“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL) Ibnun Aslamadin1, Retno Saraswati 2
ABSTRAK Pemerintah sebagai organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Penelitian ini ditulis dengan metode pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Terdapat Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan. Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
ABSTRACT
Government as government organizations and the bottom of a nearby community that holds a strategic role in order to realize good governance, especially in fulfilling the principle of professionalism. Law No. 32 of 2004 regulating the status change of the village into the village. This status changes aimed at improving public services, as well as accelerate the realization of public welfare This study was written by empirical juridical approach. Results of the study is over the status of the village into the village in the district based on Slawi Tegal District Regulation No. 5 of 2009, which made reference to Act No. 32 of 2004 and its implementing rules. There are barriers and obstacles in the implementation over this status comes from the rules that is not yet complete, the village and the people who do not want to be changed into a urban village, and a misunderstanding of the status of the urban Village.
Keywords: Implementation, good governance, the principles of professionalism, Law No. 32 of 2004, Urban Village, Village
memenuhi
PENDAHULUAN
aspek
pelayanan
umum sebagai bagian dari asas profesionalisme.
A. Latar Belakang Penelitian Masyarakat menginginkan birokrasi dapat menjalankan
fungsi
pelayanannya prinsip
berdasarkan
tata
memiliki
B. Permasalahan
kelola
netralitas
transparan,
yang politik,
profesional,
Berdasarkan dan
uraian
di
pemikiran atas,
dirumuskan
maka
permasalahan
sebagai berikut : 1. Bagaimanaaspek
hukum
responsif, dan akuntabel.Dengan
mengenai alih status desa
tuntutan
menjadi kelurahan saat ini?
ini
pemerintah
diharuskan dapat menjalankan birokrasi
yang
good
governance.3
2. Apakah
kendala
dan
hambatan didalam alih status desa menjadi kelurahan?
Desa di kabupaten/kota
3. Bagaimanakah
dampak
dengan syarat tertentu secara
peningkatan
bertahap
governance
di
dalam
disesuaikan statusnya menjadi
implementasi
alih
status
kelurahan.Dimungkinkannya
desa
alih
ditinjau
dapat
status
diubah
desa
atau
menjadi
good
menjadi
kelurahan
dari
asas
kelurahan menyebabkan banyak
profesionalitas dalam aspek
wilayah desa beralih menjadi
pelayanan
kelurahan.Berbagai alasan yang
service)?
umum
(public
melatarbelakangi perubahan alih status ini perlu ditinjau apakah mempunyai dampak signifikan dalam
aspek
governancekhususnya
good dalam
C. Tujuan
Dan
Kegunaan
Penelitian Tujuan
yang
hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk
mengetahui
3
Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta 2001, Hal 23
menganalisis
dan
bagaimanaaspek
negarakhususnya kebijakan
hukummengenai alih status
mengenai alih status desa
desa menjadi kelurahan saat
menjadi kelurahan, dalam
ini.
rangka
2. Untuk
mengetahui
dan
mewujudkangood
governance
berdasarkan
menganalisis kendala dan
prinsip-prinsip
hambatan
pelayanan publik yang baik.
status
didalam desa
alih
menjadi
2. Manfaat
kelurahan. 3. Untuk
praktis
melalui
mengetahui
dan
menganalisa
dampak
peningkatan
good
hukum
penelitian
diharapkan memberikan
kontribusi
praktis kepada para aparatur
di
dalam
negara
implementasi
alih
status
penyelenggaraan
menjadi
ditinjau
kelurahan
dari
ini dapat
governance
desa
adalah
dalam
pemerintahan
asas
berdasarkan
prinsip-prinsip
profesionalitas dalam aspek
hukum
pelayanan publik yang baik.
pelayanan umum (public service).
D. Kerangka Teori 1. Sejarah Desa
Kegunaan dari penelitian hukum ini adalah: 1. Manfaat
desa
di
Indonesia tercatat secara formal
teoritis
Melalui
Sejarah
adalah
penelitian
sejak
zaman
pemerintahan
ini
kolonial Hindia Belanda.Setelah
dapat
kemerdekaan aturan mengenai
memperkaya khasanah ilmu
Desa diatur melalui, konstitusi
hukum,
Negara
diharapkan
khususnya
pengembangan birokrasi dalam
studi
pemerintahan
perspektif
hukum
Kesatuan
Indonesia,
Republik
Undang-undang
Dasar (UUD) 1945 juga diatur di
dalam
Undang-
Undang
administrasi negara dan /
diantaranya UUNo. 5 Tahun
atau
1979
hukum
tata
tentang
Pemerintahan
Desa. Di dalam UU No 5 Tahun
tentang
1979
Daerah.UU No 22 Tahun 1999
yang
dimaksud
desa
adalah: Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun undang
ini
Undang-
mengakui
menghormati
dan
Pemerintahan
berupaya
untuk
tujuan
reformasi
mengeluarkan
mewujudkan dengan
konsep
baru
pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan undang
desa).Undangtidak
lagi
menyamaratakan
istilah
desa.Desa adalah suatu kesatuan masyarakat
hukum
yang
mempunyai
susunan
asli
berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud
dalam
penjelasan
keberadaan
Pasal 18 Undang-Undang Dasar
hukum adat, dari definisi desa
1945. Dengan demikian masing-
tersebut memperlihatkan adanya
masing
penyeragaman mengatur desa
Undang-undang
secara
seluruh
mendapatkan kebebasan untuk
Indonesia.Kebijakan
menggunakan istilah lain selain
seragam
wilayah
di
mengenai desa diarahkan pada penyeragaman
daerah
menurut ini
bisa
desa.
bentuk
dan
UU No 22 Tahun 1999
pemerintahan
desa
kemudian diperbaharui dengan
dengan corak nasional dan tidak
Undang Undang No 32 Tahun
memandang desa secara berbeda
2004
sehingga
mematikan
Daerah.Berdasarkan pengertian
karakteristik yang dimiliki oleh
tentang Desa di dalam Undang-
desa-desa yang ada.
Undang ini, desa juga memiliki
susunan
Setelah Era Reformasi
tentang
kewenangan
Pemerintahan
untuk
mengurus
mengatur
Desa diatur didalam Undang
dan
kepentingan
Undang No 22 Tahun 1999
warganya dalam segala aspek
penghidupan
desa,
dengan
kerja
kecamatan.Kelurahan
kewenangannya desa dituntut
merupakan
untuk
perangkat daerah.
dapat
memberikan
pelayanan yang optimal (good governance)
bagian
dari
UU No 32 Tahun 2004
kepada
mengatur bahwa di dalam Pasal
juga
200 tentang perubahan status
berkewajiban untuk memelihara
desa menjadi kelurahan. Pasal
hak-hak asli masyarakat desa
200 mengatakan bahwa:
dengan
Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.
masyarakat.Desa
landasan
keanekaragaman,
partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat
sebagaimana arti makna dari pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan
2. Birokrasi dalam Organisasi
hak asal-usul dan adat istiadat. Hal
yang
Pemerintahan
cukup
Birokrasi adalah suatu
signifikan yang terjadi dalam
bentuk pengorganisasian yang
penetapan substansi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 adalah adanya perubahan desa
memiliki
berbagai
karakteristik
tertentu.
Karakteristik
menjadi kelurahan.
menonjol
atau dari
ciri-ciri birokrasi
adalah: spesialisasi, hierarki, Kelurahan
sistem peraturan, dan tindak
Kelurahan
diatur
di
personal.4
dalam Undang-Undang No 32
Tujuan
Tahun 2004.Definisi kelurahan disebutkan pasal
127
dalam
penjelasan
yaitu
Kelurahan
adalah wilayah kerja
Lurah
sebagai
daerah
perangkat
kabupaten/kota dalam wilayah
birokrasi
4
dibentuknya
adalah
melayani
Satjipto Raharjo, Hukum dan Birokrasi, Makalah Disajikan Sebagai Bahan Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis FH UNDIP, Jurusan Hukum dan Pembangunan FH Undip, Semarang, 1988, Hal. 2
masyarakat dengan koordinasi
and
dalam
government.Berbagai
organisasi
yang
clean
dilakukan secara sistematis
kebijakan
setelah
era
serta
reformasi
diarahkan
untuk
berfungsi
untuk
menghubungkan
mencapai tujuan tersebut.6
penguasa
dengan kepentingan rakyat agar
segenap
Prinsip tata kelola yang
kepentingan
baik
(good
governance)
rakyat dapat terpenuhi sesuai
dirumuskan
dengan kebijaksanaan publik
prinsip yang disetujui olehpara
yang kemudian tertuang di
pejabat dan staf pemerintah
dalam
pusat dan daerah pada bulan
suatu
peraturan
dalam
sepuluh
perundang-undangan.Bagi
Mei 2001. Kesepuluh prinsip
pemerintah,
yang
keberadaan
terangkum
birokrasi sangat dibutuhkan
adalah:
agar
1. Partisipasi 2. Penegakan hukum 3. Transparansi 4. Responsif 5. Pemerataan 6. Visi strategik 7. Efektif dan efisien 8. Profesionalisme 9. Akuntabilitas 10. Pengawasan7
program-program
pemerintah
dapat
dilaksanakan sampai tingkat paling bawah.5
3. Good Governance Dalam Penyelenggaraan
tersebut
Pemerintah Daerah Reformasi
yang
dimulai pada tahun 1998 pada dasarnya adalah upaya untuk memperbaiki
pelayanan
khususnya birokrasi kepada masyarakat mencapaigood
5
untuk governance
Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 109
6
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal4 7 Mishra, S.C., Chowdury, A., Islam, I., Suharyono, W.I., Tadjoeddin, M.Z., & Irawan, P.B.Indonesian Human Development Report 2001: Towards A New Consensus Democracy And Human Development In Indonesia, Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP. 2001, Hal 23
4. Asas
Profesional
dalam
perwujudan
Good
Tegal
di
Tjokrowinoto
Kabupaten
dibentuk
Peraturan
Governance
berpendapat
Kelurahan
berdasarkan
Daerah
(Perda)
Kabupaten Tegal Nomor
bahwa
yang
5
Tahun 2009 Tentang Pedoman
dimaksud
dengan
Pembentukan,
Penghapusan,
profesionalisme
adalah
Penggabungan
Desa
kemampuan menjalankan
untuk
untuk
Perubahan Status Desa Menjadi
dan
Kelurahan. Dari ke 6 kelurahan
pelayanan
tersebut 5 kelurahan berada di
tugas
menyelenggarakan
dan
publik dengan mutu tinggi, tepat
Kecamatan
waktu,
merupakan ibukota Kabupaten
dan
prosedur
yang
Slawi
yang
sederhana.Terbentuknya
yaitu kelurahan Slawi Wetan,
kemampuan dan keahlian juga
Kagok, Kudaile, Pakembaran,
harus diikuti dengan perubahan
dan
iklim dalam dunia birokrasi
kelurahan
yang cenderung bersifat kaku
Kecamatan
dan tidak fleksibel.8
Kelurahan Dampyak.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Procot.
lagi
satu
berada
Kramat
di yaitu
B. Aspek Hukum alih status desa menjadi kelurahan Menurut
A. Profil Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal merupakan
Sedangkan
Perda
Kab
Tegal No 5 tahun 2009 yang
salah satu daerah kabupaten di
dimaksud
Propinsi Jawa Tengah dengan
wilayah kerja lurah sebagai
Ibu Kota Slawi.Kabupaten Tegal
perangkat
daerah
mempunyai wilayah administrasi
dalam
wilayah
yang terdiri atas 18 Kecamatan,
kecamatan.Sedangkan
281 Desa dan 6 Kelurahan.
adalah sebagai kabupaten
Kelurahan
Kepala perangkat di
adalah
kabupaten kerja Lurah Kelurahan daerah wilayah
8
Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 191
kerjanya.Hal ini sesuai dengan
definisi yang ada didalam UU No 32 Tahun 2004. Syarat-Syarat mengenai desa yang akan beralih status menjadi kelurahan diatur pada Pasal 17 Perda No 5 Tahun 2009 sebagai berikut: (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi, hak asal usul, adat istiadat, saran dan pendapat masyarakat setempat. (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih. (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a) luas wilayah tidak berubah; Yang dimaksud luas wilayah tidak berubah adalah ukuran suatu daerah yang merupakan daerah tempat tinggal yang membentuk suatu kesatuan bermukim yang tidak berubah. b) jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga; c) prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
Yang dimaksud prasarana dan sarana adalah prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan sosial, misal kantor Pemerintahan, jaringan perhubungan dan sarana komunikasi d) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; Yang dimaksud dengan potensi ekonomi adalah kemampuan wilayah yang dapat dikembangkan daerah guna meningkatkan ekonomi wilayah e) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; Yang dimaksud dengan kondisi sosial budaya masyarakat adalah kondisi sosial budaya yang melekat, diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat f) meningkatnya volume pelayanan. Yang dimaksud dengan meningkatnya volume pelayanan adalah bertambahnya pelayanan kepada masyarakat terkait sektor jasa dan produksi Aturan dalam pasal ini mengacu pada Permendagri No 28
Tahun
2006
Pasal
9
mengenai perubahan status desa
banyak yang sepakat dengan
menjadi
alih
kelurahan
yang
status
merupakan penjabaran PP No
dikumpulkan
73 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (3).
dukungan
Berdasarkan
ini
kemudian
tanda dari
tangan
masyarakat
syarat-
sebagai tanda setuju untuk alih
syarat tersebut diatas Pemda
status melalui forum-forum di
Kabupaten
mengalih
tingkat RT. Dengan prakarsa
statuskan 5 desa dari 10 desa
masyarakat tersebut kemudian
yang ada di Kecamatan Slawi
BPD
pada
meneruskan
Tegal
tahun
2009
menjadi
dan
Kepala
Desa
dengan
usulan
Kelurahan, dan pada Tahun
perubahan status desa menjadi
2013
untuk
kelurahan
desa
diatasnya.9
ini
mengalih
berupaya statuskan
5
lainnya yang belum berbentuk Kelurahan. Kelurahan tahapan
Pembentukan
kepada
Tata
Cara
struktur
Pengajuan
Perubahan Status tersebut sesuai
dimulai
dengan
dengan aturan dalam Pasal 19
sosialisasi
kepada
Perda No 5 Tahun 2009.
perangkat desa mengenai aturan tentang alih status desa menjadi kelurahan
dalam
Bagian
memenuhi
Pemerintahan Kabupaten Tegal.
perubahan
Kemudian
itu
kelurahan berdasarkan Perda No
dibentuklah tim dari desa yang
5 Tahun 2009 ini adalah sebagai
merupakan
representasi
dari
berikut:
pemerintah
desa,
dan
1. Dalam hal Desa dapat diubah
tokoh
oleh
Implementasi
setelah
BPD
masyarakat
untuk
atau
menjadi
tersebut
berdasarkan
kecamatan
yang
oleh
desa
disesuaikan
merealisasikan alih status. Tim dipantau
syarat-syarat menjadi
statusnya kelurahan prakarsa
tugas
pertamanya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila
tanggapan
warga
9
Wawancara dengan Drs. Agung Budi Waluyo, Kasubag Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Pemda Kabupaten Tegal Tanggal 21 Februari 2013.
Pemerintah
Desa
bersama
2. Dalam hal aspirasi masyarakat
BPD dengan memperhatikan
disetujui paling sedikit 2/3
aspirasi, hak asal usul, adat
(dua per tiga) penduduk desa
istiadat, saran dan pendapat
yang mempunyai hak pilih
masyarakat
Pemda
setempat
Kabupaten
Tegal
dilaksanakan dengan proses
memberikan
sosialisasi
tidak harus mencapai
Pemda
struktur
kepada
pemerintahan
kelonggaran
penduduk
2/3
desa
yang
ditingkat kecamatan sampai
mempunyai
hak
pilih
tingkat Rukun Tangga (RT)
menyatakan
setuju,
karena
melalui
Pemda
merasa
warga
untuk
forum-forum
pertemuan warga. Di dalam alih status Desa menjadi
Kelurahan
di
kesadaran menghadiri
pemilihan saja sulit apalagi harus disetujui
2/3
suara.
mengambil
jalan
Kabupaten Tegal dalam hal
Pemda
prakarsa awal lebih di mulai
dengan
dari keinginan Pemda dalam
musyawarah ditingkat desa
rangka
hingga tingkat RT melalui
untuk
lebih
melakukan
mempermudah mengatur dan
pertemuan
menata wilayah yang telah
melakukan alih status yang
dijadikan kelurahan. Hal ini
kemudian
mengacu
penjelasan
tersebut digalang tanda tangan
Pasal 19 Perda No 5 Tahun
persetujuan mayoritas warga
2009 yang menyatakan bahwa
meskipun tidak mencapai 2/3
prakarsa dapat murni dari
suara.
pada
warga
dari
untuk
pertemuan
Pemerintah Desa dan BPD
3. Mengenai perubahan status
atau adanya pemikiran/kajian
desa menjadi kelurahan harus
yang berasal dari Pemerintah
memenuhi syarat:
Daerah/Lembaga Pemerintah diterima setempat.
yang oleh
Non
a) luas wilayah tidak berubah
dapat
Pemda Kabupaten Tegal
masyarakat
telah melaksanakan.
b) jumlah penduduk paling
menjadi
kelurahan
sedikit 4.500 jiwa atau 900
menyebabkan
Kepala Keluarga; jumlah
masing Pemda membuat
penduduk yang di alih
instrument penilai sendiri
statuskan sudah melebihi
untuk
jumlah
pengukuran
sesuai
syarat
masing-
melakukan terhadap
kecuali Kelurahan Kagok
daerah
kurang dari syarat karena
termasuk
jumlah
penduduk
layak menjadi Kelurahan.
3.267
jiwa.
baru Kagok
apakah
sudah
perkotaan
dan
Dengan
demikian
dijadikan kelurahan karena
menjadikan
penilaian
pertimbangan
posisi
syarat ini begitu mudah
wilayah yang di tengah
untuk diloloskan karena
ibukota
Pemda
Kabupaten,
akan
membuat
terdapat banyak Industri
standar yang mudah untuk
dan
dicapai.
tingkat
kepadatan
penduduk yang tinggi. c) Sedangkan
untuk
syarat
dan
sarana
didalam implementasi syarat-
pemerintahan
yang
syarat didalam alih status desa
memadai
bagi
menjadi
prasarana
Dengan
demikian
kelurahan
Pemda
terselenggaranya
bersifat fleksibel dengan tidak
pemerintahan kelurahan;
harus memenuhi semua syarat
Undang-Undang
secara mutlak.Dari sisi hukum
memberikan
tidak instrumen
hal
ini
kedepan
perlu
penilai yang jelas. Belum
diupayakan supaya semua syarat
rincinya instrument penilai
harus terpenuhi supaya legalitas
terhadap
alih status benar-benar kuat.
syarat-syarat
diatas untuk menjadi alat ukur
bagi
Daerah kelayakan
Pemerintah menentukan suatu
desa
Didalam mengenai
alih
aturan status
desa
menjadi kelurahan yang belum ada aturannya di dalam Undang-
Undang
maupun
aturan
Perubahan berupa alih
dibawahnya adalah bagaimana
status
jika kelurahan ingin menjadi
kelurahan mempunyai harapan
desa?Karena bisa jadi kelurahan
besar
karena beberapa hal berubah
volume pelayanan di desa yang
menjadi desa, misalnya jika ada
sudah menjadi perkotaan dapat
prakarsa dari masyarakat yang
teratasi.Di dalam upaya alih
menghendaki dan dalam rangka
status desa yang sudah menjadi
mewadahi kelurahan yang
dari
desa
supaya
wilayah
menjadi
meningkatnya
perkotaan
di
tidak memenuhi syarat sebagai
Kecamatan Slawi ada beberapa
kelurahan.
kendala dan hambatan yang
Dengan
tidak
adanya
ditemui oleh Pemda Kabupaten
aturan perubahan dari kelurahan
Slawi, diantaranya adalah:
menjadi
maka
1. Kendala yang berasal dari
agaknya
perangkat desa yang akan
desa
ini
pemerintah menginginkan
semua
desa
kedepan menjadi kelurahan.Hal
dialih
nantinya
cocok
untuk
menjadi
kelurahan.
ini perlu dikaji apakah semua desa
statuskan
Perangkat desa pada umumnya
tidak
mau
menjadi kelurahan sebagaimana
dilakukan alih status karena
diinginkan Undang-Undang.Jika
mereka
tidak maka perlu adanya opsi
diperhatikan
kedua ini, bagaimana kelurahan
setelah status desa menjadi
bisa dialih statuskan menjadi
kelurahan.
desa kembali.
disebabkan
merasa
tidak nasibnya
Hal di
ini
kelurahan
untuk jabatan Lurah dan C. Kendala didalam menjadi
dan alih
hambatan status
desa
kelurahan
di
perangkat dari
kelurahan
PNS,
diisi
sedangkan
perangkat desa lama akan
Kecamatan Slawi Kabupaten
diberhentikan
dan
diberi
Tegal
tunjangan purna tugas atau tali asih. Perangkat desa
umumnya
tidak
mau
kehilangan mata pencaharian mereka desa
selaku
terlebih
sudah
perangkat bagi
mengabdi
yang selama
bertahun-tahun. Disamping itu mereka merasa bahwa tunjangan purna tugas yang diberikan
untuk
mereka
sangat
kecil
nilai
nominalnya.
Namun
perangkat desa sebenarnya akan mendukung alih status ini apabila nasib mereka tidak terlantar pasca alih status tersebut.10 Perda No 5 Tahun 2009 mengatur di dalam Pasal 18 mengenai nasib perangkat desa pasca dialih statuskan menjadi kelurahan sebagai berikut: 1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil. 2) Kepala Desa dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan,
10
Wawancara dengan Drs. Joko Eko B, Sekdes Kalisapu Kecamatan Slawi Tanggal 21 Februari 2013.
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna tugas atau tali asih sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kompensasi sebesar 5 (lima) kali jumlah penghasilan tetap. 3) Perangkat Desa dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna tugas atau tali asih sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kompensasi yang diatur sebagai berikut : a. Masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah tunjangan kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh rupiah);
juta
antara lunturnya budaya didalam
Mengenai permasalahan ini Pemda Kabupaten Tegal berupaya memahami
apa
menjadi
yang
permasalahan
perangkat desa kemudian memberikan dengan
alternatif akan
memperhatikan
tetap nasib
mereka pasca alih status. Solusinya
Pemda
akan
mengkaryakan mereka di Pemda. Apabila perangkat desa
setuju
dengan
alternatif ini maka mereka tidak
mendapatkan
tunjangan
Pemda tidak ada hubungan
purna
tugas
karena telah dikaryakan di Pemda, solusi ini dinilai lebih manusiawi meskipun tidak sesuai dengan Perda
masyarakat
dengan alih status desa menjadi Lunturnya
kelurahan. budaya
lebih
karena
arus
disebabkan informasi
yang
masyarakat yang berasal dari luar. Berubahnya menjadi
desa kelurahan
meskipun
tidak
mempengaruhi langsung
secara
namun
bisa
menjadi faktor yang makin mempercepat lunturnya
bagi budaya
di
masyarakat apabila tidak dibarengi serangkaian
dengan program
kegiatan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena
pertimbangan Anggapan bahwa dengan bentuk
di
itu seharusnya salah satu
yang ada.
2.
ada
Kelurahan
akan
menyebabkan keistimewaan Desa hilang. Pemda
meyakinkan
masyarakat
melalui
sosialisasi bahwa menurut
terhadap
desa yang akan dijadikan kelurahan
adalah
bagaimana
upaya
mengembalikan nilai-nilai luhur di masyarakat desa yang
mulai
luntur
di
masyarakat yang menuju
mengatur aset desa yang
perkotaan.
berubah statusnya menjadi kelurahan
3.
Kendala
berhubungan
maka
kekayaannya
menjadi
dengan pemindahan aset
kekayaan Daerah, namun
desa menjadi milik daerah.
bukan
Masyarakat seringkali
berarti
dimiliki
kemudian
secara
mutlak
menyatakan tidak setuju
penggunaannya
dengan perubahan status
masyarakat tidak bisa lagi
desa
merasakan
menjadi
kelurahan
sehingga
manfaatnya,
karena merasa aset desa
tapi
bisa
tetap akan dikelola oleh
hilang
dengan
kekayaan
tersebut
berpindah kepemilikan dari
kelurahan
yang
desa
bersangkutan
yang
menjadi
milik
Pemda.Hal ini di dasari
hasilnya
adanya
yang
Daerah, kemudian Daerah
yang
akan memberikan kembali
berubah statusnya menjadi
sebagian dari bagi hasilnya
kelurahan,
sesuai
aturan
menyatakan
Desa
kekayaannya
menjadi
kekayaan
menyatakan bahwa:
bahwa
menerangkan Perda
ke
untuk
masyarakat
setempat. 4.
Kendala dari masyarakat yang merasa bahwa lurah
Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pemda
aturan
kepentingan
Daerah.Pasal 20 ayat (1) Perda No 5 tahun 2009
disetorkan
telah
dan perangkat kelurahan yang diangkat dari PNS mempunyai jam terbatas dibandingkan
dengan
Kepala Desa yang bisa 24 jam
melayani
warga,
belum lagi apabila Lurah dan
perangkatnya
mempunyai tempat tinggal yang jauh dari kelurahan. Meskipun
perangkat
D. Dampak
peningkatan
governance
di
good dalam
implementasi alih status desa
kelurahan mempunyai jam
menjadi
kerja di kantor terbatas,
dari asas profesionalitas dalam
namun
aspek pelayanan umum (public
pada
prakteknya
perangkat kelurahan siap untuk
kelurahan
ditinjau
service)
berkoordinasi
dengan warga
24 jam.
Dampak atas alih status
Setiap ada kumpulan warga
desa menjadi kelurahan dapat
dan kejadian di masyarakat
dibagi menjadi 2 yaitu dampak
diluar jam kantor perangkat
terhadap struktur pemerintahan
kelurahan selalu siap untuk
desa dan dampak terhadap aspek
mendatangi.
pelayanan
umum
(public
service) bagi masyarakat. 5.
Anggapan bahwa dengan status
Kelurahan
mematikan
dapat
demokratisasi
di banding desa. Pemda
Dampak dari desa yang berubah
statusnya
menjadi
kelurahan ditinjau dari struktur pemerintahan adalah:
berpendapat
1. Lurah tidak dipilih melalui
bahwa justru dengan status
pemilihan
kelurahan
diangkat
di
daerah
umum
tapi oleh
perkotaan dapat lebih dapat
Bupati/Walikota atas usul
mendidik
Camat dari pegawai negeri
masyarakat
tentang demokrasi. Di satu sisi
kelurahan
mempunyai
hak
mengadakan
tidak
2. Kalau
Kades
harus
untuk
penduduk desa setempat
pemilihan
maka Lurah bisa diambil
lurah karena jabatan lurah diisi oleh PNS,
sipil
dari orang diluar daerah. 3. Desa yang berubah status menjadi Kelurahan selain Lurah, para perangkat diisi
dari Pegawai Negeri Sipil
Namun Kelurahan dapat
yang
membuat
tersedia
di
Kabupaten/Kota
Lembaga
lain
sesuai dengan kebutuhan.
bersangkutan. 4. Kepala Desa dan Perangkat
Dampak perubahan desa
Desa serta anggota BPD
menjadi
dari Desa yang diubah
Kecamatan Slawi dalam aspek
statusnyamenjadi
pelayanan
Kelurahan,
service)
dengan
diberhentikan hormat
dari
Kelurahan
umum dapat
di
(public
dikemukakan
sebagai berikut:
jabatannya dan diberikan
1. Adanya jam kerja yang pasti
penghargaan sesuai dengan
dimulai jam 07.15 - 16.15
nilai-nilai
wib
sosial
budaya
masyarakat setempat. 5. Sebagai
akan
membuat
pelayanan
jabatan
kepada
masyarakat
berlangsung
administratif
kelurahan
maksimal. Hal ini berbeda
lebih
menerima
dengan Desa yang tidak
banyak
arahan
program
struktur dampaknya
dari
mempunyai jam kerja yang
diatasnya
jelas sehingga masyarakat
dari
sisi
sering
kesulitan
untuk
anggaran kelurahan lebih
mengurus sesuatu di Balai
besar daripada desa.
Desa karena aparat Desa
6. Dalam hal desa berubah statusnya kelurahan,
sering tidak ada ditempat.
menjadi
2. Birokrasi lebih mudah. Hal
kekayaannya
ini disebabkan Kelurahan
menjadi kekayaan daerah
merupakan
dan
oleh
menjadi kepanjangan tangan
yang
dari
dikelola
kelurahan bersangkutan.
proses
7. Di kelurahan sudah tidak ada
lagi
sebagaimana
LKMD di
desa.
SKPD
Pemda.
yang
Sehingga
koordinasi
antara
kelurahan dengan pemda akan
lebih
cepat
melayani masyarakat.
dalam
3. Dilihat dari Sumber Daya Manusianya
maka
merencanakan
kegiatan
untuk masyarakat.
Kelurahan karena diisi dari
7. Tata kota menjadi semakin
PNS akan lebih banyak
berkembang dengan adanya
perangkat yang kompeten di
kelurahan.
bidangnya.
terjadi
karena
bentuk
kelurahan
4. Akibat SDM yang bagus
Hal
dengan pendidikan minimal
Pemerintah
Sarjana
lebih
(S1)
bidang
ini
bisa
dengan maka
Daerah
mudah
akan untuk
administrasi kelurahan juga
mengatur dan merancang
bisa lebih teratur dan baik.
pembangunan dan tata kota.
Begitu juga di dalam arsip dan penataan kantor. 5. Dengan
status
8. Memudahkan
Investasi
masuk desa. Investor akan
kelurahan
banyak
membantu
karena merupakan SKPD
pembangunan
dari Pemda menyebabkan
perlu adanya proses yang
sarana prasarana yang ada
mudah cepat dan pasti untuk
lebih
mendukung investor yang
lengkap
kebutuhan
karena
kelurahan
untuk
itu
di
akan masuk desa. Kelurahan
oleh
yang merupakan SKPD dari
adanya
Pemda akan dapat membuat
sarana prasarana yang lebih
berbagai persyaratan yang
lengkap
mudah
dan
sehingga
investor
penuhi
langsung
Pemda.
Dengan
dapat
peningkatan
memicu pelayanan
terhadap masyarakat. 6. Kelurahan
terlalu
mendapatkan
kesulitan
seragam tidak untuk
masuk.
anggaran dana lebih besar dari
Pemda
dibanding
anggaran
desa,
sehingga
dengan
anggaran
Dengan
demikian
perubahan status desa menjadi
ini
kelurahan banyak memberikan
kelurahan bisa lebih banyak
nilai positif bagi desa terutama
didalam membangun dan
dalam hal pelayanan kepada
masyarakat.Namun perkembangan
Desa Dan Perubahan Status Desa
desa
maupun
kelurahan tetap saja bertumpu
Menjadi Kelurahan. 2. Didalam Implementasi, Pemda
pada kemampuan dari Lurah
Kabupaten
atau
memenuhi semua syarat didalam
Kepala
Desa
yang
memimpin karena secara sistem
alih
pelayanan
Kelurahan.
antara
desa
dan
kelurahan belum ada perbedaan yang
signifikan.
dipengaruhi
Hal
karena
Tegal
status
Desa
belum
menjadi
3. Berbagai hambatan dan kendala
ini
dalam alih status desa menjadi
posisi
kelurahan di Kabupaten Tegal
kelurahan yang baru sebatas
antara lain adalah
untuk memberikan rekomendasi
1) Kendala yang berasal dari
berbagai
surat
administratif
perangkat desa yang takut
sedangkan keputusan berada di
nasibnya tidak diperhatikan
atasnya
setelah
sehingga
Kelurahan
membuat mempunyai
kewenangan
yang
terbatas.
sangat
Keterbatasan
kewenangan itu juga membuat fungsi
Kelurahan
menjadi
terbatas.
dialih
statuskan
menjadi kelurahan. 2) Anggapan
bahwa
bentuk
Kelurahan akan menyebabkan keistimewaan Desa hilang. 3) Kendala berhubungan dengan pemindahan aset desa menjadi milik daerah. 4) Masyarakat
merasa
bahwa lurah dan perangkat
KESIMPULAN 1. Alih
yang
status
desa
menjadi
kelurahan yang diangkat dari
kelurahan di Kecamatan Slawi
PNS mempunyai jam terbatas
Kabupaten
dibandingkan dengan Kepala
Tegal
dilaksanakan Peraturan
telah
berdasarkan
Daerah
Kabupaten
Desa. 5) Anggapan
bahwa
status
Slawi No 5 Tahun 2009 Tentang
Kelurahan dapat mematikan
Pedoman
Pembentukan,
demokratisasi
Penghapusan,
Penggabungan
desa.
di
banding
selalu mengajak masyarakat 4. Terhadap berbagai hambatan dan kendala ini Pemda Kabupaten Tegal
berupaya
berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelurahan.
mengatasi
dengan:
5. Alih
status
desa
menjadi
1) Pemda akan mengkaryakan
kelurahan di Kecamatan Slawi
aparat desa yang desanya
telah berhasil untuk mewujudkan
diubah menjadi kelurahan di
pelayanan
pemerintah daerah.
kepada
2) Pemda
berusaha
yang
lebih
masyarakat.
baik
Hal
ini
untuk
disebabkan Kelurahan yang telah
mempertahankan adat istiadat
terbentuk memiliki Sumber Daya
dan
Manusia
keistimewaan
desa
yang
lebih
baik
melalui serangkaian program
daripada Desa sehingga lebih
kegiatan bersama kelurahan.
mampu
3) Aset desa yang dialihkan ke Pemda
akan
untuk
menyelesaikan
persoalan didalam masyarakat.
digunakan
Dari sisi anggaran di Kelurahan
kembali untuk kepentingan
juga lebih besar daripada Desa
masyarakat
setempat
karena Kelurahan telah menjadi
berdasarkan pembagian yang
SKPD meski dalam bentuk kecil.
diatur
Kelurahan
desa
melalui
perda.
juga
mempunyai
Penggunaan tanah aset desa
tertib jam kerja yang dimulai jam
juga selalu dikomunikasikan
07.15 – 16.15 wib sehingga
bersama masyarakat desa.
memungkinkan pelayanan yang
4) Kelurahan
memberlakukan
maksimal terhadap masyarakat.
jam kerja yang maksimal
Diluar jam kerja tersebut aparat
untuk
Kelurahan
pelayanan
bagi
masyarakat.
dengan
selalu
berkonsultasi
aparat
di
begitu
Keputusan
pengambilan Kelurahan
dan
maupun
mengadakan pertemuan bersama
melibatkan unsur masyarakat dalam
menyediakan
waktu bagi warga yang ingin
5) Demokratisasi di kelurahan dilakukan
juga
kelurahan. kedekatan
Meskipun antara
perangkat Kelurahan yang diisi
oleh PNS dengan masyarakat
maka perlu dibuat kebijakan dan
dirasa kurang dibanding dengan
komitment
kedekatan terhadap perangkat
Daerah untuk membuat program
Desa, karena perangkat Desa
kegiatan dalam rangka menjaga
diambil dari penduduk setempat
dan mengembalikan nilai-nilai
sedangkan perangkat kelurahan
budaya dan adat istiadat yang
bisa dari daerah lain.
mulai wilayah
dari
luntur
Pemerintah
khususnya
perkotaan.
di
Perlunya
SARAN
pembinaan kepada aparat Desa
1. Instrumen pengukur di dalam
dalam rangka mengembangkan
syarat-syarat alih status desa
desa
menjadi kelurahan yang masih
prinsip-prinsip Desa. Diharapkan
bersifat umum perlu di dibuat
dengan berbagai pembinaan ini
yang lebih rinci lagi. Sehingga
aparat Desa tidak kalah jauh
Pemda tidak lagi berbeda-beda
secara kualitas dengan aparat
dalam menentukan kualitas dan
Kelurahan yang diisi dari PNS.
kuantitas penilaian. Instrumen ini
4. Perlunya pemberian kewenangan
bisa
dibuat
dalam
bentuk
dan
mempertahankan
dan keuangan yang lebih besar
Peraturan Pemerintah maupun
kepada Desa dan
setingkat
dalam
Permendagri.
Pemenuhan
terhadap
semua
syarat yang ada juga harus dilakukan dalam rangka landasan dalam legalitas alih status. 2. Perubahan status Desa menjadi kelurahan selektif
harus dan
rangka
Kelurahan
mewujudkan
otonomi Desa dan mempercepat kemajuan Desa. 5. Opsi mengenai kelurahan yang dialih statuskan menjadi desa perlu dibuat sebagai pengaman
benar-benar
bagi daerah-daerah yang setelah
memperhatikan
dievaluasi ternyata lebih cocok
aspirasi dari masyarakat supaya
menerapkan
tujuan pembentukannya benar-
daripada Kelurahan.
benar tercapai. 3. Supaya nilai-nilai budaya dan adat istiadat desa tidak luntur
konsep
Desa
DAFTAR PUSTAKA
dan Pembangunan FH Undip,
A. BUKU
Semarang.
Kuncoro, Mudrajad. 2001. Otonomi dan
Pembangunan
B. PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Daerah.Jakarta : Erlangga. Undang-Undang Mishra, S.C.,dkk. 2001. Indonesian Human Development Report 2001:
Towards
Consensus Human
A
New
Democracy
And
Development
In
Indonesia.
Jakarta:
BPS,
Republik
Dasar
Negara
Indonesia
Tahun
1945. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Bappenas, UNDP.
Undang – Undang No. 5 tahun 1979 Sedarmayanti.
2003.
Good
Tentang Pemerintahan Desa
Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
Daerah.
Bandung:
Undang- Undang No 22 Tahun 1948 tentang
Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah
Mandar Maju.
Peraturan Pemerintah Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan
Kebijaksanaan
Muljarto,
Pembangunan, Tantangan,
Permendagri No 28 Tahun 2006
Dilema
1996, dan
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Raharjo, Satjipto. 1988. Hukum dan Birokrasi, Makalah Disajikan Sebagai Bahan Diskusi Panel Dalam
tahun 2005 Tentang Desa
Publik,
Jakarta: Sinar Grafika. Tjokrowinoto,
Nomor 72
Rangka Dies Natalis
FH UNDIP, Jurusan Hukum
tentang
Pembentukan,
Penghapusan,
Penggabungan
Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pembentukan,
Penghapusan,
Penggabungan
Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
