PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA TATELI I KEC. MANDOLANG) OLEH : MELISA OLIVIA MAMARIMBING
ABSTRAK Penelitian ini mengangkat Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pada pemerintahan desa Tateli I, penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dari pengolahan data lapangan berada dalam penilaian baik dan tidak baik. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di desa Tateli I adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan kepasifan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Transparansi dan Partisipasi terlihat pada Pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang keberadaan dokumen perencanaan kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), Bendahara Desa dan Masyarakat. Kemampuan mengelola keuangan desa berhubungan dengan akuntabilitas, terlihat pengelolaan yang cukub baik, dimana program pembangunan fisik yang telah selesai telah dipertanggungjawabkan kepada instansi diatas desa dan kepada unsur-unsur desa yakni kepada BPD dan warga masyarakat Key Words : Good Governance, Pembangunan Fisik, Desa A. Pendahuluan Berdasarkan Undang-undang Tentang Desa no 6 tahun 2014, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat beragam atau bervariasi antara satu desa dengan desa yang lainya. Keberagaman desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, maupun sumberdaya manusia (SDM) di daerah pedesaan tersebut. Beragam perbedaan diantaranya ada desa yang sangat potensial, ada juga memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang sangat kurang, ketersediaan Infrastruktur yang kurang memadai, tingkat pendapatan rendah, lokasi sangat jauh dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, dan beragam karakteristik lainnya. Khususnya pembangunan fisik desa, kebanyakan desa-desa di Minahasa mengalami pelaksanaan tata kelola pembangunan fisik desa yang masih jauh dari harapan. Pembangunan fisik yang bermasalah dapat dilihat pada pembangunan jalan umum, pembangunan jalan desa, pembangunan parit atau tanggul, dan pembangunan fisik lainnya. Desa Tateli sendiri berada dalam lintasan jalan umum Trans Sulawesi, pada beberapa bagian jalan masih banyak yang rusak, jalan desa belum dibuat dengan bagus, cepat mengalami kerusakan. Prinsip-prinsip Good Governance, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul seperti penyimpangan anggaran, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan dan masih banyak permasalahan lain yang berkaitan dengan penerapan Good Governace, dimana penelitian ini akan lebih dalam menggalinya. Dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan (Kencana,1994) yang baik meliputi
2
antara lain : 1). Partisipatoris, 2). Rule of law (penegak hukum), 3). Transparansi, 4). Responsiveness (daya tanggap), 5). Konsensus, 6). Persamaan hak, 7). Efektivitas dan efesiensi, 8). Akuntabilitas Berangkat dari hal yang dijelaskan diatas maka penulis akan meneliti Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang ?. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang
B. Tinjauan Pustaka 1. Prinsip – Prinsip Good Governance Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efesiensi. (Kencana,1994). Syarat bagi terciptanya good governance yang merupakan prinsip dasar, meliputi:
3
1. Partisipatoris Yakni setiap pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil – wakilnya) 2. Rule of law (penegak hukum) Yakni harus ada seperangkat hukum yang menindak pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga. 3. Transparansi Yakni adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi public bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang – undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik. 4. Responsiveness (daya tanggap) Yakni lembaga public harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan “basic needs” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil , hak politik, hak ekonomi, hak social dan hak budaya). 5. Konsensus Yakni jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog / musyawarah menjadi konsensus. 6. Persamaan hak Yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. 7. Efektivitas dan efesiensi
4
Yakni pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara. 8. Akuntabilitas Yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan misinya, implimentasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan – perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagi antisipasi terhadap tuntutan pihak – pihak yang berkepntingan.
2. Pembangunan Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan Ekonomi, Politik, Budaya, Infrastruktur masyarakat, dan sebagainya (Fakih 2001:10).
3. Pembangunan Fisik atau Infrastruktur Berbicara tentang Pembangunan Infrastruktur atau pembangunan fisik, Kodoatie (2005), menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, yang diantaranya ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi. Pembanguna Infrastruktur bertujuan
5
agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah.
C. Metode Penelitian Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang
diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan
permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. Menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 2006) dinyatakan bahwa ”penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Fokus penelitian adalah mendeskripsikian dan menganalisis prinsip-prinsip bagaimana penerapan Good Governance dalam pembangunan fisik desa, suatu studi di desa Tateli I Kec. Mandolang. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, untuk mendukung penerapan good governance dalam pembangunan fisik desa dan apa saja kendala yang dihadapai dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan
6
lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di
Desa Tateli I Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa. Desa Tateli Satu terbentuk sebagai Desa setelah dimekarkan dari Desa Tateli Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa pada tanggal 19 September tahun 2008 dengan nama Desa Persiapan TATELI SATU Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dan pada tanggal 28 Oktober tahun 2010 Desa Persiapan TATELI SATU resmi menjadi Desa Definitif Desa TATELI SATU Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa No ........ Tahun 2010. Saat ini Desa TATELI SATU memiliki jumlah penduduk 373 KK, 1330 Jiwa, dan terbagi dari 4 Jaga dan masing-masing jaga di pimpin oleh seorang kepala jaga dan satu orang meweteng. Umur Desa TATELI SATU sejak terbentuk sebagai Desa mulai dari Desa Persiapan sampai Desa Definitif pemerintahannya sudah berjalan 2 Tahun 3 Bulan.
D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Pembangunan Fisik Desa Tateli 1. Prasarana Dan Sarana Desa Kondisi sarana dan prasarana yang sudah dialakukan pada Desa Tateli I, sebagaimana dalam tabel di bawah ini : Tabel 7. Prasarana dan Sarana Desa No
Jenis Prasarana dan Sarana Desa
Jumlah
Keterangan
1
Kantor Desa
-
Masih Sementara
2
Gedung SLTA
-
Belum Ada
3
Gedung SLTP
-
Belum Ada
7
4
Gedung SD
-
Belum Ada
5
Gedung Balai Pertemuan Umum
-
Belum Ada
6
Gedung TK
1
Miik GMIM
7
Gereja
4
Gmim , Katulik ,
8
Pastori
1
GMIM Bethel
9
Pasar Desa
-
Belum Ada
10
Polindes
-
Belum Ada
11
Panti PKK
-
Belum Ada
12
Poskamling
1
Jagta II
13
Meshjid
-
Belum Ada
14
Lapangan Olahraga
1
MilikPondok Emaus
15
Pos Kesehatan Desa
1
16
Lahan Pekuburan
-
Belum ada
17
Pondok
1
MilikPondok Emaus
Tabernakel,
Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa : 1. Gedung SLTA sangat diperlukan di Desa TATELI SATU karena jumlah siswa lulusan SLTP setiap tahun bertambah sedangkan jarak sekolah SLTA dengan Desa Tateli Satu cukup jauh. 2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Tateli Induk Yang Jarak nya 3 Km 3. Lahan Pekuburan Belum Tersedia sangat diperlukan di Desa Tateli Satu Mengingat Lahan Pekuburan Di Desa Tateli Induk Sudah Sangat Padat
8
4. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa Tateli Satu belum lengkap mengingat jumlah penduduk yang sudah mencapai 1.230 jiwa.
2. Strategi Pembangunan Desa Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokohtokoh masyarakat, tokoh Agama,Perwakilan Masyarakat dari tiap jaga,Perangkat Desa, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program Pembangunan.Pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Secara administratif Desa TATELI SATU terbagi dalam 4 (empat) Jaga pelaksanaan Pembangunan antara JAGA I , II , III , dan IV harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah Jaga I , II , III dan IV dalam pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Jaga lain. Ada kolaborasi antara jaga satu dengan jaga yang lain apalagi ada proyek-
9
proyek masuki Desa itu di upayakan tenaga – tenaga asal Desa Tateli Satu mendapat juga jata kerja di sesuaikan dengan keahlian masing-masing
2. Program Pembangunan Desa Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan lahan Kantor Desa 2. Pembangunan Kantor Desa 3. Pembuatan drainase Jalan Pantai Buntong 4. Pembukaan jalan penghubung / Jalan Lingkar 5. Pengaspalan jalan Pantai Buntong 6. Pembuatan saluran air / Pemasangan Pipa di pemukiman baru 7. Pembuatan tanggul Penahan Jalan 8. Pengembangan jalan sarana Pertanian dan Penduduk 9. Pengembangan / Pengerasan jalan pemukiman baru (Kapleng III) 10. Pengecoran jalan dan drainase Jalan Air Hidup 11. Pengadaan gedung serba guna 12. Betonisasi Bak Penampung Air 13. Peningkatan / Pelebaran jalan Bougenville 14. Pengerasan dan Pembuatan Tanggul jalan Bougenville 15. Pembebasan Jalan Menuju Pantai Buntong sarana Nelayan 16. Pengadaan Lahan Pekuburan 17. Pengadaan Lahan Pasar Desa
10
Ekonomi 1. Pengembangan BUM-Des Pengadaan Kursi 2. Pengembangan instalasi pipa air bersih 3. Pengembangan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 4. Pengembangan BUM-Des Pengadaan Mesin Paras
Sosial Budaya 1. Pembuatan Gapura perbatasan Desa 2. Pengadaan Lampu Jalan 3. Pengadaan Bangsal
Pendidikan 1. Pelatihan - pelatihan 2. Sarana Olahraga 3. Pelatihan pengolahan hasil pertanian 4. Penanaman pohon buah-buahan 5. Pengadaan gedung setrba guna
Kesehatan 1. Pengadaan Pos Kesehatann Desa 2. Sarana Olah Raga
3. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tateli
11
Jika kita merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, dalam hal ini desa Tateli sudah dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya, terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama-sama dibalai desa. Hal itu dimaksudkan agar setiap kebijakan yang akan dibuat hendaknya mengakomodir semua kepentingan. Penerapan prisif-prinsif good governace pada tata kelola pemerintahan desa Tateli terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa sebagian mengatakan sudah cukup baik, yang lain belum baik, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal. Jika kita kembali melihat tentang defenisi good governace yaitu: Good governance mengandung arti hubungan yang sinergi di antara negara, sektor swasta, dan
masyarakat. Dalam
hal
ini
adalah kepemerintahan
yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintah yang berfungsi baik adalah pemerintah yang memiliki birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik yang esensial, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk kesejahteraan rakyat kebanyakan, serta demokratis. Oleh karenanya, pemerintah sudah seyogyanya harus berpacu dengan waktu dan berupaya untuk memperbaiki kualitas tata kelolanya sehingga ancaman terwujudnya Indonesia sebagai negara yang gagal tidak terjadi. Menurut para warga desa Tateli, semenjak desa tersebut dipimpin oleh Arie
12
Rorong. Sebagai hukum tua atau kepala desa, terdapat hal positif yang masyarakat rasakan. Sosialisasi pelaksanaan pembangunan, menurut Arie Rorong sebagai kepala desa baik terhadap masyarakatnya, akibatnya terjalin hubungan komunikasi antara kepala desa dengan para warga. Komunikasi yang baik menjadi salah satu factor penyebab ketidak seganan para warga desa Tateli dalam menyampakan saran dan kritik mereka kepada para aparat desa khususnya kepala desa. Ketidak seganan warga dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemrintahan desa menimbulkan suatu tindakan responsif para aparat desa dalam menangulangi seluruh keluhan-keluhan masyarakat. Selain hubungan komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakat, masih ada beberapa factor lain yang mendukung terwujudnya penerapan good governace di desa Tateli. Transparansi para aparatur desa dalam pengadaan dan pengelolahan APBDes, sehingga mimbulkan rasa kepercayaan masyarakat yang cujub baik terhadap aparat desa setempat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat sangat diperlukan, karena baikburuknya tingkat partisipasi masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat. Kemudian
factor
lain
yang
menyebabkan
baiknya
pelaksanaan
pembangunan fisik desa Tateli, karena seluruh aparatur desa baik dari kepala desa, sekretaris desa dan para perangkat lainnya adalah asli penduduk desa setempat atau pribumi setempat. Hal itu menyebabkan, para aparatur sudah sangat dikenal dengan baik oleh para warga setempat dan para aparatur desa benar-benar memiliki keinginan yang kuat dalam membangunan desa mereka, karena ego kewiliyahan
13
yang dimiliki oleh para aparatur. Dari beberapa factor pendukung yang ditulisakan tadi, ternyata masih belum bisa mewujudkan penerapan good governace dalam tata kelola pemerintahan desa Tateli dalam hal pembangunan fisik desa secara maksimal. Masih ada beberap faltor penghambat yang kami temui dilapangan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Jika kita merujuk pada pemerintahan desa Tateli I, penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dari pengolahan data lapangan berada dalam penilaian baik dan tidak baik. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di desa Tateli I adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan
kepasifan
masyarakat
untuk
berpasrtisipasi
dalam
pelaksanaan roda pemerintahan, karena masyarakat umumnya lebih fokus untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Waktu masyarakat sebagian besar digunakan untuk bekerja sehingga fungsi kontrol masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimestinya. 2. Transparansi dan Partisipasi terlihat pada Pemerintah Desa dalam hal ini
kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang
14
keberadaan dokumen perencanaan kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), Bendahara Desa dan Masyarakat. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa masih sangat kurang keterlibatan dari aparat pemerintah Desa dan masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Tateli lembaga yang ada dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan pembagunan yang terkait dengan program dana Pembangunan Fisik, ini disebabkan karena mereka kurang memahami dan mengerti
tentang
program dan kegiatan yang akan dilakukan di Desa. 3. Kemampuan mengelola keuangan desa berhubungan dengan akuntabilitas, terlihat pengelolaan yang cukub baik, dimana program pembangunan fisik yang telah selesai telah dipertanggungjawabkan kepada instansi diatas desa dan kepada unsur-unsur desa yakni kepada BPD dan warga masyarakat 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa, adanya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Mulai meningkatnya proses keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat, hal ini untuk mempersiapkan pula bagi masyarakat desa yang akan menghadapi otonomi desa.
B. Saran
15
1. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga pengelolaan desa harus sesuai dengan kaidah-kaidah Food governance yakni Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas, Supremasi Hukum. 2. Good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Ini hanya bisa jika pemerintah itu dekat dengan rakyat. Maka sangat cocok dengan sistim desentralisasi dan otonomi daerah yang saaat ini. Good governance dapat berlangsung dengan baik jika kondisi masyarakat saat ini adalah mereka semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 3. Kajian mengenai Good governance di desa harus terus menerus disosialisasikan, supaya semua pihak baik pemerintah dan masyarakat dapat mempratekkannya sehingga pembangunan desa dapat tercapat sesuai dengan yang diharapkan.
Daftar Pustaka Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : GRAHA ILMU. Afifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta Bappenas, Modul Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia. Jakarta, 2008 Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dab Globalisasi. Yogyakarta : INSISTPRES bekerjasama dengan PUSTAKA PELAJAR. Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta :
16
PUSTAKA BELAJAR. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga. Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Mubyarto. 1999. Repormasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta : Aditia Media. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta : Erlangga. Siagian, Sondang, P. 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1986, Metode Penelitian Survey, Suntingan LP3ES, Jakarta. Suharto, Edy. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : PT. Refika Aditama. Sumaryadi,I,Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat: CV. Citra Utama. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Wasistiono, Sadu dan Irawan Tahir.. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : CV. FOKUSMEDIA. Widjaja, AW. 2003. Otonimi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persad. Dokumen-Dokumen Undang-undang No 6 thun 2014 Tentang Desa.
17
