WEWENANG KEPOLISIAN MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
I WAYAN JUWAHYUDHI NIM : 1090561015 HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
WEWENANG KEPOLISIAN MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Oleh : I Wayan Juwahyudhi, SH ABSTRACT One of the police authorities is a discretionary action, where the action can also be done at the time of the investigation in dealing the juvenile offenders to protect children’s right to get justice and maximum legal protection. In the Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System stipulate about the investigator authority to carry out action of diversion, but this only applies to children under sentence of less than 7 years in prison and does not apply in children who are subject to punishments of more than 7 years in prison. This is contrary to the 1945 Constitution and the Law Number 23 of 2002 which emphasizes the protection of children before the law an the efforts to avoid imprisonment of the juvenile offenders. The thesis describes the police authority and the legal mechanisms and policies by the investigator in protecting the right on the juvenile offenders that puts the principles of legal protection. In order to avoid negative effects on children, therefore the police discretion is needed to avoid restrictions on freedom of the children’s right. The method used is a normative legal research method, where the normative or library legal research method is done by examining existing library materials. The writer suggested to the government to be more serious in dealing with the problems of children, especially for the juvenile offenders so that the welfare and right of children are protected and to avoid restrictions on freedom and minimize for juvenile offenders. Keyword
: Police Authority, Police Discretion, Legal Protection for Juvenile Offenders. masyarakat
I. PENDAHULUAN Banyak kejadian yang menarik
sebagai
pembangunan
ikut
akibat
menjadi
faktor
perhatian masyarakat pada saat ini,
pendorong timbulnya kejahatan dan
dimana
meningkatnya
anak yang berkonflik dengan hukum.
perbuatan-perbuatan pidana, dengan
Menurut Marisa, staf pengajar pada
perkembangan dan perubahan struktur
Fakultas
semakin
Psikologi
Universitas
Padjajaran, ada dua perilaku kenakalan
yang baik malah seringkali membuat
pada anak atau remaja. Pertama,
anak
kenakalan anak yang masih normal.
melakukan kejahataan.2
semakin
Kenakalan ini terlihat sebagai tindakan
Solusi
professional
yang
tepat
yang konyol, bahkan bisa jadi bahan
menangani
perkara
tertawaan serta hiburan bagi yang
melakukan
pendekatan
melihat.
justice,
Kedua,
kenakalan
yang
dimana
dalam
dalam
anak
dengan
restorative
penyidik
dapat
negative, ketika perilaku nakalnya
melakukan dengan jalan diskresi. Hal
sudah
tersebut
mulai
mengganggu
atau
merugikan lingkungan sosialnya.
merupakan
penyelesaian
1
perkara di
luar system
peradilan
Seorang anak sesuai sifatnya
pidana. Pada dasarnya suatu penegakan
masih memiliki daya nalar yang belum
hukum akan berhasil dan berjalan
cukup baik untuk membedakan hal-hal
maksimal jika tidak terlepas dari tiga
baik dan buruk. Tindak pidana yang
pilar yang saling mempengaruhi, yakni
dilakukan oleh anak pada umumnya
memenuhi
adalah
substansi
merupakan
proses
meniru
ataupun terpengaruh bujuk rayu dari
yang
menempatkan
pada
kultur
Ada beberapa jenis kejahatan berat yang terkaddang diolakukan oleh anak di bawah umur, diantaranya
membawa
pembunuhan, perkosaan, penganiayaan
konsekuensi yang cukup besar dalam
berat yang mengakibatkan meninggal
hal tumbuh kembang anak. Poses
dunia, hingga peredaran narkoba yang
penghukuman yang diberikan terhadap
dapat menjerat anak dengan hukuman
anak melalui pidana formal dengan
hingga lebih dari 7 tahun penjara.
memenjarakan anak ternyata tidak
Dalam Undang-Undang No.11 Tahun
tentunya
dalam
dan
status
narapidana
anak
akhirnya
(substance),
(structure),
hukum (legal culture).3
orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal
struktur
berhasil membuat jera dan pribadi
1
Jalu, Bukan Kejahatan Anak, Tapi Kenakalan, Available from : URL : http:/www.pikiranrakyat.com/cetak/0204/hikmah/lainnya05.htm
2
M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1 3
Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia, PT. Ghalian Indonesia, Jakarta, hal.8
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
dimana pertama penegakan hukum
Anak, tindakan diversi hanya diberikan
sesuai dengan undang-undang yang
kepada anak yang terrancam hukuman
mempunyai
di bawah 7 tahun penjara, hal tersebut
menegakkan hukum sesuai dengan UU
tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf
No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
a yang menyebutkan bahwa diversi
Sedangkan
dapat dilaksanakan pada anak yang
mengedepankan
mendapat
penilaian personal anggota polri untuk
anacaaman
hukuman
upaya
paksa
kedua
untuk
tindakan
yang
keyakinan
dan
dibawah 7 tahun. Diversi adalah
memberikan
sebuah tindakan atau perlakuan untuk
kepada
mengalihkan
menempatkan
dikenal dengan tindakan Diskresi yang
pelaku tindak pidana anak keluar dari
diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 dan
atau
4
perlindungan
masyarakat.
Hal
hukum tersebut
sistem peradilan pidana. Sedangkan
UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri
yang terancam hukuman diatas 7 tahun
yang memberikan kebebasan yang
tetap diproses pidana. Hal tersebut
bertanggung jawab untuk mengambil
membuat
tindakan berdasarkan penialian sendiri.
perlindungan
hukum
terhadap anak masih belum maksimal. Polisi sebagai penegak hukum
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j menyebutkan
yang mempunyai wewenang menyidik,
bahwa
mempunyai
mempunyai
tanggung
jawab
yang
Penyidik
Kepolisian
kewenangan
yang dapat
menjalankan
mengadakan tindakan lain menurut
tugasnya sehingga antara tugas dan
hukum yang bertanggung jawab, hal
wewenang dapat bersinergi.
Sesuai
ini juga diperkuat dalam Undang
dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang
Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 16
Polri. Dalam pelaksanaan di lapangan
Ayat (1) huruf l. Dalam hal ini
penegakan hukum yang dilakukan oleh
difokuskan
polri senantiasa terdapat 2 pilihan
kepentingan anak
sangat
besar
untuk
untuk
melindungi
yang berkonflik
dengan hukum. 4
http:// doktormarlina.htm Marlina,Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses hari Sabtu 01 Juni 2013, 18.00 wib.
Dasar
pemikiran
dari
penyusunan tulisan ini adalah UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat
(1)
huruf
j
menyebutkan
bahwa
Bertolak
dari
Penyidik Kepolisian yang mempunyai
tersebut
kewenangan
perlindungan hukum dalam diskresi
dapat
mengadakan
diperlukan
pemaparan adanya
ide
tindakan lain menurut hukum yang
kepolisian terutama
bertanggung
untuk melingdungi hak-hak anak yang
jawab,
hal
ini
juga
dengan
oleh penyidik
diperkuat dalam Undang Undang No.2
berkonflik
hukum
demi
Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf l
mendapatkan suatu perlindungan dan
dan Undang-Undang No.11 Tahun
keadilan dalam hukum. Hal inilah yang
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
menarik penulis untuuk merumuskan
Anak Pasal 7 Ayat (2) huruf a yang
permasalahan yaitu:
menyebutkan bahwa diversi dapat
1) Bagaimana pengaturan diskresi
dilaksanakan pada anak yang mendapat
kepolisian terhadap penanganan
ancaman hukuman dibawah 7 tahun,
anak yang berkonflik dengan
tanpa memberikan aturan terhadap
hukum?
ancaman hukuman terhadap anak yang lebih dari 7 tahun dimana anak yang
2) Bagaimanakah
pelaksanaan diskresi kepolisian
terancam hukuman diatas 7 tahun pun tentunya
juga
terhadap penanganan anak yang
memerlukan
berkonflik dengan hukum?
perlindungan hukum, dimana spririt undang-undang
yang
mekanisme
Tujuan umum dari penulisan ini
seharusnya
menghindarkan anak dari pemidanaan.
adalah untuk
Dalam hal ini tidak adanya norma yang
ilmu hukum terkait dengan paradigm
mengatur tentang perlindungan hukum
science as a process (ilmu sebagai
terhadaap
terancam
proses). Terutama dalam bidang proses
hukuman diatas 7 tahun membuat
penyidikan terkait upaya perlindungan
kabur makna dari semangat undang-
hukum
dalam
undang terutama UUD 1945 dipertegas
dalam
penanganan
dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang
berkonflik dengan hukum. Tujuan
Perlindungan
khusus dari penelitian ini adalah
anak
mengedepankan
yang
Anak asas
hukum terhadap anak.
yang
perlindungan
analisis
untuk pengembangan
diskresi
terhadap
perlindungan
Kepolisian
anak
pengaturan
hukum
yang
yang
serta dapat
dilakukan dalam diskresi kepolisian
power; a right to command or to act;
terhadap anak yang berkonflik dengan
the right and power of public officers
hukum.
to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public
II. METODE PENELITIAN
duties.6 Kewenangan atau wewenang Penulisan memakai metode jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atas pasalpasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas
hukum,
sinkronisasi
vertical
mengetahui /
horizontal,
mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui
perbandingan
antara
system-sistem hukum. 5
adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan
pejabat
publik
untuk
mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan
kewajiban
publik.
“Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda,
Phillipus
M.
Hadjon
memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
“bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid”
1. Pengaturan Diskresi Kepolisian
digunakan dalam konsep hukum privat
Terhadap
Penanganan
Anak
Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam
melakukan
tindakan
dan
hukum
publik,
sedangkan
“wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.7
diskresi kepolisian tidak terlepas dari
Secara teoritik wewenang yang
adanya wewenang yang melekat pada
bersumber dari peraturan perundang-
institusi polri yang diberikan oleh
undangan tersebut diperoleh dari tiga
undang-undang. Istilah wewenang atau
cara, yaitu atribusi, delegasi, dan
kewenangan
dengan
mandate. Menurut H.D. Van Wijk /
“authority” dalam bahasa Inggris dan
Willem Konijnennbelt yang dikutip
“bevoegdheid” dalam bahasa Belanda.
Ridwan,
Authority
tersebut pada intinya, sebagai berikut:
disejajarkan
dalam
Black
S
Law
Dictionary diartikan sebagai Legal 5
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13
H.R.
definisi
wewenang
6
Henry Campbell Black, Black’S Law Dictionary, West Publishing, 1990, p. 133. 7
Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, h. 1
a. atribusi merupakan pemberian
Konvensi hak anak pasal 37
wewenang oleh undang-undang
menegaskan beberapa hal, intinya
b. delegasi merupakan pemberian
penghapusan
terhadap
segala
wewenang dari organ sederajat
penyiksaan atau perlakuan atau
kepada organ lainnya.
penghukuman lain yang kejam,
c. Mandat merupakan wewenang
tidak manusiawi atau merendahkan
yang diberikan oleh organ yang
martabat,
mengizinkan
kemerdekaannya secara tidak sah
kewenangannya
dirampas
dijalankan oleh organ lainnya
atau
atas namanya.8
perlakuan secara manusiawi dan
Wewenang kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi diperoleh secara atributif karena polisi dapat melakukan tindakan diskresi diberikan oleh
undang-undang
menurut
penilaiannya sendiri untuk mengambil tindakan lain yang bertanggungjawab
Ada beberapa peraturan yang terkait dalam penanganan anak yang dengan
seluruhnya
hukum
menekankan
dihormati
dan
martabat
kemanusiaannya,
dan
memperhatikan
dengan kebutuhan-
kebutuhan manusia seusianya. Juga mengatur tentang bantuan hukum yang
layak
bagi
anak
yang
berkonflik dengan hukum. b. The United Nation Standard
dalam menangani suatu perkara.
berkonflik
sewenang-wenang
yang
Minimum
Rules
Administration
For
Of
The
Juvinile
Justice (The Beijing Rules) Peraturan
adanya
ini
menegaskan
perlindungan terhadap anak di depan
beberapa hal, yang pada intinya
hukum.
perlindungan hukum terhadap anak
Adapun
peraturan
yang
dimaksus adalah : a. Konvensi hak anak
8
Ridwan, H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hal.75
pada
saat
penanganan,
penangkapan, pendidikan
bagi
penegak hukum, penahanan serta 9
peradilan khusus bagi anak. c. Undang
–
Undang
Anak. Pada Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa
Dasar
perlindungan
anak
merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
Tahun 1945 Secara umum perlindungan dan hak-hak anak dijamain oleh UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat 2 yang yang intinya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. d. Undang-Undang Nomor
hak-haknya
agar
dapat
hidup,
tumbuh,
berkembang,
dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat
dan
kemanusiaan,
serta
martabat mendapat
perlindungan dari kekerasan dan 39
diskriminasi. Pada Pasal 2 dikatakan
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
bahwa
Manusia
perlindungan
penyelenggaraan anak
berasaskan
yang
Pancasila dan berlandaskan UUD
mengatur tentang hak- hak anak
1945 serta prinsip-prinsip dasar
adalah pasal 52, dan yang berkaitan
Konvensi Hak-Hak Anak
dengan
perlakuan
f. Undang-Undang No.11 Tahun
terhadapanak-anak yang berhadapan
2012 tentang Sistem Peradilan
dengan hukum diatur dalam pasal
Pidana Anak.
Pasal-pasal khusus
jaminan
66. Ketentuan ini secara khusus mengatur tentang hak asai anak. e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Dalam undang – undang ini ada beberapa substansi yang cukup krusial, diantaranya ; 1.
Anak Perlindungan
Usia pertanggungjawaban anak (12-18 tahun), serta
dan
hak-hak
batasan usia anak yang bisa
yang bermasalah dengan hukum
dikenakan penahanan (14-18
juga dikemukakan dalam UU No.
tahun). (pasal 1 butir 3)
23 tahun 2002 tentang Perlindungan 9
Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules)
2.
Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana
3.
ke proses di luar peradilan
diversi, namun itu hanya berbatas
pidana. (Pasal 1 butir 7)
pada tindak pidana yang ancaman
Syarat, tata cara, dan jangka
hukumannya di bawah 7 tahun.
waktu penangkapan dan
Bagaimana dengan ancaman diatas
penahanan, diatur dalam
7 tahun?
BAB III pasal 30 – 40 4.
Menurut Satjipto Rahardjo : “Memelihara
Jenis pemidanaan, dan
Pada pembahasan
peraturan
yang
peraturan-
terkait
dengan
perlindungan anak dapat dijadikan dasar acuan oleh polisi
untuk
mengadakan tindakan lain / diskresi dalam
penanganan
anak
yang
berkonflik dengan hukum terutama yang terancam hukuman diatas 7 tahun
penjara.
Dalam
Undang-
Undang No.11 Tahun 2012 dimana penyidik
diwajibkan
mencegah
tersebut membutuhkan kreativitas.
tindakan pemidanaan Dari
dan
melakukan
tindakan diversi terhadap anak yang
gilirannya
membutuhkan
kreativitas
kelonggaran
itu dan
kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas polisi tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk
bisa melaksanakan tugas
tersebut.10 Berdasarkan pandangan diatas maka tindakan polisi yang memaafkan
atau
dalam
istilah
ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu.
berkonflik dengan hukum, namun dengan batasan umur serta ancaman hukuman
maksimal
7
tahun.
2. Mekanisme Penyidikan Kepolisian Terhadap Penanganan
Sedangkan yang diatas 7 tahun
Anak Yang Berkonflik Dengan
diperlakukan pidana biasa. Dalam
Hukum
undang-undang
sudah
Penyidikan itu sendiri, berarti
dibuatkan aturan mengenai aturan
serangkaian tindakan penyidik, dalam
hukum
hal dan menurut cara yang diatur
kewenangan
tersebut
yang penyidik
memberikan kepolisian
untuk mengambil suatu tindakan
10
Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, 1993, Polisi : Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.28
dalam
untuk
dalam Undang-Undang Nomor 11
mencari dan mengumpulkan bukti
Tahun 2012 tentang SPPA harus
yang dengan bukti itu membuat terang
dipandang
tentang tindak pidana yang terjadi dan
status dan fungsi seorang penyidik
tersangkanya11,
menurut KUHAP. Penyidikan terhadap
sedangkan ”bukti”, dalam ketentuan
anak yang berhadapan dengan hukum
tersebut di atas adalah meliputi alat
dilakukan oleh penyidik anak yang
bukti yang sah dan benda sitaan/barang
ditetapkan
bukti.
Keputusan Kepala Kepolisian RI atau
guna
Undang-Undang
menemukan
Di
ini
Indonesia,
masalah
sebagaimana
layaknya
berdasarkan
kewenangan dan ketentuan mengenai
pejabat yang ditunjuknya.
Penyidikan diatur di dalam UU No.8
Penyidikan
Surat
terhadap
anak
Tahun 1981 tentang KUHAP yang
tersebut
menjadi dasar hukum pidana formil di
kekeluargaan
Indonesia. Ketentuan mengenai aparat
dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun
yang berwenang untuk melakukan
2012 Tentang SPPA yang pada intinya
penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP,
juga
diatur
di
haruslah
dalam
sebagaimana
suasana diatur
menyebutkan bahwa dalam menangani
dalam
perkara anak, pejabat yang berwenang
Peraturan Perundang-undangan lain di
wajib memperhatikan kepentingan bagi
luar KUHAP.
anak dalam suasana kekeluargaan.
Tindakan yang dapat dilakukan penyidik
adalah
Penyidikpun
wajib
memeriksa
penangkapan,
tersangka dalam suasana kekeluargaan
penahanan, mengadakan pemeriksaan
sesuai dengan Pasal 18 UU No. 11
ditempat
melakukan
Tahun 2012. Kentuan ini menghendaki
penggeledahan, pemeriksaan tersangka
bahwa pemeriksaan dilakukan dengan
dan interogasi, membuat Berita Acara
pendekatan secara efektif dan simpatik.
Pemeriksaan
(BAP),
penyitaan,
Pada waktu pemeriksaan tersangka,
penyimpanan
perkara,
melimpahan
kejadian,
perkara. Penyidikan yang diterapkan
penyidik
tidak
memakai
pakaian
seragam. Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum
11
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.5, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hal.118
pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana
kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum
tepat, dan biaya ringan, sekaligus
yang dapat dikenakan kepadanya.
untuk tegaknya kepastian hukum.
Pasal 27 ayat 1 dan 65 ayat 1
2. Agar terhindar dari kemungkinan
UU No. 11 tahun 2012, menentukan
tuntutan ganti kerugian, jika
bahwa dalam melakukan penyidikan
perkara tidak cukup bukti.
anak
nakal,
penyidik
dibantu
Jika
berkas
perkara
dirasa
pembimbing kemasyarakatan dengan
kurang lengkap oleh penuntut umum,
membuat
penyidik wajib melengkapi disertai
laporan
kemasyarakatan.
penelitian
Proses
penyidikan
petunjuk
untuk
melengkapi
lanjut
anak nakal juga wajib dirahasiakan
penyidik wajib melakukan penyidikan
sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UU No.
tambahan dan dalam tempo 14 hari
11 Tahun 2012. Terhadap anak yang
setelah pengembalian berkas perkara
belum berumur 12 tahun juga dapat
dari penuntut umum, penyidik sudah
dilakukan
dapat
menyiapkan pemeriksaan penyidikan
yang
tambahan.
penyidikan
diketahui
bahwa
agar anak
bersangkutan melakukan tindak pidana Penyidikan
seorang diri atau ada orang lain yang terlibat. Bertolak dari hal tersebut maka
pada
waktu
pemeriksaan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak berseragam pendekatan Penyidikan
dinas
dan
melakukan
secara merupakan
simpatik. kompensasi
penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat 2 KUHAP). Alasan pemberian
wewenang
penghentian
penyidikan pada intinya ada dua yaitu ;
dan
lengkap,
dianggap
apabila
selesai
telah
ada
pemberitahuan dari penuntut umum yang
menyatakan
bahwa
berkas
perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apaapa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung
sejak
tenggang
waktu
tersebut, dengan sendirinya menurut hokum penyerahan berkas perkara
1. Untuk
menegakan
prinsip
penegakan hukum yang cepat,
sudah sah dan sempurna, beralih kepada
penuntut
umum
tanpa
memerlukan
proses
lagi.
Terjadi
Wewenang
yang
kepolisian
dalam
penyerahan tanggung jawab hukum
dimiliki
atas seluruh perkara yang bersangkutan
mengambil tindakan lain adalah salah
dari penyidik kepada penuntut umum.
satu
Peralihan tanggung jawab yuridis atas
beberapa
berkas perkara, tanggung jawab hukum
penyidikan yang dapat dijadikan acuan
atas tersangka dan tanggung jawab
adalah adalah :
hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita. Dari uraian tersebut sangat jelas terlihat penyidikan polisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
masih
berpatokan
perundang-undangan,
pada
terutama
terhadap anak yang terancam hukuman lebih dari 7 tahun, dimana akan diproses sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya pelaksanaan diversi, karena dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 diversi hanya diatur terhadap anak yang terancam hukuman dibawah 7 tahun penjara. Di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditegaskan
bahwa
Polri
dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
demi
kepentingan
umum.
oleh
diskresi
solusi
yang alasan
tepat,
adapaun
penghentian
1. Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana; 2. Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. 3. Adanya pengakuan dari pelaku; 4. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 5. Tindak pidana yang dilakukan atas dasar tekanan dari orang lain/dewasa; 6. Dalam tindak pidana berat adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah; 7. Tidak adanya korban dalam tindak pidana yang dilakukan. IV. SIMPULAN DAN SARAN
Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternative berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi tersebut.
1. Simpulan 1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.11
Tahun
2012
Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
peradilan
yang mengatur mengenai upaya
citakan dalam penyusunan untuk
diversi masih adanya kelemahan
mencapai tujuannya.
terutama
dalam
anak
yang
dicita-
memberikan
2. Hendaknya dalam penanganan
perlindungan terhadap anak yang
perkara anak yang berkonflik
terancam hukuman diatas 7 tahun
dengan hukum dilakukan dengan
penjara sehingga menimbulkan
lebih cermat oleh pihak penyidik
kekosongan norma dimana dalam
kepolisian
UUD 1945 pada Pasal 28 B ayat
kepada
undang-undang
agar
2, yang dipertegas dengan UU
tercipta
keadilan
dan
No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan
Perlindungan Anak dan Undang-
mengedepankan
Undang No.39 Tahun 1999 Pasal
tidak
17
mengupayakan tindakan diskresi
sangat
menekankan
pentingnya perlindungan hukum
berpedoman
hukum asas
serta praduga
bersalah
secara
terhadap anak.
dengan
maksimal
dalam
melakukan penyidikan terutama
2. Wewenang diskresi yang dimiliki kepolisian
yang
sangat
penanganan
diperlukan
dalam penanganan anak yang
anak
yang
berkonflik dengan hukum. DAFTAR PUSTAKA
berkonflik dengan hukum agar terciptanya keadilan hukum dan perlindungan
terhhadap
anak
yang berkonflik dengan hukum.
Buku Ali, Achmad, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia, PT. Ghalian Indonesia, Jakarta
2. Saran 1. Perlu
Black, Henry Campbell, Black’S Law adanya
penyempurnaan
undang-uandang
mengenai
Dictionary, West Publishing, 1990
ssstem peradilan pidana anak untuk memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap anak agar
sesuai
dengan
prinsip
Hamzah, Andi, 2006, Pengantar Hukum Acara Pidana
Indonesia, Cet.5, Sinar Grafika, 2006, Jakarta
Kenakalan, Available from :
Joni, M. dan Tanamas, Zulchaina Z., 1995,
Aspek
Perlindungan
Jalu, Bukan Kejahatan Anak, Tapi
URL : http:/www.pikiran-
Hukum
rakyat.com/cetak/0204/hikmah/
dalam
lainnya05.htm diakses pada 01
Anak
Perspektif Konvensi Hak Anak,
Juni 2013
Bandung, Citra Aditya Bakti,
http:// doktormarlina.htm
1999
Marlina,Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku
Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules) Rahardjo, Satjipto dan Tabah, Anton, 1993, Polisi : Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ridwan, H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta Jurnal Hadjon, Phillipus M., 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des Situs Internet
Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses hari Sabtu 01 Juni 2013, 18.00 wib.
BIODATA PENULIS Nama
: I Wayan Juwahyudhi,SH
Alamat Rumah
:
Tempat Bekerja
: Kepolisian Resor Kota Denpasar - Bali
No.HP
:
Email
:
