III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keadaan Umum 1. Nama BNI Bank Negara Indonesia (BNI) berdiri sejak 5 Juli 1946, dan merupakan bank pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak berdirinya, nama resmi BNI dari masa ke masa mengalami perubahan. Seperti halnya perbankan lainnya, BNI juga mengalami masa pasang surut yang disebabkan karena adanya perubahan iklim ekonomi makro. Langkah-langkah awal BNI menuju transformasi dimulai pada paruh kedua tahun 2004. BNI memperkenalkan identitas perusahaan baru yang menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, sekaligus mencerminkan upaya pemulihan kepercayaan diri setelah melalui tahun-tahun yang memprihatinkan. Identitas baru BNI tercermin pada logo baru yang memiliki makna sebagai berikut : a.
Identitas Baru BNI – Dasar Pembuatan Desain Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI.
28
b.
Huruf BNI Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.
c.
Simbol “46” Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.
d.
Palet Warna Palet
warna
korporat
telah
didesain
ulang,
namun
tetap
mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern (BNI, 2005). Seiring dengan era transformasi yang dilaksanakan tersebut, istilah kantor Cabang mengalami penyesuaian nama menjadi outlet. Sampai dengan bulan Desember 2005, jumlah outlet BNI berjumlah 955
29
outlet yang tersebar diseluruh pelosok nusantara dan Luar Negeri (Singapore, Hong Kong, Tokyo, London dan New York). Adapun perinciannya disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Jumlah Outlet BNI per Desember 2005 Outlet
Cabang
Konvensional Syariah
KCP
KM
KK
Total
216
173
405
25
97
916
19
--
15
--
--
34
5
--
--
--
--
5
240
173
420
25
97
955
Luar Negeri Total
KLN
Sumber : BNI, 2005 Keterangan : KLN KCP KM KK
= = = =
Kantor Layanan Kantor Cabang Pembantu Kas Mobil Kantor Kas
2. Usaha Kecil Menengah Meskipun kondisi makro ekonomi Indonesia kurang kondusif pada semester kedua tahun 2005, segmen pasar UKM tetap merupakan salah satu segmen pasar yang paling bergairah dalam perekonomian Indonesia saat ini. Daya tahan dan keuletan segmen pasar ini telah teruji dan terbukti selama krisis moneter Asia dan tetap menonjol dalam kondisi pasar yang kurang mengguntungkan saat ini. Dari segi kualitas aset kredit dan profitabilitas, selama tiga tahun terakhir, BNI telah memperoleh sebagian dari portofolio kredit terbaiknya melalui segmen usaha kecil. Sejalan dengan pertumbuhan usaha kecil portofolio kredit usaha kecil juga berkembang menjadi Rp. 12,29 trilyun
30
pada tahun 2005. Jenis kredit yang disalurkan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja (BNI, 2005).
3. Kajian Teori Perkreditan Tugas pokok suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada
masyarakat yang memerlukannya. Peranan kredit merupakan kegiatan paling utama dalam operasi suatu bank, karena dari sinilah bank memperoleh pendapatan yang paling diandalkan. Dengan pendapatan tersebut, bank dapat menutup berbagai biaya, baik biaya operasional maupun
non
operasional
dalam
tahun
akuntansi
bersangkutan
(Reksoprayitno, 1992). Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang. Jadi bisnis utama dari suatu bank adalah kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar
dalam
memberikan
kontribusi
terbesar
sebagai
sumber
penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat bahwa : a.
bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik
b.
pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank
c.
perkreditan
memberikan
sebagian besar bank
kontribusi
penghasilan
terbesar
bagi
31
d.
bank
merupakan
lembaga
perantara
(intermediary)
antara
masyarakat suplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Debitur merupakan orang yang meminjam sejumlah dana dengan jangka waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu perjanjian kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan aturan bank, tanpa melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan, bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari (Compton, 1991). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA). Dengan
demikian,
dalam
prakteknya
kredit
merupakan
penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.
32
Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan menurut Muljono (2001) adalah sebagai berikut : a.
Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak.
b.
Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).
c.
Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang.
4. Fungsi Kredit Modal Kerja Di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan pada umumnya, fungsi kredit modal kerja tidak terlepas dari fungsi-fungsi kredit secara umum. Garis besarnya fungsi kredit tersebut adalah : a.
Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang. Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank akan dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha produksi maupun perdagangan.
b.
Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang. Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para pengusaha di dalam berproduksi dan mendistribusikan hasil produksinya masih terbatas. Namun dengan adanya fasilitas kredit, para pengusaha dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi dan pendistribusiannya akan meningkat. Dengan demikian, pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula.
33
c.
Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro dan sebagainya. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian bank selaku money creator.
d.
Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan terutama kemampuan finansial. Fasilitas kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
e.
Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif
dan
sektor-sektor
prioritas
yang
secara
langsung
berpengaruh tarhadap hajat hidup masyarakat. f.
Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan
34
keuntungan. Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut, orientasi pengusaha tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, juga
merambah pasar ekspor. Dengan demikian, kegairahan
pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat, yang nantinya akan akan mendatangkan devisa bagi negara. g.
Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Negara-negara kaya atau yang kuat perekonomiannya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui bantuan antar negara yang disebut “G to G” (Government to Government). Hubungan antarnegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.
5. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada
dasarnya
setiap
pemberian
fasilitas
kredit
akan
menimbulkan risiko baik yang terjadi sebagai akibat penyalah gunaan kredit yang diberikan kepada debitur maupun risiko yang ditimbulkan karena kurang telitinya bank dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit ataupun sebagai akibat tidak efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bank terhadap jalannya kredit yang telah diberikan kepada debitur.
35
Hal ini sering terjadi benturan antara bank yang harus memberikan pelayanan terbaik bagi calon nasabahnya, yaitu dengan proses permohonan kredit dilakukan dengan cepat dan unsur kehatihatian dalam proses pencairannya. Terkadang calon debitur enggan untuk mengajukan permohonan kreditnya di bank “X” dengan alasan prosesnya lama dan bertele-tele. Namun di sisi bank “X” tersebut harus menjalankan aturan dan kebijakan yang ditetapkan baik oleh internal maupun ekternal yang dalam hal ini adalah peraturan dari Bank Indonesia selaku bank sentral. Untuk
menghindari
terjadinya
risiko
terhadap
kredit
yang
diberikannya, dalam menentukan nilai kredit, bank akan melakukan analisa terhadap calon debitur. Dalam analisa tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi 4 P’s, yaitu : a.
Personality Bank perlu mengetahui dengan sebaik-baiknya tentang diri pribadi calon debitur, terutama yang menyangkut pendidikan, pergaulan dan kebiasaannya. Dengan diketahuinya kepribadian calon debitur, maka bank akan dapat memutuskan sejauhmana calon debitur itu layak untuk diberikan fasilitas kredit.
b.
Purpose Bank perlu menganalisa tentang keperluan kredit yang diajukan oleh calon debitur, agar dapat diketahui apakah keperluan kredit tersebut dapat dibiayai oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan sektor pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
36
c.
Prospect Melalui perkembangan usaha calon debitur selama beberapa waktu yang lalu, bank akan dapat mengetahui perkiraan perkembangan usaha calon debitur di masa mendatang, apakah usahanya akan semakin meningkat atau malah sebaliknya, terutama setelah kredit diberikan.
d.
Payment Analisa yang penting khususnya terhadap permohonan kredit modal kerja adalah seberapa besar kemampuan calon debitur didalam membayar kembali kredit yang diberikan kepadanya. Kemampuan membayar ini dapat diketahui oleh bank dari analisa prospek, serta kemampuan di dalam perdagangan dan mengatasi persaingan. Selain formulasi 4 P’s tersebut, hal-hal lain yang perlu
diperhatikan dalam penyelesaian kredit nasabah, terlebih dahulu harus terpenuhinya 6 C’s analisys (Rivai dan Permata, 2006), yaitu : a.
Character Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
b.
Capital Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan
37
kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalkan jika terjadi kenaikan suku bunga, komposisi modal sendiri inipun perlu ditingkatkan. c.
Capacity Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana calon debitur mampu mengembalikan atau melunasi kewajibannya (ability to pay) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
d.
Collateral Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Agunan tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan dan status hukumnya.
e.
Condition of Economy Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu
saat
yang
kemungkinannya
mempengaruhi
kelancaran
perusahaan dan calon debitur. f.
Constraint Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalkan
38
pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.
6. Proses Pemberian Kredit Modal Kerja di BNI Pada dasarnya kredit modal kerja yang diberikan merupakan kepercayaan, maka dari itu setiap kredit modal kerja yang diberikan tersebut mengandung suatu risiko. Untuk memperkecil tingkat risiko yang timbul, kepada setiap pemohon kredit modal kerja, BNI menetapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit modal kerja tersebut. Pemberian kredit tersebut dilakukan melaui beberapa tahapan berikut (Gambar 1) : a.
Persiapan kredit Calon debitur mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh kredit modal kerja kepada BNI dengan dilengkapi persyaratanpersyaratan yang diperlukan. Atas dasar permohonan tersebut, BNI mencari informasi tentang calon debitur, baik dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat usaha pemohon maupun melalui sarana on line, yaitu Sistem Informasi Debitur (SID) untuk memeriksa kebenaran atas data yang disampaikannya dan untuk menentukan kolektibilitas pinjamannya.
b.
Analisa kredit Analisa atas permohonan kredit modal kerja calon debitur, dilakukan oleh BNI agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi BNI.
39
c.
Penyampaian aplikasi kredit kepada pemutus kredit Dalam tahap ini telah didapat kesimpulan pokok dari analisa kredit yang merupakan suatu pendapat dan saran yang disampaikan kepada pemutus kredit di BNI (pemimpin cabang, pemimpin wilayah atau
direksi,
tergantung
dari
kredit
yang
diajukannya
dan
maksimumnya). d.
Pengambilan keputusan kredit Disetujui atau ditolaknya permohonan atas kredit modal kerja diputuskan oleh BNI atas dasar hasil aplikasi yang disampaikan dengan didukung oleh analisa atas data yang ada di BNI.
e.
Perjanjian kredit Setelah permohonan kredit modal kerja disetujui, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kredit dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, baik secara resmi dihadapan notaris yang ditunjuk BNI maupun dilakukan di bawah tangan (antara BNI dengan debitur, diikat dengan perjanjian tersendiri). Debitur diharuskan untuk melunasi bea materai dan propisi kredit. Besarnya propisi kredit modal kerja tersebut berkisar 1% dari pokok kredit modal kerja yang disetujui. Pembukuan yang dilakukan sebagai berikut : Db. Cash/rekening nasabah Kr. Pendapatan propisi kredit yang diterima dimuka
f.
Disposisi/pencairan kredit Pada tahap ini kredit modal kerja yang telah disetujui dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta agunannya, dikreditkan langsung ke rekening debitur yang ada di BNI (debitur
40
wajib membuka rekening giro atau tabungan di BNI). Setelah itu, debitur
dapat
langsung
menggunakan
dana
tersebut
untuk
menunjang kegiatan perusahaannya. Pembukuan yang dilakukan sebagai berikut : Db.
Kredit yang diberikan (dibuka per nominatif nasabah)
Kr.
Rekening Nasabah Penarikan kredit modal kerja di BNI oleh debitur yang telah
disetujui, dapat dilakukan oleh debitur dengan ketentuan berikut : a)
Debitur terlebih dahulu harus membuat rencana penggunaan kredit modal kerjanya.
b)
Penarikan kredit modal kerja hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang giral (melalui cek/bilyet giro) dan tidak dapat dilakukan penarikan secara tunai.
c)
Penarikan kredit modal kerja tidak dapat dilakukan sekaligus untuk seluruh
jumlah
kredit
yang
telah
disetujui,
debitur
hanya
diperkenankan menarik dana kredit modal kerjanya sesuai dengan jumlah kebutuhannya, Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan agar penyalahgunaan atas dana kredit modal kerja yang telah disetujui oleh BNI dapat dihindari. Atas kredit modal kerja yang telah disetujui tersebut, BNI membuka rekening pinjaman per nominatif debitur. Dimana pada saat debitur melakukan penarikan kredit, pembayaran bunga atau pelunasan kreditnya
akan
langsung
dicatat
secara
otomatis
oleh
sistem.
Pembayaran bunga dapat dilakukan dengan jurnal pembukuan berikut : Db. Cash/Rekening afiliasi atas nama debitur Kr. Rekening pendapatan bunga kredit atas nama debitur
41
42
Rekening afiliasi adalah merupakan rekening debitur di BNI, baik dalam bentuk rekening giro maupun tabungan yang di set secara otomatis untuk melakukan kewajiban bunga setiap bulannya. Besarnya bunga kredit modal kerja tersebut dihitung dari saldo debet rekening pinjaman debitur, yaitu jumlah nilai kredit modal kerja yang telah ditarik oleh debitur dikurangi nilai angsurannya. Jumlah hari dalam satu bulan ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari. Formulasi untuk menghitung nilai bunga kredit modal kerja dalam satu bulan dihitung sebagai berikut :
Bunga
=
Suku Bunga x Saldo Kredit x Hari Bunga 30
Terhadap
kredit
modal
kerja
yang
diberikan,
BNI
tidak
menetapkan besarnya nilai angsuran yang harus dibayar oleh debitur, demikian pula dalam menetapkan skala angsuran kredit modal kerja tersebut. Akan tetapi pada saat kredit tersebut jatuh tempo, debitur harus melunasi seluruh sisa pinjamannya. Sedangkan terhadap kredit modal kerja permanen, apabila debitur telah
menggunakan
60%
jangka
waktu
kreditnya,
maka
saldo
pinjamannya sudah harus berkurang menjadi 40% dari seluruh nilai kreditnya. Namun demikian, apabila debitur masih membutuhkan tambahan kredit modal kerja atau mengalami kesulitan untuk melunasi kredit yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan,
maka
debitur
yang
bersangkutan
dapat
mengajukan
permohonan perpanjangan kredit. Waktu yang dibutuhkan untuk satu proses atas permohonan kredit modal kerja pada BNI sejak calon debitur mengajukan permohonan
43
sampai ditetapkan keputusan kredit tersebut adalah 2 (dua) minggu, hal ini dilakukan apabila personil yang berwenang memproses permohonan kredit itu sesuai dengan banyaknya permohonan dan seluruh persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi oleh pemohon. Namun apabila ada permohonan atas kredit modal kerja yang belum lengkap persyaratannya, BNI akan tetap memproses permohonan tersebut sambil meminta agar calon debitur melengkapi persyaratannya. Dalam hal ini BNI menyadari bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut dibutuhkan waktu, terutama kepada calon debitur yang baru pertama kali memanfaatkan fasilitas kredit bank. Oleh sebab itu, BNI berupaya untuk memberikan bimbingan kepada calon debitur untuk melengkapinya. Permohonan kredit modal kerja akan disetujui oleh BNI, apabila memenuhi kriteria berikut : i.
BNI yakin bahwa kredit modal kerja yang diberikannya benar-benar aman dan tidak akan berpotensi untuk terjadinya kredit macet dikemudian hari.
ii.
Kredit modal kerja yang diberikan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat bermanfaat bagi penerima kredit untuk mengembangkan usahanya.
iii. BNI hanya akan memberikan kredit modal kerja sebesar kemampuan untuk melunasi kreditnya (repayment capacity) calon debitur yang bersangkutan.
7. Pengawasan terhadap Pemberian Kredit Modal Kerja Setelah realisasi kredit modal kerja dilaksanakan, tidak berarti bahwa debitur dapat sebebasnya menggunakan dana kredit modal kerja
44
tersebut. Meskipun pemilikan dana telah berpindah tangan sejak perjanjian
kredit
ditandatangani,
apabila
terjadi
penyimpangan
penggunaan dana kredit tersebut BNI masih mempunyai kekuatan hukum untuk menghentikan disposisi kredit modal kerjanya. Selama kredit modal kerja berjalan, BNI akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kredit yang diberikannya. Dengan pengawasan (monitoring), dapat mengetahui setiap saat apa saja yang terjadi di lapangan. Apabila terdapat hambatan-hambatan dalam suatu kegiatan, bank dapat dengan segera mengambil langkahlangkah pengamanannya (adjustments) agar hambatan tersebut dapat segera diatasi (Djamin, 1984). Pengawasan terhadap kredit modal kerja dilakukan bank untuk mengamankan dana yang disalurkan, sebab dana tersebut umumnya merupakan dana pihak ketiga yang disimpan di BNI. Dalam hal ini pengawasan dilakukan agar dana kredit tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh debitur, sehingga akan mendatangkan keuntungan, baik bagi bank maupun bagi debitur sendiri. Di dalam melakukan pengawasan terhadap kredit modal kerja yang sedang berjalan, perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pengawasan bukan berarti mencari kesalahan debitur, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan usahanya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh bank. Pengawasan tersebut dilakukan tidak secara kolektif namun dilakukan secara individual per debitur, baik secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan melalui pengawasan terhadap kredit modal kerja yang sedang berjalan dengan cara melakukan pemeriksaan
45
langsung ke tempat usaha debitur (on the spot), dengan tujuan disamping untuk menilai realisasi kredit modal kerja, juga melakukan pembinaan terhadap debitur. Pemantauan langsung terhadap aktivitas usaha debitur ini dilakukan dengan memeriksa persediaan (inventory) barang-barang yang dibiayai dengan kredit untuk dapat diketahui kesesuaiannya antara nilai persediaan dengan saldo kredit modal kerja yang telah direalisasi, memeriksa keadaan proyek atau usaha debitur serta memeriksa kondisi barang-barang yang dijadikan jaminan inti maupun jaminan tambahan. Pengawasan aktif dilakukan oleh BNI secara berkala untuk memeriksa kebenaran laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi perusahaan) yang disampaikan oleh debitur, serta untuk memeriksa kesesuaian aktivitas rekening pinjaman debitur selama kredit modal kerja berjalan. Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian atas laporanlaporan tertulis yang diterima dari debitur, baik mengenai perkembangan usaha, hasil usaha maupun keuangan. Pengawasan pasif dapat dilakukan pula dengan mengadakan evaluasi terhadap aktivitas rekening debitur. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dalam melakukan fungsi pengawasan harus didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut : i.
Personil pengawasan hendaknya memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan usaha debitur, baik mengenai management, accounting, financing maupun marketing.
ii.
Pengawasan harus menjadi sarana pengarahan dan pengendalian usaha debitur, serta pembinaan untuk meningkatkan usaha tersebut.
46
Dengan dilakukannya pengawasan aktif dan pasif terhadap usaha debitur, BNI akan segera mengetahui sampai sejauhmana kredit modal kerja tersebut digunakan oleh debitur sesuai dengan rencana kreditnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan ditempat usaha debitur dengan saldo rekening pinjamannya dapat segera diambil langkah-langkah pengamanan. Dengan demikian, risiko yang mungkin timbul atas kredit modal kerja tersebut dapat diperkecil dan bila memungkinkan diusahakan untuk menghilangkan risiko tersebut. Pada umumnya, pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debiturnya bertujuan untuk : a.
Menjaga agar penarikan kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
b.
Mencegah dan mengurangi kesalahan penggunaan dana kredit.
c.
Mengusahakan agar proyek yang dibiayai dilaksanakan sesuai dengan rencana, sehingga dapat mendatangkan hasil yang cukup untuk melunasi pinjamannya.
d.
Mempermudah persiapan mengajukan penagihan kredit ke Panitia Utang Piutang Negara, apabila tidak ditemukan jalan lain.
8. Strategi Pemasaran Kredit Modal Kerja BNI Dalam memasarkan produk kredit usaha kecil, selain dengan menggunakan skema channelling, penyaluran kredit sangat terbantu oleh dukungan dari Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI yang telah beroperasi penuh pada tahun 2005. Dengan adanya 45 sentra kredit di 12 wilayah operasional BNI, maka dukungan penting dapat diperoleh sejak penawaran aplikasi kredit, serta mempercepat proses evaluasi kredit
47
mulai pada saat aplikasi kredit diajukan untuk mendapatkan persetujuan sampai dengan saat penyaluran kredit tersebut. Dengan memperbaharui SKC dan memberikan pelatihan kepada staff di SKC, BNI telah meningkatkan kualitas personalia, proses bisnis, logistik dan infrastruktur. Faktor lain yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penyaluran kredit pada tahun 2005 adalah dengan adanya relokasi dan pengelompokkan kembali beberapa SKC (BNI, 2005). Hal ini telah menghasilkan outlet-outlet yang berdiri sendiri untuk
melayani
daerah-daerah
yang
diperhatikan sebelumnya. Pembaharuan
potensial
namun
kurang
dan reorganisasi SKC juga
membantu dalam proses pemantauan kredit-kredit UKM. Disini kredit dipantau secara ketat melalui suatu sistem peringatan awal yang memungkinkan BNI dapat mendeteksi masalah yang muncul sebelum kemungkinan timbulnya kesulitan dalam pelunasan kredit. Kualitas kredit juga telah diperkuat melalui prinsip “four eyes”, dimana persetujuan kredit dlakukan setidaknya oleh 2 pejabat kredit, dimana masing-masing mewakili unit bisnis dan unit pengendalian risiko. Prinsip ini pertama kali diterapkan dalam proses administrasi kredit pada tahun 2004 dan disempurnakan lagi pada tahun 2005. Pada setiap wilayah operasional sampai kepada sentra kredit, unit penilaian risiko sepenuhnya independen dari unit bisnis. Hal ini dilakukan agar mekanisme dual control dapat dilakukan dalam penyaluran kredit Selain itu, BNI juga tengah mengembangkan sistem penilaian risiko kredit untuk UKM yang akan mempercepat proses penilaian kredit lebih lanjut melalui otomasi. Sistem ini akan memberikan tingkat kepercayaan
yang
lebih
tinggi
dalam
menentukan
kemungkinan
48
keberhasilan suatu pinjaman dengan membandingkan prospek debitur terhadap standar baku tertentu (BNI, 2006). Dalam hal ini, BNI telah mengidentifikasi semua parameter yang diperlukan untuk sistem penilaian risiko kredit ini dan diharapkan dapat menerapkannya mulai tahun 2006.
B. Hal yang Dikaji Di dalam penelitian analisis ini ada tiga komponen yang ingin diteliti berkaitan dengan BNI dan UKM yang meliputi karakteritik dan perilaku UKM, serta sistem pembiayaan BNI. Dari hasil penyebaran kuesioner yang diisi oleh 100 responden didapatkan data berikut : 1. Karakteristik UKM UKM merupakan sekelompok usaha yang memiliki ciri khusus, sehingga berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Dari hasil observasi terhadap responden didapatkan data berikut : a.
Latar Belakang Pendidikan Pemilik/Pengelola UKM Rendahnya latar belakang pendidikan pemilik/pengelola usaha adalah salah satu dari ciri UKM. Rata-rata para pengusaha memiliki latar belakang pendidikan bukan berasal dari strata satu (S1), melainkan berasal dari sekolah kejuruan dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Berdasarkan data kuesioner yang diberikan kepada 100 responden, 30% dari 38 responden berlatar belakang pendidikan sekolah kejuruan (STM atau SMKK), 45% dari 40 responden berlatar belakang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sisanya 25% dari 22 responden berlatar belakang pendidikan strata satu (S1). Bagi kebanyakan pemilik UKM, dalam mejalankan usahanya
49
sehari-hari tidak terlalu memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi lebih di dasarkan pada “warisan leluhurnya”. b.
Permodalan UKM Minimnya permodalan bagi UKM adalah merupakan kelemahan yang dialami oleh hampir seluruh pengusaha. Kebanyakan
usaha
yang
dijalankan bukan merupakan bisnis utama, melainkan hanya sebagai usaha sampingan. Namun ada juga UKM yang serius dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat menembus pasar global melalui
mekanisme
ekspor.
Kebanyakan
UKM
yang
telah
berkonsentrasi kepada pasar ekspor adalah UKM perusahaan, namun terkendala oleh lemahnya permodalan yang mengakibatkan kapasitas produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Berdasarkan data kuesioner yang diberikan kepada 100 responden, didapatkan 88% responden perorangan memiliki omzet penjualan rataan per bulan Rp. 2.000.000 - Rp. 3.500.000. Sisanya (12%) memiliki omzet rataan per bulan lebih dari Rp.
3.500.000,--. Sedangkan untuk
responden perusahaan, 65% omzet penjualan rataan per bulan Rp. 50.000.000 -- Rp. 199.999.999. Selanjutnya 20% responden memiliki rataan omzet per bulan Rp. 200.000.000 - Rp. 499.999.999, sisanya (15%) dengan rataan omzet per bulan Rp. 500.000.000 - Rp. 1.000.000.000. Kebanyakan responden pengusaha telah memasuki pasar ekspor. c.
Administrasi dan Manajerial Dalam hal ini tercermin dari laporan-laporan yang disampaikan oleh debitur kepada bank kurang obyektif atau kurang mencerminkan dengan keadaan yang sebenarnya. Laporan-laporan tersebut dibuat
50
dalam keadaan yang kurang teratur dan bahkan nilainya tidak mendekati kewajaran, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Sementara masalah manajerial perusahaan yang lemah, jelas mengakibatkan aktivitas usaha yang dijalankan menjadi kurang efisien. Laporan keuangan menurut Djarwanto (1984), pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat financial, dicatat, digolongkan dan diringkaskan dengan cara yang tepat, dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. d.
Pemasaran Di dalam dunia usaha modern, fungsi pemasaran memegang peranan sangat penting, terutama untuk masuk ke pasar bahkan jika perlu dapat menguasai pasar. Pengetahuan pemasaran tersebut masih sangat sedikit dikuasai oleh para pengusaha. Disamping itu, para pengusaha kurang mampu mencari informasi pasar dan tidak mampu mengikuti perkembangan selera konsumen. Akibatnya, hasil produksi tidak mempunyai daya saing, sehingga aktivitas usaha menjadi sulit berkembang. Lemahnya daya saing inipun dapat disebabkan oleh kurang mampunya para debitur pengusaha untuk menyerap teknologi tinggi.
e.
Kedisiplinan Penggunaan dana kredit diluar rencana yang diajukan oleh debitur merupakan suatu bukti rendahnya disiplin debitur tersebut dan bahkan hal ini sudah menunjukkan itikad yang tidak baik dari seorang debitur. Penyalahgunaan semacam ini agak sulit dipantau
51
oleh bank pemberi kredit, dimana dana kredit tersebut oleh debitur dipergunakan untuk membiaya usaha yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan kredit yang diajukannya dan untuk menutup persediaannya, debitur tersebut melakukan pembelian secara kredit senilai saldo pinjamannya, sehingga pada saat bank melakukan pemeriksaan secara langsung seakan-akan persediaan yang ada berasal dari dana kredit bank.
2. Perilaku UKM Karakteristik UKM mempunyai hubungan yang nyata dengan perilaku UKM itu sendiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku umum UKM berikut : a. Hubungan dengan bank Hubungan antara UKM dengan pihak perbankan sampai saat sekarang ini kurang harmonis, dalam arti kerjasama antara keduanya belum
maksimal
dan
optimal.
Ketidakharmonisan
ini
terjadi
dikarenakan adanya saling tidak percaya antara UKM dengan pihak bank. Ketidak harmonisan hubungan ini mengakibatkan minimnya modal UKM dalam menggerakkan usahanya karena BNI masih enggan untuk menyalurkan kreditnya kepada UKM. b. Jenis Usaha Jenis usaha yang dilakukan oleh UKM banyak yang sejenis, sehingga segmen pasarnya terbatas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, mayoritas didominasi oleh sektor industri (68%), perdagangan (15%), jasa (14%) dan sektor lainnya (3%). Kesamaan dalam jenis usaha menjadikan persaingan di pasar tidak sehat. Diantara UKM sendiri
52
sering terjadi persaingan tidak sehat, sehingga merugikan UKM itu sendiri, sementara pasar yang diperebutkan terbatas jumlahnya.
3. Sistem Pembiayaan UKM Untuk mendapatkan data, maka beberapa peubah dari kajian disusun dalam bentuk kuesioner yang ditanyakan kepada responden (Lampiran 2). Dari jawaban responden diperoleh data pada Tabel 10, 11 dan 12. a.
Kredit modal kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UKM Tabel 10. Hasil isian kuesioner mengenai penyaluran KMK Jawab (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Jenis pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah BNI sudah melakukan pola kerja sesuai dengan ketentuan dalam perbankan ? Apakah Anda memilih BNI karena nama dan reputasinya yang sudah dikenal baik ? Apakah hanya BNI yang menyalurkan fasilitas kredit modal kerja kepada UKM ? Apakah ada perbedaan bunga pinjaman antara BNI dengan bunga bank yang lain ? Apakah Anda lebih menyukai sistem bunga dalam berhubungan dengan dunia perbankan ? Apakah Anda mengetahui dengan jelas sistem pembiayaan pada BNI ? Jika ada Bank lain melakukan hal yang sama dengan BNI, apakah Anda akan menjadi nasabah bukan BNI ? Menururt Anda, apakah prinsip penyaluran kredit modal kerja di BNI sudah sesuai dengan UKM ? Menurut Anda, apakah sistem pembiayaan modal kerja di BNI lebih memberi keuntungan pada UKM ? Menurut Anda, apakah sistem pembiayaan modal kerja di BNI lebih menjamin kelangsungan UKM ? Menurut Anda, apakah persyaratan jaminan yang disyaratkan memberatkan UKM ? Apakah sistem administrasi sistem bunga lebih mudah ? Apakah sistem bank konvensional lebih menguntungkan dalam pengembangan UKM ? Apakah sistem konvensional menjamin permodalan UKM Anda lebih baik ? Apakah sistem pelayanan BNI sudah memuaskan Anda selaku nasabah/debitur ?
80
20
85
15
85
15
84
16
90
10
90
10
88
12
80
20
84
16
90
10
90
10
90
10
85
15
85
15
89
11
53
Dari hasil pengisian kuesioner pada para nasabah BNI yang dimuat pada Tabel 10, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyatakan UKM sesuai dengan sistem pembiayaan modal kerja 84,5% dan yang menjawab tidak 15,5 %, dikarenakan mereka lebih sengang menggunakan sistem pembiayaan syariah dan adanya tawaran tunai cepat tanpa jaminan (instant cash). Pola
pembiayaan
kredit
modal
kerja
sesuai
dengan
karakteristik dan perilaku UKM, didasari oleh hal-hal berikut : 1) Sederhana dan mudah dimengerti Pembiayaan dengan pola kredit modal kerja sederhana, karena jumlah bunga yang harus dibayar oleh debitur baik secara tunai maupun angsuran bersifat tetap (fixed). Dalam hal ini debitur tidak perlu lagi menghitung berapa kewajiban berapa besar bunga yang harus dibayarkan ke bank setiap bulannya. 2) Tidak tergantung pada cash flow dan laba/rugi UKM Pembayaran yang dilakukan oleh UKM pada pola kredit modal kerja menggunakan pola pembayaran tetap selama jangka waktu akad dan tidak tergantung kepada cash flow dan laba/rugi. Hal tersebut mudah diterapkan, karena sesuai dengan karakteristik UKM yang lemah dari sisi manajerial, sehingga berdampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. 3) Tidak terpengaruh kondisi ekonomi secara umum Kemampuan UKM untuk tetap tumbuh dalam kondisi ekonomi yang tidak kondusif membuat pola pembiayaan modal kerja sesuai untuk diterapkan, karena usaha dapat tetap berjalan dan di sisi lain angsuran tetap dapat dibayar oleh debitur.
54
4) Tidak memerlukan agunan tambahan Agunan yang dijaminkan ke bank adalah sebesar kredit yang disetujui. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya agunan tambahan yang memberatkan UKM. b.
Penentuan penyaluran kredit modal kerja kepada debitur UKM Tabel 11. Hasil isian kuesioner mengenai penyaluran pembiayaan oleh BNI Jawab (%)
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jenis pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah debitur UKM kebanyakan menghendaki one day service ? Apakah debitur UKM kebanyakan menginginkan keputusan langsung ditempat ? Jika dibandingkan dengan bank lain, apakah pelayanan di BNI sudah memuaskan anda ? Apakah ada perbedaan bunga pinjaman antara BNI dengan bunga bank yang lain ? Apakah lokasi kantor cabang BNI jauh dari tempat usaha saudara ? Seandainya disekitar wilayah saudara ada bank lain, apakah anda tetap mengajukan permohonan kredit modal kerja ke BNI ? Apakah sebelumnya anda telah mengetahui mekanisme persyaratan peminjaman kredit melalui bank ? Menururt Anda, apakah dalam pengajuan kredit modal kerja ke BNI prosesnya lama ? Menurut Anda, apakah dengan maksimal 14 hari kerja proses permohonan kredit modal kerja terlalu lama ? Jika permohonan pembiayaan telah disetujui, apakah anda akan menggunakan jasa perbankan BNI lainnya ? Respon debitur saat didatangi petugas bank baik atau tidak ? Bila petugas bank datang ke lokasi debitur, disambut baik atau tidak ? Bila nasabah diundang ke BNI, apakah disambut dengan baik ? Apakah debitur keberatan bila petugas bank sering datang ke lokasi usaha anda ? Apakah menurut anda produk dan layanan di BNI sudah lengkap ?
70
30
82
18
85
15
84
16
90
10
80
20
88
12
65
35
84
16
95
5
90
10
91
9
85
15
85
15
90
10
Dari hasil pengisian kuesioner kepada para nasabah BNI yang dimuat pada Tabel 11, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyatakan bahwa adanya kemudahan akses dalam mengajukan
55
pembiayaan ke BNI, penyalurannya dan pelayan yang diberikan memegang peranan penting hubungan antara UKM dengan lembaga perbankan (BNI) adalah 82,5% dan yang menyatakan tidak adalah 17,5%. Seperti halnya dengan pengusaha besar, pengusaha UKM juga menginginkan adanya kemudahan-kemudahan yang diiberikan oleh bank. Terutama dalam hal pengajuan permohonan pemberian kredit modal kerja, lamanya proses analisa, sampai dengan permohonan tersebut disetujui BNI. Hal ini terkadang menjadi benturan di internal bank, disatu sisi BNI harus mengutamakan kecepatan pelayanan namun juga harus tetap menedepankan aspek prudent terhadap kebijakan eksternal dan resiko yang akan muncul dikemudian hari mengingat pengusaha UKM memiliki risiko yang cukup besar. Apabila kredit modal kerja telah disalurkan kepada pengusaha UKM, BNI berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan rutin terhadap debiturnya. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi usaha debitur setiap bulannya atau pemantauan dari laporan keuangan yang diserahkan oleh debitur ke bank. Dalam memberikan kredit kepada debitur UKM, BNI akan puas apabila kondisi keuangan debitur UKM sehat (sound) dan tujuan dari pengajuan
pinjaman
tersebut
sesuai
dan
bisa
dipertanggungjawabkan oleh debitur UKM. Dengan demikian maka pembayaran kembali atas angsuran kreditnya dapat terlaksana tepat pada waktunya.
56
Dalam hal ini dilakukan agar kredit modal kerja yang disalurkan dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha debitur. c.
Kendala dalam penyaluran Kredit Modal Kerja Tabel 12. Hasil isian kuesioner mengenai kendala penyaluran kredit Jawab (%)
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
42. 43. 44.
45.
Jenis pertanyaan
Ya
Tidak
Apakah letak jauh-dekat Cabang BNI dari tempat tinggal Anda merupakan salah satu kendala ? Apakah penyerahan jaminan kepada BNI merupakan kendala ? Apakah lama pemprosesan dalam permohonan pembiayaan modal kerja merupakan kendala ? Apakah legalitas usaha Anda merupakan kendala dalam permohonan pembiayaan modal kerja di BNI ? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dari BNI ? Apakah pola administrasi UKM Anda merupakan kendala dalam permohonan pembiayaan di BNI ? Apakah besar kecilnya pembiayaan modal kerja yang dikucurkan oleh BNI merupakan hambatan dalam pengembangan usaha Anda ? Apakah jangkauan pasar BNI merupakan hambatan dalam penyaluran pembiayaan kepada UKM ? Apakah tempat tinggal (di desa atau di kota) mempengaruhi jumlah pembiayaan modal kerja yang diterima dari BNI ? Apakah sistem BNI saat ini menunjang program peningkatan kinerja UKM Anda secara keseluruhan ? Apakah dibutuhkan pembinaan khusus dari BNI kepada debiturnya, terutama debitur UKM yang berorientasi pasar ekspor? Apakah pola administrasi yang diterapkan oleh BNI menghambat dalam permohonan pembiayaan modal kerja untuk UKM Anda ? Apakah permodalan merupakan kendala utama dalam pengembangan UKM Anda ? Apakah penilaian negatif terhadap sejumlah UKM merupakan kerugian bagi Anda dalam mendapatkan pembiayaan modal kerja dari BNI ? Apakah anda akan tetap mengajukan pinjaman ke BNI, meskipun anda memperoleh tawaran instant cash dari bank lain?
70
30
88
12
90
10
84
16
90
10
85
15
88
12
60
30
85
15
95
5
95
5
90
10
95
5
85
15
90
10
Dari hasil data pada Tabel 12, dapat dikatakan bahwa ditemukan adanya kendala dalam mengajukan permohonan kredit
57
modal kerja di BNI oleh pengusaha UKM adalah 77,5% dan sisanya 22,5% menyatakan bahwa UKM dalam mengajukan permohonan kredit modal kerja ke BNI tidak menemukan kendala yang berarti. Secara
umum
kendala-kendala
yang
muncul
dalam
mengajukan permohonan pembiayaan ke BNI, antara lain : i.
legalitas perusahaan, kebanyakan berbentuk usaha keluarga dan patungan
ii.
jaminan yang harus diserahkan, rata-rata pengusaha UKM tidak memiliki jaminan yang besar untuk diserahkan ke BNI
iii. persyaratan administrasi yang cukup rumit, hal ini juga memberatkan pengusaha UKM, mengingat pengusaha UKM rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai iv. banyaknya bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang menawarkan
fasilitas
tunai
cepat
(instant
cash)
tanpa
menggunakan jaminan dan melalui persyaratan yang berbelit
4. Hambatan Yang Ditemukan Dan Usaha Mengatasinya Kredit berarti kepercayaan, kepercayaan yang diberikan oleh bank baru akan terbukti, bila kredit tersebut telah dikembalikan oleh debitur beserta kewajiban lainnya yang telah disepakati. Antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi itu terkait oleh waktu tertentu yang abstrak, sehingga diantara waktu tersebut resiko sewaktu-waktu dapat timbul. Untuk menghilangkan atau memperkecil tingkat risiko, bank menempuh langkah-langkah pengamanan kredit, antara lain dengan mengusahakan
efektifitas
pengawasan
yang
dilakukan
secara
58
berkesinambungan, akan tetapi selama kredit berjalan, hambatan tetap terjadi mengingat bahwa didalam pelaksanaan kredit bukan hanya bank yang terlibat, namun juga pihak-pihak lain. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh IKM, maka diperlukan peran aktif dari lembaga perbankan (misal, Bank XYZ) dengan melakukan pembinaan terhadap IKM dan memberikan bantuan permodalan dengan syarat-syarat lunak, memberikan bantuan pembuatan pembukuan yang tertib, seperti peyusunan neraca dan laporan keuangan, memberikan bantuan di bidang organisasi dan manajemen, terutama peningkatan mutu SDM (Lubis, 2003). Secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNI, antara lain : a.
Lingkungan Ekonomi BNI tidak mungkin merencanakan program pemasaran tanpa mengetahui lingkungan ekonomi. Kondisi perekonomian nasional mempunyai pengaruh jelas terhadap penentuan cost of money dan permintaan kredit dipengaruhi oleh biaya tersebut.
b.
Sikap Budaya Masyarakat Dalam memasarkan produk perbankan, BNI sangat dipengaruhi oleh sikap budaya masyarakat setempat yang dapat diketahui dari perilaku, adat istiadat, serta pandangan masyarakat mengenai aktivitas perbankan, terutama mengenai produk dan jasa bank.
c.
Peraturan Pemerintah Di dalam era pembangunan dimana keadaan perekonomian masih terus berkembang, tidak jarang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah, terutama dalam kebijakan menaikan atau
59
menurunkan bunga yang tidak sejalan dengan kondisi yang ada di NI. Hal ini terkadang menjadi kendala yang cukup dominan dan menimbulkan kontradiksi. Sebagai bank umum milik pemerintah, BNI harus menjalankan fungsi agent of development, sehingga dalam aktivitasnya bukan hanya keuntungan yang harus dicapai, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. d.
Persaingan Di dalam melakukan perencanaan dan mengarahkan aktivitasnya sebagai perusahaan, BNI berada dalam lingkungan yang banyak terdapat persaingan, maka dalam menetapkan suatu keputusan harus dilakukan dengan memperhitungkan perilaku para pesaing. Sampai saat ini, jumlah bank pesaing berjumlah banyak, baik berasal dari bank umum milik pemerintah maupun yang berasal dari bank swasta. Selain hal-hal di atas, hambatan-hambatan yang terjadi di
dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja, terutama ditemui dan berada pada diri debitur, baik perorangan maupun perusahaan. Hambatan-hambatan yang ditemui pada diri para debitur UKM tersebut, antara lain : a.
Lemah dalam administrasi dan manajemen Hal ini tampak dari laporan-laporan yang disampaikan kepada BNI tidak obyektif. Laporan tersebut tidak didukung oleh bukti yang akurat.
Sementara
kelemahan
manajerial
perusahaan
telah
mengakibatkan aktivitas usaha yang dijalankan menjadi tidak efisien. Contohnya dalam menyusun laporan keuangan tidak disusun
60
berdasarkan prinsip akuntansi perusahaan, namun disusun secara sangat sederhana. Kebanyakan dalam menggunakan sumber daya modalnya, pengusaha UKM tidak memperhatikan aspek budgeting, dimana semua penggunaan dana dan alokasinya harus tersusun rapih dan terencana. b.
Lemah di bidang permodalan Bagi para pengusaha UKM kelemahan ini merupakan rintangan serius, sehingga membatasi kemapuan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini debitur UKM senantiasa menginginkan maksimum kredit yang besar, sedangkan BNI memperhitungkan aspek yang lebih luas lagi tentang penggunaan kredit tersebut, terutama aspek repayment capacity debitur yang disesuaikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
c.
Resiko besar Dalam hal penyaluran kredit modal kerja kepada UKM tidak terlepas dari akan munculnya resiko yang akan timbul, maka BNI tetap mensyaratkan adanya agunan tambahan yang harus disediakan oleh debitur, sehingga memberatkan UKM dan sangat sulit untuk dapat dipenuhi. Contohnya dilakukan blokir rekening giro debitur sebesar tiga kali angsuran bunga, hal ini terutama untuk debitur yang memperoleh fasilitas kredit ekspor.
d.
Rendahnya sikap disiplin Penggunaan dana kredit diluar rencana yang diajukan oleh debitur merupakan suatu bukti rendahnya disiplin debitur tersebut dan bahkan hal ini sudah menujukkan itikad yang kurang baik. Penyelewengan
semacam
ini
agak
menyulitkan
BNI
untuk
61
melakukan pemantauan. Contohnya dana kredit yang diperoleh oleh debitur UKM digunakan untuk membiayai sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan kredit yang diajukan dan untuk menutup persediaannya, dilakukan pembelian secara kredit senilai saldo
pinjamannya,
sehingga
pada
saat
bank
melakukan
pemeriksaan langsung (on the spot), seolah-olah persediaan yang ada berasal dari kredit bank. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hambatan-hambatan tersebut adalah : 1)
Kesulitan keuangan yang dialami debitur. Keberhasilan usaha banyak tergantung pada kemampuan dan keberhasilan pimpinan di dalam mengelola aktivitas usahanya.
2)
Keterlambatan pelunasan kredit. Hal ini dikarenakan kemampuan debitur sangat terbatas dalam mengelola usahanya, sehingga keuntungan yang diharapkan sangat sulit untuk dicapai, yang mana berakibat pengembalian kredit menjadi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
3)
Munculnya resiko kredit macet yang besar. Apabila hal ini terjadi, bukan hanya pihak bank saja yang mengalami kerugian, tetapi kerugian yang akan dialami oleh debitur juga besar, yaitu dengan disitanya jaminan debitur untuk dilelang.
4)
Keterlambatan pengembalian maupun pelunasan atas kredit modal kerja dan timbulnya kredit macet, yang pada akhirnya mengahambat pembiayaan untuk sektor lainnya ataupun pembiayaan bagi debitur lainnya. Hal ini dikarenakan dana yang semula diterima bank menjadi berkurang, sementara di sektor lain masih membutuhkan dana untuk
62
mengembangkan
usaha-usaha
pembangunan
agar
dicapai
pemerataan dan pembangunan.
Atas dasar munculnya hambatan-hambatan tersebut, maka BNI melakukan upaya-upaya berikut : a.
Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha UKM. Dalam hal ini BNI menunjuk personil yang benar-benar menguasai dan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha UKM, baik mengenai manajerial, akuntansi, keuangan maupun pemasaran. Selain itu, mengetahui dengan baik transaksi ekspor, sehingga UKM dapat mengembangkan produknya untuk diekspor ke luar negeri.
b.
Membantu pemasaran hasil produksi. Bank merupakan sumber modal bagi dunia usaha, dimana bonafiditas seseorang atau perusahaan dapat pula diukur dari hubungannya dengan suatu bank. Karena itu BNI mempunyai banyak nasabah dari berbagai sektor, sehingga BNI dapat membantu kesulitan pemasaran dari debitur UKM dengan meminta nasabah lainnya untuk menjadikannya mitra bisnis. Selain itu, BNI dapat mengetahui kondisi pasar dan kepada pengusaha UKM diminta untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut dengan bimbingan penuh BNI.
c.
Terhadap kredit macet, BNI melakukan penelitian kembali terhadap usaha debitur untuk mengetahui penyebab macetnya kredit tersebut dan kemungkinan mengambilalih usaha bagi debitur UKM. Apabila dipandang memiliki prospek yang cerah, maka BNI akan melakukan
63
upaya pemulihan (recovery) dengan cara memberikan bantuan tambahan kredit. d.
Terhadap penyimpangan kredit modal kerja yang dilakukan oleh debitur, BNI akan mengambil tindakan berupa : i.
Menghentikan disposisi kredit apabila kredit modal kerja yang ditarik debitur belum mencapai plafon kredit atau jumlah yang telah disetujui bank.
ii.
Mengamankan persediaan yang masih dimiliki oleh debitur, yaitu persediaan yang dibiayai dengan dana kredit modal kerja.
iii. Melakukan penelitian kembali terhadap perusahaan debitur bersangkutan. iv. Melakukan penelitian kembali terhadap pengikatan jaminan agar dari sudut hukum BNI berada pada pihak yang kuat apabila jaminan tersebut diambil alih untuk dilelang. e.
Mengusahakan agar perusahaan-perusahaan UKM, terutama yang berorientasi ekspor layak untuk dibiayai dengan kredit modal kerja BNI.
f.
Meningkatkan pengawasan secara intensif dan efektif, yaitu dengan menyediakan jumlah personalia, sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan pelayanan terhadap para debitur serta para nasabah lainnya.
5. Analisis Khi Kuadrat Dalam penelitian ini ditetapkan mengikuti distribusi khi kuadrat dengan derajad bebas (db) = k – 1, yaitu pada distribusi khi kuadrat dengan db = 14. Frekuensi yang diharapkan (fh) unyuk masing-masing
64
kelas
ditetapkan
berbeda
berdasarkan
kategori
“banyak
yang
diharapkan” (expected). a.
Pola pembiayaan kredit modal kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UKM Dari jawaban responden diperoleh data pada Tabel 12, selanjutnya dihitung berdasarkan rumus khi kuadrat dengan frekuensi yang diharapkan (fh) = 75 dan frekuensi yang diobservasi (fo) lebih dari 80%. Tabel 13. Pola pembiayaan kredit modal kerja sesuai dengan yang dibutuhkan UKM Jumlah Pilihan
fh
fo
(fo – fh)
(fo – fh) ²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
80 85 85 84 90 90 88 80 84 90 90 90 85 85 89
5 10 10 9 15 15 13 5 9 15 15 15 10 10 14
25 100 100 81 225 225 169 25 81 225 225 225 100 100 196 2.102
(fo – fh) ² fh 0,33 1,33 1,33 1,08 3 3 2,25 0,33 1,08 3 3 3 1,33 1,33 1,33 26.72
Dari perhitungan khi kuadrat seperti yang ditunjukan pada Tabel 13, dapat ditemukan bahwa khi kuadrat hitung = 26,72. Pada tabel nilai-nilai khi kuadrat (Sugiyono, 2002), ditunjukkan bahwa χ² = 26,72 pada db = 14, mempunyai presentase taraf nyata (p) antara p = 0,05 dan p = 0,01, artinya 0,05 > p > 0,01. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pola pembiayaan kredit modal kerja sesuai
65
dengan yang dibutuhkan oleh UKM adalah dalam kondisi setuju dan nyata. Hal ini dikarenakan sifat dan kegunaan dari kredit modal kerja untuk membiayai proses produksi sampai dengan barang yang dihasilkan oleh UKM siap dipasarkan, baik untuk pasar domestik maupun
untuk
pasar
ekspor.
Selain
itu,
dalam
penetapan
perhitungan besarnya bunga, bank konvensional lebih jelas dan mudah dimengerti oleh UKM meskipun terkadang bunga yang dikenakan cukup tinggi. b.
Penyaluran kredit modal kerja kepada debitur UKM Dari jawaban responden diperoleh data pada Tabel 14, selanjutnya dihitung berdasarkan rumus khi kuadrat dengan frekuensi yang diharapkan (fh) = 75 dan frekuensi yang diobservasi (fo) lebih dari 70%. Tabel 14. Penyaluran pembiayaan kredit modal kerja kepada UKM Jumlah Pilihan
fh
fo
(fo – fh)
(fo – fh) ²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
70 82 85 84 90 80 88 65 84 95 90 91 85 85 90
-5 7 10 9 15 5 13 -10 9 20 15 16 10 10 15
-25 49 100 81 225 25 169 -100 81 400 225 256 100 100 225 1.911
(fo – fh) ² fh -0,33 0,65 1,33 1,08 3 0,33 2,25 -1,33 1,08 5,33 3 3,41 1,33 1,33 3
25,48
66
Dari perhitungan khi kuadrat seperti dutunjukan pada Tabel 14, didapatkan bahwa khi kuadrat hitung = 25,48. Pada tabel nilainilai khi kuadrat (Sugiyono, 2002), ditunjukkan bahwa χ² = 25,48 pada db = 14, mempunyai presentase taraf nyata (p) antara p = 0,05 dan p = 0,01, artinya 0,05 > p > 0,01. Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa
debitur
UKM
setuju
bahwa
penyaluran
pembiayaan modal kerja sangat berpengaruh dengan kemudahan akses ke BNI adalah nyata. Hal ini dicerminkan dengan banyaknya responden yang menjawab “setuju” pada saat ditanyakan mengenai keberadaan atau lokasi kantor Cabang BNI yang jauh dari tempat usaha ataupun tempat tinggal debitur UKM. Bagi sebagian dari calon debitur, lebih memilih mengajukan permohonannya ke bank lain atau ke lembaga keuangan lainnya, ketimbang harus menuju kantor Cabang BNI. Namun secara umum, masalah keberadaan kantor cabang BNI tidak menjadi halangan bagi pengusaha UKM untuk mengajukan permohonan kredit modal kerja ke BNI mengingat nama, fasilitas dan layanan perbankan di BNI sangat lengkap untuk mendukung pengusaha UKM terutama yang berorientasi ekspor. c.
Kendala dalam penyaluran kredit modal kerja Dari jawaban responden diperoleh data pada tabel 15, selanjutnya dihitung berdasarkan rumus khi kuadrat dengan frekuensi yang diharapkan (fh) = 76 dan frekuensi yang diobservasi (fo) lebih dari 60%.
67
Tabel 15. Kendala dalam penyaluran pembiayaan kredit modal kerja kepada UKM Jumlah Pilihan
fh
fo
(fo – fh)
(fo – fh) ²
(fo – fh) ² fh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
70 88 90 84 90 85 88 60 85 95 95 90 95 85 90
-6 12 14 8 14 9 12 -16 9 19 19 14 19 9 14
-36 144 196 64 196 81 144 -256 81 361 361 196 361 81 196 2.170
-0,47 1,9 2,6 0,84 2,57 1,06 1,89 -3,36 1,06 4,75 4,75 2,57 4,75 1,06 2,57 28,55
Dari perhitungan khi kuadrat seperti ditunjukan pada Tabel 15, didapatkan bahwa khi kuadrat hitung = 28,55. Pada tabel nilainilai khi kuadrat (Sugiyono, 2002), ditunjukkan χ² = 28,55 pada db = 14, mempunyai presentase taraf nyata (p) antara p = 0,05 dan p = 0,01, artinya 0,05 > p > 0,01. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa UKM setuju adanya kendala bagi BNI untuk menyalurkan kredit modal kerjanya kepada debitur UKM adalah nyata. Kendala
yang
timbul,
diantaranya
masalah
legalitas
perusahaan UKM, sistem administrasi yang sangat sederhana di perusahaan
UKM,
adanya
penilaian
yang
negatif
terhadap
pengusaha UKM, dan resiko kredit macet yang akan timbul dikemudian hari serta besarnya jaminan yang ditetapkan oleh bank yang memberatkan pengusaha UKM.
68
6. Analisis SWOT Faktor internal dan eksternal yang digunakan dalam analisis SWOT dijabarkan sebagai berikut : a. Strengths (Kekuatan) 1) Coorporate Image BNI BNI sebagai bank BUMN yang berdiri sejak 1946 berfungsi sebagai agent of development dan merupakan bank BUMN pertama yang telah go public. 2) Jaringan Kantor BNI BNI memiliki jaringan outlet (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas) dan customer based yang luas yang tersebar di seluruh Indonesia yang didukung oleh jaringan Automatic Teller Mekhine (ATM) yang luas dan akses transaksi ke seluruh jaringan outlet BNI dapat dilakukan secara on-line system. Dimana antara Cabang-Cabang BNI saling terkoneksi dengan data base yang tersentral di pusat, dan dapat bertransaksi secara real time, baik untuk penarikan maupun penyetoran dana. BNI juga memiliki lima cabang di luar negeri, yaitu Singapore, Hongkong, Tokyo, New York dan London. Saat ini Cabang-Cabang di Luar Negeri juga sudah terkoneksi dengan data base yang ada di pusat, maka Cabang Luar negeri dapat melakukan transaksi kiriman uang ke Cabang Dalam Negeri secara langsung tanpa harus melalui perantara rekening bank koresponden di Luar Negeri.
69
3) Dukungan Modal BNI sebagai salah satu bank umum dengan dukungan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah mengajukan permintaan penambahan modal. b. Weaknesses (Kelemahan) 1) Mutu pelayanan BNI Mutu pelayanan BNI yang banyak dikeluhkan nasabah seperti pelayanan yang lambat, ATM sering rusak dan off-line. 2) Promosi produk-produk BNI sebagai salah satu unsur pemasaran kurang gencar dilakukan. 3) Sistem administrasi kredit dan prosedur kredit yang ada masih belum efisien dan pemrosesan aplikasi kredit telalu lama. c. Opportunities (Peluang) 1) Penduduk Indonesia mayoritas berada dalam skala UKM. 2) Perkembangan menuju kebijakan otonomi daerah yang akan memacu pertumbuhan dan pemerataan pengembangan sektorsektor riil di daerah. 3) Diterbitkannya berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UKM sebagai pondasi yang kokoh terhadap perekonomian Indonesia. 4) Pengusaha UKM relatif lebih tahan terhadap krisis dibanding pengusaha di segmen lainnya, sehingga dari segi bisnis pengusaha UKM lebih potensial. d. Threats (Ancaman) 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang banyak tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia yang sifatnya sangat lokal.
70
2) Bank Pembangunan daerah (BPD) yang membawa sentimen kedaerahan. 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan unit desanya yang menjadi perintis berusaha di sektor UKM 4) Para Rentenir yang telah lama menjadi mitra pengusaha UKM. Berdasarkan faktor-faktor internal BNI dibuat analisis total skor faktor strategis internal (Tabel 16) dan faktor-faktor eksternal BNI dibuat analisis total skor faktor strategis eksternal (Tabel 16). Tabel 16. Faktor strategis internal dan eksternal BNI Bobot (a)
Rating (b)
Skor c = (a x b)
Strengths 1. Coorporate Image BNI 2. Jaringan Kantor BNI 3. Dukungan Modal
0,25 0,25 0,15
3 3 2
0,75 0,75 0,30
Weaknesses 1. Mutu pelayanan BNI 2. Kurangnya promosi produk 3. Lamanya proses permohonan kredit
0,10 0,15 0,10
2 3 1
0,20 0,45 0,10
Jumlah (1)
1,00
1. Faktor Strategis Internal
2,55
Bobot (a)
Rating (b)
Skor c = (a x b)
Opportunities 1. Pangsa pasar pembiayaan modal kerja 2. Kebijakan otonomi daerah 3. Kebijakan pemerintah terhadap UKM
0,20 0,25 0,10
2 3 1
0,40 0,75 0,10
Threats 1. BPR sebagai bank pesaing 2. BPD sebagai bank pesaing 3. Adanya BRI unit desa
0,25 0,10 0,10
3 1 2
0,75 0,10 0,20
Jumlah (2)
1,00
2,30
Total (1 + 2)
2,00
4,85
2. Faktor Strategis Eksternal
71
Dari analisis total skor faktor strategis internal dan total skor faktor strategis eksternal pada Tabel 16 dengan nilai total skor IFAS = 2,55 dan EFAS = 2,30 didapatkan matriks IE yang akan menentukan posisi BNI. Nilai matriks IE menunjukkan bahwa BNI berada pada kondisi growth atau stability (Tabel 17). Tabel 17. Matriks IE BNI Total skor faktor strategik internal = 2,55
Total skor faktor strategik eksternal = 2,30
4,0
Kuat
3,0
Rata-rata
2,0
Lemah
1,0
Tinggi 3,0
Growth Menengah
Stability 2,0 Rendah 1,0
Strategi
pertumbuhan
melalui
integrasi
horizontal
dengan
memperluas jaringan BNI dengan cara membuka cabang di lokasi lain dan meningkatkan jenis produk serta jasa dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Strategi stabilitas dapat ditempuh dengan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan oleh BNI. Setelah mengetahui posisi BNI seperti pada Tabel 16 dan mengetahui
semua
jenis
informasi
yang
berpengaruh
terhadap
kelangsungan perusahaan, selanjutnya adalah memanfaatkan semua jenis infromasi tersebut dalam model kuantitatif perumusan strategi BNI dengan menggunakan matriks SWOT seperti pada Tabel 18.
72
Tabel 18. Matriks SWOT BNI Faktor Internal
Strength (S)
Weaknesses (W)
S1 Coorporate Image BNI S2 Jaringan Kantor BNI S3 Dukungan Modal
W1 Mutu Pelayanan BNI W2 Kurangnya Promosi Produk Pinjaman W3 Lamanya Proses Aplikasi
Opportunities (O)
Strategi S – O
Strategi W – O
O1 Pangsa Pasar Pembiayaan Modal Kerja O2 Kebijakan Otonomi daerah O3 Kebijakan Pemerintah terhadap UKM
• Membuka lebih banyak SKC di Jawa dan Luar Jawa untuk meningkatkan pangsa pasar pinjaman (S1, S2; O1, O3)
• Meningkatkan mutu pelayanan dan memperbaiki jaringan ATM dan teknologi (W1, W2; O1)
Faktor Eksternal
• Menjalin kerjasama dengan Pemda setempat (S1, S2; O3)
• Meningkatkan upaya promosi produk dan layanan BNI (W2, W3; O1) • Mempersingkat waktu proses tanpa mengesampingkan aspek prudence and complience (W2, W3; O1, O3)
Threats (T)
Strategi S – T
Strategi W – T
T1 BPR pesaing T2 BPD pesaing T3 BRI unit desa
• Coorporate image BNI sebagai Institusional positioning (S1; T1, T2)
• Menjalin kemitraan dengan bank BPR pesaing (W2, W3; T1)
• Meningkatkan keterampilan staff cabang/SKC melalui pelatihan (S2, S3; T1, T2)
• Menjalin kemitraan dengan bank BPD pesaing (W1, W3; T1, T2, T3)
• Mempermudah prosedur dan proses penyaluran kredit (S2, S3; T1, T3)
• Meningkatkan program pemasaran produk ke konsumen (W1, W3; T1, T2, T3)
Keterangan : (Si ; Oi) atau (Wi ; Oi) atau (Si ; Ti) atau (Wi ; Ti) menunjukkan kombinasi lingkungan eksternal dengan internal dalam menghasilkan pilihan strategi i = 1,2, ………. N
73
7. Implementasi Strategi Berdasarkan beberapa alternatif strategi yang ditetapkan seperti terlihat dalam matriks SWOT (Tabel 17), maka dipilih beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh BNI sesuai dengan posisi BNI di industri perbankan dalam mendukung strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi yang mempengaruhi produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi (promotion) dengan tetap mengandalkan kekuatan dan peluang yang ada serta mengatasi segala kelemahan dan ancaman. a. Produk (Product) Produk yang dimiliki oleh BNI terdiri dari produk dana, pembiayaan dan jasa perbankan. Produk dana terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Produk pembiayaan terdiri dari Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif. Produk jasa keuangan terdiri dari kiriman uang, inkaso dan garansi bank. Pada saat ini produk-produk yang tawarkan BNI dalam mata uang Rupiah dan Valuta Asing (multy currency). Teknologi Informasi memegang peranan sangat penting, karena keunggulan produk perbankan yang dipromosikan tidak berarti tanpa dukungan teknologi informasi. Oleh karena itu, dengan dukungan teknologi BNI terkini, yaitu ICONS diharapkan produkproduk BNI dapat dikembangkan lagi baik dari sisi jenis produk atau mata uang, sehingga lebih memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.
74
b. Harga (Price) Harga pada produk dan jasa perbankan merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah. Biaya-biaya produk yang lazim dikenakan terhadap nasabah terdiri dari biaya administrasi rekening, biaya ATM, biaya saldo minimum. Selain harga yang dibebankan melalui produk perbankan, ada jenis harga lain yang dibayar nasabah dalam melakukan suatu transaksi jasa perbankan, seperti biaya kiriman uang dan biaya inkaso. Harga tidak berpengaruh secara langsung kepada nasabah, tetapi
apabila
nasabah
sering
melakukan
transaksi
dengan
perbankan secara rutin, besarnya harga akan menjadi faktor pertimbangan dalam memlilih suatu bank. Dalam upaya memenangkan persaingan dan memperbesar pangsa pasar BNI, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada nasabah, yaitu : 1) Nilai produk dan layanan bagi nasabah Penetapan biaya akan memberikan beban bagi nasabah dan akan menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih bank. Harga yang ditetapkan harus kompetitif terhadap bank pesaing dan dihubungkan dengan tingkat mutu produk dan layanan yang diperoleh nasabah. 2) Biaya pengembangan produk dan layanan BNI dalam usaha terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah akan memberikan atribut-atribut yang merupakan nilai tambah bagi produk dan
75
layanan. Pemberian atribut pada produk dan layanan tersebut berdampak kepada biaya yang akan dikenakan kepada nasabah yang menggunakan produk dan layanan BNI. c. Tempat (Place) Tempat merupakan saluran distribusi untuk menjangkau nasabah yang akan menggunakan produk dan layanan BNI. Tempat dapat berupa penempatan kantor cabang, capem dan ATM. Dengan menempatkan cabang dan capem serta ATM BNI ditempat yang strategis dan potensial serta didukung dengan penggunaan teknologi ICONS akan memberikan kemudahan bagi nasabah BNI dalam melakukan transaksi perbankan. d. Promosi (Promotion) Promosi merupakan salah satu aktifitas pemasaran yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan konsumen. BNI sebagai penyedia jasa layanan perbankan memiliki produk-produk yang sejenis dengan bank lain. Promosi yang dilakukan BNI kepada segmen pasar yang dituju harus dapat memberikan suatu gambaran yang jelas yang dapat membedakan produk dan layanan BNI dengan bank lainnya. Ada beberapa cara promosi produk dan layanan yang dapat dilakukan oleh BNI, yaitu : 1) Iklan (Advertising) BNI dapat melakukan iklan berdasarkan pada institusi perbankan atau iklan produk. Dengan nama BNI yang sudah dikenal oleh masyarakat, iklan berdasarkan institusi perbankan akan lebih mudah dalam membentuk gambaran tentang BNI yang
76
merupakan bagian dari institusi BNI. Iklan berdasarkan produk menekankan pada keunggulan produk BNI yang tidak dimiliki oleh bank lain. Pemasangan iklan dapat dilakukan diberbagai media cetak dan elektronik dengan memperkenalkan institusi perbankan atau nama produk. 2) Personal Selling Personal selling adalah memberikan informasi secara rinci kepada calon nasabah potensial dengan cara melakukan persentasi. Personal selling ini akan lebih mudah apabila calon nasabah telah terpengaruh atau terbentuk opininya oleh iklan. Personal selling dapat dilakukan oleh BNI kepada pengusaha. 3) Publisitas Promosi dengan publisitas dapat dilakukan BNI dengan menjadi sponsor pada acara-acara, seperti seminar mengenai ekonomi global dan acara-acara lainnya , sehingga persepsi yang terbentuk dibenak masyarakat adalah positif.
