Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Singkil Kota Manado
YUNIAR LANTI Abstrak :Subdistrict Singkil is one of the districts located in the region of Manado North Sulawesi province. The total area of the District Singkil is 386.4 ha, which consists of nine villages and forty-eight environments. Singkil subdistrict has a population of ± 60 272 people, made up darilaki 30,412 men and women 29 860 soul spirit, soul and compulsory ID cards 44,837 18,301 heads of household life. The implementation of e-ID card service policies in Singkil District of Manado City in general has been effectively seen in four important aspects of the policy implementation process as proposed by Edward III, namely: (1) communication: communication that occurs in the implementation of e-ID card service policies in the District Singkil Manado has been implemented in accordance with what is set, the instruction or command leadership to the staff of the e-ID card service program in the district of Singkil is clear, the information provided leadership to the executive employees are clear and easily understood by staff / employees implementers, as well as methods of implementation clear and easily understood by the public, (2) the resources, in terms of the number of executive staff, information / knowledge held by employees of executive, budget, and facilities supporting the implementation of the e-ID card program, everything is good and adequate, (3 ) disposition, judging from the support of this program, the priority of this program, competency, commitment executor, and the role of leadership in funding for implementing an employee incentive, showing disposition of this program is good, all the elements / components of the government in supporting the implementation of this program. (4) The structure of the bureaucracy, as the structure of the implementing organization / division of labor, standard operational procedures (SOP), the mechanism of service procedures, as well as the standard completion time implementation of e-ID card program in the District Singkil is good and in accordance with the instructions of the implementation. Keyword : implementation of policy, service PENDAHULUAN
Republik Indonesia. Dalam rangka
A. Latar Belakang Masalah
mewujudkan kepemilikan satu Kartu
Kartu
Tanda
Penduduk
Tanda
Penduduk
untuk
satu
merupakan identitas resmi penduduk
penduduk diperlukan kode keamanan
serta bukti diri yang saat ini berlaku
dan
diseluruh wilayah Negara kesatuan
kependudukan berbasis Nomor Induk
rekaman
elektronik
data
Kependudukan. Ini digunakan untuk
Dalam Negeri Republik Indonesia
efektivitas rekaman elektronik pada
menerapkan suatu sistem informasi
Kartu Tanda Penduduk berbasis
kependudukan
nomor induk kependudukan, perlu
teknologi
adanya perubahan muatan rekaman
Penduduk elektronik atau e-Ktp.
sidik jari tangan penduduk.
Diperlukan dan diciptakannya e-KTP
Program
e-KTP
dilatar
untuk
yang
yaitu
menjadi
berbasiskan
Kartu
Tanda
identitas
resmi
belakangi oleh sistem pembuatan
penduduk yang memiliki keamanan
KTP konvensional di Indonesia yang
dan dapat diakses secara nasional
memungkinkan
diseluruh wilayah Negara Kesatuan
seseorang
dapat
memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini
Republik Indonesia.
disebabkan belum adanya basis data terpadu
yang
menghimpun
data
Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia
sedang
gencar
penduduk dari seluruh Indonesia.
mempromosikan program elektronik
Fakta tersebut memberi peluang
KTP (e-KTP). KTP elektronik ialah
penduduk yang ingin berbuat curang
dokumen
terhadap
memiliki sistem keamanan, baik
Negara
dengan
kependudukan
menduplikasi KTP-nya. Beberapa
secara
diantaranya digunakan untuk hal-hal
teknologi informasi dengan berbasis
seperti : (1) Menghindari Pajak; (2)
pada
Memudahkan
paspor
nasional.
Program
yang tidak dapat dibuat diseluruh
bertujuan
untuk
kota; (3) Mengamankan korupsi; (4)
kecurangan
Menyembunyikan
Adapun hal
pembuatan
identitas
administrasi
yang
database
maupun
kependudukan e-KTP
ini
meminimalisir
adanya KTP yang dapat
ganda. terjadi
(misalnya oleh para teroris); (5)
dengan penggandaan KTP ini, antara
memalsukan dan menggandakan ktp
lain adalah redundansi data saat
oleh
oleh
survei kependudukan, daftar pemilih
pelaksanaan pemerintahan elektronik
tetap pada pemilihan umum, dan
(e-Government) serta untuk dapat
sebagainya.
sebab
meningkatkan kepada
itu,
didorong
kualitas
masyarakat,
pelayanan
Administrasi Kependudukan
Kementrian
adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penertiban
Pemerintah
dokumen dan data kependudukan
Kemendagri
melalui
kebijaksanaan
Pendaftaran
Pencatatan
Penduduk,
Sipil,
Informasi
Pengelolaan
penduduk
pendayagunaan
hasilnya
melalui menetapkan
bahwa
“Seluruh
kegiatan administrasi kependudukan
serta
di daerah akan ditanggung oleh
untuk
APBN sehingga pemda tidak lagi
pelayanan publik & Pembangunan
mengalokasikan
sektor
Dokumen
pembuatan KTP, KK, dan surat
dokumen
kematian”. Larangan pemungutan
resmi yang diterbitkan oleh Instansi
biaya yang semula hanya untuk
Pelaksana yang mempunyai kekuatan
penerbitan
hukum sebagai alat bukti autentik
menjadi
yang
dokumen kependudukan, seperti KK,
lain.
Kependudukan
adalah
dihasilkan
Pendaftaran
dari
pelayanan
Penduduk
KTP berlaku
anggaran
untuk
elektronik untuk
kini semua
dan
Akta Kelahiran, Akta Perkawinan,
Sedangkan
Akta Kematian, Akta Perceraian, dan
adalah
Akta Pengakuan Anak, sehingga bagi
Penduduk,
kabupaten-kota yang saat ini masih
pencatatan atas pelaporan Peristiwa
memungut biaya (terhadap pelayanan
Kependudukan
tersebut) harus segera menyesuaikan.
Pencatatan
Sipil.
Pendaftaran
Penduduk
pencatatan
Penduduk
biodata
dan
rentan
Kependudukan Dokumen
pendataan Administrasi
serta
penerbitan
Kependudukan
berupa
Dalam
Rapat
Kerja
Nasional
(Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013.
Pemberlakuan
penggunaan
kartu identitas atau surat keterangan
anggaran Negara dalam kegiatan
kependudukan.
adminduk akan mulai berlaku saat
kaitannya
Serta
dengan
Nomor
Induk
APBN-Perubahan
2014
akan
Kependudukan (NIK) adalah nomor
disetujui oleh DPR RI dan dicairkan
identitas Penduduk yang bersifat
melalui Kementerian Keuangan.
unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang
yang
sebagai Penduduk Indonesia.
terdaftar
Bagi aparat Pemerintah yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa
diancam
dengan
pidana
kurungan dua tahun penjara atau
2010 tentang perubahan atas Perpres
denda seberat-beratnya Rp25 juta. “
No.26 tahun 2009 bertujuan untuk
Kemendagri harus terus melakukan
terbangunnya penyimpanan database
pemantauan
memastikan
kependudukan yang akurat ditingkat
pelaksanaan e-KTP di 197 kab/kota
Kab/Kota, Provinsi. Dalam rangka
bisa
Tertundanya
implementasi kebijakan program E-
penyelesaian e-KTP di 197 kab/kota
KTP yang telah berjalan selama
jangan sampai mengganggu target e-
kurang lebih tiga tahun. Sebagai
KTP di 300 kab/kota yang ditarget
pelaksanaan
dari
selesai akhir tahun 2012.
pemerintah
tersebut
untuk
rampung.
Pelaksanaan Manado
belum
e-KTP mencapai
di
Kependudukan
hasil
mendata dari
kebijakan Dinas
kota
Manado
jumlah penduduk
maksimal yaitu, hanya sekitar 91
41,866 jiwa yang ada di Kecamatan
persen. Manado termasuk salah satu
Singkil usia yang telah wajib E-KTP
dari 197 kab/kota yang seharusnya
sekitar 29,217 jiwa
pelaksanaan e-KTP selesai akhir
melakukan perekaman namun dari
2011 namun diperpanjang hingga
29,217
April 2012. Dari hasil pantauan
28,233 jiwa yang sudah menerima e-
kunjungan kerja komisi II DPR RI,
Ktp serta 12,649 jiwa yang belum
pelaksanaan e-KTP di Kota Manado
melakukan
sudah mencapai target 91,47% dari
kenyataan implementasi program E-
total wajib e-KTP sejumlah 244.146
KTP di Kecamatan Singkil Kota
warga. Dari 9 Kecamatan, rata-rata
Manado nampaknya masih terdapat
pelaksannannya mencapai 91%.
beberapa kelemahan.
Kebijakan pemerintah dalam
jiwa
yang telah
tersebut
sebanyak
perekaman.
Kecamatan
Singkil
Dari
yang
pembuatan e-Ktp ini merupakan
terdiri dari 9 Kelurahan dan 48
program nasional yang di mana telah
Lingkungan ini masih terlaksana
tercantum
undang-undang
sekitar 75%, itu semua dikarenakan
penerapan KTP berbasis Nomor
oleh kelalaian masyarakat dalam hal
Induk
secara
ini belum melakukan perekaman
Nasional Jo Perpres No.35 tahun
serta ada sebagian masyarakat yang
dalam
Kependudukan
tidak mendapat undangan pembuatan
masalah
e-Ktp, serta penduduk Kecamatan
Sedangkan menurut Riduwan (2005),
Singkil yang sebagian masih berada
penentuan
diluar kota, dan beberapa masyarakat
digunakan dalam penelitian akan
yang
menentukan
kehilangan
data
(Nomor
ilmu
atau
suatu
metode
kadar
ilmiah
Induk). Di lihat dari komunikasi
penelitian
yang
dipertanggunggjawabkan
kurang
antara
pemerintah
praktis.
yang
yang
hasil dapat
kecamatan dengan kelompok sasaran
kebenarannya,
dalam
,
digunakan oleh peneliti adalah jenis
masyarakat yang berhalangan hadir
penelitian kualitatif yang merupakan
karena sebagian masyarakat yang
metode penelitian yang digunakan
memiliki lapangan pekerjaan di pasar
untuk meneliti pada kondisi obyek
dan ada sebagian masyarakat yang
alamiah
bepergian
dalam
instrument
jangka waktu yang cukup lama dan
bentuknya
sumber daya pemerintah kecamatan
menggunakan penelitian deskriptif
Singkil yang dilihat dari identitas
kualitatif marupakan metode yang
pegawainya.
Serta
atau
tertuju pada pemecahan masalah
karakteristik
aparat
pemerintah
yang ada pada masa sekarang. Dalam
hal
ini
sosialisasinya
keluar
daerah
sikap
penelitian
dimana
yang
peneliti
kunci.
adalah
Sedangkan
yaitu
dalam pelaksanaan pelayanan e-Ktp,
prakteknya
dan aspek struktur birokrasi dilihat
pengumpulan
dari struktur organisasi pelaksana
klasifikasi data saja tetapi juga
dan SOP (mekanisme dan prosedur)
menganalisis
pelayanan pelaksanaan program e-
menginterpretasikan tentang arti data
Ktp.
tersebut.
METODOLOGI PENELITIAN
diartikan menjawab
penelitian
sebagai
Itulah
terbatas
dan
pada
penyusunan
dan
alasan
mengambil
mengapa penelitian
kualitatif.
A. Metode Penelitian Metode
peneliti
tidak
dengan
alat
dapat
Dalam penelitian mengenai
untuk
implementasi e-KTP di Kecamatan
pertanyaan-pertanyaan
tertentu dan untuk menyelesaikan
Singkil
Kota
menggunakan
Manado, metode
peneliti kualitatif
dengan
pendekatan
deskriptif.
penyimpanan
database
Dengan demikian melalui penelitian
kependudukan yang akurat ditingkat
deskriptif
hanya
Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dengan
menggambarkan
menggunakan rekaman elektronik
kualitatif
berusaha
untuk
permasalahan
dalam
berupa biodata, tanda tangan, pas
kebijakan
foto, dan sidik jari tangan penduduk
implementasi e-KTP di Kecamatan
yang bersangkutan. Hal-hal yang
Singkil Kota Manado, dan kemudian
diamati dari fokus penelitian tersebut
menganalisanya sampai pada suatu
meliputi : Implementasi Kebijakan
kesimpulan absolut.
Pelayanan E-Ktp itu sendiri, proses
B. Definisi Konsepsional Fokus Penelitian Sebagaimana disebutkan
pelaksanaan pelayanan e-Ktp, dan
kaitannya
yang
ini
ada
dengan
diatas bahwa fokus penelitian ini adalah
implementasi
pelayanan Singkil
e-Ktp Kota
penelitian
kebijakan
di
Kecamatan
Manado.
tersebut
Fokus
didefinisikan
sebagai pelaksanaan e-Ktp kepada
tingkat
keberhasilan
pelaksanaan
pelayanan e-Ktp. Dengan memakai model Edward III
yakni Empat
faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan tersebut
didefinisikan
sebagai
berikut;
Singkil
a) Komunikasi, adalah komunikasi
sebagaimana diatur dalam undang-
antara pelaksana kebijakan (
undang
dengan
aparat pemerintah Kecamatan)
tentang
dengan masyarakat kelompok
masyarakat
Kecamatan
nasional
Sesuai
kebijakan
pemerintah
penerapan
KTP
berbasis
NIK
sasaran (para wajib KTP).
(Nomor Induk Kependudukan) telah
b) Sumber daya, adalah sumber
sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26
daya manusia dan sumber daya
tahun 2009 tentang penerapan KTP
finansial
berbasis
disediakan untuk pelaksanaan
Nomor
Induk
Kependudukan secara Nasional Jo
yang
tersedia
atau
Kebijakan Pelayanan e-KTP
Perpres No.35 tahun 2010 tentang
c) Disposisi, adalah karakteristik
perubahan atas Perpres No.26 tahun
yang menempel kepada para
2009 bertujuan untuk terbangunnya
pelaksana
kebijakan
(aparat
pemerintah Kecamatan) meliputi
seperti;
yang
kejujuran,
komitmen dan sikap demokratis. d)
Struktur
birokrasi,
adalah
para
informan
menggelinding
bergulir
atau
berkembang
mengikuti
prinsip
bola
(snowball
sampling)
salju
sehingga
mekanisme ( SOP) dan struktur
variasi, kedalaman dan keterincian
organisasi pelaksana kebijakan.
informasi dapat diperoleh secara maksimal. Pencarian data dihentikan
C. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan
pada saat mencapai titik kejenuhan
untuk dianalisis dalam penelitian ini
(redumdancy) karena data/informasi
ialah data primer atau data yang
yang diberikan para informan sudah
bersumber langsung dari informan
sama atau tidak berubah (Bungin,
yang ditentukan. Selain itu juga
2010).
dikumpulkan data sekunder yang
E.
bersumber dari dokumen-dokumen tertulis,
yang
berfungsi
sebagai
satu
sifat
dari
kualitatif
yaitu
tidak
terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya
dan
teknik
dalam penelitian ini adalah sebagai
D. Sumber Data (Informan)
penelitian
Instrumen
pengumpulan data yang digunakan
pelengkap data primer.
Salah
Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data
informan/responden,
berikut : (1) Wawancara ; (2) Observasi ; (3) Studi dokumentasi F. Teknik Analisis Data Dalam penelitian deskriptif
tetapi yang lebih dipentingkan adalah
kualitatif,
content,
dimulai sejak peneliti melakukan
relevansi,
benar-benar
dapat
sumber
yang
memberikan
kegiatan
kegiatan
analisis
pra-lapangan
data
sampai
informasi. Oleh karena itu teknik
dengan selesainya penelitian. Dalam
yang digunakan dalam penentukan
prosesnya
sumber
data/informan/responden
penelitian ini menggunakan model
ialah teknik purposive sampling atau
interaktif yang telah dikembangkan
pengambilan
oleh Miles dan Huberman.
sampel
berdasarkan
tujuan tertentu (Arikunto, 2002). Kegiatan penggalian informasi dari
analisis
Menurut Hubermann
(dalam
data
Miles Rohidi
dalam
dan dan
Mulyarto, 1992), analisis model
sikap atau disposisi, serta (4) struktur
interaktif
organisasi.
memungkinkan
seorang
peneliti melakukan kegiatan analisis
Untuk
mengungkapkan
secara longgar tanpa harus melalui
implementasi kebijakan pelayanan e-
proses yang kaku dari pengumpulan
Ktp di Kecamatan Singkil Kota
data, dilanjutkan ke reduksi data,
Manado dilihat dari empat indikator
penyajian data, dan berakhir pada
model implementasi yang dipakai
penarikan
tersebut. Maka dilakukan wawancara
Adapun
kesimpulan/verifikasi. langkah-langkah
analisis
terhadap 15 orang informan yang
data yang dimaksudkan yaitu terdiri
terdiri dari : sebanyak 1 orang
dari : reduksi data, penyajian data,
pejabat sebagai Camat/Sekcam di
dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Kantor Kecamatan Singkil Kota Manado, sebanyak 1 orang pegawai
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
DAN
Sebagaimana
telah
pemerintahan di Kantor Kecamatan
disebutkan dalam uraian metodologi
Singkil, Sebanyak 2 orang Petugas
penelitian
Pelayanan
e-Ktp
di
penelitian ini ialah untuk mengetahui
Kecamatan
Singkil,
sebanyak
implementasi kebijakan pelayanan e-
orang aparat Kelurahan, sebanyak 2
Ktp di Kecamatan Singkil Kota
orang
Manado. Yang dimaksud dengan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
implementasi kebijakan pelayanan e-
Kota Manado. Serta sebanyak 6
Ktp disini yaitu pelayanan yang
orang masyarakat yang terdiri dari 2
diberikan kepada masyarakat dalam
orang
pelaksanaan pembuatan e-Ktp yang
mengurus e-Ktp, 2 orang masyarakat
diwajibkan
yang sementara mengurus e-Ktp, dan
diatas
bahwa
negeri sipil sebagai kepala seksi tata
tujuan
pemerintah.
pejabat
masyarakat
di
yang
Kantor 3
Dinas
belum
Implementasi tersebut dilihat dari
2
beberapa indikator implementasi dari
mengurus/membuat e-Ktp. Informasi
kebijakan pelayanan e-Ktp, yaitu (1)
yang diperoleh dari para informan
komunikasi, (2) sumber daya, (3)
tersebut dianggap cukup sehingga
orang
yang
sudah
tidak dilakukan lagi penambahan
sudah jelas, (3) perintah pimpinan
informan.
telah dilaksanakan dengan konsisten
Wawancara dilakukan dengan menggunakan
(4)Petunjuk
pelaksanaan
atau
pedoman/panduan
petunjuk teknis yang diberikan oleh
wawancara yang telah dipersiapkan
pimpinan kepada para staf/pelaksana
terlebih
mengenai pelayanan e-Ktp, jelas dan
dahulu.
Data
hasil
wawancara dianalisis dengan teknik
dapat
analisis kualitatif model interaktif.
pelaksanaan
Hasil analisis data disajikan secara
diinformasikan dengan jelas serta
deskriptif-kualitatif seperti berikut.
mudah dipahami oleh masyarakat.
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
Komunikasi
dipahami,
(5)
pelayanan
serta e-Ktp
dalam
Komponen sumberdaya ini
Implementasi akan berjalan efektif
meliputi jumlah staf, keahlian dari
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
para
tujuan
oleh
relevan
yang
mengimplementasikan kebijakan dan
bertanggungjawab dalam pencapaian
pemenuhan sumber-sumber terkait
tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran
dalam pelaksanaan program, adanya
dan
dengan
kewenangan yang menjamin bahwa
dikomunikasikan
program dapat diarahkan kepada
kebijakan
dipahami
individu-individu
tujuan
demikian
kebijakan
perlu
secara tepat dengan para pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1)
pelaksana, dan
informasi cukup
yang untuk
sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung
pimpinan
yang dapat dipakai untuk melakukan
menginformasikan secara jelas dan
kegiatan program seperti dana dan
transparan
sarana prasarana.
kepada
staf/pegawai
tentang
Hasil penelitian menunjukkan
e-Ktp,
(2)
sumber daya dalam implementasi
instruksi-instruksi
atau
kebijakan/program Apakah
seluruh
kebijakan
pelayanan
e-Ktp
di
perintah-perintah pimpinan terhadap
Kecamatan Singkil Kota Manado,
staf/pelaksana tentang pelaksanaan
dilihat
program pelayanan e-Ktp di instansi
pelaksana,
dari
aspek
jumlah
staf
informasi/pengetahuan
yang
dimiliki
pelaksana,
oleh
anggaran
pegawai
dana,
serta
penyelenggara kelompok
kebijakan sasaran);
informasi
sarana dan prasarana pendukung
tentang
penyelenggaraan
diberikan oleh pemerintah kepada
program
e-Ktp,
semuanya sudah baik dan memadai.
Hasil
wawancara
disposisi
pelaksana
terhadap
kebijakan
pelayanan
e-Ktp
yang
masyarakat setempat sudah jelas. (2) sumberdaya
3. Disposisi
tentang
program
dengan
;
jumlah
pegawai
diatas
pelaksana terhadap program e-Ktp
sikap
sudah
atau
implementasi E-Ktp
di
memadai,
sarana
prasarana
dan
pendukung
penyelenggaraan
program
e-Ktp
Kecamatan Singkil Kota Manado
sudah tersedia secara memadai. (3)
dilihat dari aspek dukungan terhadap
dari
program
pelaksananya
ini,
prioritas
terhadap
aspek
disposisi;
pegawai
punya
komitmen
program ini, kompotensi, komitmen
tinggi, serta Petugas pelayanan sopan
pelaksana,
dan
dan
peran
pimpinan
disiplin
serta
melaksanakan
terhadap dana untuk insentif pegawai
dengan penuh tanggung jawab. (4)
pelaksana, menunjukkan Disposisi
struktur birokrasi; mekanisme, dan
dari program ini sudah baik. Semua
struktur
unsur/komponen pemerintah sangat
pelaksana/pembagian
mendukung
tanggung jawab pelaksana sudah
penuh
terhadap
organisasi tugas
dan
jelas. Pelaksanaan dari program e-
pelaksanaan program ini.
Ktp di Kecamatan Singkil telah 4. Struktur Birokrasi
dilaksanakan
Berdasarkan wawancara
Hasil
tentang pelaksanaan
program e-Ktp dalam implementasi kebijakan
pelayanan
e-Ktp
di
Kecamatan Singkil Kota manado jika dilihat dari aspek sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu : (1)
komunikasi
(antara
ketentuan
sesuai
dengan
Pemerintah
Pusat,
walaupun diantaranya masih ada beberapa
penduduk
yang
belum
membuat e-Ktp dan ada yang dalam sementara
pembuatan
e-Ktp,
dikarenakan berbagai macam alasan yang
dimiliki
tersebut.
oleh
masyarakat
KESIMPULAN DAN SARAN
pelaksanaannya jelas dan mudah
A. Kesimpulan
dipahami
Berdasarkan hasil penelitian
oleh masyarakat.
Dari
aspek (2) sumber daya, dilihat dari
dan pembahasan sebagaimana telah
jumlah
diuraikan
diatas,
informasi/pengetahuan yang dimiliki
kebijakan
pelayanan
implementasi e-Ktp
staf
pelaksana,
di
oleh pegawai pelaksana, anggaran
Kecamatan Singkil Kota Manado
dana, serta sarana dan prasarana
dapatlah ditarik kesimpulan sesuai
pendukung
dengan fokus penelitian sebagai
program e-Ktp, semuanya sudah baik
berikut :
dan
Implementasi pelayanan
e-Ktp
kebijakan di
Kecamatan
penyelenggaraan
memadai.
Dari
disposisi,
dilihat
terhadap
program
aspek
dari
(3)
dukungan
ini,
prioritas
Singkil Kota Manado pada umumnya
terhadap program ini, kompotensi,
sudah efektif dilihat dari empat aspek
komitmen
pelaksana,
penting dari proses implementasi
pimpinan
terhadap
kebijakan
insentif
pegawai
sebagaimana
yang
dan
peran
dana
untuk
pelaksana,
dikemukakan oleh Edward III, yakni:
menunjukkan Disposisi dari program
dari
ini
aspek
komunikasi
(1) yang
komunikasi: terjadi
dalam
sudah
baik,
unsur/komponen
semua pemerintah
implementasi kebijakan pelayanan E-
mendukung
Ktp di Kecamatan Singkil Kota
pelaksanaan program ini. Dan yang
Manado telah dilaksanakan sesuai
terakhir dari aspek (4) Struktur
dengan
ditetapkan,
birokrasi,
instruksi atau perintah pimpinan
organisasi
terhadap staf pelaksana program
tugas, standar opersional prosedur
pelayanan
(SOP),
apa
yang
e-Ktp
di
kecamatan
penuh
dilihat
dari
terhadap
struktur
pelaksana/pembagian
mekanisme
singkil sudah jelas, informasi yang
pelayanan,
diberikan
terhadap
penyelesaian pelaksanaan program e-
pegawai pelaksananya sudah jelas
Ktp di Kecamatan singkil sudah baik
serta
dan telah sesuai dengan petunjuk dari
pimpinan
mudah
dipahami
oleh
staf/pegawai pelaksana, serta metode
pelaksanaan.
serta
standar
prosedur waktu
B. Saran
Daftar Pustaka
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa
secara
umum implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Singkil Kota Manado jika dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
pada
umumnya
pelaksanaan dari program e-Ktp sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu diperhatikan lagi,
karena
masih
ditemui
beberapa penduduk yang belum melakukan perekaman. 2. Semua dalam
aspek-aspek rangka
penting
implementasi
kebijakan pelayanan e-Ktp di Kecamatan
Singkil
Kota
Manado secara efektif, masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi, baik aspek komunikasi, disposisi, birokrasi.
sumber maupun
daya, struktur
Abdulwahab, Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta Atmosudirdjo Prajudi, 2003, Teori Administrasi , Jakarta : STIALAN Dunn, W.N., 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua (terjemahan), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dye, Thomas R. 1987. Policy Analysis, USA: The University of Alabama press. Dwiyanto, Agus dan kawan-kawan, 2002, Kinerja Kebijakan Publik dalam govermance and Desentralization disingkat GDS di 20 provinsi di Indonesia. Edward, Goerge III . 1980 implemeting public policy. Jakarta : Widodo Hoogerwerf, A, 1985, Ilmu Pemerintahan (alih bahasa oleh R.L.L. Tobing), PT. Erlangga, Jakarta Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press.
Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada Kusumanegara, Solahudin, 2010, Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta.
Moleong, Lexy J. 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya : Bandung Osborn, David dan Gaebler, Ted. 1995, Reinventing Government, Refika Aditama, Bandung Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung. Sinambela , dkk, Prof Dr Lijan Poltak, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta. Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian, 1986, Top Down and Buttom Up Approach to Implementation Research, in Journal of Public Policy, Gava Media, Yogyakarta Suradinata, Ermaya, 1994. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, Bandung: Ramadhan Suprijadi, Anwar, 2004, Kebijakan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara RI (LANRI), Jakarta. Sudjarwo. 2004, Buku Pintar Kependudukan. Penerbit: PT.Grasindo
Sumber Lain : UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Perpres RI No 26 Tahun 2009 untuk terbangunannya penyimpanan database kependudukan yang akurat ditingkat Kab/Kota, Provinsi dan Pusat. Perpres RI No 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas perpres No 26 Tahun 2009.
