IMPLEMENTASI PROGRAM PERSAUDARAAN MADANI DI KOTA KENDARI, STUDI KASUS ASPEK LAPANGAN KERJA The Implementation of Civil Society Brotherhood program in Kendari Cityy; A Case Study in Work Field Aspect Amran Alimuddin, Sulaiman Asang dan Badu Ahmad ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program persaudaraan madani di Kota Kendari menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program Persaudaraan Madaniyang berkaitan dengan aspek Lapangan kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari Propinsi Sulawesi tenggara.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara, dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program persaudaraan madani yang berkaitan dengan aspek lapangan kerja dilakukan melalui tahap sosialisasi, pendataan penduduk mampu dan tidak mampu, penjualan profil dan penandatanaganan akta persaudaraan, dan tahap pemantauan dan pengawasan. Pelaksanaan tahap-tahap tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi, dan partisipasi masyarakat.Faktor yang memberikan dampak terbesar pada pelaksanaan program adalah Partisipasi masyarakat dan sumber daya dimana faktor pasrtisipasi masyarakat ditandai dengan rendahnya keterlibatan masyarakat Kota Kendari dalam menyukseskan program Persaudaraan madani, dan faktor sumber daya yang ditandai dengan minimnya sarana pendukung dalam pelaksanaan program persaudaraan Madani yang berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan disetiap tahapan implementasi program persaudaraan madani dalam aspek lapangan kerja. Kata Kunci : Implementasi, persaudaraan madani, aspek lapangan kerja.
ABSTRACT The aim of research are to find out the implementation process of civil society brotherhood in Kendari City in the aspect of work place and to analyze the factors affecting the the implementation process of civil society brotherhood program in Kendari City in the aspect of work place. The research was a qualitative study conducted in Kendari City of South East Sulawesi Profince. The methods of obtaining the data were interview, documentation and observation. The data were analyzed by using descriptive narratuve analysis. The results reveal that the implementation process of civil society brotherhood program in Kendari City in the aspect of work place consists of several steps. They are socialization, census for wealthy and poor people, profile selling and the signing of memorandumof understanding (MOU), and monitoring and controlling steps. These levels are influenced by communication, resources, governmental structure, disposition, and community involvement. Meanwhile, community involvment and resources are the most prominent factors affecting the implementation of the program. The former is indicated by the low involvment of community of Kendari City and the latter is indicated by the limited supporting facilities in the implementation of the program. These
1
factors affech each steps in the implementation of civil society brotherhood program in the aspect of work place Key Words : Implementation, Civil Society Brotherhood, Working Field Aspect
PENDAHULUAN
bertujuan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku dalam mengembangkan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Tingginya jumlah angka kemiskinan di Kota Kendari mendorong pemerintah melahirkan kebijakan unggulan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yaitu Persaudaraan Madani (Pemadani). Program ini digulirkan dengan tujuan mewujudkan hubungan sosial yang harmonis antar sesama warga kota serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat miskin yang berdaya guna dan berhasil guna(http://persaudaraanmadani.blogspot.co m) Program persaudaraan madani merupakan programpemberdayaan dengan model mempersaudarakan keluarga mampu dengan keluarga yang kurang mampuuntuk diangkat derajatnya menjadi lebih baik melalui pola pemberdayaanyang di klasifikasikan kedalam empat aspek dan tertuang dalam Perwalikota Kendari No. 17 Tahun 2008 dimana aspek tersebut terdiri dari : aspek lapangan Kerja, Perumahan, Pendidikan dan mental spiritual, dan aspek Pembinaan Rumah Tangga. Dimasukkannya lapangan kerja kedalam salah satu aspek pemberdayaan program Pemadani menjadi sangat tepat dikarenakan oleh tingginya angka pengangguran di Kota Kendari yang membutuhkan lapangan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pengangguran di Kota Kendari yang terdaftar tahun 2010 berjumlah 19.378 orang terdiri 10.734 laki-laki dan 8.644 perempuan dari total jumlah penduduk Kota Kendari sebesar 289.468 jiwa. Jumlah pengangguran tersebut kebanyakan berasal dari jenjang pendidikan strata satu
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupeten/Kota di Indonesia Melalui otonomi, daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat,dan daerah diharapkan mampu melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar serta mampu menyelesaikan masalahnya di wilayahnya sendiri, utamanya kemiskinan. Kemiskinan yang menjadi masalah kronis diseluruh daerah diindonesia memicu lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang dengan jelas menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar melaksananakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial. Kondisi tersebut menggiring pemerintah untuk melahirkan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah di Inodnesia, Kota Kendari yang memiliki jumlah penduduk 289.468 jiwa (sensus penduduk 2010), ternyata juga memiliki tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi, kondisi tersebut membawa Ir. Asrun, M.Eng. Sc. dan Musadar Mappasomba, SP, MP selaku Walikota dan Wakil Walikota Kendari untuk menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu agenda utama dalam pembangunan, hal ini dapat dibuktikan dalam penjabaran RPJMDKota Kendari tahun 20082012 yang salah satu kebijakan umumnya
2
atau sarjana dengan jumlah 8.973 orang dikarenakan oleh kebanyakan mereka berkeinginan jadi pegawai dan karyawan tanpa ada inisiatif untuk membuka lapangan kerja sendiri sehingga menimbulkan penumpukan tingkat pengangguran di kota kendari. (Dinsosnakertrans Kota Kendari 2010). Berkenaan dengan aspek lapangan kerja pada Program Madani tentunya tidak memfokuskan pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak bekerja tapi tergolong mampu, melainkan pemberdayaan dalam aspek lapangan kerja bagi keluarga yang membutuhkan pekerjaan dan juga hidup dalam kemiskinan, adapun kriteria miskin bagi keluarga yang diberdayakan melalui aspek lapangan kerja pada Pemadani merujuk pada kriteria rumah tangga miskin versi BPS. Berdasarkan hasil data yang diperoleh jumlah penduduk miskin Kota Kendari berjumlah 19.438 jiwa dimana dari jumlah itu terdapat 4.122 keluarga yang sangat miskin, dan jumlah tersebut menjadi fokus dalam program pemberdayaan dalam aspek lapangan kerja pada program pemadani. Pelaksanaan program pemadani dalam aspek lapangan kerja tentunya membutuhkan perhatian yang maksimal dari berbagai fihak agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut mutlak dilakukan untuk mencegah kegagalan dalam pencapaian tujuan yang disebabkan oleh kekeliruan dari tahapan pelaksanaan program. Belajar dari pengalaman lain, banyak program pemberdayaan yang dilahirkan yang gagal. Kondisi tersebut dibuktikan oleh pengamatan yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga kajian, seperti “Indonesia Family Live survey” (IFLS) 2000 dan GDS (Governence and Decentralization Survey 2002) yang mengkaji masalah pemicu dari gagalnya program-program pemberdayaan masyarakat di Sumatra Barat yaitu: (1). Masalah sistem, atau lebih teknis lagi adalah persoalan koordinasi dan monitoring. (2). Soal pemahaman terhadap karakteristik kelompok sasaran (orang miskin). (3). Mispersepsi masyarakat tentang pemberian “bantuan” yang disebabkan minimnya sosialisasi. (4). Rendahnya komitmen pejabat birokrasi
pemerintah pada upaya penanggulangan kemiskinan Dalam usianya yang memasuki tahun ke tiga, persaudaraan madani ternyata juga menemui beberapa kendala yang terjadi di lapangan sepeti alamat keluarga miskin yang tidak jelas dan tidak adanya bentuk pengawalan dari pihak pemerintah terkait dalam hal ini BPM-PK secara langsung tentang substansi dari persaudaraan madani itu sendiri yakni pemberdayaan masyarakat miskin yang berdaya guna dan berhasil guna. RUMUSAN MASALAH Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1). Bagaimana proses ImpelementasiProgram Persaudaraan Madani di Kota Kendari dalam aspek lapangan kerja. (2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program persaudaraan madani dalam aspek lapangan kerja di Kota Kendari. LANDASAN TEORI A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri dari suatu negara maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. (Rakhmat, 2005:185) Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi diungkapkan oleh Jones (1996), dimana implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". tetapi di balik kesederhanaan rumusannya implementasi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources. Selain pandangan Jones diatas yang sederhana namun sarat makna, implementasi juga dikemukakan oleh Jenkins dalam 3
Parsons (2006) yang menyatakan bahwa studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi,bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Sedang alam pandangan Edwards (1980) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Merse dikutip oleh Anwar (2009) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1) informasi; (2) isi kebijakan; (3) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dan (4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Penegasan Merse pada faktor yang mempengaruhi implementasi menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder. B. PROGRAM PERSAUDARAAN MADANI. Persaudaraan Madani merupakan program Walikota Kendari sebagai bagian dari penjabaran yang dihasilkan dari kombinasi antara konsep bina spiritual dengan konsep bina sosial ekonomi yang tertuang dalam model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Kendari saat ini. Persaudaraan madani adalah wadah kekeluargaan antara keluarga mampu dengan keluarga yang tidak mampu, yang dilakukan atas dasar kesadaran sosial yang tinggi, yang memungkinkan keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi dapat mengangkat derajat kehidupan saudaranya yang tidak mampu melalui pola pemberdayaan yang dilakukan secara ikhlas. Secara umum program persaudaraan madani bertujuan untuk : Mewujudkan hubungan sosial yang harmonis antar sesama warga kota dan Mengembangkan pola memberdayaan masyarakat miskin yang berdaya guna dan berhasil guna (Perwalikota Kendari No. 17 Tahun 2008).
Sasaran utama yang ingin dicapai dari program persaudaraan ini yaitu: (1). Mempercepat pengentasan kemiskinan; (2). Terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama warga kota. (3). Menggugah kepedulian warga mampu dalam membantu saudaranya yang kurang mampu. C. KONSEP LAPANGAN KERA Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Berdasarkan tolak ukur yang digunakan pada Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja,dimana lapangan usaha/pekerjaan ini dibagi dalam 10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor pertanian dan 5 sektor lainnya, yaitu: (1) Sektor Pertanian, terdiri dari : Sub sektor Pertanian Tanaman Pangan, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor Perikanan, Sub Sektor Peternakan, dan Sub Sektor Pertanian Lainnya, (2) Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa, Sektor Angkutan, Sektor lainnya. Dalam mengkaji aspek lapangan kerja pada program pemadani penulis juga menyertakan konsep pendukung seperti angkatan kerja dan tenaga kerja serta konsep lain yang berhubungan dengan lapangan kerja yang bertujuan untuk memberikan kejelasan secara untuh mengenai urgensi lapangan kerja dalam konteks program pemadani yang memiliki sasaran pokok yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, diantaranya : 1. Angkatan kerja, adalah penduduk berusia kerja, yaitu antara 15 tahun hingga 65 tahun, yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. (Data Statistik Indonesia 2005) 2. Tenaga kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan pengertian istilah Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian lain mengenai tenaga kerja (manpower) dapat dilihat dari pengertian 4
tenaga kerja menurut statistik Indonesia (2005), yaitu seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. 3. Penduduk bekerja menurut status pekerjaan yang terdiri dari: (a). Berusaha atau bekerja sendiri. (b). Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap (c).Berusaha dibantu dengan buruh tetap, (d). Buruh/Karyawan/Pekerja dibayar. (e).Pekerja tidak dibayar (Data Statistik Indonesia 2005) Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan minimnya tingkat kreatifitas dan kemauan berusaha dari angkatan kerja melahirkan angka pengangguran, berdasarkan Data Statistik Indonesia pengangguran diklasifikasikan atas 2 jenis yaitu : 1. Pengangguran terbuka, bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha. 2. Setengah pengangguran, bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok : a) Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. b) Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. (Data Statistik Indonesia 2005)
mampu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pengusaha, LSM, dan pejabat pemerintah dari lingkup kecamatan dan kelurahan yang menjadi lokasi penelitian, sementara itu data sekunder diperoleh dengan melihat arsip dan dokumen yang berhubungan dengan program pemadani dalam aspek lapangan kerja. Pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara mendalam, Pengamatan/ observasi. Dan Studi Dokumentasi.Analisis Data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles &Huberman (1988). Selanjutnya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber guna menguji keabsahan datanya. HASIL PENELITIAN A. Proses Implementasi program pemadani dalam aspek lapangan kerja Tahapan Implementasi program Persaudaraan madani berdasarkan pengamatan yang dilakukan di deskripsikan sebagai berikut : 1. Sosialisasi program Pemadani dalam Aspek lapangan Kerja Tahap awal pelaksanaannya program Pemadani diawali dengan sosialisasi Peraturan Walikota Kendari No 17 Tahun 2008 melalui dua tahap yaitu tahap pertama dimana pembuat kebijakan dalam hal ini Walikota Kendari memberikan pemahaman kepada pelaksana kegiatan yang akan menjadi motor penggerak program Pemadani, dan yang kedua adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. 2. Pendataan Penduduk Mampu dan Tidak mampu dalam Aspek Lapangan Kerja Proses ke dua dari Implementasi program Pemadani adalah pendataan Penduduk mampu dan Tidak mampu. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk kota kendari yang berada dalam garis kemiskinan serta penduduk yang memiliki tingkat kehidupan yang mapan atau diklasifikasikan sebagai penduduk mampu. 3. Penjualan profil dan Penandatanganan kesepakatan persaudaraan dalam aspek lapangan Kerja
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian yang didesain dalam bentuk penelitian implementasi program dimana hasilnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Kendari dan lebih menfokuskan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Kendari dan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan.Data primer dikumpulkan dari informan yaitu Tim Mediasi, Walikota, ikatan persaudaraan dari keluarga miskin dan 5
Tahap ketiga pada proses implementasi Program Persaudaraan madani adalah penjualan profil keluarga miskin kepada keluarga mampu, dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta persaudaraan. Sebelum Ikatan persaudaraan dilakukan diawali dengan proses penyajian profil keluarga miskin yang telah disiapkan yang merupakan wujud dari proses pendataan yang dilakukan sebelumnya, dan dalam proses ini dikenal dengan penjualan profil kepada keluarga mampu. Apabila keluarga mampu tertarik untuk melakukan ikatan persaudaran maka keluarga diperkenankan untuk memilih calon saudaranya.Pemilihan yang dilakukan oleh keluarga mampu dimaksudkan agar keluarga mampu mengetahui apa yang menjadi harapan keluarga tidak mampu, dan apa yang perlu mendapat perhatian dari keluarga miskin yang kelak dijadikan saudaranya agar keluarga mampu dapat memfasilitasinya melalui mekanisme pemberdayaan. 4. Monitoring dan pengawasan Program Pemadani dalam Aspek Lapangan Kerja Berdasarkan kondisi dilapangan yang diperoleh, bentuk pengawasan atau monitoring Program pemadani pada aspek lapangan kerja adalah melakukan kunjungan ke keluarga miskin dalam kurung waktu tertentu dengan tujuan menggali informasi mengenai ikatan persaudaraan keluarga mereka dengan saudara angkatnya sejauh mana dampak pemberdayaan dalam lapangan kerja yang ia dapatkan terhadap pendapatan dan kehidupannya. B. Faktor Yang Memperngaruhi Proses Implementasi program pemadani dalam aspek lapangan kerja Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan program Pemadani pada aspek lapangan kerja di setiap tahapan pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
aspek lapangan kerja pada masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, komunikasi pada keluarga miskin yang memilih aspek lapangan kerja dalam pemberdayaannya masih perlu di maksimalkan, hal tersebut disebabkan oleh masih ditemukannya keluarga miskin yang belum memahami secara jelas mengenai arah, tujuan, dan bentuk pemberdayaan Aspek lapangan kerja pada Program Pemadani, sehingga mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai program pemadani. b. Pendataan Penduduk mampu dan tidak mampu dalam aspek lapangan kerja Selain tahap sosialisasi, faktor komunikasi juga mempengaruhi tahap implementasi programkhususnya dalam pendataan penduduk mampu dan tidak mampu pada aspek lapangan kerja. Dalam pengamatan yang dilakukan dilapangan, komunikasi yang tidak terbangun dilapangan dengan baik justru terjadi oleh pemerintah dalam berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kompeten dan fungsi yang sesuai bidang tugasnya masing-masing dalam hal ini dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari. Pendataan penduduk miskin khususnya dalam aspek lapangan kerja seharusnya tidak perlu dilakukan, sehubungan dengan dimilikinya data tersebut oleh Dinas NAKERTRANSOS Kota Kendari dan data tersebut dapat diperoleh melalui koordinasi antara kedua Dinas tersebut, namun pada kenyataannya koordinasi itu tidak berjalandengan baik antara kedua bidang tugas dilingkup Kota Kendari tersebut. 2. Sumber Daya Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pelaksanaan program pada aspek lapangan kerja dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya peralatan dan perlengkapan seperti sarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada tidak optimalnya tiga tahapan pelaksanaan kegiatan program dalam aspek lapangan kerja, adapun tahapan yang dimaksud adalah tahap sosialisasi, pendataan penduduk, dan tahap monitoring dan pengawasan ikatan persaudaraan dalam aspek lapangan kerja 3. Disposisi
1. Komunikasi faktor komunikasi memberikan peranan besar pada beberapa tahap dalam pelaksanaan program diantaranya: a. Tahap Sosialisasi dalam aspek lapangan kerja Faktor komunikasi juga mempengaruhi proses sosialisasi program Pemadani dalam 6
Keberhasilan implementasi kebijakan dibanding dengan total keluarga sangat bukan hanya ditentukan sejauh mana para miskin dan waktu pelaksanaan yang pelaku kebijakan (implementors) mengetahui memasuki tahun ke 3. apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh KESIMPULAN DAN SARAN kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki A. Kesimpulan disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang Berdasarkanpembahasan hasil penelitian sedang diimplementasikan (Edwards, 1980). diatas, yang menjadi kesimpulan penulis Sehubungan dengan pelaksanaan adalah : program pemadani, faktor disposisi 1. Tahap Pelaksanaan Program Pemadani mempengaruhi dua tahapan pelaksanaan dalam Aspek Lapangan kerja terdiri dari: yaitu pendataan penduduk dan tahap (a) Sosialisasi program Pemadani, (b) monitoring dan pengawasan program Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga pemadani. mampu, (c) Penjualan Profil dan Kedua tahapan tersebut dipengaruhi penandatanganan akta persaudaraan, dan olehSikap dari pelaksana program yang (c) Monitoring dan Pengawasan. cenderung tidak maksimal yang dipicu oleh 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya dukungan pemerintah dalam implementasi program Pemadani dalam memfasilitasi sarana kegiatan yang memadai aspek lapangan kerja yaitu : yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan a. Faktor Komunikasi, dimana faktor kegiatan. tersebut memiliki peran besar dalam 4. Struktur Birokrasi proses sosialisasi ditingkat pelaksana Pada pelaksanaan Program Pemadani dan sosialisasi kepada masyarakat serta dalam aspek lapangan kerja ditemukan tahap pada proses pendataan keluarga yang pelaksanaannya belum efisien yang mampu dan tidak mampu. dipengaruhi oleh struktur birokrasi yaitu b. Sumber daya, pada pelaksanaan proses penandatangananan ikatan program harus didukung oleh sumber persaudraan yang harus dilakukan di Kantor daya yang memadai, berkaitan dengan Walikota Kendari denganmenghadirkan saksi pelaksanaan program Pemadani sarana dari pejabat lingkup pemerintah Kota. Kondisi pendukung kegiatan sangat diperlukan tersebut memberikan gambaran bahwa demi keberlangsungan kegiatan pelaksanaannya belum mencirikan kondisi Sosialisasi, Pendataan dan Monitoring yang efektif bahkan terkesan berbelit-belit dan Program.. memberikan dampak negatif pada pencapaian c. Disposisi, pendataan keluarga miskin tujuan. dan keluarga mampu serta kegiatan 5. Partisipasi Masyarakat monitoring dan pengawasan sangat Dari pengamatan yang dilakukan, dipengaruhi oleh sikap pelaksana pelaksanaan Program Pemadani dalam aspek program. lapangan kerja dipengaruhi oleh tingkat d. Struktur Birokrasi, dalam proses partisipasi masyarakat yang tidak optimal, hal penandatangan ikatan persaudaraan tersebut dapat terlihat. pada tahap penjualan dibutuhkan model yang lebih tepat dan profil dan penandatanganan ikatan sederhana karena dampak yang persaudaraan yang diikuti oleh masyarakat ditimbulkan dapat mempengaruhi yang masih tergolong rendah biladibanding proses pencapaian tujuan program dengan total jumlah penduduk miskin yang e. Partisipasi Masyarakat, keberhasilan ada di Kota Kendari.Sejak dilaksanakan, Tim program Pemadani sangat ditentukan mediasi telah mempersaudarakan sebanyak oleh partisipasi masyarakat, utamanya 641 Keluarga, dengan jumlah keluarga yang kepedulian dari masyarakat mampu diberdayakan dalam aspek lapangan kerja dalam memberdayakan keluarga miskin. sebanyak 352 keluarga sedang total jumlah keluarga sangat miskin di Kota Kendari B. Saran berjumlah 4.122 keluarga pencapaian tersebut tentunya belum optimal bila 7
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan penelitian yang telah ditetapkan, maka selaku penulis menyarankan 1. Pelaksana (Implementor) Program Pemadani sebaiknya tidak dibentuk dari pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu, melainkan harus independen yang terdiri dari tim khusus (project officer) sebagai pelaksana lapangan yang tidak terpengaruh dari kegiata dan rutinitas lain. 2. Dalam pelaksanaan program Pemadani diharapkan ada koordinasi yang baik dengan dinas terkait utamanya Dinas NAKERTRANSOS Kota Kendari untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan program pemadani khususnya pemberdayaan dalam aspek lapangan kerja. 3. Pemerintah dalam melahirkan program kegiatan, uatamanya yang bertema pemberdayaan sebaiknya dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agarpelaksanaan program dapat lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan yang jelas. 4. Dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam pelaksanaan program utamanya pada proses sosialisasi program, agar sosialisasi program yang dilakukan dapat lebih mengena baik secara sosiokultural maupun spiritual pada masyarakat.
Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy, Congreeional Quarterly Press, Washington DC Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. PT. Raja Grafido Persada. Jakarta. Miles, M.B dan Huberman, A.M., 1992, analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Parsons, Wayne. 2006 Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.Kencana Prenada Group. Jakarta
Alghifary, Ahmad. Persaudaraan Madani. (http://persaudaraanmadani. blogspot.com. diakses 6 Januari 2011) Anwar,
Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Penerbit Pustaka Arief. Jakarta.
Muh. Agus, 2009. Implementasi Program Sulawesi Water And Sanitation Hygiene (swash) di Kabupaten Boalemo. Tesis. Makassar.
Data Statistik Indonesia. (2005). Data Untuk Perencanaan Pembangunan Dalam Era Desentralisasi. (http://www.datastatistik-indonesia. com diakses 12 Februari 2011)
8
9
