.11 0.1.12

APP memiliki komitmen perusahaan yang jelas untuk melaksanakan FCP. APP telah mengomunikasikan komitmen dalam melaksanakan FCP kepada seluruh pemasok serat. APP telah memasukkan persyaratan untuk pelaksanaan FCP dalam perjanjian dengan para pemasok. APP telah mengembangkan kebijakan dan prosedur korporat untuk melaksanakan FCP. APP telah menunjuk para personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan FCP. APP telah mengembangkan kapasitas dan struktur organisasi untuk melaksanakan FCP. APP melaksanakan suatu sistem untuk memonitor kepatuhan pemasok terhadap FCP. APP menyelesaikan segala ketidaksesuaian terhadap FCP yang teridentifikasi. Pemilik dan Manajer Konsesi sadar akan komitmen untuk melaksanakan FCP. Pemilik dan Manajer Konsesi telah menunjuk para personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan FCP. Pemilik dan Manajer Konsesi telah mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk melaksanakan FCP. Pemilik dan Manajer Konsesi membuktikan komitmen untuk melaksanakan FCP.


Lokasi Evaluasi Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Konsesi Perusahaan Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

3

Komitmen Kebijakan 1 Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”) dan Hutan dengan Stok Karbon Tinggi (“SKT”) APP dan para pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah-wilayah yang tidak berhutan, sebagaimana diidentifikasi melalui penilaian independen Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (“HBKT”) dan SKT. • Sejak tanggal 1 Februari 2013, seluruh kegiatan pembukaan hutan alam telah ditangguhkan hingga selesainya penilaian NKT dan SKT. Selanjutnya tidak akan ada pembukan hutan di area yang telah teridentifikasi sebagai hutan. • APP telah melaksanakan penilaian awal terhadap rantai pasokannya (supply chain). Pihaknya telah memprioritaskan penilaian NKT dan SKT di kawasankawasan konsesi tersebut yang hingga kini telah memasok perusahaan dengan serat kayu dari hutan alam. Wilayah-wilayah yang mengandung NKT dan SKT akan dilindungi. • Pekerjaan terkait SKT telah dimulai untuk mengidentifikasi wilayah tersebut dan kualitas tutupan hutan. Analisis satelit yang didukung oleh pekerjaan di lapangan akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang akan dilindungi serta wilayah-wilayah rendah karbon yang dapat dikembangkan sebagai hutan tanaman. • Pendekatan SKT membedakan antara hutan alam dengan lahan terdegradasi yang ditumbuhi pepohonan kecil, belukar ataupun rerumputan yang tersisa. Pendekatan ini membagi-bagi vegetasi menjadi enam kelas berbeda (stratifikasi) melalui perpaduan antara analisa citra satelit dan bidang-bidang lahan yang ada di lapangan. Batasan-batasan ambang yang dikenal di Indonesia adalah: Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Sedang (HK2), Hutan Kerapatan Rendah/hutan regenerasi lebih tua (HK1), hutan Belukar Tua/hutan regenerasi (BT), Belukar Muda (BM), dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk SKT akan diatur dalam kategori yang disebut sebagai Belukar Tua (BT), dengan mengikuti analisis lapangan. • Semua kayu bulat dari hutan alam yang ada dalam rantai pasokan APP ditebang sebelum 1 Februari 2013 (contohnya persediaan di Tempat Pengumpulan Kayu “TPn”) akan digunakan oleh pabrik kayu APP. Semua serat yang diperoleh dari pembukaan lahan non hutan (misalnya lahan belukar) juga akan dimanfaatkan oleh pabrik pulp APP. • APP akan membatalkan semua perjanjian pembelian dan perjanjian lainnya dengan pemasok yang terbukti tidak mematuhi komitmen-komitmen ini. • Komitmen-komitmen ini dipantau oleh The Forest Trust (“TFT”). APP akan membuka akses bagi pihak ketiga pengamat independen untuk memverifikasi penerapannya.


4

Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.1 APP dan pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah-wilayah yang tidak berhutan, sebagaimana diidentifikasi melalui penilaian HBKT dan SKT independen

1.1.1

Sejak tanggal 1 Februari 2013, pengembangan hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai daerah non hutan. Semua wilayah yang dikembangkan sejak tanggal 1 Februari 2013 yang diidentifikasi sebagai ‘non hutan’ dalam penilaian HBKT atau SKT yang telah diselesaikan sebelum dilakukannya kegiatan pengembangan apapun.

Konsesi

1.2 Mulai tanggal 1 Februari 2013, semua pembukaan hutan alam telah ditangguhkan hingga diselesaikannya penilaian NKT dan SKT.

1.2.1 1.2.2 1.2.3

APP telah merumuskan pengertian ‘hutan alam’. APP telah merumuskan pengertian ‘pembukaan hutan alam’. Komitmen untuk menangguhkan semua pembukaan hutan alam hingga diselesaikannya penilaian NKT dan SKT telah dikomunikasikan kepada pemilik dan manajer konsesi sebelum tanggal 1 Februari 2013. Komitmen untuk menangguhkan semua pembukaan hutan alam disepakati oleh pemilik dan manajer konsesi. Dijalankannya penangguhan pembukaan hutan alam. Semua wilayah yang memenuhi pengertian ‘hutan alam’ diidentifikasi dan dipetakan.

Perusahaan Perusahaan Perusahaan/Konsesi

Tidak ada pembalakan atau pembukaan lainnya yang dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai ‘hutan alam’ sejak tanggal 1 Februari 2013.

Konsesi

1.1.2

1.2.4 1.3 Tidak ada lagi pembukaan yang dilakukan terhadap wilayahwilayah yang diidentifikasi sebagai hutan

1.2.5 1.3.1

1.3.2


Konsesi

Konsesi Konsesi Konsesi

5


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.3.3

Tidak ada konstruksi jalan atau pembangunan infrastruktur lainnya yang dilakukan pada wilayah ‘hutan alam’ sejak tanggal 1 Februari 2013. Tidak ada pembukaan yang disebabkan oleh APP atau intervensi manusia di dalam hutan alam (kawasan moratorium) sejak tanggal 1 Februari 2013. Tindakan dan pengawasan pengelolaan sudah berjalan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pembukaan hutan alam sebelum diselesaikannya penilaian NKT dan SKT. Hanya wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai ‘non hutan’ (berdasarkan penilaian NKT dan/atau SKT yang sudah dilakukan) dan yang sesuai dengan Komitmen Kebijakan FCP #2 yang dikembangkan. Diselesaikannya penilaian awal terhadap rantai pasokan APP di Indonesia.

Konsesi

Penilaian mengidentifikasi semua kawasan konsesi di Indonesia yang pada saat ini (atau di masa yang akan datang) akan memasok serat ke pabrik kertas (mill) APP. Diidentifikasinya semua kawasan konsesi yang memasok serat dari hutan alam (kayu keras tropis campuran atau mixed tropical hardwood/”MTH”) sebelum tanggal 1 Februari 2013. Tersedianya suatu daftar yang memprioritaskan dan mengatur jadwal kawasan konsesi untuk penilaian NKT bagi publik. Berjalannya atau selesainya proses penilaian NKT mengalami kemajuan sesuai dengan prioritasi dan jadwal. Dalam hal diselesaikannya proses penilaian NKT dalam suatu kawasan konsesi:

Perusahaan

1.3.4 1.3.5 1.3.6

1.4 APP telah melaksanakan penilaian awal terhadap seluruh rantai suplainya.

1.4.1 1.4.2

1.5 APP telah memprioritaskan penilaian NKT ... di dalam kawasan-kawasan konsesi tersebut yang hingga kini telah menyuplai perusahaan dengan serat dari hutan alam.

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4



Perusahaan

Perusahaan Perusahaan Konsesi Konsesi

6


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.5.4.1

Konsesi

1.5.4.2 1.5.4.3 1.5.4.4 1.5.4.5 1.5.4.6 1.5.4.7 1.5.4.8 1.5.5 1.5.5.1 1.5.5.2 1.5.5.3 1

Penilaian NKT mencakup keseluruhan kawasan konsesi yang diatur sesuai Surat Keputusan (SK). Prosedur penilaian NKT sesuai dengan prosedur penilaian NKT yang diakui secara internasional maupun lokal.1 Penilaian NKT dilakukan oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi. Penilaian NKT mengidentifikasi para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dan terdampak. Penilaian NKT memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak untuk memberikan masukannya. Penilaian NKT mempertimbangkan seluruh masukan yang diterima dari pemangku kepentingan. Penilaian NKT memberikan alasan-alasan dalam hal tidak diterima atau tidak dilaksanakannya. pendapat atau masukan dari pemangku kepentingan. Draf laporan NKT dikonsultasikan pada para pemangku kepentingan terkait. Dalam hal diselesaikannya laporan penilaian NKT dalam suatu kawasan konsesi: Laporan akhir penilaian NKT menyertakan masukan sesuai yang diterima dari para pemangku kepentingan. Laporan akhir penilaian NKT memberikan alasan-alasan jika tidak diterima atau tidak dilaksanakannya pendapat atau saran dari pemangku kepentingan. Laporan penilaian NKT telah dilakukan telaah sejawat

Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

Panduan bagi Tim Evaluasi untuk semua item yang disorot kuning diatur dalam suatu dokumen Pemverifikasi internal (internal verifier).


7


Indikator Kinerja 1.5.5.4 1.5.5.5 1.5.5.6 1.5.5.7 1.5.5.8 1.5.5.9 1.5.5.10 1.5.5.11 1.5.6 1.5.6.1 1.5.6.2

(peer review). Proses tinjauan sejawat NKT mengikuti aturan/panduan yang diakui secara internasional maupun lokal tentang tinjauan sejawat. Jumlah peninjau sejawat konsisten dan sesuai dengan panduan yang diakui secara internasional dan lokal tentang tinjauan sejawat. Laporan akhir penilaian NKT memasukkan pendapatpendapat yang diberikan dalam dalam tinjauan sejawat. Laporan akhir penilaian NKT memberikan alasan-alasan dalam hal tidak diterima atau tidak dilaksanakannya pendapat atau saran dari tinjauan sejawat. Laporan akhir penilaian NKT mengidentifikasi NKT dan wilayah-wilayah yang mendukung NKT. Laporan penilaian NKT memberikan rekomendasi pengelolaan terkait konsesi spesifik dan NKT yang ada Dipetakannya Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (“KBKT”) yang ada. Tersedianya laporan akhir penilaian dan peta NKT bagi publik. Dalam hal tidak diselesaikannya proses penilaian NKT dalam suatu kawasan konsesi: Kawasan konsesi tidak memasok serat hutan alam setelah tanggal 1 Februari 2013. Kawasan konsesi tidak melakukan pembukaan wilayah baru untuk pembangunan hutan tanaman atau jalan/saluran kanal baru atau infrastruktur lainnya di dalam atau luar wilayah konsesi tersebut setelah tanggal 1 Februari 2013.


Lokasi Evaluasi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

8

Unsur Kunci (digarisbawahi) 1.6 APP telah memprioritaskan penilaian SKT ... dalam kawasan konsesi yang hingga kini telah menyuplai serat dari hutan alam kepada perusahaan.

Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.5.6.3 1.6.1

Disediakannya jadwal penyelesaian penilaian NKT. Diidentifikasinya semua kawasan konsesi yang memasok MTH sebelum tanggal 1 Februari 2013.

Konsesi Perusahaan

1.6.2

Berjalan atau selesainya proses penilaian SKT sesuai dengan prioritasi dan jadwal. Dalam hal diselesaikannya Proses Penilaian SKT dalam suatu konsesi: Penilaian SKT mencakup keseluruhan kawasan konsesi yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan (SK). Penilaian SKT mengikuti prosedur yang diakui secara internasional (dan lokal) tentang penilaian SKT. Penilaian SKT memberikan kesempatan sebagaimana mestinya bagi para pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak untuk memberikan masukannya. Penilaian SKT mempertimbangkan seluruh masukan yang diterima dari pemangku kepentingan. Dalam hal diselesaikannya Laporan Penilaian SKT dalam suatu kawasan konsesi: Laporan akhir Penilaian SKT diselesaikan dengan mengikuti standar pelaporan yang diakui secara internasional (dan lokal) untuk kajian SKT. Laporan akhir penilaian HKT menjelaskan metodologi penilaian. Laporan akhir penilaian SKT turut menyertakan masukan memadai yang diterima dari pemangku kepentingan.

Perusahaan

1.6.3 1.6.3.1 1.6.3.2 1.6.3.3 1.6.3.4 1.6.4 1.6.4.1 1.6.4.2 1.6.4.3


Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

9


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.6.4.4

Konsesi

1.6.4.5 1.6.4.6 1.6.4.7 1.6.4.8 1.6.4.9 1.6.4.10 1.6.5 1.6.5.1 1.6.5.2

1.7 Kawasan yang mengandung NKT dan SKT akan dilindungi.

1.6.5.3 1.7.1

Laporan akhir penilaian SKT memberikan alasan-alasan dalam hal tidak diterima atau tidak dilaksanakannya pendapat atau saran dari pemangku kepentingan. Laporan penilaian SKT telah dilakukan telaah sejawat (peer review). Proses tinjauan sejawat HKT mengikuti aturan yang diakui secara internasional maupun lokal tentang tinjauan independen. Laporan akhir SKT memasukkan pendapat-pendapat yang diberikan dalam dalam tinjauan sejawat. Laporan akhir penilaian SNKT memberikan alasan-alasan dalam hal tidak diterima atau tidak dilaksanakannya pendapat atau saran dari tinjauan sejawat. Laporan akhir penilaian SKT mengidentifikasi dan memetakan hutan alam yang memiliki nilai SKT. Tersedianya laporan akhir penilaian SKT dan petanya bagi publik. Dalam hal tidak diselesaikannya penilaian SKT dalam suatu kawasan konsesi: Kawasan konsesi tidak memasok serat dari hutan alam setelah tanggal 1 Februari 2013. Kawasan konsesi tidak melakukan pembukaan wilayah baru untuk pembangunan hutan tanaman atau jalan/saluran kanal baru atau infrastruktur lainnya di dalam wilayah konsesi tersebut setelah tanggal 1 Februari 2013. Disediakannya jadwal penyelesaian penilaian SKT. Penilaian NKT mengidentifikasi KBKT yang ada untuk dilindungi.


Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

Konsesi Konsesi

10


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.7.2

Penilaian SKT mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengandung SKT untuk dilindungi. Rencana kelola mengidentifikasi tindakan-tindakan untuk melindungi wilayah-wilayah yang diidentifikasi dalam penilaian NKT dan SKT. Tindakan yang diambil menyelesaikan isu NKT dan KBKT serta kawasan yang mengandung SKT dan mengidentifikasinya untuk dilindungi. Dilaksanakannya tindakan-tindakan yang diidentifikasi dalam rencana. Tersedianya rencana kerja untuk penilaian SKT.

Konsesi

Dijalankannya kegiatan sesuai rencana kerja untuk mengidentifikasi luasan dan kualitas tutupan hutan yang memenuhi kriteria SKT. Analisis satelit, dengan dukungan kerja lapangan, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang akan dilindungi.

Konsesi

1.10.1

Citra satelit sejak tanggal 5 Februari 2013, dengan dukungan kerja lapangan, dipergunakan untuk mengidentifikasi wilayahwilayah yang nantinya akan dibangun sebagai hutan tanaman.

Konsesi

1.10.2

Citra satelit memiliki resolusi sesuai yang dibutuhkan untuk memandu kegiatan lapangan .

Konsesi

1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.8 Terkait SKT, telah dimulai kegiatan untuk mengidentifikasi wilayah dan kualitas tutupan hutan.

1.8.1

1.8.2 1.9 Analisis satelit, dengan dukungan kerja lapangan, akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang akan dilindungi... 1.10 Analisis satelit, dengan dukungan kerja lapangan, akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang ... dapat dikembangkan sebagai hutan tanaman.

1.9.1


Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

Konsesi

11


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.10.3

Jika analisis satelit untuk mengidentifikasi tata guna dan tutupan lahan tidak diselesaikan, maka diberikan jadwal penyelesaiannya. Pengembangan hutan tanaman hanya dilakukan pada wilayahwilayah yang telah diidentifikasi untuk pengembangan di masa yang akan datang. APP membedakan hutan alam dan lahan terdegradasi dengan menggunakan citra satelit, foto lapangan atau sarana lainnya.

Konsesi

Tersedianya suatu laporan dan peta-peta yang membedakan hutan alam dari lahan terdegradasi bagi publik. Identifikasi hutan alam dan kawasan non hutan didasarkan atas sistem 6 kelas.

Konsesi

1.10.4 1.11 Pendekatan SKT membedakan antara hutan alam dengan lahan terdegradasi yang ditumbuhi pepohonan kecil, belukar ataupun rerumputan yang tersisa.

1.11.1

1.11.2 1.12 Pendekatan SKT 1.12.1 memisahkan vegetasi menjadi 6 kelas berbeda (stratifikasi) melalui perpaduan analisis citra satelit dan bidang lahan. Ambang batas ini di Indonesia dikenal sebagai: Batasan-batasan ambang yang dikenal di Indonesia adalah: Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Sedang (HK2), Hutan Kerapatan Rendah/hutan regenerasi lebih tua (HK1), hutan Belukar Tua/hutan regenerasi (BT), Belukar Muda (BM), dan Lahan Terbuka (LT).


Konsesi Konsesi

Konsesi

12


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

1.12.2

Semua revisi terhadap sistem 6 kelas ini sepenuhnya didokumentasikan bersama dengan penjelasan terjadinya perubahan. Digunakannya citra satelit dan bidang lahan untuk klasifikasi. Diselesaikannya kegiatan penilaian SKT untuk mengidentifikasi dan membuat klasifikasi hutan alam. Dibuatnya jadwal jika penilaian SKT tidak selesai. Ditentukannya ambang batas SKT dalam kelas hutan Belukar Tua.

Konsesi

Dikemukakannya alasan-alasan (termasuk dasar ilmiah) jika ambang batas menyimpang dari yang sudah ditentukan sebesar 35 ton karbon/hektar. Catatan: Komitmen-komitmen terkait pemindahan kayu bulat hutan pada jangka waktu 5 Februari – 31 Agustus ditangani dalam ‘Komitmen Tambahan’.

Konsesi

Diidentifikasinya semua pemasok APP.

Perusahaan

1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.13 Ditentukannya ambang 1.13.1 batas APP untuk SKT dengan mengikuti analisis lapang, dalam kategori yang disebut Belukar Tua (BT). 1.13.2 1.14 Semua kayu bulat dari hutan alam yang ada dan berasal dari rantai suplai APP serta ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013, seperti cadangan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), akan digunakan oleh pabrik kayunya. Serat yang diperoleh dari penebangan di lahan non hutan (seperti lahan belukar), juga akan digunakan oleh pabrik pulp perusahaan. 1.15 APP membatalkan semua 1.15.1


Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

13


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

perjanjian pembelian dan lainnya dengan pihak pemasok yang terbukti tidak mematuhi komitmen-komitmen ini.

1.15.2

Tersedianya nama-nama pemasok beserta peta wilayah konsesi yang menunjukkan seluruh lokasinya bagi publik. APP memiliki prosedur untuk pengauditan terhadap pihak pemasok untuk menentukan kepatuhan terhadap komitmenkomitmen ini. APP memiliki prosedur untuk membatalkan perjanjian pembelian dan lainnya dalam situasi dijumpainya ketidakpatuhan. Diidentifikasi dan diselesaikannya isu-isu potensial di bidang hukum dan perjanjian yang berhubungan dengan pembatalan. APP telah membatalkan perjanjian pasokan jika ditemukan ketidakpatuhan. Telah dikembangkannya suatu sistem dan prosedur oleh TFT untuk memantau komitmen.

Perusahaan

TFT sedang menjalankan sistem dan prosedur pemantauan tersebut. Dilaporkannya hasil-hasil pemantauan secara berkala agar dapat diakses publik. Dikembangkan dan dilaksanakannya rencana-rencana aksi untuk menanggapi hasil pemantauan. Pengamat pihak ketiga yang berkepentingan diberikan kesempatan dalam pelaksanaan pemantauan. Diizinkannya pengamat pihak ketiga yang berkepentingan untuk berpartisipasi secara bebas dan untuk melaporkan pengamatan kepada publik kecuali bila telah menandatangani persetujuan menjaga kerahasiaan.

Konsesi

1.15.3 1.15.4 1.15.5 1.15.6

1.16 Komitmen-komitmen ini tengah dipantau oleh TFT.

1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.16.4

1.17 APP akan mengizinkan pihak ketiga pengamat independen untuk memverifikasi pelaksanaan

1.17.1 1.17.2


Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan

Perusahaan Konsesi Konsesi Konsesi

14

Komitmen Kebijakan 2:

Pengelolaan Lahan Gambut

APP akan mendukung sasaran pengembangan rendah emisi Pemerintah Indonesia dan targetnya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”). Hal ini akan dicapai dengan cara: memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmennya dalam memelihara HBKT dan hutanhutan yang memiliki SKT; dan • melaksanakan praktik pengelolaan terbaik untuk mengurangi dan menghindarkan emisi GRK dalam lanskap/bentang lahan gambut. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah, tidak dilakukannya aktivitas lebih lanjut untuk pembangunan saluran atau infrastruktur lainnya di dalam kawasan konsesi pemasok yang belum dikembangkan di lahan gambut berhutan hingga diselesaikannya penilaian HBKT independen (termasuk di dalamnya masukan dari para ahli gambut). Unsur Kunci (digarisbawahi) Indikator Kinerja Lokasi Evaluasi 2.1 Lahan gambut berhutan 2.1.1 Lahan gambut berhutan diatur, dipetakan secara akurat dan Konsesi dilindungi sebagai bagian dari diklasifikasi untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan lahan komitmen APP untuk memelihara gambut pada skala yang sesuai. HBKT dan hutan-hutan yang 2.1.2 Definisi dan peta lokasi lahan gambut tersedia bagi publik. Perusahaan mengandung SKT. •

2.1.3 2.1.4

2.1.5 2.1.6 2.1.7

Rencana kelola mengidentifikasi tindakan-tindakan pengelolaan spesifik untuk melindungi seluruh lahan gambut berhutan. Tindakan-tindakan pengelolaan (management measure) mengatasi dampak-dampak yang terjadi di luar kawasan lahan gambut berhutan sehubungan dengan pengeringan daerah-daerah yang berlokasi di luar lahan gambut berhutan. Diidentifikasinya tindakan-tindakan pengelolaan (management measure) untuk melindungi lahan gambut berhutan pada tingkat kawasan konsesi dan tingkat lanskap (kubah gambut). Tindakan-tindakan pengelolaan (management measure) memasukkan rekomendasi dari para ahli gambut. Diimplementasikannya tindakan-tindakan pengelolaan untuk


Konsesi Konsesi


15


Indikator Kinerja 2.1.8 2.1.9

2.2 APP melaksanakan praktik pengelolaan terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi GRK dalam lanskap lahan gambut.

2.1.10 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Catatan : APP telah menyarankan bahwa istilah “praktek terbaik dalam manajemen” menjadi “praktek manajemen terbaik” 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 Tidak ada lagi kegiatan saluran atau infrastruktur yang dilakukan di

2.3.1

melindungi lahan gambut berhutan. Tindakan-tindakan pengelolaan (management measures) untuk mengatasi perlindungan lahan gambut tersedia bagi publik Pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan (management measures) dan dampaknya terhadap lahan gambut dipantau Laporan pemantauan tersedia bagi publik APP telah mengembangkan tingkat patokan untuk GRK dalam lanskap lahan gambut. APP telah menentukan target-target untuk pengurangan emisi GRK dari lanskap lahan gambut, sesuai dengan target-target pengurangan dari Pemerintah Indonesia. Dikembangkannya Praktik Pengelolaan Terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi GRK dalam lanskap lahan gambut untuk memenuhi target pengurangan yang telah ditentukan. Praktik Pengelolaan Terbaik memasukkan rekomendasi dari para ahli gambut. Praktik Pengelolaan Terbaik memenuhi standar yang diakui secara internasional dan lokal untuk pengelolaan terbaik lahan gambut. Tersedianya Praktik Pengelolaan Terbaik bagi publik. Dilaksanakannya Praktik Pengelolaan Terbaik. Dipantau dan dilaporkannya Emisi GRK dari lanskap lahan gambut bagi publik yang konsisten dengan standard yang diakui secara internasional dan lokal untuk pemantauan lahan gambut. APP telah mengidentifikasi lokasi saluran sejak tanggal 1 Februari 2013.


Lokasi Evaluasi Konsesi Konsesi Konsesi Perusahaan Perusahaan Perusahaan

Perusahaan Perusahaan Perusahaan Konsesi Konsesi Konsesi

16


Indikator Kinerja

dalam kawasan konsesi pemasok yang belum dikembangkan di lahan gambut berhutan hingga diselesaikannya penilaian HBKT ... independen. 2.4 … Penilaian HBKT independen mencakup masukan dari dari para ahli gambut.

2.3.2

Tidak ada pembangunan saluran atau infrastruktur baru yang dilakukan pada di lahan gambut tidak berhutan, kecuali setelah diselesaikannya penilaian HBKT.

2.4.1

Penilaian HBKT di dalam lanskap lahan gambut mencakup masukan dari dari para ahli gambut. Masukan dari ahli gambut dimasukkan dalam laporan HBKT. Tersedianya masukan dari ahli gambut bagi publik setelah penilaian HBKT selesai dilakukan.

2.4.2. 2.4.3


Lokasi Evaluasi Konsesi


17

Komitmen Kebijakan #3 Pelibatan Sosial dan Masyarakat Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasokannya, maka APP akan mencari dan menggabungkan masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya masyarakat, sebagai implementasi dari serangkaian prinsip sebagai berikut. • Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) bagi masyarakat adat dan penduduk setempat. • Penanganan pengaduan secara bertanggung jawab. • Penyelesaian konflik secara bertanggung jawab. • Dialog terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional. • Penguatan program pengembangan masyarakat. • Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (“HAM”). • Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja perusahaan. • Ketundukan terhadap semua hukum terkait serta prinsip-prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional. Jika terdapat usulan baru untuk hutan tanaman, maka APP akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan penduduk setempat, termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak-hak tanah adat. APP telah berkomitmen untuk melaksanakan penilaian HBKT independen sebagai bagian dari komitmennya dan akan mengembangkan tindakan-tindakan yang lebih jauh untuk melaksanakan prinsip Padiatapa melalui dialog bersama para pemangku kepentingan.


18


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

3.1 Untuk menghindarkan dan menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai suplainya, APP akan..... melaksanakan serangkaian prinsip berikut ini:

3.1.1

APP telah mengembangkan kebijakan, sistem dan/atau prosedur untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasokannya. Dikembangkannya kebijakan, sistem dan/atau prosedur untuk melaksanakan:

Perusahaan

Prinsip Padiatapa untuk masyarakat adat dan penduduk setempat. Penanganan pengaduan secara bertanggung jawab. Penyelesaian konflik secara bertanggung jawab. Dialog terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional. Penguatan program pengembangan masyarakat. Penghormatan terhadap HAM. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak para pekerjanya. Ketundukan terhadap semua hukum terkait serta prinsipprinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional. Dilaksanakannya kebijakan, sistem dan/atau prosedur untuk menghindari dan menyelesaikan konflik. Dikomunikasikannya kebijakan-kebijakan,sistem dan/atau prosedur korporat kepada pemilik dan manajer Konsesi. APP telah mengembangkan kapasitas internal dan struktur organisasi untuk menghindari dan menyelesaikan konflik-konflik sosial. Kebijakan-kebijakan, sistem dan/atau prosedur korporat telah dikomunikasikan kepada staf lapangan dan para pemasok.

Perusahaan

3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.1.2.6 3.1.2.7 3.1.2.8 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6


Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Konsesi

19


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

3.1.7

Sebagian besar pemangku kepentingan puas dengan upaya untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial. Tidak terdapat bukti yang mengindikasikan kegagalan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial. Telah diidentifikasinya para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan APP pada tingkat internasional, nasional, regional dan lokal.

Konsesi

Para pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi mewakili berbagai kepentingan. Dikembangkannya suatu sistem atau proses untuk secara aktif mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan Pemangku kepentingan mencakup perorangan maupun organisasi yang telah menyampaikan kepentingannya dalam, atau memiliki kekhawatiran akan, kegiatan APP. Sistem untuk mencari masukan dan umpan balik meningkatkan dan mendorong kemauan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. APP telah mengembangkan suatu sistem atau proses untuk secara aktif melacak dan mengadopsi masukan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Dokumentasi catatan dialog/konsultasi bersama pemangku kepentingan disimpan. Sebagian besar pemangku kepentingan puas dengan peluang yang diberikan kepada mereka untuk menyampaikan masukan dan umpan balik.

Perusahaan

3.1.8 3.2 APP akan secara aktif mencari dan mengadopsi masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

3.2.1

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8


Konsesi Perusahaan

Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan

20


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

3.2.9

Tidak terdapat bukti yang mengindikasikan kegagalan untuk mencari dan mengadopsi masukan dan umpan balik. Telah diidentifikasinya berbagai pemangku kepentingan dalam, atau terdampak oleh, pengelolaan wilayah konsesi. Masukan dan umpan balik mengenai pengelolaan atau kegiatan dalam kawasan konsesi telah dicari secara aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dicarinya masukan dan umpan balik dengan cara yang meningkatkan kemauan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Dikelolanya suatu catatan konsultasi pemangku kepentingan. Kebanyakan pemangku kepentingan puas terhadap peluang yang diberikan kepada mereka untuk menyampaikan masukan dan umpan balik. Tidak ada bukti yang mengindikasikan kegagalan untuk mencari dan mengadopsi masukan dan umpan balik. APP telah menginformasikan masyarakat adat dan penduduk setempat perihal komitmen terhadap prinsip Padiatapa.

Perusahaan

Diberikannya informasi yang mencukupi kepada masyarakat adat dan penduduk lokal mengenai kegiatan APP yang saat ini maupun yang sudah direncanakan. Diberikannya informasi dengan cara yang dipahami oleh masyarakat adat dan penduduk setempat. Dilakukannya komunikasi dan konsultasi dengan cara yang dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat adat dan penduduk yang berkepentingan. Dikelolanya catatan komunikasi dan konsultasi dengan

Konsesi

3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.3 Padiatapa untuk masyarakat adat dan penduduk setempat.

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5


Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi


21


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

masyarakat adat dan penduduk setempat. 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4 Penanganan pengaduan secara bertanggung jawab

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9

3.4.10

Dilakukannya usaha untuk terlibat bersama kelompok marjinal dalam masyarakat, termasuk perempuan dan kaum minoritas. Prosedur pelibatan masyarakat adat dan penduduk setempat sesuai dengan prosedur yang diakui secara internasional dan internasional. APP telah mengembangkan dan melaksanakan suatu sistem atau prosedur untuk memenuhi prinsip Padiatapa. Tidak ada bukti yang mengindikasikan ketidakmampuan untuk memenuhi prinsip Padiatapa. Adanya prosedur tanggapan pengaduan.

Konsesi

Prosedur tanggapan pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur yang diakui secara internasional dan lokal. Prosedur tanggapan pengaduan dikembangkan dengan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Prosedur tanggapan pengaduan mencatat dan memprioritaskan pengaduan untuk ditanggapi oleh APP. Manajer Konsesi sadar akan prosedur tanggapan pengaduan. Dikelolanya catatan pengaduan. Diimplementasikannya prosedur tanggapan pengaduan. Tanggapan pengaduan dikomunikasikan kepada pihak pengadu. Sebagian besar pemangku kepentingan yang pernah mengajukan pengaduan puas dengan upaya yang dilakukan APP dalam penyelesaian pengaduan secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Tidak ada bukti yang mengindikasikan kegagalan dalam

Perusahaan


Konsesi Konsesi Konsesi Perusahaan

Perusahaan Perusahaan Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

Konsesi

22


Indikator Kinerja

3.5 Penyelesaian konflik yang 3.5.1 bertanggung jawab 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 3.5.10 3.5.11 3.5.12 3.5.13 3.5.14 3.5.15

menyelesaikan pengaduan. Dipetakannya wilayah konflik. Hasil pemetaan konflik dialihbagikan dengan LSM-LSM beserta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam resolusi konflik. Konflik diakui keberadaannya untuk diselesaikan. Adanya prosedur penyelesaian konflik. Prosedur penyelesaian konflik sesuai dengan prosedur yang diakui secara internasional dan lokal. Prosedur penyelesaian konflik dikembangkan dengan masukan dari LSM yang berkepentingan beserta pemangku kepentingan lainnya. Sebagian besar pemangku kepentingan yang pernah terlibat dalam resolusi konflik puas dengan upaya APP dalam menyelesaikan konflik secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Tidak ada bukti yang mengindikasikan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik. Manajer Konsesi sadar akan komitmen terhadap penyelesaian konflik. Manajer Konsesi sadar akan prosedur penyelesaian konflik. Manajer Konsesi mendapatkan pelatihan untuk prosedur penyelesaian konflik. Dilaksanakannya prosedur penyelesaian konflik oleh Manajer Konsesi. Manajer Konsesi memiliki prosedur untuk memprioritaskan konflik-konflik yang telah diidentifikasi. Dikelolanya suatu catatan pelatihan. Ditanganinya konflik-konflik dengan prioritas penting oleh


Lokasi Evaluasi Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

23


Indikator Kinerja 3.5.16 3.5.17 3.5.18 3.5.19

3.6 Dialog terbuka dan konstruktif dengan pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5

3.7 Penguatan program pengembangan masyarakat.

3.7.1 3.7.2 3.7.3

Manajer Konsesi. Diselesaikannya konflik-konflik yang telah diidentifikasi dengan menggunakan prosedur penyelesaian konflik atau prosedur alternatif yang dapat diterima oleh para pengadu. Diselesaikannya konflik-konflik yang telah diidentifikasi secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Sebagian besar pemangku kepentingan yang pernah terlibat konflik puas dengan upaya yang dilakukan APP untuk menyelesaikan konflik. Tidak ada bukti yang mengindikasikan kegagalan dalam menyelesaikan konflik. Manajer Konsesi sadar akan komitmen untuk menjaga dialog terbuka dan konstruktif. Dikelolanya dialog dengan pemangku kepentingan lokal yang berkepentingan dalam, atau terdampak oleh, pengelolaan konsesi. Dikelolanya dialog dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Sebagian besar pemangku kepentingan yang pernah terlibat dalam dialog puas karena dialog berjalan terbuka dan konstruktif. Tidak ada bukti yang mengindikasikan kegagalan dalam melakukan dialog terbuka dan konstruktif. APP telah mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menguatkan program pengembangan masyarakat. APP berkomitmen dengan staf dan sumber dayanya untuk menguatkan program pengembangan masyarakat. Manajer Konsesi sadar akan komitmen penguatan program pengembangan masyarakat.


Lokasi Evaluasi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi Perusahaan Perusahaan/ Konsesi Perusahaan/ Konsesi Perusahaan Perusahaan Konsesi

24


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

3.7.4

Konsesi

3.8.1

Ditunjukkannya dukungan untuk program pengembangan masyarakat, di mana program tersebut tidak mempengaruhi komitmen dalam FCP, dan diminta oleh masyarakat. Dikelolanya catatan program pengembangan masyarakat. APP memiliki sistem untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Tidak ada bukti yang mengindikasikan kegagalan dalam menguatkan program pengembangan masyarakat yang telah disepakati dan tepat. Manajer Konsesi sadar akan komitmen untuk menghargai HAM.

3.8.2

Ditunjukkannya penghormatan atas HAM.

Perusahaan/ Konsesi

3.8.3

Sebagian besar pemangku kepentingan puas dengan ditunjukkannya penghormatan atas HAM. Tidak ada bukti pelanggaran HAM oleh APP atau Manajer Konsesi yang menyuplai serat ke pabrik kayu APP. Manajer Konsesi sadar akan komitmen untuk mengakui dan menghormati hak pekerja.

Perusahaan/ Konsesi

Ditunjukkannya pengakuan dan penghormatan terhadap hak pekerja. Sebagian besar pekerja puas dengan ditunjukkannya penghormatan atas hak pekerja. Tidak ada bukti pelanggaran hak pekerja oleh APP atau pihak yang memasok serat ke pabrik APP. Manajer Konsesi sadar akan semua hukum lokal, nasional, dan internasional yang terkait.

Perusahaan/ Konsesi

3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.8 Penghargaan terhadap HAM.

3.8.4 3.9 Pengakuan dan penghormatan hak-hak pekerja perusahaan.

3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4

3.10 Kepatuhan terhadap semua hukum terkait serta prinsip-prinsip dan kriteria

3.10.1


Konsesi Perusahaan Konsesi Konsesi

Perusahaan/ Konsesi Konsesi

Perusahaan/ Konsesi Perusahaan/ Konsesi Konsesi

25


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

3.10.2

Manajer Konsesi memiliki salinan semua hukum lokal, nasional, dan internasional yang terkait. Tidak ada bukti ketidakpatuhan terhadap hukum lokal, nasional, dan internasional sejak tanggal 1 Februari 2013. APP telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan kriteria yang diterima secara internasional, yang berlaku terhadap semua kawasan konsesi pemasok. Tidak ada bukti yang mengindikasikan kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria sertifikasi apapun yang berlaku untuk kawasan konsesi sejak 1 Februari 2013. APP mengidentifikasi semua hutan tanaman baru yang diusulkan.

Konsesi

APP menjalankan prosedur pelibatan dan konsultasi dengan cara yang sesuai prosedur yang diterima secara internasional dan lokal untuk memenuhi prinsip Padiatapa sebelum pembangunan hutan tanaman baru. Diidentifikasinya masyarakat adat dan penduduk setempat yang terdampak dengan adanya hutan tanaman baru. Masyarakat adat dan penduduk setempat diinformasikan mengenai usulan hutan tanaman baru. Wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat atau penduduk setempat dipetakan bersama, di mana hasilnya disetujui dengan

Konsesi

sertifikasi yang diterima secara internasional.

3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.11 dalam Hal diusulkannya hutan tanaman baru, maka APP akan menghormati hak masyarakat adat dan penduduk setempat, termasuk pengakuan atas tanah adat.

3.11.1

3.11.2

3.11.3 3.11.4 3.11.5


Konsesi Perusahaan Konsesi Perusahaan


26


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

oleh masyarakat. 3.11.6 3.11.7

Dikelolanya catatan pelibatan dan konsultasi. Masyarakat adat, penduduk setempat dan LSM lokal puas dengan konsultasi dan pengakuan hak berkaitan dengan pengusulan hutan tanaman baru. Tidak ada bukti dibangunnya hutan tanaman tanpa memenuhi prinsip Padiatapa bagi masyarakat adat dan lokal. Diselesaikannya suatu penilaian HBKT yang sesuai dengan prosedur yang diakui secara internasional dan lokal sebelum pembangunan hutan tanaman baru.

Konsesi Konsesi

3.13.1

APP mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan dilakukannya pembangunan hutan tanaman baru.

Perusahaan

3.13.2

Pemangku kepentingan yang berkepentingan diajak berdialog/konsultasi mengenai pengembangan tindakan-tindakan untuk melaksanakan prinsip Padiatapa sebelum dilakukannya pembangunan hutan tanaman baru. Dikelolanya catatan konsultasi. Sebagian besar pemangku kepentingan yang berkepentingan puas dengan konsultasi mengenai pengembangan tindakan pelaksanaan prinsip Padiatapa.

Konsesi

3.11.8 3.12 Dalam hal diusulkannya hutan tanaman baru, maka APP berkomitmen terhadap penilaian HBKT sebagai bagian dari komitmen ini. 3.13 dalam hal diusulkannya hutan tanaman baru, maka berdasarkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, APP akan mengembangkan upaya lebih lanjut untuk menerapkan prinsip Padiatapa.

3.12.1

3.13.3 3.13.4


Konsesi Konsesi

Konsesi Konsesi

27


Indikator Kinerja

3.14 APP akan melakukan 3.14.1 berkonsultasi dengan LSM dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan bahwa protokol dan prosedurnya terkait Padiatapa dan penyelesaian konflik sudah sesuai dengan 3.14.2 praktik terbaik internasional. CATATAN: Kebijakan tidak mengatur akuisisi kawasan konsesi yang telah dibuka atau menghasilkan MTH sejak tanggal 1 Februari 2013. Lihat ‘komitmen tambahan #3’ di bawah.

3.14.3 3.14.4

Lokasi Evaluasi

LSM diajak konsultasi mengenai protokol dan prosedur untuk Padiatapa dan penyelesaian konflik.

Konsesi

Prosedur Padiatapa dan penyelesaian konflik sesuai dengan prosedur yang diakui secara internasional dan lokal untuk Padiatapa dan penyelesaian konflik. Dikelolanya catatan konsultasi. Sebagian besar pemangku kepentingan yang berkepentingan puas dengan konsultasi yang dilakukan sebelum pembangunan hutan tanaman baru.

Konsesi


Konsesi Konsesi

28

Komitmen kebijakan 4:

Pihak Ketiga Pemasok

APP memiliki sumber-sumber dari seluruh dunia yang memasok serat kayu dan pihaknya sedang mengembangkan tindakan untuk memastikan bahwa pengadaan dari sumber-sumber ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

4.1 APP … sedang mengembangkan tindakan-tindakan untuk memastikan ... pengadaan mendukung pengelolaan hutan bertanggung jawab.

4.1.1

Diidentifikasinya pemasok serat dari seluruh dunia untuk pabrik APP di Indonesia.

4.1.2

APP telah meninjau praktik pengelolaan dalam semua bidang penyediaan serat saat ini. APP telah mengatur kriteria pengelolaan hutan bertanggung jawab. APP memiliki tindakan-tindakan untuk memastikan pengelolaan bertanggung jawab yang memenuhi semua komitmen FCP, di semua bidang penyediaan yang ada saat ini. APP telah menangguhkan atau memutuskan perjanjian pengadaan dengan pemasok yang diidentifikasi tidak memenuhi ketentuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. APP telah mengidentifikasi calon-calon pemasok yang akan diikat dalam perjanjian. APP memiliki tindakan-tindakan untuk memastikan pengelolaan bertanggung jawab (yang memenuhi komitmen FCP) yang dilakukan calon-calon pemasok yang akan diikat dalam perjanjian. APP memiliki tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa, melalui perjanjian di masa mendatang, pihaknya tidak akan

4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8


Lokasi Evaluasi Perusahaan

Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan

29


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

membeli serat kayu dari sumber-sumber yang tidak memenuhi komitmen pengelolaan bertanggung jawab sesuai FCP.


30

BAGIAN 2

Komitmen Publik Tambahan

Bagian 2 mengidentifikasi komitmen publik yang dibuat APP dan menentukan Indikator Kinerja untuk evaluasi perkembangan dalam memenuhi komitmen tambahan tersebut. Komitmen tambahan dimaksud adalah sebagai berikut. • • •

Komitmen publik yang tertuang dalam Peta Jalan Keberlanjutan APP – dokumen Visi 2020 (Juni 2012). Komitmen publik yang dibuat sejak pengumuman FCP bulan Februari 2013. Komitmen publik berkaitan dengan kecukupan serat kayu untuk memenuhi proyeksi permintaan oleh pabrik APP.

Bagian 2 A

Komitmen Publik dari Peta Jalan Keberlanjutan APP – Visi 2020

Dokumen Peta Jalan Keberlanjutan APP – Visi 2020 (Juni 2012) memuat sepuluh komitmen. Tiga di antaranya dianggap berkaitan dengan FCP dan dengan demikian dianggap diidentifikasi sebagai Komitmen Tambahan. Indikator Unsur dan Kinerja untuk ketiga komitmen tambahan berikut ini akan dijelaskan pada Bagian 2 ini. • • •

Reboisasi. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Pengadaan Serat.

Tiga komitmen berikut ini tidak dianggap berkaitan dengan FCP APP (5 Februari 2013), yaitu: • emisi – penurunan emisi GRK dan dampak limbah cair dari pabrik APP; • limbah padat – pengurangan limbah padat yang dibuang ke tempat penampungan sampah; dan • pengelolaan air – peningkatan pemanfaatan air. Empat komitmen lainnya dianggap telah digantikan keberlakuannya oleh komitmen FCP (2013). Keempat komitmen tersebut adalah: • kesejahteraan karyawan – lingkungan kerja yang sehat dan aman serta pengelolaan kepuasan karyawan; • pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat – prosedur untuk pelibatan masyarakat dan penyelesaian konflik di mill APP dan peningkatan jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari program sosial APP serta ditingkatkan efektivitasnya; • masyarakat adat – pengadopsian panduan internasional untuk perlindungan hak masyarakat adat di hutan; dan • HAM – memastikan bahwa APP dan pemasoknya mengikuti standar HAM nasional dan internasional.


31

Komitmen Tambahan #1 dalam Visi 2020 Reboisasi a) Mendukung target nasional untuk mereboisasi lahan terdegradasi Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

5.1 Mendukung target nasional untuk mereboisasi lahan terdegradasi

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Komitmen Tambahan #2 dalam Visi 2020

APP telah mengidentifikasi target nasional untuk mereboisasi lahan terdegradasi. APP telah mengidentifikasi lokasi spesifik yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program reboisasi lahan terdegradasi, sesuai dengan target nasional. APP melaksanakan program yang spesifik untuk mereboisasi lahan terdegradasi guna mendukung target nasional.

Lokasi Evaluasi Perusahaan Perusahaan Konsesi

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

a) Mendukung target nasional dalam pelestarian kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan dan konservasi. b) Mendukung target nasional untuk meningkatkan populasi spesies hampir punah. Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

6.1 Mendukung target nasional untuk melestarikan kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan dan konservasi.

6.1.1

APP telah mengidentifikasi target nasional untuk pelestarian kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan dan konservasi.



32


Indikator Kinerja 6.1.2 6.1.3 6.1.4

6.2 Mendukung target nasional untuk meningkatkan populasi spesies hampir punah.

6.2.1

6.2.2 6.2.3 6.2.4

APP telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang spesifik dan mewakili kepentingan dalam upaya perlindungan dan konservasi. APP telah mengidentifikasi program-program yang spesifik untuk mendukung pencapaian target pelestarian kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan dan konservasi. APP menerapkan program-program yang spesifik untuk melestarikan kawasan yang ditetapkan sebagai perlindungan dan konservasi guna mendukung target nasional. APP telah mengidentifikasi target nasional untuk meningkatkan populasi jenis terancam punah.

APP telah mengidentifikasi spesies hampir punah yang menghuni kawasan konsesi pemasok APP. APP telah mengidentifikasi program-program spesifik untuk meningkatkan populasi spesies hampir punah. APP menjalankan program-program spesifik untuk meningkatkan populasi spesies hampir punah dalam rangka mendukung target nasional.


Lokasi Evaluasi Perusahaan Perusahaan Konsesi Perusahaan

Perusahaan Perusahaan Konsesi

33

Komitmen Tambahan #3 dalam Visi 2020 Pengadaan Serat a) Verifikasi legalitas kayu pulp oleh pihak ketiga yang sepenuhnya (100%) independen. b) Tidak ada Serat yang berasal dari KBKT. c) 100% kayu dari hutan tanaman untuk produksi pulp. d) Kayu pulp memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SFM) 100%. Unsur Kunci (digarisbawahi) Indikator Kinerja 7.1 Verifikasi legalitas kayu pulp oleh pihak ketiga yang 100% independen.

7.1.1 7.1.2 7.1.3

7.2 Tidak ada Serat yang berasal dari KBKT.

7.2.1 7.2.2

7.3 100% kayu untuk produksi pulp berasal dari hutan tanaman

7.3.1 7.3.2

APP memiliki rencana aksi dan jadwal untuk sertifikasii semua kawasan konsesi sesuai standar legalitas yang diakui secara internasional. Sertifikasi yang memverifikasi legalitas kayu pulp dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwalnya. Audit yang memverifikasi sertifikat yang berlaku untuk legalitas kayu pulp sudah diperbaharui dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk semua kawasan konsesi. Tidak ada bukti yang mengindikasikan masuknya serat yang berasal dari lokasi yang diidentifikasi mengandung NKT ke pabrik pulp terpadu APP sejak tanggal 31 Agustus 2013. Tidak ada bukti yang mengindikasikan masuknya serat yang berasal dari lokasi yang diidentifikasi mengandung NKT yang ke pabrik APP lainnya sejak tanggal 31 Agustus 2013. Semua serat yang masuk ke pabrik pulp terintegrasi milik APP adalah kayu yang berasal dari hutan tanaman. Semua serat yang masuk ke pabrik APP lainnya adalah kayu yang


Lokasi Evaluasi Perusahaan Perusahaan Perusahaan Pabrik kayu Pabrik kayu Pabrik kayu Pabrik kayu

34


Indikator Kinerja

7.4 Kayu pulp memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SFM) 100%.

7.4.1

7.4.2 7.4.3

berasal dari hutan tanaman. APP memiliki rencana aksi dan jadwal untuk sertifikasi semua konsesi sesuai standar pengelolaan hutan berkelanjutan yang diakui secara internasional. Berjalannya kegiatan sertifikasi yang memverifikasi kesesuaian dengan standar pengelolaan berkelanjutan yang diakui secara internasional sesuai dengan rencana dan jadwalnya. Audit yang memverifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan sudah diperbaharui dan mengikuti standar yang berlaku untuk semua konsesi.



Perusahaan Perusahaan

35

Bagian 2B

Komitmen Publik Tambahan yang dibuat APP sejak tanggal 5 Februari 2013

Komitmen Tambahan #4

Penggunaan Kayu Keras Tropis Campuran (MTH)

“Setelah diselenggarakannya konsultasi dengan pemangku kepentingan, APP mengajukan permohonan batas waktu diizinkannya serat kayu pulp dari hutan alam masuk ke pabrik, yaitu tanggal 31 Agustus 2013. Sejak tanggal tersebut, tidak ada lagi serat kayu pulp dari hutan alam yang dapat masuk ke pabrik pulp kami. Sejak kami memperkenalkan FCP, kami telah mencari cara untuk mencapai tujuan kami agar dapat sepenuhnya menghilangkan serat MTH non NKT/SKT dari rantai suplai kami. Dokumen EPN meminta kami untuk tidak lagi menggunakan MTH setelah tanggal 1 Januari 2014, walaupun kayu tersebut berasal dari kawasan non NKT/SKT. Hal ini merupakan tantangan bagi kami untuk mengelola logistik dan menggunakan kayu bulat yang diperoleh pasca diidentifikasi dan dilindunginya KBKT dan wilayah yang mengandung SKT. Kami sedang menghitung volume yang diharapkan untuk serat MTH di konsesi pemasok kami. Kami ingin bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memutuskan bagaimana cara terbaik menggunakan sumber daya ini jika kami tidak akan menggunakannya untuk pulp. Kami telah meminta masukan dan saran dari LSM dan kami menantikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Prinsip inti kami jelas: kami selama ini selalu mendukung kebijakan hutan tanaman 100% untuk produksi pulp dan kertas. Bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, kami berusaha mencari alternatif penggunaan kayu non SKT yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, bernilai komersial, dan praktis secara logistik.” Sumber: Tanggapan APP terhadap Laporan Milestone EPN tanggal 19 September 2013, halaman 1.


36


Indikator Kinerja

Lokasi Evaluasi

8.1 Sejak tanggal 31 Agustus 2013, tidak ada serat kayu pulp dari hutan alam yang diizinkan masuk ke pabrik pulp kami (APP).

8.1.1

Tidak ada kayu MTH dari hutan alam yang masuk ke pabrik APP sejak tanggal 31 Agustus 2013.

Pabrik

8.1.2

Sudah diidentifikasinya sumber kayu MTH yang ada di TPn APP setelah tanggal 31 Agustus 2013 dengan jelas. Tidak ada sumber kayu MTH yang tidak teridentifikasi di TPn APP. Telah diidentifikasinya lokasi semua Kayu Tropis Campuran (Mixed Tropical Hardwood/”MTH”) yang ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 tetapi tidak diangkut ke pabrik sebelum tanggal 31 Agustus 2013. APP telah mencari cara untuk menghilangkan serat MTH non NKT/SKT dari rantai suplai di Indonesia.

Pabrik

APP telah melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghilangkan serat MTH non NKT/SKT dari rantai suplai di Indonesia. Tidak ditemukannya bukti MTH di rantai suplai. APP telah menentukan volume serat MTH non NKT/SKT di semua kawasan konsesi dalam rantai suplainya.

Konsesi

8.1.3 8.1.4

8.2 … mencari cara untuk mencapai tujuan kami dalam untuk sepenuhnya menghilangkan serat MTW non NKT/SKT dari rantai suplai kami.

8.2.1

8.2.2 8.3 … menghitung volume serat MTH non NKT/SKT yang diharapkan.

8.2.3 8.3.1


Pabrik Perusahaan/ Konsesi

Perusahaan

Konsesi Perusahaan

37


Indikator Kinerja

8.4 Kami ingin bekerja sama dengan pemangku kepentingan ... Kami telah meminta masukan dan saran dari LSM.

8.4.1

APP bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam Perusahaan mengidentifikasi penggunaan kayu MTH yang ditebang sebelum 1 Februari 2013 akan tetapi tidak masuk pabrik pulp APP sebelum 31 Agustus.

8.4.2 8.4.3 8.5.1

APP telah meminta masukan dan saran dari LSM. Dikelolanya catatan kerja sama dan masukan dari LSM. APP telah mengatur ‘kayu non SKT’.

Perusahaan Perusahaan Perusahaan

8.5.2 8.5.3

APP telah mencari pemanfaatan alternatif untuk kayu non SKT. APP telah mengidentifikasi dampak lingkungan dari pemanfaatan alternatif tersebut. APP telah mengidentifikasi kelayakan komersial dari pemanfaatan alternatif tersebut. APP telah mengidentifikasi faktor-faktor logistik. APP mengembangkan rencana untuk menggunakan kayu non SKT dengan cara bertanggung jawab terhadap lingkungan, layak secara komersial, dan praktis secara logistik.


8.5 … kami berusaha mencari alternatif penggunaan kayu non SKT yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, layak secara komersial, dan praktis secara logistik.

8.5.4 8.5.5 8.5.6


Lokasi Evaluasi


38


Keterbukaan dalam Kemitraan dengan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

“Salah satu janji kami adalah komitmen untuk transparansi sepenuhnya”. (dari halaman 7 FCP APP – Ringkasan Satu Tahun) “APP tetap berkomitmen mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kami telah membuat berbagai kemajuan signifikan dan bertujuan menjadi setransparan mungkin mengenai keberhasilan dan kegagalan kami.” Unsur Kunci (digarisbawahi) Indikator Kinerja Lokasi Evaluasi 9.1 … Keterbukaan seutuhnya. 9.1.1 APP memiliki kebijakan dan prosedur informasi publik. Perusahaan 9.1.2 Tersedianya informasi mengenai kawasan konsesi pihak pemasok Perusahaan APP yang memasok serat ke pabrik APP bagi publik. 9.1.3 Tersedianya kebijakan, prosedur, rencana aksi, dan dokumen Perusahaan lainnya terkait penerapan FCP untuk publik. 9.1.4 Tersedianya peta yang menunjukkan lokasi batas-batas konsesi, Perusahaan hutan alam, NKT dan KBKT, lahan gambut, kanal dan infrastruktur jalan dan kawasan dengan SKT bagi publik. 9.1.5 Tersedianya laporan yang mengevaluasi kepatuhan terhadap Perusahaan komitmen dalam FCP bagi publik. 9.1.6 Tersedianya laporan yang menyelidiki kemungkinan pelanggaran Perusahaan moratorium bagi publik. 9.1.7 Laporan kegiatan pemantauan tersedia bagi publik Perusahaan 9.2 APP tetap berkomitmen mengatasi 9.2.1 APP telah menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku Perusahaan tantangan-tantangan yang masih ada kepentingan. dalam kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. 9.2.2 Sebagian besar pemangku kepentingan puas dengan upaya APP Perusahaan dalam membangun kemitraan.


39


Indikator Kinerja

9.3 … bertujuan untuk setransparan mungkin terkait keberhasilan maupun kegagalan kami

9.3.1

APP menyediakan laporan monitoring dan audit bagi pemangku kepentingan.

9.3.2

Laporan kemajuan APP mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan.



Perusahaan

40


Penghentian sepenuhnya Pembukaan Hutan Alam

Pada tanggal 5 Februari kami mengumumkan penghentian sepenuhnya pembukaan hutan alam di seluruh rantai suplai kami” (halaman 7 FCP APP – Ringkasan satu tahun). 10.1 Penghentian sepenuhnya pembukaan hutan alam

10.1.1


Tidak ada bukti yang mengindikasikan dilakukannya pembukaan hutan alam di kawasan konsesi pihak pemasok APP di Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2013.

Konsesi

Pemasok dan Akuisisi di Masa Mendatang

"Kami mengembangkan prosedur terkait untuk mengevaluasi para pemasok atau akuisisi masa mendatang untuk memastikan kepatuhannya terhadap kebijakan kami untuk Pengadaan dan Pengolahan Serat Bertanggung Jawab. Kami berkomitmen untuk berkonsultasi dengan para pihak dalam prosedur ini dan akan menggunakan masukan pihak-pihak dimaksud untuk menyelesaikan prosedur ini." (Tanggapan APP terhadap Laporan Milestone EPN, 19 September 2013, halaman 2).


Indikator Kinerja

11.1 Pengembangan Prosedur Asosiasi untuk menilai pemasok atau akuisisi di masa mendatang.

11.1.1

APP memiliki rencana aksi dan jadwal pengembangan suatu Prosedur Asosiasi untuk menilai pemasok atau akuisisi di masa mendatang.

11.1.2

Dikembangkannya Prosedur Asosiasi sesuai dengan rencana dan jadwalnya.



Perusahaan

41


Indikator Kinerja

11.2 Ketundukan terhadap kebijakan APP untuk Pengadaan dan Pengolahan Serat secara Bertanggung Jawab .

11.2.1

11.2.2 11.3 Komitmen untuk berdialog/konsultasi dengan pemangku kepentingan mengenai Prosedur Asosiasi. 11.4 Komitmen untuk menggunakan masukan dari pemangku kepentingan untuk membantu Prosedur Asosiasi.

11.3.1

11.4.1

Prosedur Asosiasi mengatur bahwa pemasok dan akuisisi di masa mendatang harus mematuhi Kebijakan APP untuk Pengadaan dan Pengolahan Serat secara Bertanggung Jawab sejak tanggal 1 Februari 2013. Prosedur Asosiasi memastikan dipatuhinya FCP APP oleh semua pemasok dan akuisisi masa mendatang sejak 1 Februari 2013. Diajaknya pemangku kepentingan untuk berdialog/konsultasi mengenai Prosedur Asosiasi. Digunakannya masukan dari pemangku kepentingan untuk mengembangkan Prosedur Asosiasi.




Perusahaan

42


Konservasi dan Pemulihan/Restorasi

“Proses penilaian NKT dan SKT akan menghasilkan rencana kelola yang akan mencakup rekomendasi konservasi dan restorasi sebagai bagian dari Rencana Kelola Hutan Berkelanjutan terpadu ... Akan tetapi kami akan lakukan lebih daripada hanya sekadar melaksanakan rekomendasi tersebut karena APP ingin mengembangkan model baru konservasi berdampak besar, terukur dan dilakukan pada tingkat lanskap” (Tanggapan APP terhadap Laporan Milestone EPN, 19 September 2013, halaman 2). “Isu lain yang dikemukakan LSM dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) adalah mengenai restorasi. APP mengonfirmasi bahwa topik ini telah dan akan tetap dibahas. Prioritas pertama tentunya adalah penilaian dan rencana konservasi komprehensif, akan tetapi restorasi akan dibahas sebagai bagian dari pendekatan jangka panjang terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.” (Halaman 9 FCP APP – Ringkasan Satu Tahun). “Jadwal proses perencanaan pengelolaan akan diumumkan melalui papan pengumuman APP.” (Tanggapan APP terhadap Laporan Greenpeace, Oktober 2013). “APP setuju bahwa para ahli konservasi terkemuka harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya konservasi.” (APP respons terhadap Laporan Greenpeace, Oktober 2013). “Data dari NKT/SKT dan penilaian sosial akan digunakan untuk mengembangkan rencana kelola. Ini mencakup rekomendasi konservasi dan restorasi.” (Tanggapan APP terhadap Laporan Greenpeace, Oktober 2013). “APP setuju bahwa masukan pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengembangkan Rencana Kelola yang baik. Kami sedang mengembangkan mekanisme untuk konsultasi bersama para pemangku kepentingan mengenai hal ini.” (Tanggapan APP terhadap Laporan Greenpeace, Oktober 2013). APP akan mempertimbangkan pendekatan tingkat lanskap menuju konservasi dan restorasi. (Tanggapan APP terhadap pertanyaan dalam acara Peringatan Ulang Tahun Pertama, 5 Februari 2014).


43


Indikator Kinerja

12.1 Data dari penilaian NKT/SKT dan sosial akan digunakan untuk mengembangkan rencana kelola.

12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5

12.2 Rencana kelola... akan mencakup konservasi ... rekomendasi...

12.2.1 12.2.2

12.2.3 12.2.4

APP memiliki rencana aksi dan jadwal untuk mengembangkan rencana pengelolaan untuk semua kawasan konsesi pihak pemasok yang melibatkan penilaian NKT, SKT, dan sosial. APP telah menerbitkan/mengumumkan jadwal untuk pengembangan rencana kelola. Disusunnya Rencana Kelola Hutan Berkelanjutan untuk kawasan konsesi dengan berdasarkan atas penilaian NKT, SKT, dan sosial. Rencana Kelola dialihbagikan dengan pemangku kepentingan untuk ditinjau dan diberi masukan. Rencana Kelola mengadopsi masukan pemangku kepentingan, dan jika masukan tersebut tidak dilaksanakan, maka Rencana Kelola mencantumkan alasan tidak dijalankannya masukan tersebut. Rencana Kelola mencakup tindakan-tindakan dan kegiatan pengelolaan spesifik yang melaksanakan rekomendasi untuk konservasi yang diidentifikasi dalam penilaian NKT dan SKT. Rencana Kelola mencakup tindakan dan kegiatan pengelolaan khusus yang mengadopsi rekomendasi ahli gambut untuk melakukan konservasi di kawasan konsesi yang aspek-aspek HBKT dan SKT-nya sudah dinilai untuk mengidentifikasi gambut. Sudah dilaksanakannya tindakan dan kegiatan pengelolaan yang dijelaskan dalam Rencana Kelola untuk konservasi. Rencana Kelola mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur memonitor pelaksanaan rencana tersebut dan dampak terhadap bagian dalam dan bagian langsung luar lahan gambut yang konsisten dengan standard yang diakui secara internasional dan lokal untuk pemantauan lahan gambut .


Lokasi Evaluasi Perusahaan Konsesi Konsesi Konsesi Konsesi

Konsesi Konsesi

Konsesi Konsesi

44


Indikator Kinerja

12.3 Rencana Kelola ... akan mencakup ... rekomendasi restorasi ...

12.3.1 12.3.2 12.3.3

12.3.4 12.3.5

Rencana Kelola mencakup tindakan dan kegiatan pengelolaan yang mengadopsi rekomendasi untuk restorasi yang dirumuskan dalam penilaian NKT dan SKT. Rencana Kelola mengidentifikasi bidang-bidang spesifik untuk restorasi yang sesuai dengan hasil penilaian NKT dan SKT. Rencana Kelola mencakup tindakan dan kegiatan pengelolaan yang membahas rekomendasi dari ahli gambut mengenai restorasi di kawasan konsesi yang aspek-aspek HBKT dan SKT-nya sudah dinilai untuk mengidentifikasi gambut. APP berkonsultasi dengan ahli dan LSM yang berkepentingan serta pemangku kepentingan lainnya mengenai kegiatan restorasi yang telah direncanakan. Dilaksanakannya tindakan dan kegiatan pengelolaan yang dijelaskan dalam Rencana Kelola untuk restorasi. APP melibatkan ahli konservasi terkemuka untuk membantu merancang upaya konservasi.

Lokasi Evaluasi Konsesi Konsesi Konsesi

Perusahaan/ Konsesi Konsesi

12.4 APP setuju bahwa ahli konservasi terkemuka harus dilibatkan dalam rencana dan pelaksanaan upaya konservasi.

12.4.1

12.4.2

APP melibatkan ahli konservasi terkemuka dalam pelaksanaan upaya konservasi.

Perusahaan

12.5 Masukan dari pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengembangkan Rencana Kelola yang baik. Kami sedang mengembangkan mekanisme konsultasi pemangku kepentingan untuk hal ini.

12.5.1

APP telah mengembangkan mekanisme untuk konsultasi pemangku kepentingan mengenai pengembangan rencana kelola.

Perusahaan


Perusahaan

45


Indikator Kinerja

12.6… Pengembangan model baru untuk konservasi berdampak besar dan terukur pada tingkat lanskap.

12.6.1

Dikembangkannya model baru untuk konservasi pada tingkat lanskap.

12.6.2

APP berkonsultasi dengan ahli dan LSM yang berkepentingan serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan model baru untuk konservasi tingkat lanskap. Model baru tersebut memiliki dampak besar untuk konservasi.

Perusahaan

12.6.4 12.6.5 12.7.1

Model baru tersebut memberi hasil yang terukur. Model baru tersebut menangani konservasi pada tingkat lanskap. APP mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memasukkan restorasi sebagai bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan jangka panjang.


12.7.2

Dikembangkannya tindakan dan kegiatan pengelolaan untuk menangani kebutuhan restorasi yang sudah diidentifikasi. Tindakan dan kegiatan pengelolaan mencakup penilaian sosial dan prinsip Padiatapa. Rekomendasi dan rencana kelola dikembangkan melalui konsultasi dengan ahli dan pemangku kepentingan. Rekomendasi dan rencana kelola mewakili masukan pemangku kepentingan dan ahli, dan jika masukan tersebut tidak

Konsesi

12.6.3

12.7 Restorasi akan ditangani sebagai bagian dari pendekatan jangka panjang terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.

12.7.3 12.7.4 12.7.5



Perusahaan


46


Indikator Kinerja

12.7.6 12.8 Restorasi mencakup pertimbangan dampak pada tingkat lanskap.

12.8.1


dilaksanakan, maka rekomendasi dan rencana kelola mencantumkan alasan tidak dijalankannya masukan tersebut. Berjalannya suatu sistem untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan restorasi. Tindakan dan kegiatan pengelolaan dikoordinasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya pada tingkat lanskap untuk menangani dampak melampaui batasan kawasan konsesi pada lanskap yang sama.

Lokasi Evaluasi Perusahaan/ Konsesi Konsesi

Padiatapa

“Pada bulan Juli, kami mengumumkan keputusan kami untuk mengambil alih pembangunan pabrik baru di Sumatra Selatan dan kami berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Padiatapa sebagai bagian dari proses pengembangan.” (Tanggapan APP terhadap Laporan EPN Milestone, 19 September 2013, halaman 3). Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

13.1 … pelaksanaan prinsip Padiatapa sebagai bagian proses pengembangan (untuk pabrik di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatra).

13.1.1

Pembangunan pabrik baru oleh APP di Sumatra Selatan menerapkan prinsip-prinsip Padiatapa untuk masyarakat adat dan penduduk setempat.

13.1.2

Komitmen APP untuk menerapkan prinsip-prinsip Padiatapa diketahui dan diterima oleh masyarakat adat dan penduduk setempat yang terkena dampak dari pembangunan pabrik (mill) di Sumatra Selatan.


Lokasi Evaluasi Perusahaan/ Konsesi Perusahaan/ Konsesi

47


Indikator Kinerja 13.1.3 13.1.4


Dikelolanya catatan kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Padiatapa. Masyarakat adat dan penduduk setempat yang terkena dampak memberikan persetujuannya sesuai prinsip Padiatapa terhadap pembangunan pabrik (mill) di Sumatera Selatan.

Lokasi Evaluasi Perusahaan/ Konsesi Perusahaan/ Konsesi

Tim Ahli Lahan Gambut

“Tim ahli lahan gambut saat ini sedang disusun dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini mengikuti masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tim ini akan menjadi bagian penting dari Rencana Kelola Hutan Berkelanjutan Terpadu yang kami miliki. ... tim ini akan ditugaskan membantu APP mengadopsi praktik pengelolaan terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi GRK dalam lanskap lahan gambut.” (Tanggapan APP terhadap Laporan Greenpeace, 29 Oktober 2013). Unsur Kunci (digarisbawahi)

Indikator Kinerja

14.1 Tim ahli lahan gambut sedang disusun. 14.2 Hal ini mengikuti masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan.

14.1.1 14.1.2 14.2.1

14.3 Tim ini akan menjadi bagian dari Rencana Kelola Hutan Berkelanjutan Terpadu yang kami miliki. 14.4 … tim akan ditugaskan untuk membantu APP mengadopsi praktik

14.3.1

14.2.2

14.4.1

APP telah menyusun tim ahli lahan gambut. APP telah mengumumkan tim ahli lahan gambut kepada publik. APP meminta masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan mengenai tim ahli lahan gambut. Tim ahli lahan gambut mewakili masukan dan saran dari pemangku kepentingan. Tim ahli lahan gambut memberikan saran ahli mengenai rencana kelola hutan berkelanjutan terpadu. Sudah dijelaskannya kerangka acuan dan tugas yang diberikan kepada tim ahli lahan gambut.


Lokasi Evaluasi Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan

48

pengelolaan terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi GRK dalam lanskap lahan gambut.

14.4.2 14.4.3

Tim ahli lahan gambut membantu dengan pengembangan praktik pengelolaan terbaik di lahan gambut. Tim ahli lahan gambut membantu pelaksanaan praktik pengelolaan terbaik.


Bagian 2C – Komitmen publik yang dibuat sehubungan dengan kecukupan hutan tanaman yang sudah ada dalam memasok permintaan jangka panjang dari pabrik pulp dan kertas. Komitmen Kebijakan 12:

Pertumbuhan dan hasil panen hutan tanaman yang sudah ada

Penilaian independen terbaru mengenai pertumbuhan dan hasil panen yang berasal dari kawasan-kawasan hutan tanaman pemasok APP memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya hutan tanaman yang cukup untuk memenuhi permintaan jangka panjang (sesuai perkiraan) untuk pabrik pulpnya. Catatan: Bagian ini dimasukkan dalam dokumen ini sebagai acuan. Indikator Kinerja untuk evaluasi lapang akan dikembangkan setelah dilakukannya telaah dokumen APP sehubungan kecukupan sumber daya serat dari hutan tanaman.


49

Indikator Kinerja untuk Evaluasi APP FCP dan Komitmen Tambahan Version 2.0, 12 Mei 2014

Recommend Documents