E-GOVERNMENT: STUDI PENDAHULUAN DI KABUPATEN SRAGEN

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

E-GOVERNMENT: STUDI PENDAHULUAN DI KABUPATEN SRAGEN Ikhsan Darmawan Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia E-mail: [email protected]

ABSTRAK Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pertama, Kabupaten Sragen sampai tahun 2008 telah meraih sejumlah penghargaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Kabupaten Sragen termasuk salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan jaringan egovernment sampai ke tingkat desa. Paper ini merupakan studi pendahuluan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen dengan menggunakan e-government. Pembahasan paper ditekankan pada substansi, implementasi, dampak, dan faktor pendukung keberhasilan dari kebijakan e-government di Kabupaten Sragen. Kata Kunci: E-government, Local Government, Sragen itu, Inpres tersebut juga meminta seluruh pihak seperti disebutkan di atas untuk merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masingmasing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Regulasi lainnya di tingkat nasional selain Inpres adalah Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Egovernment di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Hanya saja, Peraturan Presiden tersebut masih berstatus sebagai draft dan belum disetujui oleh Presiden. Kembali kepada Inpres No.3 Tahun 2003, sejak Inpres itu diberlakukan, lembaga-lembaga pemerintah mulai dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota mulai melakukan banyak persiapan agar dapat melaksanakan Inpres tersebut. Sebagai contoh, jika menggunakan indikator dari salah satu bentuk pelaksanaan e-government yakni eprocurement, berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai tahun 2010, minat dan implementasi kebijakan e-procurement di tingkat nasional telah 25 instansi pemerintah di tingkat pusat.i Sedangkan, untuk tingkat daerah sampai bulan Januari 2010, jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk kategori telah menerapkan eprocurement telah mencapai 30 provinsi, 72 kabupaten, dan 34 kota (LKPP, 2010). Untuk tingkat daerah, salah satu daerah yang menarik untuk dicermati kebijakan e-governmentnya adalah Kabupaten Sragen. Apa yang penting dan menarik dari Kabupaten Sragen? Pertama, sampai dengan tahun 2008, Kabupaten Sragen telah meraih banyak penghargaan, di antaranya (1) Citra Pelayanan Primadari Presiden RI; (2) Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden RI; (3) Otonomi Award bidang Administrasi Pelayanan dari JPIP Surabaya; (4) Terpilih sebagai Model Kabupaten dalam Bidang Pelayanan dari BKKSI; (5) Leadership Award dari

1.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang E-government, yang dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif (Prasojo, et.al., 2007: 82), telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Pentingnya e-government paling tidak disebabkan oleh 3(tiga) faktor (Prasojo, et.al., 2007: 82), yaitu: (a) Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi; (b) Ruang cyber dalam pelayanan publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari pelayanan yang berbelitbelit; dan (c) E-government dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal. Dasar hukum e-government di Indonesia di tingkat nasional adalah Intruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Poin penting Inpres tersebut yaitu menginstruksikan kepada: (1) Menteri; (2) Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; (3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; (4) Panglima Tentara Nasional Indonesia; (5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (6) Jaksa Agung Republik Indonesia; (7) Gubernur; dan (8) Bupati/Walikota untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Di samping

[69]


ISBN: 978-602-96848-2-7

Menpan dan Mensos; dan (6) Ranking 1 Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah pada tahun 2006. Satu penghargaan lainnya yang tak kalah pentingnya dan erat kaitannya dengan paper ini adalah penghargaan Best of the Best e-Government Award 2007 dari Majalah Warta Ekonomi. Kedua, Kabupaten Sragen termasuk salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan jaringan e-government sampai ke tingkat desa (bahkan telah sampai ke seluruh desa atau 208 desa). Setelah pertanyaan mengapa memilih untuk membahas Kabupaten Sragen terjawab, pertanyaan berikutnya adalah mengapa mengangkat masalah egovernment? Secara teoretis, e-government karena beberapa sebab (OECD 2005, 15-16), yakni: 1. E-government meningkatkan efisiensi Teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi dalam hal pemrosesan tugas dan operasi adminitrasi publik dalam jumlah besar. Aplikasi berbasis internet bisa menyimpan koleksi dan transmisi data, provisi informasi dan komunikasi dengan customer. Efisiensi di masa datang yang lebih signifikan mungkin dilakukan melalui pembagian data yang lebih besar dengan dan antar pemerintahan. 2.

3.

E-government meningkatkan pelayanan Jika pemerintahan ingin fokus pada pengguna mengimplikasikan bahwa seorang pengguna tidak seharusnya mengerti struktur dan hubungan pemerintahan yang kompleks dengan tujuan berinteraksi dengan pemerintah. Internet bisa membantu untuk mencapai tujuan ini dengan memudahkan pemerintah untuk muncul sebagai organisasi yang bersatu dan menyediakan pelayanan online. Pelayanan egovernment harus dibangun dalam kaitan dengan permintaan dan nilai untuk user, sebagai bagian dari strategi pelayanan yang melibatkan banyak saluran.

4.

E-government bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi E-government membantu mengurangi korupsi, menambah keterbukaan dan kepercayaan dalam pemerintahan, dan maka berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi. Dampak khusus mencakup pengeluaran pemerintahan yang berkurang melalui program yang lebih efektif, dan efisiensi dan peningkatan dalam produktivitas bisnis melalui teknologi komunikasi dan informasi memudahkan penyederhanaan administrasi dan meningkatkan informasi pemerintahan.

5.

E-government bisa menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi Teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung reformasi dalam banyak area, sebagai contoh dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi pembagian informasi dan meng-highlight ketidakkonsistenan internal.

6.

E-government bisa membantu membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga negara Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara adalah hal mendasar untuk pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dan komunikasi membantu membangun kepercayaan dengan memudahkan pelibatan warga negara dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel dan membantu mencegah korupsi. Lebih lanjut, jika keterbatasan dan tantangan dapat diatasi, e-government bisa membantu suara seorang individu dapat didengarkan dalam sebuah perdebatan yang lebih luas.

1.2 Permasalahan Berangkat dari rumusan latar belakang di atas, paper ini mencoba untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana substansi, implementasi, dampak dan faktor pendukung keberhasilan dari kebijakan egovernment di Kabupaten Sragen? Paper ini hanya dibatasi pada studi pendahuluan mengenai substansi serta kebijakan e-government di Kabupaten Sragen. Penelitian yang lebih bersifat analitis mengenai dampak kebijakan e-government terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sragen, misalnya, memerlukan penelitian lebih lanjut disertai turun lapangan.

E-government membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu Internet bisa membantu pemangku kepentingan (stakeholder) membagi informasi dan ide dan maka itu berkontribusi terhadap keluaran kebijakan tertentu. Sebagai contoh, informasi online bisa menyebarluaskan penggunaan sebuah program pendidikan atau pelatihan, pembagian informasi dalam sektor kesehatan bisa meningkatkan penggunaan sumber daya dan perhatian terhadap pasien, dan pembagian informasi antara pemerintahan pusat dan sub-nasional bisa memfasilitasi kebijakan lingkungan.

2.

KEBIJAKAN E-GOVERNMENT KABUPATEN SRAGEN 2.1 Latar Belakang Kebijakan E-government Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 94.155 Ha dan jumlah penduduk pada tahun 2009 mencapai [70]


ISBN: 978-602-96848-2-7

875.463 jiwa. Mayoritas masyarakat Sragen bekerja sebagai petani 58,22%. Data di bidang pemerintahan menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen memiliki 20 kecamatan, 196 desa, dan 12 kelurahan. ii Latar belakang penerapan e-government di Kabupaten Sragen dapat ditelusuri dari Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen. Salah satu poin dari kebijakan tersebut yakni penataan kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penataan kembali sistem ditetapkan dalam rangka pelaksanaan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Penataan tersebut diupayakan untuk memperkuat serta menyempurnakan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah yang didukung sumber daya apatur yang memiliki komitmen dan kompetensi, professional, demokratis, akuntabel, respontif, efektif, efesien, dan merakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penataan tersebut berkaitan dengan diterapkannya kebijakan e-government karena egovernment termasuk salah satu bagian dari penataan sistem seperti yang dimaksud di atas. iii Selain latar belakang di atas, hal yang tak kalah penting untuk dicermati adalah penempatan kebijakan penataan kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di tempat pertama menunjukkan bahwa masalah e-government mendapat prioritas utama dalam hal kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen.

e. Mengembangkan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan dan meningkatkan e-literacy masyarakat. f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. 2.3 Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan e-government dapat dilihat dari website Pemerintah Kabupaten Sragen (lihat Gambar 1). Penggunaan Teknologi Informasi (TI) di Kabupaten Sragen telah dimulai sejak tahun 1998. Akan, tetapi proses adopsi yang terjadi pada waktu itu masih sangat rendah karena kapabilitas sumberdaya manusia yang juga masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pelatihan TI secara rutin sejak tahun 2002 untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia dalam pemanfaatan TI dalam rangka implementasi e-government.

2.2 Substansi Kebijakan Kebijakan e-government di Kabupaten Sragen merupakan wujud implementasi dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government. Sedangkan, untuk tingkat Kabupaten Sragen sendiri terdapat peraturan yang mengayomi implementasi e-government yaitu Peraturan Bupati No.11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau E-government di Kabupaten Sragen. Substansi kebijakan e-government di Kabupaten Sragen dapat diketahui dari strategi pengembangan e-government. Menurut Sulihanto(…: 3), pengembangan e-government di Kabupaten Sragen meliputi sejumlah aspek, yaitu: a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

Gambar 1. Website Pemkab Sragen Sumber: www.sragenkab.go.id Implementasi e-government di Sragen dikelola oleh Bagian Penelitian, Pengembangan, dan Data Elektronik. Pada Oktober 2002, Sragen membuka Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai one-stop service untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih mudah dalam mendapatkan ijin. Sampai tahun 2007, sebanyak 52 layanan/ijin diterbitkan oleh KPT. Sebanyak 16 darinya didelegasikan ke tingkat kecamatan, dan 9 ke tingkat desa (lihat Gambar 2).

[71]


ISBN: 978-602-96848-2-7

5

2006

Instansi vertikal: BPN, Depag, Kejaksaan, Pengadilan, Polres, BPS. 6 2007 Seluruh desa/kelurahan sebanyak: 208 desa/kelurahan. Sumber: Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto (2010, 10). Sampai dengan tahun 2010, cakupan jaringan pelayanan e-government telah jauh berkembang pesat. Setidaknya, terdapat 11 sistem yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu dari mulai Sistem Informasi Kependudukan (Simduk), Sistem Informasi Perdagangan Kebutuhan Pokok, Sistem Informasi Perijinan, Sistem Informasi Barang Daerah, Sistem Informasi Pendapatan Daerah, sampai dengan Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa (Untuk lebih lengkapnya, lihat Tabel 2). Kebijakan e-government di Kabupaten Sragen memiliki sederet kelebihan dan keunggulan, antara lain (Sulihanto:..., 7): a. Tidak menggunakan telepon sebagai sarana pengiriman data(bebas biaya pulsa); b. Akses download dan upload file lebih cepat; c. Online 24 jam; d. Dapat dimanfaatkan untuk akses internet melalui satu titik (Base PDE) dan semua user / titik dapat ikut akses internet; e. Dapat dimanfaatkan untuk media Teleconference; dan f. Dapat digunakan untuk jaringan VOIP antar Desa/Kecamatan/Satuan Kerja/Pimpinan.

Gambar 2. Jaringan Internet Pemkab Sragen Sumber: Isnadi (hal. 6) Sejak dibuka sampai dengan tahun 2005, KPT telah menerbitkan 12.601 ijin yang sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Berdirinya KPT yang mempermudah proses perijinan telah memberikan dampak yang jelas pada iklim investasi di Sragen. Pada tahun 2006, sebanyak 52 kantor telah terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet, termasuk di dalamnya 21 unit kerja di tingkat kabupaten, 20 kantor kecamatan, dan 11 kantor dinas. Local area network digunakan untuk menghubungkan semua kantor tersebut dengan bantuan kabel dan gelombang radio pada frekuensi 2,4 Mhz. Pada tahun 2007, sebanyak 208 kantor kelurahan telah dikoneksikan dengan Internet (lihat Tabel 1 dan Gambar 3). Tabel 1. Tahapan Pembangunan Jaringan Online Kabupaten Sragen No

Tahun

1

2002

2

2003

3

2004

4

2005

Instansi yang Dibangun Jaringan Online KPDE, Sekretariat Daerah, Dispenda, BUMD Seluruh Badan, Dinas, Kantor: BKD, Bawasda, Badan Diklat, Disdik, DPU, Dishub, Dipertan, Disterkan, Disperindagkop, Dinas PKBM, BPT, Kantor pariwisata, Kantor Satpol PP, Kantor Capil. 8 Kecamatan: Sragen, Sidoharjo, Masaran, Ngrampal, Tanon, Gemolong, Karangmalang, Tangen. 12 Kecamatan: Jenar, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, Miri, Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan.

Gambar 3. Jaringan E-government Pemkab Sragen Sumber: Isnadi (hal. 7) Tabel 2. Pengembangan E-government di Kabupaten Sragen No Sistem E-government 1 Sistem Informasi Kependudukan (Simduk) 2 Sistem Informasi Perdagangan Kebutuhan Pokok [72]


ISBN: 978-602-96848-2-7

2.5 Faktor Pendukung Keberhasilan Pertanyaan penting berikutnya adalah, apa saja faktor pendukung keberhasilan kebijakan egovernment di Kabupaten Sragen? Paling tidak, ada 6(enam) faktor yang menjadi pendukung keberhasilan e-government di Kabupaten Sragen (Wahid, 2007), yaitu: 1. Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas. Manajemen perubahan (change management) untuk mengatasi masalah organisasi dan kultur hanya dapat dilakukan dengan baik dengan dukungan kepemimpinan yang kuat. Tantangan organisasi dan kultural umumnya lebih sulit diselesaikan daripada tantangan dari sisi teknologi. Mantan Bupati Sragen yang menggagas e-government di Sragen, Untung Wiyono, menyatakan, ”Manajemen perubahan perlu untuk menjamin keberhasilan implementasi e-government”. Bahkan dalam beberapa pertemuan dengan staf, Bupati mempersilakan kepada yang menentang kebijakan implementasi untuk mundur dari jabatannya. Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas ini telah memberikan hasil yang nyata, berupa dukungan dari para staf dan bahkan rival politiknya di DPRD.

3 4 5 6 7

Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Perijinan Sistem Informasi Barang Daerah Sistem Informasi Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengadaan Barang Daerah 8 Kantor Maya (Kantaya) 9 Sistem Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah 10 Surat Maya 11 Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Sumber: Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto (2010, 10). 2.4 Dampak Kebijakan E-government Setelah diimplementasikan, bagaimana dengan dampaknya? Ternyata dampak dari kebijakan egovernment ini termasuk positif. Menurut Sulihanto, (...: 14-15), sejumlah dampak kebijakan egovernment, yaitu: 1. Adanya kecenderungan peningkatan nilai investasi. Jika di tahun 2002 investasi di Sragen adalah Rp 592 M, kemudian di tahun 2003 sebesar 703 M dan di tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 926 M, maka di tahun 2006 nilai investasi di Kabupaten Sragen telah meningkat kembali menjadi Rp.1,2 T. 2.Peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor industri. Peningkatan itu terlihat dari sebelumnya di tahun 2002 tenaga kerja yang terserap hanya 40.785 orang, di tahun 2006 telah mencapai 58.188 orang. 3.Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki perijinan (legalitas usaha). Peningkatan tersebut mencapai 27% dari sebelumnya di tahun 2002 berjumlah 6.373, di tahun 2006 jumlahnya telah mencapai 10.293. 4.Perkembangan jumlah perijinan. Jumlah perizinan meningkat tajam dari di tahun 2002 sebanyak 2.027 Ijin, di tahun 2006 jumlah perizinan telah menembus angka 5. 274. 5.Peningkatan Potensi Fiskal. Peningkatan itu yakni dari sebelumnya berada di urutan 8 terbawah menjadi di atas rata-rata nasional (Tahun 2003 naik 250 %). 6.Peningkatan PAD dari 8,8 M menjadi 88,3 M selama 7 tahun. 7.Peningkatan PDRB. PDRB Sragen selama kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2006 meningkat sebesar 57.48 %. 8.Peningkatan angka Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan itu adalah dari di tahun 2004 sebesar 4,53 %, di tahun 2005 naik menjadi 5,06%. 9.Terdapatnya jumlah dana yang berasal dari Swadaya Masyarakat di tahun 2006 sebesar Rp. 89,6 M.

2. Pelibatan semua pihak. Kepemimpinan yang kuat telah memberikan iklim yang baik untuk membangkitkan kesadaran bersama akan arti penting dukungan semua pihak terhadap egovernment. Tahap awal implementasi bukan tanpa hambatan. Awal dibukanya KPT telah memunculkan sinisme dari banyak pihak. Adopsi inovasi, dalam hal ini KPT, jika dipandang belum terbukti bermanfaat seringkali mendapatkan resistansi. Namun, ketika inovasi sudah terbukti, maka akan mudah untuk mendapatkan dukungan banyak pihak. Pelibatan semua pihak akan mengurangi resistensi ini. Pelibatan semua pihak dalam implementasi egovernment dari berbagai tingkatan, mulai kabupaten sampai desa, merupakan modal awal keberhasilan. KPT telah mengubah paradigma pelayanan publik di Sragen. Hubungan antar lembaga pun menyesuaikan. KPT sebagai sebuah one-stop service telah berhasil menyatukan komitmen semua dinas terkait dalam memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan publik. 3. Penyiapan sumberdaya manusia. Dalam implementasi e-government di Sragen, salah satu kendala yang sangat nyata pada tahap awal adalah kapabilitas sumberdaya manusia. Di samping itu, masalah besar lainnya adalah mengubah pola pikir. Pelatihan, konsultasi, dan studi banding ke beberapa perusahaan swasta pun dilakukan. Bahkan seragam staf di KPT pun [73]


ISBN: 978-602-96848-2-7

tidak jauh dengan seragam pegawai di pegawai perusahaan swasta seperti bank. Semua dilakukan untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik.Untuk menyiasati masalah kapabilitas individu, pelatihan teknologi informasi dilakukan secara teratur. Setiap Kepala Dinas bahkan harus didampingi oleh seorang operator yang terlatih.

melainkan harus melalui titik layanan seperti KPT dan kantor kecamatan (Wahid, 2007). Akan tetapi, walaupun demikian, belajar dari best practices di Kabupaten Sragen selama ini, bukan tidak mungkin ke depannya kelemahan tersebut akan dapat diatasi dan sehingga akhirnya pelayanan publik e-government di Kabupaten Sragen menjadi jauh lebih baik dari saat ini.

4. Implementasi secara bertahap. Implementasi secara bertahap adalah pelajaran lain yang bisa diambil. KPT adalah sebuah pilihan baik untuk mengawali implementasi e-government. Selain karena melibatkan banyak pihak, dampak terhadap layanan publik dapat langsung terasa. Selain dapat menyiasati keterbatasan sumberdaya, implementasi secara bertahap ini juga akan memudahkan proses difusi dengan mengurangi risiko dan menurunkan resistensi.

PUSTAKA Hartono, Dwiarso Utomo, dan Edy Mulyanto, Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web, Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, Diunduh dari research.pps.dinus.ac.id/.../ELECTRONIC%20G OVERNMENT%20PEMBERDAYAAN%20PE MERIN..., pada 15 Mei 2011, pukul 20:31 WIB.

5. Pembangunan kemitraan. Kemitraan dengan berbagai pihak pun dikembangkan. Sebagai contoh, aplikasi untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk merupakan hasil kerja sama bagi hasil dengan sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, investasi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar tanpa mengorbankan kualitas layanan. Untuk memperbaiki cetak biru e-government, pihak perguruan tinggi pun dijadikan mitra. Kemitraan dengan beberapa lembaga internasional yang terkesan dengan kualitas layanan publik Sragen juga dilakukan. Kemitraan yang baik ini dengan berbagai pihak, selain akan memecahkan masalah keterbatasan sumberdaya, juga akan meningkatkan kualitas.

Isnadi, Penerapan E-government dan Penerapan Mindset, diunduh dari www.itu.int/ITUD/asp/CMS/Events/2011/ITU.../Session2Isnadi.pdf, pada 15 Mei 2011, pukul 20:09 WIB. LKPP (2010). Implementasi E-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Diunduh dari www.lkpp.go.idv2filescontentfileeProc%20book %20final.pdf pada 15 Mei 2011, pukul 13: 31 WIB. OECD, 2005, E-Government for Better Government, Paris: OECD Publishing. Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, dan Defny Holidin (2007). State Reform in Indonesia. Depok: Administrative Science Department, University of Indonesia.

6. Melakukan evaluasi secara rutin. Untuk mengukur keberhasilan e-government, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPT. Setiap tahun, KPT melakukan survei kepada pengguna layanan, untuk mengukur kualitas, dan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk perbaikan.

3.

Sulihanto, Budi, Penerapan E-government di Kabupaten Sragen, Diunduh dari http://fit.uii.ac.id/media/egovernmentkabupatensr agen.pdf, pada 16 Mei 2011, pukul 07:59 WIB. Wahid, Fathul, Pelajaran dari Implementasi Egovernment di Sragen, Paper di Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007), Diunduh dari journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/view/174 1/1521, pada 15 Mei 2011, pukul 18:28 WIB.

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Sragen telah menunjukkan bahwa e-government telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini patut untuk dicontoh oleh daerah-daerah lain.

Biodata Penulis Penulis adalah Staf Pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Saat ini juga menjadi Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Jenjang Sarjana Parallel di Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Hanya saja, masih terdapat kelemahan dalam implementasi e-government di Kabupaten Sragen. Sebagai contoh, sampai saat ini, publik belum bisa mengakses layanan secara langsung melalui Internet, [74]


i

ii iii

ISBN: 978-602-96848-2-7

Minat dalam hal ini dapat diartikan niat dan keinginan dari instansi pemerintah tersebut dan belum sampai pada tahap terdapat kebijakan khusus atau bahkan implementasi kebijakan. Data BPS Sragen Januari 2010. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen, diunduh dari http://www.sragenkab.go.id/home.php?menu=11, pada 11 Mei 2011, pukul 23: 53 WIB. Poin penataan kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berada di urutan pertama.

[75]

E-GOVERNMENT: STUDI PENDAHULUAN DI KABUPATEN SRAGEN

Recommend Documents