IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN JEPARA
TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
Oleh : Dwi Raharjo 2009-02-034
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MURIA KUDUS KUDUS 2013
TESIS IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN JEPARA Disusun Oleh
Dwi Raharjo 20009-02-034 Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal, 18 Maret 2013
Pembimbing Utama
Anggota Dewan Penguji I
Dr. Suparnyo, S.H.,M.S.
Subarkah, S.H.,M.Hum.
Pembimbing Pendamping
Anggota Dewan Penguji II
Ristamadji, S.H.,M.H.
Kristiyanto, S.H.,M.H.
Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan Untuk memperoleh gelar Magister Tanggal, 15 April 2013
Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum. Ketua Program Magister Ilmu Hukum
HALAMAN PERSEMBAHAN
Motto :
Orang yang menerima pertolongan tidak boleh melupakannya, orang yang memberi pertolongan tidak boleh mengingat-ingatnya. (Charron)
Persembahan : Tesis ini kupersembahkan kepada : Istri dan anak-anakku tersayang Kakak dan adik-adikku Tersayang Rekan – Rekan seperjuangan Almamater
KATA PENGANTAR Ucapan syukur ke hadlirat Allah SWT,
yang telah melimpahkan Rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul : IMPLEMENTASI FUNGSI
DEWAN
PENINGKATAN
PERWAKILAN
PENDAPATAN
RAKYAT ASLI
DAERAH
DAERAH
DALAM
SEKTOR
UPAYA
PARIWISATA
KABUPATEN JEPARA ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan tesis ini, tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami berbagai hambatan dan kesulitan untuk menyelesaikannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada yang terhormat : 1. Dr, Suparnyo, SH, MS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus Pembimbing I Tesis; 2. Ristamadji, SH, MH selaku Pembimbing II Tesis yang telah berkenan pula meluangkan waktunya dan dengan sabar serta tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penyusunan tesis ini. 3. Seluruh Dosen serta Staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. 4. Istriku tersayang dan anak anakku tercinta yang telah banyak mengorbankan waktu, memberikan semangat, motivasi dan do’a sehingga penulisan tesis ini bisa selesai. 5. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum. 6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
Tentunya tesis ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, penulis menerima saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis sangat berharap semoga tesis ini berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya Bidang Kajian Ilmu Hukum. Kudus, Maret 2013 Penulis,
DWI RAHARJO, SH
INTISARI IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN JEPARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi fungsi DPRD Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata, apakah implementasi fungsi DPRD Kabupaten Jepara telah membuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sektor Pariwisata Kabupaten Jepara; dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam implementasi fungsi DPRD Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwasata Kabupaten Jepara. Berangkat dari permasalahan yang demikian, maka pendekatan utama dalam penelitin ini adalah yuridis sosiologis atau socio legal research, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya diolah secara analisis kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian diketahui fungsi DPRD Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwasata diimplementasikan terbatas pada bentuk persetujuan dan pengesahan Peratruan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwisata. Belum adanya partisipasi aktif dari DPRD berupa penentuan target yang didasarkan dari observasi langung ke masyarakat, penjaringan aspirasi masyarakat dan melakukan tinjauan langsung ke lapangan sehingga target yang ditetapkan dalam anggaran dapat terealisasi dengan tepat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Sektor Pariwasata Kabupaten Jepara dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan hanya pada tahun anggaran 2010 realisasinya tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 61.6%. Pengaruh pengawasan DPRD terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata masih jauh dari sasaran. Pengawasan DPRD terkesan kurang memiliki kulaitas teknis dan profesional. Terbukti dengan penentuan target terhadap pendapatan kedua retribusi tersebut yang sangat tinggi, mengakibatkan realisasi target jauh di bawah harapan. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peningkatan PAD Kabupaten Jepara adalah hambatan di bidang penegakan hukum, ekonomi, politik, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan SDM dan lingkungan hidup serta pelayanan publik. Upaya di bidang peningkatan PAD meliputi kegiatan antara lain meninjuau Peraturan Daerah yang berhubungan dengan tarif retribusi yang tidak sesuai lagi, memperbaiki fasilitas-fasilitas pelayanan umum agar menarik masyarakat untuk menggunakannya, meningkatkan komunikasi dan pendidikan kepada masyarakat dan memperbaiki pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.
Kata Kunci (Key Words) : Implementasi, Fungsi DPRD, PAD.
ABSTRACT
IMPLEMENTATION FUNCTION HALL OF REPRESENTATIVES DISTRICT REPRESENTATIVE CAPACITY INCREASE IN INCOME OF NATURAL TOURISM SECTOR DISTRICT Jepara Regency
Legislative Council has a function and a role in improving local revenue (PAD). Therefore the main issues discussed in this thesis is how the implementation functions Jepara district legislature in an effort to increase revenue (PAD) Tourism sector, whether the implementation function Jepara district legislature has made an increase in local revenue (PAD) Jepara Tourism sector, and what obstacles arise in the implementation of Jepara Regency functions in an effort to increase revenue (PAD) Pariwasata sector Jepara regency. Departing from such problems, the main approach in this experiment is the juridical sociological or socio legal research, the type of data that is collected primary data and secondary data, qualitative analysis further processe. Based on the analysis of the research results known to function in the capacity of DPRD Kabupaten Jepara District Revenue can increase (PAD) implemented Pariwasata Sector limited to consent forms and verification of Jepara Regency Peratruan Permissions Joint Tourism Levies. The lack of active participation of the local parliaments target determination be based from the observation forces the community, the community's aspirations and do crawl directly into the field to survey the target set in the budget can be realized with the right. Increased revenue (PAD) Sector Pariwasata Jepara of fiscal year 2008 to 2012 has increased only in fiscal year 2010 realization does not meet the target set is only at 61.6%. Influence on improving the supervision of Parliament Revenue tourism sector is still far from the target. Oversight Council has kulaitas seem less technical and professional. Evidenced by targeting both the levy to income is very high, resulting in the realization of the target far below expectations.
Factors that hinder the implementation of Jepara regency PAD is increased barriers in the field of law enforcement, economic, political, societal well-being, empowerment of human resources and the environment as well as public services. Efforts in the field of improvement of PAD covers other activities meninjuau District Rules relating to levy tariffs that do not fit anymore, improve public service facilities in order to attract people to use it, improve communication and education to the community and to improve the supervision of financial management district
Keyword (Key Words): Implementation, Function Council, PAD.
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ..............................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................................
ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................
iv
KATA PENGANTAR............................................................................................
v
ABSTRAK ............................................................................................................
vii
ABSTRACT ..........................................................................................................
viii
DAFTAR ISI .........................................................................................................
ix
BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................................
1
B. Perumusan Masalah .......................................................................
9
....................................................................................................... C. Tujuan Penelitian ..........................................................................
9
D. Kegunaan Penelitian ......................................................................
11
E. Kerangka Pemikiran .......................................................................
12
F. Metode Penelitian ..........................................................................
26
G. Sistematika Penulisan ...... …………………………………………
29
.......................................................................................................
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA A. Konsepsi tentang Otonomi Daerah .................................................
31
B. ............................................................ Sumber Penerimaan Daerah
41
C. Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ...............................................
91
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Implementasi Fungsi DPRD Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwasata ...
131
B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Sektor Pariwasata Kabupaten Jepara ...........................................................................
148
C. Hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi fungsi DPRD Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwasata Kabupaten Jepara ...................................
168
BAB IV : PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................
180
B. Saran .............................................................................................
181
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL Halaman TABEL : 3.1. Produk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Di Kabupaten Jepara Tahun 2008 – 2012 ..........................................................................................................
137
TABEL 3.2. TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008-2012 ........................................................
167
