II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kebijakan Perberasan Indonesia Kebijakan mengenai perberasan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1969/1970. Kebijakan tersebut (tahun 1969/1970 s/d 1998) mencakup kebijakan harga dasar gabah (HDG) atau dikenal dengan nama floor price policy dan pembelian beras oleh pemerintah. Pada tahun 1969/1970, HDG berada pada harga Rp 20,90/kg dan pada tahun 1997 HDG berada pada harga Rp 525,00 (perkembangan harga terlampir). Pelaksanaan pembelian gabah dan beras oleh pemerintah dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang membeli dengan harga di atas HDP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu petani dalam peningkatan pendapatannya (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2005). Kebijakan perberasan dalam Inpres No. 9 Tahun 2002 (Deputi Setnet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, 2002) dan Inpres No. 2 Tahun 2005 (Deputi Setnet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, 2005) dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) atau dikenal dengan nama procurement price policy. Dengan kebijakan HPP, pemerintah melalui Perum Bulog membeli gabah petani yang bertujuan untuk memberikan insentif harga kepada petani pada harga yang relatif tinggi dibanding harga pasar, dengan maksud untuk “mengangkat” harga gabah di tingkat petani terutama pada saat panen raya. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2005 juga menetapkan kebijakan impor beras. Menurut Inpres No. 2 Tahun 2005 kebijakan impor dengan melaksanakan kebijakan pelarangan impor beras pada musim panen
raya, yaitu satu bulan sebelum panen raya dan dua bulan sesudah panen raya (Januari – Juni) untuk melindungi petani dari rendahnya harga beras. Bahkan pada tahun 2005 ini kalau memungkinkan pelarangan impor beras akan berlanjut sampai bulan Desember 2005. 2.2. Subsidi Pupuk Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pemerintah telah melakukan kebijakan subsidi pupuk. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah dapat dilihat dari sejarah perkembangan subsidi pupuk sebagai berikut (Ditjen Bina Sarana Pertanian, 2004): 1. Pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian dimulai pada tahun 1979 dan berakhir Desember 1998. 2. Periode tahun 1998 – 2000, subsidi dan tataniaga pupuk dicabut dan distribusi pupuk diserahkan pada mekanisme pasar. 3. Periode tahun 2001 – 2002, pemerintah mengalokasikan subsudi pupuk dalam bentuk insentif gas domestic (IGD) untuk pupuk Urea. 4. Periode tahun 2003 – 2004, pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk melalui subsidi gas untuk pupuk Urea dan subsidi harga untuk pupuk non Urea (SP-36, ZA dan NPK). Pada periode 1979 – 1997, subsidi pupuk memberikan kontribusi pada produktivitas sehingga dicapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada akhir Desember 1998 sampai tahun 2000, subsidi pupuk dicabut dan berakibat pada penurunan produktivitas 4.38 ton.ha menjadi 4.22 ton/ha. Pada tahun 2001 – 2002, pemerintah memberikan subsidi pupuk melalui Insentif Gas Domestik (IGD). Pada tahun 2003 – 2004, pemerintah memberikan subsidi pupuk Urea
melalui penetapan harga gas dan pupuk non Urea melalui subsidi harga, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dari 4.22 ton/ha menjadi 4.43 ton/ha. Dampak subsidi pupuk terhadap produktivitas padi, sejak tahun 1979 sampai dengan 2003, dapat dilihat pada Gambar 1, di bawah ini:
Produktivitas (ton/ha)
Dampak Subsidi Pupuk 4.45 4.4 4.35 4.3 4.25 4.2 4.15 4.1
Produktivitas
1979-1997 1998-2000 2001-2003 Tahun
Sumber: Ditjen Bina Sarana Pertanian, 2004
Gambar 1. Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas Padi Tahun 1979 – 1997, 1998 – 2000, dan Tahun 2001 – 2003
2.3. Penggunaan Pupuk dalam Menekan Biaya Produksi Padi Walaupun harga pupuk telah disubsidi oleh pemerintah masih dirasakan harga pupuk yang dikeluarkan petani tidak seimbang dengan harga gabah yang diperoleh petani. Usaha yang dapat dilakukan petani dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam usahatani padi adalah dengan menekan biaya produksi dengan pemakaian pupuk sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Pemborosan dalam penggunaan pupuk akan meningkatkan biaya produksi usahatani dan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh petani.
Aspek teknis yang dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi dalam pemakaian pupuk adalah: (1) reorientasi penggunaan pupuk, yaitu merubah proporsi pemberian pupuk urea, SP-36, dan KCl, (2) efisiensi penggunaan pupuk SP-36, (3) pemanfaatan jerami padi sebagai sumber K atau pengganti pupuk KCl, dan (4) pemanfaatan bahan organik/pupuk kandang (Ditjen Bina Sarana Pertanian, 2004). Tabel 1. Strategi Reorientasi Penggunaan Pupuk pada Padi Sawah Akibat Adanya Kenaikan Harga Pupuk Tanpa Subsidi Jenis pupuk
Harga bersubsidi (Rp/kg)*
Harga tanpa subsidi (Rp/kg)*
Takaran pupuk pada umumny a (kg/ha)
1 500 1 750 1 750
250 100 50
Modal untuk pupuk (Rp/ha)
Takaran pupuk tidak bersubsidi (kg/ha) Pilihan 1
Pilihan 2
Pilihan 3
250 93 0
250 0 93
250 46 46
Jumlah (Rp/ha) 537 500 537 750 Sumber: Ditjen Bina Sarana Pertanian (2004) Keterangan: *) Harga perkiraan yang perlu penyesuaian kembali Pilihan 1: Untuk persawahan berstatus K tinggi, P rendah (Biaya untuk pupuk relatif tetap) Pilihan 2: Untuk persawahan berstatus P tinggi, K rendah (Biaya untuk pupuk relatif tetap) Pilihan 3: Untuk persawahan berstatus K sedang/rendah, P sedang/rendah (Biaya untuk pupuk relatif tetap)
537 750
537 750
Urea SP36 KCl
1 250 1 500 1 500
312 500 150 000 75 000
Dari Tabel 1, dapat dibandingkan bahwa takaran pupuk yang berlaku secara umum lebih tinggi dalam penggunaan pupuk SP-36 (unsur P) dan KCl (unsur K) dari takaran pupuk yang sudah berdasarkan status P dan K tanah. Modal yang dibutuhkan untuk membeli pupuk (dengan takaran rekomendasi umum) adalah Rp 537 500 (dengan memakai harga pupuk bersubsidi). Takaran pupuk yang sudah berdasarkan status P dan K tanah seperti pada pilihan 1, 2, dan 3, tanpa
tergantung harga pupuk bersubsidipun biaya pupuk dapat ditekan dan penggunaan pupuk lebih efisien. 2.4. Intensifikasi Padi Intensifikasi padi adalah program pemerintah dalam peningkatan produksi padi dengan penerapan teknologi panca usahatani/sapta usahatani yang meliputi varietas padi unggul, rekomendasi pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, perbaikan cara bercocok tanam, penggunaan air secara efisien dan penanganan panen dan pasca panen. Peningkatan kemampuan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian juga harus dilaksanakan agar mampu mengadopsi teknologi yang dianjurkan (Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, 2002). Selanjutnya menurut Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan (2002), tujuan dari kegiatan intensifikasi adalah: (1) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani
melalui
peningkatan
produktivitas
dan
pengembangan
usahatani
berwawasan agribisnis, (2) meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan nasional, dan (3) mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan kelembagaantani, penguatan permodalan, dan pengembangan hubungan kemitraan. Menurut Abbas (1997), pola intensifikasi telah diterapkan sejak adanya rencana mewujudkan swasembada beras (SSB) pada tahun 1959. Di lapangan dimulai dari Bimbingan Massal (Bimas), Inmas, Inmun, Insus, Opsus dan Supra Insus, Gema Palagung, PTT, dan Padi Hibrida. Dari pelaksanaan pola-pola
tersebut, terbukti dapat meningkatkan produksi padi. Perkembangan produksi padi dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada Lampiran 1. Penerapan teknologi intensifikasi dalam upaya peningkatan produksi padi terdiri dari 10 unsur. Unsur tersebut yakni pengaturan pola tanam (IP>200), pengolahan tanah secara sempurna, pencapaian populasi tanam ≥ 200.000 rumpun/ha, penggunaan benih unggul, pemakaian PPC/ZPT, pengaturan tataguna air, termasuk pemupukan berimbang (Abbas, 1997). 2.5. Tinjauan Beberapa Studi Terdahulu Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan adopsi teknologi telah banyak dilakukan, antara lain Buana (1997), Nahraeni (2000), Santoso, et al. (2001), Surya (2002), Noer (2002), Pribadi (2002), dan lain-lain. Untuk kasus Program Pemupukan Berimbang Padi Sawah di Provinsi Jawa Barat belum ada yang menganalisis. Buana (1997) menganalisis tingkat adopsi teknologi budidaya padi sawah di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pendekatan Koefisien Korelasi Peringkat Spearman. Hasil analisisnya memberikan gambaran bahwa tingkat adopsi petani terhadap teknologi budidaya padi sawah tergolong sedang; petani telah melaksanakan budidaya padi sawah tetapi belum sesuai dengan rekomendasi penyuluh pertanian setempat. Karakteristik internal (pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan garapan, dan pendapatan) menunjukkan hubungan yang nyata dan bersifat positif, yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan garapan, dan pendapatan semakin tinggi tingkat adopsi teknologinya sedangkan umur dan pengalaman berusahatani menunjukkan hubungan yang nyata dan bersifat negatif,
yang menjelaskan bahwa semakin lama berusahatani semakin menurun tingkat adopsi teknologinya. Nahraeni (2000) dengan analisis keputusan menggunakan model logit diperoleh hasil bahwa keputusan petani untuk mengadopsi teknologi sangat terkait dengan faktor resiko, keyakinan, dan pendapatan yang tinggi dari teknologi tersebut. Upaya-upaya pembinaan langsung di lapang dan demonstrasi lapang lebih efektif dalam mendorong penerapan teknologi tabela di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Santoso, et al. (2001) mengkaji mengenai tingkat penerapan teknologi Sistem Usaha Pertanian (SUP) padi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Sidoarjo dan Jember yang dilakukan pada tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2000 dengan analisis deskriptif memakai sistem skor. Hasil kajian menunjukkan bahwa adopsi teknologi anjuran pada sistem usahatani padi di wilayah pengkajian, belum sepenuhnya diadopsi oleh petani. Teknologi anjuran yang diadopsi oleh petani peserta di Kabupaten Bojonegoro, Sidoarjo dan Jember sekitar 53 persen, sedangkan teknologi anjuran yang terdifusi oleh petani non peserta mencapai sekitar 47 persen. Adopsi teknologi telah berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani padi, yaitu sekitar 9 persen dan 26 persen. Agar adopsi teknologi ajuran dapat berlanjut, disarankan agar dorongan pemerintah
daerah,
pembinaan
dan
bimbingan
melalui
kelompok
tani
ditingkatkan. Surya (2002) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengadopsi usahatani padi metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan model logit. Melalui kursus PHT, petani mempunyai peluang dalam
penerapan metode PHT, Metode PHT perlu terus dikembangkan dimana dapat meningkatkan pendapatan petani dengan mengurangi biaya tunai usahatani dan menjaga kelestarian lingkungan. Noer (2002) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi kayu dengan adanya Program Ittara di Kabupaten Lampung Timur dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas, menunjukkan bahwa produksi ubi kayu secara nyata dipengaruhi oleh lahan, bibit, pupuk, dan pestisida. Faktor produksi tenaga kerja walaupun bernilai positif tetapi tidak berpengaruh nyata pada produksi ubi kayu karena ketersediaannya yang cukup. Pribadi (2002) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penentu adopsi teknologi Sawit Dupa pada usahatani padi di lahan pasang surut Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa teknologi Sawit Dupa dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi adalah lahan, pupuk, dan tenaga kerja dalam keluarga. Proses adopsi teknologi sawit dupa di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh ketersediaan benih varietas unggul dan resiko produksi yang cukup besar. Teknologi Sawit Dupa pada umumnya diadopsi oleh petani yang mempunyai pendapatan rendah, dimana mereka tidak memiliki akses yang baik terhadap jenis pekerjaan lain sehingga penerapan teknologi Sawit Dupa ini memberikan kesempatan kerja yang luas dalam peningkatan pendapatan.
