1 BUPATI PAMEKASA.N PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 56 TAHUN 20T6 TENTANG KEDIilruKArI, SUSUIIAII ORGAIIISAST, TUGIAS DAil tr.ini...
BUPATI PAMEKASA.N PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 56 TAHUN 20T6 TENTANG KEDIilruKArI, SUSUIIAII ORGAIIISAST, TUGIAS DAil tr.InIGSI, SERrA TAIA I(ER.'A DIITAS PEUBERIIAYAAII PEREUPUAII, PERLIIIDT'ITGAIT AIIAI( DAT I{ELUARGA BERTTTCAI{A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,
Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangftat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindrrngan Anak dan Keluarga Berencana;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah l(abupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan L,embaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 fl,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
2.
3-
273O1;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ffi791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5931;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 6.
2016
tentang Perang!
2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
7.
2015 Nomor 2O36); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2OL6 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangfat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6
Nomor 12371;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
9.
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, T\rgas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah l(abupaten Pamekasan Tahun 2A16 Nomor 1O); MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. I(abupaten adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. 5. Dinas adalah Dinas Pemberdayzran Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Tipe A. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.
2
7. Unit Pelaksana Telreis Dinas adalah unslrr pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan teknis operasional danlatau
teknis penur{ang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagran Kesatu
Kedudukan Pasal 2 {1} Dinas
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Pemberdaya€rn Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana. {2} Dinas sebagaimana dimaksud ayat {1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3
(1)
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset; c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi: l. Seksi Pemberdayaan Perempuan; 2. Seksi Perlindungan Anak; 3. Seksi Pengarusuternaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak; d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi: 1. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; 2. Seksi Kesehatan Reproduksi; 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Inforrrrasi, membawahi : 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Inforrrrasi, dan klukasi; 2. Seksi Penggerakan dan Pemberdayaan
Institusi;
3.
Seksi Pengolahan Data dan informasi; 3
f.
Bidang Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera, membawahi:
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan I^a4iut Usia; 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Remaja; 3. Seksi Ketahanan Keluarga Sejahtera; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang {2t berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (31 Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, t4I Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
t5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seoriang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 4
Bagan Sfukfirr Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yareg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka oprasional di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ketahanan Keluarga Sejahtera $erta Keluarga Berencana; b. penyelenggaraan keamanan dan jaminan di bidang Pemberdayaan Ferempuan, Perlindungan Anak, dan Ketahanan Keluarga Sejahtera serta Keluarga Berencana;
4
c. pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga untuk ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan agr tercipta kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak dan ramaja melalui program keluarga berencana serta terwqiudnya keluarga sejahtera;
d. penyelengaraan advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi serta peran institusi;
e. pengumpulan data
dan evaluasi
program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ketahanan Keluarga Sejahtera serta Keluarga Berencana; f. pengendalian jumlah penduduk melalui program generasi berencana, pendewasaan usia perkawinan, dan keluarga berencana serta evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan; g. penyediaan konsep data kepndudukan sebagai dasar intenrensi pembangunan dengan lembaga lain untuk terwujudnya keluarga yang unggul, tangguh, dan mandiri;
h. pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang trrerencanaan llmllm, ketausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rrmah tangga; dan
i.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tuga.s dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan kegiatan administrasi urmm, kepegawaian, penJrusunan program, perlengftapan dan aset, keuangan, hubungan masyamkat dan keprotokolan, peqpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas. Pasal 8
Unh:k melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas; c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan; d. pelaksanaan koordinasi pen5rusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ta;t:_ laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
5
f.
pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
h. petaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragraf I Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9
