STUDI KUALITATIF PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA KOTA KENDARI TAHUN 2015

STUDI KUALITATIF PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS POASIA KOTA KENDARI TAHUN 2015 1

2

3

Sisilia Adolfna Pamikiran Yusuf Sabilu Lisnawaty Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo

[email protected]@[email protected]

Abstrak Bantuan operasional kesehatan (BOK) adalah bantuan dana melalui kementerian kesehatan dalam membantu melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) melalui peningkatan kinerja puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOK di Puskesmas Poasia terdapat masalah diantaranya masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan pihak puskesmas Poasia dan masih kurangnya saranaprasarana untuk menunjang kegiatan yang dilakukan menggunakan dana BOK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan tahun 2015. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pemilihan informan melalui purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri atas 3 informan kunci yaitu kepala BOK Dinas Kota Kendari, kepala Puskesmas Poasia, dan bendahara Puskesmas Poasia serta 3 orang informan biasa yaitu programmer promosi kesehatan, programmer kesehatan lingkungan dan programmer gizi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan pada awal tahun dalam rapat tertutup yang disebut rapat mini lokakarya, yang terdiri atas kegiatan, tujuan, waktu serta sasaran yang akan dilakukan. Pihak yang terlibat dalam perencanaan yaitu kepala puskesmas dan seluruh staf dan dinas kesehatan. Pengawasan dilakukan secara internal meliputi pengawasan kepala puskesmas, bendahara BOK dan eksternal yang dilakukan pihak dinas kesehatan. Pencatatan dan pelaporan meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan dan memanfaatkan dana BOK yang dilakukan setiap programmer, disusun dan dipertanggung jawabkan kepada tim keuangan BOK dinas kesehatan. Namun, dalam pelaksanaan pemanfaatan dana BOK Puskesmas Poasia terdapat kendala yang didapatkan di lapangan saat kegiatan tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Poasia. Kata kunci: bantuan operasional kesehatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan QUALITATIVE STUDY OF THE FUND MANAGEMENT OF HEALTH OPERATIONAL AID IN WORKING AREA OF LOCAL GOVERNMENT CLINIC OF POASIA KENDARI MUNICIPALITY IN 2015 1 2 3 Sisilia Adolfna Pamikiran Yusuf Sabilu Lisnawaty Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo [email protected]@[email protected]

ABSTRACT Health Operational Aid (HOA) is fund through the Ministry of Health in helping to implement health services appropriate the Minimum Service Standards (MSS) through improved the performance of Local Government Clinic to provide health services which are promotive and preventive. In implementation, the fund management of HOA in Local Government Clinic of Poasia there were problems such as the lack of community participation in activities which was conducted by Local Government Clinic of Poasia and the lack of facilitiesinfrastructure to support activities which was conducted using HOA fund. This study aimed to determine the fund management of health operational aid in 2015. Type of study was qualitative study by phenomenological approach. Selection of the informants through purposive sampling, informants in this study amounted 6 people consisted of 3 key informants namely the Head of HOA in Health Office of Kendari Municipality, Head of Local Government Clinic of Poasia, and Treasurer of Local Government Clinic of Poasia and also 3 ordinary informants namely programmer of health promotion, programmer of environmental health and programmer of nutrition. The results showed that planning was done at the beginning of the year in closed meeting called mini lokakarya (mini-workshop meeting), which were consisted of activities, objectives, time and targets that will be done. Parties which were involved in planning were head of local government clinic and all of staffs and health office. Monitoring was done internally, encompassing monitoring to Head of local government clinic,

1

treasurer of HOA and external which was conducted by health office. Recording and reporting encompassing activities of recording and reporting of all activities and utilizing HOA fund which was conducted every programmer, it was organized and accountable to the financial team of HOA in health office. However, in implementation of utilization of HOA fund in Local Government Clinic of Poasia there were obstacles which were obtained in the field when did activities in Working Area of Local Government Clinic of Poasia. Keywords: health operational aid, planning, implementation, monitoring, recording and reporting BOK merupakan bantuan dana dari PENDAHULUAN pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar pemerintah daerah untuk mendukung operasional Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Puskesmas, saat ini telah memasuki tahun ke mempercepat pencapaian Millenium Development enam. Pada periode Rencana Strategis Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) tahun puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan 2010–2014, BOK telah banyak membantu dan Desa (Poskedes) dan Pos Pelayanan Terpadu sangat bermanfaat bagi Puskesmas dan kader (Posyandu) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam pencapaian program kesehatan kesehatan. prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif Pada tahun 2011, seluruh puskesmas di dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan Indonesia mendapatkan dana BOK untuk 1 masyarakat . menunjang akses pelayanan kesehatan dana BOK Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana yang diterima berkisar sebesar Rp.75.000Pembangunan Jangka Menengah Nasional 250.000.000 dan dana BOK ini tidak lagi di berikan (RPJMN) dan Renstra Kemenkes 2015-2019 serta langsung ke puskesmas tetapi dikelolah oleh Dinas tahun terakhir pencapaian tujuan Millennium Kesehatan Kabupaten/Kota yang disesuaikan Development Goals (MDGs) BOK tetap difokuskan kondisinya dengan peraturan yang telah dibuat. pada pencapaian program kesehatan prioritas Persentase pemanfaatan untuk dana BOK yaitu 10 nasional, baik yang secara langsung berkaitan % untuk manajemen kesehatan di dengan MDGs bidang kesehatan maupun yang kebupaten/kota, dan 90 % diperuntukan untuk mempunyai leverage atau daya ungkit tinggi kebutuhan puskesmas dengan pembagian terhadap program kesehatan nasional dalam oprasional puskesmas sebesar 80 % dan untuk rangka pencapaian target pada RPJMN atau barang penunjang upaya kesehatan puskesmas 3. Renstra Kemenkes. sebesar 10 % Berdasarkan SK Mentri Kesehatan no.551 Dana BOK pada tahun 2011 mengalami tahun 2010 tentang penerimaan dana BOK di peningkatan yaitu 1). Sumatera sebanyak 2.271 puskesmas dan jaringanya untuk tiap puskesmas rata rata mendapatkan dan BOK kabupaten/kota uji coba tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 75.000.000, 2). Jawa-Bali ada sebanyak bahwa setiap puskesmas mendapatkan 3.617 puskesmas rata-rata mendapatkan dana Rp.18.000.000 dari sekitar 5.580 puskesmas yang BOK sebesar Rp.75.000.000, 3). Kalimantan terbesar di 275 Kabupaten/Kota. Sedangkan di sebanyak 836 puskesmas rata-rata mendapatkan wilayah sumatra, jawa, sebagian kalimantan, dan dana BOK sebesar Rp.100.000.000, 4). Sulawesi sebagian Nusa tenggara alokasi dana BOK di 2.559 sebanyak 1.126 puskesmas rata-rata mendapatkan puskesmas yang tersebar di 197 kabupaten /kota dana BOK sebesar Rp.100.000.000, 5). Maluku sebesar Rp.22.000.000, dan yang berada di 75 sebanyak 256 puskesmas rata-rata mendapatkan kabupaten/kota yang ada di wilayah bali, jawa, dana BOK sebesar Rp.200.000.000, 6). Nusa kalimantan, sumatra, sulawesi, maluku dan papua, tenggara ada sebanyak 458 puskesmas rata rata pemerintah akan memberikan dana BOK sebesar mendapatkan dana BOK Rp.250.000.000 dan 7). Rp.100.000.000. Pada tahun 2011-2014, Papua sebanyak 403 puskesmas rata-rata pemerintah akan berupaya untuk memberikan mendapatkan dana BOK sebesar Rp. 250.000.000. BOK bagi seluruh puskesmas secara bertahap Saat ini BOK cenderung menjadi anggaran 2 sesuai kebutuhanya . utama untuk operasional program kesehatan di

2

Puskesmas. Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)untuk operasional program kesehatan di Puskesmas semakin menurun, sehingga kinerja Puskesmas cenderung statis. Dana BOK yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi tenggara pada tahun 2014 yang terdiri dari 14 kabupaten dengan jumlah 259 puskesmas anggaran BOK yang salurkan sebesar Rp. 30.513.240.000 dan pada tahun 2015 alokasi dana tersebut meningkat, yakni Rp.44.839.354.000 yang terdiri dari 14 kabupaten dengan jumlah puskesmas yang meningkat pula yakni 268 puskesmas yang tersebar di seluruh provinsi 4. Sulawesi Tengggara Alokasi anggaran dana BOK wilayah kerja Dinas Kota Kendari yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2014 yaitu sebanyak Rp.1.695.810.000 dengan jumlah puskesmas berjumlah 15 puskesmas dan pada tahun 2015 dana BOK yang diperoleh yaitu sebesar 1.701.579.000 dengan jumlah puskesmas 5. sebanyak 15 puskesmas Mengingat BOK hanyalah bantuan pemerintah pusat yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan kesehatan semakin kompleks, di harapkan pemerintah daerah semakin meningkatkan alokasi dana bagi pembangunan kesehatan khususnya operasional Puskesmas dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif 6. preventif dari upaya kesehatan masyarakat Berdasarkan hasil pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengelolah dana BOK di wilayah kerja Puskesmas Poasia dana yang disalurkan Dinas Kesehatan Kota Kendari pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 120.000.000 dan pada tahun 2015 dana BOK menurun menjadi Rp. 100.000.000 sehingga pihak puskesmas akan lebih meningkatkan Pengelolaan dana BOK ini agar tercapai sesuai pencapaian target dengan indikator program-program seperti KIA, KB, Gizi, Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit serta Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan di 7 Puskesmas Poasia . Hasil Perencanaan adalahsalah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan dana BOK karena sebagai tolak ukur keberhasilan dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya dapat diarahkan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai perencanaan pengelolaan dana BOK di Puskesmas Poasia. Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Poasia dalam hal ini mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan puskesmas dalam mengelola dana BOK yang diungkapkan oleh informan kunci CB yang mengatakan bahwa untuk perencanaan di puskesmas dalam mengelolah dana BOK pihak puskesmas terlebih dahulu mempunya POA agar anggaran dapat diberikan berikut kutipan wawancaranya: “sistem perencanaan untuk BOK pertama itu puskesmas harus membuat POA terlebih dahulu, POA itu disusun oleh kepala puskesmas melalui rapat lokakarya tidak boleh melalui rapat lain, putuskan ditetapkan mulai dari waktu, orang dan tempat dan di ajukan sebelum kegiatan berlangsung sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan di dinas kesehatan pagu itu turun melalui dana BOK kementrian” (Informan CB, 31 tahun). Penjelasan tersebut diperkuat lagi oleh informan kunci AB berikut tanggapan yang diberikan mengenai perencanaan pengelolaan dana BOK di puskesmas berikut kutipan wawancaranya: “sistem perencanaan BOK di puskesmas itu dek kan ada pagu terus perencanaan itu ada yang dari bawah jadi semua pemegang program baik itu BOK ataupun yang lain itu membuat perencanaan kegiatan nanti tinggal saya lihat yang mana-mana masuk disitu disesuaikan dengan pagu yang ada di puskesmas (pagu itu jata anggaran)....jadi setelah semua menyusun kita adakan rapat terlebih dahulu setelah itu diusul ke dinas kesehatan nah itulah program yang disetujui itulah yang akan dilaksanakan” (Informan AB, 39 tahun). “sistem perencananya itu kalau ada alokasi dana dari dinas berapa jumlah yang kita diberikan di puskesmas di situ kami membikinkan POA nya dana ini kan rutin jadi kita lihat kegiatankegiatannya apa. POA nya itu distor ke dinas terus

3

kalau sudah di acc kami laksanakan sesuai dengan POA yang sudah ada” (Informan CK, 32 tahun). Dalam pelaksanaan perogram dana BOK selalu mengacu pada POA bulanan, tribulanan ataupun tahunan yang telah disusun sehingga tidak menyimpang dari perencanaan, dengan adanya pelaksanaan ini maka perencanaan program-program BOK dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Berikut kutipan wawancara dari informan kunci CB yang mengatakan bahwa untuk mekanisme pelaksanaannya harus sesuai dengan POA yang sudah direncanakan berikut kutipan wawancaranya: “mekanisme pelaksanaan pengelolaan BOK itu jadi mereka sebelum mengajukan kegiatannya mereka harus terlebih dahulu mengajukan POA terus mereka laksanakan kegiatannya terus mereka membuat pertanggung jawabannya di verifikasi oleh tim verifikator dari dinas lalu dibayarkan biaya transfornya” (Informan CB, 31 tahun). Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh informan kunci AB yang mengatakan tergantung dari dana yang dikeluarkan oleh dinas berikut kutipan wawancaranya: “mekanisme pelaksanaanya itu kan dana BOK itu sebenarnya itu ada direkeningnya dinas nah jadi pada saat programer merencanakan dan melaksanakan terus dia buat pertanggung jawaban itu diajukan ke dinas untuk diperiksa jadi itu biasa yang paling spesifik”(Informan AB, 39 tahun). Tak berhenti disitu peneliti mewawancarai lagi informan biasa DW, AK, dan TI berikut kutipan wawancaranya: “mekanisme pelaksanaannya itu kalau untuk disini kita bikin dulu pelaporan karana kita turun itu tidak langsung pegang dulu uangnya jadi dananya di pegang sama bendahara jadi kegiatan yang kita laksanakan belum tetntu kita akan laksanakan semua kegiatan yang sudah ada jadi kita pilih terlebih dahulu nanti pelaksanaanya sudah dilaksanakan nanti dananya itu di kasih setelah

ada laporan yang diberikan ke bendahara lalu bendahara cairkan dan di kasih ke masing-masing program”(Informan DW, 34 tahun). “untuk mekanisme pelaksanaan dari pengelolaan dana BOK ini kami hanya melaksanakan sesuai dengan POA yang ada dan sesuai juknis yang kami pegang” (Informan AK, 27 tahun). “yaaa itu kami mengikuti prosedur yang ada pada saat pelaksanaan program dilapangan kami langsung turun terlebih dahulu untuk dilaksanakan” (Informan TI, 28 tahun). Berikut kutipan wawancara bersama informan kunci CB mengenai mekanisme pengawasan pengelolaan dana BOK yang mengatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh tim pengawas dari dinas kesehatan berikut kutipan wawancaranya: ”pengawasan itu dilaksanakan oleh dinas kesehatan dalam hal ini tim pengawas yang diketuai oleh kepala dinas, wakil sekretaris dinas ada teknis memang untuk evaluasi itu dilaksanakan awal tengah dan akhir kegiatan” (Informan CB, 31 tahun). Pernyatan tersebut diperkuat lagi oleh informan kunci AB berikut kutipan wawnacaranya: “mekanisme pengawasannya itu semua sederhana kan semua pertanggung jawaban melalui saya jadi saya mengawasi pengawasannya itu paling melaui keuangannya saja kan semua harus melaui saya harus ditanda tangan jadi sederhana saja pengawasan yang dilakukan tetapi saya mencek apa kegiatannya pakah benar dilakukan” (Informan AB, 39 tahun). Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh informan kunci CK berikut kutipan wawancaranya: “mekanisme pengawasan di puskesmas itu untuk pengelolaan dana BOK ya dari kepala puskesmas karena segala sesuatu itu dari kepala puskesmas yang mengawasi pelaporan segala macam itu harus ada tanda tangan dari kepala puskesmas, jadi laporan yang masuk ke saya, saya lihat dan ajukan lagi ke kepala puskesmas untuk di ACC jadi

4

yang memberi pengawasan itu ya puskesmas” (Informan CK, 32 tahun).

kepala

Berikut kutipan wawancara bersama informan kunci CB yang menyatakan bahwa untuk pihak yang bertanggung jawab terhadapa pencatatan dan pelaporan secara umum yaitu kepala dinas kesehatan dan untuk di puskesmas pihak yang bertanggung jawab yaitu kepala puskesmas berikut kutipan wawancaranya: “yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana BOK itu eeee yang bertanggung jawab itu kepala dinas menyusul kepala puskesmas bukan bendaharanya kalau bendahara itu pelaksana tapi yang bertanggung jawab itu kepala puskesmas kalau ada kesalahan bararti kapusnya lengah sama juga disini kepala dinas yang bertanggung jawab” (Informan CB, 31 tahun). Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh informan kunci AB dan CK berikut hasil kutipan wawancaranya: “pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan dan BOK itu yaitu bendahara BOKnya”(Informan AB, 39 tahun). “yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan dana BOK di puskesmas itu saya sendiri sebagai bendahara dana BOK untuk pertanggung jawabanya di dinkes” (Informan CK, 32 tahun). METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengelolaan Dana BOK di Wilayah Kerja Puskemas Poasiakota kendari tahun 2015. DISKUSI Perencanaan Perencanaan adalah proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut, merumuskan tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimulai menguraikan segala kemampuan yang dapat

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menganalisis efektifitas dari berbagai kemungkinan tersebut, menyusun perincian secepatnya dari kemungkinan yang terpilih, serta mengikatnya dalam suatu sistem pengawasan yang terus menerus sehingga dicapai hubungan optimal antara rencana yang dihasilkan dengan 8 sistem yang dianut . Untuk perencanaan dana BOK di puskesmas dalam hal ini pemegang program atau pihak puskesmas harus melalui pembuatan POA pada akhir tahun untuk merencanakan kegiatankegiatan yang akan dilakukan dan paling prioritas yang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bentuknya bersifat promotif dan preventif melaui dana BOK yang turun dari kementrian diberikan kepada dinas terkait yang disebut dengan rapat minilokakarya sesua dengan petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan dan tidak boleh melaui rapat lain. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif . Pihak yang terlibat dalam penyusunan POA di puskesmas yang pertama programer karena pihak pemegang kordinator yang akan menjalankan program melalui dana BOK kemudian bendahara BOK, dan kepala puskesmas sebagai pemimpin tertinggi di puskesmas yang memilahmilah kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Sistem alur dana BOK itu sendiri dapat turun atau cair apabila POA yang sudah direncanakan dari pihak pemegang kordinator program sudah masuk di dinas kesehatan yang terkait dengan apa kegiatannya, kapan dilaksanakan kegiatan tersebut, targetnya harus mecukupi dan harus sesuai dengan POA yang telah dibuat sebelumnya dan tidak melengser dari petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan. Agar pelaksanaan program yang terkair dengan dana BOK tersebut dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan POA yang telah direncabakan maka pihak puskesmas selalu memperhatikan sasaran, kegiatanyang akan dilakukan, melihat masalah yang ada dilapangan, SDMnya yang harus berkompeten dalam bidangnya sendiri-sendiri beserta dananya pula

5

darus efisien untuk setiap program. Pelaksanaan Pelaksanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dimulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembinaan/supervisi serta evaluasi hasil yang telah disusun dalam suatu periode bulanan atau triwulan (tergantung pada kondisi daerah setempat) Setelah adanya perencanaan, maka untuk mewujudkan perencanaan tersebut dilakukan pelaksanaan program kegiatan yang bersifat membantu 9. terhadap apa yang akan dilaksanakan Fungsi pelaksaanan merupakan fungsi penggerak semua kegiatan program untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, fungsi ini lebih menekankan bagaimana seorang pimpinan organisasi mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya (manusia dan yang bukan manusia) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ketersediaan sarana penunjang (fasilitas fisik) dalam pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja petugas. Kondisi sarana prasarana yang baik dalam arti sempit sarana yang lengkap, moderen dan berkualitas dan jumlah cukup akan memberikan kepuasan kepada para petugas yang kemudian dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana BOK di puskesmas poasia pihak puskemas terlebih dahulu mengajukan terlebih dahulu kegiatan yang akan mereka jalankan atau laksanakan dan diiringi dengan hasil pertanggung jawaban dari penggunaan dana BOK yang telah digunakan. Berdasarkan dari pihak yang terlibat dalam pelaksanan pengelolaan dana BOK di puskesmas poasia, pihak yang terlibat dalam pelaksanan programmer tersebut yaitu seluruh pemegang programmer yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOK seperti gizi, KIA, kesling, promkes dan LL. Adapaun bentuk pelaksananya dilapangan ataupun dalam gedung sudah diatur oleh dinas kesehatan untuk memperifikasi setiap kegatan yang akan dilakukan melalui dana BOK untuk melakukan pencairan dana dari dinas kesehatan.

Untuk media yang dipakai oleh pemegang pogrammer dalam melaksanakan program yang ada dilapangan tergantung dari pemegang kordinaor itu sendiri karena setiap kegiatan yang dilakukan itu selau berbeda-beda. Berdasarkan hambatan yang didapatkan dilapangan piahak puskesmas kurangan saranaprasaran seperti kendaraan transfor untuk menunjang lokasi yang jauh dari puskesmas, masyarakat yang kurang berpartispasi dalam kegiatan yang dilakukan, basanya adapula masyarakat yang pindah rumah dan faktor dari budaya setempat. Dalam pelaksanaan perogram dana BOK selalu mengacu pada POA bulanan, tribulanan ataupun tahunan yang telah disusun sehingga tidak menyimpang dari perencanaan, dengan adanya pelaksanaan ini maka perencanaan program-program BOK dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Pengawasan Pengawasan adalah suatu proses untuk mengatur penampilan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan suatu program yang selanjutnya memberikan pengarahan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhungan dengan penyalagunaan wewenang, kebocoran. pengawasan BOK bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan dan tugastugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan. Pengawasan pengelolaan dana BOK pada puskesmas, pengawasan dilakukan oleh dinas kesehatan dalam hal ini tim pengawas dari dana BOK dan diiring dengan kepala puskesmas sebagai pemimpin tertinggi di puskesmas untuk mengawasi segala bentuk pertaggung jawaban atas setiap kegiatan dan dibantu oleh bendahra puskesmas. Pengawasan pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang penting, salah satu bahaya pengembangan sistem pengawasan ialah bahwa segalanya akan berakhir kedalam pengawasan itu sendiri, sering terjadi bahwa data yang terkumpul tidak relevan untuk membuat

6

keputusan, data tidak lengkap dan tidak akurat, dan kesalahan dalam interprestasi data. Untuk pihak yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana BOK di puskesmas poasia yaitu dinas kesehatan sebagi pihak yang bertanggung jawab secara umum dalam kegiatan yang ada di puskesmas mengenai dana BOK, kepala puskesmas sebagai penanggung jawab di puskesmas dalam segala bentuk kegiatan yyang menggunakan dana BOK,dan bendahara puskesmas BOK beserta pihak kordinator program. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOK terkadang ada hambatan atau masalah yang didapatkan seperti pemegang programmer yang baru masuk menggantikan pemegang kordinator yang lama belum mengawasi jalannya kegiatan yang ada di puskesmas karena adanya pergantian pemegang kordinator program. Untuk bentuk pengawasanya pengelolaan dana BOK di puskesmas pihak puskesmas dalam hal ini kepala puskesmas memantau langsung pengawasan yang ada di puskesmas mulai dari laporan kegiatan sampai pertanggung jawabannya yang diatur dalam juknis dan dipantau langsung juga oleh verifikator dari dinas kesehatan mulai dari kegiatan pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan merupakan proses yang harus ada dalam pengelolaan dana BOK dengan tujuan agar lebih transparan dan hasil pelaksanaan program kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dalam pencatatan dan pelaporan dana BOK dalam setiap program yang menggunakan dana BOK, semua kegiatan di puskesmas dan pemanfaatan dana secara menyeluruh dicatat dan dilaporkansecara berjenjang pada pihak terkait dalam hal ini dinas kesehatan sesui dengan wilayah masing-masing. Pencatatan dan pelaporan juga merupakan salah suatu peroses pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana BOK sehingga lebih terarah dalam usaha pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaporan BOK meliputi laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan pelaporan keuangan, yang dikirimkan secara berjenjang dari puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas

kesehatan propinsi dan seterusnya sampai ke tingkat pusat. Selain itu dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan propensi menyusun laporan tahunan pelaksanaan BOK . Untuk puskesmas terpencil atau sangat terpencil, periode pengiriman laporan dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana BOK secara keseluruhan itu kepala dinas kesehatan dan yang bertanggung jawab dan untuk di puskesmas pihak yang bertanggung jawab itu kepala puskesmas tetapi untuk pendananya itu bendahara puskesmas yang bertanggung jawab atas semua dana yang sudah disalurkan kepada programmer. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dana BOK di puskesmas untuk setiap kegiatan dicatat dan dipertanggung jawabkan secara keseluruhan dan harus mengacu pada POA yang sudah bikin sebelumnya hal ini tak luput dari petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan. Sistem yag digunakan dalam merekapitulasi dana BOK itu seluruh mengikut dari petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan sedangkan untuk pembukuan pencatatan dan pelaporan dana BOK di puskesmas mengikuti standar keuangan sesuai dengan juknis yang ada hal ini dilakukan oleh bendahara puskesmas untuk melaporkan pencatatan dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban kepaada dinas kesehatan. SIMPULAN 1. Perencanaan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan wilayah kerja Puskesmas Poasia dilakukan oleh kepala puskesmas, bendahara puskesmas poasia melalui rapat mini lokakarya yang di masukan dalam POA bulanan. 2. Pelaksanaan pengelolaandana bantuan operasional kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Poasia, pihak puskesmas harus membuat POA terlebih dahulu untuk dicairkan dananya dan dipergunakan kepada kordinator program. 3. Pengawasan pengelolaandana bantuan operasional kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Poasia dilakukan oleh dinas kesehatan, kepala puskesmas dan bendahara

7

Puskesmas Poasia yang di mana tim superfisi dari dinas kesehatan memantau langsung jalannya kegiatan di wilayah kerja Puskesmas Poasia. 4. Pencatatan dan pelaporan pengelolaandana bantuan operasional kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Poasia dilakukan oleh bendahara puskesmas untuk di pertanggung jawabkan kepada dinas kesehatan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan yang sudah tertera pada POA yang telah dibikin sebelumnya. SARAN 1. Diharapkan kepada Pimpinan Puskesmas dalam hal ini Kepala Puskesmas Poasia Kota Kendari agar selalu memberikan pengarahan atau masukkan mengenai pelaksanaan perencanaan agar perencanaan yang dilakukan pihak puskesmas dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran untuk itu diharapkan kepada seluruh kordinator program agar lebih melihat situasi masalah yang ada dilapangan agar masalah yang ada dilapangan dapat diatasi melalui dana bantuan operasional kesehatan. 2. Pihak Puskesmas disarankan untuk memberikan pemahaman yang merata tentang mekanisme pelaksanaan puskesmas dalam mengelolah dana bantuan operasional melalui petunjuk teknis batuan operasional kesehatan agar setiap programmer tahu tentang jalannya penggunaan dana yang akan digunakan dan untuk pemegang programmer (kordinator program) diharapkan agar membuat pertanggung jawaban laporan kepada bedahara agar tepat waktu sesuai dengan POA yang sudah ada agar bendahara puskesmas poasia dapat memberikan pertanggung jawaban kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. 3. Berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan diharapkan kepada Kepala Puskesmas Poasia dan bendahara Puskesmas Poasia dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawabprogram harus melakukan pegawasan yang lebih transparan dalam mengelolah anggaran dana BOK dan pada pengelolah dana

BOK dalam hal ini kordinator harus lebih disiplin dalam dalam pelaksanaan pertaggung jawaban dan ketepatan sasaranya agar dapat berjalan 100 %. DAFTAR PUSTAKA 1. Kemenkes RI. 2015. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Jakarta 2. Riset Kesehatan Dasar, (2013). Laporan Nasional Tahun 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik Indonesia). 3. Litbang Depkes, 2011. Alokasi dana BOK, Jakarta 4. Dinkes Provinsi Sultra, 2014. Profil Kesehatan Sulawesi tenggara. Kendari 5. Dinkes Kota Kendari. 2015. Profil Kesehatan Kota Kendari. Sulawesi Tenggara. 6. Ellis Sepiannessi, 2013 . Analisis Pengelolaan Program BOK di Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013. 7. Dinkes Kota Kendari. 2016. Profil Puskesmas Poasia. Kendari 8. Azwar, A. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta. 9. Notoatdmojo. 2002, Metodologi Penelitian Kesehatan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

8