LAPORAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI E‐GOVERNMENT DI KECAMATAN MIRI, KABUPATEN SRAGEN Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Disusun oleh : Edy Sutrisno NIM. 8305118072 Dosen : RM. Agung Harimurti, M. Kom PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA INFORMASI PUBLIK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MMTC” YOGYAKARTA 2012
1
DAFTAR ISI Halaman Judul BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1. 2. 3. 4.
Latar Belakang ............................................................................................... 1 Perumusan Masalah ...................................................................................... 2 Tujuan Penulisan ........................................................................................... 2 Manfaat Penulisan ........................................................................................ 2 BAB II. DASAR PEMIKIRAN .......................................................................................... 3 1. Kerangka Pemikiran (e‐Gov Concept) ............................................................ 3 a.Visi dan Misi e‐Government ....................................................................... 3 b.Kondisi Saat Ini ........................................................................................... 5 2. Regulasi Pusat yang Mengatur ...................................................................... 13 3. Regulasi Daerah yang Mengatur ................................................................... 14 BAB III. METODE PENELITIAN ..................................................................................... 15 1. Metode Pengambilan Data ........................................................................... 15 2. Teknik Analisis Data (SWOT) ......................................................................... 15 BAB IV. PEMBAHASAN ............................................................................................... 17 1. Implementasi e‐Government di Kecamatan Miri .......................................... 17 2. Analisis SWOT ................................................................................................ 20 3. Matrik SWOT ................................................................................................. 21 BAB V. PENUTUP ........................................................................................................ 23 1. Kesimpulan .................................................................................................... 23 2. Rekomendasi ................................................................................................. 23 REFERENSI
2
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi melaju dengan cepat sehingga mampu mengubah segala aspek kehidupan terutama pada aspek kinerja. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendorong percepatan globalisasi telah mendorong tuntutan keadilan dalam memperoleh akses informasi, akses pelayanan dan juga akses kecepatan dan kemudahan bertransaksi. Di bidang pemerintahan, Undang‐undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berusaha memberikan payung hukum atas perkembangan TIK dimana Pemerintah Indonesia telah melindungi terhadap hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik sehingga keamanan data dan transaksinya terjamin. Undang‐undang ini juga menyebutkan bahwa implementasi e‐government dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan public. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e‐government dimana setiap Gubernur/Walikota telah diamanatkan untuk mengambil langkah‐langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas,
fungsi
dan
kewenangan
masing‐masing
guna
terlaksananya
pengembangan e‐government secara nasional. Teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung 2 (dua) aktivitas yang berkaitan dengan: 1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat. Kemudahan dalam mendapatkan ataupun memanfaatkan data‐data informasi tersebut mutlak diperlukan untuk satu daerah dalam rangka mengembangkan potensi yang terdapat di masing‐masing daerahnya, serta
3
dalam memperkuat daya saing daerah baik dalam kawasan nasional maupun global. Salah satu sarana dalam menunjang hal tersebut adalah melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintah. Organisasi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas untuk mengakumulasi data dan informasi dari beberapa pemerintah kabupaten dan kota dibawah koordinasinya, harus saling kerjasama khususnya dalam pertukaran data/informasi untuk mendukung pembuatan suatu kebijakan atau keputusan yang akurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Sragen yang letaknya paling jauh dari pusat pemerintahan, implementasi e‐government yang optimal dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat. Sangat penting bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Miri untuk ikut mensukseskan implementasi e‐government sehingga visi dan misi e‐government dapat tercapai hingga level pemerintahan paling bawah. 2. Perumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah penulisan adalah bagaimana implementasi e‐government di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen? 3. Tujuan Penulisan Tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi e‐government di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. 4. Manfaat Penulisan Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui sejauh mana implementasi e‐ government di Kabupaten Sragen khususnya di Kecamatan Miri. Selain itu mahasiswa juga dapat belajar banyak mengenai implementasi e‐government yang telah diimplementasikan pada instansi pemerintah. 2. Bagi Kecamatan Miri, mendapatkan gambaran analisis perbandingan dari pihak lain dalam melihat implementasi e‐government di instansinya sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi e‐government yang akan datang.
4
BAB II DASAR PEMIKIRAN 1. Kerangka Pemikiran (e‐gov Concept) a. Visi dan Misi e‐government E‐goverment merupakan sebuah proses transformasi pelayanan publik dari manual ke elektrik, maka dibutuhkan upaya‐upaya sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metode yang terkait dengan proses transformasi tersebut. Diperlukan visi dan misi yang terarah dari Pemerintah Kabupaten Sragen yang dijadikan sebagai arah pedoman penerapan e‐ government. Visi dan misi e‐goverment Kecamatan Miri mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sragen. VISI e‐government; Visi e‐government menggambarkan keinginan masa datang yang memiliki pemikiran jauh kedepan mengenai apa yang akan dicapai dari E‐ government bagi Pemerintah Kabupaten Sragen. Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai visi dan misi serta berbagai masukan yang diperoleh selama pengumpulan data/kuesiener, maka definisi visi e‐government Pemerintah Kabupaten Sragen adalah: Terwujudnya Sragen Sejahtera didukung Sistem Informasi Yang Terintegrasi Dengan Dilsi Hasil Kajian Kegiatan dan Penelitian yang Akurat MISI e‐government; Misi e‐government merupakan penjabaran dari visi e‐government dalam bentuk kalimat tertulis. Dalam penyusunannya, misi harus singkat, ringkas tapi jelas pengertiannya. Berdasarkan hasil analisa, maka definisi misi e‐government Pemerintah Kabupaten Sragen adalah: • Terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal melalui Jaringan Sistem
Teknologi Informasi Yang Terintegrasi secara Online. • Terwujudnya kualitas SDM yang hl berwawasan IPTEK • Terwujudny Sistem Informasi dan Komunikasi Yang Efektif • Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Akurat dan
Applicable.
5
Sesuai dengan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e‐government, setiap Gubernur dan Bupati / Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah‐langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing‐masing guna terlaksananya pengembangan e‐government secara nasional. Menurut Inpres No. 3/2003: Pengembangan mengembangkan
e‐government
penyelenggaraan
merupakan
kepemerintahan
upaya yang
untuk berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e‐government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu : 1.
Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
2.
Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Transformasi Operasional Manajemen Pendekatan Manajemen tradisional
SKPD X
SKPD Y
SKPD A
SKPD B
Pendekatan Manajemen e-Government
SKPD X
SKPD A
Layanan Terkait Informasi Administrasi
SKPD y
SKPD B
Mail Aplikasi
Layanan terpadu Inovatif
Akses internet dan Intranet
Gambar 1. Pemanfaatan TIK pada Manajemen dan Proses kerja
6
Transformasi Pelayanan Masyarakat Pendekatan Pelayanan tradisional
Pendekatan Pelayanan e-Government
Layanan x
SKPD x
SKPD x
Layanan y
SKPD y
SKPD y
Layanan z
SKPD z
SKPD z
Layanan x
Layanan y
e Rp
eGovt
Layanan z
Layanan Inovatif
Meja Layanan
@ Layanan e Mail masyarakat
Operator pusat kontak
Akses Internet
Gambar 2. Pemanfaatan TIK untuk Pelayanan Publik. b. Kondisi Saat Ini 1) Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Miri sebanyak 22 pegawai. Dari jumlah tersebut ditunjuk satu pegawai menjadi operator IT Kecamatan Miri. Operator ini bertanggungjawab terhadap jalannya IT yang ada di Kecamatan Miri. Selain itu, operator IT Kecamatan Miri juga mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan operator IT yang ada di desa. Memang dengan adanya kebijakan pembangunan e‐ government di Kabupaten Sragen maka ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menempatkan PNS di Desa dengan tugas spesifik yaitu sebagai penyuluh pertanian, penyuluh KB dan operator IT Desa. Ketiga PNS ini sering disebut sebagai PNS Desa yang memang ditujukan untuk membantu meningkatkan kinerja aparat desa. Ketiga PNS tersebut dibekali dengan kendaraan dinas dan honorarium sebagai stimulant dalam meningkatkan pembangunan berbasis desa. Operator IT Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
7
1.
Memonitor Jaringan Desa se‐Kecamatan.
2.
Memonitor Jaringan Kecamatan.
3.
Mengambil tindakan untuk mengatasi apabila terjadi kerusakan peralatan atau koneksi pada jaringan mati.
4.
Melaporkan ke Bagian Litbang dan Data Elektronik apabila kerusakan jaringan tidak bisa diatasi.
5.
Mengaktifkan Kantaya dan Netmeeting setiap jam kerja.
6.
Membuka e‐mail (alamat, user dan password email sudah dikirim lewat message di Kantaya/hub. Admin PDE) .
7.
Bertanggung jawab pada kondisi jaringan online di Satker masing‐ masing.
8.
Bertanggung jawab pada daily report di Satker masing‐masing.
9.
Bertanggung jawab sebagai Operator LCD (Assisten Sorot) di Satker masing‐masing
10. Membantu atau tanggung jawab memberikan data atau profil Satker, data pokok masing‐masing Satker, up load data rutin
Sedangkan tugas operator IT Desa adalah sebagai berikut:
1.
Memonitor Jaringan di Desa/Kelurahan.
2.
Mengambil tindakan untuk mengatasi apabila terjadi kerusakan peralatan atau koneksi pada jaringan mati.
3.
Melaporkan ke Kecamatan apabila kerusakan jaringan tidak bisa diatasi.
4.
Mengaktifkan Kantaya.
5.
Bertanggung jawab pada daily report di Desa.
2) Infrastruktur Jaringan Infrastruktur jaringan yang ada di Kecamatan Miri merupakan jaringan client dari NOC yang ada di Kantor PDE Kabupaten Sragen. Di Kecamatan Miri terdapat jaringan client yang terdiri dari beberapa bagian antara lain seperti pada gambar berikut:
8
HS1 HS2 OK1 OK2 PS
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 COLACTSTA-
CONSOLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 *
8 #
9
Tower Triangle yang terpasang di Kecamatan Miri menggunakan layout sebagai berikut:
10
Pertama kali mulai dibangunnya e‐government di Kabupaten Sragen, tim dari Kantor PDE Kabupaten Sragen menentukan titik koordinat masing‐masing Kecamatan dan Desa se‐Kabupaten Sragen. Setelah titik koordinat ditentukan maka kemudian dibangun tower triangle di seluruh Kecamatan dan Desa serta seluruh SKPD. Ketinggian tower disesuaikan dengan kondisi geografis letak instansi. Untuk mendukung implementasi e‐government, Kecamatan Miri memperoleh bantuan seperangkat komputer lengkap (CPU, Monitor LCD, speaker, UPS), seperangkat peralatan jaringan client serta memperoleh alokasi IP address yang dapat digunakan untuk koneksi di Kecamatan Miri. Alokasi IP Address untuk Kantor Kecamatan Miri adalah sebagai berikut: NO
KEC
KOMP
14 MIRI
RADIO WIRELESS
IP ADDRESS 192
168
230
35
192
168
207
136
192
168
208
7
AP Omni arah Gemolong Router arah
192
168
80
1
86 Sumberlawang
192
168
80
89
192
168
94
241
2
192
168
94
242
3
192
168
94
243
4
192
168
94
244
5
192
168
94
245
6
192
168
94
246
7
192
168
94
247
8
192
168
94
248
9
192
168
94
249
10
192
168
94
250
Router arah Gemolong
Pembangunan tower juga dilakukan di seluruh desa se‐ Kecamatan Miri dengan mempertimbangkan koordinat dalam menentukan ketinggian tower yang akan dibangun. Dari hasil survei tim jaringan Kantor PDE Kabupaten Sragen diperoleh data sebagai berikut:
11
Nama Desa
Koordinat
Elevasi
Tinggi
(dpl)
Tower
Kecamatan Miri 185
1 Geneg
E110 57.456
S7 28.115
93m
24m
186
2 Jeruk
E111 01.438
S7 30.162
212m
24m
187
3 Sunggingan
E110 54.961
S7 17.544
137m
24m
188
4 Girimargo
E110 57.456
S7 28.115
93m
24m
189
5 Doyong
E111 01.748
S7 16.598
147m
24m
190
6 Soko
E110 54.031
S7 23.391
82m
24m
191
7 Brojol
E111 04.881
S7 28.459
157m
24m
192
8 Bagor
E110 54.212
S7 22.439
109m
24m
193
9 Gilirejo
E110 57.456
S7 28.115
93m
24m
E110 57.456
S7 28.115
93m
24m
194
10
Gilirejo Baru
Masing‐masing desa juga sudah dialokasikan IP address dari Kantor PDE supaya tidak terjadi IP conflict. IP address tersebut dapat digunakan oleh operator IT Kecamatan Miri untuk memonitor jaringan yang ada di seluruh desa se‐Kecamatan Miri. Peta jaringan Kecamatan ke Desa dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:
12
3) Aplikasi Sistem Informasi Ada beberapa aplikasi system informasi yang digunakan di Kecamatan Miri antara lain: a.
SIMDA Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
(SIMDA) yang digunakan di Kecamatan Miri merupakan system aplikasi untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Aplikasi ini dijalankan oleh Bendahara untuk menyusun rencana anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran. SIMDA masih menggunakan system offline sehingga apabila update atau pemutahiran data dilakukan dengan mentranfer data melalui CD atau flashdisk. Data tersebut harus dikirim atau diambil di DPPKAD Kabupaten Sragen. Dengan adanya SIMDA ini perencanaan keuangan,pengajuan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan dengan akurat, sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan dari DPPKAD. b.
SIAK Sistem Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) digunakan untuk menggantikan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMDUK) yang sudah lebih dulu digunakan. SIMDUK mempunyai database lokal Kabupaten Sragen sedangkan SIAK sudah mengacu pada database nasional sehingga database yang ada didalam SIAK merupakan data yang digunakan untuk perekaman data e‐ KTP. c.
KANTAYA Kantor Pemerintahan Maya (KANTAYA) merupakan suatu
system informasi yang memuat beberapa fitur antara lain muka, agenda, fasilitas, buku alamat, lemari, dimana, forum, diskusi, surat dan profil. Aplikasi ini digunakan sebagai kantor pemerintahan maya yang dapat digunakan untuk mencatat agenda harian serta menyimpan file‐ file kantor dalam tab lemari. Selain itu juga terdapat tab forum yang berisikan perbincangan antar instansi untuk berbagi informasi dan menyampaikan pengumuman antar instansi.
13
d.
SURYA Dalam tab surat yang ada di Kantaya dihubungkan dengan
aplikasi Surya ini. Surat Maya (SURYA) merupakan system informasi berkirim surat antar instansi. Semua instansi yang telah terhubung dengan jaringan online Kabupaten Sragen akan mempunyai username yang dapat melakukan pengiriman pesan maupun menerima pesan. Pesan yang terkirim dapat ditujukan secara spesifik kepada satu atau beberapa instansi saja namum surat bias juga dikirimkan secara kumulatif langsung kepada seluruh SKPD atau kelompok‐kelompok SKPD. Aplikasi ini sangat membantu dalam mempercepat pengiriman surat serta mengurangi penggunaan kertas. Dalam mengirim permintaan laporannya pun instansi dapat memanfaatkan aplikasi SURYA untuk mempermudah dan mempercepat pengiriman laporan tersebut. e.
APLIKASI PEMILIHAN UMUM Aplikasi untuk keperluan membantu kelancaran pelaporan cepat
(quick count) ini biasanya dibuat secara incidental sesuai dengan jenis pemilihan umumnya. Selama ini yang sudah diaplikasikan adalah untuk pemilihan Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Legislatif. Aplikasi ini menjadikan Kantor Kecamatan Miri sebagai operator penginput data yang diperoleh dari masing‐masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian diakumulasikan oleh system aplikasi sehingga seluruh TPS se‐ Kabupaten Sragen dapat terlihat statistic perolehan suaranya secara realtime. Biasanya dalam waktu kurang dari 4 jam sudah diperoleh hasil quick count pemilihan umum di Kabupaten Sragen. f.
SIPEMDES Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPEMDES) adalah aplikasi
yang digunakan sebagai database perangkat Pemerintahan Desa mulai dari database perangkat desa sampai data inventaris kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Aplikasi ini dioperasikan oleh operator IT desa yang selalu meng‐update data yang ada didalamnya sehingga
14
operator IT kecamatan dapat memantau perubahan yang ada di masing‐ masing desa. g.
PATEN Aplikasi yang terbaru yang digunakan di Kecamatan Miri adalah
aplikasi manajemen untuk mendukung pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Aplikasi PATEN ini digunakan untuk mempermudah manajemen pelayanan yang ada di Kecamatan berupa pendaftaran, pemrosesan serta biaya pengurusan KTP, KK, SKCK, Perijinan‐perijinan dan pelayanan masyarakat lainnya. h.
Telpon VoIP Setelah dibangunnya jaringan IT sampai ke tingkat desa maka
untuk melakukan hubungan komunikasi antar instansi menggunakan telpon VoIP. Telpon VoIP ini dapat menjangkau seluruh instansi yang sudah terkoneksi dengan jaringan. Penggunaan telpon VoIP ini dapat menghemat biaya telpon karena telpon VoIP bebas biaya. i.
NetMeeting NetMeeting digunakan untuk melakukan teleconference antar
instansi dimana dalam teleconverence tersebut satu dengan yang lain dapat saling bertatap muka secara maya dengan mengadakan komunikasi audio visual serta dapat pula berbagi file yang mungkin diperlukan. 2. Regulasi Pusat yang Mengatur a. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e‐government. c. Undang‐undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). d. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E‐government Lembaga.
15
e. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah. 3. Regulasi Daerah yang Mengatur a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen. b. Peraturan Bupati Sragen No. 11 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sragen. c. Penjelasan Peraturan Bupati Sragen No. 11 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sragen d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2007‐ 2012
16
BAB III METODE PENELITIAN 1.
Metode Pengambilan data a.
Observasi Penulis menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung
sebagaimana disebutkan dalam Nazir (1992: 212) merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan pengamatan. Penulis mendekatkan diri pada obyek yang akan diamati, kemudian melakukan pendekatan terhadap hal‐hal yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan penelitian. b.
Wawancara Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai proses memperoleh
keterangan untuk tujuan pelelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara). Nazir (1999: 234). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dari narasumber yang relevan yang digunakan sebagai informasi akurat yang kemudian dilengkapi dengan data‐data sekunder. c.
Dokumentasi Dokumentasi yang peneliti gunakan disini adalah dokumentasi sebagai
suatu proses mencari data mengenai hal‐hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan sebagainya. Arikunto (1992: 200). Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data‐data baik berupa cetak maupun dokumentasi lainnya dengan cara memilah dokumen yang ada, berkaitan dengan kepentingan penelitian. 2.
Teknik Analisis Data (SWOT) Ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, jaringan komputer/Internet, aplikasi sistem informasi dan Proses Kerja,
17
Komponen tersebut dianalisis letak kekuatannya (Strengths), kelemahannya (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan (Threaths). Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri membangun sistem e‐government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk
membangun
dan
mengembangkan
e‐government.
Strategi
pengembangan e‐government menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi riil saat ini yang ada di Pemerintah Kabupaten Sragen.
18
BAB IV PEMBAHASAN 1. Implementasi e‐government di Kecamatan Miri Implementasi e‐government di Kecamatan Miri mengacu pada masterplan yang sudah disusun oleh Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen yang menjadi acuan pengembangan e‐government di Kabupaten Sragen secara keseluruhan. Implementasi e‐gov ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah. Selain itu juga untuk mempermudah pengolahan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Dalam mengimplementasikan e‐gov tentunya tidaklah mudah karena sangat berkaitan dengan perubahan mindset pegawai yang telah lama berjalan. Perubahan ini membutuhkan persiapan SDM yang mumpuni di bidang IT dengan mengadakan pelatihan‐pelatihan. a. Sumber Daya Manusia Keberhasilan implementasi e‐gov di Kecamatan Miri sangat ditentukan oleh adanya komitmen dari Bupati selaku pimpinan daerah yang mengeluarkan kebijakan pemanfaatan e‐gov yang diimplementasikan ke seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sragen. Adanya komitmen ini memaksa seluruh jajaran pimpinan yang ada di Kabupaten Sragen untuk ikut mendukung
dan
mengimplementasikan
e‐gov
dalam
kinerja
pemerintahannya. Komitmen ini sangat penting untuk ikut mempercepat mengubah mindset pegawai dari mindset lama menuju transformasi pelayanan dan manajemen pemerintahan berbasis komputerisasi. Program peningkatan kompetensi pegawai yang menangani IT di Kecamatan Miri pada awal diimplementasikannya e‐gov sangat gencar. Operator IT dibekali pelatihan‐pelatihan komputer dan jaringan serta tehnik‐ tehnik troubleshooting apabila terjadi kerusakan jaringan. Jejaring komunikasi antar operator IT Kecamatan dengan operator SKPD lain juga
19
dibentuk melalui berbagai sarana, seperti penggunaan telpon VoIP, Netmeeting, Forum Kantaya atau berkomunikasi langsung melalui Hp. Yang menjadi persoalan adalah keterbatasan personil IT yang paham terhadap perawatan dan perbaikan perangkat komputer dan jaringan. Walaupun operator IT Kecamatan Miri sudah mendapatkan bekal pelatihan tetapi hal tersebut belum bias mengatasi permasalahan yang sifatnya berat. Apabila mengandalkan personil dari KPDE Kabupaten Sragen maka jumlahnya tidak mencukupi. b. Infrastruktur Jaringan Kondisi infrastruktur yang sudah terpasang di Kecamatan Miri sudah dirasakan cukup untuk mengimplementasikan e‐gov. Hal ini terbukti dengan berjalannya proses perekaman data e‐KTP dengan menggunakan koneksi jaringan wireless. Aplikasi‐aplikasi lain yang menggunakan koneksi wireless juga berjalan dengan baik. Tapi untuk aplikasi teleconference dengan menggunakan netmeeting yang mengharuskan adanya akses gambar gerak hasilnya masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena jarak Kecamatan Miri dengan KPDE selaku NOC terlalu jauh, kurang lebih 35 Km. Jaringan wireless untuk dapat menjangkau ke NOC harus direlay ke Kecamatan Tanon dulu kemudian baru disambungkan ke NOC di KPDE. Hal ini menyebabkan permasalahan apabila Kecamatan Tanon bermasalah atau sedang mati lampu maka otomatis jaringan Kecamatan Miri juga bermasalah. Kondisi alam berupa angin atau petir juga menjadi kendala tersendiri bagi infrastruktur jaringan Kecamatan Miri. Dalam hal ini, tower triangle Kecamatan Miri pernah dipindah tiang pancangnya karena dikhawatirkan akan roboh terkena angin. Bahkan ada beberapa Desa di Kecamatan Miri yang pernah roboh atau tersambar petir. c. Aplikasi Sistem Informasi Pegawai yang ada di Kecamatan Miri sudah dimanjakan dengan adanya beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja pemerintahan. Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang dibangun
20
oleh Tim KPDE Kab. Sragen. Kecamatan Miri hanya berperan sebagai operator
yang
diberikan
username
dan
password
untuk
mengaplikasikannya. Ada juga aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat seperti SIAK. Di satu sisi banyaknya aplikasi yang digunakan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan namun di sisi lain banyaknya aplikasi tersebut memaksa SDM yang ada di Kecamatan Miri harus banyak mempelajari berbagai macam aplikasi karena aplikasi satu dengan yang lain tidak saling terhubung.
21 2. Analisis SWOT ASPEK
Kekuatan 1. Adanya operator IT Kecamatan yang bertanggung jawab mengelola IT Kecamatan 2. Adanya jajaran pimpinan yang menuntut penggunaan IT 3. Kemampuan pegawai Kecamatan Miri sudah mulai familier terhadap penggunaan IT 4. Adanya pegawai muda yang sudah faham IT Infrastruktur Jaringan 1. Kecamatan sudah terhubung dengan SKPD lain dengan menggunakan wireless 2. Perangkat keras lengkap 3. Konektifitas wireless berjalan baik Aplikasi Sistem 1. Pembagian kewenangan untuk Informasi operasional aplikasi mulai tertata 2. Banyak aplikasi sistem informasi yang digunakan SDM
Kelemahan 1. Belum ada pegawai yang ahli IT 2. Kemampuan SDM belum merata 3. Jumlah SDM kurang
Peluang 1. Sumber Informasi dan pengetahuan serta narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat banyak 2. Banyak tenaga ahli diluar pemerintahan yang berkompeten terhadap pengembangan e‐ government 1. Dengan adanya relay ke SKPD 1. Perangkat jaringan lain sangat menghambat cenderung murah dan konektifitas jaringan mudah didapat di pasaran. Kecamatan 2. Semakin meningkatnya 2. Peralatan yang mulai rusak penggunaan internet, sehingga informasi lebih cepat tersebar 1. Antara satu sistem dengan 1. Teknologi pengintegrasian yang lain tidak saling data sudah tersedia terkoneksi 2. Belum ada aplikasi yang lengkap dan sederhana dalam bidang pelayanan masyarakat
Ancaman 1. Masyarakat semakin paham akan kebutuhan informasi 2. SDM rentan dipindahtugaskan
1. Tuntutan tersedianya data dan informasi secara cepat dan akurat
1. Tuntutan masyarakat akan transparansi informasi 2. Tuntutan kecepatan pelayanan masyarakat 3. Keamanan dan penyalahgunaan data
22 3. Matrik SWOT
Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan (S) 1.
Pimpinan memiliki e‐leadership
1.
2.
Ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang baik.
2.
3.
Ketersediaan akses internet
4.
Pendanaan untuk peningkatan Kapasitas SDM tersedia
3.
Jumlah SDM kurang
5.
Aplikasi SI banyak yang digunakan
4.
Infrastruktur yang mulai rusak
6.
Adanya operator IT
Perangkat TIK cenderung murah dan mudah
-
digunakan. 2.
-
Sharing informasi dengan SKPD yang berkompeten dengan e‐
-
memanfaatkan pelauang Manfaatkan e‐leadership pimpinan untuk efisiensi biaya komunikasi dan proses kerja.
-
Manfaatkan Internet untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kemandirian mengelola sumber daya TIK
government untuk mempercepat implementasi e‐government
Materi pembelajaran di bidang TIK sangat mudah
Pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data belum
Strategi mengatasi kelemahan dengan
sumber daya TIK yang sudah ada.
Media akses internet sangat bervariasi dan terjangkau
3.
Manfaatkan e‐leadership untuk optimalisasi pendayagunaan
SDM yang menguasai dan memanfaatkan TIK belum merata
terintegrasi dan terpadu
Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Peluang (O) 1.
Kelemahan (W)
-
Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk ketersediaan informasi yang cepat dan akurat
diperoleh secara free. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan
Tantangan (T) 1.
2.
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan data
-
teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada
serta akurat.
masyarakat
Kondisi geografis menyebabkan kesenjangan
-
informasi 3.
Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil dalam penggunaan
dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu,
Keamanan data dan informasi
-
Strategi mengatasi kelemahan untuk menghadapi tantangan -
Meningkatkan kapasitas SDM di bidang TIK dan sikap melayani masyarakat.
-
Realokasi penempatan SDM yang tepat di tempat yang
Manfaatkan internet sebagai sumber pengetahuan yang
tepat untuk antisipasi perkembangan teknologi informasi
melimpah.
yang sangat cepat
Meningkatkan koordinasi antar SKPD
-
Memfasilitasi masyarakat dengan akses dan informasi secara merata di seluruh wilayah.
Lakukan Reengineering proses kerja untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat
Fasilitasi masyarakat desa dengan akses Informasi
23
BAB V PENUTUP 1. Kesimpulan a. Implementasi e‐gov di Kecamatan Miri mengacu pada masterplan e‐government Kabupaten Sragen yang berfungsi sebagai; 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. b. Dalam mengimplementasikan e‐gov di Kecamatan Miri memerlukan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem informasi. c. Dari hasil analisis SWOT, masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki supaya implementasi e‐government di Kecamatan Miri dapat berhasil dengan maksimal. 2. Rekomendasi a. Perlu SDM yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik dalam menangani IT di Kecamatan untuk mendukung implementasi e‐government. b. Aplikasi Sistem Informasi yang digunakan di Kecamatan harus dapat terhubung satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan system dengan single sign on. c. Perlu adanya penambahan kapasitas jaringan untuk meminimalisir kelambatan koneksi jaringan. d. Perlu meningkatkan kesadaran untuk menjaga inventaris IT baik yang ada di Kecamatan maupun di Desa bekerjasama dengan ahli maintenance. e. Perlu adanya regulasi sebagai dasar pemanfaatan IT dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga kebijakan yang diambil mempunyai kekuatan hokum, termasuk didalamnya regulasi paperless office. f.
Dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk mengimplementasikan e‐government dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat.
24
REFERENSI Arikunto, Suharsimi, 1992. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Publik. Yogyakarta : Rineka Cipta Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e‐government Masterplan Information Communication and Telecommunication Kabupaten Sragen, 2012 Nazir, Mohammad, 1999. Metode Penelitian. Cetakan Keempat. Jakarta : Ghalia Indonesia
