Ijarah dengan kata al-ajr memiliki makna yang berbeda, al-ijarah diartikan

BAB II SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian ijarah (Sewa Menyewa) Istilah sewa menyewa dalam literatur hukum Islam memang sudah tidak asing lagi yang disebut dengan ijarah, namun kata ijarah memiliki arti asal yaitu upah yang biasa disebut ujrah, dalam istilah bahasa arab kata al-

Ijarah dengan kata al-Ajr memiliki makna yang berbeda, al-Ijarah diartikan sebagai imbalan jasa atau pekerjaan, sedangkan al-Ajr memiliki arti yang sama dengan al-Tsawab yang memiliki makna pahala dari Allah sebagai imbalan taat.1 Dalam fiqh, istilah al-Ijarah memiliki arti transaksi memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan manfaat suatu barang atau jasa. Ada juga istilah ijarah fi dzimmah yaitu upah dalam tanggungan, merupakan upah yang diberikan sebagai imbalan suatu pekerjaan tertentu.2 Dengan kata lain sewa jika dilihat dari objeknya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu apabila memanfaatkan suatu jasa tertentu dari seorang aji>r (yang disewa) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya atau keahliannya, sehingga ditentukan bentuk pekerjaannya, upah, waktu dan keahliannya untuk

1

Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Drs. Imam Ghazali, MA dan Drs. Achmad Zaidun jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 61. 2 Ibid.

18

19

menghindari kesamaran. Sebaliknya jika berupa barang maka yang dimanfaatkan fungsi dan kegunaan barang tersebut.3 Beberapa definisi yang diungkapkan oleh kalangan ulama mdzhab tentang ijarah seperti Hanafiyah yang mengatakan bahwa ijarah merupakan akad manfaat yang disertai ujrah (imbalan). Hal ini serupa dengan definisi yang diungkapkan oleh kalangan ulama Syafi’iyah yaitu suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud atau tujuan tertentu dengan kebolehan penggantian tertentu. Sedikit berbeda dengan madhhab Malikiyah dan Hanabilah namun memiliki makna yang sama, dengan mendefinisikannya sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dengan masa dan waktu tertentu.4 Jadi istilah ijarah (sewa menyewa) dapat didefinisikan suatu akad atau transaksi untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan suatu upah atau imbalan tertentu dan kejelasan tertentu dalam akad tersebut.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa Dasar hukum yang akan dipaparkan merupakan dasar hukum sewa menyewa secara umum dari beberapa kalangan fuqaha tentang kebolehan maupun larangan sewa menyewa. Seluruh fuqaha amshar dan fuqaha periode pertama membolehkan sewa menyewa, dalil-dalil yang digunakan jumhur

3

Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 84. 4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

20

fuqaha dibolehkannya sewa menyewa yaitu firman Allah Swt dalam QS. alQas}as} (28) ayat 27:                ......            Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu.5 Dan dalam firman-Nya yang termasuk dalil para fuqaha yang membolehkan sewa menyewa terdapat pada sebagian ayat di dalam QS. ath-Thalaq (65) ayat 6:  ....       Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.6 Dilanjutkan kepada dalil yang berasal dari hadith s}ahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a. Ia berkata:

‫ ِ ْستَأْ َجَ َار ُس ْو ِا صلىا ا‬:‫ا َ اَ ْا‬ ‫َ ْ ا ُ ْ َ َا ْ ِ ا ُّزالَبَ ِْاَ ْنا َ اِ َ َ َار ِ َ ا ُا َْلَب َ َازْ َجا الَّنِ ِّا‬ ِ َ‫اخ ِيت اا هوا ل‬ ِ ِ ‫ليها سلم ا َ َبو ْك ٍارج اًل ِام ا ِِنا ا ِّدي ِل‬ ٍ ْ‫ىاديْ ِ ا ُك َّنف ِرا َُبَي‬ ‫شافَ َدفَع َاإِ ْاي ِها‬ َ َ ُ َ ّْ ‫اه دايا‬ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ ِ َ‫اثًل‬ ‫ثااَي ٍَلا َِ ِحلَتََبْي ِ َم ا ﴿أخرجو البخاري﴾ا‬ َ ‫َر ِحلَتََبْي ِ َم ا َ َ َ َد هُا َغ َراثَبَ ْوٍرا َبَ ْع َد‬ ‚Az Zubairi bahwasanya ‘Aisyah radhiallahu ‘anha istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Ad-Dil, sedangkan seorang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasululullah Saw dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang itu untuk bertemu di Gua

5

Menteri Agama, Al-Qura>n al-Kari>m wa Tarjamatu Ma’a>ni>hi Ilallughatil Induni>siyyah , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 1971), 613. 6 Ibid., 946.

21

Tsur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi Saw dan Abu Bakar.‛ (HR. Bukhari).7 Ada dua hukum mubah atau kebolehan dalam hadith di atas, yang pertama memperbolehkan sewa menyewa secara umum dan yang kedua membolehkan sewa menyewa dengan non muslim. Ada beberapa hadith yang menjadi dasar sewa menyewa jika dilihat dari maknanya akan mendekati akad jual beli, hadith ini bisa dijadikan dalil sewa menyewa dikarenakan jual beli dari bentuk akadnya hampir mendekati sewa menyewa, jika dari sisi barang yang disewa maka hanya sebatas menggunakaan atau tanpa diperbolehkan untuk melakukan akad atau transaksi yang lain terhadap barang tersebut, dan jika dilihat dari sisi sewa jasa maka hanya sampai memakai jasa tertentu dan tidak diperkenankan menyewakan kepada orang lain, kemudain setelah batas waktu yang ditentukan maka barang tersebut maupun sesuatu yang disewa jasanya harus dikembalikan kepada orang yang menyewakan bisa disebut juga sebagai pemilik asalnya, yang artinya segala sesuatu yang pemenuhannya boleh dengan syarat, maka pemenuhannya boleh dengan sewa menyewa juga. Kemudian hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

‫ا ﴿رواه الشيخان﴾ا‬.ُ‫َنَّنهُا اِ ْحتَ َ َما ََ ْ َىا اَ َّن َماَ ْجَاه‬

‚Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah berbekam kepada seseorang, dan beliau memberi upah tukang bekam itu.‛ (HR. Bukhari dan Muslim).8

7

Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul

Mujtahid..., 62. 8

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cetakan ke 62 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 303.

22

Adapun fuqaha yang melarang sewa menyewa seperti Abu Bakar alAsham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan, mereka beralasan bahwa dalam urusan tukar menukar harus berwujud antara harga dan penyerahan barang, sedangkan manfaat dalam transaksi sewa menyewa tidak ada, oleh karena itu sewa menyewa merupakan kegiatan menjual manfaat yang tidak pernah ada dalam akad, hal ini dikatakan sebagai tindak penipuan dan dianggap menjual sesuatu yang tidak ada.9 Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd, walaupun manfaat itu tidak ada pada saat akad, tapi secara umum manfaat itu dapat tercapai.10 Pada masa sahabat sebelum keberadaan Asham dan Ibnu Ulayyah, dan ulama lainnya. Sepakat membolehkan akad ijarah hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat pada masa itu terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan terhadap barang riil.11

C. Syarat, Rukun, dan Ketentuan dalam Sewa Menyewa Sebagaimana pada akad-akad muamalah lainnya, ijarah memiliki beberapa syarat dan rukun dalam menunjang keabsahan akad ini agar tercapainya hak dan kewajiban masing-masing pelaku akad yang sifatnya mengikat satu dengan yang lainnya. Yang pertama dengan beberapa syarat, dalam hal ini syarat merupakan ketentuan sebelum melaksanakan akad ijarah dan akad lainnya dalam bermuamalah, dalam hal ini syarat-syarat dalam 9

Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul

Mujtahid..., 63. 10 11

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 385. Ibid., 386.

23

akad ijarah baik itu dalam subjek, objek, dan hal lain yang berhubungan dengan akad ijarah dibagi menjadi enam macam antara lain:12 1. Shart} al-In’iqad (Syarat Wujud) Syarat wujud disebutkan ada tiga macam yaitu syarat akad, pelaku, dan tempat akad. Dalam hal ini akan disebutkan syarat yang berlaku pada pelaku akad, antara lain pelaku akad harus berakal, jika dilakukan oleh orang yang gila, atau anak kecil yang tidak mumayyiz maka akad tidak sah. Dalam istilah yang disebut dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.13 Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia baligh bukan termasuk dalam syarat ini, jika ada pelaku akad seorang anak kecil namun

mumayyiz dan diizinkan oleh walinya maka akad tersebut sah. Hal ini sejalan dengan ulama Malikiyah, namun usia baligh menjadi salah satu syarat berlaku yang akan dijelaskan berikutnya. Berbeda dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, syarat baligh dan berakal merupakan syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), dan kedua syarat tersebut merupakan syarat wujud. 2. Shart} an-Na>fadz (Syarat Berlaku) Adanya kepemilikan atau kekuasaan oleh penyewa atau wakil dan pengampu merupakan syarat berlaku, sehingga jika seorang fud}ul (orang 12

Ibid., 389-407. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 188. 13

24

yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) yang melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah akad ini harus atas dasar persetujuan pemiliknya. Berbeda dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa persetujuan pemilik dapat berlaku pada akad ijarah tergantung wujud objek ijarahnya. Jika seorang fud}uli melakukan akad ijarah dan mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka ada dua letak persetujuan yang menyebabkan sah tidaknya akad ijarah yang dilakukan, pertama jika persetujuan akad itu terjadi sebelum menfaat barang digunakan maka akadnya sah dan si fud}ul berhak atas upahnya. Sebaliknya jika persetujuan itu terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akadnya tidak sah. 3. Shart} as}-S}ih}h}ah} (Syarat Sah) Merupakan syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad ijarah antara lain: a. Kerelaan pelaku akad, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. AnNisa>’ (4) ayat 29: ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫اا‬ ‫ا‬‫ا‬‫اا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan14 yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

14

Disebut perniagaan dikerenakan adanya pertukaran nilai harta dengan harta sebagaimana

ijarah.

25

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.15 b. Diketahui sifat dari manfaat objek akad, hal ini untuk menghindari perselisihan diantara pelaku akad. Meliputi: 1) Tempat

manfaat,

yaitu

dengan mengetahui

barang yang

disewakan beserta manfaatnya dengan jelas. Syaikh Abu Syujak berkata:

ِِ ِ ِِ ِ ِ ‫اإِ َذ ا‬،ُ‫اص َّنح ْ اإِ َج َرتُه‬ ْ َ‫ف‬ َ ‫ا َ ُك ُّزل َام ا َْم َك َ ا النْتف َعُا ه َام َعا َبَ َق ءا َْيله‬:‫ص ٌل ِاِفا ِإل َج َرِا‬ ِ ‫ا‬.‫ا ُم َّند ٍاَْ ا َ َم ٍال‬:‫َح ِدا َْمَيْ ِ ا‬ ْ ‫ُ ّد َر‬ َ ‫ت َامْلَب َعتُهُا ِِب‬

‚Setiap benda yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan zatnya, sah menyewakannya, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dua perkara ini; yaitu masa dan kerja‛.16

2) Kejelasan masa waktu ijarah, untuk objek akad yang tidak jelas kadarnya, maka dengan penentuan waktu, seperti menyewa apartemen, rumah, dan lainnya. Menurut ulama Syafi’iyah tidak ada batas waktu terlama dalam akad ijarah dikarenakan tidak disebutkan dalam ketentuan syar’i. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penentuan permulaan ijarah. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan penentuan permulaan akad merupakan syarat yang harus dipenuhi sehingga ketentuan waktu dapat diperhitungkan bersamaan dengan imbalan yang akan diterima. c. Objek akad dapat diserahkan secara hakiki (nyata) dan syara, hal ini menurut kesepakatan fuqaha. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama 15

Menteri Agama, Al-Qura>n al-Kari>m wa Tarjamatu..., 122. Imam Taqyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Misbah Musthafa, bagian pertama (Surabaya: Bina Iman, 2007), 694. 16

26

Hanabilah berpendapat bahwa benda yang dimiliki bersama tidak boleh disewakan kecuali pada mitranya. d. Manfaat objek ijarah dibolehkan secara syarat, seperti contoh orang kafir menyewa rumah kepada orang muslim untuk ibadah. e. Jika berupa jasa maka pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah. f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya, seperti yang diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau melarang tukang giling mengambil dari apa yang digiling selain upahnya, hal ini yang disepakati oleh ulama Syafi’iya. Masalah ini juga disebutkan dalam kaidah fiqih oleh para ulama Hanafiyah yaitu‛memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewa dapat merusak akad‛. Namun berbeda denga yang diungkapkan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah yang memperbolehkan hal ini jika takarannya jelas. g. Manfaat dari objek akad itu harus dimaksudkan dan biasa melalui akad ijarah, maksudnya tidak boleh menyewakan sesuatu diluar manfaat yang tidak bisa didapat dari objek akad. 4. Syarat Objek Akad Jika objek akad itu berupa barang bergerak, disyaratkan harus terjadi penerimaan, sedangkan untuk barang tidak bergerak dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. 5. Syarat-Syarat Ujrah (Upah)

27

Khusus yang menyewa jasa. Ada dua syarat upah, pertama upah harus bernilai dan diketahui, yang kedua upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma’quud alaih (objek akad), seperti seorang penggilang gandum tidak diperkenankan menerima upah berupa gandum yang digiling tersebut. 6. Shart} al-Lu>zum (Syarat Kelaziman) Dua syarat yang harus terpenuhi dalam akad ijarah menjadi lazim (mengikat), yang pertama terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya, yang kedua tidak terjadi alasan yang membolehkan membatalkan ijarah. Setelah syarat-syarat yang disebutkan di atas telah terpenuhi maka yang harus diperhatikan berikutnya yaitu rukun dari akad ijarah. Ada empat rukun ijarah, yaitu dua pihak yang berakad, s}ighah, manfaat dan harga atau upah, berikut akan dijelaskan satu persatu rukun tersebut:17 1. Kedua pihak memiliki kemampuan berakad, kedua pihak merupakan pemilik dan penyewa yang telah mencapai baligh, berakal, dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Anak kecil, orang gila, dan orang yang tidak memiliki kuasa terhadap dirinya dan harta yang akan dipersewakan tidak sah melakukan akad. 2. Sighah, yaitu dengan ijab dan qabul, atau dengan yang menggantikan keduanya yaitu mu’at}ah (saling memberi tanpa ada sighah), namun

17

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 408.

28

menurut Imam Nawawi, mu’at}ah hanya dilakukan pada akad yang umum telah menjadi kebiasaan seperti jual beli. 3. Manfaat, yaitu sesuatu yang bernilai baik secara umum maupun syara, dapat diserahkan dan tidak dimanfaatkan oleh orang yang menyewakan. 4. Upah atau harga, yaitu berupa sesuatu yang suci, dapat diserahkan, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak.

D. Berakhirnya Akad Ijarah (Sewa Menyewa) Akad ijrah dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab, antara lain: dikarenakan salah satu pihak meninggal, adanya iqalah (pengguguran akad), rusaknya barang yang disewakan, dan habisnya masa ijarah. Berikut penjelasan masing-masing sebab di atas:18 1. Meninggalnya salah satu pihak, hal ini merupakan kesepakatan jumhur ulama, dikarenakan akad ijarah sifatnya mengikat yaitu penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang, maka dapat diwariskan, tapi hal ini tidak berlaku bagi perempuan tukang menyusui, sewa menyewa tetap batal dikarenakan sulitnya objek akad. 2. Adanya iqalah (pengguguran akad), dikarenakan ijarah merupakan suatu akad yang dapat dibatalkan sebagaimana jual beli. 3. Rusaknya barang yang disewakan, menurut Imam Zaila’i yang mengambil pendapat Muhammad Ibnul Hasan, ‚bahwa ijarah tidak akan batal dikarenakan rusaknya barang yang disewakan, karena manfaat yang telah 18

Ibid., 429-431.

29

hilang dimungkinkan dapat kembali lagi‛. Pendapat yang paling s}ah}ih} menurut uama-ulama Hanafiyah berdasrkan penulis kitab ad-Durrul

Mukhta>r yang dikuatkan oleh Ibnu Abidin, ‚jika objek ijarah hancur, maka upahnya gugur seluruhnya, sedangkan ijarahnya tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya. 4. Habisnya masa ijarah kecuali karena ada uzur, seperti contoh menyewa tanah yang sudah habis masa sewanya namun masa panen belum sampai, sehingga ijarah tetap dilanjutkan dengan pembayaran upah umum.

E. Ijarah (Sewa Menyewa) Tanah Pertanian Setelah mengetahui beberapa syarat dan rukun dalam ijarah, selanjutnya

pembahasan mengenai

salah

satu

objek akad

dengan

kemanfaatan khusus yaitu menyewa tanah pertanian. Para fuqaha banyak yang berbeda pendapat mengenai ijarah tanah pertanian, berikut beberapa perbedaaan ulama fuqaha dengan dasar hukum yang digunakan:19 1. Fuqaha yang melarang menyewakan tanah, pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman, dengan dasar hadith yang diriwayatkan oleh Malik dengan sanad Rafi’ bin Khadij r.a :

‫ ﴿أخرجو البخاري و مسلم﴾ا‬.‫ع‬ ‫ولا ِا انَبَ َ ىا َ ْ اكِ َِءا اْ َمَل ِرِا‬ َ ‫َ َّنن َار ُس‬

‚Rasulullah Saw melarang persewaan tanah pertanian‛. (HR. Bukhari dan Muslim). 19

Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul

Mujtahid..., 64-71.

30

Menurut

Abu

Umar

bin

Abdurrahman,

fuqaha yang melarang

menyewakan tanah pertanian juga beralasan dengan hadith Dhamrah dari Ibnu Syaudzab dari Mutharrif, dari Atha’, dari Jabir r.a. Ia berkata:

‫ا ﴿أخرجو‬.َ‫ا َم ْ ا َك نَ ْ ااَهُا َْر ٌ افََب ْليََب ْلَر ْ َ اَْ اِيَُب ْلِر ْ َ ا َالَايَبُ َ ِج ْها‬:‫ولا ِا افََب َق َال‬ ُ ‫َخ َََبلَ َار ُس‬ ﴾‫النساﺋﻲ و ابن ماجو‬ ‚Rasulullah Saw berpidato kepada kami. Kemudian beliau bersabda: ‚Barangsiapa mempunyai tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau menyuruh orang lain menanaminya, dan janganlah ia menyewakannya.‛ (HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Hadith yang sama juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a:

‫ ا(( َم ْ اك َنَ ْ ااَهُا َْر ٌ افََب ْليََب ْلَر ْ َا‬:‫اَ َّننا الَّنِ َّنا ا لا‬،َ ‫اج ِ ِا ا َ ُدا ِ َار ِ َ ا ُا َْل م‬ َ َْ ‫ا﴿أخرجو البخاري﴾ا‬.))َ‫ا ََاليُ ْك ِها‬،ُ‫َْ اِيََب ْلَر ْ َاَ َخ ه‬

‚Dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwasanya Rasulullah Saw pernah Bersabda: ‚Barangsiapa mempunyai tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya, dan janganlah menyewakan.‛ (HR. Bukhari).20 Dengan melihat dasar hadith yang digunakan para fuqaha ini, mereka berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu dikarenakan di dalamnya terdapat unsur penipuan, dan untuk menghindari kemungkinan ditimpa bencana, sehingga mengakibatkan penyewa tetap membayar sewa tanah tanpa memperoleh manfaat apapun.

2. Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah hanya dengan uang, dikemukakan oleh Rabi’ah dan Said bin Musayyab, dengan hadith yang berasal Thariq bin Adburrahman dari Said bin al-Musayyab, dari Rafi’ bin Khadij r.a., dari Rasulullah Saw:

20

Imam al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 534.

31

‫ا‬، َ ِ‫املِ َ ا َْر اا افََب ُ وايَبَ ْلَرعُاماَ ا ُمل‬ ُ ‫ا َر ُج ٌلااَهُا َْر ٌ افََبيََب ْلَر ُ َا َ َر ُج ٌل‬:ٌ‫اﺇَِّن َايَبَ ْلَرعُاثًَلَثَا‬:‫َن اَّنهُ ا َ َال‬ ﴾‫ا﴿ أخرجو ابن ماجو والنساﺋﻲا‬.‫َ َر ُج ٌلا ْكتََبَ ا ِ َ َه ٍ اَْ افِ َّن ٍا‬

‚Bahwa sesungguhnaya Nabi Saw bersabda, ‚hanya ada tiga orang yang boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai tanah kemudian menanaminya, orang yang diberi tanah kemudain menanami tanah yang diberikan kepadanya itu, dan orang yang menyewa tanah dengan emas dan perak‛ (HR. Ibnu Majah dan an-Nasai). Menurut mereka hadith lainnya bersifat mutlak, sedangkan hadith ini bersifat muqayyad, maka seharusnya yang mutlak dibawa kepada yang

muqayyad. 3. Fuqaha yang membolehkan persewaan tanah dengan selain makanan, pendapat ini diungkapkan oleh Malik dan pengikutnya, dengan berdasarkan hadith dari Ya’la bin Hakim dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi’ bin Khadij:

ٍ ُ‫ام ا َك نَ ااَهاَر افََب ْليَبلر ْ َاَ اِيَبلر ْ َاَخ ها الَاي ْك ِه َا ِثَبُل‬:‫ولا ِا ا‬ ‫ثا َالَ ُارٍُعا‬ ُ ‫َ َل َار ُس‬ ُ ََُ ََْ ْ ََْ ٌ ْ ُ ْ ْ َ ٍ ِ .‫ام َع َّن ٍا‬ ُ ‫َالَ َع َم‬

Rasulullah Saw bersabda: ‚Barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau menyuruh saudaranya (orang lain) untuk menanaminya. Dan janganlah ia menyewakan dengan sepertiga atau seperempat (dari penghasilan tanah tersebut) atau dengan makanan tertentu‛. Mereka menyebut sewa tanah semacam ini sama dengan muhaqalah (menyewakan tanah dengan gandum) yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Dan mereka menyebutnya sebagai jual makanan dengan cara nasiah (penundaan). 4. Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan segala sesuatu yang bernilai, pendapat ini beralasan bahwa penyewaan tanah pada dasarnya

32

merupakan suatu kegiatan menyewa suatu manfaat tertentu dengan sesuatu yang tertentu pula. Oleh karena itu persewaan ini dibolehkan dengan mengqiyaskan kepada semua yang bermanfaat. Sebagimana

hadith dari Salim bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Rafi’ yaitu ucapannya:

ِ ِ ِ ‫ا ك َ َناَحد َاي ْك ِ اَر ها يَب ُق ُا‬:‫ا َ َال‬،‫َكل َاَ ْكثَب اَهلا اْم ِديَبل ِاح ْقًلا‬ ‫اِلا َ َه ِهِا‬ ََ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ ‫ا َه ها اق ْ َع‬:‫ول‬ َ ﴾‫ا ﴿أخرجو البخاري‬. ‫اه ِهِافََبلََب َ ُه ُما الَّنِ ُّزا‬ ُ ْ‫اه ِهِا َ ََل‬ َ َ‫ا‬ ْ ‫ا َ ُرَّنَّب َا‬،‫ك‬ َ ‫اُتْ ِْج‬ َ ْ ‫َخَ َج‬

‚Kami penduduk Madinah yang paling banyak memiliki ladang. Rafi’ berkata ‚salah satu dari kami menyewa tanahnya dan berkata, ‚bagian ini untukku dan bagian ini untukmu, boleh jadi bagian ini mengeluarkan hasil, sedang bagian yang lain tidak mengeluarkan hasil, karena itu Nabi Saw melarang mereka‛. (HR. Bukhari). Selanjutnya mengenai larangan penyewaan tanah dengan sesuatu yang tumbuh dari tanah yang disewa tersebut, yang menjadi dasar di sini adalah

hadith yang diriwayatkan oleh Khadij dari Dhuhair bin Rafi’ ra, Ia berkata:

ِ ُ ‫ام ا َ َلارس‬:‫افََب ُق ْل ا‬، ‫ولا ِا ا اَم ٍا َك َنارفَْب اق ا ِل‬ ‫اا‬:‫ا َل‬،‫اح ٌّق‬ ُ ‫نَبَ َ َ َار ُس‬ َ َ ْ َْ َ ‫ولا ا افََب ُ َو‬ َ ُ َُ ِ ُ ‫د ِاارس‬ ‫انُ َ ِج ُ َه ا َلَىا اُّزُِعا َ َلَىا ألَْ َس ِق ِام َ ا‬: َ‫صلََبعُ ْو َن ِاَّبَح َا ِلِ ُك ْم؟ا َُب ْلل‬ ْ َ‫ا َم ت‬:‫ولا ا افََب َق َال‬ َُ ََ ‫ا ﴿أخرجو‬.َ‫اِْزِر ُ ْوه َاَْ ازَ ِر ُ ْوه َاَْ ا َْم ِ ُك ْوها‬، ‫اَالتََب ْف َعلُ ْو‬:‫افََب َق َل َار ُس ْو ُلا ِا ا‬، ِْ ِ‫اتَّنم ِا َ ا َّنع‬ ْ ﴾‫البخاري و مسلم‬ ‚Rasulullah Saw melarang kami dari sesuatu perkara yang sebelumnya merupakan kemurahan bagi kami. Aku berkata, semua yang disabdakan oleh Rasulullah Saw adalah benar. Dhuhair berkata, Rasulullah memanggil aku, kemudian beliau bersabda, ‚apa yang telah kau perbuat terhadap kebunmu?, kami menjawab: ‚kami menyewakannya dengan harga seperempat (dari penghasilan) atau dengan beberapa wasaq kurma dan sya’ir‛, kemudian Rasulullah Saw bersabda ‚jangan kau lakukan itu! Tanamilah kebun-kebun itu, atau suruh orang lain menanaminya, atau tahanlah ia‛. (HR. Bukhari dan Muslim).

33

Sedangkan fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan sesuatu yang tumbuh dari tanah itu berdasar pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

ِ ِ ‫َّن‬ ‫اخْيَبََبَ ا َ َْر َ َ ا َلَىاَ ْنايَبَ ْع َملُ ْوَه ِام ْ ا َْم َو هلِ ْما َلَىا‬ َ َ‫اخْيَبََب‬ َ ‫َن َار ُس ْو َلا ا‬ َ ‫اَنْ َل‬ َ ‫ىلايَبَ ُ ْود‬ َ ِ‫ادفَ َعا ﺇ‬ ِ ﴾‫ا ﴿أخرجو ابن ماجو‬.ُ‫اُتْ ِ ُجهُا أل َْر ٌ ا َ اث َّْنمَا‬ ُ ‫ص ِ َام‬ ْ‫ن‬

‚Rasulullah Saw memberikan dan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi Khaibar dengan syarat mereka menganggapnya dengan modal biaya dari harta mereka sendiri dengan imbalan setengah dari hasil tanah dan buah‛. (HR. Ibnu Majah). Selanjutnya hadith yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

ِ ِ ‫اَيْ ُخ َ ِامْلهُا‬ َ ْ ‫َخ هُايَ ُك‬ َ ‫َح ُد ُك ْما‬ َ ‫اخْيَبا ااَهُام ْ اَ ْن‬ َ ‫ا ﺇِ ْناَيَْلَ ْ ا‬:‫ا َ اَك ْ ا َ َال‬، َ ‫ﺇِ َّننا الَّنِ َّنا ا ََلْايَبَْلهَا َْلَب‬ ﴾‫ا﴿أخرجو البخاري و مسلم‬. ‫َشْيَببا‬

‚Nabi Saw tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda: apabila salah satu di antara kamu memberikan kepada saudaranya (orang lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu darinya‛. (HR. Bukhari dan Muslim). Menurut fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah dengan sesuatu

yang tumbuh dari tanah, hadith yang terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas merupakan hadith yang lebih valid dibandingkan dengan hadith yang disampaikan oleh Rafi’ bin Khudaij. Mereka juga berpendapat, ‚seandainya hadith hadith Rafi’ itu s}ah}ih} maka bukan termasuk larangan, namun lebih kepada kemakruhan sebagaimana hadith yang disampaikan oleh Ibnu Abbas.21

21

Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul

Mujtahid...,71.

34

Pendapat ini sejalan dengan

Ibnu Taimiyah, dikarenakan tanah

pertanian memperoleh perhatian yang sangat kuat dalam hadith. Menggarap tanah yang tak produktif sesuatu yang sangat dihargai oleh Rasulullah Saw, pada awal Islam prinsip yang digunakan yaitu mendistribusikan tanah yang dikuasai kepada para tentara, tapi khalifah Umar bin Khattab membiarkan tanah tersebut berapa pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj (pajak). Hal ini dilakukan oleh kahalifah dikarenakan pertimbangan terhadap kesejahteraan publik, dengan memperoleh penghasilan dari tanah tersebut bisa diharapkan tercapainya kesejahteraan.22 Menurut ustadz M. Taufik N. T dalam diskusi di website miliknya mengenai pengelolaan tanah pertanian yang terlarang, persoalan ini merupakan permasalahan yang khilafiyyah ada yang membolehkan namun dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti tanah yang disewakan tidak kosong dari tanaman, yang merupakan syarat dari ulama Syafi’iyah.23 Dasar hukum yang digunakan yaitu hadith dari Rafi’ bin Khadij:

ِ ُ‫اُن ِلا الَر ا لَىا ِدارسو ُلا ا افََبلُ ْك ِيَب ا ِِباثَبُّزل‬ ‫ثا َ اُّزُِعا َ ا َّن َع ِما اْ ُم َّن َّنمىافَ َ ءَ َ ا‬ َْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ ‫ُكلَّن‬ ‫تايَبَ ْوٍم َار ُج ٌل َام ْ ا ُ ُم ْوَم ِِتافََب َق َلانَبَ َ َ َار ُس ْو ُلا ا ا َ ْ ا َْم ٍا َك َنااَلَ ا َ فِ اع ا َ اطََو ِيَ ُا ا َ ا‬ َ ‫َذ‬ ِِ ِ ُ‫اُن ِلا ِِب الَر ِ افََبلُ ْك ِيَب ا لَىا اثَبُّزل‬ ‫با‬ ‫ثا َ اُّزُِعا َ ا َّن َع ِما اْ ُم َ َّنمىا َ ََمَ َار َّن‬ َ ََ ْ َ َُ ‫َر ُس ْواهاَنَبَ َف ُعااَلَ انَبَ َ َ اَ ْن‬ ِ ِ ‫الَر ِ اَ ْنايَبلر اَ ايَبلِر ا َك ِهاكِ ءه ا م‬ ﴾‫كا ﴿أخرجو املسلم‬ َ ‫اس َو ا َذا‬ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ

‚Dulu di zaman Rasulullah Saw biasa melakukan melakukan muhaqalah tanah perkebunan, oleh karena itu kami biasa menyewakannya dengan bayaran sepertiga atau seperempat (dari hasil panen) atau dengan bayaran 22

A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, H. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 294-295. 23 M. Taufik. N. T, ‚Hukum Islam Seputar Tanah 4: Pengelolaan Tanah Pertanian yang Terlarang‛, dalam https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/10/14hukum-islam-seputar-tanah-4pengelolaan-tanah-pertanian-yang-terlarang/, 13:36, 30-06-2016.

35

makanan tertentu. Hingga pada suatu ketika, salah seorang pamanku datang seraya berkata: Rasulullah Saw telah melarang usaha kita yang menguntungkan ini, tetapi mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kita. Beliau melarang kita menyewakan tanah dengan memungut sepertiga atau seperempat hasil tanaman atau makanan tertentu. Dan Allah memerintahkan kita supaya menanaminya sendiri atau ditanami orang lain tanpa memungut sewa atau yang semisal‛. (HR. Muslim).24

ِ ِ ‫اشْي ٍئا‬ َ َْ‫َح َّندثَِِنا َ َّنم َ اَنَبَّن ُ ْما َك نَبُ ْو ايُ ْك ُ ْ َنا الَْر ِ ا َلَىا َ ْ دا الَّنِ ا ِاَّبَ اَيَُْ ُ ا َلَىا الَْرِ َع ءا‬ ِّ ‫اه ا ِِب‬ ِ ِِ ِ ِِ ‫اديَْبلَ ِرا َ ا ِّد ْرَه ِما‬ َ ‫اص ِح ِ ا الَْر ِ افََبلََب َ ىا الَّنِ ا ا اذَا‬ َ ‫يَ ْ تََبثْليه‬ َ َ ‫كافََب ُق ْل ُ اا َف ِعافَ َكْي‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫فََب َق َلار فِ ِعااَي‬ ‫ك َام اَ ْوانَظََفِْي ِها‬ ُ ‫سا ِِب ّاديَْبلَ ٍرا َ ا ّد ْرَه ِما َ َ َلا اَ ْلي‬ َ ‫ثا َ َك َنا اَّن ا ُُن َ ا َ اذا‬ َ َ‫ساِب‬ ٌ ‫اِب ْء‬ َ ْ َ ُِ ‫َذ ا ا َف ْ ِما ِِباًلَِلا ا ْا ِما ََل‬ ﴾‫اُيْيَب ُلْهُااِ َم افِْي ِه ِام َ ا اْ ُم َخ طََِا ﴿أخرجو البخاري‬ ْ ََ َ َ ُ

‚Telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi Saw atas apa yang tumbuh di atasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi Saw melarangnya. Lalu aku bertanaya kepada Rafi’ ‚bagaimana bila pembayaranya dengan dinar atau dirham?‛. Maka Rafi’ Berkata: ‚tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham‛. Berkata al-Laits: pelarangan tentang itu bila dipandang oleh yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya‛. (HR. Bukhari).25 Dasar hadith selanjutnya berasal dari Abdullah bin Umar r.a, dan Utsman bin Sahl bin Rafi’ bin Khadij:

‫اخ ِ َ ا َْ ُدا اَ ْنايَ ُك ْو َنا الَّنِ ا ا َ ْدا‬ ُ َ ‫اُثَّن‬ ﴾‫ِ ا ﴿أخرجو البخاري‬

ِ ِ َ‫ُكْل ُ اَ ْ لَ ُماِفا َ ْ د َار ُس ْو ُلا ا اَ َّننا الَْر َ اتُ ْك‬ ِ ‫اشْيَببا ا ََلْايَ ُك ْ ايَبَ ْعلَ ُمهُافََبتََبَ َكاكَِ ءَ ْالَْر‬ َ ‫ك‬ َ ‫َ ْح َد‬ َ ‫ث ِاِفا َذا‬

‚Aku mengetahui bahwa ladang biasa disewakan pada zaman Rasulullah Saw. Kemudian Abdullah bin Umar r.a takut kalau Nabi Saw telah mengeluarkan sabda lain tentang masalah itu yang dia tidak mengetahui sehingga akhirnya dia meninggalkan menyewakan tanah ladang. (HR. Bukhari).26

ِ ِ ‫اح ِار فِ ِعا‬ ِ ِ ِ ِ ِ ‫اس ْ ٍلافََب َق َلاَ ْكَيَْبلَ ا‬ َ ْ َ ْ ‫ِنّااَيَتْي ٌم ِاِف‬ َ ُ ْ ‫اخديْ ٍجا َ َح َ ْ ُ َام َعهُافَ َ اَهُاَخىا ْمَ ُنا‬ ِ ِ ﴾‫اد ْ هُافَِإ َّننا الَّنِ ا انَبَ َ ىا َ ْ اكَِ ِءا الَْر ِ اا ﴿أخرجو ابوداود‬ َ ‫َْر َ لَ افًُلَنََاَّبَ اََب َ َْتاد ْرَه ٍمافََب َق َل‬ 24

Ibid. Ibid. 26 Ibid. 25

36

‚Sungguh aku dahulu adalah anak yatim di dalam asuhan Rafi’ bin Khadij, dan akau pernah berhaji bersamanya. Kemudian saudara Imran bin Sahl datang kepada Fulanah dengan upah dua ratus dirham. Kemudian ia berkata; tinggalkan pekerjaan tersebut karena sesungguhnya Nabi Saw melarang dari menyewakan tanah‛. (HR. Abu Dawud).27 Jika melihat makna dari hadith-hadith tersebut di atas, dapat dipahami bahwa menyewakan tanah pada zaman Rasulullah Saw dilarang, sehingga para sahabat yang pernah melakukannya banyak yang meninggalkan praktik tersebut, dan melarang sahabat lainnya yang melakukan praktik tersebut karena ditakutkan terjadi bahaya yang terduga. Menurut Sayyid Abul A’la Maududi penggarpan tanah pertanian dengan cara menyewakan merupakan paraktik pembungaan uang sehingga mengandung sifat riba yang diharamkan dalam Islam.28 Dikarenakan persoalan ini merupakan permasalahan yang iktilaf dalam kalangan ulama, maka masih diperkenankan untuk mengikuti salah satu dari beberapa pendapat yang tersebut di atas dengan syarat mempertimbangkan segala risiko yang akan dihadapi, sebagaimana prinsip kehati-hatian dalam Islam untuk menghindari sesuatu yang lebih menibulkan mad}arat (kerusakan) dari pada manfaat.

27

Ibid. Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System), Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 174. 28