8
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Bank Menurut Pasal 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998 yaitu : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2008). Sedangkan menurut Irmayanto (1998), Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain (Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan). Sementara itu definisi bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
9
2.1.1 Jenis Bank Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, macam bank dibedakan berdasarkan : 1. Jenisnya : a. Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagaimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan agent of development yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 6. Menempatkan
dana
pada,
meminjamkan
dana
kepada
meminjam bank
dana
lain,
dari,
baik
atau
dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lain. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarapihak ketiga.
10
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (save deposit box). 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian-ship). 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 12. Melakukan kegiatan ajak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha untuk mendirikan bank umum, persyaratan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Pendirian bank umum dapat dilakukan oleh: 1.
Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan Sesuai
dengan
SK
Direksi
Bank
Indonesia
No.
32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dikatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan
11
sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah, di mana bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang perkoperasian, sedangkan modal yang berasal dari WNA dan/atau Badan Hukum Asing dan kemitraannya dengan WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor Bank. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan demikian berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditunjukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
12
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain. 2. Kepemilikannya : a. Bank milik Pemerintah (Bank Persero) Bank Pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Bank Persero, atau sering juga disebut bank pemerintah, adalah bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah (Siamat, 2005). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank persero merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah. b. Bank milik Pemerintah Daerah Bank Pemerintah Daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. c. Bank milik Swasta Nasional Bank Swasta Nasional adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungan juga untuk swasta. d. Bank milik Koperasi Bank Koperasi adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan hukum koperasi. e. Bank milik Asing/Campuran Bank Asing adalah bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank asing merupakan bank milik negara di luar Indonesia yang membuka cabang di Indonesia. Pemberian pelayanan jasa-jasa dalam kegaiatan operasional bank asing pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan bank-bank umum swasta nasional, kecuali dalam hal pembatasan pembukaan kantor di wilayah tertentu di Indonesia. Selain itu, bank asing tidak
13
diperkenankan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Segmen usaha bank asing yang ditekuni terutama adalah segmen korporasi atau corporate banking. Ciri lain dari kegiatan bank asing ini adalah penyediaan jasa di bidang investment bank yang menawarkan jasa-jasa di pasar modal (Kasmir, 2005). Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Kegiatan usaha bank campuran pada prinsipnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank umum swasta nasional, bank umum persero,
atau
bank
pemerintah.
Dari
sudut
kegiatan
penghimpunan dana (funding), sumber dana bank campuran terutama berasal dari simpanan berjangka (time deposits) dan giro (demand deposits). Kegiatan memobilisasi dana melalui tabungan (saving deposits) tidak diperkenankan dilakukan oleh bank campuran. Selanjutnya, kegiatan penyaluran dana terutama dilakukan dengan memberikan pembiayaan usaha perdagangan internasional (international financing) dan kredit bagi sektorsektor industri dan produksi (Siamat, 2005). 3. Bentuk hukumnya : a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah merupakan salah satu bank yang badan usahanya dimiliki oleh daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah, antara lain juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
14
b. Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO) Bank berbentuk hukum Perseroan merupakan Bank BUMN yang terbentuk perseroan yang modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. c. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan bank yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividend). d. Bank berbentuk hukum Koperasi Bank berbentuk hukum Koperasi merupakan bank yang dimana sebagian besar sahamnya dimiliki badan hukum Koperasi. 4. Kegiatan usahanya : a. Bank Devisa Bank Devisa adalah bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. b. Bank Bukan Devisa Bank bukan Devisa adalah bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang tidak dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran luar negeri, tetapi dapat melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam negeri (domestik). Bank bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.
15
5. Sistem pembayaran jasa : a. Bank Konvensional Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. b. Bank Syariah Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. 2.2. Struktur Kepemilikan Stuktur kepemilikan adalah porsi-porsi kepemilikan atas suatu perusahaan berdasarkan presentase saham yang dimiliki, yaitu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor (Jahera dan Aurburn, 1996). Struktur kepemilikan suatu perusahaan dibedakan berdasarkan : 1. Kepemilikan Menyebar ( Dispersed Ownwership ) Perusahaan yang kepemimpinannya lebih menyebar memberikan imbalan yang besar kepada manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi (Gilberg dan Idson, 1995). 2. Kepemilikan Terkonsentrasi (Closely Held). Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling interest dan minority interest (shareholders). Perilaku pemilik yang sangat beresiko tersebut dimungkinkan oleh struktur kepemilikan bank yang sangat terkonsentrasi.
16
3. Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership Structures) Struktur kepemilikan Institusional merupakan presentase dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap jumlah saham yang beredar (Rajgofal et al., 1999 dan Claessens, 2002). Dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja perusahaan tersebut. 4. Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership Structures) Kepemilikan Manajerial merupakan presentase dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer terhadap jumlah saham yang beredar (Warfield et al., 1995). Menurut Jansen dan Mackling (1976), salah satu cara untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan saham manjerial dalam suatu perusahaan dapat mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. 5. Kepemilikan Asing Kepemilikan asing merupakan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh asing atau perusahaan luar negeri. Kepemilikan asing selalu diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan khususnya pada sektor industri perbankan, dikarenakan teknologi yang dimiliki bank asing menciptakan keuntungan yang dapat dibandingkan dengan bank lokal (Bonin et al., 2005). 6. Kepemilikan Pemerintah Kepemilikan pemerintah merupakan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau negara. Penelitian yang dilakukan Wu dan Cul (2002), menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan keuntungan akuntansi tetapi memiliki hubungan yang negatif dengan nilai pasar. Sementara itu, Lin dan Zang (2009) menunjukan bahwa bank-bank komersial milik negara
17
kurang efisien dibandingkan dengan bank lain serta mengindikasikan bahwa bank umum milik pemerintah lebih rendah profitabilitasnya dibandingkan bank-bank lainnya. 2.2.1 Peraturan Tentang Kepemilikan Bank 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan menyatakan kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggitingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan : a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan
dan
kerugian,
bagi
badan
hukum
Perseroan
Terbatas/Perusahaan Daerah; atau b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum koperasi. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan sumber dana yang kedua berasal dari dan untuk tujuan pencarian uang. Pemilik bank adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, menurut penilaian Bank Indonesia selamat-selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan. 2. PP. No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum, Pasal 3 menyebutkan jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyakbanyaknya adalah 99%.
18
3. Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Pasal 2, ayat 2 menyebutkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham, yaitu : 40% (empat puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, 30% (tiga puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan, dan 20% (dua puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham perorangan. 2.3. Laporan Keuangan Bank Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2002). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Sentral (yaitu Bank Indonesia) dan publik, setiap enam bulan, yang terdiri atas laporan inti dan laporan pelengkap. Masing-masing laporan Keuangan memiliki komponen keuangan tersendiri, tujuan dan maksud tersendiri. Laporan keuangan terdiri dari (Kasmir, 2008): 1. Neraca Neraca merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. 2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi Laporan Komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus
19
dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Laporan Kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbul tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Penyajian laporan kontinjensi dan komitmen disajikan tersendiri tanpa pos lama. 3. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan
ini
tergambar
sejumlah
pendapatan
dan
sumber-sumber
pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 4. Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan semua faktor yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. 2.4. Kinerja Keuangan Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang baik (Munawir, 1995). Kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, untuk menilai kinerja keuangan perlu dilibatkan analisis dampak keuangan perlu dilibatkan analisis dampak
20
keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputuan dan mempertimbangkan dengan ukuran komparatif (Erich A. Helfret, 1996). Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“ (pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003). 2.5. Rasio Keuangan Rasio Keuangan adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukan suatu indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu (Erich A Helfert, 1996). Hasil perhitungan rasio keuangan ini merupakan salah satu indikator yang menjadi masukan bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan. Berikut
ini
adalah
rasio
keuangan
yang
digunakan
dalam
menganalisis kinerja keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank umum, diantaranya adalah : 1. Capital Adequacy Ratio (CAR) Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dari dana modal sendiri bank disamping mendapatkan dana dari sumber-sumber di luar bank. Pengertian lain dari CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan
21
bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Disamping itu ketentuan BI juga mengatur cara perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (capital adequacy) yang didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif). Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar Bank of International Settlements (BIS). Sejalan dengan standar tersebut, dalam rangka paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (Pakfeb’91), Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minium 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 2. Non Performing Loan (NPL) Gross Non Performing Loan adalah perbandingan antara kredit yang tidak dikembalikan lagi oleh si peminjamnya (kredit macet), atau dikembalikan tapi tersendat-sendat, dengan total kredit yang disalurkan oleh bank ke masyarakat. 3. Return On Assets (ROA) Return On Assets adalah salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA yang juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara net income dengan total aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Siamat, 1993). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.
22
4. Return on Equity (ROE) Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public). Dalam perhitungannya, secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama setahun terakhir. ROE bisa memberikan gambaran tiga hal pokok : 1. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitability) 2. Efisiensi perusahaan dalam mengelola aset (assets management) 3. Hutang yang dipakai dalam melakukan usaha (financial leverage) Rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Jika ROE naik, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. 5. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio
biaya
operasional
terhadap
pendapatan
operasional
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efiseinsi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah tindakan sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan oprasional bank di dominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Farah Margaretha, 2007).
23
6. Loan to Deposits Ratio (LDR) Loan to Deposits Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. rasio ini menunjukan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan-penarikan yang dilakukan oleh nasabah dan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana bank yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio LDR ini merupakan salah satu indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Batas aman dari loan to deposit ratio suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%100%. 7. Price Earning Ratio (PER) Price Earning Ratio adalah perbandingan harga saham dengan laba per saham yang kemudian menjadi ukuran penting yang menjadi landasan pertimbangan seorang investor membeli saham sebuah perusahaan. 8. Price to Book Value (PBV) Price to Book Value adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan (Tjiptono dan Hendry, 2001). Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. 2.6. Kesehatan Bank Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan oprasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank
24
di atas merupakan suatu batasan yang luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan usaha perbankan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank meliputi (Triandaru dan Santoso, 2007) : a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan dari modal sendiri. b.
Kemampuan mengelola dana.
c.
Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
d.
Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
e.
Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas
berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Kesehatan
suatu
bank
sangatlah
penting
bagi
pembentukan
kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang tingkat kesehatan bank. Dengan adanya aturan ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang tingkat kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Menurut Kasmir (2008) untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat
25
sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank memberikan arahan atau petunjuk kepada bank dalam menjalankan atau menghentikan kegiatan operasinya. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan seluruh aktifitasnya baik bersifat rutin maupun berkala dalam suatu periode tertentu. 2.7. Bursa Efek Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan perdagangan efek perusahaanperusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Bursa efek tersebut, bersamasama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Menurut undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau saran untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Di Indonesia, saat ini bursa efek yang ada adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Surabaya (BES) dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Demi Efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung BEJ sebagai pasar saham dengan BES sebagai pasar obligasi dan derivatif. Pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Penawaran pertama dari saham kepada investor dinamakan pasar perdana atau pasar primer dan perdagangan selanjutnya disebut pasar kedua (sekunder).
26
2.8. Penelitian Terdahulu Muliaman D Hadad, et al. (2003) melakukan kajian mengenai struktur kepemilikan bank di Indonesia (Periode 2002). Data yang digunakan merupakan data empiris 131 bank yang ada di Indonesia. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa kinerja bank tidak memiliki kaitan erat dengan siapa pemiliknya. Dari hasil perhitungan statistik, terlihat bahwa koefisien korelasi yang diperoleh sangat kecil (rata-rata dibawah 30%) dan uji hipotesa dengan tingkat keyakinan 99% menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, walaupun dalam beberapa kasus sedikit keterkaitan. Sucianti, Prima Naomi (2008) melakukan penelitian tentang perbandingan indikator kinerja bank dominasi asing dan dominasi Negara pada bank yang go public di BEI. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan bank yang diteliti pada tahun 2007 yang diambil dari dokumentasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini digunakan alat bantu statistik non-parametrik. Uji nonparametrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kruskal-Wallis. Dari hasil uji nonparametik menggunakan uji Kruskal-Wallis menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan dilihat dari analisis rasio likuiditas (LDR), analisis rasio solvabilitas (CAR), analisis rasio rentabilitas (ROE & BOPO), dan kinerja saham (PER & PBV). Indrayani, Devi (2009) melakukan penelitian tentang analisis hubungan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan perbankan persero dan perusahaan perbankan umum swasta nasional yang go public periode 2007-2008. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 2 populasi yakni terfokus pada perbankan pemerintah dan perbankan umum swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang mengunakan metode korelasi Spearman ini menyatakan bahwa kepemilikan bank ada interaksi
27
dengan CAR (10,896), ROA (2,849), dan BOPO (2,678) dan bank tidak memiliki kepemilikan interaksi dengan NPL gross (0,256).
