PEM ERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR V TAHUN 2Ot2
IENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
29
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa'
Mengingat
1. 2.
3.
4.
5.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1e50);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagairnana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a\; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 523a); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
a587);
2
6" Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593) ;
7
" Peraturan
8. 9.
Pemerintah Nomor
38 Tahun
2OOT
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20Ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.
:
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
3. 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
5.
pemerintahan di wilayah tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.
8.
Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan kcseluruhan pengelolaan keuangan desa. 14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 15. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. t6. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
(,)
BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4
BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3 I lr h
(1)
{i
!i
Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa daiam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
Ei
(2)
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa; c. menetapkan Bendahara Desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
Pasal 4 (1) (2)
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD. P|PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perangkat Desa, terdiri dari : a. Sekretaris Desa; b. Perangkat Desa lainnya. Pasal 5
(l) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. menyusun dan melaksanaan kebijakan pengelolaan barang Desa;
c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa
tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan
APBDesa. Pasal 6 (1)
Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) (3)
Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari salah satu Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu. Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
5
APBDesa
a. b. c.
terdiri dari
BAB IV STRUKTUR APBDesa Pasal 7 :
pendapatan Desa; belanja Desa ; pembiayaan Desa. Pasal 8
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. bagi hasil Pajak Daerah ; c. bagian dari Retribusi Daerah ; d. bagian dana perimbangan Pusat dan Daerah ; e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya; f. hibah; g. sumbangan pihak ketiga. Pasal 9
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. b.
belanja langsung; belanja tidak langsung. (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, terdiri dari: a. belanja pegawailhonorarium; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal. (4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, terdiri dari : a. belanja pegawai/penghasilan tetap; b. belanja hibah ; c. belanja bantuan sosial; d. belanja bantuan keuangan; e. belanja tak terduga. Pasal 10
(1) Pcmbiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a" b.
' \
penerimaan pembiaYaan; pengeluaran pembiaYaan. (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; b" pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman" (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal Desa; c. pembayaran utang. BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBDCSA
Bagian Kesatu Rencana Pembangunan .fangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pasal 1 1
(1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa terpilih. (21 Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. (4) RPJMDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 12
(1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
(2) Pcnyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
(3) RKPDesa ditetapkan kedalam Peraturan Kepala Desa. Pasal 13
Tata cara penyusunan Rancangan APBDesa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Penetapan Rancangan APBDesa Pasal 14
',-
(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
(2) Sekretar:is Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
7
(3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama(4\ Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), paling lambat bulan November tahun
anggarzln
sebelumnya.
(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan RKPDesa.
(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Lamongan ditetapkan. Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa Pasal 15
(1)
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk dievaluasi. (2) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Daerah dapat membentuk Tim evaluasi. (3) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes meliputi : a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kesesuaian dengan kepentingan umum; c. kesesuaian materi, format dan kode rekening;
(4) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat. (5) Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
yang telah
disempurnakan, ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal 16 (1)
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, serta Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Kepala (2)
(3)
(4)
Daerah
membatalkan Peraturan Desa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
ii
ti [.j kl
.
8
ti T1
li ti H E ts G
Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa Pasal 17
fi E E tf, l$ li,
(1) 11,
ti H
ilti EI
h
Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. dan kegiatan yang masuk Desa, yang pendanaannya melalui rekening kas Desa, merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
(2\ Program
(3)
Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
!i
ii il l;
Pasal 18
5
ii
! 1:
(1)
t; &,
l"
(2) (3)
(4)
(s)
Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 19
(1)
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)
(3)
(4)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Bukti
Desa. (s)
Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20
(1)
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
9
(2) Dana cadangan. a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan
b.
Pemerintah Desa. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Desa dilaksanakan apabila dana
sebagaimana dimaksud pada huruf b cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. BAB VI PERUBAHAN APBDesa Pasal 21
Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: a. adanya program dan kegiatan yang masuk Desa setelah APBDesa ditetapkan. b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. c. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. d. keadaan darurat/luar biasa (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa. (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan SiIPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. (s) Pendanaan keadaan darurat. (6) Pendanaan keadaan luar biasa. (1)
PasaI 22
Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa. BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA.
Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan Pasal 23
(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan: buku kas umum; buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; buku kas harian pembantu.
a. b. c.
10
(3)
(4)
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menj adi tanggungj awabnya melalui laporan pertanggungi awaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; c. bukti penerimaan lainnya yang sah. Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran Pasal 24
Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. (21 Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PIPKD. (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang jawabnya melalui laporan yang menjadi tanggung pcrtanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; c. buku kas harian pembantu. (1)
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 25 Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara.
:
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 26
(1) Sckrctaris
Dcsa menyusun
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa. (21 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
l:i ltl
litl
,
11
[itl H H H
E H H
n H
(3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahunan.
H
E
Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 27
H
T
3 EI
$
(1)
(2)
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat. Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28
(1)
Kepala Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan kcuangan Desa. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penJrusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa; b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; c. mcmberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa; c. mcmfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan pen1rusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-j awaban APBDesa. (2)
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan Desa, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
l
lr
litl
t2
ftr
ti
It H H
ti
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
h EJ
[, B R,
lil
li H
D
fi
tl
i i]
I i
i,
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2O0O tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2O0O Nomor 35/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
g
Pasal 31
il
il
I fi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
T
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal
f,e l\/torct /o0 ONGAN,
Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 22 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN Jt
Yu#odn-eFENDr LEMBARAN DAEMH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2012 NOMOR 04
Lampiran I Peraturan Bupati Lamongal
Nomor :fi Tahun2Ol2 Tanggal : .f,J- Mqet- 2Ol2
BUKU KAS UMUM DESA.-IOCAMATAN.-TAHUN ANGGARAN
Tg1"
KODE REKENING
JUMLAH Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp.
.Jumlah bulan/tanggal .Jumlah sernpai bulan lalu/tanggal .Jumlah semua s/d bulan /tanggal
Rp Rp.
Sisa kas Pada hari ini tanggal Oleh kami didapat dalam kas Rp..---
(.-dengan huruf) Terdiri dari
:
Tunai Saldo Bank Surat Berharga
Rp..--Rp..--Rp..---
..,tanggal.--MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
Cara Penqisian: Kolom 1 diisi dengan nomor urut peneima kas atau pengeluaran kas Kolom2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 dlisl dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraiqn penerimctan kas atau pengeluaran ka.s Kolom 5 diisl dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi denglan jumlah rupiah pengeluaran kas
1:
'*r
MONGAN, A
i\
a.i
f'-'- ":i j+fi
$ :
Lampiran r,
ilffi:T"" Hrifllffi.J,:fl
Taneeal :
:A Mcfct
2012
BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN DESA.-JGCAMATAN...TAHUN ANGGARAN
No. URU T
NOMOR BKU PENERIMAAN
TANGGAL SETOR
NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA
Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu .Jumlah s/d bulan ini ..,tanggal.--MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
Cara Penqisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom2 diisi dengan Nomor BKU penenmaan Kolom3 diisi dengan Tanggal Pengetoran STS/ Bukti Peneimaan lainnga Kolom 4 diisi d.engan Nomor STS/ Bukti penerimaan lainnya. Kolom5 cliisi dengan jumlah rupiah setoran sTS/Bukti oeneTmaal
).' i' '"
;iJf!
,'.1"
MONGAN,
''b..
)',1'
i ',1 "-
Lampiran Iu Peratura
Tangeal
Ur;Lffffff" {-'[qmk
: tl
2012
BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN DESA..XECAMATAN..-TAHUN ANGGARAN TANGGAL PENGELUARA N
NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA
..,tanggal.--MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
Carct Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran Kolom3 diisi d.engan Tanggal Pengeluaran SPP/ Bukti Pengeluaran lainnga Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/ Bukti pengeluaran lainnga. Kolom 5 diisi d.engan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/ Bukti pe .:;.1
\1...
f)
'
Lampiran
IV
il:T:1'"""?"BXr,"fT3
Tanqeal : 22- ^4ortt
DESA
No.
URUT
TANGGAL
i3*
2012
BUKU KAS HARIAN PEMBANTU ....... KBCAMATAN TAHUN ANGGARAN
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
2
J-uvt-iAH
tanggal MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
Cara Pengisian: Kolom 1 diisi dengan nonLor urut penenmean atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom2 diisi dengan tanggctl penerimaan atau pengeluaran kc.s pengeluaran Kolom 3 cliisl dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penenmaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo bulst kas bendahara. ONGAN,
jl :
li il t{
ii
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR v TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA I.
UMUM
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Undang-Undang Nomor L2Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka guna kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa olch Pcmerintahan Desa perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan "azas transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
Yang dimaksud dengan 'azas akuntabel" adalah
penyelenggaraan keuangan yang
dapat
dipertanggungj awabkan.
Yang dimaksud dengan "azas partisipatif' adalah penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat
(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas. Huruf b
Perangkat Desa Lainnya adalah unsur pemerintah desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan.
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6
Cukup jelas. Pasal 7
Cukup jelas. Pasal 8
Ayat
(
1)
Cukup jelas. Ayat
(21
Huruf a Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah salah satu sumber pendapatan Desa, yang meliputi : a. Hasil usaha Desa; b. Hasil kekayaan Desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
d. e.
Desa;
Hasil gotong royong; Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf
c
Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf
e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas. Pasal 9
Ayat
(1)
Cukup jelas. Ayat
(2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik
dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang diberikan kepada pegawai Desa sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Huruf b Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.
Huruf
c
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Desa. Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat
(2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Huruf a SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Fihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan Desa. Huruf b
Huruf
."'ut'o
ielas'
Hasil penjualan kekayaan Desa
yang
dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik Desa/BUMDesa dan penjualan aset milik pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah Desa.
Huruf d Cukup jelas. Ayat
(a)
Huruf
a
Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Huruf b
Huruf
ielas'
"cukuP Cukup jelas.
1
Pasal
11
Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat
(21
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a)
Yang dimaksud dengan belanja tidak terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Desa dan tidak diharapkan berulang. Ayat
(5)
Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20
Cukup jeias. Pasal 2 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pendanaan keadaan darurat adalah pendanaan yang berasal dari APBD yang diberikan kepada Desa untuk membiayai keperluan yang sangat mendesak. Ayat
(6)
Yang dimaksud dengan pendanaan luar biasa adalah pendanaan yang berasal dari APBD yang diberikan kepada Desa untuk membiayai peristiwa yang luar biasa dan/atau krisis.
Pasa| 22
Cukup jelas. Pasal 23
Cukup jelas. Pasal 24
Cukup jelas. Pasal 25
Cukup jelas. Pasal 26
Cukup jelas. Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28
Cukup jelas. Pasal 29
Cukup jelas. Pasal 30
Cukup jelas. Pasal 3 1
Cukup jelas.
