IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN e-ktp DI KELURAHAN KINILOW I KECAMATAN TOMOHON UTARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN e-KTP DI KELURAHAN KINILOW I KECAMATAN TOMOHON UTARA OLEH: TIRSA M.GIROTH di bawah bimbingan Dr. Markus Kaunanag,Msi sebagai pembimbing 1 dan Drs. V. Kasenda,Msi sebagai pembimbing 2 ABSTRAK

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemenrintah. Berbagai metode yang digunakan oleh pemerintah agar kemudian orientasi dari pelayanan public bisa kemudian dilaksanakan dengan prima dan bisa menyentuh secara langsung kepada rakyat. e-KTP adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). e-KTP diprakarsai mengingat sudah banyak negara di dunia yang menggunakan sistem serupa, oleh karena itu Indonesia berusaha mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dengan menerapkan e-KTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program e-KTP di Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara sudah cukup baik. Meski begitu masih terdapat beberapa permasalahan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kata kunci : implementasi, kebijakan, dan e-KTP.

A. PENDAHULUAN Pelayanan publik adalah kegiatan atau

rangkaian

kegiatan

dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,atau administratif

pelayanan

yang disediakan oleh pemenrintah. Berbagai metode yang digunakan

oleh pemerintah agar kemudian orientasi dari pelayanan public bisa kemudian dilaksanakan dengan prima dan bisa menyentuh secara langsung kepada rakyat.

e-KTP adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Inisiasi eKTP di mulai tahun 2009 dan masih dilakukan penerapan terbatas mulai Februari 2011.e-KTP diprakarsai mengingat sudah banyak negara di dunia yang menggunakan sistem serupa, oleh karena itu Indonesia berusaha mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dengan menerapkan e-KTP.

Fungsi e-KTP adalah: 1) Sebagai identitas jati diri 2) berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya 3) mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Sementara itu Tujuan penerapan e-KTP sendiri adalah dalam rangkan tertib database kepedudukan dengan menggunakan satu system yaitu system biometric berbasis Nomor Induk kependudukan (NIK). Namun dalam proses tataran Implemntasi kebijakan Pelayanan e-KTP masih menimbulkan berbagai-bagai masalah. Tidak hanya dalam konteks Nasional persoalan Implementasi kebijakan pelayanan e-KTP Jutrsu menjadi pergumulan tersendiri di Kota Tomohon.

B. Konsep Implementasi Kebijakan Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Untuk itu, diperlukan suatu model

kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu

implementasi kebijakan.Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

a) Komunikasi(Communication) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).

b) SumberDaya(Resources)

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut : 1) Sumber Daya Manusia (Staff) 2) Anggaran (Budgetary) 3) Fasilitas (facility) 4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

C. Konsep Pelayanan Publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefenisikan pelayanan umum sebagai:“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

D. e-KTP.

Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi

dari

e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen

kependudukan yang memuat system keamananan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada database kependudukan nasional. a. Persyaratan: 1. Surat Pengantar dari RT, RW; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. KTP asli bagi perpanjangan KTP; 4. Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat penggantian KTP / Hilang; 5. Penduduk mengisi formulir permohonan baru/perpanjangan/penggantian KTP di Kelurahan.

b. Prosedur Pengurusan : 1. Penduduk dengan berkas persyaratan lengkap ke Kecamatan untuk melakukan proses permohonan baru/perpanjangan/penggantian KTP; 2. Operator melakukan : verifikasi biodata penduduk; pengambilan foto dengan memeriksa sidik jari tangan penduduk; perekaman tanda tangan penduduk; perekaman sidik jari penduduk; perekaman iris mata penduduk; 3. Penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas foto, tanda tangan elektronik, sidik jari dan iris mata; 4. Penduduk menerima KTP jadi.

E. Jenis Penelitian. Desain dan Motode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif dengan menggunakan analisa dan pendekatan Kualitatif.

F. Fokus Penelitian. Fokus penelitian merupakan pemusatan Konsetrasi pada Tujuan dan Objek penelitian yang dilakukan, Oleh karenanya berkenaan dengan penelitian dimaksud maka penulis kemudian membagi Fokus penelitian dalam dua pendekatan diantaranya : Pendekatan Lokasi dan pendekatan Substansi Materi kajian. Dalam pendekatan lokasi penelitian difokuskan di kantor Kelurahan Kinilow I, Kec. Tomohon Utara. Sedangkan dalam konteks substansi materi kajian penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Pelayanan e-KTP. Berdasarkan pendekatan teori Edward III dalam Widodo (2011:96-110), Dari keempat teori Edward III tentang keberhasilan implementasi, yang menjadi fokus penelitian penulis hanya akan berfokus pada sumber daya yang meliputi :



Manusia (staff)



Peralatan (facilities)



Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Pemilihan informan ini didasarkan pada subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Oleh karenya dalam penelitian ini penulis menetapkan informan sebanyak 7 Orang yang terdiri dari Pejabat, pegawai kantor Kelurahan dan masyarakat kelurahan Kinilow I, yang dianggap mampu dan cakap dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan rincian identitas sebagai berikut

No

Identitas

1 Kepala Kelurahan Kinilow I 2 Sekretaris Kelurahan Kinilow I 3 Pegawai Kelurahan Kinilow I 4 Masyarakat Kelurahan Kinilow I Jumlah

Jumlah Orang 1 1 3 2 7

G. Sumber dan Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dengan wawancara dan pengamatan secara

langsung.Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumendokumen atau arsip resmi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Studi Kepustakaan (library research 4. Penelusuran data sekunder melalui pengumpulan data dan dokumen di Kantor Kelurahan Kinilow satu kecamatan Tomohon utara

H. Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak.Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian Kinilow Satu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini Kinilow terdiri atas 2 ( Dua ) Kelurahan yaitu Kinilow dan Kinilow Satu. Kelurahan Kinilow Satu dahulunya Desa Kinilow Satu dimekarkan dari Desa Kinilow pada tanggal 20 Oktober 2004 berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon No 05 Tahun 2004.Berdasarkan keputusan Walikota Tomohon No 06 Tahun 2004, berubah status dari Desa menjadi Kelurahan.

Kelurahan Kinilow I mempunyai luas wilayah kurang lebih 450 Ha/m2 dengan batasbatas wilayah sebagai berikut: Tabel 4.1 Batas-batas Kelurahan Kinilow I Batas Desa/Kelurahan Sebelah Utara Kel. Kinilow Sebelah Selatan Kel. Kakaskasen I Sebelah Timur Hutan Sebelah Barat Hutan Sumber, Kelurahan Kinilow I Tahun 2015

Kecamatan Tomohon Utara

Adapun jumlah penduduk terakhir Kelurahan Kinilow I sebagai berikut : Tabel 4.2 Jumlah penduduk terakhir Kelurahan Kinilow I JUMLAH JUMLAH LAKIPEREMPUAN LAKI I 82 158 136 II 68 116 116 III 61 119 93 IV 74 135 124 V 80 130 130 VI 76 118 139 VII 68 115 101 VIII 75 137 131 IX 84 132 130 X 52 95 96 XI 75 146 153 795 1401 1349 Sumber, Kelurahan Kinilow I Tahun 2015

LINGKUNGAN

JUMLAH KK

TOTAL 295 232 212 259 260 257 216 268 262 191 299 2751

J. Kondisi Pembuatan e-KTP di Kelurahan Kinilow I Berdasarkan data-data yang ada, sebagian besar warga Kinilow I sudah memiliki e-KTP, meski begitu pemerintah harus terus berupaya agar seluruh masyarakat Kelurahan Kinilow I memiliki e-KTP, masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk memiliki e-KTP. Oleh karena itu pemerintah setempat sebaiknya juga terus berupaya untuk memastikan setiap masyarakat Kinilow I yang sudah memenuhi syarat untuk segera memiliki e-KTP.Suatu kebijakan implementasi dalam pembuatan e-KTP harus dilaksanakan dan juga harus memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakannya.

Prosedur Pengurusan : 1. Penduduk dengan berkas persyaratan lengkap ke Kecamatan untuk melakukan proses permohonan baru/perpanjangan/penggantian KTP; 2. Operator melakukan : verifikasi biodata penduduk; pengambilan foto dengan memeriksa sidik jari tangan penduduk; perekaman tanda tangan penduduk; perekaman sidik jari penduduk; perekaman iris mata penduduk; 3. Penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas foto, tanda tangan elektronik, sidik jari dan iris mata; 4. Penduduk menerima KTP jadi.

K. Proses Implementasi Kebijakan Pelayanan e-KTP . Dalam proses implementasi kebijakan program e-KTP, pemerintah setempat membuat kebijakan dengan menghimbau kembali kepada masyarakat akan pentingnya e-KTP Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk lebih meningkatkan tertib administrasi

masyarakat,

mendukung terwujudnya database kependudukan agar semakin

akurat, karena database kependudukan sering digunakan dalam pemilu dan pemilukada Proses Pelaksanaan Implementasi Program e-KTP di Kelurahan Kinilow I terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah proses dalam pelaksanaan program e-KTP : a) Sosialisasi Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat, informasi yang diberikan harus jelas agar supaya masyarakat mengerti maksud dan tujuan serta keuntungan dari memiliki e-KTP. b) Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan Setelah tahap sosialisasi, tahap selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP di Kelurahan Kinilow I adalah pendataaan jumlah wajib yang dilakukan oleh pegawai kelurahan yang turun langsung untuk mendata penduduk wajib KTP.

c) Perekaman Perekaman adalah proses terakhir dari pelaksanaan program e-KTP, proses ini dilakukan di kecamatan .Pada tahap perekaman, warga yang telah wajib KTP datang membawa surat panggilan yang sebelumnya telah dibagikan oleh staff pemerintahan di kelurahan, kemudian warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan KTP lama.

L. Masalah-masalah dari Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program e-KTP di Kelurahan Kinilow I

Dalam proses tahapan implementasi kebijakan pelayanan e-KTP seakan tak berkalan sebagaimana prinsip dan asas implementasi kebijakan dan prinsipprinsip pelayanan publik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki niat untuk membuat eKTP. 2. Disamping persoalan implementasi kebijakan pelayanan e-KTP diatas ada beberapa persoalan teknis yang ditimbulkan dalam proses implementasi kebijakan pelayanan e-KTP diantaranya: a. Terdapat kesalahan dari pihak pusat dan Discapil. b. Pembuatan e-KTP. Ada masyarakat Kinilow I yang bekerja atau tinggal sementara di luar daerah c. Kesalahan foto dengan data yang tercantum d. Data yang sudah dikirim dari kelurahan tapi belum ada pencatatan dari pusat, sehingga proses perekaman harus diulang kembali e. Adanya gangguan alam seperti disambar petir, atau masalah jaringan yang menyebabkan proses pemrosesan data terhambat 3. Ada masyarakat Kinilow I yang sudah wajib e-KTP, tetapi belum terdata. 4. Masyarakat yang sudah wajib KTP namun belum memenuhi syarat kelengkapan

a) Sumber Daya Sumber daya manusia merupakan kunci dari pelayanan publik. Tanpa sumber daya manusia yang memadai semua program tidak dapat berjalan dengan baikAdapun indikator untuk menilai sumber daya di Kelurahan Kinilow I sebagai berikut : 

Manusia(staff) Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani pelaksanaan kebijakan e-KTP sudah cukup optimal dan telah siap



Peralatan (facilities)

Dalam sebuah pelayanan public, peralatan (facilities)juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam program pelayanan e-KTP. Peralatan yang dimaksud disini adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan peralatan lain yang berfungsi sebagai alat utama/bantu yang diberikan oleh pemerintah. 

Informasi Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional.Hak

untuk

memperoleh

informasi

adalah

hak

asasi

manusia.Keterbukaan informasi public adalah salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Good Governance. 

Wewenang Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing-masing.berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan yang diharapkan peraturan-peraturan tersebut dapat dipatuhi.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program e-KTP di Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara sudah cukup baik. Meski begitu masih terdapat beberapa permasalahan seperti:  Masih ada masyarakat yang tidak niat/malas/masa bodoh untuk mengurus eKTP.  Masyarakat yang sering berada diluar daerah membuat pemerintah setempat kesulitan.  Adanya kesalahan teknis dalam proses perekaman seperti ; human error/kesalahan input data, kesalahan foto dengan data yang tercantum, pemadaman listrik, gangguan alam (alat perekam tersambar petir) sehingga membuat proses perekaman terhambat.

Saran Saran dari penulis untuk implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara berdasarkan masalah yang ada adalah sebaiknya pemerintah Kelurahan Kinilow I lebih memperhatikan setiap proses implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kelurahan Kinilow I terlebih khusus masalah mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki eKTP.

DAFTAR PUSTAKA

Dye, Thomas R. 1995.Understanding Public Policy.New Jersey : Prentince Hall Edward III, George C., 1980. Implementing Public Policy.Washington : Congressional Quarterly Press. Granfaald N., Kullit Y. 1987. Minahasa Masa Lalu dan Masa Kini.Jakarta : Yayasan Pengembangan Informasi dan Pustaka Indonesia Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press. Malayu, S.P. Hasibuan 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara Lukman, Sampara, 2003, Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta ; STIA-LAN Press Maxwell, Joseph A. 1996. Qualitative Research Design: an introduction approach. London: Sage

Moenir. H.A.S.1998, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia,Jakarta ; PT. Bumi Aksara Nugroho Riant Dwijowijoto, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta. Nugroho Riant, 2008, Public Policy, Elekmedia Komputindo, Jakarta. Pasolong Harbani,.2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta.Makasar. Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar Solichin Abdul Wahab, 1997, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, 2011, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publi, Bayu Media, Malang.

Winarno Budi 2005, Teori dan proses kebijakan public, Gramedia Pustaka Jakarta

Sumber-sumber lain: UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ; UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan dari Undangundang No. 23 tahun 2006 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional. dan Kantor Kelurahan Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara