IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DIKAMPUNG FERHAROH DISTRIK AYAMARU
Oleh : KRISPUS BRANDO BLEES
ABSTRAK Penyelenggaraan
Pemerintahan
kampung
merupakan
subsistem
dalam
sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa reformasi
Pemerintahan kampung diatur dalam UU No. 22/1999 yang
diperbarui menjadi 32/2004 .Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagi perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk kampung seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, kampung atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. kampung dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asalusulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
Key Words: Implementasi Kemasyarakatan
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penyelenggaraan
Pemerintahan
kampung
merupakan
subsistem
dalam
sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa reformasi
Pemerintahan kampung diatur dalam UU No. 22/1999 yang
diperbarui menjadi 32/2004 .Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagi perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk kampung seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, kampung atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. kampung dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asalusulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah kampung dan juga masyarakat kampung. Pemerintahan kampung atau dalam bentuk nama lain, seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah, berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan. 2
yang terdepan. Pelaksaaan otonomisasi kampung yang bercirikan pelayanan yang baik adalah, dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang kampung tersebut. Posisi Pemerintahan kampung yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah kampung selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampung. Penyelenggaraaan Pemerintahan kampung merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan kampung adalah, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kampung selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan. dan bidang Pembangunan, pemerintah kampung juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala kampung dan perangkat kampung berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini. Pemerintah kampung turut serta dalam membina masyarakat kampung, seperti yang kita ketahui Pemerintah kampung mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah, suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Namun nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial warga masyarakat itu kelihatan mulai pudar, jika tidak boleh disebut nyaris punah. Persoalannya adalah bagaimana Kesetiakawanan Sosial 3
(nilai-nilai) itu digali kembali dalam konteks masyarakat pluralis dan realitas perubahan seperti saat ini.Ini memang bukan pekerjaan mudah, namun kiranya kita mencoba mengeksplore nilai-nilai sosial yang mungkin mendasari Kemasyarakatan Sosial berdasarkan pengalamanpengalaman praktis ketika menangani suatu Problem Sosial yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, dilakukanlah penelitian dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan kampung dalam Bidang Kemasyarakatan di kampung Ferharoh Distrik Ayamaru”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintahan kampung dalam bidang Kemasyarakatan? 2. Bagaimana upaya Pemerintah kampung dalam peningkatan peranan lembaga Pemerintahan kampung dan Lembaga Kemasyarakatan?
1.3
Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa
yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan pemerintahan kampung di Bidang Kemasyarakatan. b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kampung dalam peningkatan lembaga pemerintahan kampung dan Lembaga kemasyarakatan di kampung Ferharoh Distrik Ayamaru. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu : 4
1.
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya.
2.
Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah kampung dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan di kampung Ferharoh.
3.
Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan masyarakat dalam kemasyarakatan kampung.
4.
Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kewenangan Pemerintahan kampung Dalam bidang kemasyarakatan Pemerintah kampung dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar. Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah kampung yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Kewenangan Pemerintahan kampung dalam bidang kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut : a. Pembinaan kemasyarakatan yang meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial; b. Pembinaan gotong royong c. Pembinaan kelembagaan baik lembaga masyarakat maupun lembaga adat; d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti luas baik yang menyangkut aspek keduniawian misalnya tersedianya pangan, sandang, maupun papan bagi masyarakat dan aspek kerohanian yang meliputi rasa aman, keagamaan, dan lain-lain. e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat
yang berkembang dimasyarakat,
yang
pelaksanaanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada lembaga adat kampung. 2.2.1 Kewenangan Wewenang (kamus Besar bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.Kewenangan dalam literature bahasa inggris disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid.Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak 6
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (matcht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula hak dan kewajiban (rechteren plichter). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (self regular) dan mengelola sendiri (self bestur). Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandate. Istilah delegasi berarti penyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugastugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggunjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat menerima perlimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/ Wali kota. Menurut Prajudi atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (competence, bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag). Walaupun dalam prakteknya perbedaan tidak selalu perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif 2.2.2 kampung dan Pemerintahan kampung Keberadaan Kampung telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan kampung. kampung secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, kampung atau village diartikan sebagai ‘a group of houses and shops in a country area, smaller than a town’.kampung atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). 7
Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Distrik,yang dipimpin oleh kepala kampung, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah kampung dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di kampung dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat kampung tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. kampung menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi kampung” menyatakan bahwa: 2.2.3 Ketertiban dan Ketentraman masyarakat Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar
“tentram” dan “tertib” yang
pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah : “Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.” 1.2.4
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dalam gotong royong a. Pengertian Partisipasi dan Gotong royong 8
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Populer, partisipasi didefinisikan sebagai “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”.Sementara itu dalam kamus Bahasa Inggris partisipasi disebut dengan “Participate” yang artinya mengikutsertakan atau mengambil bagian, sementara orang yang ikut serta atau ambil bagian dalam suatu kegiatan tersebut, dalam Bahasa Inggris disebut dengan “Participant”. Partisipasi adalah pengikut sertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan serta dalam kegiatan organisasi, turut serta dalam organisasi. Untuk memperjelas pengertian tersebut Bhattacharyya (dalam Supriatna, 1985:30) mengatakan bahwa partisipasi menurut literatur berarti ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto (1984:35) mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selain itu, Bank Dunia (1990) mendefinisikan Partisipasi sebagai “Suatu proses dimana setiap stakeholders mempengaruhi dan membagi pengawasan pada inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumberdaya yang mempengaruhi mereka”. Dari definisi tersebut terdapat beberapa konsep yaitu Stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan), pengawasan dan sumberdaya. Ketiga konsep tersebut kemudian saling interaksi dalam suatu sistem atau proses yang disebut partisipasi.
9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Tipe dan Dasar Penelitian a.
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan kewenangan pemerintahan kampung dalam bidang kemasyarakatan di kampung Ferharoh Distrik Ayamaru.
b.
Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan masalah pada kewenangan pemerintah kampung di bidang Kemasyarakatan di kampung Ferharoh Distrik Ayamaru.
3.2 Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah kampung untuk mengarahkan warga masyarakatnya dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong di kampung Ferharoh Distrik Ayamaru . Upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan peranan lembaga Pemerintahan kampung dan lembaga Kemasyarakatan. Adapun indikator yang digunakan untuk Lembaga Pemerintahan kampung yaitu : 1.
Pemberdayaan BPD
2.
Pembinaan perangkat kampung.
3.
Koordinasi dengan instansi terkait.
Sedangkan Indikator yang digunakan untuk Lembaga kemasyarakatan yaitu : 1.
Pendekatan Tokoh Masyarakat
3.3 Informan Penelitian Adapun Informan dalam penelitian ini adalah dengan rincian sebagai berikut yaitu:\ 10
1. Kepala kampung 2. Sekertaris kampung 3. Kaur Kes.masyarakat 4. Ketua BPD 5. Masyarakat setempat Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian ini maka data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan dari dua sumber yaitu : a.
Data Primer, data yang diperoleh penulis dari lapangan secara langsung berupa hasil observasi, wawancara dan kuesioner.
b.
Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen , catatan-catatan, laporanlaporan
maupun
arsip-arsip
resmi
,
yang
dapat
didukung
kelengkapan
data
primer.Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersama-sama dimaksudkan agar saling melengkapi yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, selain itu hal ini dilakukan sekaligus untuk perbandingan data yang diperoleh. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni: a. Observasi, yaitu Proses pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan 11
nara sumber yang disebutkan diatas yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. c. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan kampung dalam bidang kemasyarakatan di kampung Ferharoh Distrik Ayamaru. 3.5
Analisis Data Data yang terkumpul akan dianalisa secara Deskriptif dengan teknik kualitatif. Dalam
menganalisis data, kami menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode analisis deskriptif yang kami gunakan yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu, Sumadi Surjabrata (dalam Sudjarwo, 2001:52).
12
BAB IV GAMBARAN UMUM DISTRIK AYAMARU
A. Keadaan Geografis Distrik Ayamaru merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat distrik Ayamaru Memiliki luas wilayah 1.071 Ha.Dengan delapan kampung. Distrik Ayamaru merupakan Daerah pegunungan dan berbukit dan daerah pesisir pantai klimatologi.Iklimnya tropis dan besar curah hujan. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut: -
Sebelah Ayamaruh Utara berbatasan dengan Distrik Ayamaru selatan
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Ayamaru tengah
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Aifat
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Ayamaru Jaya.
B. Keadaan Kependudukan Penduduk distrik Ayamaru yang tercatat sampai September Tahun 2006 secara keseluruhan berjumlah 6.157 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.102.sedangkan perempuan berjumlah 3.055 jiwa Dari jumlah penduduk di atas, bila di bagi jumlah kepala Keluarga maka rata-rata yang tinggal di sebuah rumah adalah empat sampai enam orang anggota keluarga.
13
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.
Kewenangan
yang
dilaksanakan
Oleh
Pemerintahan
kampung
di
Bidang
Kemasyarakatan Kewenangan pemerintah kampung Ferharoh dalam bidang kemasyarakatan Mengacu pada UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan kampung mencakup: 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung; 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada kampung adalah, urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada kampung disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. 4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada kampung. 4.1.1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung Ferharoh Ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu bagian dari bidan 14
kemasyarakatan, pemerintah kampung khususnya Kepala kampung sebagai penyelenggara urusan rumah tangga kampung di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta penyelanggaraan administrasi kampung. Kepala kampung diberikan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kegiatan koordinasi baik tingkat distrik maupun kabupaten dalam rangka pelaksananan urusan pemerintah lainnya. 4.1.2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong Partisipasi masyarakat sebenarnya dapat dilaksanakan dengan cara sederhana utamanya partisipasi masyarakat kampung yang secara fundamentalis memiliki sistem kekerabatan yang sangat erat, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pada hakekatnya manusia atau yang lebih luas yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan secara mendasar untuk mengatur dan menentukan arah hidup dan memecahkan masalah sendiri. Membuka dialog, keterbukaan dan konsultasi 1. Menciptakan instrument peraturan yang memihak golongan masyarakat lemah. 4.2. Upaya-upaya Pemerintahan Kampung Dalam Bidang Kemasyarakatan Dalam mejalankan tugas dan fungsi dalam bidang kemasyarakatan masyarakat kampung, khususnya dalam kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung harus didukung dari setiap elemen masyarakat kampung. 4.2.1 Upaya peningkatan Lembaga Pemerintahan kampung Upaya pemerintah kampung dalam peningkatan kelembagaan Pemerintahan kampung yaitu : 1. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan kampung (BPD) Badan Permusyawaratan kampung adalah unsur Pemerintahan kampung yang 15
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kampung. Keberadaan Badan Permusyawaratan kampung (BPD) yang selama ini dikenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah kampung merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan pembangunan kampung. 4.2.2. Koordinasi dengan Instansi Terkait Insansi terkait yang dimaksud adalah lembaga atau organisasi pemerintah yang berada ditingkat kampung diluar pemerintah kampung yang bertugas mengurus dan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam wilayah tugasnya yang terdiri dari Babinsa dan Binmas. Babinsa dan Binmas merupakan personil TNI dan POLRI yang ditugaskan sebagai Bintara Pembina masyarakat yang terkait dengan pemerintah kampung Ferharoh. 4.3.1. Pendekatan Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat kampung Ferharoh
adalah orang terkemuka, orang-orang yang
dituakan, disegani karena kharismatiknya atau kecendikiawannya yang pada umumnya berupa tokoh agama, pensiunan, Pegawai Negeri Sipil dan sbahagian kecil anggota LSM. Kedudukan tokoh masyarakat sangat menentukan dalam pembinaan sosial kehidupan masyarakat karena dengan posisi sebagai orang yang dituakan, disegani, dan cendikiawan, setiap kata dan perbuatannya sangat di dengar dan di ikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah kampung dalam hal ini Kepala kampung harus senantiasa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar mau terlibat dalam setiap kegiatan pemerintah kampung. 16
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan kampung dalam bidang kemasyarakatan mendukung peningkatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung Ferharoh berjalan cukup baik terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian,perampokan dan tindakan kriminal lain yang dapat mengganggu kondisi harmonis kampung, kecuali satu kasus masalah serobot tanah. Dan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat kampung Ferharoh dirasa cukup baik dalam pelaksanaannya. Baik itu secara personal ataupun secara gotong rotong dalam mewujudkan sikap gotong royong melalui kegiatan sosial, Walau kadang masih terdapat masyarakat yang kurang termotivasi dalam kegiatan yang dilakukan. 2. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Bidang kemasyarakatan, yaitu : a. Upaya untuk lembaga pemerintah desa Pemerintah kampung Ferharoh menghimbau kepada BPD agar tetap menjalankan fungsifungsinya berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perannya yaitu sebagai pengayom lembaga adat, fungsi penyerapan aspirasi, Fungsi legislasi , dan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung serta Keputusan Kepala kampung.Kepala kampung menstimulasi perangkat desa agar juga dapat mengawasi keadaan lingkungan
17
DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi, H. 2003. Ilmu Sosial Dasar, Hal.241 Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT.Garamedia Pustaka Utama Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta : PT Yasrif Watampone. Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung Soetrisno,Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta Soetomo,
Strategi-strategi
Pembangunan
Masyarakat,Yogyakarta :
Penerbit
Pustaka
Pelajar.2006 Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan
Rakyat.Bandung
:
PT.Refika Pratama. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.Bandung: CV.Alfabeta. 2010 Syafei, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika
Aditama
Syarifin, Pipin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka
Setia.
Widjaja,A.W, Administrasi Negara dalam kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu Telaah Administrasi).Pidato Pengukuhan,Universitas Sriwijaya,Palembang, 22 September 1994. 18
Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh. Jakarta: P T.RajaGrafindo Persada 2001. Pemerintah Desa/Marga Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang
pemerintahan Daerah,Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2003. Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Otonomi Desa.Jakarta:Penerbit PT.RajaGarafindo Persada.2003
19
