IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI
(STUDI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MANADO) Oleh :
JUWINDO TASIK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak dicanangkannya pelaksanaan otonomi luas tahun 2000, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan mendasar untuk penunjang otonomi luas tersebut antara lain penataan kelembagaan, penataan kewenangan, penataan personil, penataan dokumen, penataan keuangan dan aset, serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas daerah (capacity building). Semua kegiatan dalam rangka menunjang implementasi otonomi daerah di atas mengakibatkan pemerintah daerah menerima pengelolaan kewenangan dan pengelolaan sumberdaya (manusia dan non manusia) yang besar sekaligus tanggung jawab yang besar pula. Dari hasil pengamatan selama pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Kota Manado, masih banyak kelemahan dan masalah dalam bidang sumberdaya aparatur pemerintah daerah, antara lain di bidang kualitas. Pemerintah daerah masih diperhadapkan dengan masalah masih banyaknya aparatur yang belum memenuhi kompetensi dan profesionalisme yang memadai dengan bidang tugas masing-masing, seperti tingkat pendidikan yang tidak memadai, tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang cuku p. Sebagian besar aparatur pemerintah daerah Kota Manado hanya berpendidikan SLTA. Meskipun aparatur yang berpendidikan sarjana (S1) jumlah cukup besar, namun
komposisinya menurut bidang-bidang keahlian belum seimbang, sehingga banyak jabatan yang diduduki oleh aparatur yang kurang tepat kompetensinya. Sementara aparatur yang berpendidikan pascasarjana (S2 dan S3) masih sangat terbatas di daerah ini. Kondisi seperti itu juga masih nampak di Dinas Infokom Kota Manado. Dari 43 orang PNS di Kantor tersebut sebanyak 48,83% berpendidikan S1 dan sisanya 51,17% berpendidikan SLTA. Sementara yang pernah mengikuti DIKLAT Jabatan Struktural hanya sebanyak 37,21% dari jumlah keseluruhan aparatur di Dinas tersebut. Kebijakan untuk pengembangan sumberdaya aparatur yang sangat perlu mendapat perhatian adalah tentang pendidikan dan pelatihan pegawai. Sebab sebagaimana diketahui program pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia merupakan instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang mencakup peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, perubahan sikap dan perilaku, dan koreksi terhadap kelemahan kinerja; atau dengan perkataan lain bahwa pendidikan dan pelatihan sumberdaya aparatur ditujukan untuk peningkatan kinerja aparatur baik pada tingkat individu maupun organisasi secara keseluruhan. namun dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan masih kurang diperhatikan oleh pimpinan pada organisasi perangkat daerah di dalam menetapkan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan instansi yang dipimpinnya. Fenomena seperti ini juga masih nampak pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado. Semua permasalahan yang dikemukakan di atas ini mendorong penulis meneliti dan mengkaji
bagaimana implementasi kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja aparatur, khususnya di Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1)
Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado?
2)
Sejauh mana implementasi kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur itu telah dapat meningkatkan kinerja aparatur?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian : a.
Untuk mengetahui implementasi kebijakan untuk mengembangkan sumberdaya aparatur pemerintah daerah, khususnya di Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado.
b.
Untuk
mengetahui
keberhasilan
implementasi
kebijakan
pengembangan
sumberdaya aparatur tersebut dalam meningkatkan kinerja aparatur, khususnya di Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado. 2.
Manfaat Penelitian : a.
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya di bidang manajemen sumberdaya manusia pada organisasi publik.
b.
Secara praktis hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur khususnya pemerintah daerah Kota Manado, dan lebih khusus lagi pimpinan Dinas Informasi dan
Komunikasi Kota Manado untuk menentukan kebijakan pengembangan SDM aparatur yang lebih efektif di masa yang akan datang.
BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Implementasi Kebijakan 1. Pengertian Kebijakan “Kebijakan” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris “policy”. Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 1996) memberi arti kebijakan (policy) sebagai ”a projected of goals, values and practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktekpraktek yang terarah). Kebijakan merupakan suatu proses atau siklus yang dimulai dari identifikasi isyu-isyu, terus penyusunan agenda kebijakan, terus berproses melalui analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan kebijakan, dan implementasi kebijakan, terus kemudian evaluasi/ penilaian dari hasil dan dampak kebijakan dan kemudian dilanjutkan dengan umpan balik kebijakan, dan seterusnya umpan balik ini kembali menjadi bagian dari identifikasi isyu-isyu tersebut. B. Konsep Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi Sumber daya manusia sering diartikan sebagai daya yang bersumber pada manusia yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun kekuatan (power). Tenaga dan kekuatan yang bersumber dari manusia itu dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain yang berupa potensi fisik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan sebagainya (Zainun, 1993).
Pengembangan sumber daya manusia (human resources development) akan selalu diarahkan pada peningkatan kualitas fisik dan kualitas nonfisik dari manusia itu sendiri.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif. Arikunto (2000) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, dan merupakan penelitian non hipotesis. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, dan menganalisa serta menginterpretasi, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. B. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel yang diteliti terdiri dari “kebijakan pengembangan SDM aparatur, dan peningkatan kinerja aparatur. D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) wawancara terstruktur (interview guide) dan wawancara terbuka atau tidak tersruktur, (2) daftar pertanyaan terstruktur (tertutup) dan tidak terstruktur (terbuka), (3) observasi partisipan dan nonpartisipan, dan (4) teknik dokumentasi untuk pengumpulan data sekunder. E. Teknik Analisis Data Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif analitik. Langkahlangkah analisis data dilakukan sebagai berikut (Arikunto, 2000) :
1. Data yang terkumpul diklasifikasi menjadi dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 2. Interpretasi hasil analisis data, yaitu penafsiran hasil analisis data dengan pemahaman intelektual untuk memperoleh kesimpulan. BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MANADO A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado yang dibentuk/ ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2002 merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi. B. Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2002, Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado adalah sebagai berikut : 1)
Kepala Dinas
2)
Bagian Tata usaha; terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum; d. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Laporan.
3)
Sub Dinas; yang terdiri dari : a. Sub Dinas Hubungan Masyarakat;
b. Sub Dinas Media Cetak dan Tradisional; c. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi; d. Sub Dinas Media Baru dan Teknologi; 4)
Kelompok Jabatan Fungsional.
C. Komposisi Sumberdaya Aparatur Berdasarkan data sampai Desember 2008, Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado mempunyai sumberdaya aparatur (pegawai) sebanyak 43 orang, dengan kualifikasi menurut tingkat pendidikan, pangkat/ golongan, dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 Tabel 3.1 Komposisi Sumberdaya Aparatur Dinas Infokom Kota Manado menurut Pendidikan No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai
Persentase
1.
Strata Satu (S1)
21
48,83
2.
Sarjana Muda
1
2,33
3.
SLTA
20
46,51
4.
SLTP
1
2,33
43
100,00
Jumlah
Kota Manado menurut Golongan Kepangkatan No.
Golongan Kepangkatan
Jumlah Pegawai
Persentase
1.
Golongan IV
5
11,63
2.
Golongan III
29
67,44
3.
Golongan II
8
18,60
4.
Golongan I
1
2,33
43
100,00
Jumlah
Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 2008.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN A. Implementasi Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah selama ini untuk pengembangan SDM aparatur umumnya dan PNS khususnya ialah pengembangan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), baik yang dilakukan secara formal oleh lembaga-lembaga DIKLAT pemerintah maupun pelatihan-pelatihan ditempat kerja yang dilakukan oleh manajamen sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan. Hasil penelitian yang akan diuraikan berikut ini menggambarkan implementasi kebijakan pengembangan SDM aparatur Dinas Banyaknya Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural/ Diklatpim (Keadaan s/d juni 2013) No.
Diklat Jabatan, Struktural
Jumlah Aparatur
Persentase
1.
PIM IV/ ADUM
11
25,58
2.
SEPALA/ ADUMLA
2
4,65
3.
PIM III/ SEPAMA
3
6,98
16
37,21
Jumlah
Banyaknya Aparatur Mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional Secara Formal (Keadaan s/d Desember mei juni 2012) Mengikuti Diklat Teknis/
Banyaknya Aparatur
Persentase
Pernah
35
81,39
Belum Pernah
8
18,61
43
100,00
Fungsional
Jumlah
Frekuensi Aparatur Memperoleh Pelatihan Di Tempat Kerja (On-The-Job Training) Secara Formal (Keadaan Sampai Dengan juni 2011)
Pendekatan Pelatihan
Pernah
Tidak Pernah
Jumlah
F
%
f
%
f
%
1. Rotasi Pekerjaan/ Jabatan
33
76,74
10
23,26
43
100
2. Coaching
24
55,81
19
44,19
43
100
3. Magang
12
27,91
31
72,09
43
100
4. Tugas Belajar
16
37,21
27
62,79
43
100
5. Kegiatan Kerja Terencana
28
65,12
15
34,88
43
100
Frekuensi Aparatur Memperoleh Pelatihan Di Tempat Kerja (On-The-Job Training) Secara Formal (Keadaan Sampai Dengan2010 ) Pendekatan Pelatihan
Pernah
Tidak Pernah
Jumlah
F
%
f
%
f
%
1. Rotasi Pekerjaan/ Jabatan
33
76,74
10
23,26
43
100
2. Coaching
24
55,81
19
44,19
43
100
3. Magang
12
27,91
31
72,09
43
100
4. Tugas Belajar
16
37,21
27
62,79
43
100
5. Kegiatan Kerja Terencana
28
65,12
15
34,88
43
100
B. Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Terhadap Peningkatan Kinerja Kinerja suatu kebijakan atau program/ kegiatan pada akhirnya akan tergambar pada hasil dan dampak yang dicapai dari implementasi kebijakan atau program/ kegiatan tersebut (Dunn, 2002). Tujuan
pengembangan
SDM
aparatur
adalah
untuk
mengembangkan
atau
meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara profesional sehingga kinerja dapat meningkat. Peningkatan kinerja sebagai tujuan dari program pengembangan kompetensi SDM aparatur akan tergambar dalam beberapa indikator
seperti
peningkatan
pengetahuan
jabatan,
peningkatan
perilaku
dalam
melaksanakan tugas jabatan (kreativitas, inisiatif, kerjasama, disiplin, tanggung jawab), peningkatan kuantitas kerja dan peningkatan kualitas kerja. Hasil penelitian pada Tabel 7 menggambarkan dampak dari pengembangan SDM aparatur Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Manado terhadap peningkatan kinerja. C. Hambatan/ Kendala Implementasi Pengembangan SDM Aparatur Pengembangan sumberdaya manusia aparatur merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen SDM yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang dalam kenyataannya selain memerlukan investasi yang sangat mahal, juga tidak mudah melaksanakannya secara efektif.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan sebelum ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kebijakan pengembangan SDM Aparatur (PNS) diarahkan pada peningkatan kompetensi manajerial dan teknis serta peningkatan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Pengembangan SDM Aparatur tersebut dilaksanakan terutama melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik yang dilakukan dengan Metode/ Teknik Diklat formal di luar tempat kerja (off-the-job training) maupun dengan pelatihan/ pengembangan di tempat kerja (on-the-job training). Diklat di luar tempat kerja yang dilakukan yaitu Diklat Dalam Jabatan (Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional), dan program pelatihan melalui kursus-kursus singkat, penataran, lokakarya, dan kegiatan-kegiatan forum ilmiah. B. Saran 1. Kemampuan
SDM
Aparatur
mensyaratkan
adanya
kemampuan
menguasai
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menunjang dalam melakukan pekerjaan,
sehingga kinerja tinggi. Oleh karena itu program pengembangan SDM Aparatur harus diarahkan kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
