IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI)

TESIS

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI)

BUDI PRASETYO

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014

TESIS

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI)

BUDI PRASETYO NIM : 1190561018

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014

TESIS

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI)

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

BUDI PRASETYO NIM : 1190561018

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2014

Lembar Persetujuan Pembimbing TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 4 JUNI 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,. NIP. 195309141979031002

Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH NIP. 195707091986101001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

Universitas Udayana

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., MHum., LL.M NIP. 196111011986012001

Prof.Dr.dr.A.A.Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP.19590215 198510 2 001

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 2 Juli 2014

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 2002/UN 14.4/HK/2014 Tanggal 1 Juli 2014

Ketua

: Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS.

Sekretaris

: Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH.

Anggota

: 1. Dr. I Gede Artha, SH., MH. 2. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH. 3. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Budi Prasetyo

Program studi

: Ilmu Hukum

Judul Tesis

: Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali).

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Denpasar, 30 Juni 2014 Yang menyatakan

Budi Prasetyo

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI)” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun tesis ini, penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia membimbing, memberikan masukan, arahan serta waktu yang sangat tidak terbatas dalam penyusunan Tesis ini.

2.

Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu menemukan ide-ide baru dalam penyusunan Tesis ini.

3.

Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD., KEMD., yang merupakan Rektor Universitas Udayana.

4.

Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K)., yang merupakan Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana.

5.

Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

6.

Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LL.M., yang merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

7.

Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum., yang merupakan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

8.

Bapak Dr. I Gede Artha, SH.,MH, Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., MH, Bapak Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH. Selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan terhadap Tesis ini

9.

Bapak Kombes Pol Drs. Tubuh Musyareh, MH., selaku Direktur Kepolisian Perairan Polda Bali, atas izin untuk melakukan penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali.

10. Bapak AKBP Handoyo Supeno, SH., MH., selaku Kasubdit Gakkum, Kompol I Ketut Rai Suandi beserta rekan-rekan Penyidik Unit Tindak dan Unit Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali, yang telah bersedia menjadi informan serta membantu, membuka wawasan, berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penelitian Tesis ini. 11. Bapak I Wayan Geria beserta seluru staf TCEC yang telah bersedia membantu menyediakan data-data bagi penelitian Tesis ini. 12. Seluruh Pegawai Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menempuh kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. 13. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, doa serta kepercayaan dalam menyelesaikan Tesis ini.

14. Pendamping setiaku Drh. Dwi Suprapti, Skh., Msi, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan Tesis ini. 15. Teman-teman dekat penulis yaitu Kadek Krisna Sintia Dewi, Joe, Sugama, Ajeng, Ni Made Dwi Kristiani, Arya Prma Dewi, dan teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat, dukungan, kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini Meskipun Tesis ini telah selesai, namun didalamnya masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu diharapkan adanya kritik, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Tesis ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Wassalamualaikum Wr. Wb. Denpasar, 30 Juni 2014

Penulis

ABSTRAK Penelitian mengenai implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau (studi kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali) bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis tugas dan wewenang penyidik berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Konservasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau serta mengkaji langkah-langkah yang sudah diambil oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali. Kebutuhan terhadap penyu hijau di Bali, sampai saat ini masih cukup tinggi. Meskipun sudah banyak pelaku tindak pidana perdagangan penyu hijau yang ditangkap oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali. Kebiasaan mengkonsumsi daging penyu hijau serta kedok upacara agama sering digunakan sebagai alasan untuk memperdagangkan satwa yang dilindungi ini. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan bagaimanakan implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau dan apasaja faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalamm penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purpose sampling dalam menentukan sample penelitian. Adapun keseluruhan data yang telah didapat, dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau berdasarkan KUHAP dan Undang-undang konservasi sudah berjalan dengan baik, terhadap hak-hak tersangka pelaku perdagangan penyu hijau sudah diberikan oleh Penyidik. Faktor yang menjadi pendukung implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap penyu hijau adalah faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan. Faktor masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. Walaupun tidak seluruhnya masyarakat di Bali menjadi faktor penghambatnya, namun kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan berbahan penyu hijau serta kebutuhan penyu hijau dengan kedok upacara agama. Kata Kunci: implementasi, tugas dan wewenang penyidik, perlindungan penyu hijau

ABSTRACT

The research of officer task and authority implementation towards green turtle conservation (study case of Marine Police Directorate Regional Bali) aims to describing and analizing officer task and authority implementation in deep based on both KUHAP or Conservation Law. Besides, this research also aims to figure out the enabling and inhibiting factors in implementing officer task and authority towards green turtle conservation, also researching the steps taken by of Marine Police Directorate Regional Bali. The need for green turtle in Bali is rising up to this time. Although many criminal offensers got caught by of Marine Police Directorate Regional Bali officers but it is still going on. Based on this situation, a question arises how is the implementation of officer task and authority towards green turtle conservation and what are the enabling and inhibiting factors. The method used in this research is empirical legal research with descriptive research using prime and secondary data resouces with interview and also related available documents. This research uses non probability sampling technique which is purpose sampling with quota sampling that is a process of sample withdrawing by observing the easiest sample to take and the sample has special features that attracts the researcher. With all collected data, managed using kualitative analysis and the data presented descriptively and sistematically. Based on the research done before, it is noticed that the implementation of officer task and authority towards green turtle conservation based on KUHAP and Conservation Law has been going well. Granting rights for the suspects of green turtle trading during the investigation has been done by the officers based on KUHAP. The factors which becomes the enabling task for officer task and authority towards green turtle is the law factor, law enforcement, equipment and facilities, and culture. Meanwhile the society factor is the main inhibiting factor for implementing officer task and authority towards green turtle conservation. The habit of consuming turtle meat and guise of religious ceremony are mostly used as the reasons in trading this protected animal. Key words :

implementation, officer task and authority , green turtle conservation

RINGKASAN

Tesis ini membahas tentang implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau serta membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu bab I adalah pendahuluan, bab II tinjauan umum, bab III dan IV adalah pembahasan, serta bab V adalah penutup. Bab I menguraikan latar belakang mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Jenis-jenis penyu laut yang ada di perairan Indonesia yang merupakan satwa dilindungi dan terancam punah. Bali menjadi sorotan dunia akibat aktivitas pembantaian penyu laut khususnya penyu hijau yang dikonsumsi serta kedok kebutuhan upacara agama. Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali yang mengemban tugas penegakan hukum diwilayah perairan memberikan respon yang tegas dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan penyu hijau di Bali. Bab II menguraikan tinjauan umum mengenai tugas dan wewenang penyidik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan seb bab kedua menerangkan tentang perlindungan penyu hijau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bab III menguraikan tentang Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali dan tugas pokoknya selaku penegak hukum diwilayah perairan. Sub bab kedua pembahasan dari permasalahan yang pertama dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 bagian yaitu pertama adalah penyelidikan terhadap perdagangan penyu hijau, dan bagian kedua tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan penyu hijau. Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang kedua dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 bagian yaitu pertama adalah faktor pendukung tugas dan wewenang penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali terhadap perlindungan penyu hijau. Kedua adalah faktor penghambat tugas dan wewenang

penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali terhadap perlindungan penyu hijau. Bab V merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yaitu tugas dan wewenang penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali terhadap perlindungan penyu hijau belum berjalan secara optimal. Sedangkan kesimpulan dari permasalahan kedua, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat menjadi kendala terhadap tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. Sedangkan sebagai saran terhadap permasalahan pertama, Dit Pol Air Polda Bali dalam menunjang tugas dan wewenangnya terhadap perlindungan penyu hijau dan penegakan hukum di wilayah perairan, perlu adanya penambahan jumlah personil dan memperbanyak kapal patrol polisi. Koordinasi penyidik Dit Pol Air dengan penyidik dari instansi samping harus berjalan harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Terhadap permasalahan kedua, hendaknya penyidik dapat menginventarisasi faktor-faktor pendukung tugas dan wewenangnya serta mencari solusi pemecahan masalah terhadap faktor-faktor penghambatnya. Perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum terhadap pemanfaatan penyu hijau sebagai sarana upacara adat di Bali (Perda), serta perlu ditingkatkannya peran Dit Pol Air Polda Bali dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……… .................................................................................. i HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ....................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIUJI .................................................... iv SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..................................................... v HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................... vi HALAMAN ABSTRAK ........................................................................................ ix HALAMAN ABSTRACT ..................................................................................... x RINGKASAN ......................................................................................................... xi DAFTAR ISI .......................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL .................................................................................................. xvii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang Masalah....................................................................... 1

1.2

Rumusan Masalah ................................................................................ 11

1.3

Ruang Lingkup Masalah ...................................................................... 11

1.4

Tujuan Penelitian ................................................................................. 12 1.4.1 Tujuan Umum ............................................................................ 12 1.4.2 Tujuan Khusus ........................................................................... 12

1.5

Manfaat Penelitian ............................................................................... 13 1.5.1 Manfaat Teoritis ........................................................................ 13 1.5.2 Manfaat Praktis .......................................................................... 13

1.6

Orisinalitas Penelitan .......................................................................... 14

1.7

Landasan Teoritis, dan Kerangka Berfikir .......................................... 20 1.7.1 Landasan Teoritis ...................................................................... 20 1.7.2 Kerangka Berfikir ..................................................................... 38

1.8

Metode Penelitian ................................................................................ 39 1.8.1 Jenis Penelitian ........................................................................... 39 1.8.2 Sifat Penelitian ........................................................................... 39 1.8.3 Lokasi Penelitian ........................................................................ 39 1.8.4 Data dan Sumber Data ............................................................... 40 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 42 1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian ........................................ 43 1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data ................................................... 44

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK DAN PERLINDUNGAN PENYU HIJAU .................. 45

2.1.

Tugas dan wewenang penyidik .......................................................... 45 2.1.1. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ..................... 45 2.1.2. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ..................... 50

2.2 BAB III

Perlindungan penyu hijau ................................................................... 59 PROSES PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI ................................................................................ 73

3.1

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali .......................................... 73 3.1.1. Struktur organisasi Direktorat Kepolisian Perairan

Daerah Bali …..……………………………………………… 73 3.1.2. Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali selaku penegak Hukum ...................................................................................... 78 3.2.

Implementasi tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air Daerah Bali terhadap perlindungan penyu hijau ............................................. 85 3.2.1. Tahap Penyelidikan ................................................................. 86 3.2.2. Tahap Penyidikan .................................................................... 95

BAB IV

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU ......................... 112

4.1.

Faktor Pendukung ............................................................................... 112 4.1.1. Faktor Undang-undang ............................................................. 114 4.1.2. Faktor Kebudayaan ................................................................... 118

4.2.

Faktor Penghambat .............................................................................. 124 4.2.1. Faktor Penegak Hukum ............................................................. 124 4.1.2 Faktor Sarana atau fasilitas ........................................................ 128 4.1.3. Faktor Masyarakat . ................................................................... 130

BAB V

PENUTUP ......................................................................................... 135

5.1.

Kesimpulan ......................................................................................... 135

5.2.

Saran .................................................................................................... 136

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 1. DAFTAR INFORMAN 2. Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 05/Bhisama/Sabha Pandhita PHDIP/VIII/2005, tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah Dalam Upacara Keagamaan Hindu 3. Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (Khususnya Penyu Laut) Dalam Kegiatan Kultur –Religi dari Paruman Sulinggih Bali-Lombok

DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

1.

Data kasus perdagangan penyu hijau selama tahun

10

2011-2013 2.

Jumlah personil Direktorat Kepolisian Perairan Daerah

78

Bali 3.

Jumlah kebutuhan penyu tahun 2013

123

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal3 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.1 Negara hukum menurut F.R.Bothlink adalah “De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdrager is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak memegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).2 Negara yang memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara tidak serta merta dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara juga dibatasi oleh ketentuan hukum. Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-

1

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2002, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 90. 2 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.18 (selanjutnya disebut Ridwan HR I)

peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara.3 Aturan-aturan tertulis atau dengan kata lain hukum tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik terbagi menjadi tiga golongan hokum yaitu pertama hukum tata negara; kedua hukum tata usaha negara; dan ketiga hukum pidana, sehingga dengan hukum perdata ada empat golongan hukum.4 Dari keempat golongan hukum tersebut, hukum pidana memiliki peran yang penting untuk mengatur hubungan antar warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.5 Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuannya di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari pemerintahan penjajah Belanda. Di dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang sangat penting, salah satu dari asas yang penting tersebut dan boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana yaitu asas legalitas (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali). Asas itu termuat di dalam Pasal1 KUHP yang dirumuskan demikian : a. Tiada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana

dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan,

dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.6 Rumusan dari asas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbuatanperbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan.

3

Ibid, hal 20 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, hal . 3 5 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1 6 Ibid, hal 37 4

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP. 7 Bentuk tindak pidana khusus antara lain : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Salah satu tindak pidana khusus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup, yang lebih dikhususkan lagi perlindungan terhadap jenis satwasatwa maupun tumbuhan yang terancam punah. Salah satu dari satwa yang dilindungi dari sekian banyak satwa yang ada di Indonesia dan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah penyu hijau (Chelonia mydas). Selain penyu hijau (Chelonia mydas), ada beberapa jenis penyu yang juga di lindungi, antara lain penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu tempayan (Caretta-caretta) dan penyu pipih (Natator depressa). Penyu merupakan salah satu reptil terbesar yang hidup dilaut. Keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan sosial-ekonomi pada banyak masyarakat, terutama bagi masyarakat pesisir yaitu berupa pemanfaatan telur dan daging penyu secara bijak.

7

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

Akan tetapi keberadaan semua spesies penyu yang ada telah mengalami penurunan populasi yang cukup tinggi, bahkan telah dikatagorikan terancam punah.8 Ancaman yang menyebabkan penurunan populasi penyu selain oleh faktor internal (individu penyu) juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu alam dan anthropogenik (manusia). Faktor intrinsik misalnya dari siklus hidupnya yang panjang dan sangat lambat. Faktor alam diantaranya adalah terjadinya abrasi pantai, perubahan iklim (climate change), maupun ancaman hewan pemangsa. Faktor pertama yang menyebabkan menurunnya populasi penyu yaitu adanya penangkapan penyu dengan sengaja yang bertujuan mengambil telur serta dagingnya untuk dijual dan dikonsumsi. 9 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) adalah suatu Perjanjian Internasional antar pemerintah (Negara Anggota) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 3 Maret 1973.10 Selanjutnya diubah di Bonn, Jerman Barat, pada tanggal 22 Juni 1979, yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Tujuan dari CITES itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar (atau bagian dan produk olahannya yakni produk yang terbuat dari bagiannya) tidak mengancam kelestariannya. CITES merupakan perjanjian yang memuat tiga lampiran (appendix) yang terdiri dari : a. Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial, 8

IUCN. (2007). The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN the World Concervation Union. http://www.iucnredlist.org/info/programme diakses tanggal 16 April 2013. 9 Suara Komunitas, Mengapa Penyu Dilindungi. Available at http://suarakomunitas.net/baca/21806/mengapa-penyu-di-lindungi/, diakses pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, pukul 01.00 wita 10 Chairul Saleh dkk. 2005, Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar, WWF for living planet. Jakarta, hal 8.

b. Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan, c. Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I.11 Penyu hijau secara Internasional telah dimasukkan dalam Appendix 1 CITES, hal ini berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun.12 Setelah diratifikasinya CITES, pemerintah Indonesia mengambil langkah bertahap untuk melindungi penyu laut. Langkah awal pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap satwa penyu dimulai dari Tahun 1978 melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/Um/5/1978, tanggal 29 Mei Tahun 1978, tentang Penetapan Jenis-jenis Binatang Liar Yang Dilindungi dan memberikan status terlindungi untuk jenis penyu belimbing (Dermochelys coriacea). Tahun 1980 melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/-10/1980, tanggal 4 Oktober Tahun 1980 tentang Penetapan Jenis-jenis Binatang Liar Yang Dilindungi, memberikan status terlindungi untuk jenis penyu lekang (Lepidochelys olivacea) dan penyu tempayan (Caretta-caretta). Tahun 1990 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Larangan terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap Satwa yang dilindungi. Tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts/2/1996, tentang Penetapan Jenis-jenis Binatang Liar Yang Dilindungi, memberikan status terlindungi untuk jenis Penyu Pipih (Natator 11

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_III01/IV_III01.htm, tanggal 25 Pebruari 2013, diakses pada pukul 19.05 wita 12 Chairul Saleh dkk. Op. Cit., hal 10.

diakses

depressa). Tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 771/Kpts/2/1996, tentang Penetapan Jenis-jenis Binatang Liar Yang Dilindungi, memberikan status terlindungi untuk jenis penyu sisik (Eretmochelys imbricata). Tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Perlindungan terhadap semua jenis penyu di Indonesia, termasuk penyu hijau. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-undang KSDAHE) merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya penyu hijau. Larangan terhadap segala aktivitas pemanfaatan satwa-satwa yang dilindungi, sudah sangatlah jelas diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang KSDAHE, Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi. Ketentuan dari larangan-larangan di atas, diikuti pula dengan sanksi-sanksi dari tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Sebagaimana juga diatur dalam Undangundang KSDAHE Pasal 40 menyatakan :

1. barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1) dan Pasal33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3. barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1) dan Pasal33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 4. barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. Selain sanksi pidana sesuai ketentuan diatas, perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya penyu laut juga diancam dengan sanksi denda,

yaitu

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56 menyatakan : 1. barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal21 Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. berbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan ijin usaha yang bersangkutan. Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, terdapat aktivitas perdagangan penyu hijau yang sudah berlangsung sejak lama. Perdagangan penyu hijau di Bali telah mendapat perhatian dunia internasional dalam lima belas tahun terakhir ini. Tahun 1990-an, beberapa lembaga internasional seperti Greenpeace

mempublikasikan bahwa telah terjadi perdagangan dan pembantaian ribuan penyu hijau per tahun di Bali.13 Keperluan terhadap penyu laut khususnya penyu hijau di Bali sangatlah tinggi. Dari keenam jenis penyu yang ada di Indonesia, hanya penyu hijau yang banyak di manfaatkan untuk keperluan upacara adat maupun untuk dikonsumsi sebagai makanan tradisional. Penyu hijau atau biasa disebut penyu daging, selain dimanfaatkan dagingnya, kerapas penyu digunakan sebagai kerajinan tangan untuk membuat berbagai cinderamata seperti bros, gelang, anting, kalung serta pengawetan bangkai penyu yang digunakan sebagai hiasan.14 Perlindungan terhadap penyu hijau tidak terlepas dari peran serta Direktorat Polisi Perairan Polda Bali (selanjutnya disebut Dit Pol Air) yang merupakan salah satu unsur institusi Kepolisian dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undangundang KSDAHE Pasal 39 yaitu : (1) selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (2) kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eknomi Eksklusif dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberikan kepada 13

http://www.profauna.org/content/id/perdagangan_penyu_di_bali.html, diakses tanggal 3 Maret 2013, pukul 13.00 wita. 14 Indar Sri Wahyuni, dkk, 1994, Studi TenTang Penyu Dan Pemanfaatannya di Bali, Jurnal Penelitian Perikanan Laut, No. 82 Tahun 1994. Available at www.pustaka.litbang.deptan.go.id, diakses pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013.

Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik Perwira Tentara Nasiaonal Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Kewenangan ketiga Institusi tersebut didasarkan kepada posisi di perairan mana suatu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu terjadi. Penyidik Polri di wilayah perairan Kontinental, TNI AL di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Sedangkan PPNS dalam hal ini BKSDA Provinsi Bali, sampai saat ini belum pernah melakukan penyidikan sendiri terkait penanganan tindak pidana perdagangan penyu hijau, hanya sebagai saksi ahli dalam kasus yang ditangani penyidik Polri. Upaya penegakan hukum oleh Dit Pol Air terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya perlindungan penyu hijau dapat di lihat dari beberapa kasus perdagangan penyu hijau yang terjadi di wilayah perairan Bali dan sudah dilakukan penyidikan. Sebagaimana tercantum dalam table 1. Tabel 1 Data Kasus Perdagangan Penyu hijau selama tahun 2011 s/d 2013, yang di tangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali. Tahun

Jumlah Kasus

Jumlah Tersangka

Penyu hijau Yang Diamankan

Penyu sisik yang diamankan

2011

3

8

57 ekor

-

2012

1

1

33 ekor

-

2013

2

4

18 ekor

3 ekor

2014

-

-

-

-

108 Ekor Penyu Hijau

3 Ekor Penyu Sisik

Jumlah

Sumber : Buku Register Laporan Polisi Direktorat Polisi Perairan Polda Bali. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kasus perdagangan penyu hijau di Bali masih terus berlangsung, dengan penurunan jumlah penyu hijau yang diperdagangkan dari tahun 2011 sampai tahun 2013, sedangkan sampai bulan Juni 2014 tindak pidana perdagangan penyu hijau masih nihil. Data diatas merupakan jumlah kasus yang ditangani oleh Dit Pol Air namun tidak menutup kemungkinan masih banyak perdagangan penyu hijau diluar tabel di atas yang tidak tertangkap dan lolos dari pantauan penyidik Dit Pol Air. Penyu hijau yang diperdagangkan di Bali, berasal dari beberapa tempat di luar Bali. Untuk memperdagangkan penyu hijau dari luar daerah menuju Bali, jalur perairan biasa digunakan dan dianggap aman oleh pelaku tindak pidana tersebut, sehingga peran Dit Pol Air selaku penegak hukum di wilayah perairan haruslah dijalankan dengan baik untuk menghentikan perdagangan penyu hijau di Bali. Berdasarkan hal-hal seperti yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian tesis dengan judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau (Studi Kasus di Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali)”.

1.2.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau di Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali?

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau.

1.3. Ruang Lingkup Masalah Agar dalam pembahasan tidak keluar dari permasalahan yang ditentukan maka batasan permasalahan tentang bagaimana implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan Penyu hijau di Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali. Dalam implementasi tugas dan wewenang Penyidik, yang pertama akan dikaji adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan penyu hijau serta upaya preventif dari Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali dengan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir pantai di wilayah hukumnya tentang larangan-larangan terhadap segala bentuk perdagangan Penyu hijau. Kemudian akan dibahas faktor-faktor yang pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang Penyidik terhadap perlindungan penyu hijau yang akan dikaji dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penegakan hukum.

1.4. Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau di Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta KUHAP sebagai payung hukum dalam proses penyidikan. 1.4.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan wewenang Penyidik Terhadap perlindungan penyu hijau yang diemban oleh Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali. 2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik Terhadap perlindungan penyu hijau, yang akan dikaji dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1.5.

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan dua pokok

permasalahan ini pada hakekatnya yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut : 1.5.1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, dengan penelitian ini dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau di Direktorat Polisi Perairan Polda Bali berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau

1.5.2. Manfaat Praktis Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya ditujukan bagi penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian khususnya terkait implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap penyu hijau, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis mengetahui, memahami serta mengkaji lebih dalam mengenai implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan pengetahuan yang berkitan dengan larangan perdagangan penyu hijau dan ancaman sanksi pidana perdagangan penyu hijau, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.6. Originalitas Penelitian Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, merupakan suatu penelitian yang menarik dan merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP. Tesis ini merupakan karya tulis asli dari penulis. dengan tanpa adanya unsur plagiasi di dalam proses penulisan serta penelitian yang penulis lakukan. penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas saran dan kritik yang bersifat membangun. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dari

tesis ini, maka dapat dibandingkan dengan tesis-tesis ataupun skripsi sebagai karya tulis ilmiah lainnya, baik dari lingkup Universitas Udayana maupun dari beberapa Universitas lainnya di Indonesia. Adapun tesis dan skripsi yang membahas tentang perlindungan terhadap satwa yang terancam punah yakni : 1.

Tesis yang ditulis pada tahun 2012 oleh Sigit Himawan dari Universitas Diponegoro, dengan judul “Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean Wen)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut .15 Bagaimana kebijakan pemberantasan wildlife crime di Indonesia?

Bagaimana

dampak

kerjasama

Asean

Wen

terhadap

upaya

pemberantasan wildlife crime di Indonesia? Dan Apa dan bagaimana strategi pemberntasan wildlife crime melalui implementasi kerjasama Asean Wen? Berdasarkan permasalahan di atas, kesimpulannya adalah : Kebijakan pemberantasan wildlife crime di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta aturan-aturan dibawahnya belum terimplementasikan dengan baik dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. Hal ini di tunjukkan dengan adanya eksploitasi sumber daya alam hayati melalui perburuan dan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar. Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama Asean Wen meskipun ada beberapa program yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu pembentukan National Task Force Asean Wen dan peningkatan kepedulian 15

Himawan, Sigit (2012) Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN Wildlife Enforecement Network (ASEAN-WEN). Masters thesis, Program Magister Ilmu Lingkungan. Available at Undiphttp://eprints.undip.ac.id/37853/, diakses pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, pukul 10.30 wita.

masyarakat. Implementasi kerjasama Asean Wen ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan upaya pemberantasan wildlife crime yang diindikasikan antara lain (a) penurunan jumlah kasus wildlife crime (b) peningkatan persentase penyelesaian secara hukum kasus wildlife crime, (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pengungkapan kasus wildlife crime antar aparat penegak hukum dan (d) peningkatan kapasitas penegakan hukum melalui pendidikan dan pelatihan. Strategi pemberantasan wildlife crime di Indonesia melalui kerjasama Asean Wen yang diprioritaskan untuk dilakukan yaitu (a) peningkatan operasi penegakan hukum (patrol, intelejen, represif dan yustisi) untuk mengungkap kasus peredaran illegal TSL, baik oleh internal Kementrian Kehutanan maupun gabungan anggota National Task Force Asean Wen, (b) obtimalisasi peran National Task Force Asean Wen yang melibatkan semua instansi terkait dan LSM sampai ke tingkat daerah dengan memanfaatkan SDM kelembagaan masing-masing instansi, (c) peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah melalui National Task Force Asean Wen, (d) peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundang-undangan, pengenalan jenis dilindungi dan nilai manfaat keanekaragaman hayati serta (e) pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pengawas dan pengaman di lapangan. Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberantasan wildlife crime di Indonesia sehingga kelestarian potensi keanekaragaman hayati dapat terjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia.

2.

Tesis yang ditulis pada tahun 2002 oleh Lilik Mulyadi dari Universitas Udayana, dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penangkap Penyu Hijau (Chelonia Mydas) Kasus di Kabupaten Badung Provinsi Bali”, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah jenis sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dari kebijakan formulatif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penangkap penyu hijau (chelonia mydas) ? Apabila dipandang dari aspek perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dan pelaksanaan pidana (strafmodus) apakah kebijakan aplikatif penerapan sanksi pidana tersebut sudah dipandang adil baik oleh terdakwa penangkap penyu hijau (chelonia mydas) maupun masyarakat di Kabupaten Badung? Berdasarkan permasalahan di atas, kesimpulannya adalah : Bahwa kebijakan formulatif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penangkap penyu hijau (chelonia mydas) menganut jenis sistem perumusan sanksi pidana (stafsoort) komulatif. Sedangkan ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) menganut sistem indefinite sentence atau sistem pidana maksimum. Bahwa ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dan pelaksanaan pidana (strafmodus) kebijakan aplikatif penerapan sanksi pidana tersebut relatif kurang adil. Aspek ini dapat diperinci sebagai berikut: 1. Dikaji dari perspektif terdakwa Widji Zakariah alias Wewe, putusan PN/PT Denpasar dirasakan berat, bersifat pidana gabungan dan relative kurang adil. Kekurangadilan tersebut dikarnakan perbuatan terdakwa

menangkap penyu hijau (celonia mydas) berhubungan dengan adat dan agama, merupakan mata pencarian turun temurun dan aspek pariwisata sedangkan menurut terdakwa Maliani ternyata putusan PN Denpasar dianggap cukup adil, mendidik dan diterima terdakwa. 2. Dikaji dari perspektif masyarakat Kabupaten Badung khususnya Desa Adat Tanjung Benoa kedua putusan PN Denpasar dianggap/dirasakan kurang adil karena para terdakwa melakukan perbuatan menangkap penyu hijau (celonia mydas) berhubungan dengan adat dan agama, sosial-ekonomi masyarakat dan aspek pariwisata. 3. Dikaji dari perspektif majelis hakin PN Denpasar, putusan tersebut dianggap relative telah adil karena sudah mempertimbangkan bukti materiil, kemudian untuk perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) juga mempertimbangkan aspek socio-yuridis dan socio-kultur. Akan tetapi dari aspek kebijakan formulatif jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) nantinya dalam revisi UUTKSDAHE dan PPJTS hendaknya bersifat alternative atau campuran/gabungan sehingga secara kasuistis dalam menjatuhkan keputusan hakim dapat memilih jenis pidana (strafsoort) yang dipandang lebih adil dan tepat. 3.

Tesis yang ditulis pada tahun 2014 oleh Ni Wayan Masyuni Sujayanthi dari Universitas Udayana, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Sumber Daya Alam Hayati Khususnya Satwa Penyu Hijau”, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah yang menjadi kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait dengan perlindungan satwa penyu hijau? Kebijakan hukum pidana seperti apakah yang dikehendaki dalam perumusan sanksi tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada masa mendatang? Berdasarkan permasalahan di atas, kesimpulannya adalah : Kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah adanya kekaburan norma terkait dengan beberapa kualifikasi tindak pidana pada Pasal21 ayat (2) dan juga dalam Pasal20 ayat (2) mengenai penggolongan satwa-satwa yang dilindungi melalui peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tiumbuhan dan satwa.. Kebijakan hukum pidana dalam perumusan sanksi terkait tentang konservasi sumber daya alam hayati yang mencakup tentang perlindungan stwa Penyu Hijau pada masa yang akan datang dibentuk beberapa kebijakan khususnya terkait ancaman sanksi pidananya yang pada saat ini dalam ketentuan Undang-undang KSDAH dan Ekosistemnya masih menggunakan sistem pemidanaan dengan pola definite sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan lamanya pemidanaan

(strafmaad)

karena

berdasarkan

undang-undang

hanya

mencantumkan pidana maksimal. Jika dibandingkan tesis ini dengan tesis-tesis maupun skripsi di atas, tentu terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai fokus penelitian maupun tempat penelitiannya. Fokus penelitian ini lebih membahas tentang implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau dan juga membahas tentang

faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau

1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir 1.7.1. Landasan Teoritis Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasikan asas-asas hukum, doktrin, dasar hukum, dan yuriprudensi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan asas-asas hukum, doktrin, dan dasar hukum sebagai landasan teoritis. “Asas hukum adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum”.16 Asas-asas hukum sangatlah penting yang menjadi landasan berpijak serta pedoman yang menjiwai suatu Peraturan Perundang-undangan. Dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, Penyidik Dit Pol Air harus memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana yang berlaku secara universal, yaitu, asas legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagaimana demikian oleh suatu aturan undangundang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang tersebut dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. 17 Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian/penyidik perlu memperhatikan asas-asas antara lain : Pertama

16

; Praduga tak bersalah (presumption of innocence), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, ditutntut atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, cetakan pertama, Reality Publisher, Surabaya, hal. 56. 17 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 5.

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

: persamaan dimuka hukum (equality before the law), Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan. : hak pemberian bantuan/penasihat hukum (legal aid/assistance); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan; : sebelum dimulai pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara itu wajib didampingi penasihat hukum; : peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan; : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang-undang; : kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi;\ : penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai ketentuan Undang-undang.18

Asas praduga tak bersalah (Persumpsion of Innocent) dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Asas ini juga dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak

18

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, hal. 151-152

bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip Akusator”, dimana prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan a. Adalah subyek; bukan obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. b. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan. 19 Asas lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas partisipasi yaitu diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas Polisi yang bersifat preventif, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran hukum serta ketaatan masyarakat terhadap hukum.20 Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara; Pendapat-pendapat para pakar dalam bidangnya masing-masing yang berpengaruh.21 Adapun beberapa doktrin yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah terkait dengan definisi opsporing (pengusutan/penyidikan) yang dikemukakan oleh R.Tresna yaitu merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undangundang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.22

19

Mohammad Taufik Makaroa, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 3 20 G.Ambar Wulan, 2009, Polisi dan Politik, Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.91 21 Moeljatno, Op. Cit., hal. 176. 22 Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek, Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal.20

Selain itu, pandangan R.Soesilo tentang definisi penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.23 Tindakan Kepolisian dalam hal ini selau penyidik melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan terkait telah terjadinya suatu tindak pidana terkait perdagangan penyu hijau secara illegal merupakan salah satu upaya penegakan hukum guna melindungi satwa yang diyakini terindikasi akan punah. Sehingga harus tetap dijaga kelestariannya baik dengan jalan konservasi dan penegakan hukum oleh penegak hukum yang berwenang. Konservasi adalah konservasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu secara terus menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah.24 Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, (Inggris) Conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah : •

• • •

Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kiamia atau transformasi fisik. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan

23

Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit., hal.137 Muhhamad hadi, 2013, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan, Lab. Ekologi dan Biosistemik Jurusan Biologi FMIPA Undip, Yogyakarta, http://eprints.undip.ac.id/1070/1/ILING-II-5-KONSERVASI.pdf (diakses tanggal 18 Juni 2014) 24

•

Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.25 Pentingnya peranan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana

adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system. Oleh Frakfuther, Pound. Moley dan Warner membentuk National Commision on Crime and Criminal Justice yang bertujuan untuk menyusun suatu mekanisme administrasi peradilan pidana yang mendukung tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.26 Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana, sebagai berikut : 1. Kepolisian, dengan tugas utama :menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. 2. Kejaksaan dengan tugas pokok, menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. 3. Pengadilan berkewajiban mrenegakkan hukum dan keadilan, melindungi hakhak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan pengadilan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini. 4. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidan, 25

Wikipedia, 2013, Konservasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi (diakses tanggal 18 Juni

2014) 26

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, hal.9

melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. 5. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.27 Dalam hal penegakan hukum terkait dengan perlindungan penyu hijau tidak dapat dilepaskan dengan peran Kepolisian selaku sebagian dari sub sistem peradilan pidana yang memegang peran pertama dalam proses penegakan hukum khususnya melakukan penyidikan bilamana suatu kejadian disangka adalah merupakan suatu tindak pidana. Dalam realitas peradilan di Indonesia, pandangan terhadap peran aparatur penegak hukum masih terlihat terkotak-kotak. Dalam konteks sistem peradilan pidana hal tersebut haruslah diminimalisir dan lebih diutamakan dalam sifat kebersamaan antara sub sistem peradilan pidana yang mengemban tugas fungsi untuk menegakkan keadilan hukum (legal justice). Konsep penegakan hukum merupakan suatu konsep dasar untuk mengetahui keterbatasan penegak hukum pidana untuk memperoleh keberhasilan dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam memperoleh keberhasilan dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep penegakan hukum pidana. Terkait dengan penegakan hukum Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga yaitu : Pertama: Total Enforcement; adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikin total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti atiran-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Di samping itu hukum pidana substantif itu sendiri juga memberikan pembatasan-pembatasan, seperti diperlakukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan). 27

Sidik Sunaryo, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, hal.219-220

Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area no enforcement maka muncullah penegakan hukum yang kedua. Kedua: Full Enforcement; Pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini di anggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dalam ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbullah penegak hukum yang ketiga. Ketiga: Actual Enforcement; Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus di lihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.28 Penegakan hukum tidak serta merta dapat berjalan sesuai dengan yang dicitacitakan oleh Undang-undang. Dalam penegakan hukum, tidak dipungkiri bahwa terdapat kolaborasi antar subsistem dari penegakan hukum itu sendiri. Pemahaman tentang penyelenggaraan sistem peradilan pidana, terdapat dua model sebagaimana diperkenalkan oleh Herbert L. Packer yaitu Due Process Model dan Crime Control Model. Dari kedua model tersebut, menurut Packer terdapat ciri-ciri yaitu “The Criminal Control Model tends to the emphasize this adversary aspect of the process. The Due Process Model tends to make it central”29 Model crime control model, beranggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas para pelaku criminal, dan ini adalah tujuan dari peradilan pidana. Model ini tujuan utama adalah ketertiban umum (public order) dan efisiensi serta berlaku apa yang disebut “Presumtion of Guilty”. Tindakan represif sering digunakan dalam model ini dengan tujuan efisiensi dalam penegakan hukum, dan 28

Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit., hal. 60. Herbert L. Packer, 1968, The Limit of Criminal Sanction, California, Stanford University Press, Stanford California, hal 157 29

sering pula terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi. Sedangkan Due process model berbanding terbalik dengan crime control model, dalam model ini terdapat konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana.30 Dalam model ini berlaku apa yang dinamakan Presumtion of Inocence. Model ini juga mengakui bahwa setiap orang dianggap sama hak dan kewajibannya di depan hukum atau equality befote the law. Proses hukum yang adil (Due process of Law) merupakan tujuan dari hukum acara pidana.31 Sedangkan dalam penelitian Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan Penyu hijau, penulis juga menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 6. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana 30

Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit., hal 42 Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hal. 31 31

Landasan teori adalah landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering dipergunakan sebgai tuntunan untuk memecahkan suatu berbagai permasalahan dalam suatu penelitian.32 Kata teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau wawasan.33 Dalam penelitian ini, untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan yang ada, penulis menggunakan beberapa teori-teori hukum antara lain : 1.

Teori Kewenangan Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi,

yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.34 Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan). 35 Mengenai teori kewenangan dari H.D. van Wijk/ Wilem Konijnenbelt, H.D. van Wijk/ Wilem Konijnenbelt mengemukakan bahwa : Daarmee omvat het tableau drie figuren : a. attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan. b. delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander. c. mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.36

32

Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2010, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis dan Disertasi, Denpasar Bali, Hal.12. 33 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal. 4 34 Ridwan H.R., Op. Cit., Jakarta hal 100-102. 35 Firmansyah Arifin, dkk., 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hal. 16 36 H.D. van Wijk/Wilem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief Rech, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, Amsterdam, hal. 56.

Ridwan HR menterjemahkan teori kewenangan dari H.D. van Wijk/ Wilem Konijnenbelt, H.D. van Wijk/ Wilem Konijnenbelt mengenai definisi atribusi, delegasi dan mandat sebagai berikut : a. Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). b. Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). c. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya).37 Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.38

Organ

pemerintah

memperoleh

kewenangan

secara langsung dari

Pasaltertentu dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Kewengan atribusi hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator) yang orisinil.39 Pada delegasi, tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Selanjutnya, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya

37

Ridwan H.R., Op.Cit, hal. 104-105. Phillipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Introduction to the administrative law, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008, hal 130 39 Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum),: Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 102 38

bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans.40 2.

Teori Sistem Hukum Teori sistem hukum (Legal System Theory) dari Lawrence M.Friedman yang

pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : a)

Substansi Hukum (Legal Substance) “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.41 (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan

ketentuan-ketentuan

mengenai

bagaimana

institusi-istitusi

harus

berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum. b) Struktur Hukum (Legal Structure) “Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system……The structure of a system is its skeletal fremework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

40

Ibid, hal. 108-109. Laurence M. Friedman, 1975, The Legal System A Social Science Perspektive, Russell Sage Foundation, New York, hal.14 41

c)

Budaya Hukum (Legal Culture) “Legal culture refers,then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.”(Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).42 Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.43 Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan

42

Niniek Suparni, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.59 43 Ibid.

berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.44 Orang mengakatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.45 “Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interprestasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”46 Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakukan suatu hukum yaitu : a. Faktor hukumnya sendiri b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup47 Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. 48 3.

Teori Bekerjanya Hukum / Berlakunya Hukum Teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B.Siedman yang dimuat

dalam bukunya yang berjudul The State, Law and Development pada bahasan mengenai

44

Ibid J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.149 46 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Cetakan Keempat,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.378 47 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal.8 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I) 48 Ibid, hal.9 45

a model of law and development. Pada intinya teori berlakunya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman dijabarkan dalam 4 proposisi yaitu : 1.

We can meet that objection, however, by substituting for the judge the processes of government concerned with implementation, that is, with inducing desired activity (the bureaucracy, the police, state corporations and so fort). (Kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara menggantikan peran hakim. Proses-proses dari implementasi yang menjadi perhatian pemerintah yaitu dengan mendorong aktifitas yang menjadi tujuan implementasi (birokrasi, polisi, perusahaan pemerintah dan semua yang dapat dijadikan benteng).

2.

Broaden the concept of the norm addressed to the role – occupant to include exhortation or other sort of prescription, indicated by a wavy line. I indicate the role addressed to the role – occupant by a straight line. I indicate the exhortation by a wavy line. (Memperluas cakupan konsep aturan/norma kepada warga Negara dilakukan dengan memasukkan nasihat maupun deskripsi lain yang ditandai dengan suatu garis yang bergelombang. Saya menegaskan aturan dengan garis yang tegas dan garis yang bergelombang yang ditujukan untuk semua warga).

3.

Any law, once passed, changes from the day of passage, either by format amendment, or by the way the bureaucracy acts. It changes because the arena of choice changes. Feedback constitutes the most important explanation of those changes. Citizens express their reactions to a particular law or programme to law-makers or to bereaucrats, who in turn communicate to law

-

makers. In addition, various sorts of formal and informal monitoring

devices teach law – makers and bereaucrats about the rule’s relative success, thus affecting decisions about the law. (Setiap aturan, sekali saja terlewati, perubahan dari saat yang dilanggar, baik berdasarkan amandemen, ataupun karena perilaku birokrat. Aturan berubah seiring dengan ruang lingkup hukum itu sendiri. Yang paling penting adalah adanya penjelasan dari konstitusi dasar perubahan tersebut. Warga Negara memberikan reaksi mereka terhadap aturan tertentu ataupun program tertentu kepada pembuat aturan ataupun para birokrat, yang akan diteruskan/dokomunikasikan dengan para pembuat aturan/hukum tersebut. Sebagai tambahan, berbagai macam perangkat monitor secara formal maupun informal, memberikan pelajaran bagi para pembuat aturan dan para birokrat tentang kesuksesan pelaksanaan aturan itu sendiri secara relatif, yang akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil terkait aturan itu sendiri). 4.

The categories ‘law – makers’ and ‘judge’ must be replaced by ‘law –making processes’ and ‘law-implementing processes’.49 (Katagori para pembuat aturan dan hakim, seharusnya digantikan dengan proses pembuatan aturan dan proses implementasi aturan).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni :

49

74-75.

Robert B. Seidman, 1978, The State, Law, and Development, ST. Martin’s Press, New York, hal.

1.

Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu, dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan negara, dan sebagainya). Peraturan

hukum

menjadi

sebuah

sarana

dalam

mendorong

atau

mempengaruhi kegiatan yang diinginkan. Dalam hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (Rule Occupant) itu diharapkan bertindak. 2.

Memperluas konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, ditunjukkan

dengan

garis

bergelombang.

Robert

B.

Seidman

menunjukkan/mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang peran dengan garis lurus dan desakan/peringatan dengan garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhn kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai dirinya. 3.

Perubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah. Timbal balik (feedback) merupakan penjelasan yang paling penting dari perubahanperubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan pembuat hukum. Selain itu, berbagai macam perangkat monitoring formal dan informal mengajarkan pembuat hukum dan

birokrat tentang peraturan yang relatif berhasil, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturanperaturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran. 4.

Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan prosesproses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai bagaimana peran pembuat Undang-undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.50

Robert B. Seidman juga menjelaskan mengenai perilaku pemegang peran dalam menghadapi peraturan yang ditujukan kepada mereka oleh pembuat hukum. Hal ini juga dapat dijadikan indikator dalam pengkajian pengimplementasian hukum. Dapat diketahui pula bahwa, hukum dapat mempengaruhi perilaku pemegang peran sebagaimana yang dinyatakan oleh Robert B. Seidman bahwa, “Law as a device to structure choice expresses at once law’s usual marginality in influencing behaviour, and its importance as the principal instrument that government has to influence

50

Amiruddin dan HAL. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 46-47.

behaviour”.51 (Hukum sebagai alat untuk struktur pilihan mengekspresikan sekaligus hukum marginalitas biasa dalam mempengaruhi perilaku, dan pentingnya sebagai instrumen utama pemerintah untuk mempengaruhi perilaku). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum adalah sarana yang penting, sebagai instrumen utama pemerintah untuk mempengaruhi perilaku. 1.7.2. Kerangka Berfikir Berdasarkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini, dapat dibuat kerangka berpikir sebagaimana pada gambar di bawah ini : Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau (studi kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali)

Bagaimanakah implementasi tugas

Faktor

dan wewenang penyidik terhadap

Implementasi

perlindungan Penyu hijau

1. Teori Kewenangan 2. Teori Berlakunya Hukum

pendukung tugas

dan dan

penghambat wewenang

penyidik terhadap perlindungan penyu

1. Teori Sistem Hukum 2. Konsep Faktor pendukung dan

Penghambat hukum

penegakan

Implementsi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau belum berjalan dengan optimal. Faktor pengahambat internal terkait jumlah personil dan kapal patroli yang minim serta faktor eksternal berkaitan cuaca dan kondisi perairan merupakan faktor penghambat penangkapan terhadap pelaku perdagangan penyu hijau 2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi tugas dan 51 Robert B.Siedman, Op.Cit., hal. 77. wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau antara lain faktor Undang-undang dan faktor kebudayaan, sedangkan faktor penghambat antara lain faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat 1.

1.8. Metode Penelitian 1.8.1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji terhadap Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan Penyu hijau. Adanya kesenjangan antara ketentuan Undang-undang KSDAHE dengan realita pelaksanaannya di lapangan, sehingga dalam penelitian hukum empiris ini akan meneliti dan mengkaji bagaimana implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. 1.8.2. Sifat Penelitian Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.52 Dalam penelitian ini, penulis mencari fakta-fakta terhadap Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, kemudian dikaji dengan menggunakan landasan teori yang berkaitan

sehingga

dapat

menggambarkan

dan

mendiskripsikan

bagaimana

Implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. 1.8.3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kantor Direktorat Polisi Perairan Polda Bali, serta Desa Serangan, Denpasar Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian Direktorat Polisi Perairan Polda Bali adalah institusi 52

Amiruddin dan Zainal Asikin, Op., Cit, hal 25.

kepolisian yang telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan penyu hijau sesuai tugas dan wewenangnya selaku penegak hukum di wilayah perairan, sedangkan Desa Serangan karena memiliki tempat konservasi penyu hijau serta sebagai penyedia kebutuhan penyu hijau untuk kegiatan upacara agama Hindu bagi masyarakat seluruh Provinsi Bali. 1.8.4. Data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, .baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang-undangan. 53 Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu : a. Bahan hukum primer Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangundangan terkait obyek penelitian antara lain : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 3. Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

53

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106.

1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) 6. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)) 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah bukubuku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal

hukum.54 Bahan hukum sekunder juga dapat berupa artikel-artikel yang diperoleh secara online di internet. c. Bahan Hukum Tertier Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 1.9.5. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu : 1. Teknik Studi Dokumen Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. 2. Teknik Wawancara (interview) Wawancara adalah merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian ilmu hukum dalam aspek empiris.55 Wawancara dilakukan terhadap responden maupun informan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terbuka (face to face) untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Informan yang akan diwawancara oleh penulis antara lain

54

Peter Mahmud Masduki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal

155. 55

Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Denpasar Bali, 11-4-2013, hal 61.

Penyidik dan Penyidik Pembantu di Direktorat Polisi Perairan Polda Bali.

1.9.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.56 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang disebut dengan sampel. Pengambilan sampel untuk penelitian disebut dengan sampling. Sampling merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, yang menentukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil penelitian.57 Penelitian ini menggunakan Teknik non-Probabilitas/Non-Random Sampling. Bentuk non-Probabilitas/ nonProbability sampling yang di gunakan adalah purposive sampling. Dimana penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.58 Penelitian dengan menggunakan teknik ini, peneliti mempunyai peran yang sangat besar untuk menentukan pengambilan sampelnya. Pada teknik non-rendom sampling, kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama, bahkan

56

Bambang Sunggono, Op. Cit., hal. 118 Ibid 58 Program Pascasarjana Universitas Udayana, Op. Cit., hal 74-75. 57

ada unit populasi yang nilai probabilitasnya untuk terpilih menjadi unit sampel adalah = 0 atau 1”.59 Sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dari penyidik maupun penyidik pembantu di Direktorat Polisi Perairan Polda Bali, yang menangani kasus tindak pidana perdagangan terhadap penyu hijau. 1.9.7. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh baik berupa data primer, data sekunder kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis”.60 Pada penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif atau analisis deskriptif kualitatif, dari keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, diidentifikasi, diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan asas maupun teori hukum yang terdapat dalam hukum pidana sehingga memperoleh kesimpulan yang jelas terhadap pembahasan masalah.

59

Bambang Sunggono, Op. Cit., hal. 122. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali, hal. 76. 60

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYU HIJAU

2.1. Tugas dan Wewenang Penyidik 2.1.1. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kata tugas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.61 Sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.62 Sehingga hak dan wewenang adalah sesuatu yang wajib di laksanakan berdasarkan kekuasaannya. Menurut Ridwan HR, Wewenang adalah "Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtihandelingen".63 (yaitu yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu). Kata Polisi merupakan satu istilah yang dibawa oleh orang-orang Eropa ketika melakukan kolonialisasi di Indonesia. Pada awalnya, istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “politeia”yang berarti seluruh pemerintah negara kota.64 Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politie Overzee” istilah politie didefinisikan mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak

61

WJS. Poerwadarminta, 1978, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal.

1094 62

Ibid. Hal. 1150 Ridwan HR., 2002, Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hal 17(selanjutnya disebut Ridwan HR II) 64 Sadjijono, 2008, Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama, Leksbang Mediatama, Surabaya, hal.49 63

melakukan larangan-larangan perintah.65 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah polisi mengandung arti badan pemerintahan (sekelompok pegawai negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum.66 Sedangkan pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian) yaitu : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (rechtmatigheid).67 Tugas dan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen keempat Pasal 30 ayat (4) yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Tugas dan fungsi Polri juga diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Kepolisian yaitu : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 65

Ibid, hal 50. W.J.S Poerwadarminta, Op. Cit., hal. 549 67 Sadjijono, Op. Cit., hal. 60-61 66

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenangnya harus berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atributif). Menurut Indroharto bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.68 Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Kepolisian banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tatacara kerja (man, money, material dan metode), sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, politik dan lain-lain yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tugasnya.69 Tugas dan wewenang kepolisian yang secara atributif meliputi wewenang secara umum dan khusus. Tugas dan wewenang kepolisian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Kepolisian yaitu : (1)

68 69

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Ridwan HR II, Op. Cit, hal. 71 Sadjijono, Loc. Cit.

(2)

(3)

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus yaitu dalam menyelenggarakan tugas proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Kepolisian yaitu : (1)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2)

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara khusus yaitu dalam proses pidana, meliputi tahapan penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Angka 13 yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut Undang-undang Kepolisian ini dilaksanakan oleh Penyidik maupun Penyidik Pembantu dengan syarat-

syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2 dan 3 yaitu : 1. pejabat Polisi Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI; 2. komandan sector (karena jabatannya adalah penyidik/pelda Pol tidak ada : untuk melaksanakan penyidikan atas usul Komandan/Pimpinannya, Kepala Kepolisian RI mengangkat penyidik pembantu dengan syarat-syarat : - Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi. - Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) 3. pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atas usul dari departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan jaksa agung dan Kepala Kepolisian Negara RI. Tugas dan wewenang kepolisian/penyidik dalam proses penanganan tindak pidana menurut Undang-undang Kepolisian memang tidak diatur secara terperinci. Namun sebagai payung hukum kepolisian/penyidik dalam penanganan tindak pidana baik secara umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana khusus, secara terperinci diatur dalam Undang-undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2.1.2. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Tugas dan wewenang Kepolisian dalam hal ini penyidik maupun penyidik pembantu terkait proses penanganan tindak pidana menurut KUHAP sudah diatur secara terperinci. Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan Penyelidik menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan yang diperoleh bersifat atribusi (wewenang yang diperoleh langsung dari Undangundang) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP ayat 1, dan wewenang bersifat delegasi (pelimpahan wewenang dari penyidik kepada penyelidik), yaitu Pasal 1 butir a : (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan penyitaan surat; 4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik; (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik. Sedangkan atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan upaya paksa berdasarkan Pasal 16 KUHAP yaitu : 1. untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. 2. untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Tugas penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya, yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Dengan demikian penyelidikan merupakan kegiatan yang mengawali proses

penyidikan.70

Sedangkan yang

dimaksud

dengan penyidikan

adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana,

untuk

mencari

serta

mengumpulkan

itu membuat terang tentang tindak pidana

yang

bukti

terjadi

dan

yang dengan guna

bukti

menentukan

tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Dari rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, tugas utama penyidik adalah : 1. mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; 2. menentukan tersangka.71 Penyidik itu sendiri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyidikan memiliki wewenang sebagai berikut : 1.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 KUHAP); 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (Pasal 7 KUHAP); 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka (Pasal 7 KUHAP); 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP); 5. Melakukan pemeriksaan dan surat pernyitaan (Pasal 7 jo Pasal 132 Ayat 2,3,4,5 KUHAP); 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP); 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHAP); 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalm hubungannya dengan pemeriksaan (Pasal 7 jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 133 Ayat (1) KUHAP); 9. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP); 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.72 70

Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal

119 71

Ledeng Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11. (selanjutnya disebut Ledeng Marpaung II)

Selain wewenang sebagaimana dimaksud di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, yaitu : 1. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP); 2. Membuat berita acara dalam pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) KUHAP); 3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP); 4. Penyerahan berkas perkara dilakukan : a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP) 5. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan ditempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 75 KUHAP). 6. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP); 7. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP); 8. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP); 9. Melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP); 10. Dalam hal tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya

72

Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, hal. 41

tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).73 Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan awal yang dapat dan harus dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya. Diketahuinya suatu perbuatan tindak pidana oleh penyidik adalah melalui tertangkap tangan atau selain tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu : tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,atau Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Selain tertangkap tangan, penyelidik maupun penyidik dapat mengetahui suatu tindak pidana itu terjadi melalui laporan atau pengaduan dari masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 108 KUHAP yaitu : 1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan. 2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. 3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

73

Ibid, hal. 42

Penyelidik maupun penyidik setelah melakukan tertangkap tangan maupun memperoleh laporan/pengaduan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi, selanjutnya membuat laporan polisi model A untuk tindak pidana yang tertangkap tangan, dan Laporan Polisi model B untuk tindak pidana yang diawali dengan laporan/pengaduan dari korban maupun saksi yang melihat suatu tindak pidana. Ketentuan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan oleh penyelidik/penyidik, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yaitu dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Sedangkan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diawali dengan laporan/pengaduan, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP yaitu pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tugas dan wewenang Penyidik setelah membuat laporan polisi adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka terkait tindak pidana yang terjadi. Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. sedangkan saksi ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 KUHAP yaitu guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka berdasarkan ketentuan hukuman dari Pasal yang diancamkan terhadap tersangka. Sebagimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP yaitu : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selain hak memperoleh bantuan hukum, selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, tersangka memiliki hak-hak lainnya yang wajib diberikan oleh Penyidik antara lain : 1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan; 2. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya. 3. Hak untuk memberitahukan tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti; 4. Hak untuk menyiapkan pembelaan; 5. Hak untuk mendapatkan juru bahasa; 6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 7. Hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.74 Hasil pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka, merupakan dasar penyidik melakukan upaya paksa berikutnya yaitu penahanan terhadap tersangka, disaamping 74

Hari Sasangka, Op. Cit., hal 6.

bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jenis-jenis penahanan itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP yaitu : (1) jenis tahanan dapat berupa : a. Penahanan rumah tahanan negara; b. Penahanan rumah; c. Penahanan kota. (2) penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (3) penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (4) masa penagkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (5) untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Sedangkan alasan dilakukannya penahanan oleh Penyidik menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Lama penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tersangka diatur dalam KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yaitu : (1) perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. (2) jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lambat empat puluh hari

Tugas dan wewenang seorang penyidik lainnya adalah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya ketentuan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan. Selama proses penyidikan terhadap tersangka, penyidik melengkapi berkas perkara penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 KUHAP yaitu : (1) penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain diundangundang ini; (2) penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (3) penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan; a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Apabila berkas penyidikan sudah lengkap, selanjutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sampai dengan proses ini dilaksanakan, tugas dan wewenang Penyidik sudah selesai terhadap penanganan tindak pidana tersebut.

2.2 Perlindungan Penyu Hijau Negara Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan yang di miliki Indonesia baik di darat, di laut dan di udara, merupakan modal besar dalam usaha pembangunan nasional. Modal besar yang dimiliki negara Indonesia haruslah dilindungi dan dilestarikan guna kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat beberapa konsep-konsep yang relevan dalam konservasi. Beberapa konsep tersebut antara lain konservasi sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati kawasan suaka alam, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.75 Sejarah ide konservasi berkembang di Eropa dan kemudian Indonesia pun terkena imbasnya, terutama pada masa kolonial Belanda. Kekayaan sumber daya alam, baik flora maupun fauna merupakan unsur pendukung pembentuk lingkungan hidup. Sehingga selayaknyalah pemerintah Indonesia dengan didukung seluruh rakyatnya berupanya untuk menjaga kekayaan hayati tersebut dengan pemanfaatan yang bijaksana. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu : 75

Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 181.

1. menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sitem penyangga kehidupan) 2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekositemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan tekhnologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah) 3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetic, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).76 Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : 1. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam) 2. Konservasi ek situ yaitu konservasi flora/fauna yang dilakukan diluar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arbetrum, kebun binatang, dan lain-lain.77 Sedangkan menurut proses terjadinya, sumber daya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 1. Sumber daya buatan, yaitu sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh : waduk, danau, tempat rekreasi, areal pertanian, perkebunan dan lain-lain. 2. Sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tersedia di alam secara alami. Contoh: hutan, air, tanah, ikan, satwa, udara, dan sebagainya.78

76

M. Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 110. 77 Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama,Bandung, hal 149-150

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan proses yang yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif.79 Pengawasan yang baik oleh pemerintah sangatlah diperlukan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. Sesuai dengan Undang-undang KSDAHE agar sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang dan masa akan datang. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang diperlukan pengawasan ketat adalah terhadap jenis satwa maupun tumbuhan yang terancam punah. Jenis tumbuhan atau satwa yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undangundang KSDAHE adalah : Jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekositemnya. Perlindungan terhadap berbagai sumber daya alam yang meliputi tumbuhan dan satwa, sudah diatur dalam Undang-undang KSDAHE ini. Perlindungan yang dimaksud terkait pelarangan pemanfaatan terhadap tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang KSDAHE yaitu : 1) Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

78

Karden Eddy Sontang Manik, 2009, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mandiri Abadi, Jakarta, hal 47. 79 Ibid, hal 48

Cetakan ke-3, Ikrar

Sedangkan perlindungan terhadap satwa juga diatur sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang KSDAHE yang sudah penulis uraikan di dalam Bab I tentang Pembahasan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang KSDAHE. Dalam Undang-undang KSDAHE terdapat sanksi berupa ancaman hukuman penjara dan denda. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.80 Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.81 Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga pidana memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu : 1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang 4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.82 Sedangkan sanksi pidana menurut Herbert L.Packer dalam bukunya yang berjudul The Limits of Criminal Sanction adalah :

80

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.7 81 H. Salim, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.149 82 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 186

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorizes) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime”.

83

(terjemahan menurut penulis : sanksi pidana

merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) karena melakukan suatu kejahatan) Hukum pidana di Indonesia mengenal beberapa jenis hukuman pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP. Jenis hukuman pidana dibagi dua berdasarkan Pasal 10 KUHP yaitu : Pidana pokok terdiri dari 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim Di dalam Undang-undang KSDAHE ini, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidananya adalah hukuman penjara, kurungan dan denda.

83

Herbert L.Packer, Op. Cit., hal. 35

Pemberlakuan sanksi pidana dan kurungan yang disertai denda dalam Undangundang KSDAHE ini secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagai konsekwensi dari tindak pidana yang dilakukan. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.84 Untuk mencapai ketertiban masyarakat, pidanya memiliki 3 macam sifat yaitu : 1) Bersifat menakut-nakuti 2) Bersifat memperbaiki 3) Bersifat membinasakan.85 Dari ketiga sifat tersebut di atas, lebih lanjut Ledeng Marpaung menjelaskan bahwa : a. Menjerakan Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale preventie)serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mengalami hukuman yang serupa (general preventie) b. Memperbaiki pribadi terpidana Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. 86 Penerapan sanksi pidana diberlakukan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Tujuan sanksi pidana tidak lepas dari teori pemidanaan antara lain teori absolut atau teori pembalasan (retributif/vergeldings theori), teori

84

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 162 85 Ibid 86 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4 (selanjutnya disebut Ledeng Marpaung I)

relative dan teori gabungan. Dasar pijakan dari teori absolut ialah pembalasan. Teori ini mengatakan bahwa dijatuhkan pidana kepada seseorang semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quapeccatum est).87 Menurut Johanes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice).88 Menurut Nigel Walker, ada dua golongan penganut teori retributif yaitu : 1. Penganut Teori Retributif terbatas (The Limiting Retributivist) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. 2. Penganut Teori Retributif distribusi (retribution in distribution). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. 89 Teori yang kedua adalah teori relatif. Menurut teori ini, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan absolut dari keadilan. J. Andenaes berpendapat bahwa teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (The Theory Social Defence).90 Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan dan penistaan semata kepada pelaku perbuatan pidana, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan lain yang lebih bermanfaat bagi pembinaan pelaku perbuatan pidana atau terpidana.91 Sedangkan teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 87

Syahrul Machmud, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung,

hal. 157. 88

Syahrul Machmud, Loc Cit. M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double System dan Implementasinya), Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 36 90 Ibid, hal. 157 91 Ibid, hal. 158 89

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :92 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetpi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Berdasarkan ketiga teori pemidanaan di atas, Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila).93 Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berakar dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselaraasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakankerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pada dasarnya sanksi dalam hukum pidana ancaman dengan hukum yang bersifat penderitaan atau siksaan. Oleh karena itu sanksi pidana yang merupakan penderitaan atau siksaan (leed) adalah sebagai obat terakhir (uiterste middle/ultimum remedium).94 Perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan terancam punah menurut Undangundang KSDAHE juga mengatur tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kepentingan penelitian. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang KSDAHE yaitu : a. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. 92

http://rafi-thegunners.blogspot.com/2011/01/teori-teori-pemidanaan.html, diakses pada Sabtu, tanggal 20 April 2013, pukul 22.30 wita. 93 M. Sholehuddin, Op. Cit., hal 51 94 Satochid Kartanegara,1985, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56

hari

b. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. c. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kegiatan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati merupakan tugas dari pemerintah yang dilaksanakan oleh penegak hukum baik dari kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam menangani pelanggaran maupun tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang KSDAHE. Selain tugas penegak hukum, perlindungan konservasi sumber daya alam hayati juga melibatkan peran serta dari masyarakat. Sebagaimana ketantuan Pasal 37 Undangundang KSDAHE yaitu : a.

b.

c.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyu hijau, merupakan salah satu dari species penyu laut yang keberadaannya terancam punah. Alasan dilindunginya penyu hijau dikarnakan populasinya sudah sangat kecil dan tingkat perkembangbiakannya sangat lambat. Hewan ini baru mencapai umur dewasa sekitar 30-50 tahun. Dari hasil pengamatan para ahli ternyata dari 1000

butir telur yang menetas menjadi tukik (bayi penyu), hanya satu ekor yang mampu hidup sampai dewasa. Hal ini mengakibatkan peremajaan penyu sangat lambat.95 Selain upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang KSDAHE, perlindungan terhadap populasi penyu hijau di Bali khususnya Denpasar Selatan adalah dengan didirikannya TCEC yang merupakan salah satu alternatif menyelamatkan penyu hijau yang terancam punah. TCEC (Turtle Conservation and Education Center) merupakan wahana konservasi yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh pelestarian lingkungan di Bali, WWF, dan Pemerintah Provinsi Bali, yang beralamat di Jalan Tukad Wisata No. 4, Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan.96 Punahnya penyu hijau dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan. Keluarga penyu laut, merupakan komponen penting dari keanekaragaman sumberdaya hayati laut yang menjaga keseimbangan lingkungan laut.97 Mereka merupakan salah satu komponen dalam tatanan lingkungan perairan pantai Indonesia. Bahkan penyu laut merupakan bagian dari budaya masyarakat pantai. Sehingga secara tidak langsung proses konservasi penyu hijau merupakan langkah yang harus diambil guna mempertahankan populasi yang sudah terancam punah. Kegiatan konservasi ini merupakan langkah kongkrit guna melestarikan kembali jenis-jenis penyu laut yang mulai terancam punah disamping penegakan hukum. Beberapa tempat konservasi penyu laut di Bali, memiliki konsep yang sama yaitu dengan mengambil atau memindahkan telur-telur penyu yang berada disarang alami yaitu di pinggir pantai, kemudian ditempatkan dalam sarang buatan yang letaknya lebih 95

Nevianty Putri Zamani, dkk, 1998, Penyu Laut Indonesia Lestarikan atau Punah Selamanya, Rhika Dewata, Singaraja, hal 7. 96 http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/konservasi-penyu-pulau-serangan-melestarikankeberadaan-reptil-bercangkang , diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, pukul 19.30 wita 97 Ibid, hal 14

terlindungi dari pemangsa-pemangsa, juga terhindar dari abrasi pantai. Kemudian beberapa minggu berikutnya, pada saat telur-telur tersebut menetas maka tukik-tukik (bayi penyu) tersebut akan dilepasliarkan ke laut sebagai habitat aslinya. TCEC merupakan upaya untuk menjaga kepunahan beberapa jenis Penyu Laut dengan metode Konservasi ex situ. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yaitu : (1) Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga koleksi jenis tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi. (3) Pemeliharaan jenis diluar habitat wajib memenuhi syarat : a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan, dan satwa; b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) diatur oleh Menteri. Berdirinya TCEC ini didorong kuat oleh maraknya praktek jual-beli dan pemotongan penyu hijau di Bali, khususnya di Pulau Serangan dan Tanjung Benoa. Penyu hijau memang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan ritual keagamaan masyarakat Bali yang menjadikannya salah satu syarat persembahan dan sesajian dalam upacara tertentu. Namun kebutuhan terhadap penyu hijau sebagai kebutuhan adat sering dijadilan bemper bagi pelaku perdagangan penyu hijau. Pengelolaan TCEC memiliki konsep 3E yaitu Edukasi, Ekologi, dan Ekonomi. Sebagai pengadaan infrastrukturnya, TCEC dibantu oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, sedangkan dana operasional awal, TCEC didukung oleh WWF (World Wildlife Fund). Pelaksanaan pengelolaan penyu hijau di TCEC didukung oleh fasilitas berupa wantilan sebagai ruang edukasi, kolam pembesaran, kolam

eksebisi, tempat penetasan dan juga area bumi perkemahan. Tanah yang digunakan TCEC merupakan tanah milik Desa Serangan dengan luas kira-kira 82 are. Sedangkan misi pendirian TCEC sendiri adalah penyediaan penyu untuk upakara dari hasil pembesaran. TCEC berperan sebagai tempat transit bagi proses reproduksi penyu. Bersama mitra masyarakat nelayan yang telah dibina, TCEC mengumpulkan telur-telur penyu dari pantai saat musim bertelur tiba, yaitu sekitar bulan Juli-Agustus. Telur-telur ini kemudian ditetaskan dan dipelihara hingga berusia kurang lebih 3-5 bulan. Ketika itulah, tukik atau anak penyu ini secara massal dilepaskan kembali ke laut agar dapat tumbuh di habitat aslinya. Sebagai sarana wisata pendidikan, terdapat beberapa fasilitas di TCEC yang memungkinkan masyarakat menggali wawasan mengenai proses yang berlangsung dalam penyelamatan hewan langka ini. Di sisi timur (depan), terdapat area penetasan penyu yang berukuran kurang lebih 2x2 meter. Di area ini, setiap kelompok telur yang ditemukan nelayan ditempatkan dalam satu lubang. Sedangkan di bagian tengah, terdapat sebuah kolam eksebisi. Di kolam ini, para pengunjung dapat melihat penyu-penyu dewasa. Sementara, di sisi barat, terdapat balai berisi kolam-kolam berukuran masing-masing 2,5x2,5 meter yang menjadi tempat pembesaran tukik dari usia 0-3 bulan. Masyarakat dapat melihat tiga dari enam jenis penyu yang hidup di Indonesia, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Penyu hijau memiliki kontur cangkang yang bersisik tetapi bertekstur halus. Berbeda dengan penyu sisik yang memiliki cangkang dengan kontur yang lebih kasar dan terlihat tajam serta berlapislapis layaknya sisik ikan. Adapun penyu lekang memiliki bentuk sisik paling halus

dengan bentuk sisik tengah yang membulat dan sisik samping memanjang. Ketiga jenis penyu yang dapat diamati di Pulau Serangan ini merupakan penyu-penyu yang secara alami bertelur di perairan Bali. Empat aspek fundamental dari TCEC termasuk mengakhiri perdagangan penyu dengan mendorong masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk-produk penyu (baik untuk keperluan agama atau yang lainnya), dan secara umum mendukung konservasi penyu; menyediakan penyu untuk upacara keagamaan tanpa harus membunuhnya, dan memonitor ukuran dan jumlah penyu.98 Hal ini untuk mengendalikan dengan ketat penggunaannya; membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Serangan; dan pada akhirnya menjadi pengawas bagi perdagangan penyu khususnya di Serangan, dan secara umum di Bali.

98

www.wwf.or.id/tentang_wwfupaya_kami/marine/howwework/endangeredmarinespecies/tcec.cfh . diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, pukul 19.30 wita.

BAB III PROSES PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH BALI

3.1 Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali 3.1.1. Stuktur Organisasi Direktorat Kepolisi Perairan Daerah Bali Kepolisian Perairan Polda Bali berdiri pada tanggal 1 Desember 1980 dengan sebutan Satuan Polisi Perairan Polda Nusra, yang pada saat itu struktur organisasinya dibawah Direktorat Samapta Polda Nusra. Pada awal berdirinya Sat Pol Air Polda Nusra dipimpin oleh Letkol Pol. PL. GASPER dengan jumlah personil pada saat itu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Bintara dan Tamtama, sedangkan untuk Alat Utama (alut) pada saat itu baru berjumlah 1 (satu) unit Kapal Patroli kelas C3 dengan nomor lambung 201.99 Sejak awal berdirinya 1 Desember 1980 sampai dengan Tahun 2010, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali mengalami beberapa kali perubahan bentuk organisasi diantaranya : 1. Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1996 disebut Sat Pol Air Polda Nusra dibawah stuktur organisasi Direktorat Samapta. 2. Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 sebutan Sat Pol Air Polda Nusra berubah menjadi Satuan Polisi Perairan polda Bali di bawah organisasi Direktorat Samapta. 3. Tahun 1999 sampai dengan 2000 Satuan Polisi Perairan Polda Bali berubah menjadi Satuan Polisi Perairan Khusus Polda Bali di bawahDirektorat Samapta. 4. Tahun 2000 sampai sekarang, Satuan Polisi Perairan Khusus Polda Bali berubah menjadi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali yang sejajar dengan Direktorat di lingkungan Polda Bali.100

99

Ibid, hal.5 Selayang Pandang Dit Pol Air Polda Bali, Loc Cit

100

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali, selanjutnya disingkat Dit Pol Air, merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Bali, yang bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup, patrol, TPTKP di Perairan, SAR (Search And Rescue) di wilayah Perairan, penegakan hukum, dan binmas pantai serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda. Organisasi Dit Pol Air sebagaimana organisasi pada umumnya, dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari adalah berupa hubungan antar pejabat dalam organisasi tersebut. Hubungan tersebut diatur dalam bentuk hubungan dan tata kerja sesuai prinsip-prinsip organisasi yang berlaku pada organisasi Polri baik hubungan vertikal, horizontal, diagonal dam lintas sektoral. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Kepolisian Perairan No. 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali yaitu : 1. Unsur Pimpinan a. Direktur Kepolisian Perairan Polda Bali (Dirpolair); dan b. Wakil Direktur Kepolisian Perairan Polda Bali (Wadirpolair). 2. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan a. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); dan b. Sub Bagian Perancanaan dan Administrasi (Subbag Renmin). 3. Unsur pelaksana tugas pokok a. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum); b. Satuan Patroli Daerah (Satrolda) c. Sub Direktorat Fasilitas, Pemeliharaan, dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan d. Kapal. Pelaksanaan program kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali tidak terlepas dari visi dan misi Dit Pol Air. Visi yang diemban yaitu mewujudkan Polisi Perairan sebagai Pembina Kamtibmas dan Gakkum di wilayah Perairan Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat

pesisir dan kelautan maritim yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat. Sedangkan misi Dit Pol Air adalah : 1. Menjamin keamanan dan ketentraman di wilayah perairan Polda Bali 2. Memelihara ketertiban masyarakat pesisir serta memberikan pelayanan dan kepastian hukum. 3. Mendorong perangkat masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. 4. Memberikan bantuan terhadap korban bencana alam (SAR). 5. Membantu keselamatan pelayaran. 6. Meningkatkan kerjasama baik lintas internal, eksternal, sektoral maupun internasional. 101 Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) personil yang tersebar di berbagai wilayah seluruh perairan Polda Bali, antara lain : 1.

Pos Pol Air Gilimanuk Jemberana, dengan jumlah personil sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan didukung 2 (dua) Kapal Polisi yaitu KP 301 dan KP 205. 2. Pos Pol Air Pengambengan Jemberana, dengan jumlah personil sebanyak 14 (empat belas) orang dengan didukung 2 (dua) Kapal Polisi yaitu KP 211 dan KP 220. 3. Pos Pol Air Anturan Singaraja, dengan jumlah personil sebanyak 15 (lima belas) orang dengan didukung 2 (dua) Kapal Polisi yaitu KP 302 dan KP 207. 4. Pos Pol Air Teluk Terima Singaraja, dengan jumlah personil sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan didukung 1 (satu) Kapal Polisi yaitu KP 208. 5. Pos Pol Air Tejakula Singaraja, dengan jumlah personil sebanyak 7 (tujuh) orang dengan didukung 1 (satu) Rubber Boat. 6. Pos Pol Air Kubu Karangasem, dengan jumlah personil sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan didukung 1 (satu) Kapal Polisi yaitu KP 224. 7. Pos Pol Air Busa Dua Badung, dengan jumlah personil sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan didukung 1 (satu) Rubber Boat. 8. Pos Pol Air Celukan Bawang Singaraja, dengan jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang dengan didukung 1 (satu) Kapal Polisi yaitu KP 216. 9. Pos Pol Air Padang Bay Karangasem, dengan jumlah personil sebanyak 11 (sebelas) orang dengan didukung 2 (dua) Kapal Polisi yaitu KP 221 dan KP 303. 10. Pos Pol Air Sanur, dengan jumlah personil sebanyak 11 (sebelas) orang dengan didukung 1 (satu) Kapal Polisi yaitu KP 203. 101

Direktorat Kepolisian Perairan polda Bali, 2012, Rancangan Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali Tahun Anggaran 2013. Hal. 11

11. Pos Pol Air Serangan, dengan jumlah personil sebanyak 5 (lima) orang dengan didukung 1 (satu) Kapal Polisi yaitu KP 304. 12. Pos Pol Air Tanjung Benoa, dengan jumlah personil sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan didukung 1 (satu) Kapal Polisi yaitu KP 223. 13. Pos Pol Air Kedonganan, dengan jumlah personil sebanyak 11 (sebelas) orang dengan didukung 1 (satu) Rubber Boat. 14. Pos Pol Air Kuta, dengan jumlah personil sebanyak 10 (sepuluh) orang. 15. Pos Pol Air Yeh Gangga, dengan jumlah personil sebanyak 11 (sebelas) orang dengan didukung 1 (satu) Rubber Boat. 16. Pos Pol Air Kintamani, dengan jumlah personil sebanyak 12 (dua belas) orang dengan didukung 1 (satu) Rubber Boat. 17. Sedangkan jumlah personil yang bertugas di Mako Dit Pol Air Benoa beserta jajaran pos Kapal berjumlah 144 (seratus empat belas) orang.102 Lebih lanjut Dit Pol Air mengalami perubahan organisasi yaitu dengan pembentukan Satuan Polisi Perairan Kewilayahan. Rujukan yang digunakan sebagai acuan pembentukan Satuan Polisi Perairan Kewilayahan antara lain : 1. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. 2. Surat Kababinkam Polri kepada Para Kapolda Nomor : B/2569/VII/2010 Babinkam, tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembentukan Sat Pol Air Res/Tabes. 3. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/704/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personil Satuan Kepolisian Perairan pada tingkat Polres dan Unit Kepolisian Perairan pada tingkat Polsek. 4. Surat Kapolda Bali Nomor B/10056/XI/2010/ Polda Bali, tanggal 29 Nopember 2010 tentang usulan Pembentukan Sat Pol Air Polresta dan Polres di jajaran Polda Bali.103 Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, terbitlah keputusan Kapolri tentang Pembentukan Sat pol Air Polresta dan Polres antara lain : 1. Keputusan Kapolri nomor : Kep /46/ I/2011 tentang Pembentukan 102 Satuan Kepolisian Perairan pada tingkat Polresta/Res diantaranya : a. Sat Pol Air Polresta Denpasar b. Sat Pol Air Polres Jembrana

102 103

Data Personil Dit pol Air Polda Bali sampai bulan Pebruari 2011. Selayang Pandang Dit Pol Air Polda Bali, Op Cit, hal 7

c. Sat Pol Air Polres Tabanan d. Sat Pol Air Polres Buleleng e. Sat Pol Air Polres Badung. 2. Keputusan Kapolri nomor : Kep /485/ IX/2011 tentang Pembentukan 49 Satuan Kepolisian Perairan pada tingkat Polresta diantaranya : a. Sat Pol Air Polres Klungkung b. Sat Pol Air Polres Karangasem 3. Keputusan Kapolri nomor : Kep /362/ VI/2012 tentang Pembentukan 24 Satuan Kepolisian Perairan pada tingkat Polresta diantaranya : a. Sat Pol Air Polres Gianyar b. Sat Pol Air Polres Bangli. Sesuai dengan keputusan-keputusan Kapolri diatas, maka secara sah personilpersonil Polisi Perairan maupun Alat Utamanya diserah terimakan kepada Polresta maupun Polres dimana Pos Pol Air tersebut bertempat. Dengan demikian secara langsung, jumlah personil Direktorat kepolisian Perairan Polda Bali mengalami pengurangan akibat pergeseran personil tersebut. Setelah pergeseran ke kewilayahan, jumlah personil Direktorat Kepolisian Perairan berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) dengan rincian pada tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Personil Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali

No

PANGKAT

JUMLAH

1.

PAMEN (Perwira Menengah)

10

2.

PAMA (Perwira Pertama)

11

3.

BINTARA

145

4.

TAMTAMA

20

5.

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

1

Jumlah

KET

187

Data : Jumlah personil Dit Pol Air Polda Bali, Tahun 2013

Berkurangnya jumlah personil Direktorat Polisi Perairan Polda Bali diikuti dengan berkurangnya

jumlah

Kapal

Polisi

yang

ada.

Setelah

pergeseran

personil

kekewilayahan, jumlah Kapal Polisi Tipe C2 berjumlah 4 (empat) unit, sedangkan Tipe C3 berjumlah 10 (sepuluh) unit, dengan didukung Rubber Boat sebanyak 9 (sembilan) unit. 3.1.2. Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Bali selaku penegak hukum Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002, Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia.

Penegak hukum di wilayah perairan Indonesia berdasarkan Undang-undang yang ada, setidaknya terdapat 8 (delapan) lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah laut oleh masing-masing perundang-undangan yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian RI (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS KKP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai (PPNS Bea Cukai), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup ( PPNS LH), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut). Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, ke delapan lembaga tersebut memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia memberikan kewenangan kepada TNI AL. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya penegak hukum di wilayah laut adalah TNI AL, Polri dan PPNS Kemenhut, tergantung di perairan mana tindak pidana tersebut terjadi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Polri dan PPNS Imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang berwenang adalah PPNS LH selain TNI AL dan Polri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan kewenangan penegakan diberikan kepada PPNS KKP selain pada TNI AL dan Polri. PPNS Bea Cukai dan Polri mendapat mandat penegakan hukum di laut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Kewenangan melakukan penyidikan yang diberikan oleh Undang-undang KSDAHE sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2), yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah penyidik dari Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Namun kewenangan menyidik yang diberikan oleh Undang-undang KSDAHE ini juga berdasarkan posisi di perairan mana tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terjadi. Penyidik Dit Pol Air memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum di wilayah laut teritorial, sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 angka 20 yaitu Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan kewenangan penegakan hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Untuk tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terjadi di darat, penyidik Polri juga memiliki juga memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum yang dalam hal ini merupakan tugas Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) yang ada di jajaran Polda maupun Polres. Sedangkan PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya baik di darat maupun di perairan. Namun PPNS dari BKSDA Provinsi Bali, sampai saat ini belum pernah melakukan penyidikan sendiri terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya perdagangan penyu hijau. Dit Pol Air selaku bagian dari Polri dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Joseph Goldstein tentang konsep penegakan hukum yang pertama yaitu Total Enforcement. Penegakan hukum oleh Dit Pol Air tidak dapat dilaksanakan secara maksimal (Full Enforcement), karena karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dalam ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbullah penegak hukum yang ketiga Actual Enforcement; Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus di lihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatasanketerbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif. Diskresi oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Kepolisian yaitu : (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanakan penegakan hukum Dit Pol Air diemban oleh Subdit Gakkum yang dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Handoyo Supeno, sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek, sebagaimana ketentuan Pasal 207 yaitu : (1) Subditgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan tekhnis kepolisianperairan di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan perairan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditgakkum menyelenggarakan fungsi : a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta penindakan pelanggaran hukum dan penanganan kecelakaan di perairan; b. Perawatan tahanan dan barang bukti; dan c. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan hukum. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sunditgakkum dibantu oleh : a. Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan b. Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum dan kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan Polda, serta perawatan tahanan dan barang bukti. Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, Subdit Gakkum juga berkoordinasi dengan Satuan Patroli Daerah (Satrolda) Dit Pol Air yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek, Pasal 208 yaitu : (1) Satrolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf d bertugas menyelenggarakan patroli dan pengawalan di wilayah perairan, kerjasama dalam melaksanakan SAR, Bimas perairan dan pantai dengan instansi/lembaga terkait serta bantuan taktis transportasi perairan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud pada ayat (1), Satrolda menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan patrol dan pengawalan di wilayah perairan Polda serta kerja sama dalam pelaksanaan SAR perairan; b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka Bimas perairan dan pantai; dan c. pelaksanan bantuan taktis transportasi perairan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud pada ayat (1), Satrolda dibantu oleh : d. Seksi Patroli dan Pengawalan (Sipatwalair), yang bertugas melaksanakan kegiatan patrol dan pengawalan di wilayah perairan Polda; dan e. seksi SAR dan pembinaan Masyarakat Pesisir (Si SAR Binmasair), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai. Dit Pol Air Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum di perairan, selain menjalin koordinasi internal juga melakukan koordinasi eksternal yaitu dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang di tangani. Salah satu tindak pidana yang ditangani Dit Pol Air selain tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah tindak pidana Pelayaran. Dalam penanganan tindak pidana Pelayaran sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Dit Pol Air melakukan koordinasi terkait penerbitan dokumen-dokumen kapal ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Benoa. Selain berkoordinasi, dalam penanganan kasus dibidang Pelayaran, penyidik Dit Pol Air Polda Bali juga meminta pihak dari Syahbandar sebagai saksi ahli dalam proses Penyidikan. Upaya penegakan hukum di perairan oleh Dit Pol Air khususnya dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, Dit Pol Air/ Polri memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan wewenang yang melekat pada jabatannya atau langsung diperoleh dari undang-undang (atribusi). Selain berpedoman dengan KUHAP dalam melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan, Dit Pol Air dalam juga berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen

Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu : Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri; b. terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan c. sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum Selain mengatur tentang pedoman terhadap langkah-langkah yang diambil polisi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan,

Peraturan Kapolri ini juga

memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 yaitu : Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki; c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya; d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat; f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

3.2. Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Dit Pol Air Daerah Bali terhadap Perlindungan Penyu hijau Implemtasi tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau tidak terlepas dari wewenang yang diperoleh penyidik langsung dari

Undang-undang atau disebut kewenangan atribusi. Sebagaimana dimaksud teori kewenangan dari H.D Van Wijk/ Wilwm Konijnenbelt bahwa Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). Selain teori kewenangan, untuk membahas permasalahan ini juga dipergunakan teori bekerjanya hukum/berlakunya hukum Robert B.Siedman. Berdasarkan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B.Seidman, untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari 3 elemen yaitu : lembaga pembuat peraturan, lembaga pelaksana peraturan, dan pemangku peran. Proposisi yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, yaitu menyangkut 4 hal yang bila diimplementasikan untuk melihat bekerjanya hukum dalam tindak pidana perdagangan penyu hijau adalah dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat menjadi sarana untuk memberantas tindak pidana perdagangan penyu hijau termasuk pula ancaman pidana yang tercantum didalamnya. Oleh karena masyarakat sebagai subyek hukum yang dinamis, maka harus ada pembaharuan hukum yang menuju kearah lebih baik serta meningkatkan peran pelaksana peraturan perundang-undangan dalam menerapkan aturan hukum yang ada. Sebagai payung hukum tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau adalah Undang-undang KSDAHE dan KUHAP sebagai pedoman penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan penyu hijau. Adapun proses pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau adalah sebagai berikut :

3.2.1. Tahap Penyelidikan Implementasi menurut kamus bahasa indonesia artinya adalah penerapan, pelaksanaan.104 Kata implementasi berasal dari bahasa inggris yakni implement. Dalam Oxford Dictionary, implement berarti carry out (a plan, idea, etc).105 Dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau di Bali, peran Dit Pol Air selaku penegak hukum di wilayah perairan sangatlah penting. Perlindungan Penyu hijau yang dimaksud disini adalah upaya perlindungan penyu hijau dari perdagangan ilegal yang melalui perairan terotorial Indonesia yang merupakan wilayah hukum Dit Pol Air. Proses awal penegakan hukum terkait perlindungan terhadap penyu hijau adalah tahap penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap penanganan kasus tindak pidana perdagangan Penyu hijau di Bali, tahapan penyelidikan diawali dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait kegiatan pengangkutan Penyu hijau yang akan masuk ke Bali melalui jalur perairan, yang dilaksanakan oleh anggota Si Lidik Subdit Gakkum. Dalam melakukan penyelidikan, anggota Si Lidik selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh penyidik (Kasubdit Gakkum). Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, namun untuk menjamin hak-hak tersangka, penangkapan harus

104

http://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada tanggal 3 Pebruari 2014, jam 23.00 wita. Martin H. Compiler, 1995, Oxford Learner’s Pocket Dictionary New Edition, Oxford University Press, Oxford, hal 206 105

berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dengan kata lain, Penyelidikan adalah tindakan untuk mendahului Penyidikan.106 Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan penyu hijau adalah untuk mengetahui perkiraan kapal pengangkut penyu hijau akan berlabuh, serta waktu kegiatan pengangkutan penyu hijau tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol I Putu Suaradinata selaku Kasi Bimas Pol Air : pengiriman Penyu hijau ke Bali dengan menggunakan kapal biasanya terjadi pada seminggu menjelang hari raya, seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, maupun hari raya lainnya. Sedangkan waktu kapal berlabuh untuk bongkar muatan, sekitar pukul 01.00 s/d 04.00 dini hari. Sedangkan tujuan tujuan perdagangan Penyu hijau itu sendiri adalah Tanjung Benoa, Kelan, dan Pulau Serangan”. Informasi terhadap pengiriman penyu hijau ke Bali juga diperoleh dari nelayan-nelayan dan masyarakat pesisir pantai yang berada di wilayah Denpasar Selatan dan Kabupaten Badung.107 Berdasarkan informasi yang diperoleh, selanjutnya anggota Si Lidik Subdit Gakkum memulai proses penyelidikan berupa penyanggongan (pengintaian) terhadap kapal-kapal yang dicurigai mengangkut Penyu hijau. Kegiatan pemantauan terhadap pengangkutan penyu hijau melalui perairan dilaksanakan seminggu sebelum hari raya umat Hindu, pemantauan ini bisa dilakukan berhari-hari sampai dengan tertangkapnya kapal yang membawa penyu hijau. Pemantauan juga dilakukan pada jam-jam rawan yaitu setiap malamnya sampai menjelang pagi dan dengan menyebar anggota Lidik pada pantai-pantai yang dicurigai sebagai tempat kapal bersandar. Untuk mendaratnya atau bersandarnya kapal-kapal pengangkut Penyu hijau itu sendiri, ada beberapa tempat baik di wilayah pantai Denpasar Selatan dan Kabupaten Badung. Menurut Bripka I Kadek Suyasa : 106

Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal

119. 107

Hasil wawancara dengan Kompol I Putu Suaradinata selaku Kasi Bimas Pol Air Polda Bali, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, pukul 10.00 wita

pantai yang biasa digunakan bongkar muat Penyu hijau di Perairan Denpasar Selatan dan Perairan Kabupaten Badung ada beberapa pantai antara lain, di Tanjung Benoa yaitu Pantai Hot Dog, Pudut, dan Pulau Penyu. Sedangkan di Serangan, antara lain di Lagun dan hutan mangrove, sedangkan di Kedonganan yaitu di Pantai dekat Bandara Ngurah Rai dan Pantai Kelan dan pantai Jimbaran.108 Di pilihnya tempat-tempat tersebut, selain sepi dan tersembunyi, agar kapal-kapal pengangkut penyu hijau dapat bersandar atau berlabuh dengan baik dan aman dari pantauan petugas untuk melakukan bongkar muatan. Kendala yang dihadapi dalam penangkapan terhadap kapal pengangkut penyu hijau antara faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai faktor internal antara lain berkurangnya jumlah kapal patroli milik Dit Pol Air yang disebabkan kebijakan Kapolri dengan dibentuknya Satuan Kepolisian Perairan Polres dan Polresta yang diikuti dengan berkurangnya pula jumlah personil Dit Pol Air Polda Bali. Personil Dit Pol Air Polda Bali yang semula berjumlah 307 (tiga ratus tujuh) orang, yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : Kep /46/ I/2011 tentang Pembentukan 102 Satuan Kepolisian Perairan pada tingkat Polresta/Polres, selanjutnya personil beserta angota yang berada di kewilayahan bergabung ke Polresta maupun Polres setempat. Dengan bergabungnya personil kewilayahan ke Polres maupun Polresnya berdampak pada berkurangnya personil Dit Pol Air Polda Bali menjadi 187 personil. Berkurangnya jumlah personil Dit Pol Air, tentunya berdampak pula pada berkurangnya jumlah Kapal Patroli Polisi yang ikut bergeser ke kesatuan Polresta/Polres. Dit Pol Air yang memiliki wilayah hukum di seluruh perairan Provinsi

108

Hasil wawancara dengan Bripka I Kadek Suyasa, SH selaku anggota Si Lidik Dit Pol Air Poda Bali, pada tanggal 27 Agustus 2013, pukul 10.00 wita

Bali, dengan jumlah armada Kapal Patroli Polisi dan personil yang sedikit, dituntut dapat memantau seluruh wilayah perairan Provinsi Bali yang luas serta memiliki pelabuhan-pelabuhan rakyat yang banyak, dimana pelabuhan-pelabuhan rakyat tersebut disinyalir merupakan tempat berlabuh dan bersandarnya kapal-kapal pengangkut penyu hijau. Banyaknya pantai-pantai yang dijadikan alternatif melakukan bongkar muatan oleh pelaku perdagangan penyu hijau berkaitan erat dengan jumlah anggota Lidik yang berjumlah sedikit. Pemantauan terhadap banyaknya pantai yang kemungkinan dijadikan tempat bongkar muat berbanding terbalik dengan jumlah anggota Lidik yang sedikit. Sehingga apabila anggota Lidik salah memprediksikan tempat bongkar muat kapal, penangkapan terhadap kapal pengangkut penyu hijau akan gagal. Selain faktor internal, faktor ekstanal juga mempengaruhi keberhasilan penangkapan terhadap kapal pengangkut penyu hijau. Faktor cuaca pada saat melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal pengangkut penyu hijau juga mempengaruhi suksesnya penangkapan. Kondisi perairan di Selat Badung yang berombak dan luas, juga dapat memberikan resiko keselamatan bagi kapal patroli polisi yang melakukan patroli atau peyanggongan di perairan. Kendala eksternal lainnya adalah kesulitan untuk mendeteksi atau memperkirakan kapal-kapal pengangkut penyu hijau akan bersandar. Jaringan perdagangan penyu hijau di Bali memiliki banyak mata-mata yang bertugas mengawasi kondisi pantai yang akan dijadikan posisi bersandarnya kapal pengangkut penyu hijau termasuk mengawasi pergerakan anggota Dit Pol Air. Hal yang sering terjadi adalah anggota Lidik yang melakukan penyanggongan dapat dipantau oleh jaringan perdagangan penyu yang ada di darat sehingga apabila ada gerak-gerik anggota yang melakukan penyanggongan

maka anggota jaringan perdagangan penyu hijau akan melaporkan ke Nahkoda kapal yang mengangkut penyu hijau dengan menggunakan handphone agar Nahkoda kapal membatalkan sandar untuk bongkar muatan karena tempat yang akan dilakukan bongkar muat sudah diawasi petugas kepolisian. Dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Dit Pol Air, penyu hijau yang akan diperdagangkan di Bali berasal dari luar daerah antara lain Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Madura. Sedangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut Penyu hijau adalah kapal kayu, yang tanpa dilengkapi identitasnya serta tanpa dilengkapi alat penerangan pada saat akan masuk ke perairan Bali. Informasi terkait kegiatan pengangkutan Penyu hijau yang diperoleh anggota Si Lidik, akan dilanjutkan kepada unit Kapal Patroli Polisi untuk melakukan penangkapan. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan sejajar dengan arrest (Inggris).109 Penangkapan dilakukan oleh Patroli Kapal dan penyelidik terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penangkapan terhadap kapal yang memuat Penyu hijau, bukti permulaan yang cukup adalah terdapatnya Penyu hijau yang sedang diangkut diatas kapal. Adapun syarat-syarat sahnya penangkapan sebagai berikut : a. dengan menunjukkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu; 109

Andi Hamzah, Op Cit, hal 128

b. dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; c. surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnya; dan d. dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)).110 Terhadap tindak pidana perdagangan Penyu hijau ini, Kapal Patroli Polisi menemukan langsung dan tersangka tertangkap tangan, atau apabila kapal pengangkut penyu hijau lolos dari pantauan kapal patrol polisi, maka tugas anggota lidik yang melakukan penangkapan di pesisir pantai tempat kapal tersebut bersandar. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 2 KUHAP yaitu dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal pengangkut penyu hijau beserta Anak Buah Kapal (ABK) selanjutnya Kapal pengangkut penyu hijau dikawal menuju dermaga Satuan Patroli Daerah Dit Pol Air. Setibanya di dermaga, barang bukti berupa Penyu hijau beserta awak Kapal motor yang membawa Penyu hijau tersebut dibawa ke kantor Dit Pol Air dan membuat berita acara penangkapan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 40 yaitu : 1. setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan sekurang-kurangnya memuat : 110

27.

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontenporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

a. nama dan identitas penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan; b. nama identitas yang ditangkap; c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan; d. alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau Pasal yang dipersangkakan; dan e. keadaan kesehatan orang yang ditangkap. 2. Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib : a. Menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga; b. Wajib memeriksa kesehatan tersangka dan sedapat mungkin dilakukan dokumentasi/foto dan visum et repertum; dan c. Terhadap tersangka dalam keadaan sakit, penyidik segera menghubungi dokter/petugas kesehatan untuk member pelayanan medis dan membuat berita acara tentang kondisi kesehatan tersangka. 3. Terhadap tersangka yang telah ditangkap, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Dari hasil penangkapan terhadap pelaku perdagangan penyu hijau, barang bukti yang diperoleh adalah penyu hijau dengan ukuran besar, sehingga dapat dipastikan bahwa penyu hijau yang diperdagangkan ditujukan untuk kepentingan bisnis atau untuk dikonsumsi, bukan untuk keperluan upacara adat di bali. Hal tersebut diketahui berdasarkan putusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali tentang Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (Khususnya Penyu Laut), bahwa penyu untuk upacara adat panjang lintang kerapasnya tidak boleh melebihi 40 cm dan tidak boleh diambil langsung dari alam. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Dit Pol Air dapat dilihat dari bagan di bawah ini.

Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan

UNIT LIDIK INFORMASI KAPAL POLISI

SEGERA LAKUKAN PENYELIDIKAN

Karena Kewajibannya Berwenang : 1. menerima laporan atau aduan 2. mencari keterangan dan barang bukti 3. memeriksa seseorang yang dicurigai 4. mengadakan tindakan lain Pasal 5 Ayat (1) a

Atas Perintah Penyidik Dapat : 1. menangkap, menggeledah, dan menyita 2. memeriksa dan menyita suratsurat 3. mengambil sidik jari dan memotret orang 4. menghadapkan seseorang pada penyidik Pasal 5 Ayat (1) b

Wajib membuat berita acara Pasal 102 Ayat (3)

Lapor Kepada Penyidik Pasal 5 ayat (2)

3.2.2. Tahap Penyidikan Tahapan selanjutnya setelah ditentukannya tersangka dengan bukti permulaan yang cukup, adalah penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau Penyiasatan atau siasat (Malaysia).

111

Penyidikan dalam proses peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.112 Wewenang penyidik/Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang KSDAHE yaitu : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; f. membuat dan menandatangani berita acara; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

111 112

Andi Hamzah, Op Cit., hal. 120 Mien Rukmini, Op. Cit., hal. 112

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.113 Proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan penyu hijau ini tidak berbeda dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana umum dalam KUHP yang pelaksanaannya berpayung hukum pada KUHAP. Langkah awal dari proses penyidikan adalah di buatnya laporan polisi. Laporan polisi merupakan bukti tertulis atas laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.114 Laporan Polisi model A yang dibuat oleh Unit Kapal Patroli, selanjutnya dijadikan dasar untuk dimulainya tahap Penyidikan. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang terjadi.115 Sedangkan tertangkap tangan menurut Andi Hamzah yaitu : 1. tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan. 2. tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik. 3. tertangkap tangan kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 116 Laporan polisi selanjutnya dijadikan dasar hukum oleh penyidik untuk memulai penyidikan dengan di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Pol Air Polda Bali. Pada saat penyidik telah memulai melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum. Sebagaimana ketentuan Pasal

113

Ledeng Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11. (selanjutnya disebut Ledeng Marpaung II) 114 Mabes Polri Bareskrim, 2006, Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, Jakarta, hal 15. 115 Ibid, hal 16 116 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 121

109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan, pro yistitia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.117 Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Berdasarkan SPDP yang dikirim oleh penyidik, selanjutnya oleh Kejaksaan Tinggi Bali akan ditunjuk jaksa yang akan menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perdagangan penyu hijau tersebut. Penunjukan terhadap JPU akan di sampaikan kepada pihak penyidik, dan kepada jaksa penuntut yang sudah ditunjuk tersebut, penyidik akan melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas dan barang bukti serta pada saat pengiriman tersangka dan barang bukti. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 yaitu : 1. SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. 2. SPDP sekurang-kurangnya memuat : a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP Tahapan selanjutnya dari proses penyidikan terhadap Perdagangan Penyu hijau adalah pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dituangkan dalam 117

Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori, Mandar Maju, Bandung, hal. 44.

suatu berita acara pemeriksaan. Pola pemeriksaan yang diperlukan bagi POLRI adalah pola pemeriksaan yang sciencetific invertigation yang tentunya menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologi.118 Menurut Zulkarnain, pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara interview, interogasi, konfrontasi, rekontruksi dan sebagainya.119 Lebih lanjut menurut Zulkarnain, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi adalah catatan/tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik maupun penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik atau penyidik pembantu, dan tersangka serta saksi/ahli (yang diperiksa) memuat uraian tindak pidana yang mencakup/ memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, cacatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian pekara.120 Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Butir 26 KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peritiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.121 Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, ketentuan yang dimaksud Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

118

Indriyanto Seno Adji, 2009, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 35. 119 Zulkarnain, Op. Cit., hal. 51 120 Zulkarnain, Loc Cit. 121 Ledeng Marpaung II, Op. Cit., hal. 83.

peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka untuk saksi yang kemungkinan besar tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan maka saksi harus disumpah terlebih dahulu. Sedangkan saksi yang memungkinkan bisa menghadiri pemeriksaan di Pengadilan tidak harus di sumpah. Pengambilan sumpah harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing saksi. Sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat 1 KUHAP yaitu saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Beberapa ketentuan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi diberikan tanpa tekanan, dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Misalnya, diarahkan atau dipengaruhi.122 Agar saksi tidak dipengaruhi siapapun maka saksi diperiksa sendirisendiri. Sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (2) KUHAP saksi diperiksa secara tersendiri, tidak boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam penanganan kasus perdagangan penyu hijau ini, saksi-saksi yang gunakan dalam proses penyidikan adalah saksi dari anggota Dit Pol Air baik dari Si Lidik maupun unit Patroli Kapal Polisi yang pada saat itu ikut serta dalam proses penangkapan tersangka. Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan dalam hal ini saksi sendiri. Persetujuan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan

122

Ibid, hal. 84.

dengan jalan

penyidik membacakan isi berita acara, atau saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut apakah saksi menyetujui isinya atau tidak.123 Tahapan pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Menurut M. Yahya Harahap bahwa : Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakuka pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).124 Berdasarkan ketentuan Pasal 122 KUHAP bahwa dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus memulai diperiksa oleh penyidik. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik memberitahukan hakhak yang tersangka miliki yaitu salah satunya tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari advokat atau penasihat hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Aiptu I Nyoman Nuada bahwa dalam setiap berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik sebelum melakukan pemeriksaan, akan menanyakan terlebih dahulu apakah tersangka dalam pemeriksaannya ingin didampingi oleh penasehat hukum (advokat)

123

Mohammad Taufik Makaroa, Op. Cit., hal. 31 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pennyidikan Dan Penuntutan, Edisi Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta hal. 283 124

atau tidak. Mengingat ancaman hukuman bagi pelaku perdagangan Penyu hijau adalah maksimal 5 (lima) tahun penjara.125 Terhadap kasus-kasus perdagangan penyu hijau yang sudah di tangani Dit Pol Air, sampai saat ini belum pernah ada tersangka yang menggunakan haknya untuk didampingi advokad selama proses penyidikan, hal ini disebabkan kemungkinan pelakupelaku perdagangan penyu hijau tersebut awam terhadap proses hukum yang dijalaninya. Terhadap tersangka yang tidak ingin didampingi penasihat hukum, maka penyidik akan membuatkan surat pernyataan bahwa tersangka tidak berkenan beserta berita acara penolakan didampingi penasihat hukum. Selain hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, tersangka juga memiliki hakhak lain yang wajib diberikan oleh penyidik ditingkat penyidikan, antara lain : 1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan; 2. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya; 3. Hak untuk memberitahukan tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti; 4. Hak untuk menyiapkan pembelaan; 5. Hak untuk mendapatkan juru bahasa; 6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 7. Hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.126

Selain hak-hak yang dimiliki tersangka sebagaimana diuraikan di atas, tersangka dalam proses penyidikan maupun persidangan, tersangka berhak mengusahakan saksi yang menguntungkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 125

Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Polisi Perairan Polda Bali Ajun Inspektur Polisi Satu I Nyoman Nuada, SH, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, jam 09.00 wita. 126 Hari Sasangka, Op. Cit., hal 6.

menguntungkan bagi dirinya. Mengenai saksi yang menguntungkan bagi tersangka, juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) menyatakan dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka itu dicatat dalam berita acara. dan Pasal 116 ayat (4) yang menyatakan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, selain memenuhi seluruh hak-hak tersangka, penyidik harus mengingat hal-hal sebagai berikut : 1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tantang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP) 2. Jika tersangka didampingi penasihat hukum, (Pasal 115 KUHAP) - Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. - dalam hal kejahatan terhadap negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. 3. ditanya apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (Pasal 116 ayat (3) KUHAP), termasuk juga seseorang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP), jika tersangka menghendaki penyidik harus memangggil dan memeriksa orang-orang yang dimaksud, maka penyidik harus memanggilnya. 4. keterangan tersangka maupun kepada saksi, kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP), ancaman bagi penyidik yang melakukan penekanan dalam pemeriksaan terdapat dalam Pasal 422 KUHAP Walaupun penjahat merupakan “musuh” (R. Soesilo, 1874;109) polisi tidak selayaknya mempergunakan alat-alat yang rendah yang pada hakikatnya akan merendahkan juga martabat polisi (baca penyidik), sebagai abdi utama daripada masyarakat. Alat-alat rendah itu antara lain : a. menghina dan memaki-maki; b. menyiksa jasmaniah dan rokhaniah; c. mendustai dan memancing-mancing; d. memberikan jani-janji yang tidak dipenuhi; e. menyuap dan mendapatkan pengakuan-pengakuan yang dikehendaki dan lain sebagainya. 5. keteranagan tersangka dicatat seteliti-telitinya oleh penyidik dalam berita acara. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pnyidik dan tersangka setelah mereka menyutujui isinya. Untuk itu hasil pemeriksaan dibaca terlebih dahulu

oleh tersangka atau dibacakan kepada tersangka oleh penyidik. Jika tersangka tidak mau menandatangani berita acara tersebut, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 117 dan 118 KUHAP) 6. dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).127 Setelah Penyidik selesai memeriksa dan meminta keterangan melalui Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau menurut penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.128 Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka dalam pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah dan janji di hadapan hakim.129 Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, terlebih dahulu penyidik mengirim surat panggilan kepada instansi mana yang diperlukan dalam memberikan keterangan guna melancarkan proses penyidikan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 29 yaitu 1. surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya.

127

Ibid, hal 101 Djoko Prakoso, Op. Cit., hal 78. 129 Djoko Prakoso, Loc Cit. 128

2. Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirim, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan : a. Memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik; b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; dan c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli. Pemeriksaan terhadap saksi ahli oleh penyidik, sebelum memberikan keterangan haruslah bersumpah atau berjanji, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebabaik-baiknya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP).

130

Saksi ahli

yang dimintakan keterangannya dalam kasus perdagangan Penyu hijau adalah dari pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali. Saksi ahli dalam keteranganya menjelaskan bahwa jenis penyu yang dimiliki oleh tersangka adalah memang jenis penyu hijau (Chelonia mydas) yang dilindungi Undang-undang KSDAHE dengan dicirikan oleh bentuk kerapas, jumlah sisik, susunan sisik dan juga warnanya.

130

Hari Sasangka, Op. Cit., hal 95

Prosedur Pemeriksaan (Penyidikan)131 PENYIDIK Penyidik Pembantu

TERSANGKA

SAKSI

Tidak Disumpah Kecuali Diduga Tidak Bisa Hadir di Pengadilan Pasal 116 (1)

Ancaman Hukuman Mati, 15 Tahun/Lebih, Atau Tidak Mampu 5 Tahun/Lebih Pasal 58 KUHAP

Wajib Tunjuk Penasihat Hukum (CumaCuma) Pasal 56 yo 114

Beritahu Haknya Untuk Mendapat Bantuan HUkum Pasal 114 yo 54.56

SAKSI AHLI

Disumpah Kecuali Wajib Simpan Rahasia Pasal 120

Diperiksa Tanpa Tekanan secara tersendiri, Pertemukan (Bila Perlu) Pasal 116 yo 117

Diperiksa Tanpa Tekanan Penasihat Hukum Dapat Mengikuti Pemeriksaan Pasal 115 yo 117 (1)

Jika Ajukan Saksi, Catat Dalam Berita Acara dan Panggil Pasal 116 (3), (4)

131

Catat Dalam BAP: a. Baca BA kepada Yang Berangkutan b. tidak mau Tanda Tangan, catat dalam BAP dan Sebut Alasannya Pasal 118 yo 75

Zulkarnain, Op. Cit., hal 53

Sumpah Jabatan Segera dibuat Pasal 121

Terhadap barang bukti Penyu hijau dan Kapal motor pengangkut, terlebih dahulu oleh penyidik dibuatkan surat permohonan permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, dengan mencantumkan barang bukti apa saja yang akan disita oleh penyidik secara terperinci. Sampai dengan turunnya penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Penyitaan (Sprin Sita) dan dilengkapi dengan berita acara penyitaan yang ditandangi oleh penyidik.. Sedangkan tujuan penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.132 Dalam penanganan

tindak pidana perdagangan Penyu hijau yang digunakan

sebagai barang bukti adalah Penyu hijau dan kapal motor yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut Penyu hijau. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU I Wayan Mongol, dijelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa penyu hijau tersebut akan disisihkan satu atau dua ekor untuk disita dan dijadikan barang bukti, sedangkan lainnya akan dilepas kembali ke habitatnya. Penyu hijau yang sudah diamankan di Kantor Direktorat Polisi Perairan selanjutnya disisihkan satu atau dua ekor dengan dibuatkan berita acara penyisihan barang bukti. Terhadap barang bukti penyu hijau, karena Dit Pol Air tidak memiliki tempat yang layak untuk memelihara penyu hijau sehingga penyu hijau yang dijadikan barang bukti kemudian dibuatkan berita acara penitipan barang bukti dengan sebelumnya difoto terlebih dahulu. Menurut I Wayan Mongol, penyu hijau yang digunakan untuk barang bukti dititip di TCEC (Turtle Conservation and Education Center) yang bertempat di Desa Serangan, Kec. Denpasar

132

Rusli Muhammad, Op. Cit., hal 45

Selatan. Dipilihnya TCEC sebagai tempat penitipan barang bukti tersebut dikarnakan TCEC memiliki tempat berupa kolam yang biasa digunakan memelihara penyu hijau dewasa, agar penyu hijau yang dijadikan Barang bukti tidak mati dan dapat dilepas kembali ke habitatnya. Terhadap Barang bukti Penyu hijau lainnya, Penyidik membuat berita acara pelepasan barang bukti dengan diketahui oleh BKSDA Provinsi Bali. Pelepasan Barang bukti Penyu hijau biasa di lakukan di pantai Kuta atau di Pantai Sanur. Tujuan dari pelepasan barang bukti tersebut adalah mengembalikan Penyu hijau ke habitatnya dan agar dapat bertahan hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-undang KSDAHE yaitu Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. Selain bertujuan mengembalikan penyu hijau ke habitatnya, pelepasan penyu hijau di pantai Kuta dan Sanur yang pengunjung pantainya kebanyakan wisatawan asing, dapat memberikan nilai positif bagi Bali yang dahulu dikenal dunia internasional sebagai tempat pembantaian penyu hijau terbesar didunia, Terhadap barang bukti berupa Kapal Motor, setelah di foto terlebih dahulu dan dibuatkan berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti, kemudian di tempatkan di dermaga kapal Direktorat Polisi Perairan untuk diamankan sampai menunggu keputusan hakim. Sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP yaitu :

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Terhadap tersangka yang telah terbukti bersalah, akan dilakukan penahanan oleh penyidik. Hakikat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang.133 Penahanan sejajar dengan detention (Inggris).134 Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik. Pada saat penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, pada saat hari itu juga, penyidik membuat surat pemberitahuan terhadap keluarga tersangka dengan melampirkan Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acaranya dan Surat Perintah Penahanan disertai pula Berita Acara Penahanan. Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dilakukan satu hari atau 24 jam setelah penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan masa tahanan pertama terhadap tersangka adalah 20 (dua puluh hari). Sedangkan tata cara Penahanan antara lain : 1. penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau 133 134

Leden Marpaung, Op. Cit., hal 117. Andi Hamzah, Op. Cit., hal 128

terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwa serta tempat ia ditahan. 2. tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga tersangka. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat 2 s.d 3 KUHAP). Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik/polisi dan jaksa penuntut umum, sedangkan penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan.135 Penahanan tersangka di Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali, ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang dimiliki oleh Dit Pol Air. Sebelum masa penahanan terhadap tersangka habis, sedangkan berkas perkara yang ditangani penyidik belum sempurna, maka penyidik membuat surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dengan melampirkan resume awal perkara pidana yang ditangani penyidik. Apabila surat penetapan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali sudah dikirim kepada penyidik, selanjutnya penyidik membuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan beserta berita acara pelaksanaan perpanjangan penahanan. Pada saat perpanjangan penahanan dimulai, penyidik mengirimkan surat kepada keluarga tersangka terkait perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Sehingga jumlah hari penahanan tersangka kasus pengangkutan Penyu hijau maksimal adalah 60 (enam puluh) hari, dan sebelum masa tahanan berakhir, Penyidik harus menyelesaikan berkas perkara kasus tersebut. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 73 sebagai berikut : 1. penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan : a. pembuatan resume berkas perkara; dan b. pemberkasan

135

Mohammad Taufik Makaroa, Op. Cit., hal. 37

2. pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh a, sekurang-kurangnya memuat : a. dasar penyidikan; b. uraian singkat perkara; c. uraian singkat fakta-fakta; d. analisis yuridis; dan e. kesimpulan. 3. Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurangkurangnya memuat: a. Sampul berkas perkara; b. Daftar isi; c. Berita acara pendapat/resume; d. Laporan polisi; e. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu; f. Administrasi penyidikan; g. Daftar saksi; h. Daftar tersangka; i. Daftar barang bukti 4. Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian. 5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat ileh penyidik. 6. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan. Apabila berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penyidik maka dilakukan pengiriman berkas perkara tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, untuk memastikan apakah berkas perkara tersebut sudah benar-benar lengkap. Apabila berkas perkara telah dianggap lengkap, maka Penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara tahap ke dua. Menurut hasil wawancara dengan AIPTU I Nyoman Nuada, SH bahwa penyerahan berkas perkara tahap kedua kepada penuntut umum di sertakan pula penyerahan tersangka dan barang buktinya juga serta dilampirkan pula surat perihal pengiriman tersangka dan barang bukti yang ditujukan kepada Kepada Kejaksaan Tinggi Bali yang di tandatangani oleh Direktur Pol Air. Dalam proses penyerahan berkas perkara, dokumen-dokumen yang harus disertakan antara lain : 1. Surat pengantar penyerahan berkas perkara;

2. Tanda terima penyerahan berkas perkara; 3. Surat pengantar penyerahan tersangka dan barang bukti; 4. Berita acara penyerahan barang bukti; 5. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti. 136 Setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua dilaksanakan, maka tugas dan kewenangan Penyidik Direktorat Polisi Perairan Daerah Bali sudah dianggap selesai. Pada saat dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, penyidik memberitahukan kepada saksi anggota untuk hadir dalam persidangan. Berdasarkan teori berlakunya hukum, Undang-undang KSDAHE merupakan instrument pemerintah yang bertujuan untuk merubah dan mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pelanggaran terhadap norma-norma yang terkandung di dalam Undang-undang KSDAHE, dengan mempergunakan polisi dan penegak hukum lainnya sehingga tujuan dari Undang-undang KSDAHE bisa tercapai.

136

Zulkarnain, Op. Cit., hal 57

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU HIJAU

4.1. Faktor Pendukung Pelaksanaan tugas dan wewenang Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau merupakan upaya kongkrit institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap perlindungan satwa yang terancam punah. Dalam upaya penegakan hukum ini, penegak hukum selaku sub sistem tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa didukung oleh sub sistem lainnya. Terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, teori yang dipergunakan dalam membahas permasalah ini adalah teori sistem hukum (Legal System Theory) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) kompenen antara lain : 1. Substansi hukum (Legal Substance), dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah norma-norma dan peraturan terkait tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, antara lain, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur bagaimana penyidik melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur kewenangan penyidik Dit Pol Air dalam melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana perdagangan penyu hijau yang terjadi di wilayah perairan. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang merupakan pelaksana Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Struktur Hukum (Legal Structure), dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, Dit Pol Air selaku penegak hukum bekerja sama dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara, pihak Pengadilan selaku pemberi putusan pidana terhadap pelaku perdagangan penyu hijau dan Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan putusan hakim terkait hukuman bagi terdakwa. 3. Budaya Hukum (Legal Culture), dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat Bali terhadap pemanfaatan penyu hijau untuk konsumsi maupun sebagai alasan untuk upacara adat masih terus berlangsung. Terbukti dengan masih banyaknya pedagang-pedagang makanan yang berasal dari penyu hijau serta tindak pidana perdagangan penyu hijau di wilayah perairan Bali yang setiap tahunnya masih terjadi.

Teori sistem hukum yang dipergunakan dalam membahas permasalahan ini selanjutnya dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum. Sebagai faktor pendukung yang penulis temukan dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau antara lain : 4.1.1. Faktor Undang-undang Setiap masyarakat memiliki hukum atau Undang-undang sebagai penata normatif dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana. Berlakunya suatu Undang-undang di Indonesia terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya dan efektif. Asas-asas tersebut antara lain : a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku. b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut terdapat pula diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun umum, yang juga dapat mencakup peritiwa khusus tersebut. d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu

tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut. e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).137 Implementasi tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan Penyu Hijau yang berpayung hukum dengan ketentuan KUHAP maupun Undangundang KSDAHE. Ketentuan dalam KUHAP mengatur secara lengkap tugas dan wewenang penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana secara umum. Terhadap tindak pidana perdagangan penyu hijau, secara khusus undang-undang KSDAHE mengatur bagaimana tugas dan wewenang penyidik dan instansi apa yang berhak melakukan penyidikan. Undang-undang KSDAHE memang tidak mengatur secara terperinci terhadap jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi karena ancaman kepunahan. Namun terdapat pendelegasian kewenangan dari Undang-undang KSDAHE kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang merupakan pelaksana dari Undang-undang KSDAHE itu sendiri. Pendelegasian kewenangan dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dirumuskan dalam pedoman Nomor 198 dan pedoman nomor 200 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 198. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 137

Soerjono Soekanto I, Op.Cit., hal.13

200. pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas : a. ruang lingkup materi yang diatur, dan b. jenis peraturan perundang-undangan.138 Pembentukan Undang-undang KSDAHE bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari kerusakan dan kepunahan satwa maupun tumbuhan yang sudah terancam punah. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang KSDAHE yaitu Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Undang-undang KSDAHE disamping mengatur konservasi sumber daya alam, juga memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undangundang ini. Sehingga secara tidak langsung juga bertujuan agar hukum (undang-undang KSDAHE) dapat memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum itu sendiri, serta hukum juga bukan hanya sebagai kontrol atau pengendali sosial tetapi lebih kepada hukum juga dapat dijadikan sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat (law is a tool of social engineering).139 Sebagaimana menurut Pound yaitu hukum difungsikan sebagai a tool of social engineering adalah suatu usaha yang lebih sistematis dan cendikia tentang bagaimana kita dapat tiba ke tujuan yang dikehendaki melalui hukum sebagai alatnya.140 Sedangkan menurut Joseph Goldstein “The criminal law in one of many intertwined

138

Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, hal 169 139 Abdul Rachman Budiono, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 37 140 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2002, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 209

mechanisms fot the social control of human behavior”.141 (terjemahan penulis : hukum pidana merupakan salah satu dari beberapa mekanisme yang saling berkaitan dalam kontrol sosial di kehidupan bermasyarakat). Sanksi dari Undang-undang KSDAHE yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan penyu hijau, bukan semata-mata merupakan pembalasan dan penistaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana ( teori absolut), atau bukan sebagai pembinaan terhadap pelaku tindak pidana (teori relatif), tetapi lebih kepada penggabungan antara teori absolut dan teori relatif yaitu pemidanaan bertujuan untuk pembalasan dan juga mempertahankan ketertiban masyarakat serta pembinaan pelaku tindak pidana. Implementasi tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan Penyu Hijau sampai saat ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP maupun Undang-undang KSDAHE itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara terhadap Kasi Tindak Subdit Gakkum Kompol I Ketut Rai Suandi

bahwa Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih layak dan sampai saat ini digunakan oleh penyidik Dit Pol Air Polda Bali untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan satwa maupun tumbuhan dilindungi, khususnya penyu hijau.142

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tugas dan wewenang pentidik Dit Pol Air dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdaganganpenyu hijau berdasarkan Undang-undang KSDAHE dan KUHAP sampai saat ini masih dapat berjalan dengan

141

George F. Cole, 1976, Criminal justice, Law and Politics, Second Edition, Duxbury Press, California, hal 108. 142 Hasil wawancara dengan Kasi Tindak Subdit Gakkum Kompol I Ketut Rai Suandi, tanggal 3 Pebruari 2014

baik meskipun terdapat kendala internal maupun eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 4.1.2. Faktor Kebudayaan Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).143 Kata kebudayaan berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah

yang

merupakan benuk jamak dari buddhi yang berarti akal atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.144 Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari bahasa Latin colere.145. Provinsi Bali, dengan ibukota Denpasar memiliki karateristik kebudayaan atau adat-istiadat yang beraneka ragam, baik dalam hal tari-tarian, kesenian serta berbagai kegiatan upacara keagamaan. Dalam penulisan ini, kebudayaan yang lebih khususnya adalah adat-istiadat yang akan dibahas mengenai penggunaan penyu hijau sebagai sarana upacara adat di Bali. Dahulu, penggunaan penyu hijau merupakan suatu kewajiban dalam setiap upacara agama. Namun sebenarnya, upacara-upacara tertentu saja yang boleh menggunakan Penyu dan ukuran penyu yang digunakan tidak harus besar. Berdasarkan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 05/Bhisama/Sabha Pandhita PHDIP/VIII/2005, tentang Tata Penggunaan

143

Soerjono Soekanto I, Op. Cit., hal 60 Soerjono Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 150 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto III). 145 Soerjono Soekanto III, Loc Cit. 144

Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah Dalam Upacara Keagamaan Hindu, yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2005 yaitu : Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Penggunaan sumber daya alam hayati dalam kegiatan beragama Hindu sesungguhnya bertujuan untuk melestarikan keberadaan sumber daya alam hayati di bumi ini menyertai kehidupan umat manusia sebagaimana dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra V.40 dan sastra Hindu lainnya. Dalam sudut pandang Tattwa Agama Hindu penggunaan satwa untuk upacara agama Hindu bermakna sebagai dorongan agar umat Hindu dalam prosesi beragama Hindu mengupayakan untuk mengendalikan diri daru kecenderungan sifat-sifat loba mementingkan diri sendiri yang disebut dalam Bhagawad Gita sebagai Asuri Sampad atau kecendrungan keraksasaan. Penggunaan sumber daya alam hayati langka dan/atau terancam punah seperti Penyu, macan, garuda, dan sumber daya alam hayati langka dan/atau terancam punah lainnya yang dilindungi Undang-undang dapat diganti dengan bahan lainnya seperti dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra V.37 dan sastra Hindu lainnya sebagai symbol keagamaan Hindu dalam suatu proses upacara Tadnya. Kalaupun karena alasan/pertimbangan tertentu tetap harus digunakan sebagai sarana upacara Yadnya maka sumber daya alam hayati langka dan/atau terancam punah yang dilindungi Undang-undang itu agar berdasarkan petunjuk Rokhaniawan pemimpin Upacara Yadnya dan seijin pemerintah yang berwenang. Bhisama Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah dan yang dilarang oleh kitab suci agama Hindu dalam upacara Keagamaan Hindu ini adalah pedoman agar seluruh umat Hindu dapat menggunakan sebagai pegangan dalam menyelenggarakan kegiatan Upacara Keagamaan Hindu yang menggunakan sumber daya hayati langka dan/atau yang terancam punah. menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Pusat untuk memasyarakatkan Bhisama tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah Dalam Upacara Keagamaan Hindu, sehingga dapat menumbuhkann kesadaran dikalanngan umat Hindu untuk melakukan upaya-upaya konservasi sumber hayati yang digunakan sebagai sarana upacara agama Hindu. Bhisama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Terkait penggunaan Penyu dalam upacara Yadnya, selanjutnya Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Mengeluarkan Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (Khususnya Penyu Laut) Dalam Kegiatan Kultur –Religi dari Paruman

Sulinggih Bali-Lombok yang diselenggarakan pada Pesamuhan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, di Denpasar tanggal 15 Januari 2005 yaitu : 1. Paruman Sulinggih Bali-Lombok mengajak umat Hindu untuk berperan aktif dalam pelestarian keanekaragaman hayati termasuk penyu laut melalui caracara yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Ini adalah salah satu perwujudan bakti dan cinta (Yadnya) kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, dengan selalu menjaga ciptaanNya. 2. Dalam hubungannya dengan Yadnya, penyu laut hanya diperlukan dalam upacara Hindu di Bali yang Nyatur Muka dan pada tingkatan Yadnya Pedudusan Agung Utama yang menggunakan Sanggar Tawang / Sanggar Rong Tiga. 3. Hingga populasi Penyu Laut dinyatakan stabil oleh pemerintah, paruman sulinggih Bali – Lombok meminta agar umat Hindu untuk tidak menggunakan penyu laut selain dari kebutuhan tersebut pada poin 2. 4. Mengingat bahwa satwa terancam punah, khususnya penyu laut telah dilindungi Undang-undang (Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 dan Undangundang Nomor 5/1990), maka setiap upaya penggunaan penyu laut dan hewan yang dilindungi undang-undang mesti melalui permohonan ijin yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia c.q Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Wilayah setempat. 5. Permohonan ijin tersebut pada poin 4 dilakukan oleh Yadnyamana, yang dilampiri tiga (3) rekomendasi, yaitu d. Sulinggih Pemuput. e. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali. f. Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali Setelah mendapat pertimbangan dari PHDI, Sulinggih, dan MDP Kabupaten. Catatan : Untuk Lombok, Poin c ini disesuaikan, dilakukan oleh lembaga sejenis. 6. Untuk meminimalisir dampak ekologis pemanfaatan penyu seperti tersebut diatas, maka ukuran panjang lengkung kerapas penyu yang boleh dipergunakan sebagai kelengkapan upakara upacara tidak boleh melebihi 40 cm. Penyu dengan ukuran ini bisa diperoleh dati aktivitas pemeliharaan/penangkaran yang khusus didesain untuk itu, atau melalui jalinan kerjasama dengan daerah (peneluran) lain di Indonesia. 7. Proses pengadaan Penyu untuk kepentingan Yadnya semestinya tidak dilakukan oleh pihak swasta/pribadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari peluang adanya penyimpangan mekanisme formal sepeti yang terjadi selama ini. Suatu lembaga formal multisektoral yang berfungsi sebegai fasilitator penyediaan penyu untuk keperluan Yadnya perlu dibangun. Berdasarkan keputusan Bhisama dan Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (khususnya Penyu Laut) penggunaan satwa dilindungi oleh Undang-undang

dalam kegiatan keagamaan sebenarnya tidak mutlak harus ada dan mengenai ukuran penyu yang dipergunakan dalam upacara adat tidak boleh lebih dari 40 cm. Sedangkan cara memperoleh penyu untuk upacara adat tidak boleh mengambil langsung dari alam, tetapi penyu tersebut diperoleh dari lembaga konservasi. Merujuk dari keputusan Bhisama dan rekomendasi Penggunaan Satwa inilah yang digunakan sebagai acuan berdirinya TCEC di Desa Serangan Denpasar Selatan. TCEC selama berdirinya, sudah bisa mencukupi kebutuhan upacara adat yang mempergunakan Penyu untuk kepentingan Yadnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Geria selaku Ketua Pengelola TCEC yaitu : Untuk keperluan Yadnya seluruh Bali, TCEC sudah mencukupi kebutuhan pengadaan Penyu sebagai sarana keperluan upacara adat. Selama setahun, untuk keperluan Yadnya, jumlah Penyu yang dibutuhkan hanya berkisar 50-70 ekor per tahun. Sedangkan jenis Penyu yang digunakan ukurannya tidak lebih dari 20-30 cm, dan jenis Penyu yang digunakan juga tidak harus penyu hijau, tetapi bisa juga penyu sisik atau penyu lekang.146 Lebih lanjut Bapak I wayan Geria menjelasakan, bahwa dalam satu tahun, TCEC memiliki 700-1000 butir telur penyu laut setiap tahunnya yang kemudian di tempatkan di sarang buatan dan setelah menetas akan di pindahkan di bak-bak yang sudah disediakan. Untuk mencapai ukuran 20-30 cm, pemeliharaan penyu membutuhkan waktu 1-1,5 tahun. Sehingga dapat penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan upacara umat Hindu dalam setiap tahunnya dapat dipenuhi oleh TCEC. Jumlah penyu per tahun yang digunakan untuk kegiatan keagamaan umat Hindu dapat dilihat dari table 3 berikut :

146

Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Geria, selaku Ketua Pengelola TCEC, pada hari Sabtu, 12 April 2014, pukul 17.00 wita.

Table 3 Jumlah Kebutuhan Penyu Tahun 2013 No.

Bulan

1.

Januari

Penyu Hujau -

2.

Pebruari

-

3.

Maret

4.

Jenis Penyu Penyu Lekang -

Penyu Sisik

Pemohon

1 ekor

Desa Kerobokan Badung.

-

2 ekor

1.Desa Tejakula Buleleng 2.Desa Dalung, Badung.

1 ekor 2 ekor

3 ekor -

-

1. Desa di Bangli 2. Polda Bali 3. Upacara Agama Budha

April

-

-

1 ekor

5.

Mei

2 ekor 1 ekor

-

-

1. Serangan, Densel 2. Desa Sukawati, Gianyar

6.

Juni

1 ekor -

1 ekor -

1 ekor

1. Desa Braban Denpasar 2. Desa Kuta 3. Desa Kuta

7.

Juli

1 ekor

1 ekor -

-

1. Desa Kuta 2. Griya Lebih, Gianyar

-

3 ekor

2 ekor -

2 ekor

-

-

-

3 ekor

2 ekor -

2 ekor -

4 ekor

-

3 ekor

-

2 ekor 3 ekor -

1. Besakih, Karangasem 2. Sangeh, Nusa Penida, Cemagi Badung 3. Bone Gianyar, Tabanan 1. Tabanan, Karangasem 2. Badung, Gianyar, Negara

3 ekor -

-

1 ekor

1. Gianyar 2. Klungkung

8.

Agustus

9.

September

10.

Oktober

11.

Nopember

12.

Desember

Jumlah

18 ekor

15 ekor

15 ekor

Desa Sidam Bangli

1. Badung dan Klungkung 2. Karangasem, Desa Kramas Gianya, Tabanan 3. Desa Rendang, Karangasem dan Kerobokan 1. Karangasem, Tabanan 2. Karangasem, Petang.

Total 48 ekor

Sumber : data penggunaan satwa Penyu untuk keperluan adat di TCEC Desa Serangan

Berdasarkan tabel di atas, dapat memberikan gambaran bahwa kebutuhan terhadap Penyu yang dipergunakan sebagai sarana upacara adat diseluruh Provinsi Bali pada Tahun 2013 hanya berjumlah 48 ekor saja dengan ukuran penyu antara 20-30 cm. Dengan metode konservasi ex situ yang diterapkan TCEC, kebutuhan untuk kegiatan upacara adat di Bali sudah bisa terpenuhi.

4.2. Faktor Penghambat Sebagai faktor penghambat yang penulis temukan dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau antara lain : 4.2.1. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum erat kaitannya pegawai instansi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Di dalam tulisan ini yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung turut serta dalam penegakan hukum antara lain, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.147 Sedangkan penegakan hukum sendiri merupakan upaya dari penegak hukum untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu sehingga tercipta kepastian hukum.148 Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Peningkatan kualitas penegak hukum merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar sumber daya penegak hukum menjadi lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. 147 148

Soerjono Soekanto I, Op. Cit., hal 19. Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 36.

Dit Pol Air yang memiliki tugas dan wewenang terhadap perlindungan Penyu Hijau, memiliki penyidik-penyidik yang sudah dibekali dengan pengetahuan terhadap bagaimana melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang KSDAHE. Dit Pol Air selaku bagian dari instansi kepolisian dimana ruang lingkup dan fungsinya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.149 Dit Pol Air Polda Bali, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan penyu hijau di Bali, memiliki anggota-anggota dibawah Subdit Gakkum yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Subdit Gakkum Dit Pol Air Polda Bali, memiliki sie Lidik selaku pengemban fungsi Penyelidikan dan Sie Tindak yang bertugas melakukan Penyidikan. Mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda Bali yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu kejaksaan dan kehakiman, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem.150 Kesatuan sistem yang dimaksud adalah criminal justice system sebagaimana dikemukakan oleh Remington dan Ohlin bahwa pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.151

149

Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan, Malang, Mandar Maju, hal. 64. 150 Yesmil Anwar, Op. Cit., hal 28 151 Romli Atmasasmita,2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan ke-1,Prada Media Grup, Jakarta, hal.2

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, kepolisian perlu memperhatikan asasasas yang terdapat dalam KUHAP yaitu : Pertama; Praduga tak bersalah (presumption of innocence), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, ditutntut atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua; persamaan dimuka hukum (equality before the law), Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan. Ketiga; hak pemberian bantuan/penasihat hukum (legal aid/assistance); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan; Keempat; sebelum dimulai pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara itu wajib didampingi penasihat hukum; Kelima; peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan; Keenam; penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undangundang; Ketujuh; kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi; Kedelapan; penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai ketentuan Undang-undang. 152 Selain asas-asas di atas, tugas kepolisian terutama dalam rangka penegakan hukum juga harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, antara lain : a. Asas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa Undang-undang; b. Asas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya 152

Yesmil Anwar dan Adang, Loc Cit.

dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas; c. Asas partisipasi; yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat; d. Asas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan; dan e. Asas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.153 Asas-asas sebagaimana tersebut diatas, secara profesional hendaklah bisa dijalankan oleh seorang penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat. Guna menciptakan profesionalitas kerja selaku penyidik dan memperbaiki sumber daya manusia, Dit Pol Air memberikan kesempatan dan peluang bagi anggotanya untuk mengikuti berbagai pendidikan kejuruan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan anggotanya menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu. Menurut Kompol I Ketut Rai Suandi, selaku Kasi Tindak Subdit Gakkum Dit Pol Air Polda Bali : Peningkatan kemampuan terhadap personil Dit Pol Air Polda Bali, khususnya dibidang Penyidikan dan Penyelidikan sangat diperlukan guna memperbaiki Sumber daya Manusia serta meningkatkan profesionalisme kerja anggota. Peningkatan kemampuan anggota tersebut didapat dengan pendidikan kejuruan Penyidik Pol Air, baik untuk Perwira maupun Bintara, selama 2-3 bulan yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air, Pondok Dayung Jakarta, atau dengan pelatihanpelatihan penyidikan yang sering dilakukan di SPN (Sekolah Polisi Negara) Singaraja. Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar anggota terampil dan profesional dalam melaksanakan fungsi penyelidikan maupun fungsi penyidikan”

153

Sadjijono, Op. Cit., hal 298.

Kemampuan anggota Dit Pol Air dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap perlindungan penyu hijau sudah cukup memadai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan kejuruan maupun pelatihan tentang penyelidikan dan penyidikan. Keterbatasan jumlah personil Dit Pol Air Polda Bali khususnya pengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan serta anggota yang bertugas di Kapal Patroli, berdampak pada kurang maksimalnya Dit Pol Air Polda Bali dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku perdagangan penyu hijau di wilayah perairan. Sehingga penambahan jumlah personil Dit Pol Air Polda Bali merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan Dit Pol Air dalam penegakan hukum di wilayah perairan khususnya penangkapan terhadap pelaku perdagangan penyu hijau. 4.2.2. Faktor Sarana atau Fasilitas Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat

keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.154 Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan penyidikan yang memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup. Sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan sekali dalam menunjang implementasi tugas dan wewenang penyidik. Sebagai perangkat lunak yakni kemampuan anggota Dit Pol Air dalam mengemban fungsi penegakan hukum khususnya di perairan yaitu terkait

154

Soerjono Soekanto I, Op.Cit., hal 37

proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai ujung tombak peran Polisi Perairan adalah para komandan Kapal yang bertugas melakukan patroli dan penegakan hukum di wilayah hukum Dit Pol Air yang sudah memiliki pendidikan Nautika sebagai komandan kapal. Pendidikan Nautika diperoleh melalui jenjang pendidikan kejuruan fungsi Pol Air yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air Pondok Dayung Jakarta. Menurut Brigadir Herwanto selaku Komandan Kapal Polisi XI-1001 bahwa untuk menjadi Komandan Kapal Polisi, harus mempunyai pengalaman dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan Nautika di Pusdik Pondok Dayung, Jakarta.155 Perangkat keras dalam faktor sarana dan fasilitas untuk menunjang implementasi undang-undang KSDAHE antara lain komputer yang dipergunakan dalam melengkapi administrasi penyidikan serta tenaga penyidik yang handal dalam pengoperasian komputer dengan didukung kertas dan printer yang cukup. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar tersangka dan barang bukti, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana serta Kapal Patroli Polisi. Kapal Patroli Polisi yang dimilik oleh Dit Pol Air Polda Bali saat ini berjumlah 12 (dua belas) unit dengan jenis C2 dan C3 serta didukung dengan rubber boat (perahu karet) sebanyak 9 (sembilan) unit. Minimnya jumlah Kapal Patroli yang dimiliki Dit Pol Air Polda Bali juga berdampak terhadap keberhasilan Dit Pol Air Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Bali khususnya terhadap pelaku perdagangan penyu hijau di perairan.

155

Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Herwanto selaku Komandan Kapal Polisi XI-1001, tanggal 10 Pebruari 2014.

Penambahan jumlah Kapal Patroli Polisi merupakan langkah yang harus diambil oleh Dit Pol Air Polda Bali untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum di wilayah perairan khususnya penangkapan terhadap perdagangan penyu hijau. 4.2.3. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.156 Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut., beserta tatanan status /kedudukan dan peranan yang ada.157 Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat.158 Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.159 Faktor masyarakat erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (Legal Culture), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Pemanfaatan penyu hijau di Bali, khususnya Bali selatan sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan merupakan tradisi yang sudah turun temurun. Pemanfaatan penyu 156

Soerjono Soekanto I, Op. Cit., hal 45 Ibid, hal 51 158 Zainuddin Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64 159 Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 122. (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II) 157

sebagian besar untuk dijadikan masakan khas Bali (sate dan lawar penyu). Selain sebagai masakan, penyu pada bagian kulitnya juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai cinderamata seperti cincin, gelang, kalung dan lain sebagainya. Penegakan hukum oleh Dit Pol Air terhadap pelaku perdagangan penyu hijau, tidak membuat aktivitas perdagangan tersebut berhenti. Pelan tapi pasti pengangkutan penyu hijau ke Bali masih terus berlangsung. Hal tersebut dapat diketahui dari setiap tahunnya masih banyak pelaku perdagangan penyu hijau ditangkap dan disidik oleh Dit Pol Air Polda Bali. Implementasi tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau berkaitan langsung dengan budaya hukum masyarakat yang kurang memahami terkait larangan penggunaan penyu hijau berdasarkan ketentuan UndangUndang KSDAHE serta masih banyaknya oknum masyarakat Bali khususnya Bali Selatan, dan Kabupaten Badung yang gemar mengkonsumsi masakan yang berbahan dasar penyu hijau. Hal tersebut dapat diketahui dengan masih ada pedagang sate maupun lawar penyu yang masih beroperasi sampai saat ini. Pedagang sate maupun lawar penyu memperoleh penyu hijau dari oknum-oknum masyarakat yang memperdagangkan penyu yang didatangkan dari luar Bali dengan menggunakan kapal pengangkut. Maraknya perdagangan penyu hijau yang masih berlangsung tidak terlepas dari nilai ekonomis penyu hijau yang cukup tinggi. Sehingga meskipun penegakan hukum terus dilakukan oleh Dit Pol Air dengan menindak pelaku perdagangan penyu hijau, namun apabila tidak ada kesadaran maupun kepatuhan dari oknum pedagang penyu hijau maupun pola pikir masyarakat yang awalnya peminat masakan berbahan dasar

penyu hijau untuk menghentikan aktivitasnya tersebut, tujuan dan implementasi dari Undang-undang KSDAHE tidak dapat berjalan dengan baik. Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang KSDAHE berakibat dapat menimbulkan kepatuhan masyaraakat terhadap ketentuan Undang-undang KSDAHE itu sendiri. kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1. Pengetahuan hukum; bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dan timbullah asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-undang tersebut. 2. Pemahaman hukum; apabila pengetahuan huklum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud. 3. Penaatan hukum; seseorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut a. Takut karena sanksi negative, apabila hukum dilanggar b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut e. Kepentingannya terjamin 4. Pengharapan terhadap hukum; suatu norma akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya ia benar-benar dpaat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.160 Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masayarakat di atas, faktor pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Denpasar dan Kabupaten Badung terkait perdagangan dan kebiasaan mengkonsumsi penyu hijau. Sehingga untuk mengantisipai faktor pemahaman tersebut, Dit Pol Air Polda Bali

160

Zainuddin Ali, Op. Cit., hal 66-68

melakukan upaya-upaya preventif untuk menambah pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukumnya. Upaya yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali guna memberi pemahanan terhadap Undang-undang KSDAHE kepada nelayan-nelayan tradisional mengenai pemanfaatan penyu hijau di Bali adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum. Sebagaimana hasil wawancara terhadap Kompol I Putu Suaradinata, selaku Kasi Bimasair, Dit Pol Air Polda Bali : Penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok nelayan khususnya di wilayah Denpasar Selatan dan Kabupaten Badung sudah sering dilakukan oleh Dit Pol Air Polda Bali. Penyuluhan tersebut terkait dengan pemberian pemahaman terhadap masyarakat pesisir terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang salah satunya masalah Undang-undang KSDAHE. Disamping memberikan penyuluhan dan pembinaan masyarakat pesisir, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memperoleh informasi terkait kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah hukum Dit Pol Air Polda Bali. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat pesisir dilaksanakan secara berkesinambungan dan merupakan tugas pokok fungsi Bimas Air Dit Pol Air Polda Bali. Penyuluhan hukum dalam hal ini Undang-undang KSDAHE, merupakan tahapan selanjutnya dari penerapan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah yang dihadapi pada suatu saat.161 Apabila kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka secara tidak langsung terjadi perubahan sosial yang mengarah kepada menurunnya tingkat tindak pidana terhadap perdagangan penyu hijau serta berkurangnya minat masyarakat terhadap makanan yang berbahan dasar penyu hijau.

161

Zainuddin Ali, Op. Cit., hal 69

BAB V PENUTUP 5.1.

Kesimpulan 1. Bahwa implementasi tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air terkait perlindungan terhadap penyu hijau belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat dari penegak hukum terkait jumlah personil yang terbatas serta faktor sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan minimnya jumlah kapal patroli akibat dibentuknya Satuan Kepolisian Perairan Polres dan Polresta menjadi penghambat Dit Pol Air dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perdagangan penyu hijau di perairan. Adanya faktor penghambat eksternal berupa cuaca dan kondisi perairan, juga menjadi penghambat kinerja Dit Pol Air, sehingga penegakan hukum di perairan tidak berjalan secara maksimal. 2. Bahwa adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air diantaranya adalah faktor Undang-undang dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan penggunaan penyu hijau berdasarkan Undang-undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5.2.

Saran 1.

Agar Dit Pol Air dalam menunjang tugas dan wewenangnya terhadap perlindungan penyu hijau dan penegakan hukum di wilayah perairan, perlu adanya penambahan jumlah personil dan memperbanyak kapal patrol polisi. Koordinasi penyidik Dit Pol Air dengan penyidik dari instansi samping harus berjalan harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta membangun kerjasama yang baik antar sub sistem peradilan pidana (kejaksaan, kehakiman, Lembaga Pemasyarakat dan Advokat) sehingga terbangun suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system).

2.

Agar pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan Penyu Hijau dapat berjalan dengan baik, hendaknya penyidik dapat menginventarisasi faktor-faktor pendukung tugas dan wewenangnya serta

mencari

solusi

pemecahan

masalah

terhadap

faktor-faktor

penghambatnya. Perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum terhadap pemanfaatan penyu hijau sebagai sarana upacara adat di Bali (Perda), serta perlu ditingkatkannya peran Dit Pol Air dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA I.

BUKU

Adji, Indriyanto Seno, 2009, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. Ali, Achmad, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Cetakan Keempat,Kencana Prenada Media Group, Jakarta Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2002, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Ali, Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung. Arifin, Firmansyah, dkk., 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta. Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung --------------------------, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan ke1,Prada Media Grup, Jakarta. Budiono, Abdul Rachman, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang. Bruggink, J.J.HAL., ahli bahasa Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Chazawi, Adami, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cole, George F., 1976, Criminal justice, Law and Politics, Second Edition, Duxbury Press, California

Compiler, Martin H., 1995, Oxford Learner’s Pocket Dictionary New Edition, Oxford University Press, Oxford. Direktorat Kepolisian Perairan polda Bali, 2012, Rancangan Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali Tahun Anggaran 2013. Erwin, Muhamad, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama,Bandung.

Kebijaksanaan

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali 5-1-2009. Friedman, Lawrence M., 1975, The Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York. Gadjong, Agussalim Andi, 2007, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum),: Ghalia Indonesia, Bogor. Hadjon, Phillipus M., 2008, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Introduction to the administrative law, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Harahap , M. Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pennyidikan Dan Penuntutan, Edisi Ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta. Hatta, Mohammad, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Liberty Yogyakarta. Indrati, Maria Farida S, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius. Yogyakarta. Kartanegara, Satochid, 1985, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta. Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2002, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta. Khozim, M., 2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (terjemahan buku Lawrence M. Friedman “The Legal System; A Social Science Perspective”), Nusa Media, Bandung. Machmud, Syahrul, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Makaroa, Mohammad Taufik, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta. Manik, Karden Eddy Sontang, 2009, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan ke-3, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta. Marpaung, Ledeng, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. --------------, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,Sinar Grafika, Jakarta. Marwan M. dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya. Mabes Polri Bareskrim, 2006, Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, Jakarta. Masduki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2012, Teori Hukum, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontenporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Mulyadi, Lilik, 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan, Mandar Maju, Malang. Packer, Herbert L., 1968, The Limit of Criminal Sanction, California, Stanford University Press, Stanford California. Poerwadarminta, W.J.S, 1954, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung. Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2010, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis dan Disertasi, Denpasar Bali. Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Cetakan Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ridwan H.R., 2008, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. ------------, 2010, Teori Hukum, Cetakan III, Genta Publishing, Yogyakarta. Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rukmini, Mien, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung Sadjijono, 2008, Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya Saleh, Chairul, dkk, 2005, Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar, WWF for living planet. Jakarta. Salim, H, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sasangka, Hari, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori, Mandar Maju, Bandung Selayang Pandang Dit Pol Air Polda Bali, 2012, Denpasar. Sholehuddin M., 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double System dan Implementasinya), Rajagrafindo Persada, Jakarta. Siahaan, N.H.T., 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta. Seidman, Robert B., 1978, The State, Law, and Development, ST. Martin’s Press, New York. Silalahi, M. Daud, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung. Soekanto, Soerjono, 2005, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. -------------,1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

-------------,1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sunaryo, Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang Sunggono, Bambang, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suparni, Niniek, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta. Van Wijk, H.D. and Wilem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief Rech, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, Amsterdam. Wulan, G. Ambar, 2009, Polisi dan Politik, Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Zamani, Nevianty Putri, dkk, 1998, Penyu Laut Indonesia Lestarikan atau Punah Selamanya, Rhika Dewata, Singaraja Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang.

II.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

DAN

INSTRUMEN

INTERNASIONAL, SERTA PERATURAN MENGIKAT LAINNYA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Washington, D.C, 3 Maret 1973.

III.

ARTIKEL INTERNET

Himawan, Sigit (2012) Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN Wildlife Enforecement Network (ASEAN-WEN), Available at http://eprints.undip.ac.id/37853/, diakses pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, pukul 10.30 wita. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_III01/IV_III01.htm, diakses tanggal 25 Pebruari 2013, diakses pada pukul 20.01 wita. http://polsekkakap.blogspot.com/2012/12/sejarah-polisi-perairan.html. diakses pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2014. Hadi,Muhammad, 2013, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan, Lab. Ekologi dan Biosistemik Jurusan Biologi FMIPA Undip, Yogyakarta, http://eprints.undip.ac.id/1070/1/ILING-II-5-KONSERVASI.pdf (diakses tanggal 18 Juni 2014) www.wwf.or.id/tentang_wwfupaya_kami/marine/howwework/endangeredmarinespecie s/tcec.cfh. diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, pukul 19.30 wita. Setiawan, I Dewa Gede, 2012, Skripsi tentang Tindak Pidana Pengangkutan dan Perdagangan Penyu Hijau, Universitas Dwi Jendra, Denpasar IUCN. (2007). The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN the World Concervation Union. http://www.iucnredlist.org/info/programme, diakses tanggal 16 April 2013. Mulyadi, Lilik, 2002, Penerapan sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penangkap Penyu Hijau (Chelonia Mydas) (Kasus di Kabupaten Badung Provinsi Bali), (Tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Pro

Fauna,

2008,

Perdagangan

Penyu

Di

Bali,

Available

at

http://www.profauna.org/content/id/perdagangan_penyu_di_bali.html,diakses tanggal 3 Maret 2013, pukul 13.00 wita. Rafi

Sinulingga, 2011, Teori-teori Pemidanaan, Available at http://rafithegunners.blogspot.com/2011/01/teori-teori-pemidanaan.html, diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2013, pukul 22.30 wita.

Rini Mirza, 2012, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi, Available at http://repository.usu.ac.id/, diakses pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, pukul 11.30 wita. Sri Wahyuni, Indar, dkk, 1994, Studi TenTang Penyu Dan Pemanfaatannya di Bali, Jurnal Penelitian Perikanan Laut, No. 82 Tahun 1994. Available at www.pustaka.litbang.deptan.go.id, diakses pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 Status

Hukum,

2012,

Perlindungan

Hukum,

Available

at

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses pada hari minggu, tanggal 16 Mei 2013, jam 21.00 wita Suara

Komunitas,

2012,

Mengapa

Penyu

Dilindungi,

Available

at

http://suarakomunitas.net/baca/21806/mengapa-penyu-di-lindungi/, diakses pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, pukul 01.00 wita. Wikipedia, 2013, Konservasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi (diakses tanggal 18 Juni 2014)

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

1. Nama

: I Ketut Rai Suandi

Pangkat

: Komisaris Polisi

Jabatan

: Kasi Tindak Subdit Gakkum

2. Nama

: I Putu Suaradinata

Pangkat

: Komisaris Polisi

Jabatan

: Kasi Bimas Air Satrolda

3. Nama

: I Wayan Mongol

Pangkat

: Aiptu

Jabatan

: Panit I Tindak

4. Nama

: I Nyoman Nuada, SH

Pangkat

: Aiptu

Jabatan

: Panit II Tindak

5. Nama

: Herwanto

Pangkat

: Brigadir

Jabatan

: Komandan Kapal Polisi XI-1001

6. Nama

: I Kadek Suyasa, SH

Pangkat

: Bripka

Jabatan

: Anggota Si Lidik Subdit Gakkum

7. Nama Jabatan

: I Wayan Geriya : Manager TCEC