IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT DI INDONESIA
MAKALAH Diajukan sebagai tugas Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik Disusun untuk: Nurjati Widodo, S. AP., M. AP.
Disusun Oleh: Aji Bagus Satya
145030100111063
Muhammad Nurseha Dwi
145030100111088
Bayu Adi Pratama
145030101111111
Reinaldi Agung
145030107111022
M Asyiq Abdurrahman
145030107111042
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK MALANG 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pada abad ke-21 ini, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi sangat pesat. Berbagai sistem informasi internet dan komunikasi digunakan pada lingkungan pemerintah dan dikenal sebagai e – government. Dalam perkembangannya saat ini e-government banyak digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sudah memiliki SDM serta fasilitas yang memadai. Dalam pelaksanaanya e-goverment membutuhan dana yang tidak sedikit dan membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dalam hal ini serta kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian di beberapa negara berkembang menujukan bahwa permerintahan di negara tersebut belum bahkan tidak sama sekali melaksanaan pemerintahan secara online, di karenakan pemerintahan di negara tersebut masih bersifat tradisional dan belum ada tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan e-goverment tersebut. Dalam kesempatan ini penulis mengajak untuk belajar bagaimana cara pelaksanaan, tata cara pengelolaan, serta kendala dalam penerapan e-goverment di indonesia. Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-toCustomer
(G2C),
Government-to-Business
(G2B)
serta
Government-to-
Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government
adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan e-goverment di instansi pemerintahan? 2. Bagaimana tata cara pengelolaan e-goverment? 3. Apa saja kendala dalam pengaplikasian e-goverment?
1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pelaksanaan E- Government di instansi pemerintah. 2. Untuk mengetahui tat acara pengelolaan E- Government. 3. Untuk mengetahui kendala dalam pengaplikasian E- Government.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi E- Government E-government adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya. Sedangkan menurut Holmes (2000), E-Gov didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan E-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis. Dari berbagai definisi
ini,
umumnya
pemerintah-
pemerintah
di
dunia
yang
mengimplementasikan E-Gov menggunakan definisi dari Bank Dunia[2], yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing) oleh agen pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan dengan penduduk, bisnis serta unit pemerintah lainnya. Secara garis besar dari definisi-definisi yang beredar mengenai E-Gov dapat disimpulkan bahwa E-Gov mempunyai beberapa penekanan penting yaitu pada: a. adanya pemanfaatan teknologi informasi (Internet, WAN, Mobile Computing dll). b. adanya tujuan untuk meningkatkan layanan kepada publik yaitu dengan adanya pelayanan
umum secara online (Online Public Services).
c. adanya tujuan untuk melakukan transformasi hubungan antara agen pemerintah dengan penduduk, bisnis ataupun dengan unit pemerintah lainnya.
2.2 Faktor- Faktor yang Menimbulkan Penerapan E- Government Pada zaman yang serba berhubungan dengan IT perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan dalam berbagai sektor, salah satu yang harus menyesuaikan adalah sektor pelayanan publiknya, karena pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat penerima hasil dari proses pemerintahan tersebut, maka wajar perlu adanya peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat. Namun masih banyak faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan tersebut,faktor internal ataupun faktor eksternal baik makro ataupun micro yang ada dalam negara Indonesia selaku penyelenggara E-government . 2.2.1 Faktor Internal Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government di negara Indonesia diantaranya kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum seperti diharapkan. 2.2.2 Faktor Eksternal Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government yakni sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara Indonesia. Faktor-faktor ini sendiri yang menentukan mampu atau tidak dinegara Indonesia melaksanakan E-government seperti yang diharapkan.
2.3 Macam- Macam E- Government E-government dilakukan oleh pemerintah dan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pelayanan publik berupa pertukaran informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan, dan pemerintah lainya. E-government dapat memberikan keutungan berupa kemudahan dalam pembuatan KTP, pembayaraan pajak, penyediaan data demografi, dan sebagainya. E-government adalah adalah e-business yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat. 2.3.1 E-Commerce (EC) E-Commerce (EC) adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui sistem
elektronik
seperti
internet
dan
jaringan
komputer
lainnya.
(http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce) E-Commerce adalah bagian dari ebusiness karena adanya penggunaan teknologi informasi berupa internet dan jaringan komputer lainnya untuk menjalankan proses bisnis utama berupa pembelian dan penjualan. 2.3.2 E- Market E-Market yaitu tempat bertemunya para penjual dengan para pembeli melalui media elektronik dan tersambung dalam sebuah jaringan yang disebut internet.Dalam penerapanya telah diciptakan berbagai macam istilah salah satunya e-market dan membuat sedikit bergesernya define dari pasar itu sendiri. Dari bentuk pasar yang konvensional, yaitu pembeli dan penjual bertemu langsung secara fisik, ke bentuk pasar di era digital. Apalagi sekarang ini, di saat teknologi sudah semakin maju dan Internet telah menjadi salah satu gaya hidup dalam masyarakat di seluruh dunia. Dengan ada e-market, membuat sebuah kegiatan jenis belanja dengan bentuk baru yaitu belanja secara online (online shopping). Belanja secara online dapat dikatakatan sebuah proses dimana pembeli langsung membeli barang atau jasa dari penjual secara realtime melalu internet. 2.3.3 E- Product E-product merupakan produk yang ditawarkan melalui bisnis di internet. Dan produk yang dapat diunduh melalu jaringan. E-business juga melahirkan istilah untuk barang-barang yang ditawarkan melalui internet, baik yang secara fisik atau hanya berupa data digital. Produk-produk yang secara global menjadi kebutuhan dan diminati masyarakat serta memiliki standar kualitaslah yang dapat dipasarkan melalui Internet mengingat orang-orang yang terkait dengan e-market berasal dari berbagai daerah, bahkan negara, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan E- Goverment di Instansi Pemerintahan Dalam pelaksanaanya e-government sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan E-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan Layne & Lee baru masuk dalam Cataloguing. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Indikator lainnya adalah penestrasi internet baru mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total populasi Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. (Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII). Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan E-Gov, melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003. Inpres ini berisi tentang Strategi Pengembangan E-gov yang juga sudah dilengkapi dengan
berbagai Panduan tentang e-gov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-gov di pusat dan daerah. Dalam Inpres ini, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun Egovernment dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi. Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-gov setelah keluarnya Inpres ini maka dapat dikatakan bahwa perkembangan pelaksanaan implementasi E-Gov masih jauh dari harapan. Data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki: 1. 564 domain go.id; 2. 295 website pemerintah pusat dan pemda; 3. 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 4. 198 website pemda masih dikelola secara aktif. Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-gov untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan e-gov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang. Sementara itu dari sisi infrastruktur, layanan telepon tetap masih di bawah 8 juta satuan sambungan dan jumlah warung telekomunikasi (Wartel) dan warung Internet (Warnet) yang terus menurun karena tidak sehatnya persaingan bisnis. Telepon seluler menurut data Depkominfo tersebut telah mencapai 24 juta ss. Meski kepadatan telepon tetap di beberapa kota besar bisa mencapai 11%-25%, kepadatan telepon di beberapa wilayah yang relatif tertinggal baru mencapai 0,2%. Jangkauan pelayanan telekomunikasi dalam bentuk akses telepon baru mencapai 65% desa dari total sekitar 67.800 desa yang ada di seluruh tanah air. Jumlah
telepon umum yang tersedia hingga saat ini masih jauh dari target 3% dari total sambungan seperti ditargetkan dalam penyusunan Program Pembangunan Jangka Panjang II dahulu. Sementara itu jumlah pelanggan dan pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Hingga akhir 2004 berbagai data yang dikompilasi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan jumlah pelanggan Internet masih pada kisaran 1,9 juta, sementara pengguna baru berjumlah 9 juta orang. Rendahnya penetrasi Internet ini jelas bukan suatu kondisi yang baik untuk mengurangi lebarnya kesenjangan digital (digital divide) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan Internasional untuk dikurangi. Contoh Aplikasi e-government yang sudah diimplemntasikan di Indonesia oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :
1. Pelayanan KTP Online Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya. Pemrosesan Pembuatan KTP secara online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat
bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya. Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website. Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut: a. Menyimpan biodata Penduduk b. Menyimpan data Kecamatan c. Menyimpan data permohonan d. Menyimpan data masa berlaku 2. Pelayanan Izin Gangguan (HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan
yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha
baru atau perepanjangan izin
gangguan lama. Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini. 3.1.1 Contoh Penerapan Aplikasi E- Government di Indonesia 1. Kabupaten Sragen mengembangkan “One Stop Service (OSS)” OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services disingkat OSS (lihat About OSS). OSS Center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu d idaerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk dari tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional, keberadaan OSS Center akan memiliki korelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah terhadap investor (baik PMA maupun PMDN) dan pebisnis lokal. Dengan terbentuknya OSS Center di tingkat nasional dan regional (propinsi), diharapkan akan memiliki andil dalam perbaikan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia. OSS Center akan memberikan pendampingan pada OSS bagi daerah-daerah yang membutuhkan melalui penguatan sistem dan informasi, menganalisa kebutuhan dan melakukan asistensi di tiap level kebijakan pemerintah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari satuan kerja pelayanan perijinan usaha dan investasi, serta bentuk-bentuk asistensi lainnya. Selain itu, dengan keberadaan OSS Center ini diharapkan akan membentuk jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder dalam ranah investasi nasional dan lokal. Terbentuknya OSS Center ini ternyata sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi dimana dalamkebijakan tersebut dituangkan berbagai hal yang harus diatur kembali agar iklim investasi di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing di skala internasional. Dengan dukungan dukungan luas dari jaringan Forum Daerah (Forda UKM), lembaga-lembaga yang concern pada pengembangan usaha dan investasi baik pemerintah maupun non
pemerintah, sektor swasta serta keterlibatan media cetak dan elektronik, OSS Center diharapkan mampu menjadi motivator terciptanya perbaikan kualitas layanan perijinan usaha dan investasi di Indonesia. Sedangkan manfaat nyata dari OSS ini adalah: OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masing-masing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per sektor seperti ijin usaha restora, ijin pendirian salon dan OSS Center akan memberikan berbagai informasi dan pelatihan tentang sistem, metode, dan cara untuk mengembangkan layanan perijinan dan investasi di Indonesia yang dapat diakses secara langsung di kantor OSS Center atau melalui telepon, email, dan website (www.oss-center.net). OSS Center juga akan menghubungkan pemerintah kota/kabupaten dan OSS di seluruh Indonesia dengan lembaga pendamping atau lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan teknis untuk pengembangan OSS. 2. Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement Dengan adanya e-procurement yang dikembangkan pemerintah Surabaya http://www.surabaya-eproc.or.id maka masyarakat Surabaya bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut. 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) BPPT
termasuk
salah
satu
bagian
pemerintahan
yang
telah
mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik.
Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya. Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration, samsat dan lain sebagainya.
3.2 Tata Cara Pengelolaan E- Government Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungisnya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia,teknologi, prosedurdan organisasi. Untuk memenuhi konsep sistem informasi yang baik maka dari masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi dan dijalankan, sehingga sistem informasi dari satu lembagapemerintah ke lembaga pemerintah lainnya dapat terhubung, dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik kedalam maupun keluar. Kemudian dalam konteks e-government, maka kita akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasiskan komputer, karena untuk mewujudkan e- government tidak ada jalan lain bahwa yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung yaitu komputer.
3.3 Kendala dalam Pengaplikasian E- Government Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor. Sistem informasi yang berbasiskan komputer menggunakan komponenkomponen berikut ini seperti data, prosedur, manusia, software dan hardware. Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasiskan komputer, sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasiskan komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasiskan komputernya belum bagus. Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan egovernment hanyalah negara-negara maju (dalam konteks e-government seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari pemerintah). Karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informai dari lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.
Data: Tampilan bentuk e-government
Dalam penerapan e-government di Indonesia banyak lembaga – lembaga yang memakai e-goverrnment sebagai bentuk transparansi dari lembaga tersebut. Salah satunya adalah MPR RI dimana MRP merupakan dan legislatif yang ada di Indonesia. Tujuan dari di terapkanya e-government di MPR RI ini adalah agar masyarakat bisa mengetahiu apa saja yang sedang berjalan di dalam MPR RI itu sendiri dan agar tidah ada salah paham antara masyarakat dan MPR RI mengenai usulan – usulan ataupun kebijakan yang di buat oleh lembaga tersebut.
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaanya egoverment sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia muncul karena adanyaInstruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia.
3.2 Saran Dengan semakin majunya teknologi yang begitu pesat diharapkan pemerintah saling bersinergi dengan para stakeholders yang ada agar untuk semakin memajukan dan memaksimalkan penerapan e-gov di indonesia khususnya didalam pemerintah agar dapat menunjang berbagai macam pekerjaan agar lebih efektif,efisien dan akuntabel.
DAFTAR PUSTAKA
Anggono, Bambang Dwi, 2007. Kesejajaran ABG E- Government. Depkominfo, 2005. Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi EGovernment. Laguboti, Toba. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik http://puzzleminds.com/penerapan-e-government-sebagai-media-transparansidan-akuntabilitas-pemerintah/ http://www.mpr.go.id/ http://kpmptsp.metrokota.go.id/ http://www.e-ktp.com/
