IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA. Studi Kasus Pasar Gading Surakarta

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA Studi Kasus Pasar Gading Surakarta

Disusun Oleh : CAROLINA DUTA OMEGA D0108049

SKRIPSI Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kota Surakarta telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat,

berkembangnya

kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. Sehingga dalam menghadapi tuntutan masyarakat Kota Surakarta tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya di sektor perekonomian berupa pasar swasta atau modern seperti mall, supermarket, department store, shopping center dan pasar swasta lainnya yang dalam perkembangannya kurang mendukung dan terencana utamanya dalam pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan membentukan sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar pemerintah (tradisional) dan atau pasar yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Fenomena pasar modern dan pasar swasta seperti mall,

supermarket, departement store, pusat grosir, waralaba dan

shopping center berkembang begitu pesat ke Kota Surakarta dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya pedagang kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional.

commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Untuk menghindari dampak kehadiran pasar swasta atau modern, serta guna memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan menengah serta pasar pemerintah atau tradisional maka pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional perlu ditata agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kota Surakarta. Hingga saat ini jumlah pasar tradisional yang ada di Surakarta terdapat 43 pasar. Yang masing-masing pasar tersebut tersebar hampir di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Sehingga diharapkan dengan adanya pasar tradisional di setiap Kelurahan membuat warga dapat menjangkau lokasi pasar dengan mudah. Sehingga eksistensi pasar tradisional tetap terjaga di tengah persaingan dengan pasar modern yang terus berkembang. Semua pasar tersebut masih dapat dilihat eksistensinya hingga saat ini, walaupun terdapat pasar yang mengalami penurunan kuantitas pembeli. Berikut adalah namanama pasar yang ada di Kota Surakarta beserta tingkatan klas dari masingmasing pasar. Tabel I.1 Nama dan Klas Pasar di Kota Surakarta LUAS NO

NAMA PASAR

KLAS

1.

Pasar Legi

1A

2.

Pasar Klewer

IA

3.

Pasar Singosaren

IA

4.

Pasar Cinderamata

IA

(m2)

ALAMAT

Jl. Jend. S. Parman No. 30 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari 13.461,68 Jl. Dr. Radjiman No. 5 Kel. Gajahan Kec. Pasar Kliwon Jl. Gatot Subroto No. 128 Kel. 4.900 Kemlayan Kec. Laweyan Alun-alun utara Keraton 2.153 Kasunanan Gajahan P. Kliwon commit to user 16.640

3 digilib.uns.ac.id


5.

Pasar Notoharjo

IB

10.800

6.

Pasar Jongke

IB

12.250

7.

Pasar Gede

IB

5.820,5

8.

Pasar Nusukan

IB

6.531

9.

Pasar Harjodaksino

10.

Pasar Ngarsopuro

11.

IB

8.997

IB

2.825

Pasar Rejosari

II A

247,7

12.

Pasar Turisari

II A

2.750

13.

Pasar Purwosari

II A

1.272

14

Pasar Sidodadi

II A

1.640

15.

Pasar Ledoksari

II A

494

Pasar Panggung Rejo Pasar Pucang Sawit

II A

1.600

18.

Pasar Kadipolo

II B

19.

Pasar Tanggul

II B

20.

Pasar Depok

II B

21.

Pasar Kabangan

II B

22.

Pasar Penumping

II B

23.

Pasar Ayam

II B

24.

Pasar Kliwon

II B

25.

Pasar Jebres

II B

26.

Pasar Kembang

II B

16. 17.

II A

Jl. Serang No. 8 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kampung Jongke, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan Jl. Urip Sumoharjo No. 1 Kel. Sudiroprajan Kec.Pasar Kliwon Jl. Piere Tendean No. 95 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Jl. Yos Sudarso No. 318 Kel. Danukusuman Kec. Serengan

Jl. Ronggowarsito No. 130 Kel. Timuran Kec. Banjarsari Jl. Sindutan No. 10 Kel. Purwodiningratan Kec. Jebres Jl. RM. Said No. 186 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Jl. Slamet Riyadi No. 405 Kel. Sondakan Kec. Laweyan Jl. Slamet Riyadi No. 657 Kel. Karangasem Kec.Laweyan Jl. Urip Sumohardjo No. 136 Kel. Purwodiningratan Kec. Jebres Jl. Panggung Rejo Kec. Jebres

Jl. Ir. Juanda Kel. Pucang Sawit Kec Jebres Jl. Dr. Radjiman No. 250 Kel. 149,6 Panularan Kec. Laweyan Jl. RE. Martadinata No. 20 Kel. 2.400 Sewu Kec. Jebres Jl. Depok No. 10 Kel. Manahan 4.480 Kec. Banjarsari Jl. Dr. Radjiman No. 522 Kel. 1.833 Sondakan Kec. Laweyan Jl. Sutawijoyo No. 20 Kel. 1.200 Penumping Kec. Laweyan Jl. Serang No. 10 Kel. Semanggi 11.200 Kec. Pasar Kliwon Jl. Kapt. Mulyadi No. 98 Kel. 2.301 Kedunglumbu Kec. Jebres Jl. Prof. W.Z. Yohanes Kel. 2.684 Purwodiningratan Jebres Jl. Dr. Radjiman 245. Kel. 1.409 Sriwedari Kec. Laweyan commit to user 2.755

4 digilib.uns.ac.id


27.

Pasar Mebel

II B

6.820

28.

Pasar Balapan

II B

1.375

29.

Pasar Elpabes

II B

1.704

Pasar Triwindu

II B

1.530,5

31.

Pasar Ngemplak

III A

947

32.

Pasar Mojosongo

III A

1088

33.

Pasar Bangunharjo

III A

1.116

34.

Pasar Sidomulyo

III A

840

35.

Pasar Gading

III A

2.283

36.

Pasar Sangkrah

III A

1.122

37.

Pasar Tunggulsari

III A

740

38.

Pasar Buah Jurug

III A

600

39.

Pasar Mojosongo Perum

III B

1.458

40.

Pasar Ngumbul

III B

450

41.

Pasar Bambu

III B

450

42.

Pasar Besi Tua

III B

15.120

43.

Pasar Joglo

III B

100,5

30.

Ayu

Jl. A. Yani Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Jl. Monginsidi No. 24 Kel. Kestalan Kec. Banjarsari Jl. R. Saleh Kec. Banjarsari Jl. Diponegoro No. 49 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Jl. Ahmad Yani No. 79 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Jl. Brigjend. Katamso No. 68 Kel. Mojosongo Jebres Jl. KS. Tubun No. 1 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Jl. S. Parman No. 169 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Jl. Veteran No. 40 Kel. Gajahan Kec. Pasar Kliwon Jl. Sungai Sambas No. 15 Kel. Sangkrah Kec. P.Kliwon Jl. Untung Suropati No. 1 Kel. Semanggi Kec. P. Kliwon l. KH. Maskur No. 91 Kel. Gendingan Kec. Jebres Jl. Sibela Timur I No. 5 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Jl. RM. Said No. 252 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Jl. Nayu No. 1 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Jl. Serang No. 9 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Jl. Kol Sugiono No. 1 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Pembagian klas pasar didasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011. Pasar ditinjau dari klasifikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu klas I, klas II dan klas III. Dalam menentukan klasifikasi harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah commit to user


5 digilib.uns.ac.id

pedagang, terkait dengan pendapatan pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif, fasilitas yang ada di tiap-tiap pasar. Walaupun Pemerintah Kota sudah membuat pasar tradisional hampir di setiap kelurahan, namun masih terdapat masalah yang muncul. Di era pasar modern saat ini semakin terjadi peningkatkan persaingan dagang antar pasar tradisional dan pasar modern. Perlahan-lahan masyarakat mulai meninggalkan pasar tradisional hal ini disebabkan sebagian dari pasar tradisional kumuh, semrawut, becek, kotor dan minimnya fasilitas seperti terbatasnya tempat parkir, tempat sampah yang bau dan kotor, lorong yang sempit dan sebagainya. Kondisi ini yang seringkali menyebabkan masyarakat cenderung memilih berbelanja di pasar modern walaupun harga barang di pasar modern lebih mahal dibandingkan harga barang di pasar tradisional. Terlebih pasar modern memiliki tempat berbelanja yang lebih bersih dan praktis. Pencitraan negatif pada pasar tradisional ini tidak terlepas dari lemahnya manajemen dari pasar tradisional itu sendiri, antara lain masih rendahnya kesadaran terhadap kedisiplinan pada aspek kebersihan dan ketertiban sehingga kurang memperhatikan pemeliharaan sarana fisik, adanya premanisme, tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standarisasi ukuran dan timbangan, terbatasnya masalah fasilitas umum, pemahaman rendah terhadap perilaku konsumen, dan penataan los/kios/lapak yang tidak teratur. Manajemen pasar yang lemah ini disebabkan karena pengelola pasar belum berfungsi dan bertugas secara efektif dan belum didukung Standard Operation Procedure (SOP) yang jelas (Pekalongankab, Kamis, 14 Januari 2010). Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa pasar tradisional di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Di balik beberapa kelemahan, pasar tradisional menyimpan peran penting bagi masyarakat luas yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pasar-pasar modern. Oleh Karena itu Pemerintah commit to user

6 digilib.uns.ac.id


mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern maka Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Pemeritah Kota Surakarta berupaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dari masyarakat Surakarta melalui program peningkatan ekonomi kerakyatan, dengan adanya program tersebut melatarbelakangi Pemerintah Kota Surakarta untuk menetapkan program revitalisasi pasar tradisional. Dalam atsmofir modernitas, tentunya kebijakan kota Solo yang menganut sistem ekonomi tradisional menjadi suatu kebijakan yang langka. Ditengah banyaknya kota besar berlomba menggusur pasarpasar tradisional dan menjadikannya bangunan-bangunan modern demi kepentingan dan keuntungan kapitalis, maka sekali lagi dibawah kepemimpinan Jokowi, Solo mencoba menyelamatkan perekonomian tradisionalnya dengan melindungi dan menjaga pasar-pasar tradisional dari gempuran pasar-pasar modern, toko-toko retail yang saat ini sedang menjamur di kota-kota besar (bulletin penataan ruang, edisi 3b, hal 4). Setelah adanya gagasan tersebut, Pemerintah mulai membuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan pasar tradisional. Sehingga dibentuklah program revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional merupakan upaya untuk memvitalkan kembali pasar tradisional yang dahulunya vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi. Tujuan dari revitalisasi pasar tradisional adalah sebagai upaya pelestarian pasar tradisional agar tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan. commit to user


7 digilib.uns.ac.id

Program revitalisasi pasar diadakan karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak dari beberapa pasar tradisional, selain itu revitalisasi pasar juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan potensi dari pasar tradisional. Karena banyak pasar di wilayah Surakarta yang kondisinya kumuh, sarana prasarananya yang belum tertata, fasilitas yang belum memadai, khususnya pada bagian kamar mandi dan saluran pembuangannya, maka diadakan program revitalisasi pasar. Dari ke-43 pasar tersebut belum semuanya direvitalisasi, dari semuanya baru terdapat 7 pasar yang telah selesai di revitalisasi dan 1 pasar yang sedang dalam proses penyelesaian. Pasar-pasar tersebut diantaranya adalah Pasar Mojosongo, Pasar Kembang, Pasar Nusukan, Pasar Sidodadi, Pasar Triwindu, Pasar Gading, Pasar Legi. Pemerintah kota tidak membenturkan antara pasar tradisional dengan pasar modern yang sedang menjamur. Menurut Kepala Bapeda Kota Surakarta, kebijakan walikota saat ini mencoba mengawinkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, seperti mengadopsi pasar modern kedalam pasar tradisional. Seperti Pasar Gading, yang berbentuk pasar tradisional, tetapi dalam pasar tersebut mengadopsi pasar modern, dengan penataan dagangannya, layanannya, kebersihan tata letak. Tak hanya itu, Anung pun berpendapat kalau pasar modern juga banyak mengambil prinsip dasar pasar tradisional, tetapi yang membedakannya kondisi pasar, seperti ruangan ber-AC, tempatnya bersih. Sementara untuk Pasar Gading saat ini walaupun tidak berpendingin ruangan tetapi sirkulasi udara ruangannya telah baik, sehingga masyarakat yang berinteraksi dipasar tersebut menjadi lebih nyaman (bulletin penataan ruang, edisi 3b, 5). Pasar Gading mulai direvitalisasi pada tahun 2008 dengan dana APBN sebesar 6,5 Milyar dan selesai pada bulan Februari 2009. Pasar Gading yang pembangunannya sudah selesai sekarang lebih tampak higinies. Pasar ini sekarang bagian depannya terdiri atas kios-kios permanen dan tertutup pintu commit juga to user lipat (folding gate). Lapak-lapaknya terbuat dari bahan steinless steel atau


8 digilib.uns.ac.id

baja anti karat. Dibandingkan dengan sebelumnya, pasar tradisional ini jauh lebih indah. Selain itu jumlah kiosnyapun bertambah, yang sebelumnya berjumlah 33 kios saat ini setelah revitalisasi bertambah menjadi 72 kios, yang masing-masing kios diisi 1-3 orang pedagang. Sedangkan Los yang dahulunya berjumlah 24 saat ini menjadi 192 dan pedagang oprokan berjumlah 198 orang. Dulu, pasar ini kumuh, tak beraturan. Pemandangan depan pasar, tertutup puluhan mobil carteran yang setiap saat ngetem di sana. Pemilik kios juga tak leluasa menggelar dagangannya karena banyak terhalang dengan penjual makanan yang malang melintang di lorong-lorong pasar. Sehingga kondisi pasar yang dahulunya semrawut menjadi lebih tertata (Suara Merdeka, 28 januari 2008). Pasar Gading telah ditetapkan menjadi pilot project pasar tradisional secara nasional karena kondisi Pasar Gading yang lebih baik setelah selesai direvitalisasi dan juga fasilitasnya yang sudah cukup baik, sehingga diharapkan Pasar Gading dapat mendukung kepariwisataan dari kota Surakarta. Karena itulah Pasar Gading menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kegagalan dan keberhasilan bagi revitalisasi pasar khususnya di wilayah Surakarta. Selain itu Pasar Gading sebagai pasar tradisional mempunyai dua sisi tidak hanya menjajakan kebutuhan dapur seperti sayur-sayuran, buah, bumbu dapur, bahan makanan, tetapi juga digunakan sebagai pasar untuk menjual barang-barang bekas yang masih layak untuk dipakai atau orang juga biasa menyebut pasar seperti ini sebagai pasar loak/pasar oprokan. Kebijakan-kebijakan telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk membendung meledaknya pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional. Program-program yang telah dibuat tersebut diharapkan mampu to user membawa perubahan positif commit pasar tradisional di Kota Surakarta untuk tetap

9 digilib.uns.ac.id


menjaga eksistensi pasar tradisional dari gempuran pasar modern. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk dapat mengetahui fakta-fakta terkait program revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta.

B.

Rumusan Masalah Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Gading Surakarta? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Gading Surakarta?

C.

Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat sesuai yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1.

Tujuan Operasional a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading Surakarta. commit to user


2.

10 digilib.uns.ac.id

Tujuan Fungsional Dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta khususnya bagi Dinas Pengelolaan Pasar sebagai acuan untuk melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional selanjutnya.

3.

Tujuan Individual Penelitian ini disusun dalam memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diantaranya adalah: 1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas ilmu pengetahuan tentang implementasi program Pemerintah Kota Surakarta terutama dalam Revitalisasi Pasar Tradisional. 2. Secara Praktis Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional berikutnya agar dapat lebih optimal. 3. Secara Individual Menjadi bagian dari proses pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam memahami usaha yang commit to user



dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.

Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undangundang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Budi Winarno, 2007:144). Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, Udoji dengan tegas mengatakan bahwa “the execution of policies is an important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan) (Solichin Abdul Wahab, 2010 : 59). commit to user

12



Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant Nugroho, 2009: 494-495). Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tidakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan, implementasi mencakup banyak macam kegiatan: 1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. 2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.

commit to user



3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja (Budi Winarno, 2007:145) Peter J. May and Soren C. Winter dalam International Journal of Public Administration Research and Theory 2009 Copyright “Politicians, managers, and

street-level

bureaucrats:

influences

on

policy

implementation”

mengemukakan: “One important aspect of this for street-level bureaucracy is the extent to which organizations delegate authority to make decisions to the frontlines or limit that discretion. A third set of considerations is the knowledge and attitudes of the street-level bureaucrats concerning relevant tasks, their work situation, and clients. A fourth set is the contextual factors concerning workloads, client mix, and other external pressures”. (Salah satu aspek penting dari ini untuk tingkat birokrasi jalanan adalah sejauh mana organisasi mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan ke garis depan atau membatasi kebijaksanaan tersebut. Satu set ketiga pertimbangan adalah pengetahuan dan sikap birokrat tingkat jalanan tentang tugas-tugas yang relevan, situasi pekerjaan mereka, dan klien. Satu set keempat adalah faktor-faktor kontekstual tentang beban kerja, campuran klien, dan tekanan-tekanan eksternal lainnya). Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (AG. Subarsono, 2009:87) Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kajian (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan to user sebagai tindakan-tindakan commit yang dilakukan oleh individu-individu (atau



kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saransaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah UU ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2007:146-147). Rencana adalah 20 % keberhasilan, implementasi adalah 60 % sisanya, 20%

sisanya

adalah

bagaimana

kita

mengendalikan

implementasi.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalahmasalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Riant Nugroho, 2009: 501-502). Dalam Int. J. Health Policy Initiative 2009 Copyright “Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries”, Kai Spratt mengemukakan: “Finding a model for policy implementation does not mean that implementers then can employ a simple process, using quick fixes to create rapid change in an implementation network—long-term behavior change rarely happens that way. Instead, a simplified model provides a framework for systematically identifying and addressing factors that implementers have some chance of influencing.” (Menemukan model untuk implementasi kebijakan tidak berarti bahwa pelaksana kemudian dapat menggunakan proses yang sederhana, menggunakan perbaikan yang cepat untuk membuat perubahan yang cepat mengubah sebuah jaringan pelaksanaan-jangka panjang perilaku jarang terjadi seperti itu. Sebaliknya, model yang commit tokerangka user disederhanakan menyediakan untuk mengidentifikasi dan



mengatasi faktor-faktor secara sistematis dimana pelaksana mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi). Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh model-model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Model-model kebijakan tersebut yaitu Model top down merupakan pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Efektif untuk kebijakan yang strategis dan berhubungan dengan keselamatan hidup dan keamanan negara. Model bottom up merupakan model implementasi kebijakan dimana kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat. Pamela A. Mischen and Thomas A.P. Sinclair dalam Journal of Public Administration Research and Theory 19.1 (2009) Copyright "Making implementation more democratic through action implementation research" menyebutkan : “….action science allows the implementation researcher to become an interventionist in an organization although it is attempting to implement a new policy or a policy change.” “….In these types of cases, implementation is successful when intended results are achieve--a top-down notion of democratic implementation-through the involvement of many members of the implementing agency--a bottom-up approach to democratic implementation.” (Ilmu tindakan memungkinkan peneliti pelaksanaan menjadi penemu dalam suatu organisasi meskipun itu adalah usaha untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru atau sebuah perubahan kebijakan. Dalam kasus-kasus semacam ini, pelaksanaan berhasil ketika mencapai hasil yang dimaksudkan - gagasan atas-bawah untuk pelaksanaan demokrasi melalui keterlibatan banyak anggota badan pelaksana - pendekatan bawah-atas untuk pelaksanaan demokrasi). commit to user



Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) dalam AG. Subarsono (2009:89) menulis sebagai berikut: “Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations why work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.” Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variable pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut beberapa teori kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi AG. Subarsono (2009:89-101) 1.

Model George C. Edward III (1980) Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. a. Komunikasi Keberhasilan

implementasi

kebijakan

mensyaratkan

agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi commit to user



tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran

(target

group)

sehingga

akan

mengurangi

distorsi

implementasi. Apabila jumlah tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. b. Sumberdaya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tertapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. c. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. commit to user



d. Struktur Birokrasi Struktur

organisasi

yang

bertugas

mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Gambar II.1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III Komunikasi

Sumber daya Implementasi Sikap

Struktur Birokrasi

2.

Model Merilee S. Grindle (1980) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup: a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. commit to user



b. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups. c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Gambar II.2 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle Implementasi Kebijakan Dipengaruhi oleh Tujuan Kebijakan

Tujuan yang dicapai

Program aksi dan proyek individu yang didesain dan didanai

A. Isi Kebijakan 1. Kepentingan kepentingan sasaran 2. Tipe manfaat 3. Derajat perubahan yang diinginkan 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksaan program 6. Sumberdaya yang dilibatkan

Hasil Kebijakan a. Dampak pada masyarakat individu dan kelompok b. Perubahan dan penerimaan masyarakat

B. Lingkungan Implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap

Program yang dilaksanakan sesuai rencana

commit to user

Mengukur keberhasilan



3.

Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ( 1983 ) Menurut Mazmanian dan Sabatier ( 1983 ), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : 1. Karakteristik dari masalah ( tractability of the problem ); 2. Karakteristik kebijakan / undang-undang ( ability fo statute of structure implementation ); 3. Variabel lingkungan ( nonstatutory variables effecting implementation ). Karakteristik Masalah : a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknik mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalahmasalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berati bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. commit to user



c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Karakteristik kebijakan: a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah

kebijakan

akan

mudah

diimplementasikan

karena

implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff commit to user



untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya. d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi

pelaksana.

Kegagalan

program

sering

disebabkan

kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. e. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. f. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya. Lingkungan kebijakan: a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

commit to user



b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat disinsentif kurang mendapat dukungan publik. c. Sikap dari

kelompok pemilih (costituency groups). Kelompok

pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan. 2) Kelompok

pemilih

dapat

memiliki

kemampuan

untuk

mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

commit to user



Gambar II.3 Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Mudah / tidaknya Masalah Dikendalikan 1. Kesulitan teknis 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi 4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Kemampuan Kebijaksanaan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi 1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 2. Digunakannya teori kausal yang memadai 3. Ketepatan alokasi sumber daya 4. Keterpadan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana 5. Aturan – aturan keputusan dari badan pelaksana 6. Rekrutmen pejabat pelaksana 7. Akses formal pihak luar

Variabel diluar Kebijaksanaan yang Mempengaruhi Proses Implementasi 1. Kondisi sosio – ekonomi dan teknologi 2. Dukungan publik 3. Sikap dan sumber – sumber yang dimiliki kelompok pemilih 4. Dukungan dari pejabat atasan 5. Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat – pejabat pelaksana

Tahap – tahap Dalam Proses Implementasi ( Variabel Tergantung)

Output kebijakan Dari badan-badan Pelaksana

4.

Keputusan kelompok sasaran terhadap output kebijakan

Dampak output kebijakan sebagaimana dipersepsi

Dampak nyata output kebijakan

Perbaikan mendasar dalam undang – undang

Model Donals S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) Menurut

Meter

dan

Horn,

ada

enam

variabel

yang

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : a. Standar dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar kebijakan kabur, maka akan terjadi commit to user



multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. b. Sumberdaya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya nonmanusia (non-human resources), dalam berbagai kasus program pemerintah. c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan

koordinasi

dan

kerjasama

antar

instansi

bagi

keberhasilan suatu program. d. Karakteristik agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di commit to user



lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. f. Disposisi implementor Disposisi implementor ini mencakup 3 hal yang penting, yakni : a) Respon

implementor

terhadap

kebijakan,

yang

akan

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Gambar II.4 Model Implementasi Kebijakan Donals S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Ukuran dan tujuan kebijakan

Karakteristik badan pelaksana

Kinerja Implementasi Disposisi pelaksana

Sumberdaya

Lingkungan ekonomi sosial dan politik

5.

Model Smith Dalam model implementasi Smith terdapat empat variabel dalam proses implementasi: commit to user



a. Idealized policy Merupakan pola interaksi yang diinginkan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong target group untuk melaksanakan b. Target group Merupakan kelompok sasaran kebijakan yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diharapkan perumus kebijakan atau dapat menyesuaikan pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan. c. Implementing organization Merupakan badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan d. Environmental factors Merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik) Keempat

variabel

tersebut

tidak

berdiri

sendiri,

tapi

merupakan kesatuan atau suatu sistem yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Proses implementasi tidak berjalan secara linier atau mekanistis, tetapi membuka peluang terjadinya transaksi

melalui

proses

negosiasi

atau

bargaining

untuk

menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan berdimensi target group. commit to user



Dalam penelitian ini guna melihat proses Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading, peneliti menggunakan tahapan-tahapan pelaksanaan revitalisasi pasar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Sedangkan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atau pendorong keberhasilan implementasi program, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Standar dan sasaran kebijakan (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn) Standar dan sasaran kebijakan merupakan tolok ukur bagi keberhasilan

Implementasi

Program

Revitalisasi

Pasar

Tradisional. Apabila standar dan sasaran kebijakannya kabur maka pelaksanaan revitalisasi Pasar Gading tidak akan dapat berjalan dengan baik. Standar kebijakan yang digunakan sebagai pedoman

adalah

SOP

yang

mengatur

pengelolaan

dan

perlindungan pasar tradisional. Sedangkan sasaran dari program ini adalah tujuan dari revitalisasi pasar tradisional. 2. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Merilee S. Grindle) Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran terhadap program

revitalisasi

pasar

akan

sangat

mempengaruhi

pelaksanaan program revitalisasi pasar, tanpa adanya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran maka program akan commit to user



mengalami banyak hambatan. Selain itu, tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap aturan program juga sangat mempengaruhi implementasinya. Kelompok sasaran disini adalah pedagang dan PKL Pasar Gading. 3. Sumber Daya (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn) Sumber-sumber daya layak mendapatakan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumbersumber yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (aparat pelaksana), dana, data dan fasilitas (instrumen). Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sebaliknya jika implementornya sudah memenuhi syarat tetapi sumber dana / fasilitasnya tidak memenuhi juga akan mengalami hambatan dalam implementasi. 4. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn) Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan atau program karena komunikasi merupakan sarana koordinasi antara sesama aparat, maupun antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran, dan juga untuk menyamakan pemahaman dan persepsi antara aparat pelaksana dengan apa yang menjadi tujuan program. Dengan commit to user



komunikasi maka semua pelaksana dapat memahami apa yang diharapkan oleh kebijakan yang diimplementasikan. Dalam penelitian ini, komunikasi terbagi menjadi dua yaitu komunikasi secara horizontal dan komunikasi secara vertikal. Komunikasi vertikal dilakukan oleh aparat pelaksana dengan aparat pelaksana, yaitu antara pegawai Dinas Pengelolaan Pasar dan Kepala Pasar Gading. Sedangkan komunikasi horisontal dilakukan antara pegawai Dinas Pengelolaan Pasar dengan pedagang melalui pengurus paguyuban. 5. Karakteristik Agen Pelaksana (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn) Karakteristik yang dimiliki agen pelaksana dapat mendukung pelaksanaan revitalisasi pasar, apabila pola-pola hubungan yang dibentuk oleh Dinas Pengelolaan Pasar dapat dibina dengan baik. Pola-pola hubungan ini tidak saja terjadi hanya diantara aparat pelaksana pada Dinas Pengelolaan Pasar saja tetapi juga terjadi antar SKPD terkait dan juga Kepala Pasar Gading. 6. Disposisi Implementor (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn) Disposisi

implementor

menjadi

pendukung

keberhasilan

pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional, karena mencakup watak dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap implementor. Apabila setiap aparat pelaksana memiliki komitmen commit to user



dalam melaksanakan tugas dan memegang teguh komitmen tersebut maka pelaksanaan program akan dapat berjalan dengan baik. Respon dan pemahaman aparat pelaksana terhadap tujuan dari program revitalisasi pasar akan menunjang keberhasilan program. Alasan peneliti memilih keenam indikator tersebut sebagai indikator karena keenam indikator tersebut merupakan indikatorindikator yang paling cocok untuk membantu penulis mengetahui faktor yang mendorong dan mengahambat pelaksanaan program revitalisasi pasar sehingga dapat menjadi pedoman peneliti selama di lapangan.

B.

Revitalisasi Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Tim Reality, 2008:555) revitalisi adalah proses, cara. Sedangkan pengertian revitalisasi secara harviahnya adalah: Menghidupkan kembali, maknanya bukan sekedar mengadakan atau mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, dan menyesuaikan dengan kondisi baru, semangatnya dan komitmennya. (www.primatani.litbang.deptan.go.id). Revitalisasi juga dapat diartikan sebagai upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan tergantung dari kondisi lingkungan binaan yang akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, commit to user



rehabilitasi dan/atau rekonstruksi. Jadi, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (www. Pengertian Revitalisasi.com) Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta merupakan usaha Pemerintah Kota melalui pembangunan pasar tradisional untuk dapat meningkatkan kinerja dari pasar tradisional yang sudah ada dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pasar juga pedagang kaki lima. Selain kegiatan pembangunan fisik bangunan Pemerintah Kota juga mengadakan kegiatan perbaikan non fisik pada pasar tradisional melalui Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: a. Peningkatan manajemen pasar yang meliputi kebersihan, kenyamanan, promosi, keamanan, ketertiban dan kesempatan berusaha b. Peningkatan manajemen PKL yang meliputi penataan, monitoring, penertiba dan kepastian berusaha c. Peningkatan kualitas SDM pengelola pasar dan pedagang d. Peningkatan dan pengembangan pendapatan pasar Adanya pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta didasarkan pada peraturan-peraturan yang sifatnya vertikal dari pusat. Dasar Hukum dari pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta yaitu: commit to user



a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta Dasar hukum tersebut menjadi acuan dan petunjuk bagi Pemerintah Kota beserta para aparat pelaksana untuk dapat melaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas maka program ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Setiap program dilaksanakan guna memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu pula dengan Program Revitalisasi Pasar Gading, program ini juga mempunyai tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan, antara lain: a. Meningkatkan daya saing pedagang pasar tradisional dengan pasar modern. b. Meningkatkan tingkat hunian dan pengunjung. c. Memberikan kontribusi pengelolaan dengan lingkungan dan Pemerintah setempat. d. Menciptakan Pasar Gading yang bersih, sehat, rapi dan indah serta berkeadilan (Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta)

commit to user


C.


Pasar Tradisional Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok menentukan penawaran terhadap produk (Mankiw, 2003:82). Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Perpres No. 112 Tahun 2007 Pasal 1). Dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Tim Reality, 2008:495), pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang di perdagangkan, tempat berjual beli, pekan, kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang. Pendapat lain yang dikemukakan oleh AG. Subarsono, bahwa pasar adalah instrument yang sangat diperlukan untuk lingkungan tertentu. Ia merupakan alat yang efektif dan efisien untuk menyediakan barang-barang privat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar juga akan menjamin adanya kompetisi dalam penyediaan barang dan jasa kemudian masyarakat dapat memilih barang dan jasa dengan harga yang paling murah. Pasar muncul sebagai pusat tukar-menukar, perdagangan sebagai kegiatan tukar-menukar yang sebenarnya, dan uang sebagai alat penukar. Pasar adalah pranata pembangkit sedangkan perdagangan dan uang adalah fungsifungsinya. (Mahendra Wijaya, 2007: 83) commit to user



Sementara itu, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Perpres No. 112 Tahun 2007 Pasal 1). Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional menjelaskan, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal. Pasar lokal pada dasarnya adalah pasar di daerah yang bertetangga, dan walaupun penting bagi kehidupan komunitas, sama sekali tidak menunjukkan commit to user



adanya pengurangan sistem ekonomi yang sudah merupakan pola dasar komunitas tersebut. Karakteristik pasar lokal sebagai berikut: 1. Kelompok yang menyediakan dan kelompok yang membutuhkan kalau salah satu kelompok di atas tidak ada maka disebut pranata jenis pasar dan bila kedua-duanya ada maka disebut pasar. 2. Unsur setara yaitu nilai tukar menurut kesetaraan pasar merupakan pasar harga tetap atau pasar pencipta harga. 3. Persaingan adalah ciri lain pranata seperti pasar pencipta harga dan lelang. Dia tidak terdapat di pasar harga tetap tetapi hanya terbatas pada pasar. 4. Unsur-unsur fungsional: Lokasi fisik dan barang, adat istiadat, hukum. 5. Harga pada mulanya adalah jumlah yang telah ditetapkan dengan tegas terlebih dahulu dan bahwa tanpa ini kegiatan dagang tidak dapat dimulai. Harga

berubah-ubah/berfluktuasi

karena

persaingan

harga

adalah

perbandingan kuantitatif antara barang berbagai jenis yang lahir melalui barter atau tawar menawar harga adalah bentuk ekuivalensi yang khas dijumpai pada ekonomi yang terintegrasi melalui perilaku tukar-menukar (Mahendra Wijaya, 2007:95).

commit to user



D.

Kerangka Pemikiran Untuk memberikan pedoman dan mempermudah dalam kegiatan penelitian pengolahan data, juga untuk menganalisa agar hasil penelitian yang diperoleh benar, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Terdesaknya pasar tradisional oleh pasar modern

Perda No. 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional

Revitalisasi Pasar Gading

Proses Pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading Indikator: a. Tahapan awal b. Tahapan desain c. Tahapan pelaksanaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading Indikator: a. Standar dan sasaran kebijakan (Van Meter & Van Horn) b. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Grindle) c. Sumberdaya (Van Meter & Van Horn) d. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas (Van Meter & Van Horn) e. Karakteristik agen pelaksana (Van Meter & Van Horn) f. Disposisi implementor (Van Meter & Van Horn)

Output: a. Kondisi fisik bangunan pasar menjadi layak b. Terciptanya pelayanan kepada konsumen c. Pedagang lebih nyaman saat berada di pasar d. Pemberdayaan perekonomian pedagang e. Perlindungan UKM

commit to user



Dari kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa semakin terdesaknya pasar tradisional karena kehadiran pasar modern yang kurang terkoordinasi menyebabkan mundurnya pasar tradisional di Kota Surakarta, oleh karena itu dengan berpedoman Perda No. 1 Tahun 2010 pada Pemerintah Kota Surakarta mengupayakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional untuk dapat mempertahankan eksistensi pasar tradisional di tengah-tengah pasar modern. Untuk melihat pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading maka digunakan tahapan proses pelaksanaan dari Dinas Pengelolaan Pasar untuk dapat mengamati pelaksanaan program revitalisasi pasar mulai dari tahapan awal (sosialisasi), tahapan desain hingga tahapan pelaksanaan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan revitalisasi akan diamati melalui beberapa indikator dari Model Van Meter dan Van Horn juga Model Grindle sehingga akan didapatkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading. Alasan penulis untuk mengambil Model Kebijakan Donals S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dan Model Merilee S. Grindle karena program revitalisasi Pasar Gading surakarta merupakan tipe kebijakan top-down. Kebijakan top-down merupakan proses implementasi dari sisi vertikal dan terpusat; mengikuti struktur hierarki. Pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. commit to user



Walaupun dalam proses implementasi kebijakan ini dikerjakan oleh Pemerintah, namun partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam proses implementasi program. Karena bila kebijakan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Lembaga Pemerintah saja tanpa adanya peran serta dari masyarakat, maka kebijakan atau program tidak akan berhasil. Dalam pelaksanaan Model Kebijakan Donals S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dan Model Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh enam variabel dalam mendukung proses implementasi. Keenam variabel tersebut adalah yaitu Standar dan sasaran kebijakan (Van Meter & Van Horn), Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Grindle), Sumberdaya (Van Meter & Van Horn), Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas (Van Meter & Van Horn), Karakteristik agen pelaksana (Van Meter & Van Horn), dan Disposisi implementor (Van Meter & Van Horn). Keenam variabel tersebut tidak akan dapat berdiri sendiri, karena pada dasarnya variabel-variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Sehingga dapat dilihat faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi selama proses pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading Surakarta untuk dapat menciptakan Kondisi fisik bangunan pasar menjadi layak, Terciptanya pelayanan kepada konsumen, Pedagang lebih nyaman saat berada di pasar, Pemberdayaan perekonomian pedagang, dan Perlindungan UKM. commit to user



commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian Peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan yang kompleks dan dinamis, juga untuk memahami situasi sosial secara mendalam. Selain itu peneliti juga akan menekankan hasil penelitian pada pemberian gambaran mengenai situasi sosial secara objektif. Oleh karena itu digunakan bentuk penelitian deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasisituasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 2003: 54-55) Jadi penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendetail terkait dengan latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter to user cara pengumpulan data di lokasi mengenai objek yang akan commit diteliti dengan

41



penelitian, yang kemudian dapat memberikan gambaran tentang Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading di Kota Surakarta.

B.

Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Gading Surakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Pasar Gading merupakan salah satu pasar tradisional di wilayah Surakarta dimana program revitalisasi tersebut dilaksanakan dan merupakan proyek percontohan untuk pasar tradisional setelah di revitalisasi

C.

Sumber Data Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, maka ia tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami (H.B Sutopo, 2002 : 49). Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010 : 156). Dalam hal ini, sumber data yang langsung memberikan data adalah narasumber atau informan. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat commit to user



penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H. B. Sutopo, 2002 : 50). Informan tersebut adalah: a. Erni Susiatun, SH, M.Si, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta b. Ir. Suhardi, MM, selaku staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta c. Agus Suharto, SE selaku Kepala Pasar Gading Surakarta d. Sumarno, selaku Sekretaris Paguyuban Pasar Gading dan sekaligus sebagai pedagang Pasar Gading Surakarta Selain beberapa informan diatas, terdapat pula sumber lain yaitu sumber gambar yang yang berkaitab dengan aktivitas dan kondisi di lapangan dapat pula digunakan menjadi sumber informasi. Sumber gambar yang diambil penulis berupa foto-foto pedagang, los, kios, dan penzoningan yang ada di Pasar Gading 2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010 : 156). Sumber data sekunder diantaranya adalah arsip, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan commit to user



tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung maupun tidak, sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya yang tersirat dari dokumen tersebut (H.B. Sutopo, 2002:54). Peneliti menggunakan dokumen Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional sebagai sumber penelitian. Selain itu juga terdapat dokumen resmi dan arsip-arsip termasuk juga gambar-gambar sebagai bahan tertulis yang dalam pelaksanaan pengaturan Program Revitalisasi Pasar Gading Surakarta, juga data dan artikel baik dari surat kabar maupun internet yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer.

D.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik: 1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moelong, 2006 : 186). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin commit to user



melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2010 : 157). H.B. Sutopo (2002 : 58) mengemukakan: ”Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konsep mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi tanggapan atau persepsi tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.” Pada penelitian ini, wawancara dilakukan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Kepala Pasar Gading Surakarta, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Gading Surakarta. 2. Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda; serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (H.B. Sutopo, 2002 : 64). Sementara Sugiyono (2010 : 166) berpendapat bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejalagejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan pada Pasar Gading Surakarta. commit to user



3. Dokumentasi Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau. Demikian pula halnya arsip yang pada umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibandingkan dengan dokumen. Sebagai catatan formal arsip sering memiliki peran sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pemahaman suatu peristiwa (H.B. Sutopo, 2002 : 69).

E.

Teknik Pengambilan Sampel Penelitian ini akan menggunakan teknik Purposive Sampling sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. Purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010 : 96). Menurut H.B Sutopo (2002: 36) pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh informasi dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Kepala Pasar Gading Surakarta, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Gading Surakarta. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penulis juga menggunakan snowball sampling, sepanjang data data yang diperoleh belum lengkap dan mendalam. Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang commit to user



mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

F.

Validitas Data Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas ini merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian (H. B. Sutopo, 2002 : 77-78). Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Cohen dan Manion dalam Andi Prastowo (2011 : 231) menyatakan bahwa triangulasi bisa dimaknai sebagai suatu teknik yang menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian terhadap beberapa aspek dari perilaku manusia. Tujuan penggunaan teknik ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2002 : 78), teknik trianggulasi dibedakan menjadi empat yaitu trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi commit to user



metodologis, trianggulasi teoritis. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini akan digunakan cara trianggulasi data. Dalam trianggulasi data peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda-beda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda jenisnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi data yang berarti peneliti mencoba membandingkan informasi yang diperoleh. Data dari sumber yang satu dicocokkan dengan sumber yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini perlu diuji validitasnya dengan melakukan cross check antara Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang berbeda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya. Kemudian dari hasil wawancara dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta juga di cross check dengan Kepada Pasar Gading Surakarta dan juga Sekretaris Paguyuban Pasar Gading. Apabila dari narasumber yang berbeda menyatakan hal sama berarti data tersebut valid.

commit to user



G.

Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Lexy J. Moelong (2006 : 280). Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Lexy J. Moleong (2006 : 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif. Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo (2002 : 91), ketiga komponen tersebut meliputi: 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan (H.B. Sutopo, 2002 : 91-92). 2. Penyajian Data commit to user



Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi, yang memungkinkan simpulan peneliti dapat dilakukan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Selain sajian data dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya (H.B. Sutopo, 2002 : 92-93). 3. Penarikan Kesimpulan Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai memahami apa arti hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturanperaturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu

diverifikasi

agar

cukup

mantap

dan

benar-benar

bisa

dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan peneliti menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya (H.B. Sutopo, 2002 : 93). Dalam proses analisanya, ketiga komponen tersebut berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman ini dapat digambarkan sebagai berikut: commit to user



Gambar III.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman Pengumpulan data

Sajian data Reduksi data

Penarikan simpulan / verifikasi Sumber: HB. Sutopo, 2002 : 96 Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B. Sutopo, 2002 : 96).

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Letak Geografi Kota Surakarta sering disebut Kota Solo, secara astronomis terletak antara 110°45’15”-110°45’35” Bujur Timur dan 7°36’00”-7°56’00” Lintang Selatan, dengan luas daerah ± 4.404,0593 Ha. Secara geografis wilayah Kota Solo terletak diantara Gunung Lawu disebelah timur dan Merapi sebelah barat dengan ketinggian ± 92 m di atas permukaan laut dan berada pada pertemuan Sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Posisi Kota Solo sangat strategis di jalur lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan diantara Yogyakarta – Solo – Semarang, Surabaya – Bali. Batas wilayah administratif Kota Surakarta meliputi sebelah utara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, timur Kabupaten Karangnyar, selatan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Luas wilayah administratifnya 4.404,06 ha sebagian besar telah menjadi lahan permukiman seluas 2.672,21 ha dan sisanya berturut-turut untuk jasa 428,06 ha, ekonomi industri dan perdagangan 383,51 ha, ruang terbuka 24 8,29 ha, pertanian 210,83 ha dan lain-lain 461,16 ha. Kota Surakarta terbagi dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, commit user Serengan, Pasar kliwon, Jebres danto Banjarsari. Kelima kecamatan tersebut

51



terdiri dari 51 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri dari; Kecamatan laweyan 11 kelurahan, Kecamatan Serengan 7 kelurahan, Kecamatan Pasar Kliwon 9 kelurahan, Kecamatan Banjarsari 13 kelurahan, Kecamatan Jebres 11 kelurahan, dan ke-51 kelurahan tersebut terdiri dari 592 RW, 2.645 RT dan 129.380 KK. 2. Kependudukan Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kota Surakarta 500.642 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, yaitu 257.279 perempuan dan 243.363 laki-laki. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya, yaitu sebanyak 157.438 jiwa (31,45%). Kemudian disusul Kecamatan Jebres sebanyak 27,9 persen dari total penduduk atau 138.624 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan laweyan dan Pasar Kliwon berturut-turut yaitu 86.315 dan 74.145 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Serengan sejumlah 44.120 jiwa dengan persentase 8,81 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Dengan luas wilayah hanya sebesar 44,03 km2 membuat tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa tengah yaitu 11.370 jiwa/km2. Hal tersebut menuntut pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi penduduk Kota Surakarta, belum lagi adanya kaum commuters yang jumlahnya tidak kalah banyak. Laju pertumbuhan Kota Surakarta selama periode tahun 2000-2010 mengalami commit to user



penurunan yang signifikan yaitu 0,25 persen jauh dibawah angka laju petumbuhan Jawa Tengah yaitu 0,46 persen. 3. Potensi Wilayah Kota Surakarta merupakan kota budaya di Jawa Tengah dengan mengusung slogan “Solo The Spirit Of Java“ yang menjadi trend setter kota / kabupaten lain terutama di bidang ekonomi dan budaya. Meskipun luas wilayahnya tidak begitu besar dan Sumber Daya Alamnya (SDM) tidak melimpah namun Kota Solo mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan memanfaatkan semua kelebihan yang ada di dalamnya, Surakarta mampu menyerap perhatian daerah lain bahkan mancanegara. Keraton, batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol identitas

Kota

Surakarta.

Eksistensi

Keraton

Kasunanan

Surakarta

Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan budaya yang memiliki nilai jual. Seni dan pembatikan Solo menjadi pusat batik di Indonesia. Apalagi setelah resmi dibuka Kampung Batik Laweyan menjadi ikon area penuh dengan wisata batik dari proses pembuatanya sampai penjualannya. Pariwisata dan perdagangan tidak bisa dipisahkan, keduanya saling mendukung meningkatkan sektor ekonomi. Berbeda dengan kegiatan perdagangan, sektor pertanian kurang bisa diandalkan, kebutuhan pokok seperti beras, sayur - sayuran dan bahan dasar protein harus bergantung daerah lain karena keterbatasan lahan. Secara kumulatif, sektor tersier yang terdiri dari usaha perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan, dan komunikasi serta jasa. Terdapat beberapa industri commit to user



pengolahan yang didominasi oleh industri rumah tangga, kebanyakan industri bergerak dalam bidang pembuatan batik dan pakaian jadi yang hasilnya mencapai pasar internasional. 4. Pasar Gading Pasar Gading terletak di Jalan Veteran No.42, Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, berdiri di atas tanah pemerintah Kota Surakarta seluas 2.283 m2. Pasar Gading dibangun pada tahun 2008, dengan konstruksi beton bertingkat (dua lantai). a.

Sebelah Timur

: Kantor Pemadam Kebakaran

b.

Sebelah Barat

: Pertokoan dan Perkampungan

c.

Sebelah Selatan

: Pertokoan (Jl. Veteran)

d.

Sebelah Utara

: Alun-alun Selatan Kraton Surakarta

Pasar Gading merupakan pasar tradisional yang memiliki konsep manajemen pelayanan modern dengan penataan pedagang sesuai dengan zoning jenis barang dagangan yang mengarah pada pasar sehat. Fasilitas fasilitas yang disediakan antara lain disediakannya keseragaman mebelair – meja yang dilengkapi dengan laci untuk menempatkan dan menyimpan barang dagangan agar tertata rapi dan higienis. Jenis dagangan yang tersedia adalah kebutuhan pokok, hasil bumi, sayuran, buah-buahan, pakaian, dan sejenisnya. Pasar Gading dikelola oleh pegawai dengan jumlah 13 orang, terdiri dari 1 orang kepala pasar, 3 orang tenaga administrasi, 3 orang tenaga kebersihan dan 6 orang tenaga keamanan. Pasar Gading juga memiliki commit to user



asosiasi pedagang yaitu paguyuban pedagang pasar dengan nama HPPG (Himpunan Pedagang Pasar Gading) dengan jumlah pengurus sebanyak 21 orang. Pasar Gading juga sudah membagi area zoning untuk dagangan dengan mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Pada bagian bawah Pasar Gading menyediakan dagangan kebutuhan sehari-hari dan mempunyai spesifikasi menyedikan makanan khas Solo (aneka kue tradisional, dawet, intip, ampyang, serabi, pecel, gethuk, dll), jadi di lantai 1 merupakan zoning sayur, buah dan daging. Pasar Gading bagian atas menyediakan kantor pengelola pasar dan juga jenis dagangan berupa pakaian, celana, makanan sampai tukang menjahit. Tujuan

pembangunan

kembali

Pasar

Gading

adalah

untuk

meningkatkan pendapatan dan daya saing pedagang pasar tradisional dengan pasar modern serta meningkatkan tingkat hunian dan pengunjung untuk memberikan kontribusi dengan lingkungan dan pemerintah setempat dalam menciptakan Pasar Gading yang bersih, sehat, rapi dan indah serta berkeadilan. Visi Pasar Gading adalah terciptanya Pasar Gading yang bersih, sehat, aman, nyaman dam berkeadilan serta menjadikan pasar sebagai tempat tujuan wisata. Misi dari Pasar Gading: a. Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban pasar b. Memberikan pelayanan terbaik kepada pedagang dan konsumen

commit to user



c. Meningkatkan SDM pedagang dalam mengubah karakter serta pola pikir dalam menciptakan pasar bersih, sehat, rapi dan indah serta berkeadilan d. Menghimbau peran serta pedagang dalam menata barang dagangan agar lebih kreatif, lebih higienis, lebih indah e. Meningkatkan daya saing beli terhadap pasar modern Terdapat kios dan los di dalam Pasar Gading, kios yang ada berjumlah 72 buah, sedangkan jumlah losnya 211 buah. Los di Pasar Gading terbagi menjadi 2, los di lantai atas dan juga los di lantai bawah. Di lantai atas meja losnya berjumlah 88 sedangkan di lantai bawah jumlah meja losnya berjumlah 123 buah. Selain terdapat kios dan los Pasar Gading juga menyediakan meja oprokan sebanyak 181 buah, masing-masing di lantai atas sebanyak 92 buah dan di lantai bawah sebanyak 89 buah. Jumlah pedagang los lantai atas dan bawah berjumlah 203 pedagang, sedangkan jumlah pedagang oprokran ± 120 orang pedagang dan untuk pedagang kios berjumlah 72 orang. Kegiatan Pasar dimulai dari pagi hari sampai dengan malam hari. Pada pagi hari kegiatan di mulai pada pukul 04.00 dan selesai pada pukul 09.00, pada waktu siang hari kegiatan pedagang di mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00. Pada sore hari adalah kegiatan kebersihan yaitu kegiatan untuk membersihkan pasar agar pasar tampak bersih yang dilaksanakan pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 14.00. Setelah itu malam harinya pasar digunakan sebagai tempat kuliner, dimulai pukul 17.00 dan berakhir pada pukul 23.00. commit to user



Disini Pasar Gading pada malam hari adalah kuliner pusat jajanan. Kegiatan ini diadakan sejak 5 Agustus 2010, bersama dengan paguyuban pasar membuka kuliner PUJANGGA (pusat jajanan gading). Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan pasar di malam hari ini adalah untuk: a.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya masyarakat pasar dan sekitarnya.

b.

Memperkenalkan,

meramaikan

dan

mempromosikan

pasar

tradisional Gading pasca penertiban PKL Jl. Veteran dan sekitarnya. c.

Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

d.

Memberikan tambahan kontribusi ke PAD. Gambar IV.1 Bangunan Fisik Pasar Gading

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan tersebut adalah keadaan Pasar Gading setelah di revitalisasi, bangunan fisiknya tampak dari depan. Gambar tersebut diambil 4 hari sebelum peresmian pasar oleh Menteri commit to user Perindustrian dan Perdagangan, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa



pasar yang dulunya kumuh saat ini telah berubah menjadi pasar tradisional yang nyaman, bersih, sehat, rapi dan indah.

Gambar IV.2

Gambar IV.3

Gambar IV.4 Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Keterangan: Gambar IV.2 zoning untuk roti dan makanan sebelum ditempati pedagang Gambar IV.3 zoning untuk telur sebelum ditempati pedagang Gambar IV.4 zoning kelontong/plastik sebelum ditempati pedagang Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan dagangan nantinya sudah disesuaikan dengan zoning yang ada sehingga penataannya dapat lebih rapi, tertib, bersih dan higienis. Penzoningan tersebut telah commit to user dagangan, untuk makanan dan roti didasarkan pada klasifikasi masing-masing



dijadikan satu penzoningan, untuk kelontong atau plastik dijadikan satu penzoningan juga, dan untuk telurpun juga demikian. Kecuali untuk daging di tempatkan pada ruangan tersendiri agar sayur, buah-buahan dan makanan dapat tetap terjaga kehigienitasannya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan potensi pasar khususnya pasar-pasar tradisional maka Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan program revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan pasar tradisional agar tidak mati. Banyaknya pasar yang memiliki kondisi bangunan yang tidak layak juga menjadi salah satu faktor penting dibalik program revitalisasi pasar, ditengah gempuran pasar-pasar modern yang hampir berada di setiap sudut kota dan tak jarang yang non stop sehingga menyebabkan banyak pedagang pasar yang merasa dirugikan. Bila potensi pasar tidak segera ditingkatkan maka ekonomi kerakyatanpun tidak dapat terbangun dengan baik karena kalah bersaing dengan pasar-pasar modern. Program revitalisasi Pasar Gading mempunyai tujuan antara lain meningkatkan pendapatan dan daya saing pedagang pasar tradisional dengan pasar modern serta meningkatkan tingkat hunian dan pengunjung untuk memberikan kontribusi dengan lingkungan dan Pemerintah setempat dalam menciptakan Pasar Gading yang bersih, sehat, rapi dan indah serta berkeadilan. Sedangkan sasaran dari program revitalisasi pasar ditujukan kepada pedagangcommit to user



pedagang pasar tradisional, masyarakat umum sebagai pengunjung dan konsumen dari pasar tradisional dan juga para wisatawan. Pasar Gading mulai direvitalisasi pada tahun 2008 hingga awal tahun 2009. Revitalisasi Pasar Gading dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar dan dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga bekerjasama dengan kontraktor. Setelah pasar selesai direvitalisasi terjadi peningkatan kiosnya, dulu kios yang ada sebelum pasar direvitalisasi berjumlah 33 kios, dan setelah direvitalisasi kios tersebut bertambah jumlahnya menjadi 72 kios, yang masing-masing kios tersebut diisi oleh 1-3 orang pedagang. Sedangkan untuk los dan pedagang oprokan masih sama jumlahnya, los berjumlah 24 dan pedagang oprokan berjumlah 198 orang. Peningkatan sejauh ini hanya terjadi pada kios dan jumlah pedagang yang ada dalam kios tersebut, sedangkan untuk los dan pedagang oprokan tidak mengalami peningkatan. Penelitian ini berusaha untuk melihat implementasi revitalisasi Pasar Gading. Pembahasan mengenai implementasi ini dibagi dalam dua bagian yaitu: 1.

Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Surakarta.

2.

Hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading dilihat berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, juga disposisi implementor. commit to user



Secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang implementasi revitalisasi Pasar Gading dapat dilihat sebagai berikut: 1. Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Surakarta 1.1. Proses Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Surakarta Proses implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan, karena itulah implementasi merupakan hal yang paling berat. Implementasi mencakup banyak kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelaksana untuk dapat membuat program berjalan. Demikian pula dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Gading juga memiliki berbagai tahapan. Sebelum dilakukannya implementasi program revitalisasi pasar tradisional, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar yaitu Tahapan Awal, Tahapan Desain, dan Tahapan Pelaksanaan. Sebelum dilakukan tahapan-tahapan tersebut terlebih dahulu diadakan usulan penganggaran yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan. Kegiatan yang dilakukan pada saat Tahapan Awal yaitu Pertama, sosialisasi kepada pedagang, sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa pasar akan di revitalisasi, sosialisasi dilakukan dengan mengundang para pedagang sehingga bila terdapat usulan-usulan dari pedagang dapat ditampung dengan baik oleh pihak Dinas. Kedua, lelang untuk pembuatan gambar desain, proses lelang berhubungan dengan masalah perencanan atau pembuatan gambar desain yang kemudian dilelang siapa pemenangnya commit to user


lalu diadakan pembuatan desain,


pengumuman lelang dengan

mengundang pemborong untuk kemudian dilaksanakan. Ketiga, sosialisasi penempatan, sosialisasi penempatan membahas tentang letak dan lokasi pedagang dalam berjualan setelah pasar direvitalisasi. Tahapan selanjutnya adalah Tahapan Desain sebelum lelang, setelah adanya sosialisasi Dinas Pengelolaan Pasar mengadakan pelelangan fisik dan diadakan pelelangan pelaksanaan, proses pelelang pertama dengan pengumuman lelang dan mengundang pemborong-pemborong yang akan melakukan pelelangan, setelah seluruh pelelang hadir Dinas Pengelolaan Pasar akan mempresentasikan desainnya setelah selesai presentasi tersebut barulah dibuka sesi pelelangan, dalam sesi tersebut seluruh pemborong akan berlomba untuk memenangkan lelang desain, setelah diketahui siapa pemenang lelang tersebut kemudian diadakan pelelangan pelaksanaan, pada tahapan ini desain pasar sebelum dilelangkan kepada pihak pemborong disampaikan terlebih dahulu kepada Walikota, apabila Walikota sudah menyetujui gambar desain tersebut barulah Dinas dapat melelangkan kepada pemborong. Tahapan yang terakhir adalah Tahapan Pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan pedagang di tempatkan ke pasar sementara yang telah disediakan oleh Dinas Pengelolaaan Pasar, kemudian pasar dibangun sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemborong yang telah memenangkan lelang. Kemudian setelah pasar selesai direvitalisasi Dinas Pengelolaan Pasar dapat mengarahkan commit to user



pedagang untuk kembali di tempatkan ke Pasar Gading sesuai dengan los dan kios masing-masing sesuai dengan penempatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Berikut penjelasan Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “Tahapan awal revitalisasi, pertama diadakan sosialisasi bahwa pasar akan direvitalisasi sesudah itu kita mengadakan lelang, proses lelang menyangkut masalah perencanan atau pembuatan gambar desain. Dalam proses pelelangan bila sudah diketahui siapa pemenangnya lalu dilakukan pembuatan desain. Sesudah pembuatan desain dan mempunyai tata ruang kios kita mengundang pedagang. Setelah pelelangan desain kita adakan pelelangan fisik, pelelangan fisik menyangkut pelelangan pelaksanaan, proses lelang pertama adalah pengumuman lelang dengan mengundang pemborong-pemborong sesudah itu kita lelangkan siapa pemenangnya kalau sudah ada pemenang lelang kita mengadakan sosialisasi lagi sosialisasi penempatan disampaikan kepada pedagang dengan menjelaskan kepada pedagang bahwa bangunan sudah selesai.” (Wawancara 06 Desember 2011) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Tahapan dalam implementasi program revitalisasi pertama sosialisasi kemudian penempatan pedagang ke pasar sementara selama penempatan pedagang ke pasar sementara dilakukan pula proses pembangunan, setelah itu penempatan kembali ke Pasar Gading setelah revitalisasi. (Wawancara 08 Desember 2011) Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi program revitalisasi Pasar Gading terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk dapat mendukung commit to userprogram revitalisasi Pasar Gading. keberhasilan proses implementasi



Tahapan-tahapan selama pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading sudah dapat dijalankan dengan baik mulai dari proses sosialisasi, pelelangan, pembangunan pasar hingga penempatan pedagang kembali ke Pasar Gading. 1.2. Output-output Kebijakan Suatu program kebijakan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila output-output kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan kelompok sasarannya benar-benar patuh terhadap output-output kebijakan tersebut. Sehingga perhatian pokoknya tertuju pada dampak keputusan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dampak yang dibawa dari program ini akan menentukan tingkat keberhasilan dari program revitalisasi pasar. Dampak nyata yang telah ditimbulkan oleh program revitalisasi pasar yaitu kondisi fisik bangunan pasar menjadi layak, terciptanya pelayanan kepada konsumen, pedagang lebih nyaman, pemberdayaan perekonomian pedagang meningkat, adanya perlindungan UKM. Dampak yang dibawa oleh program revitalisasi pasar tradisional yang pertama, Kondisi Fisik Bangunan pasar menjadi lebih layak. Dulu sebelum Pasar Gading direvitalisasi kamar mandi kurang nyaman untuk dipakai dan hampir tidak terawat sehingga membuat pengunjung pasar enggan untuk masuk ke dalam kamar mandi, setelah Pasar di revitalisasi kamar mandi menjadi lebih bersih dan lebih baik. Selain itu dulu sebelum pasar direvitalisasi pasar nampak kumuh dan becek juga tidak commit to user



jarang apabila hujan yang pertama pasar menjadi bocor, itulah citra pasar tradisional sebelum di revitalisasi, namun setelah adanya revitalisasi pasar tidak becek dan kumuh juga tidak bocor lagi. Kedua, Terciptanya Pelayanan Kepada Konsumen. Terciptanya pelayanan kepada konsumen dalam arti masyarakat atau pembeli juga sudah menjadi nyaman karena tercipta layanan kepada pembeli apalagi didukung kondisi pasar yang menjadi lebih aman membuat pembeli merasa lebih nyaman. Ketiga, Pedagang Lebih Nyaman. Sebelum Pasar Gading direvitalisasi kondisi pasar dulunya semrawut dan tidak tertib, ketidakteraturan dagangan di pasar menyebabkan pedagang kurang leluasa dan nyaman dalam menata dagangannya. Setelah pasar di revitalisasi pasar menjadi lebih tertib dan pedagang merasa lebih nyaman, tertib dalam artian terdapat pembagian zoning kalau dulu pasar tidak teratur sekarang sudah dibagi berdasarkan zoning, misalnya saja untuk sayur-sayuran dan daging-daging. Keempat, Pemberdayaan Perekonomian Pedagang Meningkat. Disamping aman pedagang juga mendapatkan nilai tambah dibandingkan dengan pasar yang lama, karena pasar menjadi lebih ramai daripada sebelum di revitalisasi dulu pasar sepi karena keadaan fisik bangunannya yang kurang mendukung, namun setelah direvitalisasi kondisi pasar menjadi lebih baik dan pasarpun menjadi lebih ramai dikunjungi konsumen. Kelima, Adanya Perlindungan UKM. Perlindungan UKM ditujukan agat pasar tradisional tidak tersaing dengan mall-mall karena persaingan commit to user



meningkat. Untuk itu pasar tradisional diterapkan hampir menyamai pasar modern, memang planingnya itu pasar tradisional yang atnik pasar modern tapi bukan dalam artian jadi harus jadi pasar modern tetapi mendekati pasar modern, manajemennya dikelola seperti pasar modern baik dalam pengelolaan kebersihan, keamanan, penataan parkir, penataan pedagang, mck. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Dampak nyata kondisi fisik bangunan pasar menjadi layak, pelayanan kepada konsumen dalam arti masyarakat atau pembeli itu kan juga sudah menjadi nyaman tercipta layanan kepada pembeli menjadi lebih nyaman, pedagang lebih nyaman, dalam rangka pemberdayaan tersebut dampak perekonomian bagi masing-masing pedagang meningkat perekonomiannya meningkat, dalam rangka perlindungan UKM tidak tersaing dengan mall-mall, karena daya persaingan dari pasar tradisional meningkat.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pasar Gading Surakarta, Bapak Agus: “ Dampak nyatanya ya ini tadi ternyata setelah pasar direvitalisasi. Setelah direvitalisasi pasarnya kelihatan bersih. Setelah direvitalisasi pasar aman. Setelah direvitalisasi pasar tertib (tertib dalam artian ada pembagian zoning kalau dulukan tidak teratur sekarang sudah dibagi berdasarkan zoning, misalnya untuk sayuran sayuran daging daging). Disamping aman pedagang juga mendapatkan nilai tambah dibandingkan dengan pasar yang lama, dulu ramai tapikan pasarnya kelihatan kumuh sebelum pasar di bangunkan pasar dulu kumuh becek itulah pasar tradisional, pasar tradisional yang lama sebelum revitalisasikan becek kumuh tidak teratur tidak aman tapi setelah direvitalisasi mereka sudah teratur, yang pertama kalau hujan biar tidak bocor sekarang kan sudah tidak bocor kalau ada angin ribut saja pasarnya sudah molak malik, sekarang mereka lebih nyaman lebih terbib aman nyaman, pembagian zoningnya juga commit to user juga lebih nyaman mereka, lah lebih baik, selain itu konsumen



disini pasar tradisional diterapkan hampir menyamai pasar modern, memang planingnya itu pasar tradisional yang atnik pasar modern tapi bukan dalam artian jadi harus jadi pasar modern tidak kita mendekati pasar modern, manajemennya kita kelola pasar modern baik dalam pengelolaan, secara pengelolaan baik kebersihan, keamanan, penataan parkir, penataan pedagang, mck, dan itu dalam rangka pengelolaan sudah berjalan baik.” (Wawancara 13 Desember 2011)

Berikut ini merupakan gambar pembagian zoning sayur dan daging-dagingan: Gambar IV.5 Los Pedagang Sayur dan Tempat khusus daging

Pada gambar di atas posisi tempat daging-dagingan (ayam, sapi, kambing) berada di belakang los sayuran, tempat daging-dagingan juga berada di ruangan tersendiri yang di batasi oleh tembok sehingga kebersihan pasar dapat tetap terjaga , kesterilan makanan juga dapat terjaga dengan baik. Adanya

dampak

nyata

dari

program

revitalisasi

pasar

mencerminkan pelaksanaan program tersebut sudah sejalan dengan commit to user



tujuan dan visi dari diadakannya program revitalisasi pasar, walaupun belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dari diadakannya program revitalisasi pasar. Perlu adanya pembenahan terhadap penataannya yaitu masalah kebersihan pasar, pada dasarnya pasar sudah bersih tetapi masih dperlu dibenahi sehingga dapat diperoleh pasar yang bersih dan nyaman. Sedangkan pelaksanaannya kepada pedagang juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena aparat pelaksana sedang berusaha mengubah mainset (pola pikir) pedagang yang masih lama, berpikir dengan pola lama sehingga pedagang masih seenaknya, egois, ingin menang sendiri, menata dagangan dengan seenaknya. Mengubah mainset pedagang tidak bisa dengan cepat lalu pedagang akan berpikir secara modern tetapi diperlukan komitmen aparat untuk dapat terus memberikan himbauan kepada pedagang setiap harinya agar mau berubah agar memiliki kesadaran untuk memiliki pasar dan untuk memiliki kesadaran tentang kebersihan lama-kelamaan pedagang akan berubah apabila terus diarahkan dan dihimbau oleh aparat pelaksana. Berikut

merupakan

penuturan

Ibu

Susi,

Kepala

Sub

Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “ Pelaksanaan program revitalisasi sudah sesuai dengan tujuan dan juga dari visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pasar Gading Surakarta, Bapak Agus:

commit to user



“ Pelaksanaannya kalau pelaksanaannya 100% belum karena kita disini sedang mengubah mainset pedagang (pola pikir) pola pikir pedagang itu yang dulu sampai sekarang itu ya pola pikir pedagang pedagang yang lama, pola pikir pedagang itu masih pola pikirnya itu pedagang masih seenaknya, egois pingin menang sendiri kemudian menata dagangan seenaknya, mengubah mainset pedagang itu yang sulit tapi saya yakin kalau mengubah pola pikir pedagang itu tidak secepat yang kita kira namun ada waktunya.” (Wawancara 13 Desember 2011) Hal ini juga dijelaskan oleh Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta, Bapak Sumarno: “ Ya sedikit banyak sudah tapi juga banyak yang belum artinya kan mungkin dari penataan sendiri yaitu kebersihannya mungkin sudah cukup, tetapi masih perlu terus dibenahi karenakan terkait dengan pasar yang bersih dan nyaman dan rapi itu masih perlu dibenahi juga.” (Wawancara 13 Desember 2011) Tercapainya tujuan dari program revitalisasi pasar tradisonal juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku pedagang. Beberapa pedagang masih sulit diubah pola berpikirnya dengan mempertahankan pola berpikir mereka yang lama yang masih egois dan seenaknya. Namun tidak semua pedagang memiliki pola berpikir yang lama, banyak pedagang yang sudah bisa berubah dengan menyesuaikan penataan dagangannya dengan keberadaan pasar, adanya pengarahan yang diberikan kepada pedagang membantu pedagang untuk menata dagangannya sesuai dengan tata letak pedagang dengan keberadaan pasar

setelah

direvitalisasi.

Selama

pasar

direvitalisasi

Dinas

Pengelolaan Pasar juga memberikan pengarahan dan pelatihan kepada para pedagang dan juga pengurus paguyuban, jadi sejalan fisiknya di bangun mainsetnya juga dibangun, harapan dari Dinas Pengelolaan commit to user



Pasar dengan mengadakan pengarahan dan pelatihan yaitu mainset yang dibentuk nantinya dapat mendukung program revitalisasi pasar. Adanya pengarahan dan pelatihan secara bertahap akan mengubah pola pikir pedagang mulai dari perubahan kebersihannya dan juga higienitasnya sudah berangsur-angsur mulai diterapkan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Selama ini disamping kita lakukan revitalisasi juga kita lakukan pengarahan dan pelatihan jadi sejalan fisik kita bangun mainsetnya juga kita dibangun jadi harapan kita, kita kerja sudah baik sudah bisa mendukung revitalisasi pasar mainsetnya kita bentuk, itu kita lakukan setiap tahun. Kita bekerjasama dengan kementrian perdagangan. Sejauh mana dia berubah dia sudah mulai secara bertahap dia sudah mulai berubah kebersihannya, higienitasnya dia sudah mulai menerapkan meskipun sebelum diklat.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal tersebut juga didukung oleh Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “ Kalau perubahannya pedagang menyesuaikan dengan keberadaan pasar dengan adanya sosialisasi dari dinas pasar sosialisasi-sosialisasi itu perlu sekali jadi disampaikan pasarpasar tradisional harusnya berubah penataannya penataan dagangannya jangan sampai seperti yang kemarin.” (Wawancara 06 Desember 2011) Berikut disajikan gambar penataan dagangan setelah diadakan pelatihan dan pengarahan:

commit to user



Gambar IV.6 Zoning sayuran, bumbu dapur dan tahu

Dari gambar diatas nampak pedagang sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar setelah di revitalisasi, mungkin belum seluruhnya memahami tentang penataan dagangan yang baik, namun sebagian besar dari pedagang sudah mulai dapat memahami dan berhasil menata dagangannya dengan baik. Sehingga dapat terjaga kebersihan dan kehigienisan setiap dagangan. Dari keterangan tersebut nampak bahwa implementasi program revitalisasi pasar tradisional belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional, karena masih adanya pedagang yang belum memahami dan belum mampu mengubah pola berpikir mereka, sehingga masih ditemukan pedagang yang egois, mau menang sendiri, tidak menata dagangannya sesuai dengan pembagian zoning yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, oleh karena itu diperlukan pengarahan lagi terhadap pedagang agar pedagang commit to user



sepenuhnya memahami dan mulai memiliki pasar sehingga pasar tetap terjaga kebersihannya dan kehigienitasannya, agar konsumen juga lebih tertarik kembali untuk dapat mengunjungi pasar tradisional. 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi revitalisasi Pasar Gading dijadikan suatu indikator yang berpengaruh dan memberikan kontribusi. Faktor-faktor tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran,

sumber daya,

kemunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, disposisi implementor. Berikut akan dijelaskan satu per satu faktor tersebut. 2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan yang telah dibuat akan mendukung keberhasilan Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Apabila standar dan sasaran kebijakan sudah jelas dan terukur maka implementasi program revitalisasi juga dapat direalisir. Namun apabila standar kebijakannya kabur dan tidak jelas maka akan mudah menimbulkan konflik antara aparat pelaksana. Faktor standar dan sasaran, untuk menentukan keberhasilannya maka dapat dilihat melalui indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kinerja, banyaknya pasar yang ditargetkan untuk diselesaikan, pasar yang telah selesai telah commit to user



memenuhi tujuan program dan kemajuan yang ada setelah pasar direvitalisasi. Standar dan sasaran kebijakan yang baik harus memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan dari kebijakan tersebut. Program revitalisasi pasar tradisional memiliki indikator tersendiri yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan program revitalisasi pasar tradisional, indikator tersebut didasarkan atas SOP, karena Dinas Pengelolaan Pasar telah memiliki SOP maka untuk operasional pasar sudah diatur dalam SOP, sehingga SOP sudah cukup untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari implementasi revitalisasi pasar tradisional. Sedangkan indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dari implementasi revitalisasi pasar tradisional yaitu jumlah pedagang, jumlah pembeli, perputaran peredaran uang yang ada di pasar dan efektivitas operasional pasar. Jumlah pedagang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh pasar yaitu potensi los kios yang ada, jadi ketika los kios yang dibangun menimbulkan banyak peminat untuk para pedagang berarti sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional sehingga nanti impactnya sampai pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Jumlah pembeli juga akan ikut mempengaruhi kinerja dari program revitalisasi pasar tradisional karena besarnya minat pembeli untuk berkunjung ke pasar akan sangat mempengaruhi keberhasilan program revitalisasi dan mewujudkan peningkatan commit to user



ekonomi kerakyatan untuk pedagang. Perputaran peredaran uang yang ada di pasar juga dapat menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi kerakyatan yang menjadi tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional sudah dapat berjalan dengan baik. Dan indikator yang terakhir adalah efektivitas operasional pasar, apabila pasar yang direvitalisasi sudah dapat melaksanakan operasional pasar yang ditetapkan dan berjalan dengan efektif maka kinerja dari implementasi program revitalisasi pasar tradisional sudah berjalan dengan baik. Berikut penjelasan Ibu Susi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “ Dinas itukan punya SOP jadi operasional pasar sudah kita atur di dalam SOP. Jadi SOP sudah cukup menilai. Indikator yang lain uang dapat digunakan adalah: a. Indikator operasional pasar SOP. SOP digunakan untuk menilai kinerja b.Jumlah pedagang. Jadi jumlah pedagang itu berkaitan dengan potensi. Potensi los kios yang ada Jadi ketika los kios itu dibangun banyak peminat untuk pedagang berarti baik sesuai dengan tujuan. Nanti impactnya sampai pada peningkatan ekonomi kerakyatan. c. Pembeli. Sejauh mana peningkatan pembeli d.Perputaran peredaran uang yang ada di pasar. e. Efektivitas operasional pasar.” (Wawancara 08 Desember 2011) Setelah disusun indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan dari implementasi revitalisasi pasar tradisional selanjutnya Dinas Pengelolaan Pasar perlu menetapkan commityang to user target dari pasar tradisional kemudian akan direvitalisasi. Di Kota



Surakarta sendiri terdapat 43 pasar yang tersebar hampir di seluruh kelurahan, namun ke- 43 pasar tersebut tidak dapat direvitalisasi secara bersama-sama karena keterbatasan anggaran, aparat pelaksana dan juga tenaga yang lainnya. Pemerintah Kota sendiri menargetkan untuk dapat merevitalissi semua pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta yang berjumlah 43 pasar. Sejauh ini pasar yang telah selesai di implementasikan berjumlah 7 pasar. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Surakarta menargetkan 2-3 pasar untuk direvitalisasi, namun karena keterbatasan anggraran terkadang melenceng dari target yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat memenuhi target. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhardi selaku Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “ Masih banyak sekali dari 43 baru ada 7 pasar yang selesai, setiap tahun kalau bisa 2-3 pasar yang direvitalisasi namun karena pengaruh anggaran sehingga tidak bias dilaksanakan. Tiap tahun tidak pasti kemarin hanya pucang sawit cuma satu yang lain hanya rehab-rehab, pasar ayu 1 tahun harusnya selesai tapi jadi 3 tahun, tahun besuk baru selesai.” (Wawancara 06 Desember 2011) Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Untuk tahun 2011, sisa dari ke-43 pasar akan direvitalisasi dengan jumlah dana sebesar 20.983.833.000.” (Wawancara 08 Desember 2011) Pemerintah Kota Surakarta memang telah menetapkan target pasar yang akan direvitalisasi setiap tahunnya, namun keterbatasan dana commit to user



menjadi salah faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya implementasi program revitalisasi pasar tradisional yang ada di Surakarta, jumah APBD belum cukup untuk dapat menyelesaikan revitalisasi 2-3 pasar tradisional setiap tahunnya, sehingga diperlukan prioritas untuk merevitalisasi pasar tradisional yang benar-benar sudah cukup memprihatinkan keadaan pasarnya agar anemo masyarakat untuk berkunjung menjadi meningkat. Pasar Gading merupakan salah satu pasar tradisional yang telah selesai direvitalisasi. Pasar Gading dapat dikatakan telah memenuhi tujuan dari diadakanya program revitalisasi pasar tradisional, Pasar Gading yang dulunya kumuh sekarang setelah direvitalisasi berubah menjadi pasar tradisional yang bersih dan tertib. Bahkan Pasar Gading telah menjadi percontohan pasar tradisional, selain karena fisiknya yang sudah layak kemudian tempat-tempat dasarannya juga telah sesuai dengan standar, dapat kita lihat dari meja-meja dasarannya yang sudah steenleis yang mengarah ke higienis, selain itu tingkat kebersihannya juga selalu terjaga, ketertiban dan kerapian dari cara menata barang dagangan sudah kategori tertib, pedagang sudah memperhatikan teknik menata barang dagangannya dan kualitasnya juga sudah diperhatikan, sampai pada kostum pedagang yang sudah memakai celemek. Berikut penuturan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Sudah, bahkan Pasar Gading sudah menjadi percontohan pasar commit toDi user tradisional. Alasannya: Pasar Gading di samping fisik sudah



layak kemudian tempat-tempat dasarannya juga sudah sesuai dengan standar kalau dilihat di lapangan meja-meja dasarannya sudah model steenleis hal tersebut mengarah ke higienis. kemudian tingkat kebersihan disana selalu terjaga, ketertiban, kerapian dari cara menata dagangan sudah kategori tertib, pedagang sudah memperhatikan teknik menata barang dagangan dan kualitasnya dia perhatikan kemudian higienitasnya dia perhatikan, kemudian sampai pada kostumnya dia sudah perhatikan dengan memakai celemek.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Pasar Gading Surakarta, Bapak Agus: “ Yang jelas sudah dulu kan pasarnya pasar lama dan kumuh setelah direvitalisasi sudah sepenuhnya dibangun pasar lamanya sudah tidak ada.” (Wawancara 13 Desember 2011) Sudah sesuainya revitalisasi Pasar Gading dengan tujuan dari implementasi revitalisasi pasar tradisional juga membawa kemajuankemajuan yang ada di Pasar Gading yaitu jumlah pedagang yang meningkat,

jumlah

pembeli

yang

meningkat,

menjadi

proyek

percontohan, perputaran uangnya meningkat, status pasar yang meningkat. Jumlah pedagang yang meningkat juga diikuti oleh jenis dagangan yang mengalami peningkatan, pedagang-pedagang yang dulunya hanya menawarkan sedikit dagangan sekarang telah berubah menjadi lebih besar dan bervariasi, adanya banyak pedagang beserta dagangannya menyebabkan pembeli yang datangpun juga lebih banyak daripada sebelum pasar direvitalisasi. Selain itu kemajuan yang lain dari Pasar Gading adalah terpisahkannya pakaian dan kebutuhan pokok sehari-hari, sebelum direvitalisasi pedagang pakaian bercampur dengan to user pedagang kebutuhan commit pokok sehari-hari setelah direvitalisasi di lantai



atas khusus untuk rombengan dan di lantai bawah digunakan untuk pedagang yang berjualan kebutuhan pokok sehari-hari (sayur, buah, daging, jajanan pasar, dll). Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sumarno sebagai Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta: “ Kemajuannya sekarang terpisahkan zoningnya misalnya untuk pakaian posisi di atas dulukan campur dibawah semua sekarang pakaian khusus, untuk rombeng khusus di lantai atas dan untuk kebutuhan sehari-harikan dibawah.” (Wawancara 13 Desember 2011) Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Agus selaku Kepala Pasar Gading Surakarta: “ Pasar Gading ini setelah pasar diresmikan kita tetap menjaga pasar ini tetap eksis, pada umumnya pasar tradisional yang direvitalisasi menggunakan lantai 2 pada umumnya dimanapun pasar itu keadaanya sepi tapi kita lihat di Pasar Gading ini ada kemajuan, kemajuan itu dapat dilihat dari penataan PKL di wilayah jl.veteran yang berhasil diarahkan ke Pasar Gading. Pasar Gading yang dulu dikenal dengan pasar rombengan itu kita ambil kembali setelah direvitalisasi ini kita kelola kembali, rombengan itu kita naikkan ke atas ditambah dengan penataan PKL yang di sekitar lingkungan jalan veteran kita masukkan disini.” Wawancara 13 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Surakarta, Bapak Suhardi: “ Kemajuan Pasar Gading besar sekali terutama dari segi pedagang yang sekarang sudah berubah, terutama dagangannya dari yang dulu kecil sekarang menjadi besar, pendapatannyapun mengalami peningkatan kemungkinan distribusi seperti itu. Diluar sebelah utara kalau malam dipakai kuliner malam, diatas lama-lama menjadi penuh dulu hanya sebagian sebelah barat jadi kadang-kadang bangun pasar 2 tingkat kadang-kadang yang atas belum laku tapi lama-lama laku.” Wawancara 08 Desember 2011) commit to user



Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Kemajuan di Pasar Gading, yaitu: a. Jumlah pedagang meningkat b.Jumlah pembeli meningkat c. Kemudian menjadi proyek percontohan d.Perputaran uangnya meningkat e. Bahkan dengan adanya peningkatan-peningkatan itu tadi menjadikan status kelas pasarnya juga meningkat.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Pedagang Ayam Pasar Gading Surakarta, Ibu Waliyem: “Setelah adanya revitalisasi Pasar Gading jumlah pembeli lebih meningkat dan pendapatannya juga lebih banyak saat ini, karena pasar lebih bersih sehingga pengunjung meningkat.” (Wawancara 01 Februari 2012) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Pedagang Kelontong Pasar Gading Surakarta, Ibu Yani: “Jumlah pembeli setelah pasar direvitalisasi meningkat dan pendapatan yang diperolehpun juga ikut meningkat.” (Wawancara 01 Februari 2012) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Pedagang sayuran Pasar Gading Surakarta, Ibu Raji: “Pembeli meningkat tetapi pendapatan yang diterima cenderung stabil, namun juga ada peningkatan walaupun sedikit.” (Wawancara 01 Februari 2012) Tabel IV.1 Jumlah Los, Kios, Dasaran dan Pedagang Sebelum Revitalisasi Jumlah Jumlah Pedagang Nama Pasar Los Kios Dasaran Los Kios Dasaran Pasar Gading 24 33 198 24 33 198 commit to user Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar



Tabel IV.2 Jumlah Los, Kios, Dasaran dan Pedagang Setelah Revitalisasi Jumlah Jumlah Pedagang Nama Pasar Los Kios Dasaran Los Kios Dasaran Pasar Gading 192 72 125 204 75 125 Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Dari tabel diatas nampak jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah pedagang yang ada di Pasar Gading, namun tidak semuanya mengalami peningkatan jumlah pedagang. Penurunan nampak dari pedagang dasaran, setelah revitalisasi terjadi penurunan pedagang dasaran karena sebagian pedagang dasaran telah pindah untuk menempati los yang ada, sehingga jumlah pedagang yang menempati los dan kios sekarang menjadi bertambah banyak, peningkatan pedagang tidak hanya terjadi karena adanya pedagang yang pindah dari dasaran ke los dan kios, namun juga karena adanya pedagang-pedagang baru yang masuk setelah Pasar Gading direvitalisasi. Keadaan pasar yang lebih baik menarik minat PKL yang ada disekitar jalan veteran untuk berjualan di Pasar Gading, sehingga dari situlah jumlah pedagang yang sekarang ada di Pasar Gading bertambah banyak dibandingkan sebelum revitalisasi.

commit to user



Gambar IV.7 Pembagian Zoning Dagangan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2012, Lantai 1, Pasar Gading Surakarta Dari gambar diatas nampak kemajuan dari Pasar Gading setelah direvitalisasi terdapat pembagian zoning untuk pedagang, untuk lantai 1 (lantai bawah) merupakan zoning untuk pedagang grabadan, buah, sayur, bumbu-bumbu dapur, telur, kelapa, daging gilingan dan arang. Sedangkan zoning untuk lantai 2 (lantai atas) merupakan zoning pakaian atau yang biasa disebut rombengan. Adanya pembagian zoning membuat pasar lebih higienis dan juga nampak bersih dan rapi. Berdasarkan uraian dapat dijelaskan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja dari implementasi program revitalisasi pasar tidak hanya berasal dari SOP yang ada pada Dinas Pengelolaan Pasar saja tetapi juga dipengaruhi oleh indikator-indikator yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja dari implementasi revitalisasi pasar tradisional. Jumlah pedagang, jumlah commit to user pembeli, peredaran uang yang ada dalam pasar dan juga efektifitas



operasional pasar menjadi faktor pendukung untuk dapat mengukur kinerja implementasi program revitalisasi pasar untuk dapat memenuhi tujuan dari program tersebut. Indikator merupakan tolok ukur untuk dapat mengetahui kinerja dari implementasi program revitalisasi pasar tradisional, sedangkan program tersebut akan diimplementasikan pada seluruh pasar, yang menjadi masalahnya adalah ketika seluruh pasar ditargetkan untuk direvitalisasi tetapi APBD yang dimiliki oleh Kota Surakarta belum mampu untuk merevitalisasi 2-3 pasar yang ditargetkan untuk direvitalisasi setiap tahunnya. Perlu kerja keras dari Pemerintah Kota dan Dinas Pengelolaan Pasar untuk dapat mengatasi hal tersebut, meskipun

dengan

anggaran

yang

kurang

mencukupi

namun

implementasi program revitalisasi pasar tetap mampu dilaksanakan walaupun waktu pelaksanaan yang molor. Melihat dana APBD yang kurang mencukupi Pemerintah Kota perlu memikirkan kembali target pasar yang harus direvitalisasi setiap tahunnya, 1 atau 2 pasar tradisional setiap tahunnya sudah cukup melihat keterbatasan APBD. Sedangkan untuk pasar yang telah selesai direvitalisasi yaitu Pasar Gading telah dapat memenuhi tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional dengan menyajikan kondisi fisik bangunan menjadi lebih layak, dan terciptanya pemberdayaan perekonomian pedagang, selain itu Pasar Gading juga telah berhasil menjadi pasar percontohan bagi pasar tradisional yang lainnya. Selain mampu memenuhi tujuan commit to user



dari diadakannya program revitalisasi pasar tradisional, Pasar Gading juga memiliki banyak kemajuan dibandingkan dengan pasar sebelum direvitalisasi, saat ini sudah ada pembagian zoning yang jelas sehingga pasar lebih rapi, bersih dan higienis. 2.2. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran dalam melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. Adanya kepatuhan yang baik dari aparat pelaksana maupun pedagang akan sangat berdampak baik terhadap implementasi program revitalisasi pasar tradisional. Ketaatan dari Dinas Pengelolaan Pasar akan tercermin pada saat setiap aparat pelaksana menaati prosedur yang berlaku saat melaksanakan tugasnya. Sejauh ini seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Pasar yang bertugas dalam pengimplementasian program revitalisasi pasar tradisional sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan cek teknis dan telah sesuai rencana kerja juga syarat-syarat atau RKS atau gambar rencana atau disgib sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak surat yang telah ada perintah gambar yang telah direncanakan, hal ini dilakukan supaya hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan tidak menyimpang. Sedangkan ketaatan aparat pelaksana dalam proses pembangunannya tercermin pada saat Dinas Pengelolaan Pasar bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu commit to user



kontraktor yang sudah memenangkan lelang pada tahap awal pelaksanaan program revitalisasi pasar. Dalam proses pembangunan tersebut terjadi proses pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres No. 54 tentang pengadaan barang dan jasa, dalam Perpres sudah diatur tahapan-tahapannya mulai dari jangka waktu pelaksanaan, siapa yang bertugas melaksanakannya sampai kepada serah terima barang dan juga fisik bangunannya sudah tercantum didalamnya. Semua yang telah tercantum di dalam kontrak itu akan tunduk kepada Perpres tersebut, karena pada dasarnya payung hukum dari kontak itu adalah Perpres No. 54. Berikut merupakan penuturan dari Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “ Aparat pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cek teknisnya rencana kerja dan syarat-syarat atau rks atau gambar rencana atau disgib itu yang harus ditaati jangan sampai pekerjaan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak suratnya yang sudah ada perintah gambar yang sudah direncanakan itu jangan sampai menyimpang.” (Wawancara 06 Desember 2011) Adanya ketaatan Dinas Pengelolaan Pasar terhadap pelaksanaan program revitalisasi pasar itu juga diakui Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi dalam penuturannya berikut ini: “ Ketaatan aparat untuk proses pembangunan tampak dari kerjasama pihak ketiga yaitu kontraktor yang sudah memenangkan lelang, jadi proses pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam perpres No. 54 tentang pengadaan barang dan jasa, tahapannya sudah diatur dalam perpres tersebut jadi jangka waktunya, siapa pelaksananya kemudian semuanya commit to user tunduk kepada perpres itu sampai kepada serah terima



barangnya, fisik bangunannya semua sudah tercantum di dalam kontrak, kontrak itu payung hukumnya perpres no. 54.” (Wawancara 08 Desember 2011) Selama pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional pedagang cukup patuh terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan sepanjang sudah dilakukan sosialisasi dari Dinas Pengelolaan Pasar, bila terjadi ketidakpatuhan itu hanya dari beberapa orang pedagang saja. Sebelum Pasar Gading direvitalisasi terlebih dahulu Pemerintah Kota menyediakan terlebih dahulu pasar darurat. Pedagang dari Pasar Gading dipindahkan ke Pasar Darurat yang disediakan di daerah alun-alun walaupun tempatnya lebih kecil daripada Pasar Gading dengan aturanaturan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Pedagang mematuhi pemindahan itu karena pedagang ingin pasar yang baru yang lebih bersih, adanya pasar yang bersih membuat Pasar Gading menjadi lebih ramai daripada sebelum di revitalisasi. Berikut merupakan penuturan Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “ Kalau pedagang terutama dalam pelaksanaan dibuatkan pasar darurat seperti gading kemarin itu kan dibuatkan pasar darurat di alun-alun pedagang harus taatuntuk dipindahkan kalau kemarin tempatnya agak luas kemungkinan disini lingkupnya lebih kecil, walaupun demikian pedagang tetap taat kepada peraturan tersebut. Pedagang mau dipindahkan karena pedagang juga ingin pasar baru yang lebih bersih sehingga pengunjungnya lebih ramai.” (Wawancara 06 Desember 2011) Hal ini diakui juga oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: commit to user



“ Kalau pedagang sepanjang mereka sudah kita sosialisasikan mereka pasti taat akan berdagang di tempat tersebut.” (Wawancara 08 desember 2011) Dalam perjalanannya pasti terdapat peluang-peluang dari kelompok sasaran baik aparat pelaksana maupun pedagang untuk melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, oleh karena itu dibutuhkan sanksi untuk menimbulkan efek jera terhadap aparat pelaksana maupun pedagang apabila terbukti tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan terhadap pegawai Dinas Pengelolaan Pasar apabila tidak patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan berupa teguran-teguran dan peringatan-peringatan dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar juga Walikota, karena aparat pelaksana merupakan sumber daya manusia Pemerintah Kota Surakarta sehingga sudah ada aturan kepegawaian yang tertulis dalam Undang-undang kepegawaian, dari Pemerintah kota menunjuk pegawai Dinas Pengelolaan Pasar untuk membentuk kepanitiaan sebagai pengelola program revitalisasi pasar yang diatur dalam kontrak dan juga Perpres No.54 kalaupun tetap ada pelanggaran maka Undang-Undang Kepegawaian dapat digunakan. Sanksi yang diberikan kepada kontraktor atau PT yang telah memenangkan lelang apabila terjadi kelalaian dari PT yang ditunjuk berupa sanksi administrasi, sebelum penandatanganan kontrak dengan investor atau kontraktor terdapat aturan-aturan administratif berupa kontrak surat perjanjian antara Dinas Pengelolaan Pasar dan juga kontraktor sehingga bila ada kelalaian ataupun juga keterlambatan dari commit to user



kontraktor dalam menjalankan tugasnya bisa dikenakan sanksi administratif, apabila masalah itu semakin besar dan muncul hingga ke media massa maka sanksinya bisa sampai kepada polisi bahkan juga ke kejaksaaan, sehingga kontraktor harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan teknis atau kontrak surat perjanjian karena apabila terjadi penyimpangan yang diketahui media massa masalahnya semakin berat karena melibatan polisi. Sedangkan sanksi yang diberikan untuk pedagang biasanya melalui peringatan dan teguran, apabila pedagang sudah ditegur beberapa kali tidak mengindahkan dan masih saja tidak menaati maka sanksi paling akhir yang diberikan berupa pencabutan operasi berdagang atau pencabutan surat hak penempatan lahan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi dalam penuturannya berikut ini: “Kalau sanksi untuk pedagang, sanksi paling akhir pencabutan operasinya, jadi kalau pedagang ditegur satu dua tiga kali tidak mengindahkan maka akhirnya pencabutan surat hak penempatan lahan. Kalau aparat itukan merupakan sdm Pemerintah Kota dan sudah ada aturan dari kepegawaian, jadi kita menggunakan Undang-Undang Kepegawaian. Kalau pembangunan itu sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor jadi PT yang ditunjuk atau PT yang memenangkan lelang apabila ada kelalaian pada investor atau kontraktor tersebut sanksinya bisa administrasi itu kan sudah ada jadi kalau dia lalai atau ada keterlambatan bias langsung dikenakan sanksi administratif. Kalau aparat kita pakai UU kepegawaian.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal senada juga diungkapkan oleh Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: commit to user



“ Sanksi-sanksinya berupa teguran-teguran dan peringatanperingatan kalau tidak apabila ada masalah apalagi hingga muncul di media massa urusannya bisa sampai polisi sampai kejaksaan. Pemborong harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pedoman-pedoman tiap-tiap pemborong disesuaikan dengan teknis atau kontrak surat perjanjian pemborongan sampai menyimpang urusannya bisa sampai kepada kepolisian.” (Wawancara 06 Desember 2011) Dari uraian diatas terlihat bahwa kepatuhan kelompok sasaran sangat

diperlukan

untuk

dapat

mengimplementasikan

program

revitalisasi pasar secara maksimal. Kepatuhan dari aparat pelaksana sudah dapat berjalan dengan baik karena setiap aparat pelaksana sudah melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya sesuai dengan cek teknis dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Kepatuhan aparat pelaksana dapat ditunjukkan dengan melaksanakan setiap tahapan-tahapan dalam prosedur yang telah ditetapkan. Selain

dibutuhkannya

kepatuhan

dari

aparat

pelaksana,

diperlukan pula kepatuhan dari para pedagang, apabila tidak ada kepatuhan

dari

pedagang

maka

program

ini

akan

sulit

diimplementasikan. Kepatuhan yang ditunjukkan pedagang sangat nampak saat pedagang mau dipindahkan dari Pasar Gading ke pasar darurat yang letaknya kurang strategis dan menyebabkan pembelinya menjadi berkurang, tetapi setelah selesai di bangun pedagang bisa kembali ke Pasar Gading. Bila tidak ada kepatuhan dari aparat pelaksana dan juga pedagang maka akan menimbulkan banyak commit to user permasalahan dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar.



Munculnya permasalahan dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional memang tidak terlalu besar, namun apabila terdapat pelanggaran yang dibuat baik aparat pelaksana maupun pedagang tetap akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diterima dari masing-masing akan berbeda-beda mulai sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat. Namun, selama aparat pelaksana dan pedagang setelah ditegur mau patuh terhadap prosedur yang ditetapkan maka permasalahanpun tidak akan menjadi panjang dan sanksinya pun tidak akan berat, berat ringannya sanksi yang akan didapatkan sangat tergantung pada letak permasalahan yang ditimbulkan. Sehingga sangat diperlukan kepatuhan dari setiap kelompok sasaran mulai dari aparat pelaksana, kontraktor yang memenangkan lelang hingga pedagang untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur ataupun peraturan yang telah ditetapkan. 2.3. Sumber Daya Sumber daya merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan kebijakan ataupun program, baik sumber daya manusia ataupun juga sumber daya non-manusia. Dalam implementasi program revitalisasi pasar tradisional juga memerlukan sumber daya baik dana, alat maupun juga manusia yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Beberapa unsur dari sumber daya sebagai penentu keberhasilan program revitalisasi Pasar Gading, yaitu: commit to user



a. Aparat Pelaksana Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah aparat

pelaksana

diimplementasikan

(pegawai).

Pada

penyebab

adanya

saat

kebijakan

ketidakberhasilan

sudah dari

implementasi tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan penguasaan aparat yang tidak memadai dan tidak kompeten, selain itu karena jumlah aparat pelaksana yang tidak mencukupi. Dalam pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading ditangani Dinas Pengelolaan Pasar yang ditunjuk Pemerintah Kota Surakarta, dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang didaulat oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, untuk selanjutnya pelaksanaan implementasi program revitalisasi pasar untuk memudahkan pengawasannya dibantu oleh Kepala Pasar. Kepala Pasar Gading Surakarta yang ditunjuk disesuaikan dengan tingkat keahliannya, Pasar Gading merupakan pasar klas 2A , pasar klas 2A diampu oleh pegawai yang tingkat pendidikannya S1 dan telah mendapatkan diklat sehingga Kepala Pasar Gading Surakarta mampu mengimplementasikan program revitalisasi pasar sesuai dengan tujuan program. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Kepala pasar ditunjuk untuk mengelola Pasar Gading. Kepala pasar ditunjuk sudah di sesuaikan dengan tingkat keahliannya. Jadi untuk kelas pasar tingkat 2 A diampu oleh commit to user pegawai yang tingkat pendidikannya S1 kemudian tingkat



pangkat golongannya juga sudah memenuhi, selain itu sudah mendapatkan berbagai diklat, sertifikasi diklat sehingga kepala pasar mampu mengimplementasikan revitalisasi pasar agar sejalan dengan visi yang diharapkan.” (Wawancara 08 Desember 2011) Berbeda dengan Ibu Susi, Ibu Tendra selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam Dinas Pengelolaan Pasar setiap pegawainya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SD hingga Sarjana, untuk pegawai yang berlatar belakang sarjana tidak sulit untuk melaksanakan tugasnya namun untuk pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang tinggi kurang dapat memahami, sehingga kurang optimal. Perlu adanya pembinaan dan bimbingan untuk staff-staff dan jajaran pada Dinas Pengelolaan Pasar mulai dari pegawai ditingkat bawah hingga Kepala Pasarnya, berikut penuturannya: “ Memang harus menguasai karena diharapkan menguasai, tapikan sejauh ini pegawai DPP itu latar belakang pendidikan mereka kan bermacam-macam ada yang SD dan SMP, background pendidikannya kurang tinggi menyebabkan pegawai kurang memahami jadi selama ini kurang optimal. Maka dari itu tugas dinas untuk memberikan pembinaan pembimbingan pada staff-staff dijajaran dinas pasar dari mulai yang bawah sampai kepala pasarnya itu.” (Wawancara 08 Desember 2011) Sedangkan jumlah aparat pelaksana yang ada sudah dapat memenuhi jumlah yang diperlukan selama implementasi program revitalisasi pasar tradisional. Hal ini seperti yang diungkapkan commit to user



Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) pasar Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Surakarta, Ibu Susi: “ Selama pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional khususnya di Pasar Gading secara kuantitas sudah cukup dapat memenuhi sesuai dengan bidang masing-masing.” (Wawancara 08 Desember 2011) Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pegawai yang kurang menguasai dan memahami tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional dikarenakan kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan yang masih rendah, walaupun disamping itu juga terdapat pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, diharapkan perlu adanya pembinaan dan diklat kepada seluruh pegawai agar setiap pegawai paham terhadap program revitalisasi pasar tradisional.

b. Dana Dana yang digunakan untuk revitalisasi Pasar Gading berasal dari APBN dan APBD, pembangunan Pasar Gading dibantu oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan oleh karena itu dalam pembangunannya mendapatkan bantuan dana dari APBN, dana yang berasal dari APBN untuk pembangunan Pasar Gading kurang lebih sebesar RP 6,5 Milyar, ditambah dari APBD Tk. I sebesar Rp 500 juta dan ditambah lagi dari APBD Tk. II sebesar Rp 40 juta. Apabila hanya mengandalkan dana dari APBD saja tidak commit to userpengeluaran selama implementasi akan cukup melihat besarnya



program

revitalisasi

Pasar

Gading,

adanya

bantuan

dari

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sangat membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam merevitalisasi Pasar Gading. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Karena keterbatasan APBD jadi belum. Karena kemampuan APBD kota itu kan terbatas dan kebutuhannya juga luar biasa. Jadi idealnya kalau untuk mencapai idealnya belum. Karena biaya operasional pasar kan tinggi, untuk kebersihan saja sudah luar biasa, belum pemeliharaan pasarnya. Itu memang masih kategori kurang.” (Wawancara 08 Desember 2011) c. Data Data merupakan informasi yang penting untuk dapat memantau perkembangan di lapangan dan untuk melihat kinerja dari implementasi program revitalisasi pasar tradisional, tanpa adanya data yang cukup tepat dan akurat akan menyulitkan aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan lapangan. Data yang diperoleh berupa laporan, laporan tersebut ada yang sifatnya bulanan, triwulan sampai laporan akhir tahun, setelah itu dilakukan laporan kinerja. Sehingga data-data yang diperoleh sejak awal dari Pasar Gading sudah akurat dan valid. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: commit to user



“ Laporan kan ada yang sifatnya bulanan, triwulan sampai pada nanti akhir tahun, itu kita lakukan laporan kinerja, jadi sejak awal untuk data-data kita akurat dan valid.” (Wawancara 08 Desember 2011) d. Fasilitas Fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Fasilitas yang ditawarkan di pasar tradisional akan menarik minat pembeli untuk berkunjung ke pasar tradisional, semakin baik fasilitas yang ada akan membuat para pembeli merasa nyaman berada dalam pasar. Fasilitas yang disediakan di Pasar Gading yaitu hydrant, mushola, apar, area bebas rokok, MCK. Berikut penuturan oleh Bapak Agus selaku Kepala Pasar Gading Surakarta: “ Untuk fasilitas disini yang jelas sudah, fasilitas yang ada dipasar ini seperti hydrant, mushola, apar, area bebas rokok, MCK.” (Wawancara 13 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “ Fasilitas di Pasar Gading hydrant, pemadam kebakaran, air minum ada, kamar mandi, kantor pak lurah, apar juga ada.” (Wawancara 06 Desember 2011) Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta, Bapak Sumarno: “ Ya paling ada tambahan mck dulukan cuma 2 sekarang ada 4 lokasi titik, ada mushola juga terus kemudian ada kantor paguyuban juga, ada kantor paguyuban juga. Itu kebutuhan yang ditambahi setelah dibangun.” (Wawancara 13 commit to user Desember 2011)



Berikut merupakan gambar dari fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Gading :

Gambar IV.8

Gambar IV.9

Gambar IV.10

Gambar IV.11

Gambar IV.12 Gambar IV.13 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 3 Januari 2012, Lantai 1, Pasar Gading Surakarta Keterangan: Gambar IV.8 kamar mandi yang dipisahkan antara pria dan wanita dilengkapi hydrant dan apar Gambar IV.9 mushola commit toyang userterdapat di lantai atas berada di sebelah kamar mandi



Gambar IV.10 smoking area tampak dari samping berada di depan pintu masuk Pasar Gading Gambar IV.11 APAR yang digunakan saat keadaan darurat Gambar IV.12 PPPK yang berisikan obat-obatan untuk pertolongan pertama Gambar IV.13 kotak sumbang saran untuk menerima kritik dan saran Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh fasilitas yang disediakan di Pasar Gading bisa dimanfaatkan oleh pedagang maupun pembeli. Kamar mandi yang dulunya hanya berjumlah 2 sekarang bertambah menjadi 4 buah, 2 terdapat di lantai atas dan 2 di lantai bawah yang telah dilengkapi dengan hydrant dan apar. Sedangkan mushola hanya terdapat di lantai atas bila mungkin ada pedagang dan pembeli yang akan beribadah tidak perlu lagi meninggalkan pasar cukup beribadah di mushola yang telah disediakan. Dan untuk pembeli yang mungkin ingin merokok, saat ini telah disediakan ruangan khusus untuk pembeli ataupun juga pedagang yang ingin merokok, ruangan tersebut berada sebelum pintu masuk pasar dan tertutup, sehingga dagangan tetap terjaga higienitas dan kebersihanya. Selain itu pasar juga menyediakan apar yang dapat digunakan sewaktu-waktu bila keadaan darurat, apar dapat digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada tabungnya. Jika mungkin ada pembeli maupun pedagang yang sakit, Pasar Gading juga menyediakan pppk yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama. Apabila terdapat kritik maupun saran untuk perbaikan Pasar Gading, peningkatan pelayanan ataupun mungkin keluhan commit to user



ketidaknyamanan Pasar Gading telah membuat kotak sumbang saran yang dapat digunakan oleh pembeli ataupun juga pedagang untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat ditampung dan digunakan untuk perbaikan Pasar Gading kearah yang lebih baik lagi. Semua sumber daya yang ada akan sangat mendukung keberhasilan implementasi revitalisasi Pasar Gading, tanpa adanya salah

satu

dari

keempat

indikator

diatas

akan

membuat

implementasi program revitalitasi pasar tidak akan berjalan dengan baik. Perlu adanya keselarasan antara keempat indikator diatas. Khususnya bagi aparat pelaksana diperlukan komitmen dalam melaksanakan tugasnya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga apa yang dihasilkanpun juga dapat maksimal dan sesuai

tujuan

dari

diadakannya

program

revitalisasi

pasar

tradisional. Mungkin memang belum seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Pasar paham terhadap tujuan dari program revitalisasi pasar, oleh karena itu perlu diadakan lagi pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai dan disertai dengan pelatihan-pelatihan dan juga diklat-diklat untuk para pegawai sehingga pegawai dapat lebih memahami tugasnya dan dapat melaksanakannya dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. commit to user



2.4. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas Setelah ditetapkan kegiatan-kegiatan dari program revitalisasi pasar tradisional, sebagai langkah awal dari kegiatan implementasi program tentunya perlu dilaksanakan sosialisasi terebih dahulu. Tahap sosialisasi merupakan proses yang sangat penting sebelum Pemerintah Kota mengimplementasikan program revitalisasi pasar tradisional, karena melalui sosialisasi pedagang dan masyarakat mengetahui maksud dan tujuan program revitalisasi pasar tradisional, pengenalan program revitalisasi pasar kepada pedagang dan masyarakat dapat dikatakan dengan melalui sosialisasi. Keberhasilan sosialisasi akan sangat tergantung kepada kemampuan aparat pelaksana dalam menyampaikan

sosialisasi

tersebut

kepada

masyarakat.

Proses

komunikasi yang terjadi selama sosialisasi akan menentukan bagaimana proses sosialisasi tersebut berjalan. Komunikasi harus terus dibina oleh aparat pelaksana dengan sesama aparat pelaksana dan juga aparat pelaksana dengan pedagang, agar implementasi program revitalisasi pasar dapat berjalan dengan baik. Komunikasi perlu terus dilaksanakan agar terdapat koordinasi dan juga kerjasama antara aparat pelaksana dan para pedagang, bila koordinasi tersebut tidak dilaksanakan maka operasional yang berjalan di pasar dan petunjuk teknis dari Dinas Pengelolaan Pasar tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik dari aparat pelaksana agar program revitalisasi pasar dapat berjalan dengan baik. commit to user



Pada tahap sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kepada para pedagang melalui pengurus paguyuban. Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sebelum program revitalisasi pasar tradisional diimplementasikan. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan pemberitahuan akan diadakannya rehabilitasi pembangunan pada Pasar Gading, selain itu sosialisasi juga membahas masalah penataan dagangan dan pembinaan pedagang untuk penataan dagangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Sosialisasi selalu, diawal kita pasti sosialisasi sebelumnya, sebelum pembangunan.” (Wawancara 08 Desember 2011) Sosialisasi program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Gading juga diakui oleh Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “ Sudah ada terutama masalah tata dagangan jadi dagangan ditata agar rapi, jadi pembinaan dagangan tersebut dilakukan oleh petugas dari Dinas Pengelolaan Pasar.” (Wawancara 06 Desember 2011) Sosialisasi

program

revitalisasi

Pasar

Gading

sudah

dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 kepada pedagang melalui paguyuban. Sosialisasi yang pertama diadakan bagi perwakilan dari pengurus paguyuban yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar pada tahun 2008. Pada sosialisasi yang pertama ini dinas memberikan pengarahan kepada pedagang bahwa Pasar Gading akan commit to user



direvitalisasi dan untuk sementara waktu pedagang akan dipindahkan ke pasar darurat yang telah desediakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Sementara sosialisasi yang kedua memberikan pengarahan terkait rencana penempatan kembali pedagang Pasar Gading dari pasar darurat untuk berjualan kembali di Pasar Gading. Berikut penjelasan dari Bapak Sumarno selaku Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta: “ Kurang dari 3 bulan sudah ada sosialisasi dari dinas terkait dengan rencana pembangunan jadi pedagang melalui pengurusnya itu di undang ke dinas untuk diberikan pengarahan bahwa pasar akan di bangun. Kerjanya dipasar darurat sudah diberikan semuanya. Sosialisasi diadakan sampai 2 kali. (Wawancara 13 Desember 2011) Tabel VI. 3 Pelaksanaan Sosialisasi Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta Tanggal 21 Mei 2008

Tempat Ruang Rapat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

28 Januari 2009

Ruang Rapat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Peserta Harto Suwarno Igrai Tugino Dwijo Winarno Ketua Paguyuban Pengurus Paguyuban

Agenda Rehabilitasi Pembangunan Pasar Gading Kota Surakarta Koordinasi Penempatan Pedagang Gading

Rencana Kembali Pasar

Sumber : data sekunder Paguyuban Pedagang Pasar Gading Tabel diatas menunjukkan jadwal pelaksanaan sosialisasi program implementasi revitalisai Pasar Gading yang terjadwal. Sosialisasi selebihnya dilaksanakan secara manual dan tidak terjadwal sebanyak 2 kali oleh Dinas Pengelolaan Pasar sebelum akhirnya sosialisasi yang terakhir masalah penataan pedagang Pasar Gading setelah pasar selesai direvitalisasi. Setelah diadakan sosialisasi selanjutnya aparat pelaksana mengadakan koordinasi dengan pedagang. Koordinasi dimulai dari commit to user



tahapan perencanaan sampai kepada tahapan pelaksanaan selalu dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar melalui pengurus paguyuban pasar. Koordinasi tersebut biasanya menyangkut masalah luasan dasaran pedagang, letak kiosnya, penataan zoningnya, melalui pengurus Dinas Pengelolaan Pasar memberikan pengarahan setelah itu pengurus paguyuban menyampaikannya kepada para pedagang yang ada di Pasar Gading. Berikut ini penjelasan dari Bapak Suwarno sebagai Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta: “ Koordinasi tetap dijalin terus melalui pengurus paguyuban, mengenai luasan dasaran pedagang itu berapa, di kembalikan seperti apa kemudian letak kiosnya seperti apa kemudian penataan zoningnya seperti apa, itu sudah didesain dari sana. Sehingga kita dari pengurus paguyuban tinggal menyampaikan kepada pedagang.” (Wawancara 13 Desember 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Kepala Pasar Gading Surakarta: “ Ya selalu. koordinasi ya mulai dari tahapan perencanaan kemudian pelaksanaan bahkan kita selalu melibatkan paguyuban pasar yang bersangkutan itu selalu kita libatkan. (Wawancara 13 Desember 2011) Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Ada koordinasi, koordinasi tetep ada tapi pedagang diwakili oleh ketua paguyuban dari paguyuban pasar jadi mereka tidak seluruhnya datang namun melalui perwakilannya ketua paguyuban pasar.” (Wawancara 08 Desember 2011)

commit to user



Tabel IV.4 Daftar Nama Pedagang yang Menempati Kios Seri E No Nama Pedagang Nomor Kios 1. Nono Suparno 57 2. Nono Suparno 58 3. Sudirah 59 4. Sutinah 60 5. Sri Pardiningsih 61 6. Joko Suparno 62 7. Warinem 63 8. Wagiyem 64 9. Warno Wiyono 65 10. Sukini 66 11. Parinem 67 12. Jasmi Subekti 68 13. Sumarno 05 14. Siti Yarsih 51 15. Lasi Handayani 69 16. Sumarni 70 17. Drs. Bambang Waloyo 71 18. Nunuk Widyanti 72 19. Lilis Fatimah, S. Ag 53 20. Rusini 56 Sumber: Daftar Pembagian Penempatan Kios Tahap I 6 Februari 2009 Sedangkan daftar pedagang lama yang menempati Kios Seri F dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel IV.5 Daftar Nama Pedagang yang Menempati Kios Seri F No Nama Pedagang Nomor Kios 1. Sutarjo Hadi Wijojo 2. Sri Handayani 3. Margito Wiryo Sudarmo 4. Harto Suwarno 5. Sri Mulyani 02 6. Sri Handayani 7. Sri Mulyani 55 Sumber: Daftar Pembagian Penempatan Kios Tahap I 6 Februari 2009

commit to user



Sedangkan penataan kembali pedagang berdasarkan pengundian penempatan pedagang Los/Pendasaran Pasar Gading pada tanggal 1012 Februari 2009 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Tabel IV.6 Daftar Nama Pedagang yang Menempati Los Nama Pedagang Nomor Kios Sudarmani A2.13 Disijen B2.23 Damiyah D1.N01 Joko Triwibowo B1.19 Joko Triwibowo B1.20 Supini A1.14 Suparni C20 Ovan Nur Anggraeni D1.24 Sri Suyatmi B11.28, B11.29, B11.21 Raharjani B3-2, B3-3 Ndari A11.10, B11.22 Sorini B1.6 Maryuni B2.4 Titi Pemiluwati B2.3 Titi Pemiluwati B2.3 Ngatmi Harjo S. B3.8, B3.7 Sri Rahayu D2.7 Parinem B3.5 Swi Wahyuni A2.4 Sutrisno A2.5 Saniyem D1.5 Yati B3.26A Siti Lili Martina B2.02 Sutarti B1.2, B1.3, B1.4 Darmini C7 Kustati C6 Surani C8 Sidi harto Wiyono D1.3 Nuraeni Sunarti D1.28 Setyo D1.27 Narso Miharjo B1.10 Piji B2.1 Sri Winarsih C13 Sukadi B3.15 Iyem B3.3, B3. 16 commit to user Satinem D1.14



37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Robiyem Sarbini Pariyem Muji Rahayu Sukandar Sadikem Hartowiyono Tukiyem Sartono Sartono Sinem Pawiro Rejo Suyamti Tatik Suwarni Ndaru Sulistyo Purnomo Rabinem Sukinem Suwarno Sugiyanti Sukiyem Sukini Sukanti Widodo Aris Syamsiyah Sri Pardini Setiatun Hartini Surani Aminah Tri Wiyono Suyamti Yulianto Sri Dadi Tentrem Sri Lestari Suripah Waliyem Sumarni Sri Hastuti Sri Lestari Sumarno Karmi Mursito Narto Sudarmo Mursito commit to user

B1.26 C23 C15 C21 C11 B1.13 B3.29 B10.14 B1.15 A2.2, A2.03, A2.8 D1.23 A2.7a,b B1.7 B1.25 C22 B1.17 B1.18 C16, C17 B11.27 D1.7 B3.23 A1.9 A2.12 A2.11 C9 A1.19 A1.5 A1.17 A2.18 B1.30 B3.20 B3.21 D2.6, A2.17a, A2.16 B3.22 B3.17, B3.18 A2.9 A2.17b, D2.4 A2.19 D1.19 D2.10 D1.17 B.5 B2.8 B2.9



81. Lasiyem 82. Hanik 83. Pariyem 84. Hartanto 85. Supriyanti 86. Partinah 87. Warsinem 88. Farida 89. Okvanto 90. Sri handayani 91. Sumiyem 92. Tukimah 93. Lilis Fatimah 94. Pakinem 95. Paini 96. Dwi Astuti 97. Asrodia 98. Ponimin 99. Partinah 100. Mulyani 101. Sukimin 102. Wagiyem 103. Sri Lasmi 104. Sukiyem 105. Siyem Karno 106. Sri Muryani 107. Suparmi 108. Tumiyati 109. Srinem 110. Kasi 111. Tubagus 112. Witami 113. Hamid Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

D1.20 B1.6 D1.11 D1.8 D1.10 D1.18 B1.8 C4 C3 C12 D1.21, A2.1 A1.8 B1.5 B1.2b, B1.2a B2.31 D1.26 C19 B1.28 B1.16 B3.24, B3.25 B2.13 B3.11 D1.15, D1.16 C2 D2.5 B1.1 B1.14 B1.9 B3.9, B3.10a D1.13, D1.25 A1.2 D2.4 A1.11

Sedangkan koordinasi terkait dengan penataan operasional pasar hampir dilakukan setiap hari, paguyuban biasanya memiliki sebuah program yang nantinya akan didiskusikan bersama dengan Dinas Pengelolaan Pasar, disitu paguyuban membackground ke badannya. Sedangkan untuk hal-hal yangtosifatnya commit user operasional sehari-hari biasanya



langsung dengan aparat dengan pedagang, misalnya saja masalah retribusi maupun penataan dagangan yang kurang tertib. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Koordinasi antara aparat dengan pedagang hampir setiap hari. Koordinasinya terkait: penataan, dulu karena aktivitas di situ murni pedagang biasanya kalau kita pakai suatu program itu paguyuban kita ajak diskusi, nanti paguyuban yang membackground ke badannya, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya operasional sehari-hari itu bisa langsung aparat dengan pedagang, aparat pedagang entah kaitannya itu retribusi, entah kaitannya dia menata dagangannya kurang tertib itu secara langsung, tapi yang sifatnya kebijakan atau ada satu laporan yang baru itu yang mensosialisasikan itu paguyuban.” (Wawancara 08 Desember 2011) Sementara itu koordinasi yang dilakukan aparat pelaksana dengan instansi yang lain selama implementasi revitalisasi pasar. Koordinasi ini dilakukan dengan SKDP yang lain karena Dinas Pengelolaan Pasar tidak dapat bekerja sendiri dengan tim-tim terpadu. SKPD yang lain selalu dilibatkan mulai dari perencanaan hingga sosialisasi karena saling terkait. SKPD tersebut diantaranya Dinas Perhubungan yang dilibatkan dalam penataan perparkiran, Satpol PP menangani penataan PKL, DPU menangani masalah pembangunanya dan Dinas Tata Ruang Kota menangani masalah tata ruang. Berikut ini penjelasan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Surakarta, Ibu Susi: “ Instansi lain selalu kita libatkan dari mulai perencanaan commit to user kemudian sosialisasi kita libatkan, karenakan ada kaitannya.



Misalkan perpakiran penataan perpakiran. Instansi lain itu yang terkait itu di perpakirannya dishub itu untuk penataan parkirnya, kemudian kalau kaitannya dengan penataan PKL-PKLnya satpol pp, kemudian untuk pembangunannya itu dengan DPU, kalau kaitannya dengan tata ruang itu DTRK.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar, Ibu Tendra: “ Koordinasi dilakukan dengan SKPD-SKPD karena kita tidak bisa bekerja sendiri dengan tim terpadu-terpadu.” (Wawancara 08 Desember 2011) Komunikasi perlu dijalin dengan baik, baik antara aparat pelaksana dengan aparat pelaksana dan juga antara aparat pelaksana dengan pedagang. Tanpa adanya komunikasi yang baik maka implementasi program revitalisasi pasar akan mengalami kesulitan. Sedangkan kesulitan yang dihadapi aparat pelaksana dengan aparat pelaksana terkait jumlah pegawai dalam Dinas Pengelolaan Pasar sebanyak ±700 orang maka komunikasi harus dilakukan dengan pendelegasian tugas melalui kepala bagian ataupun juga kepala seksi pada masing-masing bidang, sedangkan komunikasi yang dibentuk dengan pasar dapat melalui kepala Pasar Gading yang kemudian menyampaikan apa yang diperolehnya kepada staff-staffnya. Sedangkan komunikasi yang dilakukan antara aparat pelaksana dan juga pedagang, karena dilakukan melalui pengurus-pengurus paguyuban, akhirnya kesulitan

komunikasi

itu

muncul

ketika

pengurus

paguyuban

commit to user mempunyai kepentingan tersendiri, baik itu kepentingan antar sesama



pengurus paguyuban maupun dengan pedagang yang lain, maka dari itu Dinas Pengelolaan Pasar mencoba menyatukan pemahaman pada setiap pedagang dengan cara menempuh banyak diskusi dengan banyak koordinasi sehingga pada saat implementasi tidak banyak kendala. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh

Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Konflik muncul karena adanya konflik kepentingan, kepentingan entah itu paguyuban maupun yang lain, itu yang perlu kita satukan pemahamannya, tapi selama ini kita bisa satu pemahaman satu komitmen, meskipun ditempuh dengan banyak diskusi banyak koordinasi tapikan akhirnya dibangunnya itu tidak banyak kendala.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Tendra selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar, yang memberikan pendapat dari sudut pandang aparat pelaksana dengan aparat pelaksana yang lain: “ DPP kan banyak karyawannya sekitar 700an dengan pegawai yang sedemikian banyak itu pendelegasian aparat-aparatnya melalui Kepala Bagian, dengan berkomunikasi kepada kepala pasarnya, kepala pasar menyampaikan ke staffnya.” (Wawancara 08 Desember 2011) Intepretasi selama proses komunikasi sudah berjalan dengan cukup konsisten, hal ini dikarenakan setiap aparat pelaksana sudah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program revitalisasi pasar tradisional agar dapat berjalan dengan baik. Kekonsistenan komunikasi itu didukung oleh aparat pelaksana yang lain sehingga bila commit jelas to user mungkin ada yang belum aparat pelaksana yang lain saling



mengingatkan sehingga tidak terjadi miscommunication dan aparat pelaksana tetap memiliki pandangan yang sama. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Kalau konsistensi sudah komitmen, jadi saling mengingatkan.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga dibenarkan oleh Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “ Kalau ada ketidakcocokan masalah dapat dilakukan diskusi untuk dapat memecakan masalah tersebut, selama ini sudah menerima semuanya jadi tidak ada masalah.” (Wawancara 08 Desember 2011) Sosialisasi dan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh aparat pelaksana juga dipengaruhi oleh pemimpin dalam memberi petunjuk, perintah dan teguran kepada bawahan. Petunjuk dan perintah yang diberikan kepada staff dapat dilakukan secar lisan dan tertulis. Apabila perintah dan petunjuk itu dari Pemerintah maka sudah ada ketentuan tertulisnya dan juga meeting staff, sedangkan untuk perintah yang intens dapat langung ke bidang bersangkutan yang menangani tidak hanya itu setiap bulannya juga dilakukan rapat pleno dengan pasar hingga berkunjung dan terjun langsung ke lapangan, namun apabila hanya perintah personal bisa langsung juga dengan secara administrasi sehingga ada disposisinya. Sementara itu apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar apabila masih dalam commit to user golongan ringan pertama ditegur namun apabila kesalahan yang dibuat



aparat pelaksana berat kewenangannya bisa langsung ke BKD. Berikut ini penuturan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar, Ibu Tendra: “ Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahannya, kalau masih golongan ringan kita tegur dengan teguran kalau kesalahan yang berat bisa kewenangannya langsung BKD, tapi juga melalui tingkatan tidak langsung ke BKD masih ada prosesnya. Sedangkan untuk petunjuk dan perintah kalau skupnya luas di buat forum tapi kalau cuma perintah personal bisa secara langsung juga dengan secara administrasi ada disposisi.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Secara lisan dan tertulis, dari segi pemerintah tertulis itu sudah ada ketentuannya kemudian ada meeting staff. Kalau yang intens langsung ke bidang yang bersangkutan yang menangani. Kemudian setiap bulan kita lakukan rapat pleno dengan Pasar Gading, sampai kunjungan lapangan jadi langsung terjun lapangan memberikan arahan.” (Wawancara 08 Desember 2011) Selama implementasi program revitalisasi Pasar Gading tidak pernah terjadi konflik yang cukup besar, kalaupun terjadi konflik itu terkait dengan masalah penempatan. Adanya ketidakpuasan itu muncul ketika pedagang menginginkan tempat yang strategis karena pembagian tempat yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar akhirnya mereka harus berebut dengan pedagang yang lain. Konflik tersebut dapat diatasi setelah diadakannya musyawarah antara pengurus paguyuban dengan Dinas Pengelolaan Pasar. Karena munculnya perbedaan pendapat antara pedagang terkait

mekanisme penempatan, commit to user

untuk

itu pengurus



paguyuban membuat edaran (angket) pilihan penempatan agar para pedagang dapat menyampaikan aspirasi untuk memilih salah satu sistem penempatan, yaitu dengan sistem undian dan sistem nomor urut. Angket tersebut diberikan kepada ±400 pedagang, setelah angket dibagikan kepada pedagang, akhirnya diperoleh hasil 250 orang pedagang memilih nomor urut dan 150 orang pedagang memilih undian, akhirnya pembagian tersebut disesuaikan dengan nomor urut sesuai dengan hasil angket. Nomor urut tersebut berdasarkan atas Surat Hak penempatan (SHP) yang berlaku selama 3 tahun. Berikut ini penuturan Kepala Pasar Gading Surakarta, Bapak Agus: “ Selama pemerintahan Pak Jokowi ini belum ada konflik antara pedagang dan pengelola DPP terutama dalam rangka merevitalisasi pasar, paling hanya ketidakpuasan hanya segelintir orang ketika pasar direvitalisasi mungkin karena pembagian tempat keinginan dia ingin menempati tempat yang strategis namun hanya segelintir orang tapi semuanya itu sudah dimusyawarahkan dengan paguyuban sehingga pedagang mau menerima.” (Wawancara 13 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta, Bapak Sumarno: “ Pernah antar pedagang dulu terkait masalah penempatan dulu ada sedikit pro dan kontra.” (Wawancara 13 Desember 2011) Implementasi program revitalisasi Pasar Gading memang tidak banyak menimbulkan konflik namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat keluhan dari pedagang, dapat menerima kritik dan saran dari pedagang biasanya disampaikan kepada pengurus paguyuban untuk kemudian melalui paguyuban disampaikan kepada commit to user



Dinas Pengelolaan Pasar. Setiap kritik dari pedagang yang disampaikan kepada paguyuban ditampung oleh Dinas Pengelolaan Pasar yang kemudian di Dinas Pengelolaan Pasar kritik tersebut dibahas dan setelahnya dikembalikan dengan musyawarah. Pemerintah Kota selalu welcome dengan kritik dan saran yang sifatnya positif dan akan selalu terbuka sepanjang kritik dan saran itu bersifat konstruktif. Berikut penjelasan Ibu Susi yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “ Pemerintah selalu welcome dengan kritik saran yang sifatnya positif kita selalu open, kita welcome sepanjang itu sifatnya konstruktif.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Pasar Gading Surakarta, Bapak Agus: “ Saya kira kritik itu tetep ditampung kemudian dilaporkan ke Dinas kemudian dibahas di Dinas permasalahannya apa kemudian di kembalikan dengan musyawarah.” (Wawancara 13 Desember 2011) Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Paguyuban Pasar Gading Surakarta, Bapak Sumarno: “ Biasanya kalau dari pedagang perwakilan, diwakilkan oleh paguyuban.” (Wawancara 13 Desember 2011) Dari uraian mengenai komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas diatas dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi dan komunikasi yang terjalin antara aparat pelaksana dengan aparat pelaksana dan aparat pelaksana dan pedagang sudah berjalan dengan commit to user



baik karena adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan para pedagang, pedagang yang diwakili oleh paguyuban sudah dapat menyampaikan aspirasi apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketetapan dari Dinas Pengelolaan Pasar dan pendapat dari pedagang,

apabila

tercipta

ketidaksepakatan

maka

diadakan

musyawarah antara aparat pelaksana dengan paguyuban untuk mencari jalan tengahnya sehingga tidak terjadi konflik yang besar antara aparat pelaksana dan pedagang, sehingga selama ini konflik hanya ditemui pada saat pembagian tempat dagangan, namun sudah bisa diatasi dengan jalan pengurus paguyuban memberikan angket kepada pedagang untuk memilih sistem apa yang pedagang inginkan dan sebagian besar pedagang menginginkan penataan penempatan dengan sistem nomor urut sesuai SHP. 2.5. Karakteristik Agen Pelaksana Setiap aparat pelaksana kebijakan atau program pasti memiliki karakteristik sendiri-sendiri mulai dari struktur birokrasi, norma-norma yang ada dalam dinas yang bersangkutan dan juga pola hubungan dalam dinas yang akan sangat mempengaruhi terhadap implementasi progam revitalisasi pasar tradisional. Dalam struktur birokrasi jabatan tertinggi pada Dinas Pengelolaan Pasar dipegang oleh Kepala Dinas dan selanjutnya untuk pembagian tugas Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang. Sehingga dalam implementasi program revitalisasi commit to user



pasar masing-masing bidang memiliki tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam setiap bagian dan bidang memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, kompetensi yang dimilikipun berbeda-beda pula antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Karena terdapat perbedaan kompetensi, masing-masing pegawai diberikan uraian tugas untuk implementasi revitalisasi pasar tradisional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Adanya ketidakseimbangan kompetensi diantara pegawai harus diatasi dengan adanya diklat dan pelatihan-pelatihan agar tidak terdapat kesenjangan tugas dan wewenang yang nantinya akan mengganggu proses implementasi program revitalisasi pasar. Walaupun setiap pegawai memiliki tugas dan kewenangan, namun dalam pembagian tugas harus disesuaikan dengan kompetensi yang pegawai miliki, agar pegawai dapat menjalankan pengawasan dengan baik dan dapat melaksanakan program revitalisasi pasar dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “Masing-masing punya tugas dan kewenangan sendiri-diri sesuai yang ditetapkan. Jadi agar tidak overlapping kan kita ada uraian tugas.” (Wawancara 08 desember 2011) Aparat pelaksana dituntut memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan program revitalisasi pasar dan melakukan pengawasan selama pelaksanaan program tersebut. Selama pelaksanaan program commit to user



revitalisasi di Pasar Gading selalu dilakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mengadakan monitoring dan mensosialisasikan target pelaksanaan secara rutin dan periodik dan pengawasan yang dilakukan di Pasar Gading secara periodik. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan pasar tetapi juga oleh Dinas Pekerjaan Umum dan juga dari konsultan pengawas, pengawasan dilakukan setiap hari agar tidak terjadi penyimpangan oleh pemborong. Konsultan Pengawas muncul dalam proses pembangunan, sementara itu dari Dinas Pengelolaan Pasar membentuk pula PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan kemudian

pejabat

pembuat

komitmen

yang

mengacu

pada

pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “ Akan muncul konsultan pengawas di dalam proses pembangunan, kemudian kita kan juga membentuk PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan), kemudian pejabat pembuat komitmen, kan nanti juga akan mengacu kepada pembangunan, pengawasan dalam implementasi dilaksanakan setiap hari.” (Wawancara 08 desember 2011) Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar, Ibu Tendra: “Segala sesuatu itu harus ada pengawasannya, pengawasan itu dilakukan dengan turun ke lapangan mengadakan monitoring dan mensosialisasikan target pelaksanaan secara rutin dan periodik, kalau pengawasan untuk Pasar Gading itu secara periodik.” (Wawancara 08 desember 2011) commit to user



Hal ini juga dibenarkan oleh Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Bapak Suhardi: “Pengawasanya dari Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan pengawas, ada 3 pengawasan tiap harinya yang ada dilapangan.” (Wawancara 08 desember 2011) Keberhasilan implementasi suatu program tidak hanya berasal dari dalam badan yang bersangkutan itu saja, tetapi juga karena adanya dukungan dari badan-badan yang lain terhadap pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional. Dukungan terhadap implementasi pasar berasal baik dari dinas yang lain maupun juga badan-badan swasta. Dari dinas yang lain misalnya saja Bawasda yang mendukung pengawasan terhadap pekerjaan di Pasar Gading agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang, kemudian DPU berperan sebagai pengawas teknis yaitu terhadap konstruksi fisik Pasar Gading agar tidak terjadi penyimpangan terhadap konstruksi bangunan. Berikut penjelasan Bapak Suhardi selaku Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “ Dari badan-badan lain mendukung contohnya dari Bawasda, mendukung supaya pekerjaan-pekerjaan tidak menyimpang. DPU sebagai pengawas teknis mengawasi kontruksi agar tidak menyimpang.” (Wawancara 06 desember 2011) Selain dukungan dari sesama dinas, badan swasta juga ikut mendukung dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar. Dukungan tersebut yaitu berasal dari Perbankan dan PLN. Dukungan dari perbankan ditunjukkan saat CSR dari bank tersebut ikut turun ke pasar commit to untuk user operasional pasar, bantuan kredit yang akan memberikan bantuan



lunak untuk pedagang. Selain itu dukungan juga ditunjukan oleh PLN dengan menyediakan listrik untuk operasional pasar. Berikut ini ungkapan Ibu Susi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “ Dukungan badan-badan yang lain misalkan dari perbankan contoh saja dari perbankan CSRnya langsung turun ke lapangan untuk bantuan-bantuan operasional pasar, kemudian bantuan kredit lunak untuk pedagang, selain itu banyak dari dari lembaga atau instansi lain, PLN dukungannya menyediakan listrik, air jadi untuk operasional pasar itu sendiri di bantu oleh berbagai pihak.” (Wawancara 08 Desember 2011) Jadi

dapat disimpulkan bahwa belum semuanya pegawai

memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pegawai yang telah memahami betul tentang program revitalisasi pasar dan memiliki pengetahuan yang cukup dan kompetensi yang cukup. Perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat agar setiap pegawai yang bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan program revitalisasi pasar benar-benar mempunyai kompetensi yang baik dan mempuni. Pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi pasar harus dilakukan oleh pegawai yang benarbenar berkompetensi dan memahami maksud dan tujuan dari revitalisasi pasar, sehingga pelaksanaan akan berjalan dengan baik, pengawasan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar namun dibantu pula oleh dinas-dinas yang lain seperti DPU. Sementara itu Dinas Pengelolaan Pasar menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan dan membentuk pula PPHP (Panitia Penerima commit to user



Hasil Pekerjaan) dan juga pejabat pembuat komitmen yang setiap harinya melakukan pengawasan terhadap pasar. Keberhasilan implementasi program revitalisasi pasar juga akan dipengaruhi oleh dukungan dari badan-badan yang lain, bukan hanya dari dinas-dinas yang lain, namun juga dari badan-badan swasta di luar dinas. Keduanya sangat mendukung terhadap implementasi program revitalisasi pasar tradisional, tanpa adanya dukungan dari kedua badan tersebut implementasi revitalisasi pasar tradisional tidak akan dapat berjalan dengan baik. 2.6. Disposisi Implementor Sebelum program revitalisasi pasar diimplementasikan, terlebih dahulu harus ada respon yang baik dari aparat pelaksana, respon tersebut akan dapat mempengaruhi kemauan aparat pelaksana untuk dapat melaksanakan program revitalisasi pasar. Selama ini respon dari aparat pelaksana cukup baik dan cukup mendukung, karena ini juga merupakan program dari Pemerintah Kota sehingga setiap aparat pelaksana mendukung dalam pelaksanaan implementasi revitalisasi pasar. Respon dari aparat pelaksana disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tidak diabaikan, apabila sudah mendapatkan tugas cepat untuk dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhardi selaku Staff Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta berikut ini: commit to user



“ Respon rencana kalau sudah ada tugas untuk melaksanakan pekerjaan segera cepat-cepat dilaksanakan.” (Wawancara 06 Desember 2011) Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, Ibu Susi: “Sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kan tidak mungkin dia abaikan.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar, Ibu Tendara: “ Respon pegawai baik karena programnya dinas pegawai tetap mendukung.” (Wawancara 08 Desember 2011) Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai pula oleh pemahaman aparat pelaksana terhadap program revitalisasi pasar. Pemahaman terhadap program revitalisasi pasar tergantung pada latar belakang pendidikan dari setiap pegawai, dengan latar belakang pendidikan

yang

berbeda-beda

menyebabkan

pegawai

mengintepretasikan secara berbeda-beda pula sehingga terdapat beberapa pegawai yang kurang memahami. Kalau untuk pengelola pasar, yaitu Kelapa Pasar Gading sudah paham, dan dituntut harus paham

karena

beliau

mempertanggungjawabkan

yang

mengelola

operasionalnya.

asset Kalau

tersebut dalam

dan Dinas

Pengelolaan Pasar sesuai dengan tupoksinya pegawai sudah paham. Bidang K&P memiliki tugas untuk membangun, sesuai dengan commit to user tupoksinya ketika bidang K&P membangun fisiknya sampai denga



teknisi listrik dan kebersihan telah paham. Bidang pendapatan memiliki tugas untuk mengurus pedagang dari pemungutan retribusi sampai dengan penataan pedagangnya untuk masuk ke kios. Bidang Wasbin bertugas untuk mengawasi ketertiban dan keamanan di dalam pasar. Bidang PKL bertugas mengawasi PKL di sekitar pasar yang tumbuh di sekitar pasar, karena terkadang bila tidak diawasi dan ditata PKL akan tumbuh. Berikut ini penjelasan dari Ibu Susi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Surakarta: “ Kalau untuk pengelola pasar, kepala pasar pasti dia paham dan dituntut harus paham karena dia yang pengelola asset tersebut dan yang bertanggungjawab opersionalnya. Kalau untuk unsurunsur bidang sesuai dengan tupoksinya mereka paham. Jadi ketika bidang K&P dia yang punya tugas untuk pembangunan, tupoksinya untuk membangun fisiknya sampai teknisi kebersihannya, teknisi listriknya itu semua paham, tapi sesuai tupoksinya masing-masing. Untuk Pemungutan retribusinya sampai penataan pedagangnya masuk ke kiosnya itu di Bidang Pendapatan. Setelah itu Bidang Wasbin mengawasi ketertiban dan keamanan di dalam pasar. Kemudian bidang PKL mengawasi PKL yang di sekitar pasar.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga sesuai dengan penuturan Ibu Tendra selaku Kepala Seksi

Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan

Pasar: “ Pegawai itukan latar belakang pendidikannya berbeda-beda jadi mereka mengintepretasikan berbeda-beda jadi ada beberapa yang kurang memahami, tapi tergantung itepretasi masingmasing pegawai.” (Wawancara 08 Desember 2011) Adanya respon dan pemahaman terhadap program revitalisasi commit to useruntuk mengetahui intensitas dari pasar tradisional akan membantu



aparat pelaksana dalam mengimplementasikan program revitalisasi pasar tradisional. Intensitas dari aparat pelaksana tersebut ditunjukkan dengan selalu aktifnya setiap aparat pelaksana untu mendukung program-program revitalisasi pasar tradisional, baik itu fisiknya, sumber daya manusianya. Sebagai pegawai Dinas Pengelolaan Pasar para pegawai harus melaksanakan tugasnya sesuai visi dan misi Dinas Pengeloalan Pasar. Aparat Pemerintah telah memiliki tupoksi sehingga tanggung jawab terhadap visi dan misi Dinas Pengeloalan Pasar sudah melekat. Berikut ini penuturan Ibu Susi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kasub Bag) Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta: “Bentuk tanggung jawab tentunya sudah melekat sesuai dengan tupoksinya.” (Wawancara 08 Desember 2011) Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Tendra selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar: “ Pegawai selalu aktif untuk mendukung program-program revitalisasi baik itu fisiknya maupun SDM, sebagai pegawai di DPP tetap harus melaksanakan sesuai visi misi DPP.” (Wawancara 08 Desember 2011) Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa respon dari aparat pelaksana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program revitalisasi pasar, semakin baik respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana akan semakin baik pula pelaksanaan program revitalisasi pasar. Respon yang diberikan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, namun pegawai juga harus commit to user



mampu mengembangkan kreatifitas dan kompetensinya sehingga pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional akan berjalan semakin baik lagi. Adanya pegawai dengan latarbelakang pendidikan juga akan mempengaruhi pemahamannya terhadap program revitalisasi pasar, sehingga pegawai membutuhkan diklat untuk dapat lebih mengasah kemampuan dan pengetahuannya, walaupun tidak sedikit pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kekurangpahaman pegawai yang berkompetensi kurang baik akan dapat ditutupi oleh kerjasama tim yang baik dari masing-masing bidang dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan adanya respon yang baik terhadap program revitalisasi pasar juga akan membawa pengaruh terhadap intensitas aparat pelaksana dalam mengimplementasikan program revitalisasi pasar, intensitas dari pegawai yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi pasar disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga masih berjalan sesuai dengan tupoksinya. Penilaian implementasi program revitalisasi Pasar Gading dengan 6 indikator dapat dilihat pada matrik berikut: Tabel IV.7 Matrik Penilaian Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading pada 6 Indikator Indikator Penilaian Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan Standar dan sasasaran kebijakan dinilai dari indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja, berasal dari SOP jumlah pedagang, jumlah pembeli, peredaran uang dan juga efektifitas operasional pasar yang sudah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan adanya peningkatan penjual dan pembeli di Pasar Gading, commit to user masalahnya adalah ketika seluruh pasar ditargetkan untuk



Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Sumber Daya

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Karakteristik Pelaksana

Agen

Disposisi Implementor

direvitalisasi tetapi APBD yang dimiliki kurang mencukupi. Selain mampu memenuhi tujuan dari diadakannya program revitalisasi pasar tradisional, Pasar Gading juga memiliki banyak kemajuan dibandingkan dengan pasar sebelum direvitalisasi, saat ini sudah ada pembagian zoning yang jelas sehingga pasar lebih rapi, bersih dan higienis. Kepatuhan dari aparat pelaksana sudah dapat berjalan dengan baik karena setiap aparat pelaksana sudah melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya sesuai dengan cek teknis dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Kepatuhan yang ditunjukkan pedagang sangat nampak saat pedagang mau dipindahkan dari Pasar Gading ke pasar darurat yang letaknya kurang strategis dan menyebabkan pembelinya menjadi berkurang. Pengetahuan dan penguasaan aparat masih kurang menguasai dan memahami tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional sehingga perlu pembinaan dan diklat kepada seluruh pegawai agar setiap pegawai paham terhadap program Dana untuk pembangunan Pasar Gading tidak berasal dari APBD saja, namun juga berasal dari APBN dikarenakan dana APBD tidak akan mencukupi pembangunannya Data yang diperoleh oleh DPP dari Pasar Gading sudah cukup tepat dan akurat karena adanya laporan dari pasar Fasilitas yang disajikan oleh Pasar Gading bertambah dibandingkan dengan fasilitas sebelum pasar dibangun fasilitas tersebut berupa toilet, mushola, hydrant, apar, smoking area, kotak pppk, kotak sumbang saran Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dengan melalui proses sosialisasi dan komunikasi yang terjalin antara aparat pelaksana dengan aparat pelaksana dan aparat pelaksana dan pedagang sudah berjalan dengan baik karena adanya koordinasi, apabila tercipta ketidaksepakatan maka diadakan musyawarah antara aparat pelaksana dengan paguyuban untuk mencari jalan tengahnya sehingga tidak terjadi konflik. Pengawasan dilakukan oleh pegawai yang telah memahami tentang program revitalisasi pasar dan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup, perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat. Pengawasan dibantu pula oleh dinas DPU, konsultan pengawas, PPHP dan pejabat pembuat komitmen Selain itu terdapat dukungan dari badan-badan swasta. Respon yang diberikan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, adanya respon yang baik terhadap program revitalisasi pasar juga akan membawa pengaruh terhadap intensitas, intensitas dari pegawai yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi pasar disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga masih berjalan sesuai dengan tupoksinya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Secara umum pelaksanaan program revitalisasi pasar

tradisional

khususnya Pasar Gading sudah berjalan dengan cukup baik. Pada tahapan awal, yaitu sosialisasi, lelang gambar desain dan sosialisasi penempatan dilaksanakan tanpa adanya konflik dengan pedagang dan juga dengan kontraktor. Demikian pula dengan tahapan desain dan tahapan pelaksanaan juga berjalan dengan cukup baik karena pembangunan pasar sudah sesuai desain yang ditetapkan dan pedagangpun tidak keberatan dipindahkan

ke pasar sementara.

Pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisonal membawa dampak pada kondisi fisik bangunan pasar menjadi layak, terciptanya pelayanan kepada konsumen, pedagang lebih nyaman, pemberdayaan perekonomian pedagang meningkat, adanya perlindungan UKM. Walaupun pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat pula permasalahan yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan dan merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan program revitalisasi pasar. Indikator yang dinilai kurang mendukung sepenuhnya terhadap program revitalisasi pasar adalah Sumber Daya. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, dana, data dan fasilitas. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama, adanya perbedaan inilah commit to user

124



yang menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional. Adanya keterbatasan dana dari juga APBD menyebabkan permasalahan tersendiri, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan dana dari APBN. Sedangkan untuk data yang diperoleh Dinas Pengelolaan Pasar dan fasilitas dari Pasar Gading tidak terdapat masalah dan sudah memenuhi prosedur dan tujuan program revitalisasi pasar tradisional. Indikator

yang

dinilai

menjadi

faktor

pendorong

keberhasilan

pelaksanaan program revitalisasi Pasar Gading yaitu: a.

Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran dari program revitalisasi pasar tradisional sudah cukup baik, karena Dinas Pengelolaan Pasar telah memiliki indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja dari pelaksanaan program revitalisasi pasar. Indikator untuk menentukan kinerja yaitu SOP, jumlah pedagang, jumlah pembeli, peredaran uang yang ada dalam pasar dan efektifitas operasional pasar. Kinerja dari Dinas Pengelolaan Pasar yang sudah cukup baik ditunjukkan dari Pasar Gading yang dapat memenuhi tujuan dari program revitalisasi pasar tradisional sehingga menghasilkan pasar yang rapi, bersih dan higienis.

b.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kepatuhan dari kelompok sasaran sudah dapat berjalan cukup baik. Aparat pelaksana sudah dapat menjalankan kewajiban dan pekerjaannya sesuai dengan prosedur, cek teknis dan rencana kerja dari Pemkot. Kepatuhan commit to user



pedagang nampak saat pedagang mau dipindahkan ke pasar darurat selama Pasar Gading direvitalisasi. c.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dibentuk secara vertikal dan horizontal. Komunikasi secara horizontal tampak dari sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan para pedagang yang diwakili oleh paguyuban, sosialisasi berkaitan dengan pembangunan Pasar Gading dan juga penempatan pedagang di Pasar Gading. Koordinasi dimulai dari tahapan perencanaan sampai kepada tahapan pelaksanaan. Komunikasi secara vertikal ditunjukkan dengan komunikasi antar aparat pelaksana dilakukan dengan pendelegasian tugas pada masing-masing bidang dan koordinasi dengan SKDP yang lain, komunikasi yang terjalin antar aparat pelaksana dan aparat pelaksana dengan pedagang sudah berjalan dengan baik dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional.

d.

Karakteristik Agen Pelaksana Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik dengan menempatkan pegawai yang paham mengenai program revitalisasi pasar serta memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup. Namun tetap diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat agar setiap pegawai yang bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan program revitalisasi pasar benar-benar mempunyai kompetensi yang baik. Dukungan juga ditunjukkan dari badan-badan yang lain baik dinas maupun commit to user



swasta. Keduanya sangat mendukung pelaksanaan program, tanpa adanya dukungan badan-badan tersebut pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional tidak akan dapat berjalan dengan baik. e.

Disposisi Implementor Respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Respon yang baik terhadap program revitalisasi pasar membawa pengaruh terhadap intensitas aparat pelaksana dalam mengimplementasikan program revitalisasi pasar, intensitas dari pegawai yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi pasar disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga masih berjalan sesuai dengan tupoksinya.

B.

Saran Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran dalam pelaksanaan program Revitalisasi Pasar Tradisional: 1. Perlu adanya pengembangan dan diklat dari Dinas Pengelolaan Pasar terhadap

pegawai

untuk dapat

mengembangkan

kemampuan

dan

kompetensi yang dimiliki. 2. Sosialisasi mengenai penataan barang dagangan harus terus dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar secara berkala terhadap pedagang agar pedagang tetap dapat menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban pasar.

commit to user



3. Dinas Pengelolaan Pasar harus mendokumentasikan setiap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sehingga Dinas Pengelolaan Pasar dapat mengetahui pelaksanaan program revitalisasi pasar.

commit to user

IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA. Studi Kasus Pasar Gading Surakarta

Recommend Documents