Tugas Teknologi Komunikasi Informasi
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA KABUPATEN PURWAKARTA makalah
Oleh YUDHO DILIYANTO NIM 118066
Produksi Media Informasi Publik Diploma II Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta 2011
1
BAB I PENDAHULUAN Pemerintah Kabupaten Purwakarta sedang mengembangkan e-Government sebagai media yang berbasis elektronik untuk percepatan informasi, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. e-Government yang sedang dikembangkan ini adalah sebuah pengintegrasian seluruh pulau – pulau sistem yang ada dengan digabungkan di dalam server pusat, dengan harapan masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Dari hal ini maka pemerintah Kabupaten Purwakarta mencanangkan ”Purwakarta IT 2009” sebagai motivasi untuk mewujudkan Purwakartao on line dan memahamkan masyarakat dengan teknologi berbasis informasi. Untuk
itulah
strategi
e-Government
Kabupaten Purwakarta
dalam
menjembatani hal dimaksud adalah melalui tahapan – tahapan sebagai berikut : 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai sarana informasi potensi daerah dan publikasi lainnya. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi 5. Mengembangkan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan dan meningkatkan e-literacy masyarakat.
2
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapantahapan yang realistik dan terukur. Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2009 telah mengembangkan sebuah konsep kantor yang tidak memiliki sebuah tempat atau yang lebih dikenal dengan Kantaya (Kantor Maya). Kantaya ini menggunakan basis teknologi informasi dengan memanfaatkan koneksitas seluruh badan, dinas dan kantor yang ada di Kabupaten Purwakarta. Melalui sebuah aplikasi kantaya ini maka semua yang ada di dalam sistem ini memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Teleconference ( percakapan langsung ) 2. Daily Repor, monitoring dan controlling setiap satker, kecamatan, BUMD, desa / kelurahan 3. Sarana pengiriman data melalui sistem online 4. Informasi dan monitoring proyek atau kegiatan secara online pada setiap satker 5. Agenda kerja pada setiap satker 6. Forum diskusi dan chating antar personil dan satker 7. Surat dinas dan undangan pada satker Untuk melihat sejauh mana sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kesiapan untuk implementasi e-Government tersebut, maka dibuatlah makalah yang berjudul" Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Implementasi E-Government Di Bagian Oganisasi Dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta". Makalah ini akan berusaha
menjawab
suatu
rumusan
masalah
yaitu
bagaimana
strategi
3
pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi implementasi e-Government di Kabupaten Purwakarta? Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang kondisi kesiapan sumber daya manusia terkini dengan mengambil data kondisi sumber daya manusia di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta. Luaran akhirnya adalah dapat memberikan arahan pembangunan lima tahun ke depan dengan dibuatnya roadmap pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan e-Government. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, data yang dikumpulkan berupa data hasil observasi dan studi pustaka dari pengalaman langsung penulis selama bekerja di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2009. Penelitian mengambil lokasi di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Bagian Organisasi dan Tatalaksana jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta. Data yang didapat dari hasil observasi, dikumpulkan, diedit dan dengan bantuan model SWOT data dikelompokan untuk mendapatkan faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian dirumuskan strategi yang tepat dan terakhir disusun roadmap pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk lima tahun kedepan.
4
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN A. Konsep E-Government E-Government dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). e-Government tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal bila tidak dilakukan penataan ulang (reform) terhadap tata laksana pemerintahan, pengelolaan informasi publik, pengelolaan fungsi instansi pemerintah, serta pelayanan kepada publik dan organisasi bisnis (Kominfo,2005) Salah satu elemen sukses pengembangan e-government adalah kapasitas pemerintah. Artinya adalah kemampuan pemerintah mewujudkan visi e-Government menjadi kenyataan. Untuk itu maka pemerintah hendaknya memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government. Selain itu juga tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan eGovernment memberikan manfaat yang luas (Indrajid, 2002). Faktor pendukung utama untuk menjamin suksesnya implementasi e-Government meliputi (Kominfo, 2005) : 1. Adanya dukungan kelembagaan berupa pembentukan unit organisasi yang khusus menangani seluruh tahapan pengembangan e-Government. 2. Adanya penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi unit organisasi, baik di unit pelaksana e-Government maupun di unit lainnya dalam suatu instansi pemerintah untuk memudahkan koordinasi dan kelancaran admisnistrasi.
5
3. Adanya perubahan standar prosedur operasi dalam mengatur pertukaran data dan informasi dari yang semula berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. 4. Adanya kerja sama sinergis antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyelenggarakan layanan publik melalui berbagai pola kemitraan. B. Inpres No 3 tahun 2003 Guna menjamin terlaksananya hubungan kerja antar unit pelaksana e-Government di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan e-Government nasional, perlu dikoordinasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan INPRES no 3 Tahun 2003. Pengembangan
e-Government
merupakan
upaya
untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang e-Government.
Agar
kebijakan
pengembangan
e-Government
dapat
dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.
6
BAB III DATA DAN PEMBAHASAN A. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 14 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang kepala bagian, 3 orang kepala seksi, 7 orang staf dan 3 orang honorer. Ada 8 orang dengan latar belakang pendidikan sarjana dan sisanya memiliki latar belakang pendidikan SMA. Dari semua sarjana yang ada tidak ada yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi. Jumlah pegawai yang sedikit memberikan dampak yang bagus terhadap setiap perubahan yang terjadi. Keteladanan pemimpin dapat langsung ditiru oleh bawahan. Hal ini berakibat semua pegawai di bagian tersebut dapat mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal aplikasi office. Begitu juga dengan pemanfaatan komputer di lingkungan pegawai juga tinggi walaupun bukan untuk kepentinga pekerjaan. Saat ini penerapan e-Government di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta masih terbatas pada tukat menukar data dan informasi antar bagian dengan memanfaatkan jaringan intranet di lingkungan kantor sekretariat daerah. Data yang ada di lingkungan kantor tersebut akan bermuara
di
Bagian
Kerjasama,
Hubungan
Antar-Lembaga
dan
Pengembangan Teknologi. Di bagian ini data dan informasi akan diolah dan ditentukan mana yang akan didiseminasikan kepada masyarakat. Namun masih terdapat kendala dari SDM dimana konsep e-Government masih dianggap kurang penting. Dibagian Organisasi dan Tatalaksana kegiatan ini dikoordinir oleh kepala bagian.
7
B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) Untuk dapat membuat strategi pengembangan kapasitas SDM di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta, maka kondisi SDM yang ada saat ini dipetakan dalam matrik SWOT seperti di bawah ini : Gambar 1. Matriks Analisis SWOT Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta. Faktor lingkungan internal Kekuatan (S) 9 Kondisi pegawai yang mudah menerima perubahan. 9 Semua pegawai dapat mengoperasikan aplikasi office pegawai bisa 9 Semua manggunakan internet. Faktor lingkungan eksternal Peluang (O) 9 Sudah siapnya organisasi pengelola data dan informasi di lingkungan sekretariat daerah. 9 Tersedianya situs web resmi Kabupaten Purwakarta sebagai media diseminasi informasi kepada masyarakat. 9 Adanya fasilitas jaringan intranet dan internet di lingungan sekretariat daerah Hambatan (T) 9 Belum adanya kesamaan visi yang jelas dalam implementasi e-Government 9 Kurangnya sosialisasi tentang implementasi eGovernment. 9 Masih dibutuhkan banyak aplikasi yang dapat menunjang implementasi eGovernment
Kelemahan (W) 9 Kurangnya pemahaman tentang pentingnya konsep e-Government 9 Bekerja dengan orientasi proyek bukan pelayanan masyarakat. 9 Belum adanya komitmen yang kuat dari semua pegawai dalam implementasi e-Government.
Strategi SO
Strategi WO pelatihan 9 Membangun komitmen yang kuat tentang jurnalisme kepada pegawai melalui pelatihan sederhana dan menulis motivasi. konten web. 9 Melaksanakan perubahan orientasi kerja dengan pelatihan 9 Pelatihan penggunaan menejemen perubahan dan good jaringan intranet dan internet government. untuk menunjang pekerjaan. 9 Pelatihan dan standarisasi 9 Membentuk agen perubahan yang didukung oleh kepemimpinan arus data dan informasi di yang memberikan teladan dan internal Sekretariat daerah menghilangkan hambatan.
9 Mengadakan
Strategi ST 9 Berpartisipasi aktif dalam implementasi konsep kantor maya dilingkungan sekda 9 Barpartisipasi aktif dalam implementasi good government melalui web resmi Kabupaten Purwakarta 9 Budaya kerja berorientasi pelayanan masyarakat.
Strategi WT 9 Perencanaan dan membuat suatu aplikasi yang dapat menunjang pekerjan bidang 9 Implementasi arus data dan informasi di internal sekda secara terencana dan terukur. 9 Membuat sistem reward dan punishment yang dapat digunakan sebagai pemicu terlaksananya e-Government.
8
C. ROADMAP
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
SUMBER
DAYA
MANUSIA Hasil analisis SWOT kemudian dikembangkan dalam roadmap pembangunan sumber daya manusia untuk lima tahun ke depan yaitu : 9 Membangun
9 Mengadakan
9 Perencanaan
komitmen yang pelatihan tentang dan membuat kuat kepada jurnalisme suatu aplikasi pegawai melalui sederhana dan yang dapat pelatihan menulis konten menunjang motivasi. web. pekerjan bidang 9 Melaksanakan 9 Implementasi 9 Pelatihan perubahan arus data dan penggunaan orientasi kerja informasi di jaringan intranet dengan pelatihan internal sekda dan internet untuk menejemen secara menunjang perubahan dan terencana dan pekerjaan. good government. 9 Pelatihan dan terukur. 9 Membentuk agen 9 Membuat sistem standarisasi arus perubahan yang reward dan data dan didukung oleh punishment informasi di kepemimpinan yang dapat internal Sekda yang memberikan digunakan teladan dan sebagai pemicu menghilangkan terlaksananya ehambatan. Government.
Perubahan karakter
Pengembangan kapasitas
2011
2012
9 Berpartisipasi aktif dalam implementasi konsep kantor maya
dilingkungan sekda
Implementasi eGovernment
2013
9 Barpartisipasi aktif dalam implementasi good government melalui web resmi Kabupaten Purwakarta 9 Budaya kerja berorientasi pelayanan masyarakat.
Good Kantor Maya
Government
2014
2015
9
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Kondisi sumber daya manusia di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta secara teknis sudah siap dalam menerapkan eGovernment sesuai dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Purwakarta dalam implementasi e-Government. 2. Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi e-Government dari aspek sumber daya manusia adalah lemahnya pemahamnan tentang pentingnya e-Government, tidak adanya komitmen yang kuat dari semua pihak dan budaya kerja yang belum berorientasi kepada pelayanan masyarakat. 3. Ada lima tahapan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk waktu lima tahun ke depan yaitu tahap perubahan karakter, pengembangan kapasitas, implementasi e-Government, Konsep Kantor Maya dan terakhir tahap good government.
10
B. REKOMENDASI 1. Pelaksanaan tahap pertama dan kedua dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Purwakarta dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan bersama dengan bagian atau satker lainnya untuk menciptakan efesiansi biaya. 2. Pelaksanaan tahap implementasi e-Government dan konsep kantor maya diperlukan regulasi di bidang e-Government yang dapat menjadi payung hukum dan pedoman pelaksanaan yang kuat dan jelas. 3. Tahap terakhir merupakan harapan dari implementasi e-Government yaitu pelayanan kepada masyarakat dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11
DAFTAR PUSTAKA
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta. Kominfo., 2005, Panduan Kebijakan Kelembagaan, Otorisasi, Pertukaran Informasi
dan
peran
Serta
Swasta,
tersedia
di:
http://www.
depkominfo.gi.id Kominfo., 2003, Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan Yang Baik dan Manajemen Perubahan, tersedia di: http://www. kominfo.gi.id Kominfo., 2003, Inpres No 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembanngan E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta. ………., 2010, E-GovernmentDi Kabupaten Purwakarta, Bagian Kahar TI, Purwakarta diunduh dari www.purwakartakab.go.id tanggal 5 Juni 2011 pukul 12.00.
