56
Selain wawancara, penulis juga membandingkan dengan hasil dokumen yang didapat selama di lapangan, guna mendapatkan informasi tentang gambaran yang lebih akurat. Selanjutnya, akan disajikan suatu analisa yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Humas KPK dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4.1.1 Sejarah Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
57
dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.42 Menyadari hal tersebut, maka Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan pentingnya
memfungsikan
lembaga-lembaga
Negara
secara
proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan Negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara Negara harus bersedia mengumumkan dan diperiksa kekakayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi
42
http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?iid=3 Diakses pada tanggal 12 Juni 2011 Pukul 07.10
58
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien ,maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan luas meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan independen (mandiri, bebas dari kekuasaan manapun), dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka Tugas dari KPK meliputi : 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara Dalam melaksanakan Tugas Koordinasi, KPK berwenang :
59
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, dan 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi43
4.1.1 Visi dan Misi 1. Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat
praktis,
realitis
untuk
dicapai,
dan
memberikan
tantangan
serta
menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mewujudkannya. Visi KPK adalah : ” Mewujudkan Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi ”
43
http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?iid=2 Diakses pada tanggal 12 Jni 2011 Pukul 07.00
60
Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut tindak pidana korupsi. 2. Misi Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah : 1. Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi 2. Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi Dengan misi ini diharapkan KPK menjadi lembaga yang terpercaya sekaligus mendorong dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa KPK adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. 4.1.2 Struktur Organisasi44
44
http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=13 Diakses pada tanggal 12 Juni 2010 Pukul 09.50
61
4.1.3 Struktur Organisasi Biro Humas KPK
62
Biro Hubungan Masyarakat di KPK, berada di bawah Sekretaris Jenderal (SekJen) yang mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan
pemberantasan
korupsi
kepada
masyarakat,
penyelenggaraan
keprotokoleran KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK. Biro hubungan masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fugsi : 1. Penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengalaman kegiatan, pengembangan sistem, metode kerja dan prosedur kegiatan komunikasi, hubungan masyarakat, protokoler dan ketatausahaan. 2. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan berita, penyusunan siaran pers, monitoring pemberitaan serta pemberian informasi berkaitan dengan KPK. 3. Pengumpulan informasi dari setiap unit organisasi KPK dalam rangka pemberantasan korupsi serta penerimaan keluhan publik (publik complaint) atas kinerja KPK dan melayani pertanyaan masyarakat atas kasus yang dilaporkan kepada KPK. 4. Pelaksanaan
pengagendaan,
pengkoordinasian
dan
pendokumentasian
kegiatan pimpinan dan kegiatan KPK pada umumnya. 5. Pembinaan tata usaha, kearsipan, dan penyusunan pembakuan dalam pengelolaan administrasi perkantoran di lingkungan KPK. 6. Pembuatan laporan secara periodik pelaksanaan tugas biro humas.
63
Biro Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal. Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah sebagai juru bicara KPK yang melaksanakan tugasnya berdasarkan penugasan dan petunjuk dari pimpinan. Biro Hubungan Masyarakat membawahi tiga bagian, yakni Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi, Bagian Protokoler, dan Bagian Administrasi Perkantoran.
4.1.3.1 Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi Bagian
Pemberitaan,
Pelayanan
Informasi
dan
Publikasi
bertugas
melaksanakan pengumpulan lahan dan berita, penyusunan siaran pers, monitoring pemberitaan serta pemberian informasi berkaitan dengan KPK. Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan dan penyelenggaraan konferensi pers, liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers. 2. Penyusunan, dan penyiaran siaran pers, keterangan pers, tanggapan atau bantahan berita, artikel, advertorial, dan surat pembaca. 3. Perencanaan, pengelolaan dan penerbitan media cetak, audio, visual maupun kegiatan publikasi secara online pada website KPK. 4. Pelaksanaan pemantauan terhadap berita-berita di media massa dan opini publik. 5. Perencanaan program berita, informasi dan pebinaan kepada media massa.
64
6. Pemberian Informasi kepada masyarakat tentang tata kerja, tugas, dan fungsi KPK serta pelaksanaannya. 7. Pengumpulan informasi dari setiap unit organisasi KPK dalam rangka pemberantasan korupsi serta penerimaan keluhan publik (public complaint) atas kinerja KPK dan melayani pertanyaan masyarakat atas kasus yang dilaporkan kepada KPK. 8. Pengembangan sistem, prosedur, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas bagian pemberitaan, pelayanan informasi dan publikasi.
4.1.3.2 Bagian Protokoler Bagian Protokoler mempunyai tugas pengagendaan, pengkoordinasian, dan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan kegiatan KPK pada umumnya. Bagian Protokoler dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : 1. Pengagendaan, pendokumentasian dan pembuatan laporan tentang kegiatan pimpinan KPK dan kegiatan KPK pada umumnya. 2. Pelaksanaan pendokumentasian digital (multimedia) kegiatan pimpinan dan kegiatan KPK pada umumnya. 3. Pelaksanaan keperluan multimedia dan ahlimedia kegiatan KPK. 4. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Sekretariat Pimpinan, Kepala Sekretariat Kedeputian, serta pihak-pihak lain berhubungan dengan kegiatan pimpinan.
65
5. Pengembangan sistem, prosedur, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas bagian protokoler.
4.1.3.3 Bagian Administrasi Perkantoran Bagian Administrasi Perkantoran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tata usaha, kearsipan dan penyusunan pembakuan dalam pengelolaan adminsitrasi perkantoran di lingkungan KPK. Bagian Administrasi Perkantoran dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : 1. Analisa kebutuhan dan pembakuan pengelolaan administrasi dan kearsipan. 2. Penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian surat atau dokumen masuk dan pengelolaan pengiriman surat atau dokumen KPK. 3. Pengelolaan, penyimpanan dan penghapusan arsip atau dokumen KPK. 4. Pengurusan perijinan yang diperlukan dalam rangka kegiatan KPK. 5. Pengembangan sistem, prosedur, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas bagian administrasi perkantoran.
4.2 Hasil Penelitian Dalam penelitian ini, guna mendapatkan hasil yang relevan, data dan informasi yang terkait dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Humas KPK dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi
66
Publik No. 14 Tahun 2008. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut, yakni : Johan Budi Sp selaku Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati selaku Fungsional Humas KPK, wawancara ini dilakukan peneliti di KPK yang bertempat di Jl. HR Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan 12920, dan juga penulis melakukan wawancara dengan pihak Komisi Informasi Pusat yang diwakilkan oleh Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif sesuai dengan metode penelitian studi kasus dan diuraikan secara deskriptif. Menurut Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi, mengapa Keterbukaan Informasi Publik ini perlu diundangkan, ” pengakuan terhadap hak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan amanat konstitusi, yakni pasal 28 F UUD 1945. untuk memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak memperoleh informasi itulah perlu dibentuk suatu Undangundang. Pengaturan lewat Undang-Undang ini bertujuan agar hak tersebut berfungsi maksimal ”.45 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut UU KIP, secara efektif sudah berlaku mulai tanggal 30 April 2010 lalu. Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan pulik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan
45
Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Tenaga Ahli Komisi Informasi
67
keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Korupsi digolongkan pada kategori kejahatan luar biasa, yang dapat berdampak pada kerusakan suatu negara. Keterbukaan Informasi Publik merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mencegah korupsi. KPK sebagai Badan Publik yang menangani berbagai kasus korupsi juga ikut menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik ini. ” UU KIP, saya kira bagus ya! Salah satu sarana bagi badan publik untuk bisa lebih transparan, akuntabel dalam menginformasikan informasi atau data yang ada di badan publik itu sendiri. UU KIP ini bisa membantu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya masyarakat bisa ikut mengawasi. Jadi menurut KPK ini juga merupakan salah satu tools untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ”.46 Humas mempunyai empat peranan yang sangat penting yaitu sebagai Expert Presciber Communication, Problem Solving Process Fasilitator, Communication Fasilitator, Communication Technician : 1. Humas sebagai Expert Presciber Communication (Praktisi Ahli) Humas dianggap sebagai seorang yang ahli, dimana sebagai staff ahli Humas KPK memiliki wewenang atas berbagai masalah yang terjadi di KPK, memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi dalam menangani berbagai keluhan maupun permintaan informasi yang ditujukan kepada KPK. Hal ini sesuai dengan tanggapan Kepala Biro Humas KPK, Bpk. Johan Budi Sp : “Tugas Humas itu menyiapkan kebijakan, membina hubungan dengan masyarakat, juga menyelenggarakan keprotokoleran KPK. Kalau fungsi Humas itu 46
Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33
68
mempersiapkan semua kebijakan maupun perencanaan dan juga pelaksanaannya. Selain itu juga mengumpulkan informasi dari setiap unit organisasi KPK”.47
Secara struktur organisasi yang ada di KPK, Humas berada di bawah Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan KPK. Humas harus mampu menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan KPK. Sesuai dengan pernyataan Johan Budi Sp: ” Mengenai pertanggung jawaban, Kepala Biro Humas itu dibawah SekJen. Kepala Biro Humas juga Juru Bicara KPK yang mekanisme kerjanya bertanggung jawab kepada pimpinan KPK, yaitu menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan KPK, baik melalui media maupun masyarakat yang meminta informasi”.48 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 13 bahwa dalam penunjukkan PPID adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Bpk. Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi mengenai Badan Publik yang wajib membentuk PPID. ”PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Meskipun tidak ada kewajiban membentuk PPID secara eksplisit dalam UU KIP, PPID pada setiap Badan Publik punya peran penting. Ketika menyangkut informasi yang dikecualikan, sesuai amanat pasal 199 UU KIP, PPID-lah yang bertanggung jawab melakukan uji kompetensi. Bahkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 dijelaskan bahwa PPID bertanggung jawab sejak awal ketika informasi disimpan, didokumentasikan, disediakan dan diberikan kepada masyarakat. Ini relevan dengan pasal 7 ayat (3) UU KIP yang mewajibkan Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi
47 48
Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33
69
publik. Tugas ini berada di pundak PPID. Prinsipnya PPID merupakan gardu terdepan bagi Badan publik untuk menjalankan amanat UU KIP”.49 Dalam menerapkan UU KIP ini, KPK terus melakukan pembenahan. Diantaranya KPK telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketua PPID itu sendiri adalah Kepala Biro Humas. Berdasarkan keputusan pimpinan KPK Nomor Kep-224/01/05/2010. Hal ini sesuai pernyataan dari Yuyuk Andriati selaku Fungsional Humas : ” Kalau di KPK kemarin, memang keputusan dari pimpinannya begitu. Kepala biro humas sebagai PPID, dari sk pimpinannya seperti itu. Pertimbangannya kita melihat dari UU ini juga, kan ada kirteria-kriterianya dan juga kemampuan khusus yang dimiliki, ada esselon berapa gitu. Kepala biro humas ini setara dengan esselon yang disyaratkan dan memanng memenuhi persayaratan yang ada di UU”.50 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPK mempunyai tugas mengelola semua informasi yang ada di KPK. PPID melekat di Humas, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Biro Humas, Johan Budi Sp: ” PPID itu mengelola semua informasi yang ada di KPK. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sifatnya itu informasi yang bisa dipublikasikan, menurut UU kan ada informasi yang dikecualikan, jadi masyarakat ketemunya sama Humas. Atasan PPID itu pak SekJen juga”.51
Sesuai dengan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, ada informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan yang ada di KPK adalah informasiinformasi yang menghambat proses penindakan, yang berkaitan dengan proses
49
Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, Tenaga Ahli Komisi Informasi Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00 51 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33 50
70
penyelidikan, dan juga pengaduan. Sebagai Badan Publik yang ikut menerapkan UU Keterbukaan informasi Publik ini banyak yang Humas KPK lakukan dalam mengimplementasikan UU KIP ini, seperti yang diungkapkan Johan Budi Kepala Biro Humas KPK : ” KPK melakukan sosialisasi internal tentang UU KIP, sosialisasi kepada stakeholder KPK, membuat konsep standar layanan publik KPK, membuat daftar informasi KPK, membuat unti pelayanan informasi publik, membuat laporan bulanan pelayanan informasi publik di KPK”.52 Untuk mempermudah masyarakat mengetahui berbagai informasi yang ada di KPK, melalui media elektronik dibentuklah ACCH (Anti Corruption Clearing House). ACCH ini dirancang sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai antikorupsi, baik yang berasal dari KPK maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK mengembangkan ACCH sebagai bagian utama dan strategi pencegahan korupsi dan merupakan platform kerjasama untuk upaya berbagai pihak dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia, demi mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. ACCH ini dibuat dan ditangani oleh Humas KPK. Dan hal in sesuai dengan pernyataan Johan Budi Sp : ” KPK sedang mengembangkan yang disebut ACCH (Anti Corruption Clearing House), disitu nanti tempat semacam pusat data dan dokumentasi, yang berkaitan dengan KPK dan pemberantasan korupsi. Ini juga bisa dipakai teman-teman mahasiswa maupun masyarakat, ini sedang dibangun melalui website namanya ACCH”.53 Dalam portal ACCH juga bisa ditemukan informasi terkait upaya yang telah dikerjakan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Nantinya portal ini akan dikembangkan menjadi pusat anti korupsi dari berbagai instansi dan lembaga penegak hukum lain yang bekerjasama dengan KPK. Berikut adalah pernyataan dari Mbak Yuyuk Andriati selaku Fungsional Humas KPK : 52 53
Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33
71
” ACCH itu Anti Corruption Clearing House, ACCH itu sebenarnya portal anti korupsi. Yang dibikin oleh biro humas. Apa kepentingannya? Nanti di ACCH itu semua informasi tentang anti korupsi ada disitu, juga beberapa informasi tentang lembaga ini. Kalau selama ini ada si website, kalau di ACCH nanti itu lebih rinci, dan lengkap. Sekarang kan kita punya pengaduan masyarakat, di ACCH itu nanti statistiknya lebih lengkap. Pengaduan yang masuk berapa, yang sudah ditangani berapa, pengaduan dari mana saja, pengaduannya apa, itu ada dan lengkap”. 54 Dalam konferensi pers yang dilakukan KPK, juga disebutkan bahwa portal ACCH ini adalah hasil kerja sama teknis dengan Deutsche Gessellscahft Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Jerman.
2. Humas sebagai Problem Solving Process Fasilitator (sebagai pemecah masalah) Karakteristik yang terdapat dalam peran humas ini adalah humas bekerja sama dengan manajemen dalam menyelesaikan masalah perusahaan dari tahap awal sampai dengan evaluasi. Humas harus melibatkan diri dan dilibatkan dalam hal proses pemecahan persoalan dalam mengimplementasikan UU KIP. Tentunya belum banyak yang mengetahui tentang UU KIP ini. KPK sendiri sebagai badan publik yang menerapkan UU KIP ini, walaupun tidak terlalu mensosialisasikan UU ini tetapi KPK juga mempunyai cara tersendiri dalam mengimplementasikan UU ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuyuk Andriati selaku fungsional humas KPK : ” Jadi kita sebenarnya di KPK ini mempunyai pelayanan informasi publik, bersamaan dengan UU KIP. Saat UU itu harus berlaku, kita udah punya. Untuk sosialisasi ke masyarakat, sebenarnya beban utamanya di Komisi Informasi. 54
Ibid, Mbak Yuyuk Andriati
72
Karena mereka yang menyebarkan tentang UU itu, kalau KPK kan sebagai Badan Publiknya, sebagai penyedia data. Sebenarnya kalau dari KPK sebelum ada UU KIP ini, udah banyak sekali orang-orang yang datang kesini untuk meminta data tentang KPK. Karena seperti yang anda tahu sendiri bahwa, lembaga ini sangat disorot oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang pengen tahu sebenarnya, bagaimana sih kerjanya KPK? Sebagai penerima APBN, sejauh mana sih KPK itu memanfaatkan uang itu bener untuk pekerjaannya? Jadi kinerjanya benar-benara dilihat orang. Kalau bicara sosialisasi tentang UU ini, kita melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada di UU, pokoknya kita melaksanakannya sesuai dengan yang ada di UU aja. Kalau sosialisasi dari kita sendiri kita punya macam-macam media, ada telp, ada email, kita juga punya website. Kita juga ada talkshow rutin di beberapa radio dan beberapa tv. Kan ada running text, kita biasanya sosialisasi disitu, tentang pelayanan informasi publiknya”.55
Humas KPK merupakan bagian tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi maupun sebagai penasehat hingga mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi, oleh sebab itu humas itu harus mempunyai jiwa pemimpin serta etika berbicara yang baik. Dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, tentunya KPK membutuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut membantu juga mengawasi. UU KIP ini juga dianggap dapat membantu memberantas tindak pidana korupsi. Karena dengan adanya UU KIP ini, masyarakat mampu menginformasikan jika adanya indikasi korupsi yang terjadi kepada KPK. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat juga harus ikut mengawasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Johan Budi Sp: ” Belum ada angka empiris ya, data empiris yang menunjuk bahwa UU ini efektif untuk memberantas korupsi, belum ada. Tapi apakah bisa membantu ? saya
55
Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00
73
jawab bisa, melalui keterbukaan tadi yang tentunya masyarakat bisa mengawasi”.56
Hanya saja, karena UU KIP ini baru mulai diterapkan dan baru menginjak waktu satu tahun. Belum terlihat jelas bahwa UU ini bisa membantu memberantas tindak pidana korupsi. Masih banyak terjadi kekurangan, terutama di badan publiknya. Harus dilihat dengan jangka waktu yang lebih lama lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuyuk Andriati selaku fungsional humas KPK : ” Seharusnya bisa, tapi dalam konteks pencegahan yang agak membutuhkan waktu yang lama. Karena pelaksanaan UU ini sendiri di tahun pertama ini, ternyata mash banyak kekurangannya. Terutama di badan publiknya, karena banyak sekali badan publik yang belum siap. Misalkan, untuk membuat pelayanan informasi publik yang memadai, ada beberapa keberatan-keberatan informasi dari pemohon informasi memang harus dilihat lebih lama lagi pelaksanaannya. Tapi menurut saya ini sebuah langkah maju”.57 Dalam menerapkan UU KIP yang baru satu tahun diberlakukan, masih banyak yang harus diperbaiki. Terutama dalam hal penyediaan informasi, karena tidak selamanya informasi yang diminta oleh pemohon informasi selalu tersedia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuyuk Andriati selaku Fungsional Humas KPK: ” Kalau di KPK, selama 1 tahun pelaksanaan UU KIP ini, memang ada peningkatan untuk permintaan informasi. Jadi ada email, mau datang langsung dan ada kualitas peningkatan informasi yang diminta justru lebih macam-macam, lebih banyak dan buat kita harus benar-benar menyediakan informasinya itu harus siap. Kalau dulu kan kita masih punya alasan, nanti dulu lah, apalah. Kalau sekarang, kita udah ga ada alasan lagi, sesuai dengan UU tu bahwa jika ada yang meminta informasi, kita harus kasih. Jika memang informasi tidak bisa kita berikan, kita harus kasih alasannya apa. Informasi yang paling banyak diminta itu, tentang lembaga ini. Apa tugasnya? Apa wewenangnya? Bagaimana 56 57
Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33 Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00
74
cara kerjanya? Terus tentang kasus, karena kan kasus merupakan tugas utamanya, dalam menangani kasus-kasus itu. Itu banyak yang minta, dan juga mengenai materi sosialisasi anti korupsi”.58 Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi, beliau menilai KPK termasuk lembaga yang memberikan pelayanan publik yang cukup baik. ” KPK pasti akan terus berusaha melaksanakan UU KIP sesuai dengan kemampuan dan perencanaan. Berdasarkan beberapa kajian selama ini, KPK termasuk lembaga yang memberikan pelayanan publik, termasuk penyediaan informasi yang cukup baik. Dalam prosesnya, KPK adalah badan publik yang mungkin saja akan bersengketa dengan pemohon informasi”.59
3. Humas sebagai Communication Fasilitator (Fasilitator Komunikasi) Karakteristik dari peran humas ini adalah adanya upaya yang dilakukan humas yakni sebagai penghubung antara perusahaan dengan publiknya, sehingga dapat menyingkirkan rintangan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Selain itu juga peran humas ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan mencegah dan mengelola konflik dan memberikan pemahaman dan pengertian antara pihak perusahaan dengan publiknya. Peran humas sebagai fasilitator komunikasi menjadikan praktisi humas sebagai pendengar yang baik, dan membuat penanganan masalah sebaik mungkin dan juga menghandle komplain dari masyarakat kepada KPK. Sebagai badan publik yang menerapkan UU KIP, KPK menyelesaikan keberatan informasi melalui Komisi Informasi. Karena Komisi Informasi yang mempunya wewenang 58 59
Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00 Hasil wawancara dengan. Muhammad Yasin, Tenaga Ahli Komisi Informasi
75
untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik. Begitu pun dengan KPK, saat ada keberatan dari pemohon informasi mengenai informasi yang diberikan. Diutarakan oleh Yuyuk Andriati selaku fungsional humas KPK : ” Kita tahun 2010 kemarin ada menerima keberatan satu, sekarang prosesnya di Komisi Informasi sedang proses mediasi. 2011 ini kita menerima satu, tapi sudah selesai. Ada satu keberatan, tetapi tidak sampai ke Komisi Informasi. Keberatannya karena si pemohon informasi ini merasa tidak diberikan jawaban atas permintaan informasinya”.60 Sesuai dengan Pasal 21 pada UU KIP Nomor 14 tahun 2008, mengenai mekanisme memperoleh informasi. KPK sendiri mempunyai berbagai media untuk menerima permintaan informasi, bisa datang langsung ke KPK, melalui telp, website KPK, ataupun mengisi formulir yang tersedia. Hal ini diutarakan oleh Johan Budi Sp selaku Kepala Biro Humas KPK : ” Mekanisme pemberian informasi kepada publik ada beberapa cara, bisa melalui telp, informasi kita juga sediakan di website KPK, bisa juga dengan aturan yang ada di KIP, mengisi formulir, kemudian memberitahukan darimana, informasi apa yang diperlukan, kalau informasi yang diminta belum ada, kita sampaikan juga bahwa informasi ini sedang kita cari. Biasanya dalam 14 hari kerja, informasi itu sudah bisa kita berikan kepada yang meminta informasi, sesuai dengan aturan yang berlaku di KIP”.61 Hal ini juga diutarakan oleh Yuyuk Andriati selaku fungsional Humas KPK: ” Jadi ada 2, ada yang datang langsung kesini, kalau yang datang langsung mengisi formulir, formulir permintaan informasi. Kita akan melihat apakah memang informasinya bisa kita penuhi saat ini, atau dia harus nunggu. Kita mengikuti yang berlaku di UU, 10 hari kerja untuk memberi respon balik. Kalau dalam 10 hari kerja itu biasanya kita udah siap data-datanya, kita telp orangnya. Bisa orang itu ngambil atau kita email, atau kita kirim lewat surat. Kalau dalam 60 61
Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33
76
10 hari kerja kita belum dapat datanya, kita minta perpanjangan waktu lagi sesuai dengan UU KIP juga, yaitu 7 hari kerja lagi”.62 Bermacam-macam informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada KPK, baik mengenai tugas atau wewenang KPK juga mengenai kasus yang tengah ditangani oleh KPK. ” Yang paling banyak diminta itu, tentang lembaga ini. Apa tugasnya? Apa weweangnya? Bagaimana cara kerjanya? Terus tentang kasus, karena kan kasus merupakan tugas utamanya, dalam menangani kasus-kasus itu. Itu banyak yang minta, dan juga mengenai materi sosialisasi anti korupsi”. 63 4. Humas sebagai Communication Technician (Teknisi Komunikasi) Humas sebagai pelaksana teknis komunikasi yang menyediakan layanan bidang teknis baik kepada pemohon informasi dan juga kepada media. Serta melakukan komunikasi dan kemampuan jurnalistik dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan. Humas dapat pengambilan keputusan dan dapat melakukan penelitian untuk merencanakan dan mengevalusi pekerjaannya. Humas di KPK membawahi 3 bagian dan masing-masing bagian mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi Sp : “ Jumlah Staff Humas yang ada sekarang sekitar 30-an. Unit yang ada di Humas KPK terdiri dari 3 bagian, yakni Pemberitaan dan Informasi Publik yang menangani pemberian informasi, membuat siaran pers, dan juga pemberitaan ke media. Bagian Keprotokoleran yang berkaitan dengan Keprotokoleran pimpinan dan kegiatan KPK. Juga ada bagian Administrasi perkantoran yang berkaitan dengan pembinaan tata usaha, seperti penerimaan atau pendistribusian surat yang masuk ke KPK”.64 62
Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00 Hasil wawancara dengan Yuyuk Andriati, pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 10.00 64 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33 63
77
Dalam mengimplementasikan UU KIP ini, Humas KPK terus membenahi diri dan terus berupaya untuk menerapkan UU ini secara utuh. Seperti apa yang dikatakan Johan Budi Sp : “Kita sedang berusaha menerapkan UU ini secara utuh, buktinya kita membentuk PPID, membuat perangkat itu, membuat formulir, membentuk tata cara yang kita koordinasikan dengan KIP, membuat SOP, kita diskusikan terus”.65 Salah satu bentuk pekerjaan humas adalah membuat foto dokumentasi, menulis press release, pers conference, dan menulis bentuk komunikasi lainnya dan bentuk-bentuk lainnya. Maka dapat dikatakan humas melakukan seluruh keempat peran tersebut yang dijalankan oleh humas Komisi Pemberantasan Korupsi walaupun belum optimal dikarenakan keterbatasan waktu dan hal lainnya. Meskipun begitu kinerja serta pelaksanaan peran Humas dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik tetap berjalan dengan baik. Dengan terus melakukan pembenahan-pembenahan, dan juga perbaikan-perbaikan diberbagai aspek yang mendukung kinerja humas dalam menerapkan UU KIP ini. Humas KPK juga terus berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat dengan memenuhi permintaan informasi, dengan melakukan update informasi secara terus menerus di website KPK. Diharapkan pula dengan berlakunya UU KIP ini, masyarakat bisa ikut membantu dan mengawasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
65
Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi tanggal 5 Mei 2011 pukul 12.33
78
Tabel I.I Implementasi Peran Humas Peran Humas KPK dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 No
Peran Humas
Pola Peran Humas
Implementasi Peran Humas
1
Expert Presciber
a. Humas dianggap
a. – Humas menyiapkan
(Praktisi Ahli)
sebagai orang yang ahli
kebijakan, membina hubungan dengan masyarakat, dan menyelenggarakan keprotokoleran KPK
- Kepala Biro Humas sebagai Juru Bicara KPK yang tugasnya menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan KPK, baik melalui media maupun masyarakat.
b. Humas dipandang
b. Kepala Biro Humas
oleh pihak lain sebagai
KPK ditunjuk sebagai
yang berwenang atas
PPID (Pejabat Pengelola
masalah, memiliki
Informasi
pengalaman dan
Dokumentasi)
kemampuan yang
mengelola
tinggi
informasi yang ada di
dan yang semua
79
KPK
c. Humas sebagai orang – Humas KPK membentuk ahli yang bertugas :
SMKI (Sistem Manajemen
- mendefinisikan
Keterbukaan Informasi)
masalah
- Humas KPK sedang
- Mengembangkan
mengembangkan ACCH
program dan
(Anti Corruption
bertanggung jawab
Clearing House) yakni Portal anti korupsi
2
Problem Solving
a. Humas dianggap
a. Humas KPK melakukan
Process Fasilitator
sebagai fasilitator
talkshow rutin di beberapa
(Sebagai Pemecah
dalam proses
media dan juga sosialisasi
Masalah)
pemecahan masalah
dengan running text mengenai pelayanan informasi publik
b. Humas melibatkan
b. Kepala Biro Humas yang
diri atau dilibatkan
juga ditunjuk sebagai juru
dalam proses
bicara KPK, mampu
pemecahan masalah
menjelaskan kepada publik maupun media mengenai kegiatan KPK maupun
80
kasus yang tengah ditangani KPK
c. Bekerja sama dengan
c. - Humas KPK tengah
manajer lainnya dalam
menyusun daftar informasi
mendefinisi dan
sesuai yang tercantum
menyelesaikan maslah
dalam UU KIP mengenai
kerja sama dan
informasi yang boleh
konsultasi diawali
dipublikasikan dan
dengan pertanyaan
dikecualikan
pertama dan berlanjut
- Humas KPK terus
hingga evaluasi
berdiskusi mengenai SOP
program akhir
pelayanan informasi dengan Komisi Informasi
3
Communication
a. Peran fasilitator
a. Humas di KPK
Fasilitator (Fasilitator
komunikasi menjadikan merupakan pintu utama
Komunikasi)
praktisi humas sebagai
untuk publik mengenai
pendengar yang
seluruh informasi yang ada
sensitive dan pialang
di KPK, humas adalah
informasi
FrontLiner
81
b. Fasilitator
b.selama satu tahun
Komunikasi berfungsi
menerapkan UU KIP ini,
sebagai penghubung
humas KPK menerima 2
penerjemah dan
keberatan dari pemohon
mediator antara
informasi dan sedang dalam
organisasi dan public
proses mediasi di Komisi
atau penengah bila
Informasi
terjadi miss communication
c. Mengelola
c.Humas KPK menyediakan
komunikasi dua arah,
berbagai cara untuk
memfasilitasi
memperoleh informasi, bisa
perubahan dengan
melalui telp, website KPK,
menyingkirkan
ataupun mengisi formulir
rintangan dalam
permintaan informasi
hubungan, dan membuat saluran komunikasi tetap terbuka
82
d. Memegang peranan
d. Humas sebagai sumber
tentang batas dan
informasi yang ada di KPK,
berfungsi sebagai
yang langsung berhubungan
penghubung antara
dengan media maupun
organisasi dengan
masyarakat
publik 4
Communication Technician Komunikasi)
a. Humas sebagai
(Teknisi pelaksana teknisi
a. Humas di KPK membawahi tiga bagian,
komunikasi yang
yakni pemberitaan dan
menyediakan layanan
informasi publik,
di bidang teknis
keprotokoleran, dan administrasi perkantoran.
b. Sebagai Journalist in
b. Menghubungi media
Resident yang hanya
untuk meliput kegiatan di
menyediakan layanan
KPK
teknis komunikasi
c. Menulis dan
c. membuat siaran pers,
menyunting majalah,
konferensi pers, dan
menulis siaran pers,
majalah internal.
83
mengembangkan situs web
d. Memberi penjelasan
d. Kepala Biro Humas
kepada karyawan pers
ditunjuk sebagai Juru Bicara KPK, yang selalu memberikan keterangan tentang KPK kepada pers.
Selama satu tahun penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik ini tentunya masih banyak kendala yang dihadapi dan masih harus terus melakukan pembenahanpembenahan di berbagai aspek. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan UU KIP ini di Badan Publik, diungkapkan oleh Muhammad Yasin Selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi : ” ada banyak kendala yang ditemukan dalam Implementasi UU KIP. Pertama, pemahaman masyarakat belum seragam. Harus diakui tidak semua anggota masyarakat, termasuk Badan Publik memahami UU KIP dengan benar, ini berkaitan dengan sosialisasi yang mungkin kurang. Kedua, sulitnya mengubah mindset dari prinsip ketertutupan ke era keterbukaan. Selama ini penyelenggara negara punya prinsip ” kalau bisa ditutup kenapa harus dibuka ”. UU KIP iini justru membawa prinsip sebaliknya, ”kalau bisa dibuka mengapa harus ditutup”. Perubahan pola pikir dari ketertutupan menuju keterbukaan bukan pekerjaan mudah. Ketiga, kendala fungsional. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi atau kabupaten/kota membutuhkan anggaran. Selain perlu komitmen pemerintah daerah, ketersediaan anggaran untuk membiayai Komisi Informasi di daerah menjadi penting. Kelima, era keterbukaan juga sangat ditentukan dorongan dan partisipasi masyarakat. Kalau tingkat kebutuhan masyarakat terhadap informasi rendah, maka tekanan untuk membuka informasi sebanyak-banyaknya juga akan rendah. Oleh karena itu, faktor
84
dorongan dari masyarakat, ditambah political will Badan Publik sangat menentukan”.66 Dibalik banyak kendala yang dihadapi, tentu saja ada ukuran keberhasilan penerapan UU KIP ini, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat : ” Indikator keberhasilan UU KIP tentu adalah terlaksananya seluruh amanat dalam Undang-undang in. Misalnya, Undang-undang ini mengamatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat paling lambat satu tahun setelah UU No. 14 Tahun 2008 diundangkan, dan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi paling lambat dua tahun setelah UU KIP diundangkan. Komisi Informasi Pusat sudah terbentuk. Tetapi di tingkat provinsi belum sepenuhnya terbentuk. Ada lagi amanat UU ini yang mewajibkan setiap Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Faktanya, sampai sekarang belum semua Badan Publik membentuk PPID, tetapi satu hal yang tak bisa dilupakan adalah indikator pelayanan informasi. Kita bisa melihat apakah Badan Publik sudah memberikan pelayanan memadai ketika masyarakat meminta informasi, atau apakah Badan Publik menyediakan informasi secukupnya? Ini menjadi indikator penting pelaksanaan UU KIP”.67 Untuk itulah perlu dibentuk Komisi Informasi, Komisi Informasi Publik adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disingkat dengan UU KIP. Tepatnya pada Bab VII UU KIP mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses rekruitment Komisi Informasi dari tingkat Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat :
66 67
Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, Selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin, Selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat
85
” Tujuan pendirian Komisi Informasi tidak bisa dilepaskan dari tujuan UU KIP. Antara lain memastikan agar hak-hak warga negara terhadap informasi terpenuhi dengan baik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Tentu saja, Komisi Informasi didirikan agar lembaga yang menangani jika terjadi sengketa informasi publik. Selain itu, lembaga ini dibentuk untuk menyusun pedoman atau layanan informasi publik ” . Diharapkan UU KIP ini ke depannya akan mampu mendorong keterbukaan informasi, dan juga menjadi pembelajaran bagi Badan Publik untuk lebih transaparan dan akuntabel dalam menyediakan informasi kepada publik, harapan ini dikemukakan oleh Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi : ” saya berharap agar UU KIP mampu mendorong keterbukaan informasi dan menyadarkan semua pemangku kepentingan bahwa keterbukaan itu akan paralel dengan akuntabilitas penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Jika UU KIP dirasa memiliki kelemahan, para penyusun UU bisa melakukan revisi dengan menerima masukan dari masyarakat. Tentu kami juga berharap agar aksesbilitas masyarakat terhadap informasi semakin terbuka ”.
4.3 Pembahasan Proses menganalisa hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari hubungan antara teori dan konsep yang ada dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang dijabarkan diatas, kemudian penelitian melakukan analisa untuk mengetahui Peran Humas KPK dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Analisa penelitian ini sampai pada tahap wawancara dengan metode triangulasi, yaitu wawancara dengan narasumber yaitu Johan Budi selaku Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati selaku Fungsional Humas KPK, dan juga Narasumber dari Komisi Informasi Pusat yakni Muhammad Yasin selaku Tenaga Ahli.
86
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peran Humas KPK dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yaitu sebagai saluran komunikasi atau jembatan penghubung antara publik dengan KPK mengenai informasi-informasi yang ada di KPK dan yang ingin diketahui publik. Humas KPK adalah gerbang utama bagi publik dalam mendapatkan informasi. Maupun keingintahuan publik mengenai bagaimana tugas dan wewenang KPK ataupun kasus yang tengah ditangani KPK. Peran Humas KPK dalam Implementasi UU KIP dapat dilihat melalui beberapa tahapan-tahapan, yakni empat tahapan dimana bertujuan untuk membantu Peran Humas KPK dalam Implementasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.
1. Humas sebagai Expert Presciber Communication (Praktisi Ahli) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para narasumber yang merupakan data primer penulis, maka Peran Humas sebagai praktisi ahli dalam Implementasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Humas KPK yakni penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengalaman kegiatan, pengembangan sistem, metode kerja, dan prosedur kegiatan komunikasi, hubungan masyarkat, protokoler, dan ketatausahaan. mengembangkan program dan bertanggung jawab penuh atas penerapannya.
87
Sedangkan Peran Humas dalam Implementasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 adalah sebagai pintu utama informasi, humas memiliki wewenang atas berbagai masalah yang terjadi di KPK, bertanggung jawab langsung kepada pimpinan KPK. Kepala Biro Humas yang juga sebagai juru bicara KPK harus mampu menjelaskan segala sesuatu yang yang berkaitan dengan KPK, baik melalui media maupun kepada publik. Kepala Biro Humas yang juga ditunjuk sebagai PPID, yang tugasnya mengelola semua informasi yang ada di KPK. Humas KPK melakukan sosialisasi kepada internal KPK juga stakeholder KPK, membuat konsep standar layanan publik, membuat laporan bulanan kegiatan pelayanan informasi public di KPK, membentuk unit pelayanan informasi publik di KPK dibawah Kabag Pemberitaan Humas KPK dan juga daftar informasi yang dipublikasikan dan dikecualikan. Humas KPK juga membentuk Anti Corruption Clearing House (ACCH), yakni sebuah portal anti korupsi yang dirancang sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai berbagai informasi yang berasal dari KPK maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Humas sebagai Problem Solving Process Fasilitator ( Pemecah Masalah) Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengacu dari beberapa hasil wawancara dari sejumlah narasumber. Dapat diketahui bahwa peran humas yang berkaitan dengan wewenang dan peran humas dalam Implementasi UU KIP tersebut
88
bertugas mensosialisasikan pelayanan informasi publiknya di beberapa stasiun tv dan juga Talk Show di beberapa media elektronik baik televisi maupun radio. Peran humas sebagai fasilitator pemecah masalah yaitu humas melibatkan diri dalam hal proses pemecahan masalah. Humas merupakan bagian dari tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan dan krisis yang sedang dihadapi. Membantu manajer lainnya dan organisasi dalam menerapkan penggunaan proses manajemen langkah demi langka yang sama terhadap hubungan masyarakat dalam menyelesaikan masalah organisasi lainnya. Dilibatkan dalam tim manajemen karena telah mendemonstrasikan keterampilan nilai dalam membantu manajer lain menghindari dan mengatasi masalah. Sedangkan peran humas dalam Implementasi UU KIP adalah memberikan informasi kepada publik yang meminta informasi terkait dengan KPK maupun kasus yang tengah ditangani KPK. Humas juga mensosialisasikan anti korupsi kepada publik.
3. Humas sebagai Communication Fasilitator (Fasilitator Komunikasi) Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengacu pada data primer yang berupa hasil wawancara dari sejumlah narasumber. Dapat diketahui bahwa peran humas yang berkaitan dengan wewenang dan tugasnya, adalah menjadi praktisi
89
humas sebagai pendengar yang baik, dan membuat penanganan masalah sebaik mungkin dan juga menghandle komplain dari masyarakat. Sedangkan peran humas dalam Implementasi UU KIP adalah menyelesaikan keberatan dari pemohon informasi yang diselesaikan melalui Komisi Informasi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Humas juga menyediakan berbagai cara mekanisme memperoleh informasi publik, melalui mekanisme yang ada di KPK. Menyediakan formulir permohonan informasi, ataupun melalui komunikasi di telp dan juga email. Peran humas sebagai fasilitator komunikasi adalah menjadikan praktisi sebagai pendengar yang sensitif dan pialang informasi, penerjemah, dan mediator antara organisasi dengan publik, mengelola informasi dua arah, memfasilitasi perubahan, dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan membuat saluran komunikasi tetap terbuka. Jadi, peran humas dalam Implementasi UU KIP yaitu menjadi pintu informasi pertama bagi media maupun publik, membentuk SOP mengenai pelayanan informasi publik dan juga terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam menerapkan UU KIP ini di KPK.
4. Humas sebagai Communication Technician (Teknisi Komunikasi) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada data primer yang berupa hasil wawancara dari sejumlah narasumber. Terkait dengan wewenang dan peran humas dalam Implementasi UU KIP yaitu menyediakan layanan di bidang
90
teknis baik seperti journalist in resident, menulis dan menyunting majalah karyawan, menulis siaran pers, mengembangkan isi situs web dan berurusan dengan kontak media, memberi penjelasan kepada karyawan dan pers. Praktisi yang memegang peran ini biasanya tidak ikut serta saat manajemen mendefinisikan masalah dan mencari jalan keluar, mereka baru dilibatkan untuk memproduksi komunikasi dan menerapkan program. Sedangkan keputusan teknis komunikasi yang akan digunakan bukan merupakan keputusan humas melainkan keputusan manajemen, humas hanya melaksanakannya. Jadi peran humas dalam Implementasi UU KIP adalah menyediakan layanan di bidang teknis kepada pemohon informasi dan juga kepada media. Membuat siaran pers, melakukan konferensi pers, membuat foto dokumentasi, dan menulis bentuk komunikasi lainnya. Humas di KPK mempunyai mekanisme pemberian informasi kepada publik yang sesuai dengan yang ada di UU KIP. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu memasukkan web tentang program pengembangan isi media yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh media. Seperti hubungan dengan media massa dalam hal memberikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang tengah dilaksanakan.
Maka dengan melihat pemetaan dari peran humas dalam Implementasi UU KIP, humas sudah menggunakan keempat peran tersebut yaitu :
91
1. Expert Presciber, dimana seorang humas merupakan seorang yang ahli, tapi dalam hal ini humas mempunyai batasan dalam hal kewenangaan pengambilan keputusan. 2. Problem Solving Process Fasilitator, yaitu sebagai pemecah masalah apabila terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. 3. Communication Fasilitator, sebagai media perantara antara perusahaan dengan khalayak bila terjadi misscommunication 4. Communication Technician, humas sebagai teknisi komunikasi yang menyiapkan segala hal yang bersifat teknis. Seperti dalam menjalin hubungan dengan media massa baik cetak maupun elektronik.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa semua peran humas menurut teori Scoot M. Cutlip, Alllen H. Center, Glen M. Broom pernah dilakukan oleh biro Humas KPK hanya saja ada perbedaan porsi dalam pengimplementasiaanya. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber dari pihak KPK sendiri maupun pihak Komisi Informasi Pusat. Maka yang lebih dominan dari keempat tahap peran humas tersebut dapat disimpulkan bahwa Humas KPK dalam meng-Implementasikan UU KIP lebih dominan kepada Praktisi ahli dan juga Teknisi Komunikasi, karena terlihat bahwa Humas membentuk PPID, dan juga portal ACCH, yang merupakan Implementasi
92
dari penerapan UU KIP di KPK, dimana Humas merupakan pintu utama gerbang informasi dan juga sumber informasi dari semua unit kerja yang ada di KPK. Humas sebagai teknisi komunikasi juga menjalin hubungan dengan publik dan juga media baik media internal maupun media eksternal. Seperti membuat press release, berhubungan dengan wartawan, konferensi pers, meng-update informasi di dalam web KPK, serta kegiatan-kegiatan lainnya.
