IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN BAGI SISWA SMA NEGERI DI KOTA BINJAI

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN BAGI SISWA SMA NEGERI DI KOTA BINJAI Rosina Sinulingga Email : [email protected] Jl. Setia Budi No 79 B Kampus Pascasarjana UMA Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Diterima 19 Februari 2014/ Disetujui 5 Maret 2014 Abstract This study will examine the implementation of programs concerning assistance to poor students for high school students in the city of Binjai State. As a form of implementation of programs aimed at improving human resources nation's children, especially in the city of Binjai . In connection with these two problems, namely how the proposed implementation of the assistance program for the poor students of SMA students in the city of Binjai and what are the constraints in the implementation of aid programs for the poor students of SMA students in the city of Binjai. To address these problems the proposed research literature and field research conducted in Binjai City Department of Education / Further data collected and analyzed by descriptive analysis. The results of the research and discussion to explain poor scholarship program ( BSM - state high schools ) in the city of Binjai is a program providing financial assistance to poor students to have access to education, the funds from the state budget. The purpose of this program is to increase the participation of poor people in Indonesia to gain access to education. Keywords : Implementation , Help , Poor Students

Abstrak Penelitian ini akan mengkaji perihal implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai. Sebagai suatu bentuk implementasi program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia anak-anak bangsa khususnya di Kota Binjai. Sehubungan dengan hal tersebut maka diajukan permasalahan yaitu bagaimana implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai dan apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai. Untuk membahas permasalahan tersebut maka diajukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Binjai/ Selanjutnya hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan program beasiswa miskin (BSM-SMA Negeri) di Kota Binjai merupakan suatu program pemberian bantuan dana untuk siswa miskin untuk memperoleh akses pendidikan, dana bantuan ini berasal dari dana APBN. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin di Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan, Siswa Miskin

PENDAHULUAN Pada penelitian ini akan dikaji perihal implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai. Sebagai suatu bentuk PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

implementasi program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia anak-anak bangsa khususnya di Kota Binjai. Berdasarkan hasil penelitian 254

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

pendahuluan yang dilakukan di Kota Binjai, maka terdapat 7 (tujuh) SMA yang berstatus negeri dengan jumlah rata-rata penerima BSM yang hampir merata. Adapun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan siswa miskin di SMA Negeri Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel Jumlah Siswa Yang Mendapat Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri Kota Binjai

N o.

1.

Nama Sekolah

Jlh Siswa Seluru hnya

Julh Siswa Yang Mendap at Bantuan 120

SMA Negeri 965 1 Binjai 2. SMA Negeri 1.393 115 2 Binjai 3. SMA Negeri 864 135 3 Binjai 4. SMA Negeri 665 129 4 Binjai 5. SMA Negeri 615 117 5 Binjai 6 SMA Negeri 587 116 6 Binjai 7. SMA Negeri 516 110 7 Binjai Jumlah 5.605 842 Sumber : Dinas Pendidikan Binjai Tahun 2013. Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan rata-rata untuk setiap SMA Negeri di Kota Binjai siswa yang mendapatkan bantuan siswa miskin ada sebanyak 120 jiwa. Sehingga apabila dijumlah dari seluruh siswa SMA negeri ada sebanyak 15 siswanya mendapat bantuan siswa miskin. Sebagai suatu bentuk pelaksanaan pemerataan pendidikan pemberian bantuan siswa miskin juga memiliki dinamika tersendiri. Sesuai kondisi umum di Kota Binjai, apabila seseorang wali atau orang tua siswa PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

harus membuat rekening untuk pencairan dana BSM ke Kantor Bank Cabang Pembantu maka dibutuhkan ongkos transportasi pulang pergi (PP) minimal Rp. 50.000, serta biaya pembukaan Rekening minimal Rp. 20.000. Begitu pula saat pencairan atau pengambilan Dana minimal dibutuhkan ongkos Rp. 50.000,- Hal ini jika berlaku normal, dalam artian semua persyaratan terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, jika jumlah dana BSM yang disalurkan sebesar Rp. 300.000 maka dana yang sesungguhnya diterima oleh Siswa/Orang Tua Siswa hanya Rp. 200.000. Dalam sosialisasi dinyatakan bahwa pembuatan Rekening hanya sekali saja, rekening akan tetap aktif selama 3 bulan apabila sisa saldo sebesar Rp. 20.000.- Persoalan muncul apakah BSM akan disalurkan oleh Kementerian tiap bulan atau tiap tiga bulan sekali? Karena berdasarkan pengalaman BSM disalurkan paling banyak 2 kali dalam satu tahun, bahkan ada yang menerima sekali dalam satu tahun. Jika kondisi seperti ini kemungkinan besar rekening akan hangus, dan ketika dana BSM ada lagi ada kemungkinan harus membuat Rekening Baru. Pada masa menunggu pencairan dana BSM anatara 6 atau 12 bulan jangan berharap orang tua siswa memperbaharui rekening dengan menambah saldo. Lebih sulit apabila kondisinya tidak normal, seperti adanya orang tua wali yang tidak memiliki KTP, tanda tangan di KTP yang tidak sama, tidak memiliki Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran maka dibutuhkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan. Pada beberapa kasus tak jarang dibutuhkan biaya untuk keperluan tersebut. Berbagai persoalan akan dihadapi orang tua tersebut berimbas pula pada sekolah. Bagi siswa atau

255

PERSPEKTIF

orang tua siswa yang berada di pedesaaan kebutuhan dana untuk menanggulangi transfortasi siswa/orang tua siswa untuk pembuatan rekening BSM dan untuk pencairan dana BSM akan menjadi beban sekolah. Orang tua siswa yang betulbetul tidak mampu kemungkinan besar akan meminjam dana (menyerahkan) kepada pihak sekolah. Berdasarkan kenyataan di atas, tidak sebaiknya pencairan atau penyaluran dana BSM khusus SMP kembali diserahkan kepada PT POS Indonesia karena persyaratan yang harus dipenuhi siswa atau orang tua siswa tidak terlalu rumit daripada melalui Rekening Bank. Melalui POS semua persyaratan bisa ditangani pihak sekolah, namun penerima dana langsung pada siswa atau orang tua siswa. Kalau pun tetap akan dilakukan melalui Bank, tidakkah sebaiknya cukup melalui Rekening Sekolah dengan syarat pihak sekolah menyerahkan bukti fisik penyerahan secara langsung kepada siswa atau orang tua siswa, atau saat pencairannya pihak bank datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing siswa atau orang tua siswa. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai”. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Implementasi Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for

PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

ISSN : 2085 – 0328

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65) Implementasi Program Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program

256

12

PERSPEKTIF

tersebut telah gagal dilaksnakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggunujawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program ádalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individuindividu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Bantuan Siswa Miskin Dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan dasar yang lebih bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin. Perhatian tersebut berupa pemberian beasiswa bantuan siswa miskin (BSM). Pemberian bantuan BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu atau `miskin tetap memperoleh pendidikan. Wikipedia (2014) menjelaskan Bantuan Siswa Miskin atau BSM adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada pukul 00.00.


ISSN : 2085 – 0328

Konsep Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mencakup gambaran tentang: 1. Kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan (kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar). 2. Kurangnya kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral. 3. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbedabeda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. (wikipedia : 2014). Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan tersebut di atas, maka yang dimaksud siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam,

257

PERSPEKTIF

sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Anggaran Pro Kemiskinan (Pro Poor Budgeting) Anggaran merupakan instrumen yang paling penting dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh negara guna menjalankan fungsi/peran kesejahteraan. Jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tidak langsung mencerminkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Fungsi administrasi anggaran setidaknya mencakup tiga hal (Pradjasto, 2008:45): 1. Anggaran sebagai pedoman pengelolaan sumber daya bagi pemerintah, terutama perencanaan program dan pengelolaan keuangan untuk suatu periode tertentu (masa datang). 2. Anggaran sebagai instrumen pengawasan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan. Sebagai sebuah produk kebijakan politik yang memberikan konsekuensi kepada publik. Anggaran merupakan instrumen publik untuk mengontrol penggunaan uang oleh pemerintah. 3. Anggaran sebagai instrumen untuk menilai kinerja pemerintahan. Dalam konteks ini anggaran memberikan informasi mengenai tujuan, hasil, dampak, dan kelompok sasaran dari rencana program yang disusun. Dalam perspektif ekonomi politik, dalam penentuan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat tarik menarik kepentigan diantara instrumen pemerintahan sehingga muncul kesenjangan dalam pengalokasian anggaran oleh


ISSN : 2085 – 0328

pemerintah. Masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk mengakses alokasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi korban akibat ketimpangan alokasi yang menjadi gambaran bahwa pemerintah tidak berhasil menjalankan fungsi kesejahteraan. (Subarsono, 2005:22). Pembiayaan Pendidikan Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan (Ardiansyah: 2014). Sedangkan menurut Dedi (2007: 3) Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: a. Biaya satuan pendidikan. b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan. c. Biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan seperti yang dijelaskan pada pasal 3 meliputi biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan dan non lahan pendidikan, biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan non personalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. METODE PENELITIAN Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis. Sedangkan menurut Ridwan, penentuan suatu metode yang

258

PERSPEKTIF

digunakan dalam penelitian akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterprestasikan tentang arti data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian mengenai implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai, dan kemudian menganalisanya sampai pada suatu kesimpulan absolut. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam, tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. PEMBAHASAN Sistem Pemberian bantuan siswa miskin Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan


ISSN : 2085 – 0328

Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dalam rangka memperbaiki penetapan sasaran BSM untuk mengurangi tingkat inclusion dan exclusion error, agar lebih tepat sasaran dan menjangkau anak dari rumahtangga/keluarga dengan status sosial ekonomi terendah, maka perlu dilakukan perubahan penetapan sasaran Program BSM, dari yang semula melalui sekolah, akan diubah menjadi Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu BSM yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan dimana jika rumah tangga tersebut memiliki anakanak berusia sekolah, dapat membawa Kartu tersebut ke sekolah agar dapat dicalonkan sebagai Penerima Manfaat Program BSM. Mekanisme penetapan sasaran berbasis rumah tangga melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu BSM merupakan mekanisme baru yang diterapkan selama berjalannya progam BSM. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Pelaksanaan BSM penetapan sasaran berbasis

259

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

rumah tangga. Dengan hadirnya buku pedoman tersebut diharapkan proses perencanaan hingga pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin dengan penetapan sasaran BSM Berbasis Rumah Tangga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu pula, agar penerima bantuan beasiswa ini tepat sasaran dan tidak ada yang menyalahgunakan dalam proses pelaksanaannya. Sistem pemberian bantuan siswa miskin yang diberlakukan di lingkungan Dinas Pendidikan kota Binjai khususnya bgai siswa SMA Negeri adalah: a. Siswa bersama orang tua/wali murid membawa kartu identitas dan mengisi slip penarikan tabungan. b. Pengambilan tidak dapat diwakilkan selain oleh pihak yang bersangkutan (sesuai spesimen). c. Dapat diambil alih oleh orang tua/wali murid apabila siswa penerima BSM masih di bawah umur (belum memiliki KTP) dan status rekeningnya "QQ". d. Dapat diambil alih oleh siswa penerima BSM sendiri apabila sudha memiliki KTP. Sedangkan kriteria siswa penerima bea siswa tersebut adalah: a. Siswa teracam putus sekolah karena Tabel 3. kesulitan biaya. b. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu. c. Orang tua siswa peserta program keluarga Harahapn (PKH). d. Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari rumah tangga sangat miskin. Jumlah Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin SMA Negeri di Kota Binjai Secara umum dapat disebutkan jumlah siswa yang mendapatkan bantuan siswa miskin tingkat SMA


baik itu negeri dan swasta di Kota Binjai meliputi: Tabel Jumlah Siswa SMA Negeri/Swasta Penerima BSM di Kota Binjai No Tahun Jumlah Dana . Siswa BSM 1. 2010 600 APBN 2. 2011 618 APBN 3. 2012 100 APBD Provinsi 4. 2013 620 APBN Sumber: Dinas Pendidikan kota Binjai Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah siswa penerima bantuan siswa miskin dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2012 hanya ada 100 orang siswa. Apabila ditelaah dari tabel di atas dapat juga bahwa dana APBN tetap memiliki intensitas dan taraf signifikan yang baik dalam kaitannya dengan jumlah siswa penerima BSM di Kota Binjai untuk tingkat SMA. Dimana terdapat kenaikan apabila dana BSM tersebut berasal dari APBN sedangkan dana BSM yang berasal dari APBD Provinsi memiliki intensitas yang rendah dalam kaitannya dengan jumlah siswa yang mendapatkan dana BSM di tingkat SMA di Kota Binjai. Jumlah Siswa SMA Negeri Penerima BSM di Kota Binjai Tahun 2011 N o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama SMA

SMA Negeri 1 Binjai SMA Negeri 2 Binjai SMA Negeri 3 Binjai SMA Negeri 4 Binjai SMA Negeri 5 Binjai SMA Negeri 6 Binjai SMA Negeri 7 Binjai Jumlah Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2014

Jumlah Siswa 35 45 35 35 35 35 35 255 kota Binjai

260

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat pada tahun 2011 bahwa jumlah siswa SMA Negeri penerima BSM adalah berjumlah 255 orang. Dan dari 255 orang tersebut untuk setiap SMA Negeri masing-masing diterima oleh 35 orang siswa terkecuali sisa SMA Negeri 2 Binjai yang mendaptkan catah 45 orang siswa penerima BSM. Hal ini disebabkan jumlah siswa miskin di SMA negeri 2 Binjai cukup besar sehingga berakibat penerima BSM di SMA Neger 2 juga cukup besar. Sedangkan dana yang dipergunakan untuk membiayai BSM tersebut berasal dari APBN sehingga jumlahnya cukup besar. Keadaan di atas akan berbanding terbalik apabila diperbandingkan dengan jumlah siswa penerima BSM pada tahun 2012 karena pada tahun 2012 ada dua sumber pendanaan yang dipergunakan yaitu dana yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi. Untuk lebih lengkapnya jumlah siswa penerima BSM di SMA Negeri Kota Binjai tahun 2012 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel Jumlah Siswa SMA Negeri Penerima BSM di Kota Binjai Tahun 2012 Jumlah Siswa No Nama SMA .

1. 2. 3. 4. 5.

SMA Negeri Binjai SMA Negeri Binjai SMA Negeri Binjai SMA Negeri Binjai SMA Negeri

1 37

APB D Provi nsi 4

2 40

4

3 35

4

4 37

4

5 37

4

APB N


Binjai 6. SMA Negeri 6 30 5 Binjai 7. SMA Negeri 7 30 5 Binjai Jumlah 246 30 Sumber: Dinas Pendidikan kota Binjai Tahun 2014 Jumlah siswa penerima BSM di SMA Negeri di Kota Binjai untuk tahun 2012 bervariasi dan disesuaikan dengan jumlah siswa yang memiliki kriteria miskin. Untuk dana BSM yang berasal dari APBN maka dapat dilihat bahwa SMA Negeri 2 Binjai tetap memiliki porsi yang cukup besar mendapatkan BSM yaitu 40 orang siswa, kemudian diikuti oleh SMA Negeri 1, SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 5, dimana masing-masing SMA Negeri tersebut mendapatkan porsi 37 orang siswa. Sedangkan SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 7 masing-masing mendapatkan porsi sebanyak 30 orang siswa. Mengimbangi hal yang demikian maka penggunaan dana yang berasal dari APBD Provinsi kurang signifikan terhadap pemberian bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai. Hal ini dapat dilihar sedikitnya jumlah siswa yang mendapatkan dana BSM tersebut, yaitu rata-rata 4 untuk setiap SMA Negeri kecuali SMA Negeri 6 dan SMA NEgeri 7 dimana porsi siswa yang mendapatkan dana BSM ada sebanyak 5 orang. Tabel Jumlah Siswa SMA Negeri Penerima BSM di Kota Binjai Tahun 2013 N o. 1. 2. 3. 4.

Nama SMA SMA Negeri 1 Binjai SMA Negeri 2 Binjai SMA Negeri 3 Binjai SMA Negeri 4 Binjai

Jumlah Siswa 40 45 40 35 261

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

5. 6. 7.

SMA Negeri 5 Binjai 35 SMA Negeri 6 Binjai 30 SMA Negeri 7 Binjai 30 Jumlah 255 Sumber: Dinas Pendidikan kota Binjai Tahun 2014 Tabel di atas juga menjelaskan bahwa terdapat variasi jumlah siswa yang menerima dana BSM. Tetapi porsi yang terbesar tetap dimiliki oleh SMA Negeri 2 Binjai yaitu 45 orang siswa. Sedangkan SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 masing-masing mendapatkan 40 porsi siswa penerima dana BSM. Sedangkan penerima porsi sebanyak 35 orang siswa ada pada SMA Negeri 4, SMA Negeri 5. SMA Negeri 6 dan SMA NEgeri 7 mendapatkan porsi sebanyak 30 orang siswa penerima BSM.

N o. 1.

Kriteria Penilaian Lamban

Jumlah Responden 4 orang

Alternatif Jawaban

Persen tase 25,00 % 2. Sedang 12 orang 50,00 % 3. Cepat 4 orang 25,00 % Jumlah 20 orang 100,00 % Sumber : Data Primer diolah, 2014 Tabel di atas menunjukkan responden yang menjawab bahwa prosedur dalam penerimaan dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai cukup baik karena dilihat dari banyaknya responden yang menjawab cepat dan sedang dengan persentase 75 %, sedangkan 4 orang yang menjawab lamban atau sebesar 25 %. Selain dari segi kecepatan, peruntukan jumlah dana BSM SMA Negeri yang diterima oleh wali murid apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan juga dilakukab evaluasi. Berikut ini merupakan hasil wawancara terhadap responden penerima dana BSM SMA Negeri dari segi jumlah dan peruntukannya. Tabel Penyaluran dana BKSM (Persentase) dari segi Jumlah dan Ketepatan Penyaluran

Lamban Sedang Cepat

N o. 1.

Kriteria Penilaian Tidak

Jumlah Responden 4 orang

Persepsi Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Setiap pelaksanaan suatu program pasti terdapat kendala-kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Dari kendala-kendala yang terjadi tersebut dapat diketahui apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Demikian pula dengan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA Negeri di Kota Binjai. Adapun kriteria dalam menilai kesesuaian prosedur penerimaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA Negeri di Kota Binjai, kriteria penilaian tingkat kepuasan penerima dari segi ketepatan waktu yaitu sebagai berikut: Tabel Kriteia Penilaian Dari Segi Lamanya Waktu (Mulai Usulan Sampai Dengan Pencairan) N o.

Kriteria Penilaian

1.

Waktu

Distribusi Tidak puas 2. Peruntuka Cukup Puas n Dana Puas Ketepatan Tidak Tepat Penerima Cukup Tepat 3. an Dana Tepat BSM Sumber : Data Primer diolah, 2014 Tabel Kriteria Penilaian Responden Berdasarkan Persentase dari segi ketepatan waktu


Perse ntase 25,00 262

ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF

Puas Cukup Puas Puas

% 2. 4 orang 25,00 % 3. 12 orang 50,00 % Jumlah 20 orang 100,0 0% Sumber : Data Primer diolah, 2014 Berbeda dengan Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa responden yang menjawab bahwa penerimaan BSM SMA Negeri di Kota Binjai dari segi jumlah dana yang diperoleh para wali murid dan peruntukannya memuaskan karena dilihat banyaknya responden yang menjawab puas sebanyak 12 orang dengan persentase 50%, dan 4 orang yang menjawab cukup puas dengan persantase 25%. Jumlah responden yang menjawab tidak puas sebanyak 4 orang dengan persentase 25%. Dapat disempulkan bahwa penerimaan dana BSM SMA Negeri dari segi jumlah yang diterima sudah cukup memuaskan karena banyak para wali murid penerima dana merasa cukup puas dan puas (75%). Selain dari segi ketepatan waktu, dan jumlah dana yang diterima serta peruntukannya, target sasaran penerima dana BSM SMA Negeri harus sesuai dengan syarat aturan, supaya siswa yang benar-benar layak menerima dana bisa mendapatkan dana, sementara siswa yang tidak layak menerima tidak mendapatkan dana. Dengan kata lain siswa penerima bantuan tergolong sebagai siswa yang tergolong mampu, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerimaan dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai. Responden diminta menjawab bukan untuk anaknya sendiri tetapi pendapat untuk penerima BSM SMA Negeri secara umum. Berikut ini hasil wawancara terhadap responden yang menerima dana BSM SMA Negeri PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014

(orang tua wali). Tabel Distribusi Penilaian Responden Tehadap Ketepatan Sasaran Penerima BKSM (Persentase) Jumlah Persen Respon tase den 1. Tidak Tepat 2. Cukup Tepat 3. Tepat 20 100,00 Orang % Jumlah 20 100,00 orang % Sumber : Data Primer diolah, 2014 Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab penerima dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai dari segi target sasaran sudah tepat karena 100% responden mendukung jawaban tersebut. Tidak ada satupun yang menjawab cukup tepat maupun tidak tepat. Jadi dalam prosedur ketepatan sasaran penerima BSM SMA Negeri di Kota Binjai tidak ada masalah, berjalan sesuai aturan atau ada kepatuhan yang tinggi. Dalam prosedur target sasaran tidak ada masalah yang terjadi, hanya masih ada evaluasi kurang baik dari segi lamanya waktu dan peruntukan jumlah dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai yang diperoleh oleh masing-masing siswa. No .

Kriteria Penilaian

Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Implementasi dari Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin akan dijelaskan menggunakan teori Alkin dalam (Budi Winarno, 2012:34), menuliskan kerangka teori yang hampir sama dengan model evaluasi CIPP. Alkin mendefinisikan Implementasi sebagai suatu proses menyakinkan keputusan, memilih informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam 263

PERSPEKTIF

memilih alternatif, mengemukakan empat tahap evaluasi terhadap implementasi yakni: Indikator masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), Indikator dampak (Outcome). a. Indikator Input Input merupakan suatu indikator yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program sudah tersedia atau belum. Indikator input dapat meliputi sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana. Jika dilihat dari indikator Sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana pelaksanaan program BSM-SMA Negeri di Kota Binjai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program. hal ini dikarenakan di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai, namun dalam pelaksanaan program BSM masih ada kendala yaitu program belum didukung sumberdaya finansial yang memadai. Untuk melakukan evaluasi dan monitoring program. Padahal jika dilihat dari buku juknis program BSM yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan program disebutkan bahwa biaya yang timbul akibat pelaksanaan program BSM dibebankan oleh APBN dan APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan dana penunjang program BSM sudah ada namun dana yang tersedia jumlahnya sedikit hanya 10% dari anggaran BSM. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Binjai di tingkat sekolah malah tidak ada sama sekali dana yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah khususnya untuk monitoring program BSM.


ISSN : 2085 – 0328

b. Indikator proses Indikator proses dalam model CIPPO menunjukan pada strategi apa yang digunakan agar tujuan program dapat tepat sasaran? Bagaimana mekanisme pelaksanaan program? Kapan kegiatan akan dilaksanakan dan diselesaikan? Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam program, sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Program beasiswa miskin (BSM-SMA Negeri) berawal dari salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi Bangsa Indonesia yaitu masih tingginya angka putus sekolah serta masih rendahnya partisipasi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan. Tujuan dari program ini adalah membantu siswa dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh pelayanan pendidikan, serta untuk menurunkan angka putus sekolah. Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan program BSM (2013,10). Dapat diketahui Mekanisme pelaksanaan program BSM terdiri dari: 1) Seleksi siswa calon penerima BSM. 2) Pendataan dan penetapan calon penerima BSM, 3) Penyaluran dana BSM, 4) Penggunaan dana BSM, 5) Pertanggungjawaban program BSM. Tahap pertama dari pelaksanaan program BSM-SMA NEGERI adalah seleksi siswa calon penerima BSM seleksi siswa adalah wewenang Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diserahkan kepada sekolah hal ini dikarena pihak sekolah di nilai lebih mengetahui secara detail keadaan ekonomi siswa-siswinya. Tujuan dilakukannya seleksi siswa adalah agar penyaluran dan pemanfaat dana BSM

264

PERSPEKTIF

dapat tepat sasaran. Sehingga tujuan dan manfaat daari program tersebut dapat benar-benar dirasakan oleh orang yang tepat atau benar-benar yang membutuhkan bantuan dana dibidang pendidikan, namun pada saat melakukan seleksi siswa calon penerima BSM sekolah banyak mengalami kendala berupa waktu dan tenaga, karena tugas tersebut tidak mudah dilakukan. Tahap ke dua Tahap kedua dari pelaksanaan program BSM adalah pendataan dan penetapan siswa. pendataan dan penetapan siswa calon penerima BSM merupakan wewenang pihak sekolah yang dijalankan setelah seleksi siswa calon penerima BSM. Proses pendataan dan penetapan siswa calon penerima BSM-SMA NEGERI dilaksanakan satu tahap yaitu pada awal bulan Mei (Kemendikbud 2013:10). Cara ini dinilai sangat efektif dan efisien karena sangat memudahkan pihak sekolah untuk melaksanakan prosedur administrasi pengajuan bantuan dana untuk siswa miskin Tahap ketiga dari pelaksanaan program BSM adalah penyaluran dana BSM dari lembaga penyalur bank BRI ke rekening sekolah tanpa potongan ataupun biaya administrasi. Waktu penyaluran dana program ini harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan kesepakatankesepakatan yang telah ditetapkan, biasanya dilaksanakan satu tahap melalui rekeing sekolah (Kemendikbud 2013 : 13). Penyaluran dana melalui rekening sekolah dinilai lebih efektif dan efisien dibandingan ke rekening siswa, karena untuk memudahkan sekolah untuk melakukan kontrol dana BSM siswa. Tahap ke empat dari pelaksanaan program BSM adalah penggunaan dana BSM. Seperti yang dijelaskan dalam juknis pelaksanaan


ISSN : 2085 – 0328

program beasiswa miskin (2013;14) penggunaan dana BSM yaitu untuk pelunasan SPP dan untuk memenuhi kebutuhan siswa selama memperoleh pendidikan. Menurut buku petunjuk pelaksanaan program BSM-SMA NEGERI 2013 (Kemdikbud 2013:14), pemberian bantuan dana BSM juga dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan pidah sekolah dan Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti melakukan tindakan kriminal/kejahatan dan mengkomsumsi minuman keras dan alkohol. Penerima BSM tidak diperkenankan menggunakan dana BSM untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti tindak kejahatan, judi, narkoba, miras dan tindak komsumtif lainnya. Pernyataan d iatas menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan untuk siswa miskin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dan pemanfaatannya hanya untuk kebutuhan siswa selama sekolah serta untuk membantu orang tua siswa tersebut dalam pembiayaan sekolah. Pihak Pemerintah dan sekolah tidak segan-segan untuk membatalkan pemberian dana BSM apabila siswa tersebut terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau terbukti melakukan tindakan kejahatan kriminal. Tahap ke lima dari pelaksanaa program BSM adalah penyusunan laporan pertanggung jawaban program. Didalam buku juknis pelaksanaan program BSM-SMA NEGERI (Kemdikbud 2013:16), Laporan yang dimaksud dalam juknis adalah berupa bukti transfer penyaluran dana yang diterbitkan oleh Lembaga Penyalur ke nomor rekening atas nama sekolah penerima bantuan yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA/SMK. Secara umum penyusunan

265

PERSPEKTIF

laporan pertanggung jawaban Program BSM-SMA NEGERI di Kota Binjai tidak mengalami kendala apapun sehingga laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Namun seharusnya penyusunan laporan pertanggung jawaban program BSM isinya tidak hanya bukti transfer dana BSM saja tetapi juga harus disertakan dengan laporan penggunaan dana program setiap masing-masing siswa. Sekaligus analisis dampak dan manfaatnya dari program BSM. Hal ini dilakukan agar pemerintah mengetahui dampak dan manfaat dari program terebut serta untuk menghindari penyelewengan pengunaan dana BSM. Pelaksanaan program BSMSMA NEGERI di Kota Binjai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan sebelum melaksanakan program tersebut Dinas pendidikan mengadakan sosialisasi program dengan cara mengundang pihak sekolah ke kantor Dinas. Sosialisasi program dilaksanakan dua bulan sebelum pelaksanaan program. Dinas Pendidikan kota Binjai juga mengadakan pengwasan program ke sekolah-sekolah. pengawasan dilakukan pada saat penyaluran dana BSM ke rekening sekolah, dengan cara meneliti ulang dokumen-dokumen BSM, bukti transfer dana ke rekening sekolah. pengawasan ini dilakukan agar tujuan dari program ini dapat tepat sasaran serta untuk mengindari penyalahgunaaan penggunaan dana BSM. c. Indikator hasil Indikator output atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukan perubahan yang terjadi pada masukan. Indikator produk merupakan tahap akhir dari


ISSN : 2085 – 0328

serangkaian evaluasi pelaksanaan program. Biasanya pertanyaanperntanyaan yang dapat diajukan dalam indikator produk adalah apakah tujuantujuan yang sudah di tetapkan dalam program sudah tercapai atau belum?. Evaluasi hasil untuk program BSMSMA NEGERI di jelaskan sebagai berikut ini: Tujuan dari program BSMSMA NEGERI adalah membantu siswa dari kelurga tidak mampu agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak atau untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajarnya, namun pelaksanaan program BSM-SMA NEGERI di Kota Binjai belum dapat dikatakan berhasil dan belum mampu meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin dikota Binjai. Manfaat dari program BSM belum bisa di rasakan oleh orang tua siswa penerima BSM, karena hanya dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sekolah anaknya 75% saja dari satu juta rupiah atau hanya cukup untuk membayar SPP selama 10 bulan saja. Pelaksanaan program BSM belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak sekolah negeri suka mengadakan pungutan seperti pembayaran uang gedung sekolah, uang SPP yang dirasa sangat membebani masyarakat miskin dalam memperoleh akses pendidikan. Melihat pernyataan diatas seharusnya Dinas Pendidikan Kota Binjai bisa menindak lanjuti berupa pemberian sanksi terhadap sekolahsekolah negeri yang masih suka mengadakan pungutan-pungutan berupa pembayaran uang gedung sekolah, uang SPP dan lain-lainya yang dapat membebani masyarakat dari kelas ekonomi bawah untuk memperoleh akses pendidikan. Hal tersebut perlu dilakukan supaya tujuan

266

PERSPEKTIF

dari program BSM-SMA NEGERI untuk membantu masyarakat dari ekonomi bawah memperoleh akses pendidikan dapat terwujud d. Indikator Dampak Indikator Outcame merupakan indikator untuk mengetahu dampak atau manfaat dari program tersebut. Pertanyaan yang timbul dalam indikator outcame adalah apa dampak dengan adanya program BSM-SMA NEGERI di kota Binjai? Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa yang terkena bantuan siswa miskin dapat diketahui bahwa sebenarnya program BSM sangat bermanfaat karena dapat membantu mereka dalam memperoleh pelayanan pendidikan sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya hingga lulus SMA ataupun SMK dengan prestasi yang memuaskan. Namun hasil wawancara juga menjelaskan masih banyak orang tua siswa yang mengeluh bahwa bantuan BSM-SMA NEGERI belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, masih banyak orang tua siswa dari kalangan ekonomi bawah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya contohnya untuk membeli buku paket pelajaran dan lembar kerja siswa. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai Salah satu persoalan kemiskinan adalah karena tidak adanya akses. Saat ini sudah ada upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan agar rumah tangga miskin dan rentan tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan salah satu upaya untuk memberikan akses di bidang pendidikan.


ISSN : 2085 – 0328

Anggaran atau alokasi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing rumah tangga sesungguhnya cukup besar. Jika tidak ada upaya dari pemerintah maka kelompok rumah tangga miskin akan semakin sulit untuk mengenyam pendidikan. Tidak hanya akses, persoalan pendidikan juga merupakan persoalan aset. Jika orang tidak mempunyai aset atau uang, dia tidak bisa bersekolah. Kendala yang utama dalam pelaksanaan program bantuan siswa miskin bagi siswa SMA Negeri di Kota Binjai adalah ditemukannya kendala pendataan siswa miskin. Hasil wawancara di Dinas Pendidikan Kota Binjai mengakui adanya kendala pendataan siswa SMA Negeri dalam penyaluran beasiswa bantuan siswa miskin (BSM) pada 2013. Kendala data tersebut membuat penyerapan bantuan beasiswa BSM tidak mencapai 100 persen. Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Binjai mengatakan, penyaluran dana BSM memang terkendala masalah waktu yang singkat dan data. Dijelaskan, kendala dalam pendataan diantaranya minimnya siswa pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang melapor ke sekolah. Di samping itu, karena penyaluran BSM baru dilaksakan setelah tahun pelajaran, maka pihak pihak sekolah akhirnya perlu mendata ulang calon penerima. Selain kendala di atas ada juga kendala lainnya yaitu: a. Selama ini penyaluran BSM berbasis sekolah. BSM disalurkan ke sekolah untuk kemudian komite sekolah menentukan siapa siswa yang berhak memperolehnya. Konsep ini baik dalam hal memperhatikan aspirasi komite sekolah, akan tetapi system ini

267

PERSPEKTIF

tidak bisa menangkap siswa miskin yang berada diluar sekolah, sementara justru siswa miskin yang belum mampu bersekolah itulah yang juga membutuhkan BSM. Kedepannya sedang dikaji keterkaitan program BSM dengan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dan hal ini semestinya bisa lebih mempertajam sasaran karena PKH baik yang anaknya sudah bersekolah maupun belum sekolah. Mekanismenya dimodifikasi dari murni berbasis sekolah menjadi juga berbasis keluarga. Sistem yang lama tidak sepenuhnya dihilangkan, melainkan dipertajam atau ditambah dengan mekanisme berbasis keluarga tersebut. b. Untuk siswa yang telah/masih ada di sekolah, BSM tidak terkendala. Akan tetapi untuk anak usia sekolah yang belum sekolah atau terkena drop-out akan menjadi lebih rumit untuk bisa masuk ke system sekolah regular lagi. Hal ini masih dalam pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Nasional. c. Hasil evaluasi BSM yang lain adalah masalah kecukupan dana, karena yang diberikan adalah dana untuk keperluan sekolah yang lain diluar SPP, sehingga jumlahnya bisa bervariasi. Hal ini juga masih dalam pengkajian lebih lanjut. d. Isu lain adalah isu ketepatan waktu penyaluran BSM. Dari evaluasi selama ini, angka partisipasi murni sekolah biasanya turun pada saat transisi antar tingkat, misalnya pada waktu kenaikan kelas. Penentuan pada bulan apa dalam satu tahun waktu penyaluran BSM yang paling efektif perlu memperhatikan waktu transisi ini.


ISSN : 2085 – 0328

PENUTUP Kesimpulan 1. Program beasiswa miskin (BSMSMA Negeri) di Kota Binjai merupakan suatu program pemberian bantuan dana untuk siswa miskin untuk memperoleh akses pendidikan, dana bantuan ini berasal dari dana APBN. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin di Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan. Penggunaan dana BSM SMA Negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa miskin di bidang pendidikan. 2. Implementasi pelaksanaan program BSM-SMA Negeri di Kota Binjai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan BSM-SMA Negeri 2013, hal ini dikarena sosialisasi program yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Binjai di tingkat sekolah berjalan dengan baik dan di dukung dengan penyajian materi pelaksanaan program BSM yang dijelaskan sesuai dengan buku juknis pelaksanaan program BSM-SMA Negeri tahun 2013. Selain itu sosialisasi program juga diadakan di tingkat sekolah dengan cara mengadakan rapat tertutup dengan orang tua yang berhak mendapatkan bantuan BSM-SMA Negeri. 3. Pelaksanaan program BSM-SMA Negeri di Kota Binjai belum dapat dikatakan berhasil karena dana tersebut belum mampu meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin. Selain itu akuntabilitas , transparansi dan peran lembaga Pengawasan pelaksanaan program BSM masih sangat rendah, sehingga dapat memicu terjadinya korupsi atau

268

PERSPEKTIF

penyalahgunaan penggunaan dana. Saran 1. Dari hasil penelitian, disarankan pihak kepala sekolah yang berperan sebagai manajer operasi agar menghimpun dana cadangan (dana talangan) apabila terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran dana BSM SMA Negeri supaya tidak menggangu proses belajar mengajar di SMA Negeri Kota Binjai. Salah satu sumber dana talangan bisa berasal dari keluarga siswa mampu atau organisasi yang mempunyai CSR (Corporate Social Responsibility), atau bisa bersumber dari para dewan guru yang secara sukarela mau dan mampu mambantu siswasiswi yang tidak mampu dalam biaya transport dan pembelian pakaian seragam. 2. Dalam proses penyaluran dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai, perlu di adakanya kerja sama antara pihak Diknas, sekolah, dan juga orang tua murid yang lebih baik (Supply Chain Management) supaya dalam proses penyaluran dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai bisa berjalan dengan baik dari tahun ke tahun sesuai yang diinginkan oleh pihak penerima, sekolah, maupun dari pihak Diknas. Kerja sama yang dimaksud disini yaitu, kerja sama antara orang tua dengan sekolah seperti, para orang tua yang ingin mendapatkan dana BKSM harus segera menyerahkan dan melengkapi berkas-berkas yang telah diminta oleh Diknas sebagai persyaratan penerimaan dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai. Pihak sekolah juga harus mengontrol segera siswa yang ingin menerima dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai supaya bisa cepat


ISSN : 2085 – 0328

mempersiapkan syarat pengajuan penerimaan dana. Selanjutnya kerja sama antara pihak sekolah dengan Diknas, yang dimaksud dengan kerja sama antara pihak sekolah dengan Diknas yaitu, setelah berkas-berkas yang sudah dikumpulkan oleh orang tua murid ke sekolah sebaiknya pihak Diknas segera memproses berkas-berkas tersebut secepatnya supaya pencairan dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai bisa secepatnya sesuai dengan bulan yang telah dijanjikan. 3. Mengingat kenaikan harga BBM di Indonesia cenderung mempengaruhi biaya-biaya lain termasuk biaya kebutuhan sekolah maka penijauan dana BSM SMA Negeri di Kota Binjai untuk menyesuaikan inflasi di Indonesia sangat diperlukan. DAFTAR PUSTAKA Ardiansyah, Asrori. Kebiasaan Belajar. http://kabarpendidikan.blogspot.com. 2014. Arikunto, Suharsimo, 2003, Prosedur Penelitian, Bandung: Angkasa. Dedi, Supriadi. 2007. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Fatah, Nanang, 2002, Ekonomi dan Biaya Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya. Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta. Gava Media. Kertonegoro, Sentanoe. 2004. Manajemen Organisasi. Jakarta. Widya Press. KPPN Jambi, “Bantuan Siswa Miskin Dan Beasiswa Bakat Dan Prestasi”, http://www.kppnjambi.org/index.php/ho me/35-pd/457-bantuan-siswamiskin-dan-beasiswa-bakat-dan-

269

PERSPEKTIF

prestasi.html Manila, I.GK, 2006, Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Mulyo, Sumedi Andono. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan. Pradjasto, Antonio Hardojo, dkk. 2008. Mendahulukan Si Miskin. Yogyakarta: LkiS. Ratmiko, Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Revida, Erika. Agustus 2005. Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Di Era Otonomi Daerah (Hal 110). Dalam Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Agustus 2005 Riggs, Fred W, 2005. Administrasi Negara-negara berkembang – Teori Masyarakat Prismatik Jakarta: PT Rajawali. Silalahi, Ulbert, 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru. Subarsono. A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sukirman, Hartati dkk. 2008. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.


ISSN : 2085 – 0328

Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. 2008, Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta, PustakaPelajar. Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Wikipedia Indonesia, “Bantuan Siswa Miskin”,http://id.wikipedia.org/w iki/ Bantuan_Siswa_Miskin, 2014.

270

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN BAGI SISWA SMA NEGERI DI KOTA BINJAI

Recommend Documents