MENGENAL UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Bagian I Oleh M.Ema Lestari Lamanepa
Sejak disyahkan undang-undang ini tanggal 30 April 2008 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Mei 2010, masih banyak dari kita yang belum memahami, bahkan belum pernah membacanya. Sebagai Pegawai Negara Sipil, pemahaman tentang Undang-undang ini sangat penting, karena bisa jadi salah merespon permintaan informasi dari masyarakat kita bisa dituntut pidana. Demikian juga sebagai Widyaiswara yang menjadi fasilitator dalam Diklat Prajabatan CPNS, maupun Diklatpim perlu sekali memahami Undang-undang ini. Tulisan ini dibuat dalam dua bagian, pada bagian pertama akan dikenalkan: latar belakang; asas dan tujuan; hak dan kewajiban pemohon dan Badan Publik; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; serta mekanisme memperoleh informasi. Sedangkan pada bagian ke II, akan dikenalkan tentang: Komisi Informasi (KI); Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui KI; Hukum Acara Komisi; Ketentuan Pidana; dll. Mengapa Perlu KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ? 1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; 2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan 3. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; 4. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; 5. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Beberapa Pengertian dalam KIP 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik (IP) adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik (BP) adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 4. Komisi Informasi (KI) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Juknis standar layanan IP dan menyelesaikan sengketa IP melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 5. Sengketa Informasi Publik (SIP) adalah sengketa yang terjadi antara BP dan pengguna IP yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan. 6. Mediasi adalah penyelesaian SIP antara para pihak melalui bantuan mediator KI. 7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian SIP antara para pihak yang diputus oleh KI. 8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BP. 10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau BP. 11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan IP. 12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan IP. Asas KIP 1. Setiap IP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna IP. 2. IP yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap IP harus dapat diperoleh setiap Pemohon IP dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. IP yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup IP dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Tujuan KIP 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BP yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BP untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Hak Pemohon Informasi Publik 1. Setiap Orang berhak memperoleh IP sesuai dengan ketentuan UU ini. 2. Setiap Orang berhak: • melihat dan mengetahui IP; • menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh IP; • mendapatkan salinan IP melalui permohonan; • menyebarluaskan IP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Mengajukan permintaan IP disertai alasan permintaan. 4. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh IP mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UUnya. Hak Badan Publik 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. menolak memberikan IP apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. IP (yang dikecualikan) yang tidak dapat diberikan oleh BP, adalah : a. yang dapat membahayakan negara; b. yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. yang berkaitan dengan hak pribadi; d. yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Kewajiban Badan Publik 1. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan IP yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon IP, selain informasi. 2. menyediakan IP yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola IP secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas IP. 5. membuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 6. memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Kewajiban BP yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan perUU. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Setiap BP wajib mengumumkan IP secara berkala minimal setiap 6 bulan, dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. laporan keuangan; d. dll, yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Cara-cara penyebarluasan IP ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BP terkait.
Ketentuan kewajiban BP dalam memberikan dan menyampaikan IP secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta BP wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 1. BP wajib menyediakan IP setiap saat yang meliputi: a. Daftar seluruh IP yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan BP dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan BP; e. perjanjian BP dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai BP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; h. laporan mengenai pelayanan akses IP sebagaimana diatur dalam UU ini. 2. IP yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan sebagai IP yang dapat diakses oleh Pengguna IP. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban BPmenyediakan IP diatur dengan Juknis KI. Setiap tahun BP wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan BP dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap BP: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan juknis standar layanan IP yang berlaku secara nasional. c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional. Informasi yang Dikecualikan Yang termasuk Informasi yang dikecualikan, adalah : 1. IP yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; • mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; • membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; • membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
2. IP yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. IP yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: o informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; o dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; o jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; o gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; o data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; o sistem persandian negara; dan/atau o sistem intelijen negara. 4. IP yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. IP yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: o rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan asset vital milik negara; o rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; o rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; o rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; o rencana awal investasi asing; o proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; o hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 6. IP yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : • posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; • korespondensi diplomatik antarnegara; • sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; • perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. 7. IP yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik; 8. IP yang dapat mengungkap rahasia pribadi, (kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik) yaitu: • riwayat dan kondisi anggota keluarga; • riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; • kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; • hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
• kemampuan seseorang; dan/atau • catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan • pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 9. memorandum atau surat-surat antar BP atau intra BP, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi (KI) atau pengadilan; 10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Yang Tidak Termasuk Informasi yang Dikecualikan a. putusan badan peradilan; b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi. Mekanisme Memperoleh Informasi 1. Didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. 2. Setiap Pemohon IP dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh IP kepada BP terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 3. BP wajib mencatat nama dan alamat Pemohon IP, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon IP 4. BP wajib mencatat permintaan IP yang diajukan secara tidak tertulis. 5. BP wajib memberikan bukti penerimaan permintaan IP. 6. Permintaan yang disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 7. Permintaan informasi disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 8. Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, BP yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. BP wajib memberitahukan BP yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan BP yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasannya; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. 9. BP yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada BP diatur oleh Komisi Infoprmasi.
Penutup Keterbukaan Informasi Publik bagi masyarakat merupakan salah satu ciri masyarakat modern, maka dengan memiliki UUini, Indonesia selangkah lebih maju menuju terwujudnya masyarakat yang modern. Di lain pihak, terbukanya akses publik terhadap informasi, mendorong Badan Publik untuk lebih termotivasi melakukan pelayanan yang pro rakyat, dan bertangguing jawab dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan mempercepat terwujudnya kepemerintahan yang terbuka, sekaligus merupakan upaya strategis mencegah KKN sehingga mempercepat terciptanya tata kelola keperintahan yang baik (good governance). Sumber : 1. UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Partodihardjo, S., 2009, Tanya Jawab Sekitar UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gramedia, Jakarta. 3. http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/346/id, Parameter Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik, Rabu 28 April 2010.
MENGENAL UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Bagian II Oleh M.Ema Lestari Lamanepa
Keberhasilan penerapan UU Keterbukaan Publik ini dapat dilihat dari tercapainya UU ini. Apakah kebutuhan masyarakat akan pelayanan informasi Badan Publik sudah dilayani dengan baik, apakah terjadi peningkatan wawasan masyarakat karena keterbukaan informasi tersebut dan apakah ada pertisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Badan Publik, sampai peranserta aktif masyarakat dalam mendorong terwujudnya Badan Publik yang baik. Peran Komisi Informasi sangat penting dalam memastikan apakah UU ini telah berjalan dengan baik sebagai mana yang diharapkan. Tulisan inimerupakan bagian ke II dari edisi sebelumnya, yang memuat tentang latar belakang; asas dan tujuan; hak dan kewajiban pemohon dan Badan Publik (BP); Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; serta mekanisme memperoleh informasi. Pada bagian ini memuat tentang : Komisi Informasi (KI); Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui KI; Hukum Acara Komisi; dan Ketentuan Pidana.
Komisi Informasi (KI) Fungsi KI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan Juknis standar layanan IP dan menyelesaikan SIP melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Tugas 1. KI bertugas : a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian SIP melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon IP berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU ini; b. menetapkan kebijakan umum pelayanan IP; c. menetapkan Juklak dan Juknis. 2. KI Pusat bertugas: a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; b. menerima, memeriksa, dan memutus SIP di daerah selama KI provi dan/atau KI kab/kota belum terbentuk; c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU kepada Presiden dan DPR setahun sekali atau sewaktu jika diminta. 3. KI prov dan/atau KI kab/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus SIP di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Wewenang
1. Dalam menjalankan tugasnya, KI memiliki wewenang: a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh BP terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan SIP; b. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat BP ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian SIP; c. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian SIP; d. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI. 2. Kewenangan KI Pusat meliputi kewenangan penyelesaian SIP yang menyangkut BP pusat dan BP prov BP kab/kota selama KI prov atau KI kab/kota tersebut belum terbentuk. 3. Kewenangan KI prov meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut BP prov yang bersangkutan. 4. Kewenangan KI kab/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut BP kab/kota yang bersangkutan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Keberatan 1. Setiap Pemohon IP dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; b. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; c. tidak dipenuhinya permintaan informasi; d. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau e. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU ini. 2. Alasan –alasan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 3. Keberatan diajukan oleh Pemohon IP dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon IP dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 4. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi 1. Upaya penyelesaian SIP diajukan kepada KI Pusat dan/atau KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon IP. 2. Upaya penyelesaian SIP diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 3. KI Pusat dan KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian SIP melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian SIP.
4. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. 5. Putusan KI yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Hukum Acara Komisi Mediasi 1. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. 2. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara tertentu (tidak disediakannya informasi berkala; tidak ditanggapinya permintaan informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan pengenaan biaya yang tidak wajar). 3. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi KI. 4. Dalam proses Mediasi anggota KI berperan sebagai mediator. Ajudikasi 1. Penyelesaian SIP (Sengketa Informasi Publik) melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh KI hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri. 2. Sidang KI yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. 3. Sidang KI bersifat terbuka untuk umum. 4. Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen yang termasuk dalam pengecualian, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. 5. Anggota KI wajib menjaga rahasia dokumen tersebut di atas. Pemeriksaan 1. Dalam hal KI menerima permohonan penyelesaian SIP, KI memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. 2. Pihak termohon adalah pimpinan BP atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. 3. Dalam hal pihak termohon tersebut, KI dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. 4. Pemohon IP dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pembuktian 1. BP harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasannya. 2. BP harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon IP mengajukan permohonan penyelesaian SIP. Putusan KI 1. Putusan KI tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a.
2.
3. 4. 5.
membatalkan putusan atasan BP dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon IP sesuai dengan keputusan KI; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya. Putusan KI tentang pokok keberatan berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini; b. memerintahkan BP untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU ini; atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan BP atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi. Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. KI wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
Gugatan ke Pengadilan 1. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah BP negara. 2. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah BP selain BP negara. 3. Pengajuan gugatan ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari KI paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. 4. Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di KI dan di pengadilan bersifat tertutup. 5. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa IP tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a. membatalkan putusan KI dan/atau memerintahkan BP: 1). memberi sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon IP; atau 2).menolak memberi sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon. b. menguatkan putusan KI dan/atau memerintahkan BP: 1). memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon IP; atau 2). menolak memberi sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon IP. 6. Putusan pengadilan tata usaha Negara berisi salah satu perintah berikut: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU ini; b. menolak permohonan Pemohon IP; atau c. memutuskan biaya penggandaan informasi. d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Kasasi Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. Ketentuan Pidana 1. Dengan sengaja menggunakan IP secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00. 2. BP yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan IP berkala, IP yang wajib diumumkan secara sertamerta, IP yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau IP yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00. 3. Menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen IP dalam bentuk media apa pun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00. 4. Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00. 5. Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00. 6. Dengan sengaja membuat IP yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00. 7. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UU ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam UU lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari UU yang lebih khusus tersebut. 8. Tuntutan pidana berdasarkan UU ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.
Penutup Saat ini kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok, selain untuk pengembangan pribadi juga untuk pengembangan lingkungan sosial, bahkan merupakan modal penting bagi ketahanan nasional. Masyarakat yang kurang informasi akan menjadi masyarakat yang tertinggal dan mudah menjadi sasaran penindasan dari orang yang menguasai informasi. Memiliki dan mempergunakan informasi dengan baik adalah salah satu kunci memenangkan persaingan global. Sumber : 1. UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Partodihardjo, S., 2009, Tanya Jawab Sekitar UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gramedia, Jakarta. 3. http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/346/id, Parameter Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik, Rabu 28 April 2010.
