IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN SERTA SARANA DAN PRASARANA WILAYAH DI DESA
9
Deskripsi Singkat Topik :
Pokok Bahasan
: ANALISIS KELEMBAGAAN SERTA PRASARANA DAN SARANA WILAYAH DI DESA
Waktu
: 1 (satu) kali tatap muka pelatihan (selama 100 menit).
Tujuan
: Membangun pemahaman dan skill praja dalam menganalisis kelembagaan serta sarana dan prasarana wilayah di desa.
Metode
: Praktek (mempraktekkan, diskusi, dan tugas terstruktur)
9.1. IDENTIFIKASI POTENSI KELEMBAGAAN DI WILAYAH DESA Kelembagaan yang dimaksudkan di sini adalah semua bentuk lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah desa, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhannya. Lembaga-lembaga tersebut merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
107
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat, yang setidaknya memiliki 3 hal dalam ungkapan Jawa disebutkan : (1) Rangkah (wilayah), dalam arti tanah-tanah pekarangan beserta penggunaannya, termasuk aspek lokasi, luas, batas, yang merupakan lingkungan geografis. (2) Darah (satu keturuan atau penduduk), yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencahariannya. (3) Warah (ajaran atau adat), adalah ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan, dan ikatan-ikatannya sebagai warga masyarakat desa. Tata kehidupan ini tidak dapat dipisahkan dari seluk beluk usaha penduduk desa untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya. Tata kehidupan erat kaitannya dengan tata organisasi masyarakat dan pemerintahan di desa (Daldjoeni, N., 1998). Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya seringkali mendapat/menemui berbagai kendala baik yang bersumber dari internal maupun dari eksternal. Sebagian terbesar pemerintahan desa di Indonesia belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, dikarenakan masih banyaknya kelemahan/keterbatasan yang terdapat di lingkungan pemerintahan desa itu sendiri. Sangat tidak mungkin pemerintahan desa akan dapat membangun desa, memajukan desa dan meningkatkan kesejahteran masyarakat desa, jika tidak melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada di lingkungan desa tersebut. Pemerintah desa harus dapat menggerakkan dan melibatkan berbagai potensi masyarakat yang ada dalam membangun dan memajukan desa serta
108
memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perspektif pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam gerakan membangun dan memajukan desa serta memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka pemerintah desa perlu untuk menjalin hubungan kerjasama atau bermitra kerja dengan segenap komponen dan kelembagaan yang ada di wilayah desa. Guna mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat dan gerakan pembangunan secara partisipatif, perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai kelembagaan yang ada di desa. Tujuannya adalah untuk mengetahui segala potensi dan permasalahan kelembagaan yang ada di masyarakat desa, sehingga dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kelembagaan yang terdapat di wilayah desa antara lain : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, Koperasi, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Adat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sebagainya. Desa sebagai wilayah diharapkan dapat melibatkan berbagai komponen yang ada sebagai aktor pembangunan yang dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas desa yang integratif dengan lingkungan serta memelihara sustainabilitas. Fungsi dan peran strategis yang melekat pada kelembagaan-kelembagaan masyarakat adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam hal :
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
109
Menggerakkan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royang, dan swadaya masyarakat;
Menumbuhkembangkan
kondisi
dinamis
masyarakat
dalam
rangka
pemberdayaan masayarakat;
Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, kreativitas dan swadaya masyarakat;
Pemberdayaan hak politik masayarakat;
Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya dan kelestarian lingkungan;
Pendukung dan media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.
dan lain-lain.
110
9.2. IDENTIFIKASI POTENSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH DI DESA Pembangunan desa seharusnya diarahkan pada upaya-upaya peningkatan produktivitas
desa,
mengurangi
kemiskinan
di
pedesaan,
meningkatkan
kesejahteraan serta pelestarian lingkungan hidup. Namun sampai saat ini, salah satu problematika di wilayah pedesaan adalah masih rendahnya produktivitas desa. Rendahnya produktivitas desa menyebabkan semakin rendahnya daya tarik investor, yang berakibat pada akan menurunnya pertumbuhan kegiatan ekonomi. Jika pertumbuhan kegiatan ekonomi menurun, akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk investasi pembangunan di desa. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan memelihara sustainabilitas desa, maka perlu adanya konsep pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di desa. Sampai saat ini kecenderungan pembangunan sarana dan prasarana lebih besar
ke arah perkotaan. Hal ini memicu tingginya angka
migrasi penduduk dari desa menuju kota. Kontras dengan himbauan atau anjuran pemerintah yang mengharapkan agar penduduk pedesaan tidak berbondongbondong migrasi menuju kota. Urbanisasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama dari desa menuju kota-kota besar. Rukmana, N., Steinberg F., dan van der Hoff, R., (1993) menyebutkan bahwa pada tahun 1985 jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah pedesaan mencapai 73 % dan berdomisili di kota sebanyak 27 %. Kondisi tersebut, saat ini telah mengalami perubahan, dimana antara penduduk yang berdomisili di pedesaan dengan di perkotaan hampir
111
berimbang, yaitu sekitar 60 % domisili di pedesaan dan 40 % domisili di perkotaan. Salah satu pemicunya adalah timpangnya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pedesaan dengan wilayah kota. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah cenderung meningkat pesat di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah cenderung terabaikan. Untuk memacu pertumbuhan pembangunan dan produktivitas di wilayah pedesaan, diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam mengelola pembangunan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana wilayah di pedesaan. Kegiatan ini semestinya mencerminkan adanya mekanisme dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan dari atas ke bawah (top-down planning). Hal ini penting karena sesungguhnya masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan untuk menunjang aktivitas kehidupan dan perekonomian mereka, maka perlu mekanisme bottom-up planning. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk di pedesaan masih memiliki berbagai kelemahan/keterbatasan dalam membuat perencanaan dan menyediakan sumber daya (sumber daya manusia, dana dan material) sehingga perlu diintegratifkan dengan mekanisme top-down planning dari level pemerintah yang lebih tinggi. Mekanisme
bottom-up
planning
menjadi
sangat
penting
dalam
pengembangan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan, dikarenakan beberapa hal, antara lain :
Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpusat sering kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga sering kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat.
112
Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpusat sering mengabaikan potensi masyarakat setempat, sehingga potensi lokal tidak diberdayakan secara optimal.
Ke depan, dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan harus mengedepankan prinsip :
Perencanaan,
pembangunan/pengembangan,
pengoperasian
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan pada prinsipnya menjadi wewenang pemerintah dengan tetap melibatkan masyarakat. Adanya partisipasi nyata masyarakat di dalamnya.
Identifikasi kebutuhan, penyusunan perencanaan dan program serta penentuan prioritas investasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan ditingkatkan melalui mekanisme bottomup dan top-down.
Sarana
dan
prasarana
yang
akan
dibangun/dikembangkan
harus
mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.
Perlu upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada setempat..
Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana wilayah yang dibangun/dikembangkan di pedesaan dapat memberikan manfaat nyata bagi aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat.
113
Beberapa sarana dan prasarana wilayah di pedesaan yang berkaitan erat dalam menunjang aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat, antara lain :
Sarana dan prasarana air bersih,
Sarana dan prasarana draenase,
Sarana dan prasarana jalan,
Sarana dan prasarana jembatan,
Sarana dan prasarana ibadah,
Sarana dan prasarana penerangan (listrik),
Sarana dan prasarana komunikasi,
Sarana dan prasarana perumahan,
Sarana dan prasarana pendidikan,
Sarana dan prasarana pasar (ekonomi),
Sarana dan prasarana keamanan lingkungan,
dan lain-lain.
114
9.3. DAFTAR ISIAN POTENSI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA DI WILAYAH DESA 1. POTENSI KELEMBAGAAN 1.1. LEMBAGA PEMERINTAHAN a. Pemerintah Desa Jumlah Aparat Desa Pendidikan Kepala Desa Pendidikan Sekretaris Desa Jumlah Dusun (sebutan lain) Jumlah RW (sebutan lain) Jumlah RT (sebutan lain)
: ………. Orang : ………………. : ………………. : ………. Buah : ………. Buah : ………. Buah
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumlah Anggota Pendidikan Ketua BPD Pendidikan Wakil Ketua BPD Pendidikan Sekretaris BPD
: ………. Orang : ……………… : ……………… : ………………
1.2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN a. Organisasi Wanita Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang b. Organisasi Pemuda Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang c. Organisasi Profesi Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang d. Organisasi Sosial Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang e. Organisasi Pemberdayaan Masyarakat (LKMD atau sebutan lain) Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang f. Kelompok Gotong Royong Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang g. Organisasi Lainnya Jumlah : ………………. Unit Anggota : ………………. Orang 1.3.
KELEMBAGAAN POLITIK
Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif
115
Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif Nama Partai Politik : ………………………………………………… Kepengurusan : Aktif/Tidak Aktif 1.4.
KELEMBAGAAN EKONOMI
a. Koperasi Jumlah Anggota b. Industri Kerajinan Jumlah Tenaga Kerja c. Industri Pakaian Jumlah Tenaga Kerja d. Industri Makanan Jumlah Tenaga Kerja e. Industri Alat Rumah Tangga Jumlah Tenaga Kerja f. Industri Bahan Bangunan Jumlah Tenaga Kerja g. Industri Alat Pertanian Jumlah Tenaga Kerja h. Restoran atau Rumah Makan Jumlah Tenaga Kerja i. Toko atau Swalayan Jumlah Tenaga Kerja j. Warung Kelontong Jumlah Tenaga Kerja k. Angkutan Jumlah Tenaga Kerja l. Usaha Peternakan Jumlah Tenaga Kerja m. Usaha Perikanan Jumlah Tenaga Kerja n. Usaha Perkebunan Jumlah Tenaga Kerja o. Kelompok Usaha Simpan Pinjam Jumlah Anggota p. Pasar q. Pedagang Pengumpul r. Rentenir s. Pengijon t. Lembaga Ekonomi lainnya Jumlah Tenaga Kerja
116
: ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang
u. ……………………….. Jumlah Tenaga Kerja v. ……………………….. Jumlah Tenaga Kerja 1.5.
: ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang
LEMBAGA PENDIDIKAN
a. Taman Kanak-Kanak (TK) Jumlah Guru Jumlah Murid b. Sekolah Dasar (SD) sederajat Jumlah Guru Jumlah Murid c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat Jumlah Guru Jumlah Murid d. Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat Jumlah Guru Jumlah Murid e. Perguruan Tinggi Jumlah Guru Jumlah Murid f. Lembaga Pendidikan Keagamaan Jumlah Guru Jumlah Murid g. Lembaga Pendidikan Keterampilan Jumlah Guru Jumlah Murid 1.6.
LEMBAGA ADAT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.7.
: ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang : ……………. Unit : ……………. Orang : ……………. Orang
…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… KELEMBAGAAN KEAMANAN
1. Jumlah Pos Kamling 2. Jumlah Hansip/sejenisnya 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam kamling
………………………… ………………………… …………………………
2. POTENSI PRASARANA DAN SARANA WILAYAH 2.1. PRASARANA TRANSPORTASI DARAT a. Jalan Desa : Jalan Aspal : ……….. km, Kondisi : baik/ rusak Jalan Makadam : ……….. km, Kondisi : baik/ rusak Jalan Tanah : ……….. km, Kondisi : baik/ rusak b. Jalan Antar Desa :
117
Jalan Aspal Jalan Makadam Jalan Tanah c. Jembatan Desa : Jembatan Beton Jembatan Besi Jembatan Kayu d. Jembatan Antar Desa : Jembatan Beton Jembatan Besi Jembatan Kayu
: ……….. km, Kondisi : baik/ rusak : ……….. km, Kondisi : baik/ rusak : ……….. km, Kondisi : baik/ rusak : ………. buah, Kondisi : baik/rusak : ………. buah, Kondisi : baik/rusak : ………. buah, Kondisi : baik/rusak : ………. buah, Kondisi : baik/rusak : ………. buah, Kondisi : baik/rusak : ………. buah, Kondisi : baik/rusak
e. Pangkalan Ojek : Jumlah : …………. Unit Penarik Ojek : …………. Orang f. Stasiun Kereta Api : …………. Unit g. Stasiun/Terminal Bis/Angkutan Desa : …………… Unit 2.2. SARANA TRANSPORTASI DARAT a. b. c. d. e. f. g.
Bus Umum : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Truck Umum : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Angkutan Pedesaan : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Ojek : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Delman/Bendi : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Becak : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Kereta Api : Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah
: ………Unit : ………Unit : ………Unit : ………Unit : ………Unit : ………Unit : ………Unit
2.3. PRASARANA TRANSPORTASI LAUT/SUNGAI a. Tambatan Perahu
:
b. Pelabuhan Kapal Penumpang
:
c. Pelabuhan Kapal Barang
:
d. Pelabuhan Kapal Nelayan
:
e. ………………………………..
:
f. ………………………………..
:
Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit
2.4. SARANA TRANSPORTASI LAUT/SUNGAI a. Perahu Motor
:
b. Kapal Antar Pulau
:
c. Perahu Tanpa Motor
:
d. …………………….
:
Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah
118
: ………Unit : ………Unit : ………Unit : ………Unit
e. …………………….
:
Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah
: ………Unit
2.5. PRASARANA TRANSPORTASI UDARA a. Lapangan Terbang Perintis
:
b. Lapangan Terbang
:
c. Helipad
:
Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Jumlah : ………Unit Ada/Tidak Ada.
2.6. SARANA TRANSPORTASI UDARA a. Pesawat Terbang : b. Helikopter
:
Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Penerbangan : ………. Kali/Minggu Ada/Tidak Ada. Bila Ada, Penerbangan : ………. Kali/Minggu
2.7. PRASARANA KOMUNIKASI a. Telepon : Telepon Umum : Wartel
:
Warnet
:
b. Kantor Pos Kantor Pos
: :
Ktr. Pos Pembantu
c. Radio/TV TV
Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit
:
: :
Parabola
:
Radio
:
Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ………. Unit
2.8. PRASARANA AIR BERSIH a. Jumlah Prasarana Air Bersih Sumur Pompa Sumur Gali Mata Air Hidran Umum Penampung Air Hujan (PAH) MCK Embung Air Sungai Air Rawa Air Pipa Air PAM
119
: : : : : : : : : : :
………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit ………………….. Unit
b. Pengguna Prasarana Air bersih Penggunan Sumur Pompa Pengguna Sumur Gali Pengguna Mata Air Pengguna Hidran Umum Pengguna Penampung Air Hujan (PAH) Penggunan MCK Pengguna Embung Pengguna Air Sungai Pengguna Air Rawa Pengguna Air Pipa Pengguna Air PAM 2.9. PRASARANA IRIGASI a. Saluran Primer : Panjang b. Saluran sekunder : Panjang c. Saluran Tersier : Panjang d. Pintu Sadap : Jumlah e. Pintu Pembagi Air : Jumlah
: : : : : : : : : : :
……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK ……… KK
: ……… m,
Kondisi : Baik/Rusak
: ……… m,
Kondisi : Baik/Rusak
: ……… m,
Kondisi : Baik/Rusak
: ……… Unit,
Kondisi : Baik/Rusak
: ……… Unit,
Kondisi : Baik/Rusak
2.10. PRASARANA PEMERINTAHAN a. Balai Desa/sejenisnya : b. Mesin Tik/Komputer
:
c. Meja dan Kursi Kantor
:
d. Almari Arsip
:
e. Kantor Kades/RW
:
f. Kantor BPP
:
g. Kendaraan Dinas
:
2.11. PRASARANA PERIBADATAN a. Mesjid : b. Surau/Mushalla
:
c. Gereja Kristen
:
d. Gereja Katolik
:
e. Wihara
:
f. Pura
:
Ada/Tidak Ada Bila Ada, Kondisi : Baik/Rusak Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit
Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada
120
h. …………………..
Bila Ada, Jumlah : ……… Unit Ada/Tidak Ada Bila Ada, Jumlah : ……… Unit
:
2.12. PRASARANA OLAH RAGA a. Lapangan Sepak Bola b. Lapangan Bulu Tangkis c. Meja Pingpong (Tenis Meja) d. Lapangan Bola Voli e. Lapangan Golf f. Arena Pacuan Kuda g. Arena Arum Jeram h. Lapangan Bola Basket i. Lapangan Sepak Takraw j. ………………………. k. ……………………….
: ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah,
Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak
2.13. PRASARANA KESEHATAN a. Rumah Sakit Umum b. Puskesmas c. Puskesmas Pembantu d. Poliklinik/Balai Pengobatan e. Apotik f. Posyandu g. Toko Obat h. Alat Bedah i. Tempat Menyimpan Obat j. Praktek Dokter
: ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah : ……. Buah, : ……. Buah : ……. Buah, : ……. Buah, : ……. Buah
Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak Kondisi : Baik/Rusak
2.14. PRASARANA PENDIDIKAN TK : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri a. SD sederajat : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri b. SMP sederajat : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri c. SMA sederajat : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri d. Perguruan Tinggi : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri e. Lembaga Pendidikan Agama : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri f. Perpustakaan : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri g. Lembaga Kursus : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri h. …………………. : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri i. …………………. : …….. buah, Gedung Sewa/Milik Sendiri 2.15. PRASARANA PENERANGAN Listrik PLN : Ada/Tidak Ada a. Listrik Diesel : Ada/Tidak Ada Bila Ada, Milik Pribadi/Swadaya Masyarakat/Pemerintah b. Lampu Minyak : Ada/Tidak Ada c. Listrik PLTA : Ada/Tidak Ada d. Listrik PLTU : Ada/Tidak Ada e. Listrik Tenaga Surya : Ada/Tidak Ada f. ……………………… g. ………………………
121
9.4. LATIHAN 1. Peserta
pelatihan
secara
berkelompok
mempraktekkan
Identifikasi
Kelembagaan serta Prasarana dan Sarana Wilayah di Desa 2. Peserta pelatihan secara Individu membuat paper tentang Analisis Kelembagaan serta Prasarana dan Sarana Wilayah di Desa
122
