BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 48 TAHUN 20T6 TENTANG KEDLDLTIAII, SUSUI{AII ORGAISISASL TUGAS DArt FItrSGSr,
STRIA ?ATA KER.'A ffSPTK?ORAT DATRAII DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,
Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspekorat Daerah;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur $rmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2.
3.
273A\ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11- tentang
Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah $rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587|, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
165, Tambahan Iembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor a593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun tentang Perangkat Daerah {kmbaran
6.
2AL6 Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL6 Nomor I 1a); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
7.
2OtS Nomor 20361; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglrat Daerah flembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2At6 Nomor 1O);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KEzuA INSPEKTORAT DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah l(abupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. 5. Dinas adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Tipe A. 6. Kepala Dinas adalah Inspekhrr Daerah Kabupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan finggi Pratama Inspektorat Kabupaten Pamekasan. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuld
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB TI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Kedudukan Pasal 2
{l}
Inspektorat merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2
pengawas
{2} Inspektorat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Inspkhrr yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Orgirnisasi Pasal 3
(U
Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretariat,membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencattaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset; c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
1. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.
Daerah; Jabatan Fungsional Auditor;
d. Inspektur Pembantu Wilayah membawahi:
1. Jabatan
Fungsional
II,
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Jabatan Fungsional Auditor; e. Inspektur Pembantu Wilayah membawahi:
1.
2.
Jabatan
Fungsional
III,
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Jabatan Fungsional Auditor;
f. Inspektur Pembantu Wilayah ff,
l2l {3} (4) {5)
membawahi: 1- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Umsan Pemerintahan Daerah; 2. Jabatan Fungsional Auditor; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan krtanggung jawab kepada Inspektur. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspekrur. Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu lVilayah akan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan.
Masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembanhr Wilayah.
3
Pasal 4
Bagan Strulrtur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam l^ampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peratur:an Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagran Kesatu
Inspektur Pasal 5
Inspekhrr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Pasal 6
Unturk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5, Inspektur menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan ; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. penyusunan lalroran hasil pengawasan; a. pelaksanaan administrasi Inspelctorat; dan b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspekorat. Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penJrusurmn dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Sekretariat; b. penyirapan bahan koordinasi, serta pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
4
c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil lpngawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tekrris fungsional daerah;
e. penJrusunan, penginventarisasian data, dan pengoordinasian dalam rangka penatausahaan
f.
g.
proses penanganan pengaduan; penJrusunan lapran hasil pengawasan; pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat
men5rurat, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan; h. pengelolaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspekhrr sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas
:
a- melaksanakan tata, usaha llmllm, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi surat men5rurat, pendistribusian surat, dan tarta kearsipan;
c. melaksanakan urus€rn rumah d. e.
i g. h.
i.
tangga, perlengftapan, dan inventaris Inspelctorat; memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor; melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan; melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Instrrektorat; men5rusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Inspektorat; melaksanakan ta:te- usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesrrai dengan bidang firgasnya.
Patagraf 2 Sub Bagian Perencana€ul, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 1O
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huraf b angka 2 mempunyai tugas
:
a. men5rusun program kerja pelaksanaan tugas Frencana.an; 5
b. menlnapkan bahan perr5rusunan dan pengendalian rencana/progr€rm keda pengaryasan dan fasilitasi; menJrusun anggaran Inspektorat; d. men5rusun laporan dan statistik Inspelctorat; e. menyiapkan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; g. menJrusun program kerja pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan; h. menginvetarisasi hasil pengasras€rn dan tindak lanjut hasil pengawasan; i. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; j. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; k. mer5rusun statistik hasil pengawasan; 1. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama
c.
pengaqrasan; m. men5rusun laporan kinerja, progr€rm,
dan kegiatan
Inspektorat;
n. mengelola administrasi pengaduan masyarakat; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf3 Sub Bagian Keuangan dan Aset Pasal L1
Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana 3 ayat (U huruf b angka 3
dimaksud dalam Pasal rnempunyai ttrgas
:
a. merrJrusun kebutuhan anggaran kas; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS pengadaan barang danjasa dan SPP-LS gaji
dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan Surat Perintah Membayar; e. mengesahkan }aporan pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran terhadap SPP-GU; f. melakukan verilikasi harian atas penerimaan; g. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan lapran Inspekorat;
h. menginventarisasi, mengadakan, mengelola, dan memelihara serta mengamankan barang/aset;
i. merrJrusun rencana kebuhrhan dan penganggaran barang/ aset Inspektorat; j. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barangl aset Inspektorat;
k. mencatat dan mengiventarisasi
barang/aset
Inspektorat;
l. mengamankan dan memelihara barang/aset Inspektorat;
m. mengajukan usul , pemusnahan, dan penghapusan barang/ aset Inspelrtorat; n. membuat laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan; dan
6
melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagan Ketiga Inspekttrr Pembantu Wilayah Pasal 12
{u
Inspektur Pembantu Ufilayah sebageimans dimaksud dalam Pasal 3 ayat tU huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
{21
Datam melaksanakan tugas
pengarrasan, Inspektur Pembantu Wilayah menjalankan tugas selaku wakil penjaminan mutrr penga\nasan.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspekhrr Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi : a. perr5rusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu; b. pengusula.n program pengawasa.n; c. pengoordinasian pelaksanaan penga\rasan;
d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
e. pemeriksaan, pengusutan, pengqiian dan penilaian tugas pengawasan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14
(1) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan
Fungsional Auditor berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (21 Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor dapat berperan sebagai pengendali teknis/supervisor, ketua tim, dan/atau anggota sesuai dengan tugas pengawasan yang ditetapkan oleh Inspekfur-
7
(4) Ttrgas pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3} meliputi audit, evaluasi,
reviu,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang rnemadai atas
efisiensi dan efektifitas manajemen
resiko, pengendalian, dan proses tata kelola objek yang diawasi, dengan merniliki wewenang : a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihakyang terkait; b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usatra keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap penglritungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungiawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan penugasan; c. menetapkan jenis dokumen, data., dan informasi yang diperlukan dalam penugasan penganpasan; d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga fungsional jika diperlukan.
(5) Jumlah
{6}
Jabatan Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14
(U Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspehorat sesuai bidang keahlian dan keterampilan. (21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud ayat {U tidak termasuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional
Auditor. Pasal 15
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur. 8
(3| Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya. (a) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. BAB IV TATA KEzuA Pasal 16
{1} Dalam mel,aksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dafam fingkungan masingmasing, linglungan kmerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat 1nda wakfirrrya, (5| Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan saturan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan dalam pen5rusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
{6} Tembusan atas laporan kepada atasan wqiib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)
Setiap pimpinan satuan organisasi
wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi
Pada saat Perahrran Bupati
Inspektorat; dan
9
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Penjabaran T[rgas dan Fungsi Inspektorat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Bupati
ini mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.
Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI PAMEKASAN,
ACHMAD SYAFII
Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2OL6 SEKRETARIS DAERAH KAB
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 20T6 NOMOR 47
10
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR4s TAHUN2016 TSNTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNCSI, SERTA ?ATA KERJA
INSPEKTORAT
DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAII
SUB BAGIAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTUR
PEMBA}ITU WILAYAH IV
BUPATI PAMEKASAN,
ACHMAD SYAFII
11
