BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 72 TAEIUN 2016 TENTANG KEDIIDI'KAII, SUStnrAIr ORGAtrISASI, TUGAS DAf, tr.I'NGSI, SDRTA TATA I(ER.'A BADAII I(EUAISGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAI{,
Menimbang
: bahwa dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523al; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor
Pembinaan dan
79 Tahun
2OOS tentang
Pengawasan Penyelenggar€an Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Tahun 2OII tentang Pembentukan
12
Peraturan
Perundang-undangan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O361;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor
1O);
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER"IA BADAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I XSTETTUAII ttuttu Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. 5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tipe A. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2
BAB II KTDTIDT'KAIT DAIV SUSUITAIV ORGAIISASI
Bagian Kesahr
Kedudutan Pasal 2
(1) Badan merupakan unsur penunjang umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Keuangan Daerah. (21 Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagien Kedua Susunan Organisasi Pasal 3
(1)
Susunan Organisasi Badan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi: l. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagran Perencanaan dan Evaluasi; 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pengendalian, membawahi
dan
:
1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian PBB-P2; 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pengendalian BPHTB; 3. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian Pajak dan l^ain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi: 1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2; 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan BPHTts; 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; e. Bidang Anggaran, membawahi: 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan; 2. Sub Bidang Anggaran Belanja; 3. Sub Bidang Anggaran Pembiayaan; f. Bidang Perbendaharaan, membawahi: 1. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung; 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Gaji Pegawai; 3. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan
g.
Pembiayaan; Bidang Aset Daerah, membawahi:
1.
Sub Bidang Pengelolaan Gudang
Barang, Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga; 2. Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan, dan Penghapusan; 3. Sub Bidang Pengamanan, Penilaian, dan Ganti
Rug;
3
h. Bidang Akuntansi dan pelaporan, membawahi:
1. Sub Bidang Akuntansi Aktiva Lancar; 2. Sub Bidang Akuntansi Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas;
3. Sub Bidang Pen5rusunan La"poran
i. j.
Keuangan
Konsolidasi; Unit Pelaksana Teknis Badan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(21 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. t3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (41 Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 4
Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum datam l^ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB Iu TUGAS DAI$ FT'IYGSI
Bagiar Kesatn Kepala Badrn Pasal 5 Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam penJrusunan kebijakan, meliaksanakan pembinaan, pengoordinasian, dan pengelolaan serta pengendalian keuangan dan aset daerah. Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyelenggaralcan fungsi:
a. perunrusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan b.
keuangan dan aset daerah;
pelaksanaan fungsi dan wewen€rng Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik
Daerah, dan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah; pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; d. penjrusunan rencana APBD, laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, dan rencana Perubahan APBD; penJrusunan e. dan pengelolaan piutang dan hutang daeratr; f. peny4iian informasi pendapatan daerah; c.
4
g. pelayanan perpajakan dan pengoordinasian h. i.
retribusi
daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pembinaan pendapatan asli daerah; dan
pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bagiaa l(edua
Sekrctariat Pasal 7
Sekretariat sebagairnana dimaksud datam Pasal 3 ayat
huruf b mempunyai tugas merencanekarl,
(1)
meliaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi llrnum, kepegawaian, penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, pen5rusunan pnogram, perlengtcapan dan aset, , hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Badan. Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan aset, serta kearsipan dan
c.
perpustakaan Badan; pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d. pelaksanaan koordinasi pen5rusunan
perencan€ran
program, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta program dan kegiatan Badan; pelaporan kinerja dan keuangan Badan; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Bidang; dan
t.
tugas antar
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Sub Bagian Umurn daa Kepegtwaian Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka I mempunyai tugas: a. melaksanakan tata usaha umum, AA usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi surat
men5rurat,
pendistribusian surat, dan tata kearsipan; tangga, perlengkapan, dan inventaris Badan; d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor; e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan; f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Badan;
c. melaksanakan urusan rumah
5
g. h.
i-
menJrusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Badan; melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuln, penatalaksanaan hukum, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
naragraf 2 Sub Bagl,aa Perencanean dqn Evaluasi Pasal
1O
sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b angka 2
mempunyai tugas: a. menjrusun bahan pengoordinasian kegiatan perencan aan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Badan; b. men5rusun perencanaan kinerja, progr€rm, dan kegiatan Badan; c- menJrusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Badan; d. menytrsun laporan kinerja, program, dan kegiatan Badan; e. melaksanakan pengelolaan informasi kesehatan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bagiaa Keurngan 4nn Aset Pasal 1L
sub Bagran Keuangan dan Aset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf b angka 3 mempunyai tugas: a. melaksanakan verilikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Badan; b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Badan; d. men5rusun laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan dan aset Badan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagfan Ke+tga Btdang Pendaftaraa, Peadataan, Penetrpan, dan Pengendalian Pasal 12
Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan,
dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pengendalian subjek dan objek peiak daerah dan sumber pendapatan lainnya, melaksanakan verifikasi, penghitungan, dan penerbitan Surat Ketetapan P4iak Daerah, serta melakukan pembinaan terhadap SKPD pengelola retribusi daerah dan penyuluhan terhadap wajib pAiak.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendaftaran, pendataan, penetapan, dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
a- perumusan kebirjakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pengendalian pajak daerah;
b. perumusan prosedur pengawasan dan pengendalian
pendapatan daerah; c. penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pengendalian pajak daerah; d. pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah; e. perumusan Daftar Induk Wajib pajak Daerah; f. penghitungan potensi dan penetapan pajak daerah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf I Sub Bida-g Peadaftaran, pendataan, peaetapan, dan Fengendalirn PB&p2l Pasal 14
Bidang Pendaftaran, pendataan, penetapan, dan 9rb Pengendalian pasal
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} huruf c angka I mempunyai tugas:
3
a. membuat dan memelihara Nomor Objek pBB-p2 dan menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan pajak;
b. mengolah data pendaftaran SpOp png-p2, serta menerbitkan dan mendistribusikan sppr pBB-p2 kepada wajib pajak;
c- mengolatr data perolehan objek PBB-P2 dan melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan surat setoran Pajak Daerah PBB.-Y2;
d. melaksanakan entqr data hasil pelayanan pBB-p2 dan
perubahan peta objek PBB-p2; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pBB-p2; f. melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak dan pihak terkait dengan PBB-P2; g. mengevaluasi Nilai Jual Objek Pajak pBB-pz secara berkala; h. men5nrsun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, penetapan, dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 $ub Bidaag Pendnftaran, Pendataan, Penetapan, drn Pengendcll+R BPHTB Pasal 15
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c angka 2 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak;
b. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan, dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB; 7
c. melalmkan pengawasan
d. e.
dan pengendalian BPHTB; men5rusun laporan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penetapan BPHTB; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan,
dan
Pengendalian sesuai dengan bidang ttrgasnya.
faragref 3 Sub Bidnng Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dnn Pengendalian Pa;aL dn" Iain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pasal 16
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian Pqiak dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas: a. mendistribusikan dan menerima formulir pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak; b. melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek
c.
pajak daerah; menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
d. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan terhadap pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
e. menyiapkan konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pqiak Daerah Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pajak daerah selain PB.B-P2 dan BPHTB; g. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.
f.
Bagirr Kceupat Bfdary nenagihan dan Keberatan Pasal 17
Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan perrerimaan p4iak daerah dan sumber penerimaan lainnya, melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo, serta melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan. Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sglagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Penagrhan dan
Keberatan
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebiiakan sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
8
b. pelaksanaan penagihan peiak daerah da' pendapatan daerah lainnya;
c- pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, penghapusan,
sanksi administratif, restitusi, kompensisi,-
permohonan banding;
d- pemeriks€an
e.
dan
untuk mengqii kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah,. dan pelaksan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
kragraf I
Sub Bidang nenagfhan den Keberatan pBB-p2 Pasal 19 Sub Bidang Penagihan dan Keberatan pBB-p2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal mempunyai tugas:
g ayat (U huruf d angka
1
a- melaksanakan penagihan pBB-p2 berdasarkan surat Ketetapan Pajak Daerah, surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah L€bih Bayar, Surat Ketetapan p4iak Daerah Kurang Bayar,
Tambahan, dan Surat Ketetapan pajak Daerah Nitrit; b. memperoses pembetulan, pembatalan, pengurang'rn ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif PBB-P2; c. memperoses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-Y2; d- memproses surat Keberatan dan surat permohonan Banding PBB-P2; e. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.
naragraf 2 Sub Bidang Penagihan ftn Kebcratan BPIITB Pasal 2O
Sub Bidang Penagihan dan Keberatan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal mempunyai tugas:
3 ayat (U huruf d angka
2
a. melaksanakan penagihan BPHTB berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pqiak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Tambahan, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
b. melakukan penelitian lapangan atas permohonan
keberatan dan pengurangan BPHTB; penelitian lapangan atas permohonan validasi BPHTB; d. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan hrgas; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.
c. melakukan
9
Paragraf 3 Sub Bidang psnntihan .lna Keberatan Pajat dan Latn-Lein Fendapatan Asli Daerab yaag Sah Pasal 2l
Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimena dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf d angka 3 mempunyai tugas: a. melaksanakan penagihan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Surat Ketetapan p4iak Daerah, Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Irbih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Ketetapan P4iak Daerah Nihil; b. melakukan penelitian lapangan atas permohonan
keberatan dan pengurangan pajak dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
c. melakukan
penelitian lapangan atas permohonan mutasi pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; d. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi penagihan; e. melakukan penagihan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang satr yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
memperoses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; o men)rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Kehratan sesuai dengan bidang tugasnya. Baglan Kclima Bldnng Anggaran Pasal 22
Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pen5rusunan dan pengendalian pelaksanaan APBD. Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biidarrg Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
b. pemmusan pedoman dan petunjuk tekrris pen5rusun€rn anggaran;
c. pengendalian anggaran kas dan penyiapan
penetapan
Surat Penyediaan Dana (SPDI SKPD;
d. penyiapan penetapan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD;
e. pengk4iian sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan
f.
serta pemanfaatan surplus/ defisit pembiayaan; pemantauan pelaksanaan APBD; dan
10
g. pelaksan fungsi lain yang diberikan oleh Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
naragraf
Kepala
I
Sub Bidong lnggaran pendapatan Pasal 24
sub Bidang Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf e angka 1 mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundangundangan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan, terutama untuk alokasi dana transf r dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta penerimaan dana hibah; b. menyiapkan dan men5rusun bahan kebijakan anggaran pendapatan untuk pen5rusunzul pedoman pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD; c. men5rusun rancangan anggaran pendapatan dalarn rangka pen5rusunan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD; d. menghitung alokasi Dana Bagr Hasil pqiak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa; e. menyiapkan surat ketetapan sementara, surat ketetapan defrnitif, dan surat ketetapan lebih/kurang distribusi Dana Bagr Hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kepada Pemerintah Desa; f. meneliti dan mengevaluasi rancangan RKA SKPD dan rancang€rn DPA SKPD untuk alokasi anggaran pendapatan; g. menyiapkan pengesahan Dokumen pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD bidang pendapatan; h. men5rusun anggaran kas; i. menyiapkan dan men5rusun pergeseran anggar€rn pendapatan beserta penetapan surat keputusan; j. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
kragraf 2 Sub Bidang enggaran Belania Pasal 25 Sub Bidang Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundangundangan, pedoman, dan pehmjuk teknis pengelolaan APBD, terutama untuk aspek anggaran belanja; b. men5rusun anggaran belanja dalam rangka perwnusan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati
c.
tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD; men)rusun pedoman RKA SKPD/PPKD dan r€rncanga.n DPA SKPD/PPKD, unhrk alokasi anggaran belanja; 11
d. menyiapkan bahan penJrusunan anggaran kas belanja; e- menyiapkan dan men5rusun pergeseran anggaran belanja beserta penetapan surat keputusan
;
f. men)rusun laporan pertanggungiawaban g.
pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bideng enggnrm pembia5raan Pasal 26
sub Bidang Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundangundangan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan APBD, terutama untuk aspek angg€rran pembiayaan; b. menelaah data dasar perhitungan anggaran pembiayaan unhrk APBD dan Pembahan ApBD; c. menyiapkan dan menganalisa bahan/ data" untuk penyusunan anggaran pembiayaan dalam rangka penjrusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD; d. menyiapkan bahan/data untuk pen5rusunan anggaran pembiayaan dalam rangka pen)rusunan Rancangan Peraturan Bupati Daerah tentang penjabaran ApBD dan Perubahan APBD; e. meneliti dan mengevaluasi rancangan RKA pembiayaan dan rancangan DPA Pembiayaan, terutama untuk alokasi anggaran pembiayaan; f . men5rusun bahan/data dalam rangka pen5rusunan penerimaan dan pengeluaran anggaran pembiayaan; g. menyiapkan dan men5rusrrn pergeseran anggaran pembiayaan beserta penetapan surat keputusan; h. menyiapkan penetapan SPD SKPD; i.
j.
menyiapkan data realisasi SPD bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan;
men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keeaem Sirlnng FgrbGadsheraan Pasal2T Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan belanja langsung, perbendaharaan belanja tidak langsung gaji pegawai dan perbendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan dalam rangka pembayaran atas beban APBD.
L2
Pasal 28
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidarrg Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. pemmusan kebiliakan dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan APBD;
b. penyelenggaraan perbendaharaan belanja langsung,
perbendahartran belanja tidak langsung gaji pegawai, d; perbendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan, dan pembiayaan; c. penyelenggaraan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran; penyimpanan d. dan penempatan uang daerah; e- penyelenggaraan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPM yang diqiukan oleh Pengguna Anggaran; f. penyiapan penerbitan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D); dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf I Sub Bidaag Pettendahaam Betnnja l,angsung Pasal 29 sub Bidang Perbendaharaan Belanja l-angsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf f angka 1 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan belanja langsung; b. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan belanja langsung; c. melaksanakan pengujian SPM Belanja Langsung; d. memproses penerbitan SP2D Belanja l"angsung; e. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung; t melaksanakan trrenatausahaan dokumen Sp2D Belada Langsung; g. merr5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan h. melalcsanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bideng Perbendahatarn Bela'rja GaJi Pegawat Pasal 3O
Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
angka 2 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan belanja tidak
langsung gaji pegawai; b. menyiapkan dan menganalisa bahan /data dalam rangka pen5rusunan anggaran belanja tidak langsung gaji pegawai dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
13
c- melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan belanja tidak langsung gaji pegawai; d. melaksanakan pembinaan pengelolaan admirristrasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan eegawai Negeri Sipil; e- melaksanakan rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil; f. melaksanakan pengujian SPM Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai; g. memproses penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji Pegawai;
h. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak
i. j. k.
langsung gaji pegawai;
melaksanakan penatausahaan dokumen Sp2D BeLanja Tidak Langsung Gqii Pegawai; men1rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Btdalg Perbendaharaan Belaqja Hlbah, Bantuan Keuangan, Bel,a4ia Tidak Terduga, dan Pembiayean
Pasal3l Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Hibah, Bantuan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;
b. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan; c. melaksanakan pengujian SPM Belanja Tidak Langsung Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan; d. memproses penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan; e. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak
langsung hibah, bantuan keuangan, belanja tidak
f.
terduga, dan pembiayaan;
melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan; g. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan trrgas; dan
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
74
Bagian KetuJuh
Bidarg Aset lleenh Pasal 32
Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat tU huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan penatausahaan barang/aset milik daerah. Pasal 33
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusun€ul kebijakan dan pedoman umum pengelolaan barang/ aset milik daerah; b. pengoordinasian dan pembinaan terhadap Bendahara Barang; c. penyiapan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat pengelola barang/aset milik daerah; d. pengoordinasiaan dan pen5rusunan rencana kebuhrhan dan pemeliharaan barang/aset milik daerah; e. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan barang/ aset milik daerah; f. pemanfaatan, pemindahtanganan, pengam€rn€rn, dan pengendalian barang/ aset milik daerah; g. penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan batangl aset milik daerah;
h. penyimpanan buki asli kepemilikan barang/aset milik daerah;
i. pelaksanaan analisa kebututran dan sensus barang/aset milik daerah; j. pengelolaan barang/aset milik daerah; k.
l.
pencatatan dan inventarisasi barang/aset milik daerah; pembinaan pengelolaan barang/aset milik daerah pada
SKPD; m. pengaslanan aset dan tuntutan ganti rugr;
n. pen5rusunan standar harga dan satuan harga non konstruksi; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang flrgas dan fungsinya.
naraglef
1
Sub Bideng Pengelolaan Gudang Sarang; Penyimpanan Dokumen d4n Benda Berharga Pasal 34
Sub Bidang Pengelolaan Gudang Barang, Penyimpanan Dokumen dan Benda Berharga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {1) huruf g angka I mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perr5rusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan gudang barang, penyimpanan dokumen dan benda berharga; b. men5rusun standar pelayanan prosedur pengelolaan gudang barang, penyimpanan dolnrmen dan benda berharga; c. menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; d. melaksanakan administrasi gudang barang; e. menyimpan dokumen asli kepemilikan aset daerah;
15
f.
mengarnankan barang milik daerah di gudang barang, serta dokumen dan benda berharga; g- melaksanakan pencatatan atas semua barang milik daerah di gudang barang, serta dokumen dan benda berharga; h. membuat laporan secara berkala atas kondisi barang milik daerah di gudang barang, serta dokumen dan benda berharga;
i. menjrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan j- melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan bidang hrgasnya.
Para$af 2
Sub Bidqag Inventarisasl Pernanhatan, daa Penghapusan Pasal 35 Sub Bidang Inventarisasi, pemanf;aatan, dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas: a- menyiapkan bahan penlrusunan pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik daerah; b- menyiapkan bahan penJrusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; c- menyiapkan bahan penjrusunan Daftar Kebututran Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. melakukan penatausahaan barang milik daerah; e. men5rusun buku standarisasi harga barang dan jasa; f. melaksanakan Sensus Barang Daerah; g. men5rusun Laporan Hasil Inventarisasi, Laporan Barang Pengguna Semester, dan La.poran Barang pengguna Tahunan; h. melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan tidak mengubah status kepemilikan; i. melaksanakan penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
j. melakukan penghapusan terhadap aset yang tel,ah memenuhi kriteria dihapus;
k. memanfaatkan aset daerah yang telah dihapus melalui
penjualan, pelelangan, atau hibah; evaluasi, dan pelaporan kegiatan; m. men)rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
l. melaksanakan monitoring,
16
Paragraf 3 Sub Bidang Pengenanan, Peailatan, dan Gaati RuSi Pasal 36
Sub Bidang
Pengamanan, Penilaian, dan Ganti Rugr sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 ayat (l) huruf g angka
3 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pen5rusunan pedoman penilaian, dan ganti rugl;
pengam€rn€rn,
b. melaksanakan kebijakan pengamanan aset daerah melalui dokumen kepemilikan dan penguasaan fisik;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
aset
daerah;
d. mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
e. melaksanakan penilaian terhadap
f.
aset daerah yang belum
memiliki nilai aset baik yang akan dihapus maupun yang akan dibeli/dimiliki; menyiapkan bahan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
g. menyiapkan proses mediasi penyelesaian
sengketa
kepemilikan aset daerah; h. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagiar Kedelapan Btdang AlEuntaast 'lrn Pelaporan Pasal 37
Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas
akuntansi transaksi keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang-piutang, dan ekuitas dana termasuk perhitungannya, dalam rangka pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. menyelenggarakan
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, menyelen
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah;
b. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
c. penJrusunan laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan
keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, l,a1roran Perrba]ran Saldo Anggaran
Irbih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perrrbahan Ekuitas, Iaporan Arrrs l(as, dan Catatan Atas Laporan Keuangan; penyelenggaraanr d. evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungiawaban pelalcsan€um anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
17
e. pengoordinasian dan pembinaan pen5rusunan laporan
f.
keuangan SKPD; pembinaan terhadap petugas akuntansi SKPD; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Sub Bidang Akuntansi Alrtiva Iancar Pasal 39 Sub Bidang Akuntansi Aktiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf h angka 1 mempunyai tugas: a. men5rusun rencana kerja pelaksanaan akuntansi aktiva lancar; b. melaksanakan akuntansi Bendahara Umum Daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; c. melaksanakan rekonsiliasi piutang dan persediaan;
d. melaksanakan rekonsiliasi harian kas dengan pihak bank; e. melaksanakan rekonsiliasi sisa kas dengan Bendahara Pengeluaran SKPD setiap bulan; f. menyusun Buku I(as Umum Daerah B-IX secara harian; g. melakukan kqiian atas penempatan atau pemanfaatan uang kas daerah; h. menyiapkan bahan kajian piutang beserta pengelolaannya; i. men5nrsun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2
Sub Bidang Aluntansi Aftiya Tetap, Hutangt rlnn Ekuitas Pasal 40
Sub Bidang Akuntansi Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf h angka 2 mempun5rai tugas: a. men5rusun rencana kerja pelaksanaan almntansi aktiva tetap, hutang, dan ekuitas; b. melaksanakan akuntansi aset tetap, hutang, dan ekuitas yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pengeloLaan transaksi aset tetap, hutang, dan ekuitas dari dokumen sumbernya; c. melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan SKPD; d. melaksanakan rekonsiliasi hutang, investasi perrnanen, dan investasi non pennanen {dana bergulir}; e. menyiapkan bahan kajian hutang dan investasi daerah beserta pengelolaannya; f . menyiapkan bahan perr5rusunan laporan aset tetap beserta pen5rusutannya; g. menrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya; dan
18
Kepala
yang yang di*^Tk;1r oleh h. melaksanakan tugas tainplr"p?iu''-""",tai dengan bidang
Bidang
Ak;;;|a",
tugasnYa-
nragraf 3 Sub Bidang Pen5rusunan-
LaPonn
*ffir*nsoridasr
Keuangan Konsolidasi Sub Bidang PenSrusunan Laporan3 avat (r) rrumr h ang!
aillSi'T'til;i;J
3 memPunYai tugas: --i"""*t
kerja pelaporan keuangan
a. mer{ru$rn
konsolidasi;
r-^r^ii^r:r
kebijakan akuntanst b. menyiapkan bahan penJnrslrnarr keualgan daerah; serta sistem dan prosedtt.**&a3n dan r-po*o n""fi*"*? bulanan' triwulan'
c. men1nrsun semester;
Dagryl3 (I'aporan Realisasi d. menyusun Laporan Keuangan Saldo Anggaran lrbih' Anggaran, ;fitil;";;";; Laporan Perubahan Neraca, f-po'* Operasional' dan Catatan atas l'aporan Ekuitas, ,;ffi'# A'J-K"",
ff.:ilt*.fiIt'**'",, ".
pertansgungiawaban pelaksanaan
oleh Kepala tugas rai:r yang diberikan BidangAk""*;*i-d.oPelaporansesuaidenganbidang
f. H5ffiffi"" tugasnya'
unit
Bagian Kesembllan Badsn
i.fuHl"f"
-Utit Kedudukan,susunanOrganisasi'JenisdanNama'T\rgas Pelaksana Teknis Badan X"t:" iil-t"t^ Fung"i, dan tersendiri' diatur a"t'g"rr p"t"tutan Bupati Bagian KesePuluh r r KelomPok Jabaten FungPronar Pasal 43
memPunYai . tugas Fungsional Jabatan ' KelomPok Badan berkaitan dengan melaksanakan sebagian ;;;" keahlian dan bidang o"-rtd fungsional p.t^y"rr^t keteramPilan. 44 Pasal
(1)
Kelompo]r Jabatan
dari sejumlah fqglional terdiridalam beberapa
terbagi o"t":lil*tu ptttaia*"tt tugasnya' r."ioirp"t **,.r"i dengan. bidang- oleh seorang tenaga (2) Setiap otittio"J hq*Oin K:tl^ Badan' tenaga
v""g ait""jttft -?lth ditetapkan berdasarkan "t"ri"i #ffi'il"-g*io"i Jumrah {3} ' Ker1a' tungsionar
(4)
kebuhrhan dan beban jabatan tungsional diatur p"*uiit*o tt Jenis, i-ti"iil
sesuai***'*Idengantet""t".operaturanperundangund.angan'
19
BAB TV TATA I(ER^'A Pasal 45
(1)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan organisasi di lingkungan Badan dan Kelompok
unit
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten nraupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
(21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan jika terjadi penyimpangan.
(3)
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta pehmjuk yang diperlukan. (41 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematutri petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam pen5rusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada organisasi
bawahannya.
(6) Tembusan atas laporan kepada atasan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (71 Setiap pimpinan satuan organisasi w4iib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.
I{
BAB V TENTI'AI5 PERALIIIAIV Pasal 46
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teloris Badan yang ada tetap melaksanakan tugas Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru.
dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya
20
BAB VI KIryTEilTUAIS PEITUTT'P Pasal 47
ini mutai berlaku, maka: 1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2Ol3
Pada saat Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan pengerolaan Keuangan dan Asset; dan 2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2}ls tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas pendapatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€rngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.
Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2016
ACHMAD SYAFII
Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2OL6 SEKRETARIS DAERAH KABU1PfilEff PAMEKASAN, PAMEI{T '
H+-.
ALWI
BERITA DAERAH I{ABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 20T6 NOMOR
2T
7I
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 72 TAHUN 2OL6 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER"IA BADAN KEUANGAN DAERAH
BAGAIY STRTIKTT'R ORGAIYISASI BAI'Ail KEUAITGAN DAERAII
--------i
I
SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN PENGEilDALI,AN PFltr.P2
ACHMAD SYAFII 22
