IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E- KTP DI KECAMATAN GADING REJO KOTA PASURUAN
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)
Oleh: Mitra Anugrah,F 07230068
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2012
LEMBAR PENGESAHAN
Nama NIM Jurusan Fakultas Judul Skripsi
: Mitra Anugrah,F : 07230068 : Ilmu Pemerintahan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Implementasi Kebijakan Pelayanan E- KTP di Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan
Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Dan dinyatakan LULUS
Pada Hari Tanggal
: Sabtu : 04 Agustus 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan E- KTP di Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan”. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, saran serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada : 1. Kedua orang tuaku tercinta atas doa, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, bimbingan, nasihat, bekal ilmu hidup, dan segalanya yang telah diberikan kepada saya. 2. Bapak Drs. Jainuri, M.Si selaku Dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai. 3. Ibu Dra. Tutik Sulistyowati, M.Si, Terimah kasih banyak atas bimbingannya yang sangat berguna bagi saya, dan sangat bermanfaat selama menempuh pembuatan skripsi ini. 4. Bapak Drs. Asep Nurjaman, M.Si, selaku penguji terimakasi atas masukan yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini 5. Bapak Drs. Imam Hidayat, MM, selaku penguji juga terimakasi atas masukan dan kritikan dalam perbaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMM yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 7. Semua responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu atas terselesaikannya penelitian ini. 8. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar pada penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Malang, 04-Agustus- 2012
Mitra Anugrah, F
ABSTRAK Mitra Anugrah, F, 07230068. Implementasi Kebijakan Pelayanan E- KTP di Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan. Pembimbing I: Drs. Jainuri. M.Si. Pembimbing II: Dra. Tutik Sulistyowati, M.Si Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan E- KTP Implementasi program KTP elektronik (e-KTP), untuk Kota Pasuruan pelaksanaannya secara serentak dilaksanakan di tiga Kecamatan yang melibatkan tenaga operasional yang telah disiapkan Pemkot 50 orang. Sedangkan untuk peralatan, saat ini telah tersedia sesuai rencana untuk masing-masing kecamatan. Pemerintah Kota Pasuruan telah menyiapkan dana sebesar Rp. 506.649.350,untuk operasional pelaksanaan e-KTP. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri menargetkan 143.000 orang penduduk yang menjadi wajib KTP dari total penduduk kota pasuruan 201.000 jiwa. Jika dibuat rata rata maka dalam 1 hari kerja, maka di setiap kecamatan akan memproses tergantung pada kepadatannya. Di setiap kecamatan diperkirakan sebanyak 45.000 orang atau jika program ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2011 maka dalam sehari akan melayani 360 orang dengan waktu kerja 8 jam per hari. Tetapi, jika ditelisik lebih detail maka akan ditemui faktor faktor teknis yang akan menjadi penghambat pelaksanaan E KTP. Alih alih cepat, justru muncul kegaduhan baru yang tidak diinginkan bersama. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang terdapat tiga faktor utama yang sangat berpengaruh dalam menunjang efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu badan pelaksanaan, kelompok sasaran dan lingkungan. Implementasi kebijakan sangat menekankan pada keefektifan dari tindakan yang ditempuh oleh pembuat kebijakan melalui berbagai agen pelaksanaan yang telibat, apakah itu berupa badan atau organisasi pemerintah atau organisasi non pemerintah/swasta dalam mentransformasikan tujuan kebijakan kedalam tindakan-tindakan rutin birokrasi. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskripstif melalui pendekatan kualitatif, dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap pelayanan E- KTP di Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan., Dari pelaksanaanya peneliti berhasil mengumpulkan data serta informasi yang akurat dari informan, sedangkan perspektif yang digunakan adalah bahwa data yang dikumpulkan di upayakan untuk di deskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan subjek penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan EKTP di Kecamatan Gadingrejo telah dilaksanakan sesuai prosedur yang dapat dilihat dari tidak adanya pungutan dalam pelayanan E- KTP. Selain itu, prosedur pembuatannya sangat procedural, dimana E-KTP dilengkapi chip, sidik jari dan tandatangan pemegang KTP. Selain itu dilengkapi nomor induk kependudukan yang hanya bisa dimiliki satu pemegang KTP. Hanya saja kelemahan dalam implementasi kebijakan pelayanan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo adalah
mengenai sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat, Sedangkan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pelayanan E-KTP dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab hirarki dengan mengedepankan aspek kapasitas lembaga yang dicirikan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang baik. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan administrasi. Prosedur pelayanan E- KTP sudah sesuai, namun terdapat beberapa kendalah seperti peralatan yang sangat minim, SDM petugas layanan yang masih kurang profesional. Terlebih lagi sebagian warga ada yang kurang memahami masalah prosedur pelayanan E- KTP. Strategi yang diterapkan agar pelayanan E- KTP sesuai dengan harapan masyarakat para petugas layanan diberi bimbingan dan pelatihan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sekaligus bagaimana cara mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat. Sekaligus pemanfaatan teknologi agar dalam proses pelayanan dapat dikerjakan dengan muda dan cepat. Selain itu pihak kecamatan memperhatikan masalah sarana prasarana, karena dianggap penting untuk menunjang pelayanan E- KTP, agar semakin mudah dan cepat seperti yang diharapkan. Kendala dalam pelayanan pembuatan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan adalah masih rendahnya pengetahuan tentang teknologi, prosedural dan kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Intinya petugas pelayanan EKTP kurang profesional. Selain itu, petugas layanan di kecamatan kurang sigap dalam melayani warga. Ini dapat dilihat jumlah petugas hanya 4-5 orang yang melayani ratusan warga pembuat E- KTP. Kendala lainnya adalah minimnya sarana prasarana dalam pembuatan KTP elektronik (e-KTP) dan tidak sesuai dengan kuantitas masyarakat yang dilayani.
Menyetujui,
ABSTRACT Mitra Anugrah, F, 07230068. Implementation of Policy Services E-KTP in Sub Gadingrejo Pasuruan. Adviser I: Drs. Jainuri. M.Si. Adviser II: Dra. Tutik Sulistyowati, M.Si.
Keywords: Implementation of Policy, Service E-KTP Implementation of an electronic ID card program (e-KTP), for implementation Pasuruan simultaneously conducted in three district involving operational personnel that the City Government has prepared 50. As for the equipment, is now available under the plan for each district. Pasuruan government has set aside Rp. 506 649 350, - for the operational implementation of the e-ID card. Department of Population and Civil own target population of 143,000 people who became compulsory ID cards of the total city population of 201,000 souls pasuruan. If the average is within 1 working day, then in each district will process depends on the density. In each district an estimated 45,000 people or if the program is carried out from August until December 2011 that a day will serve 360 people with a working time of 8 hours per day. However, if examined in detail the technical factors will be found to be a barrier to the implementation of the E KTP. Rather than quickly, it appears new unwanted noise together. Theoretical approach used in this study is the theory of policy implementation that there are three main factors that were influential in supporting the effective implementation of the policy, the implementation agency, the target group and the environment. Implementation of the policy places great emphasis on the effectiveness of the actions taken by policy makers through various implementing agencies that are involved, whether it be body or government organization or non-governmental organizations / private sector in transforming policy goals into bureaucratic routine actions. Researchers used this type of research descriptive through a qualitative approach, with the research could provide insight and in-depth understanding of the services E-KTP in Sub Gadingrejo Pasuruan., From implementation researchers managed to gather accurate data and information from informants, while the perspective adopted is that the data collected in the endeavor to be described by the expression, language, ways of thinking and view of the subject the author. The results showed that the implementation of e-ID card service policies in Sub Gadingrejo has been implemented according to the procedures that can be seen from the absence of charges in the service of e-ID cards. In addition, making the procedure very procedural, where the E-KTP has chip, fingerprint and signature of the holder. Also equipped population identification numbers that can only be owned by a single holder. It's just a weakness in the implementation of eID card service policies in Sub Gadingrejo is about socialization or prior notice to the public, while the application of the principle of accountability of service E-
KTP implemented as a hierarchical form of responsibility by promoting institutional capacity aspect is characterized by the provision of infrastructure and good human resources. Although there are still some administrative weaknesses. E-KTP service procedures are appropriate, but there are some constraints like a very minimal equipment, human service workers who are less professional. Moreover, there are some people who do not understand this procedure for e-ID card. The strategy is applied so that the service E-KTP to the expectations of the community service officers are given guidance and training on how to provide good service to the community, as well as how to anticipate dissatisfaction. Simultaneously the use of technology so that the service process can be done with a young and fast. Besides the concerned district infrastructure, because it is important to support the e-ID card services, to more easily and quickly as expected. Constraints in the service creation E-KTP in Sub Gadingrejo Pasuruan is still lack of knowledge about the technology, procedural and less oriented to the needs of the community. Bottom line service personnel E-KTP less professional. In addition, workers in the district are less eager to serve the citizens. It can be seen only 4-5 the number of officers who serve hundreds of e-ID card maker. Another constraint is the lack of infrastructure in the manufacture of electronic identity cards (e-KTP) and not according to the quantity of the community served.
Approve,
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan ......................................................................................... i Lembar Pengesahan ......................................................................................... ii Lembar Pernyataan .......................................................................................... iii Lembar Persembahan ....................................................................................... iv Kata pengantar ................................................................................................. v Abstraksi ......................................................................................................... vi Daftar Isi ......................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 5 D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 6 E. Definisi Konsep ........................................................................................... 6 F. Definisi Operasional .................................................................................... 8 G. Metode Penelitian ....................................................................................... 9 1. Jenis Penelitian ........................................................................................ 9 2. Teknik Pengambilan Data ........................................................................ 10 3. Sumber Data ............................................................................................ 11 4. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 12 5. Subjek Penelitian. .................................................................................... 12 6. Analisis Data. .......................................................................................... 13 BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.................................................. 16 1. Pengertian Kebijakan ............................................................................... 16 2. Dampak Kebijakan .................................................................................. 17 3. Implementasi Kebijakan .......................................................................... 21 B. Pelayanan Publik ........................................................................................ 25 1. Konsep Pelayanan Publik ........................................................................ 25 2. Pelayanan Publik dalam Konteks Good Governance ................................ 30
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH A. Potensi Wilayah .......................................................................................... 46 1. Letak Geografis Kota Pasuruan .............................................................. 46 2. Kecamatan Gadingrejo ........................................................................... 47 B. Kebijakan KTP elektronik di Kecamatan Gadingrejo ................................. 57 C. Pelayanan KTP elektronik di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ......... 58 BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA A. Implementasi Kebijakan Pelayanan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ...................................................................................................... 60 1. Transparansi ............................................................................................ 60 2. Akuntabilitas ........................................................................................... 65 3. Kondisional ............................................................................................. 68 4. Partisipatif ............................................................................................... 71 5. Kesamaan Hak......................................................................................... 73 6. Keseimbangan hak dan kewajiban. .......................................................... 75 B. Strategi yang Diterapkan Agar Pelayanan E- KTP Sesuai dengan Harapan Masyarakat ................................................................................................ 77 1. Pelatihan/Bimbingan kepada Petugas....................................................... 77 2. Perhatian terhadap Sarana Prasarana ........................................................ 80 C. Kendala dalam Pelayanan Pembuatan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo .... 84 1. Rendahnya SDM Petugas ........................................................................ 84 2. Minimnya Jumlah Petugas ....................................................................... 87 3. Minimnya Sarana Prasarana .................................................................... 90 BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................................. 93 B. Saran ........................................................................................................... 95 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik). PT. Rineka Cipta. Jakarta. Barnes, Tony, Kaizen Strategis For Succesful Leadership, Interaksa, Jakarta,1997. (terjemahan) Dwiyanto, Agus, 1995 .Kinerja Organisasi Publik, kebijakan dan Penerapannya, (Makalah) Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995. Organizations, Richard. D. Irwin. Inc., Irfan, Islamy M,. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, Cetakan 13. Bumi Aksara. Jakarta Djamaluddin, 1999. Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis, , (makalah) Kartono, Kartini, 1998. Pemimpin dan kepemimpinan, Grafindo, Jakarta, Karjadi, M. 1989, Kepemimpinan (Leadership), PT. Karya Nusantara, Bandung Linebery, Robert L, 1977, American Public Policy, New York : Harper & Row Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa data Kualitatif dalam Wahyuni. 2006. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan di Kota samarinda. Skripsi Moleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung Moenir. 2001. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesi. Jakarta : Bumi Aksara Negak,Kurt, 1995. The Six Key To Company Succes, Elex Media Komputindo, Jakarta,. (terjemahan) Osborne, David &Gaebler, Ted, 1992, Mewirausahakan Birokrasi, PPM, Jakarta, (terjemahan) Rasyid Ryaas, 2003. Pemerintahan Daerah dipresentasikan pada tanggal 22-23 Mei 2003 Salusu, J, 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Non Profit, Gramedia, Jakarta,
Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta Siagian, Sondang P, 2000. Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta, ______________. 1994. Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta : Ghalia Indonesia Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung Simamora, Henry, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE TKPN, Yogyakarta Sinambele, Dr. lijan. Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995. Metode Penelitian Survey, PT.Pustaka, Jakarta, cet II, Sri Wahyudi, Agustinus, 1996. Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategis, Binarupa Aksara, Jakarta, Thoha. Miftah. 1999, Perilaku Organisasi, Rajawali Pers, Jakarta, (cetakan X) Utomo, Warsito dan Abidin Zainal, 1998. Hand Out Analisis Organisai Publik, MAP-UGM, Yogyakarta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Menpan. 1993. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, Bagian Organisasi Setwilda TK II Sidoarjo http://ismuhardiyanto.blogspot.com/2011/07/ganti-ktp-mu-dengan-e-ktp-mau-bydrh.html http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik
BAHAN PENELITIAN
Nama
:
Jabatan/pekerjaan : Tgl wawancara
:
1. Bagaimana selama ini transparansi pelayanan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo? 2. Dalam pelayanan E- KTP apakah aspek akuntabilitas sudah terpenuhi? 3. Secara kondisional apakah pelayanan E- KTP sudah sesuai dengan prosedur pelayanan? 4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelayanan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo? 5. Apakah kesamaan hak masyarakat diperhatikan dalam pelayanan E- KTP? 6. Bagaimana perhatian petugas pelayanan E- KTP terhadap Keseimbangan hak dan kewajiban? 7. Sebelum dilaksanakan program E- KTP apakah patugas diberikan Pelatihan/bimbingan? 8. Sejauh mana kesiapan pelayanan E- KTP terkait dengan sarana prasarana? 9. Bagaimana kondisi SDM petugas dalam pelayanan pembuatan E- KTP 10. Apakah jumah petugas cukup mendukung dalam memberikan pelayanan E- KTP? 11. Apakah keberadaan sarana prasarana sudah cukup mendukung dalam pelayanan pembuatan E- KTP di Kecamatan Gadingrejo
Informan: a. b. c. d.
Kepala Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Kepala Seksi pelayanan E- KTP Petugas pelayanan pelayanan E- KTP Masyarakat penerima layanan E- KTP (4 orang yang memahami masalah pelayanan E- KTP sesuai dengan kebutuhan masyarakat).
