Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM SD) DI KECAMATAN SAMBAS Oleh: Ghafuur Kharisma Ramadhan NIM. E42010003 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 Email :
[email protected] Abstrak Progam BSM merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah putus sekolah pada usia dini, progam BSM juga dimaksudkan agar siswa miskin yang telah tamat dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dengan pendidikan yang layak. Namun kebijakan yang diambil pemerintah masih belum optimal, dikarenakan masih ada siswa miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM sedangkan terdapat siswa mampu yang mendapat dana BSM. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi terlaksananya program BSM SD dengan efektif. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi dari orang tua siswa miskin tersebut. Implementor dituntut menemukan strategi untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan kartu KPS sebagai syarat utama penerima BSM. Kata-kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi
1 Ghafuur Kharisma Ramadhan, NIM. E42010003 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
IMPLEMENTATION OF POOR ELEMENTARY STUDENTS HELP PROGRAM(BSM SD) IN SAMBAS SUB-DISTRICT By: Ghafuur Kharisma Ramadhan NIM. E42010003 Governmental Science Study Program Faculty of Social Sciences and Political Science cooperate with the Provincial Government of West Borneo, 2015 Email :
[email protected] Abstract Poor Elementary Students Help Program Is a program which is launched by government to overcome dropout problem at an early age, so that poor students who have graduated can continue their education to a higher level with a decent education. But the measures takenby government hasn't optimal because there are poor students who are not listed as the receiver of Poor Elementary Students Help Program whereas there are capable students who receive the fund. The conclusion of this research is that the factors like comumunication, resources, disposition and bureucratic system are really influencing the effectivity of implementation of Poor Elementary Students Help Program but the external factors like the lack of student's parents participation has influencing as well. The implementor be charged to find the strategy to improve student's parents participation , such as improving the coordination with the village's head as the one who publish the KPS card as the BSM receiver main requirement. Key Words: Implementation of wisdom, Communication, Resource, Dispotition, and Bureaucracy structure
A.
bangsa yang maju. Hal ini dikarenakan
PENDAHULUAN
pendidikan merupakan hal yang sangat
1. Latar Belakang Penelitian Kemiskinan
merupakan
masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, banyak masyarakat di Indonesia hidup didalam kemiskinan. Banyak
upaya
yang
dilakukan
pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan
di
Indonesia,
seperti
berperan bagi membentuk sumber daya manusia unggul
memajukan bangsa tersebut. Sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat mengolah sumber daya yang lain dengan
berbentuk
Subsidi
tersebut
biasa
program-program
pemerintah yang bersifat langsung menyentuh masyarakat kelas bawah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Miskin (Raskin).
Progam-program
tersebut
hanya sebagian dari program-program yang
pemerintah luncurkan untuk
membantu masyarakat dalam melawan kemiskinan. Tetapi harus disadari untuk membentuk suatu bangsa yang maju tidak hanya di lihat dari aspek sosial saja, tetapi masih ada aspek yeng menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa dikatakan maju. Salah satunya pendidikan, pendidikan sangat erat hubungannya dalam membangun suatu
efektif
sehingga
hasil
pengolahannya dapat optimal. Untuk
pemberian subsidi kepada masyarakat miskin.
yang akan
tersebut
mewujudkan
pemerintah
program-program dapat
meluncurkan
yang
membangun
hal
diharapkan
generasi
yang
unggul,
melaui-program-program
tersebut
pemerintah
masyarakat
generasi
berharap muda
mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya program pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa-siswanya
dalam
bidang
pendidikan adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program BSM merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih berusia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. 2
Program
BSM
sangat
kurang mampu dari tingkat Sekolah
dibutuhkan oleh siswa-siswa yang
Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.
berasal dari keluarga miskin, karena
Fenomena-fenomena
yang
siswa-siswa yang berasal dari keluarga
terjadi salah satunya adalah masih ada
miskin sangat rentan akan terjadinya
terdapat siswa
masalah putus sekolah pada usia dini.
keluarga mampu terdaftar sebagai
Hal ini disebabkan oleh keadaan
penerima dana BSM serta masih
perekonomian keluarga siswa yang
adanya siswa yang tegolong tidak
kurang mendukung, sehingga siswa
mampu
tersebut memutuskan untuk berhenti
penerima dana BSM ini. padahal
sekolah dan memilih untuk berkerja.
sejatinya
Masalah inilah yang sebenarnya ingin
program ini untuk membantu siswa-
dipecahkan oleh pemerintah agar siswa
siswa yang berasal dari keluarga
yang berasal dari keluarga miskin
miskin agar mendapat kesempatan
dapat menyelesaikan sekolahnya dan
yang sama dalam bidang pendidikan.
melanjutkan pendidikan ke jenjang
Adapun fungsi dari dana BSM yaitu
yang lebih tinggi.
untuk membeli keperluan sekolah
Program
BSM
diluncurkan
tidak
yang berasal dari
terdaftar
pemerintah
sebagai
meluncurkan
siswa-siswa seperti buku dan seragam
oleh pemerintah dibawah naungan
serta
Kementerian Pendidikan dan Budaya
menyangkut masalah pendidikan anak.
(Kemendikbud), diteruskan
selanjutnya
kemasyarakat
melalui
biaya
lainnya
yang
masih
Masalah lainnya yang terjadi adalah
sulitnya
pengawasan
yang
Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi
untuk dilakukan, hal ini dikarenakan
dan
BSM
mekanisme penyaluran dana yang
oleh
langsung ditransfer ke rekening siswa
implementor langsung yaitu sekolah
tersebut. Otomatis dana tersebut di
untuk melaksanakan penyaluran dana
kelola oleh orang tua siswa dan pihak
program BSM ini. Dana Program BSM
sekolah sebagai implementor cukup
Kabupaten.
seterusnya
Program
dilaksanakan
diberikan kepada siswa-siswi yang 3
sulit melakukan pengawasan akan
Thomas
Dye
penggunaan dana tersebut.
Subarsono,
2.
bahwa kebijakan publik adalah apapun
Tujuan Penelitian Adapun
tujuan
2006:2)
(dalam mengatakan
penulis
pilihan pemerintah untuk melakukan
melakukan penelitian ini adalah untuk
atau tidak melakukan (public policy is
mengetahui dan menganalisis faktor-
what ever governments choose to do or
faktor yang mempengaruhi efektifitas
not to do). Dimaksudkan Dye dalam
Implementasi Program Bantuan Siswa
pernyataannya diatas adalah bahwa
Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan
pemerintah dapat membuat pilihan
Sambas.
akan keputusannya dalam menanggapi
3.
suatu masalah sosial yang terjadi
Manfaat Penelitian Peneliti
berharap
dengan
didalam
masyarakat.
Misalnya,
adanya penelitian ini dapat menambah
pemerintah harus membuat peraturan
wawasan dan memberikan sumbangan
tentang
pemikiran
di
pendidikan
atau
tidak
bidang
akademik
membuat program bantuan bagi siswa
mengenai
implementasi
kebijakan
miskin.
sehingga
dapat
dalam
Salah satu tahapan penting
pengetahuan
dalam siklus kebijakan publik adalah
kebijakan
implementasi kebijakan. Implementasi
publik. Hasil penelitian ini diharapkan
sering dianggap hanya merupakan
dapat dijadikan referensi bagi peneliti
pelaksanaan dari
selanjutnya
diputuskan oleh legislatif atau para
pengembangan khususnya
berguna ilmu
study
ilmu
untuk
disempurnakan,
apa
keputusan,
yang telah
selain itu agar dapat digunakan dan
pengambil
seolah-olah
diterapkan
tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan
B. KERANGKA TEORI DAN
1.
implementasi menjadi begitu penting
METODOLOGI
karena suatu kebijakan tidak akan
Kerangka teori
berarti
apa-apa
jika
tidak
dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar. 4
Dengan
kata
lain
implementasi
merupakan
tahap
dimana
kebijakan
dilaksanakan
suatu secara
Implementasi merupakan tahap yang menentukan,karena pada tahap inilah
sebuah
kebijakan
dapat
maksimal dan dapat mencapai tujuan
ditentukan berhasil atau tidak, apabila
kebijakan itu sendiri.
pada tahap implementasi ini tidak
Terdapat mengenai
beberapa
implementasi
konsep kebijakan
optimal bahkan terjadi penyimpangan maka
dapat
dikatakan
yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
tersebut
Menurut
pernyataan tersebut, Awang (2010:31)
Dunn
pembuatan
(2003:22)
kebijakan
serangkaian
tahap
proses
merupakan yang
gagal.
berpandangan
Senada
kebijakan
bahwa
dengan
implementasi
saling
kebijakan publik merupakan sesuatu
bergantung yang diatur menurut urutan
yang penting. Kebijakan publik yang
waktu: penyususnan agenda,formulasi
dibuat hanya akan menjadi “macan
kebijakan,
kertas”
implementasi
kebijakan,
bila
tidak
dan penilaian kebijakan. Dari tahap-
dilaksanakan.
tahap tersebut, penelitian penulis lebih
implementasi kebijakan publik perlu
mengarah kepada tahap implementasi
dilakukan dengan mempertimbangkan
kebijakan.
berbagai faktor agar kebijakan publik
Setelah kebijakan
tahap
dilakukan
formulasi maka
tahap
Oleh
berhasil
karena
itu,
yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai
alat
untuk
merealisasikan
selanjutnya adalah tahap implementasi
harapan yang diinginkan. Dengan kata
kebijakan.Setiap kebijakan yang telah
lain, implementasi kebijakan publik
disahkan
merupakan
oleh
harus
aparat
seharusnya
diimplementasikan pemerintah.Sehingga
kebijakan
yang
telah
disahkan merupakan kebijakan yang telah diramalkan kedepannya sebagai solusi bagi masalah yang timbul.
upaya
untuk
merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn menyatakan
implementasi
“tindakan-tindakan
yang
adalah dilakukan 5
baik oleh individu-individu/pejabat-
George Edward III karena dianggap
pejabat
kelompok-kelompok
cocok dalam melakukan penelitian ini.
pemerintah atau swasta yang diarahkan
Edward melihat implementasi
pada tercapainya tujuan-tujuan yang
kebijakan sebagai suatu proses yang
telah
dinamis,
atau
digariskan
dalam
keputusan
dimana
terdapat
banyak
kebijakan” (Van Meter dan Van Horn
faktor yang saling berinteraksi dan
dalam Wahab, 2006:65).Sedangkan,
mempengaruhi
Menurut erwan dan dyah (2012:21)
kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu
mendefinisikan
ditampilkan
implementasi
merupakan
kegiatan
untuk
implementasi
guna
bagaimana
pengaruh
faktor-faktor
mendistribusikan keluaran kebijakan
tersebut
(to
Edward mengajukan empat faktor
deliver
policy
output)
yang
terhadap
mengetahui
dilakukan oleh implementer kepada
yang
kelompok
pencapaian keberhasilan implementasi.
sasaran
(target
group)
berperan
implementasi.
sebagai upaya untuk mewujudkan
Faktor-faktor
tujuan kebijakan.
keberhasilan
penting
yang
dalam
mempengaruhi
atau
kegagalan
Untuk mengkaji lebih baik
implementasi kebijakan yaitu faktor
suatu implementasi kebijakan publik
communication, resources, disposition,
maka perlu diketahui variabel dan
dan bureucratic structure (Edward III
faktor-faktor
dalam Widodo, 2011:96-110).
mempengaruhinya.Untuk
yang itu,
diperlukan suatu model kebijakan guna
a. Komunikasi (Communication) Komunikasi merupakan proses
menyederhanakan pemahaman konsep
penyampaian
suatu
komunikator
implementasi
kebijakan.
informasi kepada
dari
komunikan.
Terdapat banyak model yang dapat
Sementara itu, komunikasi kebijakan
dipakai untuk menganalisis sebuah
berarti merupakan proses penyampaian
implementasi kebijakan, namun kali
informasi
ini penulis akan menggunakan model
kebijakan (policy makers) kepada
kebijakan
dari
pembuat
implementasi yang dikemukakan oleh 6
pelaksana
kebijakan
(policy
4)
Informasi
dan
Kewenangan
implementors) (Widodo, 2011:97).
(Information and Authority)
b. Sumber Daya (Resources)
c. Disposisi (Disposition)
Sumber daya memiliki peranan
Kecenderungan perilaku atau
penting dalam implementasi kebijakan.
sikap
Edward III dalam Widodo (2011:98)
berperan penting untuk mewujudkan
mengemukakan bahwa, bagaimanapun
implementasi kebijakan yang sesuai
jelas dan konsistensinya ketentuan-
dengan tujuan atau sasaran.Karakter
ketentuan
penting yang harus dimiliki oleh
dan
aturan-aturan
serta
dari
pelaksana
kebijakan
bagaimanapun akuratnya penyampaian
pelaksana
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
kejujuran dan komitmen yang tinggi.
tersebut, jika para pelaksana kebijakan
Kejujuran mengarahkan implementor
yang
untuk tetap berada dalam asa program
bertanggung
melaksanakan mempunyai
jawab
kebijakan
untuk kurang
sumber-sumber
yang
kebijakan
telah
digariskan,
misalnya
sedangkan
daya
komitmen yang tinggi dari pelaksana
untuk melaksanakan kebijakan secara
kebijakn akan membuat mereka selalu
efektif maka implementasi kebijakan
antusias dalam melaksanakan tugas,
tersebut tidak akan efektif.
wewenang,
Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan
untuk
fungsi,
dan
tanggung
jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
mendukung
Sikap yang ada pada seseorang
keberhasilan implementasi kebijakan.
akan memberikan warna atau corak
Sumber daya ini mencakup sumber
pada perilaku atau perbuatan orang
daya manusia, anggaran, fasilitas,
yang
informasi
mengetahui sikap seseorang orang
dan
kewenangan
yang
bersangkutan.
Dengan
dijelaskan sebagai berikut :
dapat menduga bagaimana respon atau
1) Sumber Daya Manusia (Staff)
perilaku yang akan diambil oleh orang
2) Anggaran (Budgetary)
bersangkutan,
3) Fasilitas (facility)
masalah
atau
terhadap keadaan
sesuatu yang 7
dihadapkan kepadanya. Sikap menurut
baik maka dia akan dapat menjalankan
bimo
kebijakan dengan baik seperti apa
walgito
merupakan
(2003:110-111)
organisasi
pendapat,
yang
diinginkan
oleh
pembuat
keyakinan seseorang mengenai objek
kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya
atau situasi yang relative ajeg, yang
tidak mendukung maka implementasi
disertai adanya perasaan tertentu, dan
tidak akan terlaksana dengan baik.
memberikan
d. Struktur Birokrasi (Bureucratic
dasar
kepada
orang
tersebut untuk membuat respons atau
Structure)
berperilaku dalam cara yang tertentu yang
dipilihnya.
sikap
pengaruh yang signifikan terhadap
kognitif,
implementasi kebijakan.Aspek struktur
komponen afektif, dan komponen
organisasi ini melingkupi dua hal yaitu
konatif.Selanjutnya gerungan (dalam
mekanisme dan struktur birokrasi itu
walgito
sendiri.Aspek
mengandung
Pengertian
Struktur organisasi memiliki
komponen
2003:110)
memberikan
pertama
pengertian bahwa “attitude itu dapat
mekanisme,
kita terjemahkan dengan kata sikap
kebijakan
terhadap objek tertentu, yang dapat
standart operation procedur (SOP).
merupakan sikap pandangannya atau
SOP menjadi pedoman bagi setiap
sikap perasaan, tetapi sikap mena
implementator dalam bertindak agar
disertai oleh kecenderungan bertindak
dalam pelaksanaan kebijakan tidak
sesuai dengan sikap terhadap objek
melenceng dari tujuan dan sasaran
tadi. Jadi attitude itu lebih tepat
kebijakan.
diterjemahkan
struktur birokrasi, struktur birokrasi
sebagai
sikap
dan
dalam
adalah
biasanya
Aspek
kesediaan bereaksi terhadap sesuatu
yang
hal”.
terfragmentasi
akan
implementasi
terlalu
sudah
kedua
panjang akan
dibuat
adalah
dan
cenderung
Sikap dari pelaksana kebijakan
melemahkan
sangat
dalam
menyebabkan prosedur birokrasi yang
Apabila
rumit dan kompleks yang selanjutnya
implementasi
berpengaruh kebijakan.
pengawasan
dan
implementator memiliki sikap yang 8
akan menyebabkan aktivitas organisasi
melaksanakan suatu kegiatan termasuk
menjadi tidak fleksibel.
implementasi aturan karena seseorang
2.
akan dapat melaksankan atau menaati
Metode Penelitian Jenis
penelitian
yang
aturan apabila sebelumnya ia telah
dilakukan adalah deskriptif dengan
diberitahu. Proses inilah yang harus
pendekatan
yaitu
memerlukan komunikasi yang baik,
menggambarkan situasi tertentu yang
jika komunikasi tidak berjalan dengan
berlangsung di SDN 12 Sungai
baik
Pinang, SDN 16 Saing Rambi, dan
communication yang tentunya akan
SDN 20 Kampung Lorong sebagai
menyebabkan banyak hal yang tidak
lokasi penelitian. Pengumpulan data
sesuai aturan atau tidak diinginkan.
saat penelitian menggunakan teknik
Agar implementasi program BSM SD
wawancara,
dapat disalurkan secara efektif dan
kualitatif
observasi,
dan
maka
akan
tujuan
adalah sasaran dan implentor, yang
implementor harus memahami apa saja
didalam
kebijakan
yang harus dilakukan agar komunikasi
adalah manusia. Adapun yang menjadi
dapat terlaksana dengan baik, Edward
subjek penelitian adalah Kepala UPT
III membagi komunikasi kedalam tiga
Dinas
Pendidikan
unsur yaitu transmisi, kejelasan, dan
Sambas,
Kepala
Kecamatan
Sekolah
tersebut
miss
dokumentasi. Subjek penelitian disini
implementasi
program
terjadi
cercapai
Dasar
konsistensi. Dengan memperhatikan
bersangkutan, dan orang tua Siswa
tiga unsur tersebut dan berdasar pada
sebagai sasaran.
pengertian komunikasi secara lebih rinci
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN 1. Analisis
Komunikasi
Pada
Program BSM SD Komunikasi merupakan faktor
diatas
tentang
bagaimana
mengkomunikasikan
suatu
aturan
secara
pada
sebuah
lebih
baik
organisasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
pertama yang harus dipenuhi dalam 9
Berdasarkan
uraian
diatas
non-fisik
(intangible).
Pada
kebijakan
Faktor
dapat disimpulakan bahwa pada faktor
implementasi
komunikasi
implementasi
sumberdaya memiliki pengaruh yang
Program BSM SD di Kecamatan
sangat besar dalam pencapaian tujuan
Sambas sudah dilaksanakan dengan
aturan, dan faktor tersebut harus selalu
baik oleh implementor, masalah yang
diperhatikan.
didalam
terjadi adalah adanya ketidak pedulian
Berdasarkan uraian di atas
orang tua siswa terhadap pendidikan
dapat disimpulkan bahwa Sumber
anaknya. Sehingga komunikasi yang
daya, baik sumber daya manusia,
dilakukan
implementor
fasilitas, sampai pada informasi dan
sebenarnya telah sampai dan jelas
wewenang masing-masing memiliki
kepada orang tua siswa tetapi tidak ada
peran
respon
memadai
oleh
timbale
komunikasi
balik
tersebut.
terhadap
penting
dipandang
dan dari
sudah tingkat
ini
pendidikan implementor dan fasilitas
menyebabkan implementasi program
yang dimiliki sekolah yang ada pada
BSM SD belum optimal dilaksanakan.
sekolah-sekolah dasar yang ada di
2. Analisis
kecamatan Sambas dalam mendukung
Sumber
Hal
yang
Daya
pada
implementasi program BSM SD yang
program BSM SD Dalam
pelaksanaan
suatu
dilaksanakan di kecamatan Sambas.
implementasi
suatu
Untuk informasi dan wewenang yang
kebijakan bisa saja sudah memiliki
telah diberikan dinilai cukup dalam
tujuan
melaksanakan implementasi program
program
terdapat
atau
yang
jelas,
namun
faktor-faktor
lain
masih yang
berperan penting didalam pelaksanaan program
tersebut
sumberdaya.
Sumber
yaitu daya
faktor
BSM SD di kecamatan Sambas. 3. Analisis Disposisi Pada Program BSM SD
adalah
Disposisi disini dapat diartikan
suatu nilai potensi yang dimiliki oleh
sebagai sikap atau perilaku pelaksana
suatu atau unsur tertentu, Sumber daya
kebijakan atau implementor terhadap
tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga
sasaran atau peserta. Menurut Edward 10
III (dalam Winarno, 2005:142-143) mengemukakan: kecenderungan
”kecenderunganatau
4. Analisis Struktur Birokrasi Pada Program BSM SD
disposisi
Implementasi kebijakan yang
merupakan salah-satu faktor yang
bersifat kompleks menuntut adanya
mempunyai konsekuensi penting bagi
kerjasama
implementasi kebijakan yang efektif”.
strukur
Jika para pelaksana mempunyai sikap
terhadap
dan perilaku positif atau mendukung
kebijakan,
terhadap implementasi kebijakan maka
menyebabkan ketidak efektifan dan
terdapat
menghambat
kemungkinan
implementasi
yang besar
kebijakan
akan
banyak birokrasi
pihak.
Ketika
tidak
kondusif
implementasi
suatu
maka
hal
jalanya
ini
akan
pelaksanaan
kebijakan.
terlaksana sesuai dengan tujuan awal
Berdasarkan uraian di atas
kebijakan. Demikian sebaliknya, jika
dapat
para pelaksana bersikap negatif atau
birokrasi pada Implementasi Program
menolak
implementasi
BSM SD di Kecamatan Sambas sudah
kebijakan karena konflik kepentingan
sesuai dengan panduan yang ada
maka implementasi kebijakan akan
sebagai
menghadapi kendala yang serius.
procedure (SOP). mekanisme yang
terhadap
Berdasarkan uraian di atas
disimpulkan
faktor
standard
dijalankan oleh
struktur
operational
para
implementor
dapat disimpulkan faktor disposisi,
bersifat mutlak mengingat hal tersebut
sikap dan perilaku implementor pada
sudah terdapat didalam buku Juklak
Implementasi Program BSM SD di
Program
Kecamatan
implementor
Dimana
Sambas
kepala
sudah
sekolah
baik. sebagai
BSM.
program
Tetapi
karena
menyadari
bahwa
BSM
diluncurkan
implementor juga menginginkan dana
diperuntukkan siswa miskin maka
BSM mengalir kepada pihak yang
kepala
tepat. Hal ini di tunjukkan dengan
memberikan
implementor
program BSM dapat berjalan dengan
yang ada.
mengikuti
JUKLAK
sekolah
menghimbau
saran
agar
dan
jalannya
efektif. 11
D. SIMPULAN
menyalurkan program BSM SD
1.
sudah baik. Hal ini dapat dilihat
Simpulan Program BSM hanya ditujukan
kepada
keluarga
miskin
dari pihak Dinas yang melakukan
untuk
penyuluhan kepada para kepala
mencegah siswa yang berasal dari
sekolah dan selanjutnya kepala
keluarga miskin putus sekolah atau
sekolah
melakukan
sosialisasi
tidak
kepada
masyarakat.
Walaupun
melanjutkan
pendidikannya
ketingkat yang lebih tinggi. Dalam
masih ada kekurangan, tapi dari
pelaksanaannya implementasi program
penilaian
penulis
BSM
partisipasi
orang
tentulah
masih
terdapat
kurangnya tua
siswa
kekurangan baik dari faktor internal
menyebabkan program BSM tidak
maupun eksternal.
berjalan dengan efektif. Orang tua
Penelitian lakukan
yang
penulis
dilapangan
untuk
siswa yang kurang mampu dinilai enggan
berpartisipasi
mendapatkan data-data yang kemudian
membantu
data tersebut
secara
berkas yang menjadi syarat-syarat
mendalam dengan menggunakan teori
bagi penerima BSM salah satunya
implementasi kebijakan Edward III
kartu KPS. Karena percuma saja
dengan empat faktor yaitu komunikasi
jika
(communication),
sumberdaya
mengkomunikasikan kepada target
(resource), disposisi (disposition), dan
kebijakan namun target kebijakan
struktur
tersebut tidak mau mendukung
structures).
penulis
birokrasi Empat
kaji
(bureaucratic faktor
tersebut
sekolah
dalam memenuhi
implementor
jalannya kebijakan tersebut.
penulis gunakan sebagai pisau analisis
2. Sumberdaya
:
mengenai
sehingga dapat disimpulkan sebagai
sumberdaya
yang
mengimple-
berikut:
mentasikan program BSM sebagian
1. Komunikasi kesimpulan yang
:
Penulis
menarik
bahwa
komunikasi
dijalankan
didalam
besar
mempunyai
tingkat
pendidikan yang tergolong baik. Dari
segi
anggaran
untuk 12
pelaksanaan program BSM pun
dengan
sudah
melaksanakan
dipersiapkan
di
dalam
kepala
sekolah
yang
program
anggaran. Penulis menyimpulkan
kepala
bahwa fasilitas yang dimiliki tiap
keinginan untuk menyalurkan dana
sekolah telah memadai hal ini dapat
BSM kepada siswa yang benar-
dilihat dari ruangan yang dimiliki
benar
sekolah
menghimbau kepada
yang
direnovasi
rata-rata
dan
baru
sekolah
BSM.
berhak
mempunyai
dengan
cara
orang tua
mempunyai
siswa agar melengkapi persyaratan
peralatan pendukung yang memadai
yang diperlukan. Kepala sekolah
seperti
juga
pengeras
bahkan
suara,
infokus.
laptop
Mengenai
informasi dan kewenangan dalam penelitian
ini
menjalankan
tahapan
penyaluran BSM dengan baik. 4. Struktur
Birokrasi
:
penulis
penulis
menyimpulkan dari segi struktur
menyimpulkan bahwa sumber daya
birokrasi sekolah-sekolah tersebut
yang
mendapatkan
tidak ada menyalahi aturan. Ini
informasi yang memadai hal ini
dapat dilihat dari adanya pembagian
dapat di lihat dari penyuluhan yang
tugas
dilakukan pihak Dinas Pendidikan.
program BSM untuk empermudah
Kewenangan yang diberikan kepada
implementor dalam melaksanakan
implementor
program BSM dengan baik.
ada
karena
telah
juga
kepala
implementor
sangat
sekolah
diberi
luas
sebagai
dan
Dari
terdapatnya
keseluruhan
Juklak
penelitian
hak
penuh
yang penulis penulis menyimpulkan
untuk
merekomendasikan
siswa
bahwa tidak efektifnya program BSM
yang
beliau
berhak
di Kecamatan Sambas disebabkan oleh
anggap
menerima dana BSM ini 3. Disposisi
Eksternal.
Penulis
dapat
disimpulkan
menyimpulkan demikian karena dapat
sebenarnya
implementor
dilihat dari hasil penelitian yang telah
mempunyai sikap yang baik dimana
dilakukan pada bab 5. Pada bab
dapat
tersebut dipaparkan bahwa dari orang
bahwa
:
faktor
dinilai
dari
wawancara
13
tua
siswa
miskin
tidak
siswa yang memang tidak mampu agar
kurang
dikomunikasikan secara personal agar
berpartisipasi dengan program BSM.
orang tua tersebut lebih berpartisipasi
Orang tua siswa tersebut terkesan
dalam program pelaksanaan Program
pasrah dan kurang peduli karena pada
BSM dengan mengajak orang tua
saat sosialisasi orang tua siswa yang
siswa yang memang tidak mampu
tidak mampu tersebut ada yang tidak
untuk mengurus persyaratan sebagai
datang dan ada yang datang tetapi
penerima BSM.
mendapatkan
tidak
yang
BSM
menanyakan
atau
Sumber daya : Secara garis
pihak
besar Sumber daya yang dimiliki telah
sekolah. Siswa mampu yang terdaftar
mumpuni, baik dari staff, anggaran,
sebagai
fasilitas,
mengkonsultasikan
kepada
penerima
BSM
secara
serta
informasi
dan
administrasi tidak dapat dikatakan
kewenangan. Namun sebaiknya untuk
bermasalah karena mereka mempunyai
membuat
kartu KPS yang menjadi syarat utama
tersalurkan secara efektif, sebaiknya
dalam program ini, serta sekolah tidak
Dinas pendidikan lebih meningkatkan
berhak
sumberdaya yang ada terutama pada
melarang
siswa
tersebut
mengklaim dana BSM.
program
BSM
dapat
informasi dan kewenangan. Sebaiknya Dinas
Pendidikan
tidak
hanya
melakukan penyuluhan tentang apa itu
E. SARAN Komunikasi
:
Dalam
BSM dan tatacara pelaksanaannya
mengkomuni-kasikan progam BSM
tetapi
sekolah telah dilakukan dengan baik,
memberikan
tetapi harus ditingkatkan misalnya
implementor mengenai standar siswa
frekuensinya hal ini dimaksudkan agar
yang berhak menerima BSM, karena
orang tua siswa yang banyak tidak
telah
datang karena ada keperluan pada
mempunyai kewenangan penuh dalam
pertemuan
merekomendasikan
pertama
dapat
hadir.
Sekolah dapat memanggil orang tua
sebaiknya Dinas Pendidikan pelatihan
diketahui
kepala
siswa.
kepada
sekolah
Untuk
mencegah hal yang tidak diinginkan 14
seperti salah target, maka pelatihan ini
ditingkatkan
perlu dilakukan.
setiap program haruslah ada tindakan
Disposisi
:
peran
kepala
pengawasan
lagi.
agar
Bagaimanapun
kebijakan
yang
sekolah harus berani dalam melakukan
dijalankan dapat berjalan dengan baik.
terobosan walaupun dapat dikatakan
Harus ada evaluasi program BSM
menyimpang dari Juklak. Sebaiknya
mengenai syarat-syarat utama, karena
kepala
telah diketahui masih ada siswa yang
sekolah
yang
mempunyai
wewenang harus melakukan sosialisasi
berasal
hanya kepada orang tua siswa dan
mempunyai kartu KPS sebagai syarat
siswa yang memang miskin. Hal ini
yang utama.
dapat dilakukan dengan berkoordinasi
dari
Harus
keluarga
adanya
mampu
peningkatan
dengan kepala Desa sebagai orang
partisispasi orang tua siswa dalam
yang
dengan
pendidikan anaknya. Program BSM
masyarakatnya. Jika harus melakukan
akan efektif jika penyaluran dananya
sosialisasi kepada semua orang tua
dapat mencapai target yang ingin
siswa sebaiknya kepala sekolah berani
dituju sehingga dapat mengurangi
melarang orang tua siswa dan siswa
angka putus sekolah pada anak usia
yang memiliki kartu KPS namun
dini.
paling
dekat
berasal darikeluarga mampu untuk mengklaim dengan
dana
BSM
cara-cara
tentunya
persuasif
agar
implementasi program BSM SD dapat berjalan secara efektif. Struktur Birokrasi : sebaiknya dalam
pembagian
tugas,
Dinas
Pendidikan harus melihat langsung kelapangan
untuk
tindakan
pengawasan. Koordinasi Implementor dengan
Dinas
harusnya
DAFTAR PUSTAKA Buku Referensi Agustino, Leo.2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Tachjian, 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Moelong, Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
lebih 15
Awang, Azam. 2009. Implementasi Pemberdayaan Desa. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Yogyakarta: ANDI.
Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Peraturan Perundang-undangan:
Subarsono, AG.2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik formulasi, implementasi, evaluasi. Jakarta: Gramedia. -----------, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Gerungan. W.A. 2000 , Psycologi Social, PT. Eresco Bandung,Jakarta Dunn, William.N. 2005. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press . Tahir, Arifin, 2010. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press Jakarta. Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Wahab, Solichin Abdul. 2006. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Dan Amandemen. Buku petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Tahun 2013. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Website: http://dspace.unej.ac.id/bitstream/hand le/123456789/57084/AULIA%2 0KAMAL%20ALTATUR%20%20070910201070_1.pdf?seque nce=1. Diunduh pada 20 Juni 2014 http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?m n=showview&id=32882. Diunduh pada 21 Juni 2014 Skripsi Made Wedasari tahun 2013 dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI”. Aulia Kamal Altatur tahun 2013 dengan judul “DISKRESI 16
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SISWA
MISKIN SEKOLAH (BSM-SD)”.
DASAR
17
