IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)
NASKAH PUBLIKASI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Disusun oleh : AHMAD MUHKLIS A 220100044
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
ABSTRAK IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) Ahmad Muhklis, A220100044, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, xv + 82 halaman (termasuk lampiran) Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan sumber data meliputi narasumber atau informan, tempat dan aktivitas, serta arsip maupun dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan prinsip Good Governance dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendiskripsikan prinsip Good Governance yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Kata Kunci: Good Governance dan Pemerintahan Desa
Suarakata, 16 Maret 2015 Penulis
Ahmad Muhklis
PENDAHULUAN Good governance di Indonesia muncul di era reformasi. Hal tersebut muncul karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi (UUD 1945) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan control social. Namun hingga saat ini good governance belum mampu berjalan dengan baik. Masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan good governance. Setelah era Reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke Habibie, selanjutnya berturut-turut kepada Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sampai Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah mulai memiliki komitmen menjadikan Good Governance sebagai landasan nilai pemerintahan (Salam, 2004:220). Pada era Reformasi ini, pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia. Produk pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Implikasi dari Undang-Undang ini terhadap pembangunan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan
pembangunan
hanya
meliputi
kebijakan
tentang
perencanaan
pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengatur tentang pelaksanakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada daerah Kabupaten/ Kota. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di pusat. Dengan ketiga undang–undang ini menjadi landasan digunakannya konsep Good Governance sebagai landasan nilai penyelenggaran pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Pada pelaksanakan prinsip–prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menunjukan bahwa peranan kelembagan desa dalam pelaksanaan good governance sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip good governance di desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dimana aparat birokrasi daerah belum mampu menciptakan suatu sistem pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas juga dari tingkat pemahaman dari seorang pemimpin itu sendiri dan
khususnya kepala desa yang memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan birokrasi di daerahnya tentang arti dan tujuan dari good governance itu sendiri. Kenyataan yang terjadi didalam pelaksanaan program-program pemerintah desa ini, masih sangat banyak dijumpai penyimpangan dari pihak-pihak terkait yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh aparat desa Gedongan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan
kegiatan
desa
menyebabkan
tidak
adanya
bentuk
laporan
pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat karena lemahnya kontrol dari masyarakat sendiri. Permasalahan di kalangan aparat birokrasi di Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen belum bisa menunjukkan baiknya kinerja aparat desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan perilaku aparat desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan
Kecamatan Plupuh
Kabupaten Sragen)”maka
dapat
dirumuskan
permaslahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)? 3. Bagaimana solusi yang diambil dalam menangani kendala dalam Implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)? Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) 2. Mendeskripsikan kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) 3. Mendeskripsikan solusi yang diambil dalam menangani kendala dalam Implementasi prinsip Good governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) METODE PENELITIAN Tempat penelitian ini adalah di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Tahap-tahap kegiatan ini dimulai sejak persiapan sampai penulisan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama empat bulan yaitu sejak bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006:61-65),
strategi ini merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian kualitatif interaktif, Menurut Sukmadinata (2006:61-65), strategi ini merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Subjek penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat di Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang melakukan proses pembuatan peraturan desa. Objek penelitian implementasi prinsip good governance di pemerintahan desa (studi kasus di kantor kepala desa gedongan kecamatan plupuh kabupaten sragen). prinsip good governance dipotret berdasarkan indikator menyatakan apa adanya, tidak curang, dan mengikuti peraturan yang berlaku. Menurut Arikunto (2006:129), “yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana patokan di atas adalah narasumber (informan), tempat (lokasi), dan dokumen (arsip). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data meliputi informasi dari informan, tempat dan pertistiwa, serta dokumen atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi
teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan. HASIL PENELITIAN Prinsip Good governance di Pemerintahan Desa di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pemerintahan desa di Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendiskripsikan prinsip good governance yaitu adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus, tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanan. 2. Kendala dalam proses pelaksanaan pemerintah di desa gedongan mengenai Tersedianya infomasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik bahwa pemerintahn desa berusaha transparan atau terbuka terhadap pelaksanakan pemerintahan desa tetapi pada awalnya saat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa masih kurang paham mengenai sistem pemerintahan yang transparan atau terbuka.
3. Guna mengatasi kendala dalam pemerintahan di Desa Gedongan pemerintah memberikan sosialisai terhadap pemerintahan desa mengenai bagaimana memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pemerintahan yang transpran dalam memberikan informasi pada masyarakat. Supaya pemerintahan desa dapat terbuka dalam memberikan informasi kepada warga desa. DAFTAR PUSTAKA Abdul, Hanif. 2013. “Penguatan Kepemerintahan Daerah Yang Baik Melalui Pengembangan Budaya Demokrasi (Studi Tentang Good governance Pada Kinerja Aparatur dan Peran Civil Society Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan di Pemda Provinsi Maluku dan Pemda Kota Ambon)”. Skripsi S-1. Bandung: Universitas Pembangunan Indonesia. Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Bungin, Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
