I

I
darn bab ini, saya:akanmendiskusikan k.onstitusionalisme, Hak Asqi Manusia (HAM), dan kewarganegaraan dalam perspektif Islam. Kombinasi prinsip-prinsip umum tersebut diharapkan:mampumengatur dan memediasi kerja praksis selcularisme sebagai sebuah proses untuk menyelesaikan ketegangan antara netralitas ,iiegaraterhadap agama, di satu pihak, dan keterhubungan Islam serta kebijakan publik di pihak 18in. ~onstitusi'onalisme menyediakan ke*rangk$hukurndan politik untuk merealisasikan dan melindungi per:s-aan status, HAM, dan kkejahteraan seluruh warga negara. Standar HAM. sebagaimana yang telah didefinisikan dalarn kesepakatan ,.

internaiional dan regional serta tercimtum dalam hulcum adat internaiional, hanya bisa dipraktikkan rnelalui institusi, sistem hukum, dan kohstituii: nasi~nal;~ - . u h , efektivitas sistem nasional dan internasianal ... tersebut bergantuig pada.partisipasi aktif warga negara dalam kelindungi hak-haknya sendiri. Pada iaat yang sama, norrna-norma @.wi&i.dan konstitusi:membuatwargalnegara bisa bertu.karidormasi, ioengorganisasi, dan melakukan aksi.s e a b ersama-sama untuk mem!. . promdsikan :+isi merela tentang kernaslahatan sosial dan melindungi hak-hak mereka.. Dengan kata . l ~ n konstitusionalisme , dan HAM .add.& datyang penting untuk rnehdungi status dan hakwarga negara, .*A*A-! .-. . 1 1 * I

.

.#-a

3'rG

1

Islam dan Negara Sekular

sendiri. Kar ena itulah, k .l a. r i f i i terhadap dasar dan implikasi ' . konsep kewarganegaraan menjadi'penting: . .. Konsep-konsep tersebut dan insdcusi yang menyertainya tergansung satu sama lain dan hams saling . berinteraksi jika irlgin merealis&ikan.tujlannyamasing-masing. I Dengan berusaha mengklarifikaii prinsip-prinsip tersebut dari perspektif Islam, saya berharap bisa mendapatkan legitimasi dari kalangan Muslim yang harus menerima prinsip-prinsip tersebut jika . efektif .dalam masyarakatnya. mereka ingin menerapkannya secara Hub ungan antxa Islam dan prinsip-prinsip tersebut tidak terhindarkan karena Islam memengaruhisecara larigsing legitimasi dan kekuatan prinsip-prinsip tersebut dan institusi yang menyertainya dalam masya- ' rakat Islam kontemporer. Pada saat yang sama, hubungan ini akan memusingkan dan kontrapdduktif ketika Islam disamakan dengan ! pemahanan s e j d atas syariah. Padahal, pemahaman historis,tersebut .., mengandung beberapa hal yang'bertentangan dengan prinsip-prinSjp konscitusionalisrne, HAM, dan ke~ar~aiegaraari. ~ a m u n ' s a iteg&a ' kan; say2 tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa prinsip-prinsip. umum h& asasi m ~ u s i !id& a.. . . sesuai dengan piinsip-prinsip umum syariah. Malah, saya rneruj&ipada .! I. b eberapa.pemi.kiransyariah tradii sional yang masih relevan unfuk:kehidupan publik masyarakat Muslim saac ini, meskipun bukan p d a hachal yang menyangkut akidah, ibadahi .. arau aspek-aspek lain dalam'muamalah. Untuk menemp~tkandlskusi tentang konstitusionalisxhe, HAM: dan lconsep kewarganegaraan dalam kontkks b uku ini.secara .keselt~ ruhan, saya ingin mengingatkan pembaca bahwa tujuan utama buku ini adalah untuk meyakinkan bahwa pemisahan institusi hegara dan Islam dengan tetap menjaga k e t e r h u b u n p antara Islam:dan polit& merupakan hal yang perlu danpenting. Dengan kata lain, adal&enting . untuk terus menjaga netralitas negara telhadap agama secara tepat lcarena manusia cendirung mengikuti pandangan pribadinya, terms& agama. Namim, tujuan pemisahan ini tidak bisa dicapai melalui us& menempatkan agama dalam ruang privat karena *aha sepeni ini tidak pendng, pun tidak perlu. Malah, upaya-pemisahanIslam dan negaia .

i

:;,

.

'

:

a

'

'

Lam,, A;lalr,B1ram A a n - n

*atan

rnmn-lra,;

Gairm;

.wl

mas

a- a-

Jan mrnrn-2

i

KonstitusionaIisrne; HAM. dan Kewarganegaraan

1

ruhnya dd&n:pembuatan kebijakan publik d m undang-undang. Ketegangan seperti ini harus teius~diselesaikan melalui upaya pernunculan "publicreason': (nalar publik) d4am kerangka konstitusionalisme, HAM, dan kewarganegaraan yang aJan didiskusikan dalam bab ini. Saya akan mulai dengan mengklarifikasi pembedaan.antara:.negara dm politik dan hubungannya dengan keharusan adanya ')ublic reason". Prinsip ;prinsipkonstitusionalisme, .HAM, dan kewarganegaraan akan didis.kusikan ddam tiga bagian berikutnya. Bab ini akan ditutup dengm kesimpulan dan sekaligus selay&g ~ a n d a n gmengenai cara prinsip. . mengatur berjalanprinsip tersebut beropegasi sebagaikerangka:untuk hya "public reiron'' jang diharapkan dapat mengatur hu bungan antara ~slam~.dari.~olitik di satli sisi dan hubungan antara Islam d m negara di ! . sisi fain, . I

.

.

.

.

Negara, Politik,'dan "~ublic Reason"

Karakter Negara . . Modern

.

. .

.

Semua Muslim saat ini tinggal di sebuah teritori yang disebut sebagai "the hation state'' (negar? bangsa), yang berdasarkan model :,.: ~ r o ~ a . : t i lmenjidi ah model pa& dimapankan rnelalui penjajahan, bahkv.di negara yang'secara fbgmal ., tidak pernah dijajah. Menurut . sarjana Barat, model. negara sepe& . . ini ditandai dinganadanya "admi. k G & i d a n ' t ahukum ~ yarig terp&kt d m terorganisasi secara birokratis di.jal& blih ~ekelompokidministrat&, serta inempunyai otoI;:. .. ptas atas ap-a!punyang terjadi di wil~yahkekuasaannya, basis teritorial . . mdnapdi untuk.menggunb kekuasm". I Karena saya khawatir ,

'

:& g'ri .

terhidip kaiakter. inheren . negara yang .opiesif dan hegemonik, saya k6ih suka merlijuk pada karaktef teiitorial negara daripada klaimnya ..$? stbagai represntaii satu bangsa y ~ koheren g dari homogen. Berikut .In.. :'.

tni aadaah @ri-cirinegari iebagai'kawasin teritoriak2

S"!..:'. . .. .. .. ... . -. . . Negara modem':adalahorganisasi birokratis.yang terpusat, hierarkis, -I

: .

institusi d& organ yang berbeda yang

-

-

-

:-- *.

..

..

147

148 ( Islam dan Negara Sekular

beroperasi sesuai dengan aturan formal,dan struktur akuntabilitas yang hierarkis dan jelas pada otoritas pusat.,. . . . Institusi-institusi negara yang terpisah tapi berhubungan ini,.ber. . beda dengan organisasi sosidlain seperti partai politik, organisasi sipil, dan asosiasi bisnis. Meskipun pembedaan ini terasa jelas d a m tataran teoretis, dalam praktiknya, institusi-institusi negara sebetulnya terhubung dengan organisasi-organisasi non-negara tersebut. Hubungan ini penting agar institusi-institusi negara mendapatkan legitimasi dan dapat berhngsi efektif. Namim, tentu saja; cakupan , dan fungsi institusi negara berbeda dengan organisasi non-negara sebab institusi dan aparatur negara hxus mengatur aktor non-negara dan harus menengahi perbedaan di antara mereka. Hubungan kolnpleks antara perbedaan teoretis dan keterhubungan praJssis antara lembaga negara dan organisasi non-negara ini adalah salah . . dan . politik.. :. satu aspek penting dalam pembedaan.antara negara Domain organisasi negara modern lebih luis daripada domain organisasi-organisasi lain karena saat ini domainnya mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, . baik sosial, politik, . ekonomi, pendidikan, ke~ehat~n, dan lain s~bagain~a. Fungsi . lembaga negara yang komprehensif dan luas ini juga menadakan ... keunikan, otonomi, dan independensi negara dari oiganisasi::; : . organisasi lain. .. Untuk menunaikan hngsi dan perannya yang beragam ini, negara ,, harus memiliki kedaulatan.eksternal maupun . internal. L,emb&i .. . negara harus menj'adi pemilik otoritas tertinggi dalam wilay&: .,: .! i . kekuasaannya. Negara juga harus menjadi representasi otoritatif:i dari warga negara dan aktor-aktor yang berada d.alam kawas.m kekuasaannya bagi pihak-pihak yang be.rada di luar wi1ayahpya,: :...? Untuk alasan yang sama yang telah disebut di atas, negara. . j'uga . . ...: . harus memiliki monopoli untuk rnenggu?,akan kekuatatydan. . . . pemaksaan secara s a l Kemarnpuan ~ ini sangat esehsial baginegara agar ia bisa mernberdayakan otoritasnya untuk 'melindungi ke: daulatannya, menjaga keu tuhan hultum dan tatanannya, serta .

.

.-i

.T

.

. ..

,

.'

: _ # _

.

I

,.

,

l I

I i

Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan . ( 1-49

a

Namun;. kekuasaan negara terbatas pada wilayahnya. Suatu negara, biasanya, tidak mempunyai otoritas di luar wilayah kekuasaannya. Organisasi non-negara, seperti komunitas keagamaan arau t a ~ k a t sufi, dapat beroperasi di mana pun; lepas dari batas-batas . . politis negara karena rnereka didirikan berdasarkan fungsi dan bukan berdasarkan batasan geografis. Rakyt suatu negarasering memiliki ikatan dan identifikasi sentimentil terhadap negaranya, tetapi itu bukan karakter negara yang :penting. Konsep "negara bangsa'', misalnya, memang mengasumsikan .idanyakesarnaan identitas semacam etnik atau-bahasa antara warga negara. Akan tetapi, asumsi ini bisa keliru karena kawasan tidak seialu identik dengan etnik, agarna, atau ikatan. ikatan populer lain. Ikatan-ikatan semacam itu mungkin saja berlaku bagibeberapa kelompok dalam satu wilayah negara, dan . mungkin j uga bisa sama dan berlaku bagi orang lain yang tinggal .- di wilayahlain. Memang, hampir semua negara berusaha untuk . menumbuhkan perasaan. kesamaan identitas nasional, tetapi kesamaan bukanlah ciri esensial sebuah negara modern. Negara jvga cenderung memi1iki:tipepemerintahan yang berbeda. Bisa jadi .pemerintahannya.adalahpartai demokrat liberal, satu p,artai, monarki, dan lain sebagainya, Namun, juga harus dicatat . ,-bahwaLiri ini juga.bukan sebuah karakter definitif. Tak ada satu . . .pun dari rezim tersebut yang layak disebut negara jika ia tidak memilikiadministrasi yang terpusat dan birokratis, tidak memiliki kedaulatan, serta tidak memiliki monopoli untuk menggunakan kekuasaan dan.pemaksaan. Beberapa elemen negaramodern mungkin dimiliki oleh organisasi . non-negara, tapi tid&ada.satu pun. dari organisasi itu memiliki : seluruh .karakter negara. Secara khusus, kedaulatan atas wilayah merupakan ciri pembedanegara dari organisasi non-negara karena . liedadatan ini tidak dimiliki oleh organisasi non-negara mana pun. %

@

:

,

:

..

., * . Ciri-ciri negara modern tersebut di atas biasany didiskusikan g: dalam.krrnt~kt.' npr\o-al.rm~+l. ---.-: n - . . *rm-n..:

I

150

1

.. .


Muslim. Elaborasi seorang penulis berikut ini mungkin &an memban tu upaya kita untuk mengklarifhi ciri-ciri negara yang kita maksbd dalarn perbincangan ini.3Organisasi negara terdiri darise~eran~kat aturan, peran, dan sumber daya yang ditujukan untuk meraih seperangkat t ujuan yang jelas. Meskipun semua negara dicirikan dengan pembedaan antara negara dan organisasi non-negara, tingkat pembedaannya tidak selalu sama persis dan setara. Sebagaiaturan utama, negara biasanp benvatak sekular deilgan memisahkan di&nyadari ruang-ruang spiritual penganut atau organisasi agama. Penting pula untuk dicatat bahwa, meskipun negara dan institusinya berbeda dengan masyarakat sipil dan. organisasinya, bahkan relatif otonom satu sama lain, keduanya tetap saling memberikan dukungin. Sebagai sumber utarna kekuasaan dan pemilik otoritas atas wilayah, serta yang memonopoli penggunaan kekuatan secara sah; negara merupakan otoritas terakhir. Otoritas terakhir merupakan konsekuensi dari kepemilikan negara atas kedaulatan dan integritas wilayah. Sebaliknya, otoritas ini pun akan melemah jika kedaulatan dan integritasnya hilang. Kedaulatan wllayah berarti negara memiliki kontrol eksklusif atas warga yang tinggal di wilayahnya dan wilayah ini tid& bisa dibagi dengan pihak lain kecuali atas persetujuan dan kerja sama negara itu sendiri. Dengan demikian,.inteweminegara a&upihak luar lain dianggap melanggar prinsip kedaulatan wilayah yang dimiliki negara, kecuali bila intervensi itu dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pengecualian ini sah karena dengan menandatangani Piagam PBB, semua negara yang menjadi anggota PBB telah menyetujui otoritas yang dimiliki 7 lernbaga ini. Otorita sentra! negara berarti bahwa ia otonom. Hanya negara yang rnemiliki otoritas untuk membuat aturan yang mengatut cara kerjanya dan menjadi sumber bagi seluruh otoritas politik lain, bahkan ketika h g s i semacam ini didelegasikan kepada organisasi atau pihak lain. Sentralitas negara juga berarti bahwa negara harus mengoordinasikan fbngsi dan aktivitas organ dan institusinya karena merekalah yang memapankan kekuasaan negaraO4 Ciri n e w a yang lain dan relevan d e n p pe&aan kita saat.. ini ;,. -

a

1

..[

Konstitusionalisme, HAM, damKewarganegaiaan (

15 1

yang dimilikinya. Ini berarti bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang paling mutlak atas ~negara,yang memang berfungsi untuk melayani mereka. Narnun, meski rakyat rnemiliki otoritas dan kekuasaanmutlak, ketaatan merika terhada~negarajuga merupakan hal mutlak agar negaia mampu melaksanakan fungsinya. Dukungan iakyat ternyata juga penting bagi negara yang dikuasai rezim diktator ata~kerajaan~ang . cenderung minjustifikasi dan melegitimasi otori,tas mereka dengan "kehendak kolektif" dan ."kepentingan ralyat". Atas dasar legitimasi ihilah konsep kewarganegaraan muncul untuk menjamin kesetaraan dan kesamaan hak dan kewajibanmereka di hadapan

@

~ ~ e ~ Kombinasi a r a . ~ legitimasidemokratis dan kewarganegaraan ini juga hams rercermin dalam watak dan fungsi hukum di suatu negara. Apa pun pandaogan, sumber, dan keputusan hukum pada masa lalu, saat ini negara sudah semakin mampu mengambil alih fungsi pembuatan hukum dan tidak -hanya memberlak~kann~a. Jika dulu o tonomi bukum terletak pada statusnya sebagai seperangkat prinsip dan norrna :,.;?..isi dan validitasnya bersumber dari agama, tradisi, dan praktik tan masyarakat, saat ini hukum telah menjadi produk sekaligus en kebijakan.6 .. . . . Dari.tinjauan.singkatdi atas; negara.modern bisa dipahami sebagai iepresentasi institusional sebuah kekuasaan politik, yangtidak lagi didapat dari'otoritas personal seorang penguasa atau dari mereka ~ a n g tnendapatkan otoritas dari penguasa Kekuasaan politik negara, yang . .:ierpusat . dm terlembaga, tercermin'dalam struktur birokrasi dan organi&inYa. Negara bahkan bisa mernformalisasikan penggunaan kekuasa> .. ~ y itumelalui a standar d ~ p r o s e d uhukum r serta mempromosikan -. t~tegrasi kekuasaan politik melalui legitimasi demokratis dan pening@an pentingnya konsep kewarganegaraan sebagai prinsip yang mengt ~hubungan r negara.d m masyarh.7 .

;,

.

.

.

.

i!.;: :.... . . !@ynbedaan .. . Negara dun Politik I;

&,

.

f :

.

Ciri-ciri ne&a g telah saya kemukacan di atas j elas mengindiadanya peS a a n antara domain negara dan politik secara .

.

,

152

1


akan diperdebatkan dan dinegosiasikan di ruangpolit& dengan beragam formalitas dm proses. Negara juga diharapkan dapat membuat dan menegakkan aturan negosiasi.bagi pihak-pihak yang berharap idenya tenvakili dan diformulasikan sebagai kebijakan publik. Jangkauan negara modern sangat luas dan bahkan sernakin diperluas hingga mencakup aspek-aspek eksistensi sosial lain, seperti kesejahteraan sosial dan liqkungan. Meskipun b e r h g s i sebagai akcor utarna yang memiliki jangkauan yang luas dalam struktur politik masyarakat, cakupan dan wilayah operasional negara dibatasi oleh dinamika relasi sosi.aldi sekelilingnya. Karena strukturnya yang formal, tugasnya yang penting,, dan karakternya sebagai entitas yang otonom, negara tidak dapat meng-. eksplorasi secara penuh domain politiknya dalarn masyarakat secara urnum. Namun, dengan ciri-ciri ini, tidak berarti negara menjadi berah "di atas" praktik politik massa atau terputus sepenuhnya dari masyaraka~ yang diaturnya. Karena, untuk disebut sah, sebuah negara harus bisa mengakar di masyarakat, seperti halnya ia bisa menjaga otonomi opera-. sional dan fungsionalnya dari politik keseharian. . . Relasi yang kompleks antara pohtik dan negara ini dapat dipahami dari logika dan sikap negara yang harus otonom, tapi tetap mengakar: dan terhubung dengan masyarakat. Sebagai sebuahinstitusi dan organ yang sangat kompleks, organisasi negara dapat dibagi secara:vertikal berdasarkan fungsi dan secara horizontal berdasarkan.geografi.8Pembagian vertikal berhubungan dengan keberadaan "ruang utama" (majon sphere) tempat berbagai &tor sosial bergabung dengan yang lainny~ dan dengan negara: "dalarn negara, ruang ini dipahami sebagai bidang kebijakan (dan konstituen),dan ditandai dengan ad.anyaberbagai,depar-: temen pelayanan publik yang dibentuk untuk melaksanakan bidang. kebijakan tertentu, misalnya kesehatan, transportasi, pendidikan, hukwji tatanan masyankat,.dan urusan kons~rnen".~ Sedangkan, pembagi'an; . horizontal berarti pengorganisasian tata pemerintahan secara spasial. Negara, dengan dernikian, bisa dibagi ~berdasarkannegarakeiat5!d. ataupun negara federal, atau berdasarkan pembagianpemerintahanlokal atau regional.lOPernbagianvertikal berdasarkan fungsi j u g dapat,terbagii ... .

-

-.

-

.

. .

.

.

P

,

@

Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan ( 153 Dalam pembagian vertikal, negara &an banyak berhubungan dengan berbagai aktor sosial dari kelompok-kelompok yang berke~entingan dengan bidang kebijakan tertentu. Ia juga &an terlibat dalam hubungan-hubungan yang terus berkembang antara berbagai aktor negara danpolitik dalam ruang sosial dan konstituen kebijakan yang lebih luas. Otonomi dan stabilitas negara bergantung pada kualitas hubungannya dengan berbagai segmen dalam masyarakat sehingga hal ini akan mempersulit kelompok tertentu untuk merampas negara. Semakin fiormal politik negosiasi antar-kelompok, semakin rendah pula kemungkinan kelompok-kelompok tersebut untuk tergoda dan mampu memaksakan kekuatannya untuk menguasai negara. Karena semakin banyak kelompok yang menyatakan klaimnya dan berpartisipasi dal- menekan negara, tidak akan ada satu kelompok pun -yangmampu mengarnbil kontrol penuh atas institusi negara. Dengan dernikian, otonomi negara akan lebih terjaga. Sebaliknya, bila sebagian &x$ompok tersisih dari percaturan politik praktis, mereka akan lebih otivasi untuk mendapdan kekuasaan yang lebih besar dan lebih ak takut untuk mengalami kerGgian dengan menantmg premis dan b~::. Vperasi negara: Hubungan dinamis antara negara dan Ator sosial ini !bersifat d i n g meng~ntun~kankarena negara, pada dasarnya, berkeLpe.ntinganuntuk memengaruhi sebanyak mungkin konstituen. "Untuk imelakzanakan tugas, membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya, serta untuk.melaksanakanhngsinya sebagai pembuat .. iwran bagi masyarakatnya, negara membutuhkan kerja sama konstituenkonsti ,..: t u e n , d organisasi ~ yang relevan tersebut. Sebagai gantinya, negam .. .h .,. g-.u s mengizinkan penetrasi pihak-pihak tersebut pada in~titusinya."'~ Mekanisme p e r t h a n kepentingan antara negara dan aktor sosial i:. dan.p~litiklain dapat.herlangsungsecara formal institusional seperti , -. .. -1. E!ang : terjidi dalam proses tawar-menawar negara dengan asosiasi dagang profesional, kehadiran perwakilan NGO dalam institusi5"~.u.organisasi . eya, atau terlibatnyapenvakilan NGO dalam.merumuskandan melakiWakan.kebijakbnya,;.Mekanismeyang sama juga dapat ditempuh *':. G,!.., GelaIui cara i n f o r d sepertipengaruhatau hubungan peroranpan. Ana. 11.

..

-.

m.;.

9 .

dan

154 1 Islam dan Negara Sekular

'

satunya penvakilan dari kelompok tertentu, bahkan negara tetap dapat menjaga otonominya karena ia mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok Dengan kata lain, kompetisi antar-berbagai kelompok untuk memengaruhi kebijakan negara justru merupakan jaring pengarnan bagi hadirnya kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaan negara. Bahkan, kompleksitas dan sentralitas negara justru berarti bahwa tidak ada kelompok atau kumpulan aktor-aktor sosial yang akan menantang otoritas negara atau mengMangkan otoritasnya dengan menekan salah satu insti~si.'~Karena institusi negara bergantung pada otoritas s e n d d+n tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi seluruh aparatur negara, otonomi negara dicapai melalui pengaruh yang tak proporsional dari institusi.nonnegara. Dengan demikian, negara dapat dipahami sebagai arena tempat aktor-aktor politik dan sosial berkompetisi untuk meraih tujuan-tujuannya. Namun, pada saat yang sarna,keragaman &tor-aktor yang berpartisipasi dalam proses kompetisi ini juga menjamin otonomi negarail3 Negara dapat menempuh jalur ekonomi, sosid, maupun budaya untuk mengikatkan dirinya dengan kelompok-kelompok dalmmasyarakat, misalnya dengan mengangkat pegawai dari kelas sosial atau daerah tertentu dan menyediakan ruang bagi wakil rakyat terpilih untuk berpartisipasi atas nama konstituennya'dalam proses pembuatan kebijakah negara. '~erbedaanantara pegawai negara yang mewaklli kelas iosial atau etniknya dan wakil r+t yang dipilih melalui pemilihan adalah. kebebasan kedua kelompok tersebutuntuk.mempertahankanikata identitasnya ketika mereka telah terpllih; Pegawai negara tidak:bol& mempertahankan ikatan etnis dan sosialnya, tetapi wakil r+athan& tetap mempertahankan ikatan tersebut karena ia terikat deng.ah konstituen Sebagai kesimpulan,~legitimasidan kekuatan negara betganttidaketerhubung&na dengan h r sosial dan politik lain da~~;jti& pada otonominya dari pengaruh mereka; Semakin terhubung sebidf .~ . negara denganmasyarakatnya, ,&an semakin rendah risikonya;unt@ A>

'

@

:.

:

,

.

'

?

. -.

.

-

.-a

'

@

Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan

1 155

Otonominegarajuga akan relatif tidak terancarn oleh satu kelompok atau beberapa kelom~okbila struktur negara tetap terpusat, kompleks, dan institusi-institusinya diatur dengm seperangkat aturan yang jelas. Karena penjelasan lebih lanjut tentang teori politik dan negara sudah tidak memungkinkan lagi, saya berharap bisa memanfaatkan dasan mengenai ciri-ciri dan dinarnika hubungan politik dan negara ini untuk menjelaskan pertanyaan utarna kita, yaitu b.agaimana hubungan negara. dan masyarakat atau hubungan negara dm politik bisa dijembatani., melalui "publii.rearon"?

@

"Public ~eason" untuk Memediasi Konfik Kebijakan Diskusi kita,di awal mengindikasikan bahwa legitimasi negara dapat diukur daii seberapa dalam d m orgmiknya hubungan antara negara dan:berbagai aktor non-negara dalam wilayah politik. Otonomi akan hilang atau berkurang bila negara hanya mengizinkan satu .neg&a .,.. ok untuk-memengaruhi dan m e r n h a k a n kepentingan pada atu institusinya atau bahkan negara secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan kombinasi lkgitimasi d m otonomi ini sangat g pada dua persyaratan. Pemma, &tor non-negara membuiLhkan mang y&g aman untuk bersaing seara bebas dan sehat untuk . memengaruhi proses pengambilan kebijakan melaluiperan negara. ... L . : . but harm dapat menjamin terbukanya anyak-banyaknya kelompok untuk berkompetisi. akin banyak dan beragam kelompok yang dapat bersaing secara asdan sehat untuk m e n p p n k kepentingan clan urusannya dalam ah kebijakan, semakin kecil pula kemungkinan mereka untuk u institusinya. Dua ha1 tersebut mengindikasikan n-sebagai "public rea.sonn(nalar publik) yang di para aktor sosial dapat memengaruhl negara dengan tetap tidak minegara. Konsep ini berisi beberapa elemen, fektif untuk menjarnin partisipasi bebas dan sehat, debat pblik, b a h k a n T F ; . diPunakan t ~ n t i i krn~nincrat 9 " . ~ c i i t ; ..

I;. L.,

,

@

1

156

1


Dengan berpegang pada penjelasan mengenai ciri-ciri negara modern prig telah saya kemukakan di atas dan baHmana ia harus dibedakan dengan politik, saya akan memberi penekanan pada. beberapa hal yang berkaitan dengan "public reason" sebagai berikut: . . . .

1. Ruang bagipublic rearon harustetap aman sehingga prosesargumentasi terbangun dalarn suasana yang mudah uncuk dikendalikan oleh pemerintahan atau rezim tertentu atau dikontrol oleh satu kelompok sosial tertentu. Agar dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat, ruang bagipublic rearon harus diidentifikasi sebagai negara, bukan sebagai satu r a i m atau masa pemerintahan tertentu. 2. Selain itu, ruang bagipublic rmon h a w diarnankan melalui prinsip prinsip konstitusionalisme, sekularisme yang menjarnin netralitas negara terhadap agarna, hak asasi manusia, dan kewargmegaraan:, Prinsip-prinsip tersebut merupakan elemen.organisasi politik dm, tata hukum sebuah negara, yang tidak akan mudah dibatalkan oleh pemerintahan apa pun. Nmun, meski berhngsi-sebagai jarihg pengaman, prinsip-prinsip tersebut bukanlah sesuatu yang abso1,ut.. Ia dapat berubah sebagaimana undang-undang yang bisa diarnandemen. Kadar netralitas negara terhadap agama bisa term dinegosi-i asikan, pun prinsip hak asasi manusia bisa terus tumbuh dan bet-: kembang. Sistem p.olitik dan hukum sebuahnegara harus memungkinkan adanya 'ketentuan-ketentuan khusus ywg'be&&~. pada saat gawat darurat, tetap.itetap.hams tunduk pada jaring.peng< aman ini agar tidak ada pihak yang menydahgunakanpengecuali~ @ ini. Tujuan prinsip-prinsip ini adalah agar aturan yangmenjarnin: public reuson itu tidak mudah diubah hanya untuk memenuhi. keinginan sekelompok kecil masyarakat tertentu. 3. Selain menyediakan jaring pengaman, negara tidak boleh memengaruhi wacanap ublic rearon dengan membatasi j urnlah pihak ymg.:, boleh terlibat dalam ruangpublic rearon dingan mendiskriminasi.; . kelornpok agarna, kokunitas, atau kelompok.minoritaitertefitu.,, Sebaliknya, negara harus dapat menyed.iakan ruaAg bagi sebany&

a

.

..

. ..-


•

1 157

jakan p ~ b l i kIni . tentu saja bukan perkara mudah karena banyak pemerintahan yang bertindak atas nama negara tergoda untuk memanipulasiptlblk reaon untuk kepentingannya sendiri. 4. Meskipun negara harm mempersiapkan aturan dan pedoman dasar public reason, domain public reason tetap harus berada di wilayah civilrocipublic rearon" seperti yang akan o l e h w Rawl$ d i n biberapa komentar rnengenainya. .-.. -.. emudian, . saya akin rnenjclaskan bagaimma debat tentang istilah ini bqkaitan dengan m a k n i "public reason" yang saya gunakan dalam perbinwgan Islam, negara, dan politik. Rawls berpendapat bahwa public remon adalah ciri utama relasi negaia dan. rakyat d a l a tatanan negara yangdemokratis dan konstitu. ; sional.I5Men-urutnya, t c ~ dtentang e public reason menetapkan bagian teidalam landasan moral dan nilai-nilai politik yang menentukan relasi antara pernerintahan yang demohatis dan konstitusional dan rakyat. nya".16 . . Ia rnendefinisikanpublic reason sebagai: p

a

.

.

.

(<

...rearon ini disebut public karena tiga hal. Pertama, jika

reason itu jika reason

muncul dari warga negara yang bebas dan setara. Ke&, ini berisi tentang kemaslahatan pub.lik yang berkaitan dengan masalall keadilan politik yang fundamental yang mempermasalahkan esensi undang-undang dasar dan soal keadilan dasar. Ketga, watak dan i ~ i n y a . : ~ mema& an~ publik, diungkapkan dengan penalaran publik helalui sekurnpulan konsep keadilan politik ras'ional yang telah dipikirkan secara rasional nula. 1 1 nrll k m r m r n I~hi lrrirPri2 rp-

.

.

.

158 ( Islam dan Negara Sekular '

Dengan demikian, bagi Rawls, ruangpublic remon m e n ~ i n g g u n ~ masalah "esensi undang-undang dasar d m masalah keadilan dasar" yaitu . hak-hak dan kebebasan fundamental yang mungkin termasuk dalam undang-undang dasar dm masalah keadilan dasar yang berkaitah dengan keadilan sosial dan ekonomi serta hal lainnya yang tidak terbahas dalam undang-undang dasar. Fokus spesifik ini memperlihatkan bahwa Rawls memandangpublic remon "tidak berlakuuntuk semua diskusi politik tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental".'! Ia membedakan m t x a cakupan public reason dan apa yang dia sebut sebagai "latar belakang kultural" (background culture) masyarakat sipil yang mewujud dalam bentuk asosiasi seperti gereja, universitas, dan lain sebagainya.l9Menurutnya, remon yang muncul dalam ruang-ruang tersebut, meskipun tidak sepen'&nya "privat" dan diungkapkan dalam ruang Sosial", tetap saja bersifat %nopublic" jika dibandingkan dengan masyarakat se,cara keselur~han.~' Bahkan, reason yang diungkapkan dalam media pun tidak dianggap "public remon" oleh Rawls? Ruang yang tepat bagipublic reacon menurut Rawls adalahCcfor&m poli tik publik" @ublic politicalfomm) yang mungkin teijadi d a m tiga keadaan. P e r ~ m a"perdebatan , para hakim untuk menentuk&

.

1

debatan pegawai pemerintahan, terutama mereka yang duduk di kursi eksekutif dm para pembuat undang-undang. Ketiga, perdebatan d o n pejabat negara dan manajer kampanyenya, terutami d i a m 6rasi publik, .. akeadaanl l ... ~@ ~ pladorm partai, dan ungkapan-ungkapan politiknya.nn~ keadaan itulah, penerapanpublic reason mengambil!bentukYmgkhusus. dan tertentu. Meskipun, "justifikasi publik yank diperlukan uneuk rearon yang muncul dalam tiga keadaan itu sama dengan reason ymg '. muncul dam keadaan lain", tetapi mungkin akan berlaku lebih ketat bagi para haJsim, terutarna yang berada di Mahkamah Aung.23 Pandangan Rawls mengenai pabbc mzron.mensyaratkan adanya : demokrasi konstitusional yang sudah mapan dan'didukung oleh adm)a tertib h u k m . Warga negara merni1ik.i hak untuk mendasarkan . . dangannya pada apa yang dia sebut seb* " d o k e k t r i nprigkom'

'

,.

pan-

*

.

-33

I

1

'

1

-

..

-..-- ------ __-_l:C__

Konsti tusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan

1

atau filsafat. Namunj doktrin-doktrin tersebut tidak boleh dikemukakan sebagaipublic r e i ~ o n~ublicrearon .~~ jvga tidak boleh "mengkritisi atau menyerang" doktrin-doktrin komprehensif mana pun,. baik doktrin itu doktrin keagama& atau bukan; ia harus diartikulasikan. dal-.konsep dan nilai politik.hndamental. "Syarat utama doktrin yang dimuncu1kan:dalii-ndomainpublic remon adalah doktrin tersebut dapat dipahami dan me,nerimarezim demokratis konstitusional ser:ta gagasan mengenai hukum y a n g ~ a h . " ~ ~ Meskipun demikian, Rawls tam akn a masih menerima kinan pengungkapan doktrin-doktrm komprehensifdalamptlblic reaon pada situasi tertentu, bergantung padi.tingkat eksklusivitas dan inklusivitas pandangan terhadap doktrin yang .digunakan.Jikasitamya eksklusif, doktrin komprehensif tersebut tidak boleh diungkapkan kepada publik m,eskipun ia .mendukungpablic . .. . rearon. Namun, bila pandangannya inklusif, siapa.pun bisa menjadikan doktrin tersebut sebagai surnber nilai-nilai dasar politik yang mereka anut. clan ..<. . mengungkapkannya untuk ernperkuatpublicreac~n.~' Pandangan yang eksklusif bisa digunakan .am"masyarakat yang sudah cukup teratury'(more or less well ordered 2

.

15 9

.

.

*

.

2.

.

ii

...:,

' terjaga dengin baik sehingga ekspresipublic remon cukup m

e ndai-nilai p o l i t i yang tumbuh di masyarakat sendiri dan tidak perlu .. meruj.uk .pada doktrin komprehensif apa pun. Rawls membedakan kondisi ini dengankondisi yang di dalamnya terjadi berselisihan'serius intar-kelompok dalam masyarakat yang belum cukup teratur (nearly w&l,orderedlocieey)mengenai penerapan salah satu prinsip keadilan". MisaLnja perselisihan .. . berbagaikelompokmengenai masalah dukungan :pernerintah terhadap . . pen&dikan:agama. Dalam situasi seperti itu, penjelqan di sebuah forum publik,tentang "bagaimana dokuin kornprechensif yang .diy&ni . .. oleh seseorang sesuai..dengqnilai-nilai pokik" pungkin dapat mengukuhkan dan melegitimasi public r e m : i t u . ~ ~ n d i ~ i . ~ ~rnengambil R a w l s contoh ora~lg-orangyang berjuang mengi .hapus perbudakan b,erdas&kan nilai-nilai agama pads abad 19 di '.Amerika ..li:.. . , ~ e r b t . itu non-pubficr&n dari gereja-gereja tertentu .

m

\ 1 n //

pciety., yang di dalamnya keadllan dan hak-hak dasar warga negara .

.

.

,.--1-L:-.

man~rrlr;r~rrlram @' I : m ~ . ..

A-.LI:-

.,,,,--,

28P--,-1-

1 -!.-

- . J .1 . I

160

1

Islam dan Negara ~ekular

Gerakan Hak-hak Sipil di Arnerika Serikat. Meskipun MartimLuther King Jr. memperoleh rujukan perjuangannya dad nilai-nilai politik ddam konstitusi, ia tetap menggunakan non-public reason untukmelegitimasi perjuangannya. Dalarn dua kasus di atas, para pemimpin gerakan ~ e n ~ h a p u s aperbudakan n dan perjuangan hak-hak sipil memang menyetujui cita idealpublic reacon, tetapi konteks sejarah perjuangan mereka mengharuskan penggunaan doktrin komprehensif untuk mem~erkuatnilai-nilai politik yang sedangmereka.perjuangkan. Gerakan mereka, pada intinya,jusuu msmperkuat cita idealpublic rimon karena mereka menggunakan ~andanganinklusif doktrin'komprehensif tersebut. Dengan demikian g tkpat u n . k p u b h reasn k-a at bergan% pad orGGan ~osialnya.~~ Saya tidak mungkin mereview semua debat yang berlangsung di kalangan sarjana Barat tentang ide Rawls ini, tapi saya akanrnenjelaskan secara singkat 'dua kritik ymg akan sangat berguna untuk menjelaskan istilah "publicrearon" yang saya g-unakandalarn buku ini. Pertama, kritik Habermas terhadap ide Rawls terutama mengenai pembedaan-antara istilah "doktrin komprehensif" dengan "nilai-nilai,politik" (political values) .'O Habermas juga mempertanyakan pengertian Rawls mengenai istilah "politicat' dalam istilah "nilai-nilai po1itik"dan pembedaan domain privat dan domain publik dalarn kehidupan sosial. Menurut Habermas, "Rawls memperlakukan ruang nilai-nilai politik (politicalvalue spheri), yang dalam masyarakat modern ruang ini dibedakan dari ruangnilainilai kultural (cultural value sphere), sebagai sesuatu ya%.sudah begitu adanya". Rawls juga telah mernbagi identitas seseorang menjadi identitai politik'publikdan identitas prapolitii yang non-publik di luar pencapaian swa-legislasi yang d e m ~ k r a t i s " ..-Bagi ~ ~ Habermas, ide Rawls ini berten tangan dengan fakta sejarah mengenai pergeseran batas-bam ruang publik dan privat. Kedaa, penekanan Habermas terhadap ruang-ruang independen dan ruang-ruang non-pemerintah yang merupakan arena penting bagi tumbuh dan berkembangnya 'public reason". McCarthy rnenyimpulkan pandangan Habermas ini sebagai berikut:

-

-

! I,\

:

.

tempat di.. . .dalam asosiasi-asosiasi sukarela, gerakan-gerakan sosial, dan jarihgan serta proses komunikasi civil society lainnya, termasuk ' .media massa, merupakan 'sumber utama kedaulatan rakyat. Idealnya, public. r e. a m ,yang diungkapkan dalam ruang non-pemeiint&" bisa diterjemahkan menjadi kekuisian admiriistratif negara yang sah melalui proiedur'pe&buatari~ k e ~ u ' t ~yang s a n sah dan terlembagakan sepirti prosedur peiilihan dan legislatif. Dalam bahasa 'Habermas, 'kekuasaa~yang tersedia' pada pemerintah muncul dari: . public rearon ..... Opid .p;blik ying bekerja melalui prosed.u'rp s e d u r demskratis memang tidak .bisa memerintah secara .lang--' sung,. tetapi . . bi;a me~garihkanperiiginaan' kikuasaan pernerinpada . tujuan-tuj uan. tertentri. .32 . . tahan . tersebut . .. . ,

'

,

'

'

,

'

"2

0

.

.

.

.

Untuk menyimpulkan bagim ini, baya akan mengungkapkan pengertianpublic reason yang saya guidan dalarn bukuinidan bagaimaa .. . pengertian ini berkaitan d e n p i d e - i d e y+ng telah dikemukakan oleh iarjana-sarjana ~ a r a t Saya . mendefinisikan public rearon dalam bab 1 ,.s.ebagaisyaiat yang liarus dipenuhi oleh alasan dan tujuan sebuah kebi,$ r$ ":.. !an publik atau undang-undang d d i m bentuk penalaran yang menyenegara un tuk meneriia, meno$&.an kemunglanan bagi seluruh. . . ![&, b* !. . membuat . ajuan tandingan melalui mekanisme debat publik tanpa berisiko dikenakan tuduhan makar, membangkang, atau murtad. Ide saya ini mungkin didukung oleh pendapat Rawls dan Habermas, te+i pengalman masyarakat Barat yang menjadi konteks.pemikiran. rnkieka, Gunglcin tidak akan'krlallalufelevan untuk pengalaman masyarakatIslam yang saya tuj u dalain bukb ini. Ide Rawls mengenai pembedaan .,htarakonikp pobtikdan d~ktrinkom~rehensif, misalnya, akan berguna bagi .say; untuk menintllkaikerangka . . bagi ekspresi public reason. N k u n , pembedaan ini mengasumsikan adanya sebuah tatanan undangundang dan masyarakat yang stabil yang memiliki kondisi kondusifbagi tumbuhnya debat mengenai isu-isupublic reason; sebuah keadaan yang &lit ditemui di DuniaIslam. Karena it&, sayalebih suka mengarnbil .. . . pendapatipendapat tersebut m t u k memperkuat argumen yang saya.buat taipa mengidentifhi ._ diri iecara k h u s u ~ . ~ asalah d a seorang di antara mireka atau berpartisipasi dalam debat kalangan Barat. ..k: .A,, -7,

.

'

,.

.

-

. .-

.

.

.

162

G

1


.

berakar pada tradisi civilsociety dan ditandai dengan adanya persaingan sehat antara berbagai &tor sosial untukmemengaruhi kebijakan publik melalui peran negara. Dengan merujuk pads cki-ciri negara yang telah disebutkan di atas, pelaksanaanpubl' reason di ruangnon-negm justru akan semakin melebarkan legitimasi dan otonomi negara. Ruangpublic reason menyediakan tempat bagi warga negara sebuah forum dan mekanisme untuk menuntut ha.k-ha.k mereka atas negara. Keberadaan sebuah forum yang egaliter dan inklusif, tempat di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipG, menguatkan fakta bahwa n&ara bukan merupakan bagian dari satu kelompok atau beberapa kelompok tertentui Meskipun ruangpublic reason harus dilindungi dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak q a s imanusia, dan icewargasnam, ke tiga prinsip itu pan harus mendapatkan legitimasi dari prosesptrblic reason. Saya akan mengulang tema ini dal-am bagian kesimpulan, setelah mendiskusikan masing-masing prinsip tersebut dalam kaitannya dengan pikkan saya dalam buku in.secara.ke&ruhan.. .

-

Konstitusionalisme dalam Perspektif Islam

..

Tata pemerintahan yan konstitusional merujuk pada adanya seperangkat prinsip yang membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah sesuai dengan hak-hak fundamental warg negara dan komunitas' . serta sesuai dengan tata hukurn guna menjamin bahwa hubungan antara. individu dan negara diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas, bukan. .. oleh kehendak elite penguasa yang :Saysmenggunakan istilah konstitusionalisme untuk memayungi jaringan . sejumlah lembaga,: proses, dan budaya yang lebih luas, yangdiperlukan untuk menjalankan. tata pemerintahan yang konstitusional secara efektif dan berkelan-. j ~ t a n . 3Saya ~ sendiri lebih tertarik pada seperangkat nilai,. lem-baga,: . serta proses politik dan sosial yang dinamis dan komprehensif daripada penerapan formal prinsipprinsip umum yang abstrak atau atucm-a-. hukum yang spesifik: Prinsip-prinsip hukum dan undang-undangl memang relevan d a ~enting, ~ tetapi irnplementasi @sip-prinsip terse-. .

--

-- .

.

.

.

1

1

1'

..- -1-1--: 1

----A

4 .

.

.

162

G

1


berakar pada tradisi civilsociety dan ditandai dengan adanya persaingan sehat antara berbagai aktor sosial untukmemengaruhi kebijakan pub& melalui peran negara. Dengan merujuk pada chi-ciri negara yang telah disebutkan di atas, pelaksanaanpu61ir redcon di ruangnon-negara justru akan sernakin melebarkan legitimasi dan otonomi negara. Ruangpublic reason rnenyediakan tempat bagi warga negara sebuah forum dan mekanisme untuk menuntut hak-hak mereka atas negara. Keberadaan sebuah forum yang egaliter dan inklusif, tempat di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi, menguatkan fakta bahwa negara bukan rnerupakan bagian dari satu kelompok atau beberapa kelompok tertentu. Meskipun ruangpublic reason harus dilindungi dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak q a s imanusia, dan icewargasnaan, ketiga prinsip itu pan harus mendapatkan legitimasi dari prosesptrblic reason. Saya akan mengulang tema ini dal-am bagian kesimpulan, setelah mendiskusikan masing-masing prinsip tersebut dalam kaitannya dengan pikkan saya dalam buku i n .secara.k. e s. e l d a n . .

-

Konstitusionalisme dalam Perspektif Islam Tata pemerintahan yang konstitusional merujuk pada adanya seperangkat prinsip yang membatasi dan mengontrol kekuasaan &merintah sesuai dengan hak-hak fundamental warga negara dan komunitas' . serta sesuai dengan tata hukum guna menjnjamin bahwa hubungan antara. individu dan negara diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas, bukan. oleh kehendak elite penguasa yang despotik." :Sapmenggunakan istilah konstitusionalisme untuk memayungi jaringan . sejumlah lembaga, proses, dan budaya yang lebih luas, yang.diper1uka.nuntuk menjalankan. tata pemerintahan yang konstitusional secara efektif dan berkelan-. jutan." Saya sendiri lebih tertarik pada seperangkat nilai, lem-baga,; serta proses politik dan sosial yang dinarnis dan komprehensifdaripadi penerapan formal prinsip-prinsip umum yang absuak atau aturan-aturan hukum yang spesifik: Prinsip-prinsip hukum dm undangundang; memang relevan dm penting, tetapi implementasi sip-prinsip terse-. -- -- . . 1. ..- -1-1--: 1 . I

.

..

1

1

a.

- - - - A

.

.

O


1,

163

konsti tusionalisme yang lebih luas dan dinamis. Pemahaman dasar tentang konstitusionalisme yang saya sebutkan di sini berdasarkan pada dua ha. Pertama, konsepsi yang beragam mengenai prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga konstitusionalisme harus dilihat sebagai pendekatan komplementer terhadap model pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab yang bisa beradaptasi pada perubahan waktu dan tempat daripada sebagai representasi dikotomi yang tajam atau pilihan-pilihan yang kategoris. Karena definisi konsep ini rnerupakan prbduk pengalaman masyarakat yang hidup ddam keadaan terientu, menetapkan hanya satu pendekatan terhadap definisi atau cara implementasi konsep ini .dan menge~ampin~kan pendekatan lain menjadi tidak masuk akal dan tidak penting. Baik berdasarkan dokumen tertulis atau tidak, konsep ini bertujuan untuk menegakkan tatanan hukum, menjalankan pembatasan yang efektif 'terhadap kekuasam pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia. ;remahaman yang lebih universal terhadap konstitusionalisme mungkin berkembang dari waktu ke wakcu, tapi pemahaman ini harus @ P".'Can ;%nerupakan !::.,: hasil analisis komparatif terhadap pengalaman praksis, '.. 'jbukan hasil usaha pe.maksaan satu definisi eksklusif yang berdasarkan satu ideologi atau tradisi filsafat . tertentu. Kedua, saya sangat percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut hanya bisa direalisasikan dan dikembangkan melalui praktik dan pengalaman. Karenanya, kedaulatan rakyat d& keadilan sosial, misalnya, hanya bisa dicapai melalui praktik aktual yang kondusif bagi adanya koreksi teori clan modifikasi praktik, bukan dengan menunda sampai sebuah kondisi ideal bagi pel&anaan konsep itu dikipai oleh penguasa. Uda-usaha untuk mencapai kedaulatan rakyat dan keadilan sosial itulah yang justru menyediakan kesempatan bagi munculnya keadaan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan konstitusionalisme yang sukses dan berkelanjutan. Dengan demikian, .. akhir sebuah.tata pemerintahan yang konstitusional justru direalisasikan .melahi pengalaman memprakt& prinsip-priisip konstitusional dalarn konteksmas' -masing masyxakat. Pengalaman praksis tersebut, :pa& akhicn~a,3d(yjnemengaruhi refleksi teoretis terhadap prinsip&sf-

:

.

164

1

Islam dan Negara Sekul'ar.

.

-

. .

.

akan datang. .

.

-

..

.

'

.. .

. .,'

,'

...

.. .

- - ... -..- -

Praktik Lokal dan Prinsip-Prinsip Universal . .

Secara umum, konstitusionalisme meiupakan respons te'rtentu terhadap paradoh dasar pengalaman praksis sebuah.masyarakat; Di satu si'si, sudah jelas bahwa seluruh anggota masyarakat tidak mungkin . dapat berpartisipasi secara sejajar dalarn pelaksanaan urusan-urusan publiknya. Namun, di sisi lain, jelas pula bahwa orang cenderung urituk . . memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda berkaitan dengan . hal-hal seperti kekuasaan politik, alokasi, d i n pengembangan suniber daya ekonomi, serta pelayanan dan kebijakan sosial. Di sinilah hegar$ .. menjadi pihak yang berperan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik kepentingan itu. Naniun, dalain praktiknya, hngsi tersebut juga dijalankan oleh a p ~ a t unegara r (manusia),dan bukan oleh.badari rqmi yang abstrak danlembaga yang netd.~o&titusionalisme,d e n p i .: demikian, b e h g s i mernberikan ruang bagi pihak-pihak yangAemiliki . i. kon trol langsung terhadap aparatur neg&a untuk memastikan,bahwa ,a pandangan dankepentingan Aereka dipenuhi oleh a p a ~yangbenugas t untuk rnengatur negara. Realitas,inilah yang menjadi dasar bagi semui aspek konstitusionalisme, baik yang berkai t a i dengan struktur dan. ;!j(. lembaga negara maupun aktivitasnya dalam membuat dan rnehjalankan f . . .. -.. .: .. kebijakan publik dan administrasi keadilan. Dengan demikian, tata pemerintahan konstitusional rnengh&uskan. ; adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. dan masyarakat karena makna dan implementasi kedua hak ini..berkaitan, satu sama lain. Contohnya, menghormati kebebasan individuudt& mengutarakan pendapat, .keyakinan, dan berorganisasi adalah satu-- .. dani :;. satunya cara untuk melindungi hak kebebasan . .kelompoke&k . agama tertentu. Namun, kebebasan individual itu akan b e r m h a dm' bisa dijalankan secara efektif dalam konteks kelompok yang relevan. . Selain itu, karena hak merupakan d a t utltuk merealisasikan tujuani.. keadilan sosial, stabilicas politik, dan perkembangan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat, hak harus diphami sebagai sebuah proses: .- - . . '

,

-

4 :.

..i

>

.,

:

,

,'

'

.

.

.

,

...

.

. ..

,

.

.

.

.


.

2,!?

e

165

Namun, hak-haksepeaikebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi tidak akan berguna tanpa adanya lembaga-lembaga untuk menjalankannya, termasuk adanya. jcemamp uan untuk mengajukan dan menindak perbuatan aparatur:pemerintahan.dan menjaga mereka agar tetap akuntabel. Karena itu, aparatur pemerintahan:seharusnya tidak bbleh menyembunyikan . .' kegiatannya, menutup-nutupi praktik penyalahgunaan kekuas'aanyang dilakukannya. Ini berarti transpxansi kegiatan pegawai negaia adalah sebuah kebutuhan. Transparansi..,ini dapat dicapai me1alui:perundang-undangan,aturan administratif,dan juga kebebasan pers, serta kemungkinq adanya tuntutan atas pegawai n.egarayangmenydahgunakan kekuasaannya atau menghmdari tanggung jawabnya. Transparansi administratif dan finansial tidak mungkin menghasilkan akuntabilitas politik dan hukum bila tidak disertai adanya 1embaga.yangindependen .dm kompeten yang bisamenginvestigasi kemungkinan pilanggaran dan hisa inenyelesaikan pertikaian. Namun sayangnya, .proses-prosesyang berkaitan dengan masalah-masalah teknis . F a. n g administrasi peradilan dan hukurn sampai persiapan praktis F&tuk 2 mengamankan. independed kehakiman atau akuntabilitas. Politik pejabat terpilih, tidak bisa didiskusikan secara detail sekarang. : - . Aspek konstitusionalisme terpenting berkaitan dengan motivasi psikologis dan kemarnpuan sosiologis warganegara untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif mempromosikan dan melindungi hak dan kebebasan. Penegakan s'emuaprinsip, lembaga, dan proses kons titusiondisme bergantung pada kerelaan dm kemampuan warga negara untuk herbuat demi kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok golongan dan lapisan masyarakat tertentu. Tentu saja, spek-aspek motivasi dan kemampuan itu sulit untuk dihitung dan diverifikasi, tetapi semuanya melibatkan motivasi warganegara untuk i~lalumengetahui urusan-urusan kernasyarakatan dan belalu bertindak ::sficarakolektif.Agen dan lembaga publik yang dioperasikan oleh warga . hegara tidak saja harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lokal, ;tmpi . juga harm ramah; responsif,dan dapat diakses oleh seluruh lapisan fhasyarakat. InM makna yang paling mendasar dan praksis dari keI.

O

1

,.

:-1.

.

.

..

-

-

166

..

1


melalui pegawai publik dan wakilnya yang sudah terpilih. Jadi, konstitusionalisme pada intinya adalah bagaimana merealisasikan dan mengelola ide ideal inidengan cara yang dinamis dan berkelanjutan, dengan menyeirnbangkan stabilitas yang diperlukan sekarang dengan kebutuhan akan adaptasi dan pengembangan pada masa yang akan datang. Prinsip konstitusionalisme kadang-kadang diekspresikan dalam istilah hak untuk menentukan nasib sendiri (self-detennation) yang di dalamnyaralpt berhak untuk rnenentukan seam bebas status polit$ mereka dan meraih kemajuan ekonomi, sosial, dan kultural meqeka. Hak ini kadang-kadang disalahpahami sebagai hak untuk memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Adalah lebih baik untuk melihat pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah proses yang berkelanjutan daripada melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipenuhi sekaligus setelah meraih kemerdekaan politik dari kekuasaan kolonial. Benar bahwa kedaulatan negara merupakan kondisi awal untuk pemenuhan hak untuk menentukan nasib diri. Namun, kedaulatan negara saja tidak selalu penting dan cukup dalarn segala situasi. Negara terpisah tidak selalu penting bagi mereka yang ingin merealisasikan hak menentukan nasib sendiri-karenahak itu bisa dicapai dalam kerangka negara yang sudah ada, asd pemerintahannya akuntabel dan representatif. Negara terpisah mungkin juga rid& akan cukup karena rakyar juga bisa ditindas lagi oleh hegemoni internal kelompok penguasa d m s ideologi eksklusif atau kekuatan kolonial dari 1 ~ a - rPasalnya, .~~ kekuasaan' kolonial biasan~alebih mudah dihadapi daripada hegemoni internal.. Saya akan secara khusuimembahas bahayanya melegitimasi hegemoni' dan penindasan semacarn itu dalam masyarakat Islam saat ini, dengan niengungkaplcan pentingnya agarnadalam upaya menekan kekuatm . oposisi politik dan akuntabilitas pemerintah. Konstitusionalisme selalu berkaitan dengan kemampuan rakyit: untuk memengaruhi kejadian-kejadian yang membentuk kehidupan: mereka, baik pada tingkat personal, keluarga, maupun masyarakat.: Konstitusionalismeberkaitan dengan upaya pengamanan: ber-: ruang publik untuk rakya t agar mereka

9


e

dengan yang lain agar dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Konsep dasar ini juga mengindikasikan bahwa kesamaan &es itu harus disediakan bagi ielur,uh anggota masyarakat karena hidup merekiditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang sedang dibentuk. Ddam praktiknya, prinsip seperti ini menimbulkan persoalan lain yang \ terkait dengan pembedaan,antara status warga negara (citizen)yang memiliki keanggotaan pen!& serta seperangkat hak dan kewajibin, dengan permanen residen (permanent resident) yang hanya memiliki separuh keanggotaan, serta dengan orang asing (aliens)yang jelas-jelas tidak memiliki hak. unt~lkterlibat dalam proses-proses demokrasi konstitusional. Prinsip lionstitusionalisme berisi beberapa prinsip umum, seperti pemerintahan yang represenfatiatiftransparansi, akuntabilitas, pemisahan kekuasaan legislatif,eksekutif, dan pdikatif, serta independensi lembaga kehakirnan. Namun; ini bukan berarti bahwa semua prinsip ini ada agar konstitusionalisme dapat diimplementasikan dengan .barus . . .. di sebuah negara. Kenyataannya, prinsip-prinsip dan kondisi hanya bisa muncul dan berkembang dalam berbagai model melalui ,...:. :$roses trialand error yang terus-menerus.'' Pemerintahan yang representatif, transparan, dan akuntabel bisa direalisasikan dalarn berbagai model seperti sistem parlementer Inggris atau sistem presidensial Perancis dan Amerika. Model-model tersebut bukan merupak? satusatunya sistem sebuah negara, sistem itu dapat berubah dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.di sana." Meski berhadapan denpn masalah dan kesulitan, setiap model negara konstitusional yang s h e s pasti bekerja dengan totalitas dan ia terus bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan caranya sendiri dalarn situasi krisis. Ini dapat dilihat denganjelas dalam kasus Perancis dan Jerman pada abad ke-20.38 .i Pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga kehakirnan, misalnya, bisa diamankan, baik melalui penataan struktural dan institusional seperti yang terjadi di A~nerika?~ ataupun dengan cara politikkonvensi dan praktik tradisi dalam kultur politik negara seperti di Ingg~is.*~ ~embedain yahg antara cam konvensi dan tradisi, di satu pihak, *'.

Wes

"..GG'.

@

1 167

168

1


.

.

- .

.,'

karena masing-masing model munikin mimb-Utuhkanatau mengandaikan adanya model lain agar dapat berfiygsi d e n p baik. Perbedam seperti ini lebih merupakan produk pengalaman sejarah dan konteks masing-masing negaradaripada pilihan yang sengajadibuat pa& titik waktu t e r t e n t ~Yang . ~ ~ paling penting dari semua itu adalah kemampuan sistem tersebut untukmencapai tujuan-tujuan konsritusi-. onalnya meskipun praktiknya berbeda-beda. . . . Dengan meng& bahwa kita harus bertahan pada model tertentu yang ~uhesmen~im~lementasikan konititu~iondi~me, bukan berarti bahwa sistem-sistem yang sudah ada itu juga kondusif untuk menjaga keberlanjutan irnplementasi beberapa priiip konstirusi~nalisme~ sepeni pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan independen& lembaga kehakiman. ~ e s k i ini ~ hanya k persoalan t bebera~arnetode terbukti tidak cukup kuat-karen; mer,ekamernang tidak menerapkan prinsip pokoknya. Contohnya, meskipun kekuasaan: eksekutif untuk menunjuk . dan mempikerjakan . . hakim Aerupakansatu hal yang tak terhindarkan, dengan mernberikan.kepercaYiansepe-: nuhnya pada mereka untuk Aelakukan penunjukkan.tanpamLlakukan. cek atau pengawasan merupakan satu bentuk penyimpangan dari prinsip. independensi lembaga kehakiman. Sebuah sistem yang menolak hale hak dasar masyarakat tertentu, seperti kesetaraan di hadipan hukumi atau kesamaanakses terhadap fasilitas publik karenasentimen gender: atau agama, beracti menolak prinsip konstitusionalisme.itu sendiri, . . Meskipun demikian, ini juga tidak beiatti bahwa sistem yang tidak: dapat diterima,' bisa dengan rnudah dan cepat.digantikan oleh model lain yang leb ih baik. Pengalaman pasca-kemerdekaan negara-negaa Asia: A f r i l ~ rnenunjukkan a~~ bahwa transplantasi strukm, 1embaga,danproses yang dapat dengan mudahdilakukan d beberipa oegara, ternyata rnem: butuhkan adaptasi dvpengembangan yang cukuphati-hati di beberapa. negara lain. Munculnya konsensus:mengenai ciri-ciri kon~titusiona~, lisme dan bagaimana ia diturunkan dan diaplikasikan di masing-masing negara, biasanya merefleksikan eng gala man lokal dan global negara, tersebut. Dengan kata lain, makna dan implikasikonstitusionalisme~ . . . . ... . . . . . -

.

.

-

1

.

Konstitusionalisme,HAM, dan ~ewa'rganegaraan I 169 :

.- .

,.."YJ. -

,

:lua~ dengan-pros&dan'faktor lokalyang spesifik Narnun, perludicatat ........ . . . . bahwa prinsip-prinsip universal sendiri pun sebetulnya menipakan.perluasan dari pendaman-pendam b&bagai .riegarayang dihasilkan dari pengalman interaksi antara'nilai-nilai universal dan lokal negaranya. .. .

.. .

,

.

;

Islam, Syariah, dan Konstitusionalisme Saya tertarik dengan hubimgan antara Islam, syariah, dm konstitusionalisme karena interaksi antara ketigahal tersebut ada dalam hati clan pikiran ~ m a t . I ~ l a m Tni? ~ bukan berarti bahwa-Islambenar-benai . ,secaraeksklusif merientukan periilaku konstitusional penganutnya karena perilaku konstitusbnal dan bahkan pemahaman.dan praktik tier-Islam- nya umat Islam juga dipengartihi oleh. factor politik, ekonomi, dan faktor lainny; Ketertarikan~a~a lebih karena Muslim tidak mungkin unt& mempertimbangkan konstitusionalismesecara serius jika mereka menilai .. konsep atau beberapa pdnsipnya secaclnegatif; sebagai sesuatu tidak sesuaidengan kewajiban agama mereka untuk m e l a k s a n h -. 3yariah. Namun, sebapimana yang sudah saya:tekankan sebelumnya, 'pengetahuanclanpraktik syariah apa pun adalah selalu merupakan prod&pemahaman dan pengalam* Muslim,yang tidak mungkin mencakup seluruh aspek tentang Islam. . . Sumber atau..kerangkaundang-undang tradisional Islam . biasanya diAbil,.daripengalamin komunitasawal Muslim yang dibangun Nabi di Madinah setelah hijrah dari Makkah pada 622 H dan kemudian diteruskan oleh generasi pertarna pengiiutnya.44Pola perilaku individu dan masyarakat, serta model'hubungan dan lembaga sosial ~olitik, umumnya selalu disandarkan dan dikaitkan dengan periode yang selalu dianggap sebagai model ideal bagi Muslim Sunni it^.^^ Namun, karena sifatnya yang,idd it u ulalah model terseb u t tidak ern ah bisa direpli'kasi secara utuh setelah Nabi dan sahabat-sahabatnya meninggal. '. . Terlebih lagi, tidak ada kesepkatan di antara umat Islam mengenai %payang dimaksud ... dengan model Madinah itu dan bagaimana model 'itu diaplikasikan dalm konteks hari ini. Bagi mayoritas Muslim Sunni, -

m

3

.

170

1


660 M), merepresentasikan model ideal teori Undang-Undang.Dasar Islam yang paling otoritatiE4' Sementara itu, kalangan Islam S y i u merniliki model ideal mereka sendiri yaitu imam-imam.maksum sej& masa pemerintahan Ali. Jumlah imam-imam maksumini bergantung pada sekte-sekte tertentu dalarn Syi'ah (apakah Ja'firi, Isma'ili, Zaidi, dan lain ~eba~ainya).~' Dengan demikian, baik Sunni maupun Syi'& menganggap model yang tumbuh pada masa tersebut sebagai model g dan mencela generasi sesudahnya. Bahkan, sering kali yang ~ a l i n ideal model ini mendapatkan j u s t i f h i untuk dipaksakan karena terjadin~a situasi-situasi tertentu seperti kekacauan internal atau i n m i luar. Seperti yang sudah di-ungkapkan Anderson, ''tampaknya l$-sewtce lebih Aka digunakan untuk meidukung syariahsebagai otoritas hukum yang paling fundamental, dan untuk menggunakan konsep 'c&mh&"guna mene: rapkannya dalarn praktik, daxipada membuatusaha nyata untuk mengadaptaikan h u b Islam tersebut pada situasi dan kebutuhan saat Karena itulah, saya mencoba untuk mempromosikan pemahaman syariahsebagai sesuatu yang dapat terus dipraktikkan oleh Muslim daxipada terus-menerus memelihara hanpan-harapan yang tidak realistis ' yang menghargai syariah hanya sebatas teori, bukan praktik. Dengan demikian, masalahnya adalah bagaimana menerjemahkan sensi keadilan dan implikasi prahis model historis tersebut, bukan berusaha menguA langnya dalam keadaan yang sangat berbeda ini. Contohnyai ajaran tentang+rd. Ajaran ini tidak mengikat dan tidak pernah pula dipraktikkan dengan cara yang sistematik dan i n k l ~ s i fQS . ~ ~Ali Imr* (3): 159 menginstruksikan Nabi untuk bermusyawarah (ydwirhum)den@ pengikutnya. Akan tetapi, jika ia telah menemukan jawabannya sendiri, ayat tersebut mengatakan bahwi ia harus melaksanakan keputusannya -

..

-

itu. Ayat lain yang sering dikutip berkaitan dengan syi2rd adalah QS Al-Syura (42): 38 yang menggarnbarkan orang-orang mukmin sebagai. sebuah komunitas yang memutuskan masalah dengan musyawaiahi Namun, ayat ini tidak menjelaskan bagaimana musyawarah itu dipraktikkan dan apa yang h m &hkukanbila Istilah sydrd dalam konteks ini, lebih banyak

e

Konstitusionalisrne, HAM, dan Kewarganegaraan

I

Seperti yang saya tunjukkan pada bab 2, praktik Nabi dan para sahabat tampaknya membuktikan pemahaman ini. Praktik sydrd yang seperti ini kemudian menjadi norma y q g berlaku dalam pemerintahan Dinasti Urnayah, Abbasiyah, dan negara-negara yang tumbuh dalam masyarakat Islam pra-modern. Namun demikian, dengan .pemahaman@rd yang seperti ini tidak berarti.bahwakonsep tersebut tid.akbisa dipakai sebagai dasar prinsipprinsip undang-undang dasar yang terlembagakan dan melibatkan seluruh penduduk. Justru i n i l h bentuk evolusi dan pengembangan prinsip-prinsip Islam yang k y a ajukan. Namun, segalanya harus kita mulai dengan pemahiman yang .jelas tentang apa yang dimaksud dengan s$rd dan bagaimana ia pernah dipraktikkan. Menganggap @rd iebagai sebuah prinsip yang sudah dipahami dan dipraktikkan sebagai "pemerintahan yang berdasarkan undang-undangJJ dalam konteks modern, justru akan menjadi kontra-produktif karena syt2rd hanya akan digunakan ~ t u membenarkan k praktik-praktik inkonstitusional. Lagi !... .. klaim tersebut masih &pertanyakan karena tidak ada bukti yang 6nunjukkan bahwa @rd pernah diimplementasikan dalam bentuk Bmbaga . p ~ l i t i kyang bisa mengelola pertikaian.politik dan peralihan kekuasaan ,. secara darnai dan baik sepanjang sejarah Islam. Ini tentu saji berlaku di mana pun karena konsep"dan lembaga-lembaga tersebut berkembang secara gradual dm tak pasti selama kurang lebih dua abad. N:mun , ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi pemahaman . sejarah . . yang keliru bahwa Muslim sudah mengetahui dan memprakt:&ka.n prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional seperti itu.

@

p,

71>.:

?,.

*

Pendekatan yang samajuga harus diterapkan untuk mengembangkan interpretasi syariah uadisional mengenai kesetaraan perempuan dannon-Muslim serta kebebasan beragama. Fakta bahwa pembatasan . . . itu memang terjadi di beberapa masyarakat pada masa lalu, ini tidak $isa menju s t i h i penerapannya secara term-menerus oleh masyarakat ?&slim sekarang. Malah, kita harus mengerti terlebih dahulu alasan @ s t i f h i praktik-praktik tersebut itu dalam berbagai budaya loka @ m t1slarn m . a l u , dan bagaimma praktik-praktik itu dilegiti-

. ....-... . '

.

.

I

..

.

171

172

1

lslam dan Negara Sekular -

.

.

..

.

interpretasi alternatifyang letiih konsisien dengan budaya yang berkern. . bang dan konteks masyarakat Islam sekarang. . Perlu saya tekankan di sini bahwa aturan ~umumsyariah menjamin . kebebasan umat Islam untuk melakukansuatu perbtiatan atau meninggakannya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Secara teoretis, tidak ada pembatasan hak-hak konstitusional dalam syariah, kecuali dalam keadaan tertentu. Namun, dalarn praktikny, aturan ini menjadi sangat kompleks h e n a syariah dipaharni berbeda oleh beragam mazhab dan para hqaha berbeda pendapat hampi! dalam simui ma~alah.~' Akibatnya, umat Islam sering kali merasa tidak~akin,apakah, menurut syariah, rnereka berkeivajiban unt-i.&melakukan atau ineninggalkan.suatu~erbuatan tertentu. B&yaJ ketidakjelasan inisering mem-. buka kemungkinan bagi terjadin~amailipulasi oleh para pemimph . . atau elite keagamaan..Selain itu, ketidakjelasan ini juga memlliki k o n k kuensi serius terhadap hak-hak konstitusional umat Islam, misalnya aturan mengenai pakaian perempuan (jilbab) dan aturan pemisahan laki-laki dan perempuan yangbisa mengganggu kebebasan personal . dan kemalnp uan partisipasi mereka dalam.kehidupan publik. Apa pun pandangan orang.tentang masalahini, ternyata.atur& mengenai hak-hak konstitusional p c r e m p m dan non-Muslim yang harus tunduk pada batasan-batasan tertentu tidak pernah:diperdebat. kan. Misalnya, QS Al-Nisa (4): 34 yang seringdigunakan untuk men& kankan prinsip otoritas'laki-lakisebagai superior (qawwdm)atas perempuan dm, dengan dernikian; menolak hakperempuan untuk memkgang jabatan pubik apa pun.lz Meskipun para fuqaha berbedapendapat mengenai hal-ha1 yang berkaitan dengan-prinsipini, tidak ada seorang pun dari mereka yang memberikan posisi setara kepada perempuan:l Bahkan, prinsip....ini kemlidian diterapkan un tuk menginterpretasiayat lain dan bahkan diperkuat oleh berbagai ayat yang jelas-jelas memberikan hak yang tidak sama kepada psrempuan dalam pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain.13 Prinsip ini juga diterapkan pada ayat-ayat seperti QS Al-Nur (24): 3 1, QS Al-Ahzab (33): 33, 53,:59: untuk membatasi hak perempuan berbicara dalam ruangpublik atau. .

.

.

,

'

;

.

.

.

'

@

I

-..

I

Konstitusionalisme, HAM, dan ~ewar-ganegaraan1 173 .

. .,. . ..

untuk berpartisipasi. dalam pemerintahan negaranya pun dibata~i.5~ Dengan-demikian;meskipun perempuan ~ & k memiliki m kebebasan yang .sama:dengan laki-laki dalam beragarna dan mengungkapkan pendapat, kesempatan -mereka untuk mendapatkan hak ini sangat dibatasi:oleh larangan untuk mengaksks ruang publik. Kombinasi apt-ayat urnum dan khusus semacam tadi j uga digunakan ,untukmembatasi hak-hak non-Muslim, baik ahlul kitab maup un, drang-orang kaf~r.'~ Saya akan menjelaskan ha1 ini secara lebih 1,uas dalam bagian mengenai "kewarganegaraan".Sekarang, saya hanya ingin menkkankankan.bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan teoretis di kalangan sejana Muslim dan terdapat pula beragarn variasi antari teori dad praktik, dalam kh&nah interperetasi syariah tradisional, prinsip bahwa non-Muslim tidak setara dengan Muslim tidak peinah menjadi alternatif sangat mungbagian dalam perdebatan tersebut. ~nter~retasi 'kin dimunculkan, tapi bukan dengan mengklaim bahwa pembataian -%macam itu-bukin bagian dari syariah yang pernah diinterpretasikan bleh Muslim pada masa lalu. ' A; -, Jusdfikasi sosiologis maupun politik apa pun yang diajukanuntuk menguatkan aspek-aspek syariah tersebut, ha1 tersebut tidak lagi valid untuk k6nteks masyarakat Islam modern. Adalah relevan untuk menyebutkan di sini bahwa larangan diskriminasi b e r d ~ k k a n jenis kelarnin itau'igama telah ada dalam undarig-undang dasar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut juga mengakuikovenan hak asasi manusia internasional yang mensyaratkan adanya kesetaraan dan ketiadaan diskriminasi. Benar bahwa pemerintahan negara-negara tersebut belum skpenuhnya melaksanakan semua. aturan yang tertera dalarn undang-undang dasar mereka, tetapi masalah ini dimiliki oleh harnpir semua negara. Sambil menekankan perlunya . .-. .. . ,. . memahami danmeriyelesaikan sebab-sebab masalah ini, menurut saya, penting bagi seluruh Muslim untuk mengungkapkan komitmen mereka pada nilai-nilai konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan.5Wamun,itusaja tidak cukup. Kita harus maju satu langkah lagi menuju apa yang saya sebut sebagai reformasi islami. Gerakan ini :

I

I

I I I I

. .

fc:x.:

,.

c:

@

.

....

,

I74 1 Islam dan Negara Sekular berikan hak yang sama bagi perempuan dan non-Muslim dari sudut pandang syariah dan bukan sekadar untuk ._.. kepentingan-kepentingan politik sesaat. Gerakan ini juga akan memberikan .... kontribusi bagi proses legitimasi nilai-nilai partisipasi politik, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Pada akhirnya, gerakan ini diharapkan dapat ;meningkatkan prospek konstitusionalisme dalam mas~arakatIslam. Dalarn menerapkan konsep undang-undang dasar dan kelembagaan yang telah berkembang selama dua abad untuk menganalisis p;engalam& masyarakat Islam pada masa lalu, saya akan menekankan bahwa perkembangan konsep-konsep dan lembaga-lembaga tersebut tidak membuat mereka menjadi tidak is1.am.i.Sebaliknya, hdisadari.bahwa perubahan drastis yang terjadi pada masyarakat Islam dalam konteks lokal dan global menyebabkan model-model yang pernah be~lakupada .. masa lalu tidak akan mampu untuk diterapkan secara langsung begitu saja Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menerjem'ahkankonsipkonsep ideal syariah menjadi model pemerintahan yang bisa b e r h g s i dengan baik saat ini daripada sekadar menekankan bahwa ini adalah . . . aplikasi modern yang diinspirasi oleh formulasi lama. Untuk menghin. dari kebingungan, saya ingin menekankan bahwa meskipun norma sosial dan moral masyarakat Madinah masih merupakan model'ideal yang hams dicapai oleh seluruh Muslim, suuktur dan cari kerja model. . negara yang terjadi pada masa itu tidak mungkin diterapkan dalam, kontgks masyarakat Muslim saat ini. Daripada terus-menerus berapologi . . @ dengan argurnen negara Madinah tanpa tahu cara menerapkannya, addah .. .. lebih baik bagi Muslim untuk menerapkan kembali nilai-nilai ideal. dar+ . semangat lembaga-lembaga sosial dan politik negara Madinah d a l w sistem pemerintahan, adrninsitrasi peradilan, dan relasi internasion4 yang lebih bisa berfungsi untuk konteks sekarang ini. Menurut saya,; prinsip-prinsip konsti~usionalisme,hak asasi manusia, dan kewargane-, ..garaan justru menjadi alat yang lebih cocok untuk menjembatanii ke tegangan hubungan antara Islam, negara, dan masyarakat dalw~g; . masyarakat Muslim saat ini daripada terus secara tidak realisti6 menganut model dulu yang sudah tidak lagi berfb*. --- . .. 1 .

a

.

.

. <

.

1

'

9.1.1

Konstitusionalisrne, HAM, dan Kewarganegaraan ( 175 ,

m

d=ar yangotoritatif bagi kontrak yang saling mengun tungkan antara pmerin& dan rakyat sew4 keseluruhan, yang di dalaninyi pemerintah harus bertanggungjawab untarnelindungi hak-hak warga negara sebagai imbalan atas penerimaan pihak kedua a- kekuasaan pihak pertama dan kepatuhan pihak kedua terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pihakpertama. Namun sebetulnya, teori undang-undang dasar modern mana pun, baik yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam ataupun tidak, harus mengembangkan sebuah mekanisme dan lembaga yang, layak bagi terselenggaranya pemilihan, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan untuk berekspresl danberorganisasi, sebagaimana yang tertera dalam konsep bai ;?h'prig kita pahami sekarang. Konsep ini bisa dilaksanakan melalui pengembangan konsep sydrd menjadi prinsip yang mengikat pemerintah daripada sekadarkonsultasi sukarela. Hak asasi manusiadan konsep "kewarganegaraan yang setara" sangat dibutuhkan bukan hanya tuk mengembangkan konsep sy&rd modern ini, melainkan juga uk mengimplementasikan teori undang-undang dasar yang tepat inklusif bagi laki-laki dan perempuan, Muslim dan non-Muslim .-, . . ;:@bagaiwarga negara yang me~i1ik.ihak yang sama di hadapan negara. Untuk menyimpulkan diskusi kita tentang konstitusionalisme dari perspektifIslam, . saya akan mengulang kembali apa yang s a y tekankm mengenai pentingnya peran umat Muslim dalarxi melakukan proses mendarnaikan ketegangan yang timbul dari konsep netralitas negara terhadap. agama, di satu pihak, sarnbil menyadari pentingnya peran .fiositifIslamdalam memengaruhl kebijakan publik dan Lndang-undang, di pihak lain. Proses-proses tersebut haruslah dilakukan secara konteks.;haldm hanya bisa dipahami ddarn konteks pengalaman masingfiaring masyarakat. Saya sebetulnya .. menghargai kebutuhan sederhana 3. ... (dan munglun agak'menyederhanakan) solusi kategoris, apakah . . 't: bentuk sebuah negara Islarnyang berusaha menerapkan syariah w : #dm ~ B dalam U bentuk pernisahan kitat antara negara dan Islam, dengan kt:

.

.

.

... .,.

ak& meneualisasi pengaruh problematis atas negara.

tetapi, saya percaya bahwa masalah ini harus

176 ( 'Islamdan Negara Seltular .

:

.

. ,' /"

,

separasi. Lagi pula, sekali kita menyatakan b&wa.hubungan antar3 Islam, masyarakat,.dan negara bergantung pada konteks politik dan sosid sebuah masyaraka;; kita menyadai-i.bahwa hubungan tersebut pasti dinamis, berkembang, danbisadiubah serta ditr&sformfiikan, bukanterusdipelihara secara kaku dan permanen.ddam satu bentuk.

Islam dan Hak Asasi Manusia.(HAM) ..

,

.

.

'

.

.

Sebagaimana yang sudah saya tekankan di beberapa bagian d d q buku ini, berbicara mengenai Islam addah , b e d - b e drnengenai.b e mana MusJim memahami dan mcmpraktikkan agama mereka, b.ukan sebagai agama dalam arti yang sangat.abstrak Lagi pula, diskai mengcnai hubungan antara agama dan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan berarti bahwa Islam, atau agama lain, bagipemeluknya hanya satu. ,. satunya ha1 yang bisa menjelaska sikap dan perilaku mereka. Muslim bisa menerima atau menolak ide mengenai hak asasi manusia atau;salah satu norma yang terdapat di dalamny; bukm karena pemahamanartod o h mereka terhadap agama. Bahkan, beragqnya tingkat penerimaaq atau kepatuhan mereka terhadap norma-norma I-IAMlebih mungkin terkait dengan kondisi politik, ekonomi,sosial,dan budaya masyarakat Islam saat ini dadpada dengan Islam itu sendiri. Dengan demikian; apa pun peran Islam, ia tidak dapat dipahami secara terpisah dari f a h r faktor lain yang memengaruhi bagaimana Muslim menginterpretasi dan berusaha untuk mematuhi tradisi mereka 'sendiri. ~ a r e n a n ~ & menjadi salah bila kita berusaha memprediksi atau menjelaskan tingkax kepatuhan umat Islam terhadap nilai-nilai HAM sebagai sebuah. konse. ... kuensi teoretis hubungan antara Islam dan HAM. Namun, menghu-! bungkan Islam dan HAM tetap merupakan hal penting bagi mayoritas, umac Islam agar motivasi mereka untuk berpegang pada nocma-norm,% . . HAM tidak hilang begitu saja hanya karena mereka memahami n0rrn.a:; ... norma tersebut sebagai sesuatu yan.g tidak ses,uai dengan nilai-nil.gi; . .. Islam. Pasdnya, jlka mereka percaya bahwahak-hak tersebut sesuai dengan; sistem kepercayaan mereka, komitmen dan motivasi mereka untuk '

'

9

a

...

~onstitusionalisme,HAM, dan Kewarganegaraan

1

177

Hal kedua yang pefiting s a p tekankan di sini adalah bahwa prinsip-

0

prinsip ~ ~ a r i a h ; ~dasarnya ada sesuai dengan hampir seluruh normariorma Hak Asasi Man.wia (HAM), kecuali padabebeiapa pain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan non-Muslim seperti yang h says diskuiikan nanti: Ijoin lain yang juga cukup serius dan akan kitidiskusikanj uga adalah yang be~kaitandengankebebasan beragama. Meskipun-saya menganggap masalah-masalah tersebut sangat serius dan. ..berusaha untuk menyelesaikannya melalui reformasi islami, saia lebih suka mengajukan sebuah proses mediasi daripada konfrontasi. Jika siya, sebagai seorang Muslim, , . diminta untuk memilih salah satu di.antara 1s1& dan Hak Asasi Manusia, saya pasti akan memilih Islam. Namun,daripada harus menghadapkan pilihan sulit ini kepada umat Islam, saya kira .lebih baik kita sebagai 'Muslim mulai mempertimbdgkanuntuk mentransformasikan pemahaman kita terhadap~~ariah dalam konteks masyarakat Muslim-saatini. S a y percaya bahwa pendeka~an .... ini bisa digunakan sebagai prinsip, sekaligus solusi pragmatis. Dengan-demikian, menurut saya, masalah ini lebih baik dipahami gan menggunakan d u a kerangka yai tu inherennya ke terlibatan nusia dalam pemahaman dan praktik Islam, di satu pihak, dan .. ilniversalitas HAM di pihak lain. :Pendekatan ini lebih 'realistis dan konstruktif diripada sekadar mengungkapkan kecocokan atau ke4.: t~dakcocokkanIslam dengan HAM dan mengainbil keduanya ddam pimahaman yang absolut dan statis. Ketika kita menguji dinamika kinperkembangan hubungan Islam dan HAM, kitaakan menemukan ~ a h w a ~ s l asebenarn~a m sangat mendukung HAM.18 ,

.

@

.%

t:

16.. .

-.

Universalitas .. Hak Asasi Marrusia i.l.:

8,

.

.

-

k.. -Ide revolusioner Hak Asasi Manusia (HAM) tetap merupakan kfitingan umat manusii hari ini, sejak pertama kali diproklamasikan lad; 1948. Ide ini sangat penting bagi umat manusia dan, dengan demikian, harus diakui agar kita bisa mengklaim hak-hak kita. Untuk 'erealisasikan tujuan-tujuan saya dalam buku ini, Muslim tidak harus engabaikan agamanya hanya untuk menaakui HAM. Mereka i l ~ m a; ) a s

178

1


kebangsaan, maupun agama. Karena, untuk bisa menjustifikasi secza moral atas klaim HAM kita, tanpa melakukan diskriminasi kepada orang lain, umat Islam harus menyadari bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengan kita. Hal yang sama berlaku bagiseluruh umat manusia, dan bukan hanya bagi Muslim. Namun, dalam kesempatm ini, saya &an memosisikan diri sebagai Muslim yang berusaha mempromosikan pentingnya HAM bagi kalangan Muslim sendiri. Deklarasi Hak Asasi Manusia telah berusaha untuk tidak menggunakan agama apa pun dalam menjustifikasi ide-ide dasarnya agar ia bisa menemukan dasar yang sama bagi mereka yang beragama maupun tidak. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa HAM hanya bisa didasarkan pada justifikasi sekdar karena cara seperti itu tidak bisa menjawab persoalan bagairnana melegitimasi dan mengesahkan HAM berdasarkan perspektif yang sangat beragam di dunia ini. Logika yang dibangun dalam deklarasi itu justru memberikan kesempatan kepada para penganut agama atau kepercayaan tertentu untuk membangun komitmen mereka pads deklarasi itu, dengan menggunakan norma yang terdapat dalam kepercayaan atau agama yang mereka yakini. Begitu pula dengan mereka yang membangun komitmennya atas dasar filsdat sekular an^ mereka pelajari. Semua orang berhak mendapatkan pengakuan hak asasi yang sama dari orang lain, tapi tidak dapat menentukan alasan yang digunakan orang lain untuk memberikan pengakuan tersebut. Ide HAM muncul setelah-PerangDunia I1 sebagai sebuah .usaha @ untuk menda~atkanperlindungan hak-hak dasar di tengah berbagai kemungkinan dalam pentas politik nasional. Pandangan tersebut dibangun di atas kesadaran bahwa hak-hak tersebut amat hndamental hingga harus dilindungi dengan konsensus dan kerja sama internasional agar keberadaannya diakui oleh undang-undang dasar clan sistem hukurn na~ional.~' Dengan kata lain, tuj uan membuat kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan melindungi HAM, baik melalui prinsip-prinsip hukum adat ataupun perjanjian, adalah untuk meleng: kapi pemenuhan hak-hak tersebut dalam kon teks sistem domestik dan untuk mempromosikan implementasi praksisr@

a

. .

-

a

*

A

-

-

.- .

Konstitusionalisrne, HAM, dan Kewarganegaraan J 179 efektif terhadap . beberapa hal penting yang merupakan hak semua manusia di mana pun mereka berada, termasuk di negara yang tidakrnenjamin keberadaan hak it,u dalam undangundang dasar rnereka. Ini tidak berarti bahwa deklarasi I h M berbeda atau lebih tinggi kedudukannya daripada hak-hakyang terdapat dalam undang-undang dasar. Malah, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalarn DeMarasi Universal HAM dilakukan melalui pencan- ; tumannyaddam undang-undang dasar, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga lembaga n e p Tujuan gagasan deklarasi ini, sebagaimana tujuan undang-undang dasar, adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari ketidakjelasan proses-proses politik dan administratif. Dengan kata lain, hak asasi mariksia.dalam Deklarsi Universal HAM, seperti halnya hak yang terdapat dalam undang-undang dasar, harus tunduk pada kehendak mayoritas, meskipun bukan sekadar pilihan mgyoritas. Narnun, bukan berarti hak-hak tersebut absolut karena banyak -..di . antaranya yang layak dipilih karena berbagai alasan, dan beberapa bisa ditunda karena alasan damrat. Gagasan Deklarasi Universal dengan demikian adalah agar hak asasi manusia, sebagaimana ..

.,

@

-hak yang tercantum dalam undang-undang dasar, tidak mudah dilanggar kecuali dalam kondisi dan keadaan tertentu." Dengan mempertimbangkan ketegangan yang terjadi antara gagasan d- prinsip HAM dengan kedaulatan nasional, mengakui HAM sebagai produk kesepakatan internasional adalah merupakan hal y&g $angatpenting..Tan&gan yang dihadapi HAM dari prinsip kedaulatan nasional tidak akan dapat bisa diselesaikan tanpa adanya kerja sama internasional untuk melindungi HAM." Klaim komunitas internasional untuk berhngsi sebagai arbitrer, yang dapat melakukan tindakan untuk melindungi standar minimum HAM, tidak akan dianggap layak tanpa ekomitmen anggotanya untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada yang lain dalam melakukanproses ini. Peran sebagai arbitrer tersebut lebih mungkin diterima oleh sebuah negara,. jika dilakukan sebagai usaha bersama seluruh negara-negara lain, daripada jika hanya lahir dari k @ h n luar negeri satu atau sekelompok negara . ..

@

,tp,w+tpnt~r Dacl:-A..--,-

T.TAxrC

1

s

-

1

. * *

8

.

-

180

. -.

1

Islam -danNegara Sekular .. .

'

,

tenvujud melalui intewensi militer .atau pemaksaan. dari pihak l u k . . karena cara-cara seperti itu l a n y a dapat berlaku efaktif .dalarn w&tu :yang temporer dan tidak menentu. Dengan kata lain, praktikperlindungan HAM hanya dapat ddakukan melalui perannegara, yang sebetulnya menjadi Ator yang sangat ~otensialuneuk melanggar h&-h& tersebut. . Hemat saya, Deklarasi Universal HAM bisa menjadi instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan manusia dan untuk mening.katkan kesejahteraan setiap orang di mana pun mereka berada berkat universalitas kekuatan moral dan politik yang dimilikinya. Bahwa Deklarasi Universai HAM m e n y e d i h standar yang sama yang harus dicapai oleh seluruh manusia dan negarasiperti yang tercantum dalam mukadimah deklarasi tersebut, berar ti bahwa setiapkekuas'aan'hukum dan undang-undang di sebuah negara harm berusaha keras melind.ungi hak-haktersebut. Prinsip hukum adat .dan. perjanjian internasionaljuga mencantumkan hak-hak dasar, misalnya kebebasan untuk berekspresi dan pr osedur perlindungannya seperti penyelenggaraan peradilan yaiig adil. Implementasi dan perlindungan .HAM dengan demikian juga mensyaratkan adanya standar kelembagaan dan struktural bagi aparatur negara.62Bagaimana standar-standar tersebut beroperasi; rnisalnya melalui pemisahan kekuasaan dan independensi kehakirnan, sudah diung-. kapkan dalam bagian yang Ialu sebagai bagian dari konsep konstitu. .... . ... sionalisme. Namun, pengakuan Deklarasi Universal HAM sebagai norma hak asasi manusia universal lebih merupakan hasil proses konsensus global daripada sekadar sebuah hasil pemaksaan. Karenasetiap. masyarakat berpegang pada sistem normatif yang membentuk konteks dan pengalamannya, sebuah konsep universal tidak bisa begitu saja diproklarnasikan dan diterapkan sama rata. Dengan kata lain, manusia, baik lakilaki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, Mrika ataupun Eropa: beragama maupun tidak, sarna-sarnamengetahui dan menj,alanikehi-dupan di dunia sebagaidirinya sendiri. Di manapunkita berada, kesa-. daran, nilai, dan perilaku kita sebagai manusia dibentuk oleh tradisi

.

.

,

I

..

a

'

-..

@

l(on~titusionalisme,HAM, dan Kewarganegaraan 1 18 1

b e a n a mec&patkan, meningkatkan, dan menjaga keberlangsungan konsensus terhadap norma HAM universal dalam konteks seperti ini? Apa.karakterSd& implikasi pwbedaan relasi kuasa antara sejumlah partisipaii d& budayanya dalarn proses pembentukan konsensus itu? : Ide mengenai universalitas HAMsebagai p roduk dari proses pembentukan kociensus tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan atau nienjustifikisi klaim sejurnlah pemerintahan atau pimirnpin negark bahwa rakyatnya dibebaskan atau dimadumi untuk tidak melaksanakan standar-s tandar tersebut. Nyatanya, Maim-klaim tersebut . .memang.dilontarkan ole11 sejurnlah. elite penguasa karena mereka inemeisepsikan HAM,sebagai"produk Barat'? dan, dengan demikian, merupakan hal yang asing bagi masyarakat Asia dan Afrika secara u m ~ mDalam . ~ ~ kesempatanini, saya ingin amenolak klaim sepertiitu dengan menekankan bahwa semua masyarakat sedang berusaha untuk mencapai :dan mernpertahankan komitmen yang genuine terhadap universalitas HAM dan prinsip penegakan keteraturan hukum dalam . *-. #$$bungan -.. . . internzisional. Secara khusus, saya menolak gagasan bahwa &u-satunya model yang valid untuk universalitas HAM harus diru*.,...* ....... . auskan oleh masyarakat Barat atau oleh kelompok masyarakat mana pun dan untuk diikuti jika ingin dianggap sebagai manusia beradab. Jika memang HAM beisifat universal sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia di mana pun mereka berada, HAM hams integral dengan budaya dan pengalamansemua masyarakat danbukan hanya :integral dengan masyarakat Barat yang mencangkokkan nilai-nilai tersebut pada kelompok mLyarakat lain. Untuk.mendukungpieposisi ini, saya akan menekankan dua hal. : Pirtdrna, jelas.bahwa formulasi standar HAM internasional sangat merefleksikan pengalaman dan filsafat politik Bafat. Bahkan, banyak aicikel dalam Deklarasi HAM yang jelas-jelis menyalin bahasa The Bill of Rights-nya Arnerikalb4Namun, bukan berarti bahwa normanorma HAM dalam deklarasitersebut merupakan hal:yang asing dan tidak sesuai dengan masyarakat Mrika atau Asia yang juga membutuhkan perlindungan HAM dalam konteks masyarakatnya. SebagaiG:y.l

p

-: ._ .-.i :

:9.-<.- .

*

.

.

.

182

1


.

yang didasarkan pada model wilayah negara dan hubungan internasional Barat itu sekarang merupakan bagian dari realitas yang dihada~ioleh masyarakat Muslim di mana pun. Karena sekarang Muslim harus bersentuhan dengan lembaga-lembaga Barat tersebut, mereka harusbisa mengambil manfaat darijaring perlindungan yang sudah,dikembrngkan oleh masyarakat Barat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakatnya sendiri.4 Sebaliknya, jika ada masyaJ&at Muslim yang menolak HAM karena ia lahir dari Barat, mereka juga hams menolac negara yang berdasaikan wilayah dan perdaganpn, ekonomi,serta hubungan internasiond lainnya karena negara dan hubungan-hubungan internasiond itu juga dibangun dan didasarkan pada konsep dan istilah Barat. Jika mereka tidak bisa menolak, mau tidak ma; ,. mereka harus menerima HAM sebagai cara yang e'fektif dan penting untuk meminimalisasi pelanggaran HAM dan memperbaiki kerugian yang rnungkin rerjadi dalam konsep yang didasarkan pada model Barat tersebut. Poin kedua yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa aktivis HAM dan hukum internasional juga harus mendesakkan Deklarasi Universal HAM sebagai dasar ying esensid bagi masyarakat beradab, bukan malah meninggalkannya hanya karena kegagalan bebera~a pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Jika tidak, . . umat Islam dengan demikian harus mengakui bahwa masyarakat dm pemerintahan Barat-lah, satunya-satunya, pembuat prinsip-prinsip . tersebut. Padahd, penegakan prinsip-prinsip tersebut juga bergantung . . pada kesediaan dan kernampuan masyarakat Muslim sendiri. &insipprinsip hukum internasional dan HAM harus siap ditegakkan dan: .. dipromosikan untuk menghadapi tantangan apa pun yabg damng dari sumber mana pun karena prinsip-prinsip tersebut m e r u p h usaha . ... bersama seluruh urnat manusia di.manapun mereka berada. renting juga untuk dicatat bahwa sepertihalnya hasil Iniskitif mmusia di &ma . .. pun, perlindungan HAM hanya. bisa dicapai ,melal$.proses percobam..R . . .. -- . ......proses terhenti dm memulai, daii juga proses kemunduran dan kc-:. majuan. Seluruh individu dan masyarakat h a r u e u - r n e m b a h u &q

.

1

i

4

,

..,.

-.

*.

1

1

1

.

.

~onstitusionalisrne,HAM, dan ~ e w a r ~ a n e ~ a r a1a n183

I I

a

\

I I I

u ,

dapat menjadi usaha yang benar-benar universal. Umat Islam, khususnya, justru harm menjadi partisipan aktif ddam proses ini, bukan sekadar rnengeluh kareia menj adi kor ban kesewenang-w,enangan emerintahannya atau objek hegemoni Barat dalam hubungan internasional. Namun, kesulitan menjalankan proses ini sudah muncul sejak akhir era Perang Dingin karena negara-negara yang tergabung dalam blok Barat dfi blok'Iimur bekerja sama untuk mencapai kepentingan sesa.2 bagi kebijakan luar negerinya tanpa menghiraukan norma-norma: HAM. Contoh sementara bisa ditemukan sepanjang 1930-an, sejak dari Somalia hingga Rwanda,' Bosnia hingga Chechnya, bahkan Irak pads 2003. Tenru saja, beberipa kebijakan luar negeri yang berbasis HAMyang lama masih berlaku karena perubahan bdarnental dalarn kebijakan luar negeri tidak m u k k i n terjadi secara men~eluruhdan terjadi pada satu waktu. Namun, juga jelas bagi saya bahwa ada penu;runan kualitas yangterus-menerus terjadi pada kebijakan lama tersebut 'karena - . pemerintah yang bersalah menyaksikan dengan saksama seberapa sar kemungkinin mereka untuk lari dari pertanggungjawaban. Seentara meieka yang termotivasi untuk memasukkan Deklarasi Unii' versal HkM ke ddam kebijak-v luar negerinya juga mempertimbangkan seberapa besar risiko kerugian yang bakal mereka alami jika mereka melindungi HAM orang-orang yang jauh dari jangkaun mereka." kens gerakan HAM berhenti mendesakkan kepentingannya akibat Ltmahnya posisi tawar yang mereka miliki dalam politik nasional dan regional,.pemerintah menjadi semakin berani untuk mencapai kepen,tingan nasionalnyayang sesaat tanpa mempertimbangkan norma-norma HAM. Penurunan tingkat urgensi HAM dalam kebijakan luar negeri iebuah negari juga dilegitimasi melalui proses-proses yang . . dimokratis, ~isalnya C. fenornena terpilihnya kembdi George W. Bush dalam . . Pemilu .. b e r i k a Serikat yang lalu. Padahal, Bush jelas-jelas tidakbegitu . !...:. - peduli Irhadap HAM dan hukum internkional. . H . Dengan mengatakan seperti ini, saya tidak bermaksud-untukmen:&kredih itu s&diri atau memprediksikanketidakberda. . . . w y addam kondisi domestik dan hubungan intema..,.

.

.

.

.

184 ( Islam dan Negara Sekular

,

- .

. .,.

masyardsat agar.HAM tidaklagi bergant ung pads ketidakjelasan hubungan antac-pemer'itahan. Namun, juga.tidakberarti.bah~ peralihan fokus ini akan menghentikan strategi advokasi HAM internasional karena strategi itujuga masih penting untuk melindungi HAM pada Yang saya ingin ajukan adalah bagaimani kitamulai mtngusaat rangi kebergantungan pada advokasi internasional bagi perlindungan . HAM, dengan mulai mengembangkankapasitaskomunitas lokal untuk melindungi hak-hak mereka sendiri dengan cae yang efektif dan berkelanjutan." Peralihan fokus.d v i advokasi internasional ke upay;i iokd . ini tentu tidak bisa dilakuka~dengan mudah dm berpretensi untuk menyelesaikan kemunduran yang sedang terjadi, tapi ini hanya satu upaya untuk melangkah maju. Dalam konteks masyarakat Muslim, r -\; penguatan komunitas lokal ini bisa dilakukan dengancara meyakinkan W dan memotivasi umat Islam untuk menerima dan mengimplementasikan HAM. Saya menyadari /bahwi HAM.bukanlah obat yang manjur dan universal bagi semua masalah yang muncul dalarn masya; rakat. Namun, norma dan lembaga-lembaga HAM: bisa member. dayakan orang untuk ikuc serta dalam'.upayapolitik dan hukum untuk menegakkan kemanusiaan d'an keadilan sosid. '

Islanz, Syariah, dan Kebebasan-Beragama

..

Diskusi mengenai konflik antara syariah dan konstitusionalisme, dan kemungkinan memediasi konflik tersebut dengan merbjuk pi& Islam secara lebih luas dapat diterapkan juga ddam kasus HAM. Dengan demikian, kita akan mulai dengatimengklarifii ketegangan yang mungkin timbul antara syariah dan HAM, kemudian mengjeksplbriisi cara-cara untuk men~elesaikanketegan-gantersebut melaluireformasi islami. 'Mengakui adGYakonflik dan memaharni (iatnya s.angatpenting untuk melakukan pioses mediasidan penyelesaian konflik. Nah, konflik yang terjadi aritara syariah d m HAM biasanya berkisar seputar isu hak perempuan dan non-Muslim. Dalam kesempatan ini, saya akan, mengungkapkan area konflik yang lain yaitu kebebasan memeluk a g d a A * n L ~ n ~ r c ~ r r l l~g~nr r g r n 2 - t a r n asava . akan menielaskan isu-isu HAM

C;

-..

Konstitusionalisrne. .. HAM,dan.Kewarganegaraan

1

185

konflik antara,syariah:dmprinsip kebebasan beragama dalam hak asasi -manusiamelalui reformasi yang idarm. Untuk rnenghmhi kebingungan, siya nya& bahwa ~a~apercayaterhadap adanya kemunglunan, bahkan keharusan, untuk menginterpretasi ulang sumber-surnber Islam untuk menegaskan.dan melindungi kebebasan beragama dan memeluk kepercaYaan. Di:'sini, saya berbicara sebagai seorang Muslim yang rnenggunakan~persp~Islam dan bukan sekadar berbicara sebagai orang yang mengakuikebebasan beragama hanya kareni kebebasan beragami i t u m e r u p h pr&xip yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM dan mengikat Muslim menurut prinsip huk- internasional. . . Ada dua alas& mengapa diskusi mengenai hal ini menjadi penting. Pertdmu, konflik antara aturan agama dan hak kebebasan beragama cidak hanya terjadi pad3 Islam tipi j uga terjadi dalam tradisi agama dan ideologi lain. Contohnya,:pemahaman tradisional terhadap teks Yahudi dan Kristen mengharuskan hukuman mati dan konsekuensisekuensi lain bagi orang-orang yang m ~ r t a dPelaksanaan .~~ ketenseperti itu hampir agama dengan mengginakan tin&-tindakan a dengan konsep pemberontakan (treason) yang tetap menjadi'. ahatanbear dalarn sistem hukum negaramodern saat ini. Larangan murtad dalam tradisi sya;iah Islam bukan hanya sekadar bagian dari edisi keagamaan, melainkan juga terjadi dalam tradisi ideologi sekular. Ketidaktundukkan seseorang pada doktrin Mamisme pada rnasa pirneintahan Uni Soviet mungkin dihukum lebih berat daripada fen6xnena murtad dan kejahatan dalam syariah. -ii..:Satuhal.penring yang juga perlu dicatat adalah bahwa prinsipprinsip.:variah .. jarang diaplikasikan secara sistematis dan ketat pada. masa . lalu, bahkan lebih jarang pads masa seka-rang. Meskipun demikian, !kkberadaan prinsip-prinsip tersebut menimbulkan konflik yanghndamental deAgan ide dasar HAM universal:dan menjadi sumber pelang@anteihadap . .. praktik kebebasan beragama. Dengan demikian, sebagai-.. . $gorang Muslim, saya merasa perlu untuk menghadapi isu ini untuk . enegakkan integritas moral terhadap kepercayaan yang saya anut &digus menolak praktik pelanggaran HAM h i meskipun ha1 ini -e,..,

i'

. .

"-a P .

.

.

t..

'

.\

!$

"..l'*:

-...

186

1

.


Saya akan mendiskusikan konsep murtad dan konsep-konsep yang. .. berkai tan dengannya dalarn syariah un tuk menjelaskan ketidakcocokan . prinsipprinsip tersebut dengan kebebasan beragama dari perspektXIslam, . .. bahkan tanpa harus merujuk pada norma HAM modern sekdipun. Penerapan prinsip netrditas negara terhada~agama secara tepat akan . . mampu mengeliminasi kemungkinan konsekuensi negatif hukum murtad dan konsep lainnya. Namun, tidak.akan . munglun mampu untuk mengeliminasi implikasi sosial negatif dari prinsip-prinsip syariah tradisional tersebut. Aspek tersebut harus diselesaikan meldG langkah-. langkah pendidikan secara terus-menerus untuk mempromosikin pluralisme yanggenuine dan berkelanjutan. Diskusi berikut ini berlaku . untuk aspek sosial dan hukum dengan memperlihatkan'bahwaprinsipprinsip syariah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi secara moral maupun polit issehingga prinsip-prinsip ini hendaknya tidak dilahakan oleh negara maupun diterima oleh masyarakat Islam. Istilah Arab "riddah" biasa diterjemahkan sebagai kemurtadan. Namun, secara bahasa riddah berarti "berpaling" dan rnurtad berarti orang yang berpaling"?' Dalatn pemaharnan syariah tradisional, ri&h berarti berpalingnya seseorang yang sudah menganut Islam menjadii k u h r karena sengaja atau karena implikasi tertent~.~' Dengan kata: lain, sekali seseorang memilih menjadi Muslim, tak ada alasan baginyar untukmengubah agamanya. Menurut para hqaha, t.iddzh dapat terjadi. dalam berbagai bentuk, misalnya menolak keberadaan Tuhan atau 6 h menolak sifat-sifat Tuhan, menolak salah saiu rasulTuhan atau menolala s ~ t ukenabian s salah satu Nabi, menolak salah satu prhsip keagamaan seperti shalat lima waktu atau berpuasa pada hula Ramadhan, daq menghalalkan yang hararn atau mengharamkan yang halal. Status murtad secara uadisional d i b e r h kepada Muslim.yang . . . . dimwp berpaling dari Islam lewat perbuatan atau ucapq . . . yang __ . _ . disengaja . atm bernada menghina, baik karena sikap keras kep2ilgitaupunkarenij .. keyakinan.72 <::>I Keberatan terhadap pendapat bahwa kern adan adalah sebuafrl' keiahatan atau dianggap salah menurut a.man syariah ... .

.

..

'

C,

(t

Y

'

.

..?

.

i

:

&


1

187

kuensi hukum lain adalah karena ~ e n d a ~ini a tsebetulnya bertentangan deng= sikap Al-Quran sendiri. Dalam QS Al-Baqarah (2): 217, QS Al-Nisa (4): 90, QSAl-Maidah (5): 54,59, QSAl-Nahl(16): 108, dan QS Muhammad (47):25, Al-Quran memang mengutuk kemurtadan tapi tidak menyebutkan dengan spesifik konsekuensi-konsekuensi legal perbuatan Malah, Al-Quran dengan jelas men~ebutkanbeberapa situasi yang menyiratkan bahwa orang murtad dapat terus hidup :di teng&-teng& komunitas Muslim. Contohnya, QS Al-Nisa (4): 137 ; ; yang bisa dittrjemahkan sebagai berikut: mereka yang beriman,

kemudian kufir, kemudian beriman kevbali, d m kemudian kufir kembali, dzn t e n s berbuat demikim, All& tidak akan mengampuni dan menunjukkanpada merekaj a h yang benar." Jika memang benar

O?

Al-Quran menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad, orang iersebut tidak akan terus hidup 'di tengah komunitas Muslim untuk kengulangi kejdatan yang sama. Namun, para fuqaha mempergu&dsanhadis untuk menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad konsekuensi-konsekuensi hukum lainAya seperti terhapusnya hak aris dari dan untuk orang yang murtad." t: Selain ketidakcocokan dengan prinsip kebebasan beragama yang Berulang-ulang ditekankan dalam Al-Quran, ada dua aspek problematis p i g terdapat dalarn konsep murtad dalam tradisi hukum Islam tradiSibnal yaitu ketidakjelaan clan kelemahan konsepnya d m ketidakjelasan aasar hukum untuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus &terirna seorang murtad karena ia dianggap melakukan kejahatan b a r . Suinber ketidakjelasan clan kelemahan konsep murtad sebetulnya .fiikait dengan definisi.din hukumannya serta kedekatan konsepnya dengan konsep kufi, sabb al-rasul, zindig, dan nundEg (nifq). Fuqaha ernpat mazhab Sunni mengklasifikasi.'kemurtadanpada kategori: keyakinan, perbuatan, dan ucapan. 'Tiga kategori ini ke- . terbagi-bagi la.gike dalam beberapa bagian. Namun jmasingbetulnya konuoversial. Contohnya, kategori keraguan terhadap eksistinsi atau keabadian fa:.

/i! .

:;

F-'

::

? .

.'

.

~eqah-np-mnkpnahign Mt~hamtn-A- + e r r 11-I.:

-. .

-..: .

-

18 8

1


..

-

.

.

I

.

,

I.''

neraka, atau ragu terhadap ha-hd yang berkaitan,dengankkpercaYaan,, . . yang sudah menjadi konsensus (4i~r23di kalwgan Muslim, seperti,.! . .. sifat-sfaat T h a n . Dengan.demikian,konsepmurtad tidak berlakupada., .. persoalan yang tidak menjadi konsensus . . urnat: Padahd sebetulnp, . .. . . tidak banyak konsensus yang terjadi diant= .. Muslim, termasuk .. . ..mereka . ... yang terdapat dalam dafiar para fuqab atau imam mazhab mengenai banyak hal. Misalnya, karena . . ada kesamaan penclapat yang signifIan . . di . kalangan Muslim mengenai sifit-sifat Tuhan;'? orang yang menolak atau menerima salah satu sfitThan yang ditetapkan atai ditolak .. oleh sebrwg ulama dapat disebut murtad. Padahal, para ul-a tidak mernbedakan ..,. . .konsep-konsep tersebut .clan, cenderung menggunakan kategori luas .. _ mengenai konsep murtad sehingga bisa mencakup.,seluruhaspel~n~a.7~ . ... G "; Carasepertiinijustrumembuatistilahmurtad.~enjadisangatl~asdan~ samar serta mengacaukan'dasarhukurn kcjahatan dan hukumannya. . .. . . S a y &an memberikan ilustrasi iingkat mengenai hal ini. . .!. Karena murtad berarti berpaling untuk tidakmeme,rayai Islam setelah secara rela pernah memeluknya, berarti murtad .. berkaitan. erst .- .. dengan konsep kufur (kuf) yang berarti penolakan terbuka terhadap pesan-pesan I ~ l a mMeskipun .~ berkali-kali menyebuikan istilah'L&$ dan imdn, Al-Quran tidak memberikan arahan yang jelas. mengenai . . . . . maJsna kedua istilah tersebut kecuali berkaitan dengan pengakuan ke5 ' imanan dengan bersaksi tiadaTuhan selain ~ l l a clan h ~ u h a m m a d&a;'.. gaiutusan Allah. Al-Quran, misalny?, berulmg-ulang menghubungkan.. konsep irnan dengan mendirikan shalat, mengerjakan puasa, itau best, . amal saleh, tapi tidak pernah mengun&dkan'apa yang hams dilakukani; . . . . .:\ padgmereka yang gaga1mema& kewajiban tersebut kecuali hukupiq, ...;..> . pada hari kemudiin. . ., . .. Al-Quran j uga tidak dengan jelas menyatakan konsekdensi-konseii . . kuensi y ~ akan g didapatkan jika umatnya . mempertanyakan pengat1 . kuan iman itu sendiri. Contohnya, apakah makna menyatakan "tiad$ . . .. T& selain ~ l l a.h " ?pa yang orang beriman ketahui dan harui.mire4 ., . ...-. . ketahui tentangTuhan?Apa konsekuensi langsung dari beriman kepa&f . ..,j Allah pads kehidupan personal dan perilaku Muslim, baik ddam ley4 . .,

.

.

t

.

.

.

..

a

.

u /

,id ?

.-

.

.

.

.

.

.

.>..

~

\

:

.. ,.

~onstitusionalisme,HAM, dan Kewarganegaraan 1 189.

sosial, iko*nbmi,l.danpolitik di :sekelilingnya? Siapa l.ang memiliki otoritas untuk menghakirni perbedaim pendapat mengenai hal tersebat atau.mengenaihal-hal lainnya setelah wafatnya Nabi Muhammad dm. bagaimana caranya? .. ..! : d -Qurati I:membiarkan urnat Islam ;dengan sendifinya bergulat. dengan persoalan-persdan Gsebut. Beriar,bahwa umat Islam memiliki Sunnah; -telidh kehidup'i Nabi sebagai sumber pedoman.lain, tipi. Sunnah.juga memiliki ketidakjelasan yang sami. Dengan demikian, . ti&klah h ~ r mjika . per bedaan pendapat mengenai peran "perbuatan" (.'am4dalam konsep iman terjadi; Beberapa ulama bisamenerirna peng.. a k w liianLkeirnaGnsebagai ciri status Muslim seseorang; tapi beberapa u l k a lain mengharuslian peniakuan lisan ini dibuktikan dengan melakukan perbuatan-danpraktikterten tu. Bagi mereka yang menghaAskan adanya ."perbuatan" ..sebagai bukti keimarian, pertanyaannya . kemudian adatah bagaimma status orang yang sudah mengaku Muslim. ak m~laksanakankewajibannya sebagai Muslim? Persoalan lain ,siapa yang rnenilai bahwa seieoiang sudah.melaksanakankewaatau belurn dan konsekuensi apa ~ a n harus g diterimakareni~' teisebutlDebat mengenaihal tersebut huncul dalam beragam ak dari pendapat dan perilaku kalangan Khawarij selarna perang bad ke-7, status Ahmadiyah di Pakisian sejak :95 0; bahkan . #ngga .... keberadaan selaesektep e m b u n u h ~clan terorisme sekarang hi." $&!tidakjelasin' r;.pr ini kimudian diperparah dengan kesamaran clanketidak". $$flakatan F;.,+. . mengenai konsep-konsep lain. &ljy.$. ,A Kesarnaran din ketidakjelasan seperti ini juga terjadi pada larangan @&b a h b i ;~ a b dl-nabi b adalah penggunaah hta-kata hinaan yang, $ :it.. bfiijbkan likpada.Nabi Muhammad Saw.;Tuhan, atau para rnalaikat. bi!Lhgyang melakukan pelanggaran ini menurut tradisi ularna fiqih harus dihukum-mati." Pada tahapselanj~tn~a, bentuk peranini kemudian .diperluasmenc&p segala bentuk pelarangan dgungkapkan kata-Ltaahinaah kepadi para sahabat Nabi. Sibatetaprnenganggap orang prigmelakukan . . tindakari ini sibagai i-iahwus menerima liukurnan tertentu. Namun, ada .. .

I

i'

a

.!.

,

...

$f

(

..

tF:.

.

190

1


,

.

rid& lay& lagi dianggap sebagai seorang Muslim. Jika tindakan ini oleh non-Muslim, ia tidak dianggap murtad, tetapi tetap harW dihukum mati. Sepeni halnya ketentuan mengenai murtad, hukuman tindakan pengluman ini juga berdasarkan beberapa peristiwa yang terjadi. pads m&a Nabi, sementara dalam Al-Quran sendiri-tidakadapetunjuk jelas mengenai hal tersebut. Bahkan, meskipun Al-QW m e n p a k a n istilah sabb seperti dalam Q S Al-Ancam (6):108, ia hanya menginst&-. &an umat Islam untuk tidak mencaci dewa-dewa non-Muslim:kdau sekiranya mereka menghina Allah. Namun, Al-Quran tidak. menyebutkan hukuman apa pun berkaitan dengan hal ini. Sementara, para ulama merujuk pada beberapa peristiwa pada masa awal Islam untuk menetapkan hukuman mati bagi pel& penghinaan, tempi jelas sekdi: bahwa baik Al-Quran maupun Sunnah tidak mengungkapkan keberadaan pelanggaran yang bernama "sabba/-mbt"' ataupun hukuman. khusus terhadap pelakunyas0 . Terdapat masalah yang sama-menyangkutstatus hukum zind+,. , 1stila.hzindig digunakan dalam sumber-sumber syariah untuk menyebut,. orang zindiq yang ajarannya berbahaya bagi komunitas Muslim dm; menurut aturan syariah mereka layak untuk dihukum mati. Namun, :: istilah zindiq dan kata turunaqnya tidak pernah muncul dalam Alr-i Qu1a.n sami sekali, bahkan tampaknya merupakan istilah yang diserap.. bahasa Arab dari bahasa Persia. Istilah ini tampaknya pertama k&r digun&an dalam kaitannya dengan eksekusi Jail bin Dirham pad3[ -i 742 M-setelah lebih dari satu abad wahtnya Nabi. "D.alampraktiknYa.ti?;.; spa yang dipahami oleh kalangan konservatif sebagai zind'q .adal& j ..5 orangyang pengakuan Islamnya, menurut mereka, tidak cukup mey* . . ..AI{ n kinkan" Namun, tidak tamp& adanya kesamaan pendapat tentapshi . ' . $ ;. definisiistilah yang mereka maksud. Bahkan, terdapat perbedaan pen&,% pat mengenai ripe-tip:e perilaku ymg dianggap sebagai pedlaku .... atau membuat seseorang dihukumi zind% Misalnya orangyang rneQ Muslim, tapi masih meng'ikuti ajaran agama laman~a.Nam' b e m a n a definisi ini dapat diketahui dan digunakan dalam kas kasus spesifik?Karena tiadanya dehisi istilah ~ e kdansspesi

,

.

.

.,

,

I

a

.

.

.

.

...I

'

:

3

Konstitusionalisme, HAM, d a n Kewarganegaraan

by

19 1

melakukan hal-hal terlarang dalarn Islam, seperti zina atau meminum .. arak.82Pentingnya definisi yang jelas ini juga berkaitan dengan sikap sEbagian ulama, khususnya dari mazhab Hanafi dan Maliki, yang menolak . . kemungkinan pelaku &dig uhtuk mendapatkan pengampunan jika mereka menyesal, padahd orang rnurtad bisa rnendapatkan kesempatan it^.^^ ..Reviewsingkat ini bisa dengan j elas rnemperlihatkan bahwa selalu ada kebingungan dan kesamaran dalam konsep-konsep tersebut d& bagaimana konsep tersebut didefinisikan. Bahkan, ada juga ketidakjelasan mengenai dasar hukum bagi jenis hukuman yang ditetapkan bagi pelaku pelanggaran tersebut. Karena, A-Quran tidak mendefinisikan konsep-konsep tersebut dengan jelas dan juga tidak menentukan hukuman tertentu yang harus ditimpakan pada pelaku pelanggaran tersebutsaat mereka hidup. Masyarakat Islam saat ini tampaknya bisadan bahkan mungkin rnem~ertimban~kan kembali aspek-aspek syariah tersibut -- ". . dalam kerangka kebebasan beragama. Bahkan, tampakn~a ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pandangan terakhir ini anyak daripada ayat yang mendukung kehar~sanadan~a keten. - . ukum bagi para pelaku pelanggaran t e r ~ e b u tDengan .~~ kata lain, sehaLsnYatidak ada hukuman atau konsekuensi legal apa pun terhadap 1perbuata.n , murt'ad atau perbuatan sejenis lainnya karena konsep iman 1slarn.mengandaika.ndan mengharuskanadanya kebebasan untuk i. . ;rnrmilih dan ti;& dapat dianggap sahjikadilakukan di bawahtekanan. ;Ifemungkinan untuk memercayai sesuatu secara logis menghar uskan ladanYakebebasan untuk memilih. Dengan demikian, seseorang tid& .-..h . b i s amemercayai sesuatu tanpa ada kebebasan dan kkmampuan . rnemkrcayainYa. :. . Ketidakjelasan dan kemenduaan prinsip-prinsip syariah tersebut emicu lahirnya manipulasi dan pelanggaran terhadapnyademi tujuan.Banyak ulama besar yang dihormati dan otoritasnya, sepertiAbu Hanitsh, Ibnu Hanbal, Al-Ghazali, Ibnu ,pernah didakwa murtad semasa mereka. cenderung meniadakan kemunglunan term Jqrc +er\lfirr: *--------]----I- -- - . ,

i

1

.

,

.

.

.

.

Ltuk <.-

m a d -

192

J i

1


. .

.

:

;

.

.

.

-

.

.

.

'./'

dalam.masYarakatMuslim sen&i atauknat secara muin;Mingemu: k h alasan-alasan' meyakinkan mengenai pent ingnya pnghapuSan dokuin murtad dan kofisep-konseP l a i ~ untuk ~ a kepeiitingan.~s1am (sebagai suatu agarna) clan masyarakat Muslim s e w kese1uruhan, tanpa mengambil rujukan kepada norma-norma HAM, adalah..unt& menunjukkan bahwa dalam 1 ; l sendiri ~ terdapat argumen dan.pendekatan untuk melindungi kebebasan beragama. .Car3ini-sagat tepat . un tuk mempromosikan validitas danefektivitas prinsip-prinsip HAM itu ~endiri.'~ Bagaimana-hailyang mernuaskamini bisa dicapai dalarii . . praktik kehidupan sekarang? . .. Dilema yang. dirasakan oleh mereka yang menduk.wigreformasi . . semacam itu dalarn maryarakat kita addah apakah mereka h m mencapai tujuan mereka dengan mempergunakan korpus clan metodologi syariah yang sudah ada atau berusaha menghindari keter bata~an,~endekatan tersebut dengan menerapkan pemisahan yangketat antara agarna dan negara? Menurut pendapat says, kedua pendekatan tersebui memiliki keterbatasan. Di satu sisi, reformasi terhadap kerangka syariahtradisional tidak mungkin bisa menghapus semua gagasan mengenai murtad dan" konsep lainnya karena hal semacam itu tentu saja tidak munglundibenarkan oleh metodologi whhl a y q b yang sudah.diformulasikan: oleh para ulama, seperti A-Syafi'i, 1.200, tahun yang lalu; UshlilaJ-fib, .tradisional pasti mendukung penetapan hukuman mati atau ketentusd: .. hukum lainnya pada orarig murtad karena hukuman tersebut didasarkan ? pada aturan yang terdapat dalam Sunnah, meskipun bukan Al-QUr.aii;i Pada saat yang sama, konsep murtad dan konsep lainnya tidak bisa.begitu. . . saja dihapus dari ketentuan syariah tanpa j ustifikasi yang.cukupkarenix t otoritas moral d m sosial syariah . di tengah-tengah urnat .Muslim, UPaya penghapusan yang efektif d.mberkelanjutsiiterhidap konsep-kohsep tersebut sebagai upaya untuk menginterpieta+ ulang:syari& harug .- . m&nggunakanlogika slam tradisional daripadasekadar menggantungkm! otoritas negara sekular untuk mend& menerapkan & at$: diri .. .... - . .... aturan hukum yang berkaitan dengannya. - . Reformasi Islam juga mengharuskan adanya.refornia~iwhfii:&i

&

-

.

.

.

-

-

'

.

-

.

"I

$

Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan -.

.,

0-'

ye

*z ..?.

:.r '

Y

.

1 ..=

''

*.,>,.,%!

,

.. ...

.

'-

.

. ..

....

:.: ..

...$;+3;;.L &

Al-Quran dan~unnah~lada1a.h produk sebuah konteks historis ternpat . . . .:_ .-.. - -masyarakat.Muslirntinggal dan hidup. Dengan demikian, untuk men& . hadapi transformasi ~olitik,sosial, dan ekonomi yang terjadi dalarn masyarakat Muslim saat ini, sebadmana yang pernah terjadi pada masa perkembangan pemahaman syariah qadisional, metodologi interpretasi h&s merefleksikan kondisi .. tersebdtI agar . bisa menghasilkan formulasi .. . syariah yang tepat. Ini bisa-dilakukfar!dengan car&misalnya deng& menguji ulang logika penerapan sejumlah ayat Al-Qurm dan Sunnah ke dalam prinsip-prinsip syariahdan menekankan bahwa ayat-ayat lain h k y a dapat diteripkan ddarn konteks masyarakat '1slam a d . Dengan rnemahami pilihan-pilihap tersebut dibuat oleh manusia dan bukanmerupakan perintah Tuhansecara langsung, mempertirnbangkan kembali relevmsi teks tersebut untukditerapkan dalam konteks. sekarang dan perlunya menekankan ulang konsep-konsep tersebut addah hal mungkin. Meskipun s a y mengiiuti model pendekatan yang sudah dikembangkan oleh ulama Sudan, Mahmoud Muhammad bukan birarti pendkkatan lain tidak berlaku. %..-?. . .:... Penting untuk dicatat, debat teologisini mwgkin memiliki dimensi '. .,. ;. . .:.. . . politik dan kontekstual. Kemampuan seorang pcmbaru untuk mendabitkan kepercayaan dari komunitas dan otoritas di kalangan anggotanya berganturig pada pemahamannya terhadap kompleksitas sejarah k~munitasnyaserta konteks, kepentihgan, dan aspirasi mereka..Kita bisa melihat contoh ~ a h m o u d . ~ u h a m r n a d ~yang o h amengadvokasi:kan pikiynnya diSudan selama 40 tahun dan ia tetap dihukum mati karena dakwaan murtad pada Januaci 1985.88Karena itu, di samping barus memiliki metodologi-reformasiya* koheren dan efektif,seorang . . reformer juga harus mwpertimbangkan fattor politik, ekonomi, .. sosial, dm budaya dalarn mcngadvokasikanide-idenya. Ini juga berarti memp.ertimbangkan faktor atau kekuatan pendukung sekaligus kekuatan yang menentang proses reformasi yang diajukan. Negara, sebetulnya, berpera besar dalarn proses-proses tersebu t, bukan saja dengan menghentikan usaha-usaha menerapkan syariah sebagd Bukum positif, melainkan juga melalui sistem pendidikan. .

i...'?

. .--. 193

.

,

-

..

194

1

Islam dan Negara Sekular.

.

,

.

kan ruangsosial dan politik agar debat publik dapat terlaksana dengan baik dan bebas. Namun, negara dan komunitas internasional secara luas sebetulnyajuga bisa menjadi bagian dari masalah. Proses liberalisasi politik dan sosial yang diinginkan bisa mengancam posisi elite yang mengontrol negara, bahkan sekalipun mereka mengklaim.sebagai,elite yang memiliki orientasi politik sekular. Selain itu, negara-negara'laih juga mungkin saja mendukung rezim opresifyang ada di negara-negxIslam atau menerapkan politik luar negeri yang keras, yang justru menim bulkan konservatisme dan pem belaan membabi buta:.dalam m a s y a k a t Islam, bukannya melahirkan kepercayaan dan tingkat keamanan yang lebih diperlukan untuk mendorong proses liberalisasi politik d m sosial internal..Meskipuntanggung jawab untuk mengd arnankan kebebasan beragarna dalarn masyarakat Islam,bergantungpads diri rnereka sendiri, komunitas internasional juga mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk kesuksesan usaha yang dilakukan masyarakat Muslim tersebut. Proses ini membawa kita pada isu terakhir yaitu relevansi ide kewarganegaraanL dalam proses ini, lagi-lagi dari perspektif Islam.

C.

Kewarganegaraan Apa pun argumennya, adalah sebuah fakta bahwa koloniaQsme, Eropa-lah yang mentransformasikan secara drastis dasar dan asal-usdi organisasi ~ o l i t i kdan sosial dalam negara tempat Muslim tingg~l.*~: Transformasi ini begitu mendasar dan sangat mendalam; menyebar: ...... pada seluruh aspek aktivitas ekonomi, proses politik, kehidupan so9id,i . relasi, komunal, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanq lainnya sehingga membuat ide untuk mengembalikan semuanyapad% ... . sistem dan ide prakdonial menjadi tid& mungkin. Perubahan d& -. '*adaptasi apapun prig d i l a k h ke dalam sistem yang berl&u sekar;Ui$ hanya bisa.dlakukan melalui konsep dan institusi pasca-kolonial'd-o.i . .~ ...:u... mestik dan global saat ini. Namun, banyak Muslim bahkan mung&i mayoritas dari merekadi berbagai negara, bel meneriq? bpn

U

-

-. .

um()a . 1

1-

'1

.I-,

.


1. 195

ensinya. Untuk~mengklarifikasidan memahami ketimpangan ini, saya akan memfokuskan bahasan ini pada persoalan kewarpnegaraan yang ternyata mempunyai implikasijangka panjang terhadap stabilitas politik, pemerintahan, dan pengembangan yang konstitusional di dalam negeri serta hubungan internasional. Secara khusus, saya akanmengajukan HAM sebagai kerangka untuk menggarisbawahi dan menyelesaikan ketegangan yang ada.dalarnketimpangan pemahaman masyarakat 1sl'Ln . saat ini terhadap konsep kewarganegaraan. ~ a n u s i acenderung mencari dan mengalami tipe dan bentuk . keanggotaan yang beragam dan saling bersinggungan dalam kelompok Yang berbeda berdasarkan etnik, agama, atau identitas kultural, dliasi politik, sosial atau profesional atau:kepentingan ekonomi. Motivasi untukmenjadi anggota sebuah kelompok cenderung terkait dengan alasan dan tujuan kelompok tersebut, tanpa membatasi atau mengurangi pentingnya bentuk keanggotaan yang lain. Nah, bentuk keanggoang beragam dan bersinggungan ini tidak selalu eksklusif karena an tersebutjusuu bisa memenuhi tujuan masing-masing individu komunitas yang berbeda. Ini mungkin hanya sebuah model yang @dalusederhana karena dasar keanggot a m dalam sebuah kelompok tidak mungkin bisa didefinisikan dengan jelas. Interaksi yang terjadi rnungkin akan menjadi komplek dan bergantung pada faktor-fakcor lain, sementara orang j u g tidkseldu sadar dengan dasar-dasar tersebut atau secara konsisten berbuat dan berlaku sesuai dengann~a.Namun, 'hal penting yang ingin s a p tekankan di sini adalah bahwa orang cenderung secara sadar atau seteogah sadar untuk menjadi atau mengiden....tifikasi . diri sebagai bagian dai sebuah kelompok karena tujuan- tujuan p r i g berbeda. Dan,harus pula dicatat bahwa keanggotaan itu bukan % ibanya : . .. ......pada satu kelompok . 4.::-. . . . .Istilah ke~ar~anegaraan yang saya gunakan di sini berarti sebagai $.ibuahbentuk keanggotaan ddam komunitas politik sebuah wilayah i'. &..egara ,. <- .dalamkontek globahya dan, dengan demikian, terkait dengan #&n..dan, :. tujuan terte tapi dengan tanpa membatasi kemungkman h t u k keanggot Ini bukan berarti bahwaseriap orang akan

'

. &

.

... .

n

b-

,

,

.

h menganggap bentuk keanggo taan.ini.'sebagai: sesuatuyang.inMusif. dengan bentuk keariggotaan lain, atau men~adaribahm maiing-pusirig .-

bentuk keanggotaan memiliki tujuan d h alasan tertentu. Bahkan, di sini saya akan mengungkapkan bahwa ada kebingungan di kalangan Muslim mengenai makna dan implikasi kewarganegaraan dalam sebuah wilayah negara, yang dibedakan, meskipun tidak eksklusif, dengan bentuk dan tipe keanggotaan lain. Penting untuk dicatat bahwa kebingungan seperti ini tidak hmya terjadi pada rnasyarakat ~ u s i i r natau terjadi karena mereka rnekeluk Islam. Contohnya, ada kecenderungan umurn di kalangan rnasyr& utuk menghilangkan beberapa bentuk keanggotaan seperti k-g+aan berdasarkan etnis atau agarnayang luntur katena d i a s i politik atau sosial. I Dengan demikian, perkembangan negara bangsa model Eropa yang berbasis wilayah sejak abad ke- 18 tidak hanya cenderung rnenyamakan konsep kewarganegaraan dengan kebangsaan, tapi juga terus menekankan peAtingnya praktik konsep warga negara yang setanyoMenymakan konsep kewarganegaraan dengan kebangsaan addah keliru karena keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas politik sebuah n e w tidak selalu bersamaan dengan adanya perasaan memiliki. Pun tidakpula memperlihatkan hubungan apa pun dengan cara orang merasa menjadi . bagian dari sebuah negara atau lainnya. Lagi pula, secara teoretis, hakhak warp negara tunduk pada'berbagai pembatasan hukumdan dalam praktiknya pada pembatasan tertentu, sebagaiman? yang akan kia lihat ( dalam kasus kerudung yang terj-adidi Perancis dalam bab 4 nanti. . : : Seperti halnya nasionalisme, konsepsi dan pr,&tik kewa~gane~araan menjadi norma yang sudah diterirna dalam hubungan politik domestik dan internasional di seluruh . .... dunia, . t e p ~ u k-,-, d i k a l a n ~ masyardat an Islam. Bahkan, konsep-konsep identitas d&' kcdaulitan yang rnemiliki niiai "menentukan noib iendir?' (se~&t&imtion) . . .. . sekarang &bangun di atas dasar y&g s i n a dengan model Eropa. Dan bagusnya, konsepi~ii:., konsepsi tersebut terus berkembang d& merefleksikan pengalamanpengalaman masyarakat lain terutama rnelalui proses dekolonisasi dab' perkembangan norma-norma HAM universdsejak pertengahan abad ,

&

'

-

,

.

,

..

.

K~h~titusionalisrne, HAM, dan ~ewarganegkaan ( 1.97 . .. .. . ..:,

Konsepsi-konsepsi .kewarganegaraan, kedaulatan, din-h-ak:untuk menentukan diri sendiri.yang sedang berkembang ini adalah konsepkonsep yang saya tawarkan kepada masyarakat Muslim untuk diterirna dan dipergunakan sebagai prinsip, dan bukan.hanya sebagaikonsesi pragmatis untukmenghadapi realitas pas%-kolonid: Benar bahwa urnat Islam di mana pun sudah meneriia konpep dasa.r k a y a r g a n m sebagai dasar sistem politik dan undang-undang domestik mereka bahkan juga menjadi dasar bagi hubungan internasiond mereka dengin negara-new lain. Kewarganegaraan memang sudah menjadi dasar hubungan antarMuslim. Karenanya, saya kemudian membutuhkan visa pemerintah Arab Saudi agarsaya.bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah di sanahan tidak bisa berharap akanditerima begitu saja di sana hanya karena saya seorang Muslim yang bermaksud melaksanakan kewajiban agama saya. Meskipun d a s k konsep kewarginegaraan sudah diterima, kita perlu melangkah satu tindak ke depan. Yaitu mengembangkan dan mempro-' .,mosikan prinsip-prinsip kewqyegaraan di kalangan Muslim agar . e e. k a dapat niemegang prinsiptersebut dan berusaha untukmereali- ?&?kan pemahaman positif dan pr~aktifterhadap konsep keseraraan '%arga negara untuk semua orang tanpa membedakan agama, jenis kelamin, etnis, bahasa, atau opini politik apa pun. Konsep kewarganeharus menandakan adanya pemahaman bersama tentang k e s e m posisi iemua manusia dan partisipasi politik yang inklusif dan efektif untuk menjamin akuntabilitas pemerintah ddarn menghargi dan -melindungihak asasi manusia semua pihak. r i . Keinginan-untuk menyebarkan pemahainan mengenai konsep kewarganegaraan ini ke seluruh dunia tentu saja bisa didasarkan pada berbagai macarn pertimbangan, termasuk realitas pragmatis hubungan lkekuasaandalam sebuah masyarakat sebagaimana~ a n sudah g saya sebutikan'tadi. Namun; keinginan i.tu juga rnembutuhkan asas keagamaan, filosofu;, . . dan moral agar pengertian kewarganegaraan konsistendengan 'nbrma-norma HAM universal. Kombinasi dasar moral dan fondasi -pragrnatis . ini bisa dilihat ddam apa y a g disebut sebagai the golden. b.-.l e prinsip resipr o d (mu 2wadah) ddam diskursus keislarnan. Mem-

.

-

*

'.

.-.

5.:

'.

A.y,

:-AT:>.,.

G

'

,

.

I

* .

-

198

1


ha1 yang diperlukan dalam rnernbangun sensibili tas moral di antara : tradisi agama dan filsafat tertentu. Dan, tentu saja ini menjadisyarat bagi adanya perlakuan yang sama dari orang lain. Dengan demikian; individu maupun komunitas, di mana pun berada, harus mengakui adanya kesarnaan status warga negara jika mereka ingin diperlakukan sama di negeri sendiri maupun di negeri lain. Karena itulah, kesediaan ' menerima paharn kewarganegaraan berdasarkan HAM universal adalah merupakan prasyarat moral, hukum, dan basis politik agar kita dapat menikmati manfaatnya. Umat Islam sebetulnya sudah menerapkan ide-ide tersebut melalui hukum negaranya maupun hukum internasional, termasuk melalui kerja sama dengan orang lain untuk mendefinisikan .dan mengimplementasikan HAM universal dalam proses yang lebih luas. Standar dan proses internasional itu memang memberikan kontribusi untuk memahami dan melindungi hak-hak warga negara pada level:domestiki Dengan demikian, hubungan antara HAM dan kewarganeW'merupakan:iesuatu ~ a n inheren g dan saling mendukung dalarn hubungan antar-keduanya. Jika ke~argane~araandipahhi dari sudut pandang HAM,sebagai seorangwarga negara, Muslim bisa berpartisipasi secara lebih efektifdalam mendefinisikan dan mengiiplementasikanHAM. Cara ini, pada +-. nya, dapat meningkatkan urnat Islam dalam menikrnati status kewargane: garaannya. Keterhubungan antara dua konsep tersebut mengasurnsikan. bahwa negara yang terikat oleh hukum internasional dan piagarn~~iagam HAM adalah representasi dari warga negaranya. Namim.realitasnya,'ini . tidak selalu sarna di semua negara apalagi di negara-negara yang mayoritas .:...... ..t penduduknya beragama Islam seperti di Asia dm Afrika. Dengan demikian, tantangannya addah bagaimana menerapkanf pendekatan HAM ini dalam konsep kewarganegaraan sehingga proses! ini pada akhirnya bisa memberikan kontribusi dalam merealisasikml . prinsip akun tabilitas d m pemerintahan~angdemokratis. MasalahnyA adalah bagaimana mempergunakan sumber daya yang ada,' termasulu konsep kewarganegaraan dan HAM yang sudah diterirna, untuk memil promosikan sumber daya yang sama. Proses p&bangan konsii.

'

6'

'

.

..

.

id

. Konstitusionalisrne, HAM, danKewarganegaraan

.. -.,

0

1 199

faktor dan aktor-yangkompleks .dan.luas,:baikditingkat l o k . , nasional, rnaupun internasional, termasuk di dalamnya re1,asisosialdan ekonomi, pengaruh sistem p.endidikan,.,dap.aktivitasmediaidan juga seluruh konteks sejarah dan sosial-politikyang aktual. Persepsi negatif dan hegemoni relasi kekuasaan yang mungkin mengurangi efektivitas dan relevansi konstitusionalisme dan HAM, sebagjaimanasudah disebutkan di rnuka, juga>mungkinterjadi dalam konteks hubungan konsep kewargane. garaan dengan HAM. '\. Den@ pemahaman $ang jelas akan kompleksitas proses dan hasil. ~ a n ~ j u diperkirakan, lit saya akan memfokuskan diskusi tentang konsep dz?mmi dalam syariah tradisional sesuai denganPtujuan buku..ini. S~ba~aimana yang akan dijelaskan nanti, konsep dzimmi menandakan adanya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar dan otonomi k6munal yang terbatas bagi masyarakat non-Muslim (dlal-dzimmah) sebagai konsesi. atas pengakuan mereka atas kedaulatan . Muslimo? konsep ini lemah un tuk digunakan sebagai dasar bagi konsep. ....:.M.eskipun E 3; i&arganegaraan dalarn konteks negara ~ d l i saat z,c;: m ini, ia terus memiliki pengaruh pada perilaku dan sikap umat Islam. >:;. i

..

'

Konsep dzimmi dalam Perspektif Sejarah

i3

Untuk membahas konsep &mi dalam syariah tradisional; perlu kiranya u~~tukmengklarifikasi dua elemen kebingungan metodologis yang mendasari beberapa diskursus keislaman yang keliru menginterpretasikan syariah atau memberlakukan prinsip-prinsipnya secara . : l m g ~ u n gP. m ~ ~m a yfokus kita di sini adalah bagaimana para pendiri mazhab~~ariah memahami teks yang relevan dalam Al-Quran dengan Cara yang sistematis,:Jadi pertarna-tama kita hams memahami terlebih dahulu prinsip-firinsip syariah tentang &mmiyang ada, s~belummenguji 'kem~ngkinanun~.mereformasinya.Kedua, reformasi apa pun yang diajukan harus mengkuti .mktodologiprigjelas dan sistematik daripada dekadar sumber, atauhanya sekadarmerujuk cara seperti itu pasti h ditolak.

1

200

Islam dan Negara Sekular..,

.,

,

yang mendukungkesetamitI non-Muslimm.nfia menyebutkan ayat-am. yang dapat dirujuk uneuk menddung panclangan yang menentangnya. Sistem dzimmi tradisional sebetulnya dikembangkan oleh para . . ularna sebagai bagian dari sebuah pandangan yang menentukan afiliasi politik berdasarkan afiliasi keagamaan danbukan berdas.&kand a y a h negara seperti yang.terjadi pada saat ini.93Dengan cara seperuitu, ide, ini bertujuan untuk menggeser loyalitas politik dari ikat.m kesukuan . . ke Islam sehingga keanggotaan dal& komunitas politik dapat d i k e s oleh siapa pun yang menerima kepercayaan ini. Karena generai awal umat Islam percaya bahwa mereka adalah penerima agama wahfu ter-. akhir, mereka begasurnsi bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk menyebarkan Islam melalu jihad yang bisa dilakukan, tapi bukan satusatunya, melalui penaklukan m i l i t e ~ ~ ~ . , Senada dengan keyakinan tersebut, para ulama m e n y a r h -.at Islam untuk mendakwahkan Islam dengancara darnai terlebih dahulu. Namun, jika seruan tersebut ditolak, merek? boleh memaksa orangorang kafir untuk menyerah dan memberlakukan ketentuan yang diper-. .. cayai ole11 umat Islam sebagai ~ a j i bSistem . ~ ~ ini, dengan demikian, mengandaikan adanya pembedaan tegas antara wilayah Islam (a27 dl- . hLG)tempat di mana Muslim berkuasa dan syariah berlaku, dengan wilayah yang penduduknya memeran$ Muslim (&r dl-brb).96 VisE yang dibangun oleh sistem ini adalah bahwa kewajiban untuk menyebarkan Islam dengan cara damai maupun tetapberlaku sampai .- .. .., seluruh dunia Aenjadi dar al-lhm. Pandangan ini, tak salah lsgi, .. . ...!. didukung oleh kesuksesan umat Islam menaklukkan berbagai da&& . sejak dari Afrika Selatan sampii Spanyol bagian selatan di Barat, ,I?ersi:i ... .. Asia Tengah, dan- India bagian :utara di Timur . setelah ~asulull& ... . -. .. : Narnun, karma keterbatasan ... dan ketidakpastian . .. meninggal. . .. . ,ekspansi.. . . . . -. . . ... $emakinjdas dari waktu ke waktu, penguasa Muslim kemudian . : h& . ...... , menandatangani kesepakatan darnai (sum dengan orang-orahg . kafir4 .. ., .. yang oleh ularna diakui legitimasinya, sehingga wilayah tempat mereka: . . -.. tinggal dianggap wilayah yang mernpunyai kesepakatan . damai dengan.. . .., -.,: umat Islam (&r al-sul& ." . . i?.

.

.

.'

&

; .

Ui

.

% . _ .

j

.

.

.

.

!

.

[:.

.

.

. . .,

-

abad ke-7 dkti ke-8 ihi, syariah mengUasifikasikan manusia pada tiga kategori yaitu Muslim, ablal-kitdb (mereka yang dianggap umat Islam sebagai umat prigjugs menerilha pewahyuan kitab suci seperti Kristen dan Yahudi), dan kafir. Status abl dl-kit& kemudian diperluas oleh para ulama hingga mencakup penganut agarna Magi berdasarkan asumsi bahwa mereka juga menerima pewahyuan kitab ~ u c iNamun, . ~ ~ skema dasar yang menyatakan bahwa hanya Muslim-lah yang berhak menjadi anggota penuh komunitas politik, sedangkan ahladkit& sebagai anggota tidak penuh tetap tidak bisa diubah atau dimodifikasi menurut pimdangan syariah. Orang M r malah tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan hukum atau perlindungan seperti itu, kecuali mereka mendapatkan jaininan perlindungan temporer (aman) karena dasan-alasan praktis seperti perniagaan atau d i p l ~ r n a s i . ~ ~ Istilah &imm?h merujuk pada perjanjian yang dibuat antara negara yang dipimpin oleh Muslim dan komunitas abl al-kitdb agar mereka pndapatkan jaminan kean1ana.n atas diri dan hartanya, kebebasan untuk &;Flakukafi kewajiban agamanya dengan otonomi komunal dan privat 1'. .Shtuk mengelola urusan-man internahya Sebagai balasan, komunitas Gblal-kitdb harus membayar pajak yang disebutjizyab dan mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan negara. looMereka yang mendapat status dzimmhh didorong untuk memeluk Islam, tapi tidak diperbolehkan untuk menyebarkan keyakinannya. Ciri umum perjanjian &&

'

61

k '

iddam urusan-urusan ~ u b l i katau memegang jabatan yadg akan mem.-berinyakesempatan untukmemiliki otoritas atas umat Namun, isi perjanjian itu berirariasi:sesuai dengan waktu dan aplikasinya, pun tidak selalu korisiiten dengan teorinya karena beberapa alasan pragrnatis .sepertiyang akan saya jelaskan beGkut ini. N m u n , karena kornunitas :yangberstatus dzimmb tidak dianggap sama dengan umat Islam, ddam %tilahinodernmerekatiidak mempwyai status kew&ganegaraan penuh. Gkmentara itu, orangkafi r selalu diinggap dalarn k e a d q perang dengan mat Islam, kecuali jika mereka mendapatkan . . perlindungan sementara dhtuk rnelakukan nerillanan m p l p w g i i ;mli ; ; m ~ - ~ r ~ - e , + - A: A----I-

202

1


yang:tinggal di daerah.yang memiliki:perjanjian--damaidengan umat Islam (daral-su&)ditentukan sesuai deogan perjanjian yang dib~~c.103 Sistern dzimmi j e l ~ s u d a htidak bisa dipertahankan lagi sekarang. Kegagalan Sudan untuk memaharni keterbatasan konsep ini, misalnya, .. berujung pads meledaknya perang sipil di bagian selatan negeri ini..lO* Jika saja kita menilik lebih hati-hati konteks sejarahkonsep ini, jelaslah bahwa ia mereflehikan standar yang berlaku dalam pemerintah dan hubungan antar-komunitas saat itu. Konsep ini juga cukup disukai jika dibandingkan sistem lain pada saat itu. Namun, tidak ada sistem hukum internasional lain yang iebih 'efektif untuk melawan negara-negara Barat yang suka mendominasi .-negara lain atau menuntu t sejurnl.& pemerintahan yang suka menin& rakyatnya, kecuali tata hukum internasional dan perlindungan HAM yang berlaku sekarang. Hukum i n i hanya bisa ditegakkan ketika masyarakat memegang teguh nilai-nilai kesetaraan dan tertib huk- .. . dalam kebijakan dalam dan luar negerinya. Dengan cara inilah mereka bisa memiliki landasan moral dan politik untuk menuntut hak yang sama dari masyarakat lain. Untuk merealisasikan hal ini, umat Islam tidak saja harus menghapus sistem himmi dalam syariah secara formal, . tetapi juga menolak nilai-nilai diskriminasi yang terdapat di ddarnny? hingga mereka bisa menginternalisasi dan mengimplementasikan konsep kewarganegaraan modern yang sudah dijelaskan tad. Tren ; h i sudah dimulai pada beberapa komunitas Muslim. Tug8 kita sekzuang adalah bagaimma mengem bangkan dan mengamankan tren ini dad . ... . kemunduran.

m b

.

.( j

Dari Konsep Dzimmi menuju Kewarganegaraan Berbasis Hak Asasi Manusia.

. .....

.

...

.

.

.

-

..

% _

:

' a

._.. '1

.

.

;,:

.' j.-

Konsep warga negara berbasis HAM b e r e b a h w a norma subitgi ti&~rosedur,danproses status ini harus lahir dari, atau palingtid;J! ..- . sesuai dengan, standar HAM prigbedaku:~ v e r i asaaiini. l &bag+ mana vane sudah kita disku~ikan,tuiuan u t a m a & l . a d a l a h uni& .

.

.

Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan 1 203

0.1

hak dasar manusia dim:ana pun merekayberada, baik melalui s.istem-.perundangan-undangan negara ataupun tidak. Piagam HAM internasional tidak mendefinisikan konsep warga . negara secara rigid, tapi ia berisi beberapa prinsip yang mungkin relevan atau bisa diaplikasikan di suatu negara. Piagam HAM berisi beberapa piinsip fundamental, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (selfdetermination), persamaan, anti-diskriminasi yang disebutkan d a m pasall, 2, dan 3 Piagam PBB 1945, yang dianggap sebagai perjanjian yang mengikat semua negara, termasuk negara-negara ternpat komunitas Muslim tinggal. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam perjanjian HAM 1ain;seperti pasall dan 2 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang disepakati tahun 1966. Dua kovenan tersebut dan j uga perjanjian lainnya menyebutkan Hak Asasi Manusia tertentu, seperti hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan kebebasan beragama, bcrlaku baik bagi ... am maupun n o n - M ~ s l i m . ' ~ ~ alisasi konsep warga negara berbasis HAM di kalangan Muslim bisa dicapai melalui kombinasi tiga elemen. Pertma, transisi aktual dari konsep &mi menuju konsep warga negara dalam era pascakolonial. Kedua, bagaimma menjaga dan mengembangkan transisi ini melalui reforrnasi Islam yang kuat secara metodologis clan berkelanjutan secara politik agar nilai-nilai HAM berakar kuat dalam doktrin Islam.. ~ i z konsolidasi , dua elemen pertama agar konsep ini menjadi diskusus ,lokal yang mamp~~rnen~elesaikan persoalan keterbatasan dan kelemahan konsep ini sekarang danpraktiknya dalam masyarakat Islam. Kombinasi .elemen-elemen tadi bisa dilihat dam pengalaman transisi India dan Twki sebagai Kerajaan Islam terakhir menjadi negara modern g a p Eropa pada awal abad ke-20. Namun, hingga hari ini, seperti yang akan saya jelaskan.dalam bab 5 dan 6, transformasi konsep warga negara yang terjadi didua negara tersebut masiliambivalen, bermasalah, dan tetap j&Wan teihadap kemungkmn.terjadinyakemunduran. .: 2.. -:M& kita pengembangan konsep warga negaradi India '.tgrlehiihrl~h~thl. Tsla ebarkan.&'daerah1ndiabeberapa dekademelah

:

.

@!!I!

a '

204 ( [slam dan Negara Sekular

. ./'

.

,

abad untuk menjadi kelompok minoritas yang berkuasa di beberapa bagian negeri ini.loGMeskipun berasaldari etnis dan kelompok budaya yang berbeda (sebagian berasal dari Turki, Afganistan, Persia, Arab, dan juga pribumi yang pindah agama), umat Islam di India-pelan-. pelan mengemban+ tradisi toleransi dan koeksistensi yang membuat mereka bisa berinteraksi dan berasimilasi dengan komunitas agama lain, yang tinggal di sana. Namun, tradisi ini baru dalam kerangka rnenjaga. simbiosis. mutualisme dengan tuan-tuan tanah beragarna Hindu dm. kelompok-kelompok elite lainnya daripada sebuah tradisi yang mengakui konsep warga negara yang secara luas berlaku , biii seluluruh mmasya-rakat. lo7 Saya mengatakan ini b ukan:sebagai kritik. Saya memahami bahwa konsep warga negara berbasis HAM memang belum diketahuj. komunicas mana pun di dunia saat itu. Sistem kepegawaian dan administrasi negara yang dikembangkan oleh Akbar (1542- 1605) telah memadukan semua kepentinpn dan kelompok ke dalam hierarki yang sama. Nimun, stagn'asi teknologi.. dan administrasi, perang sipil, dan invasi regional, lambat laun menyebabkan terjadinya perpecahan dalarn tubuh kerajaan Mughal selarnaabad: . ke- 18.Io8 Bahkan, usaha-usaha untuk menghentikan penjajahan Inggris seperti yang dilakukan Shah Wali Allah (1703-72) dengan memperri baharui k~nsep~konsep syariah atau gerakan jihadnya Sayyid Ahmad, Barelwi (1786- 183I), Haji Syaii'at Allah (178 1-1840), dan Haji M h i n , : (1819-62) pun gagal.'09Dislokasi ekonofniyng disebabkan oleh elspa.+ I) si pengaruh per usahaan East India se&igus perubahan administiasii pendapatan dan peradilan yang diperkenalkan Inggris pada akhir.abad' ke-18 menyebabkan menurunnya kekuasaan dan otoritas umat Islm., . di India. "0 . .. Melalui strategi politik, militer, dan ekonomi yang direncanakan: i

,

.

.
. .

,.

. . .

.

.

.

untuk meluaskan pengaruhnya di India, kerajaan Inggris akhirn~ab@a: mengarnbil alih konuol pemerintahan di selunh 1ndiapada.perteng*qi. abad ke- 19. Bebera~apemimpin Muslim, seperti Sayyid Ahmad Khani' (1817-98), mempunyai sikap positif terhadap Inggris dan pengaruh Barat : secara umum, tapi ia j uga mash ambivalen dengan konsep warga n e w %i ,:

.!,.

. .

.

.

Ko~stitusional'isme,HAM, dan Kewarganega-ram ( 205

__. .

.,....

...

.

komiunen untuk melakukan kodernisasi India sebagai n e p a kesatuan dengan tetap memelihara kecurigaan pada populer yang demokratis. Usahanya memobilisasi umat Islam India untuk beroposisi terhadap Indian National Congress merupakan tanda ambivalensinya terhadap usaha-usaha kemerdekaan, yang berakhir dengan pemisahan India dan .Pakistan pada 1947;" Tampaknya, kita tidak mungkin membahas perkembangan peristiwa-peristiwa tersebut saat ini; tapi saya, ingin rnencatat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merefleksikh kernardmh Hindu terhadap hegemoni urnat Islam, term?& di ddarnnya pada konsep dzimmi, dan ketakutan Muslim terhadap dominasi Hindu. Ironisnya, meskipun banyak umat Islam yang masih menjadi warga negera India, pemisahan tersebut tidak memberikan keuntungan apaapa bagi k6nsep warga negara bagi Umat Islam dikikistan. Di dua negara tersebut, konsep warga neg-araharus dikembangkan dan dilindungidari bahaya pemisahan kategori Muslim dan rion-Muslim.' l2 .: Pemahmian konsep warga negara berkembang dengan cara yang =:%erbeda : pada m a n Dinasti Ottoman dan.RepublikTurki. Fleksibilitas !$.bidanelastisitas sistem Millet ~ i n a s t i ~ t t o m a n Asia ' d i Barat dan Afrika i :Utara sudah merepresentasikan ketidakbergantungan dinasti ini pad; konsep &immi skbagai bentuk respons mereka terhadap realitas ekonornis,sosial, dan militer yang.merekahadapi. Realitas-realitas tersebut mungkin difasilitasi dan terus didukung.oleh proses penetrasi Barat dan keterbukaan 0ttoman, yang akhirn~amentransformasi kerajaan iaidan.membukakanjalan untuk proses transisi rnenuju terbentuknya negaraTurki sekular pada 1920. Selain factor tersebut, ada pula factor . yang tak kalah pentingnya:dalarn pembentukan negara modern berbasis . prinsip kewarganegaraan modern Turki, yai t u kemunculan gerakangerakan-nasiondis . di kalangan . . umat Muslim, yang berasal dari Arab dan Albaniamisalnya, dan juga kehadiran minoritas Kristen. Meskipun secara perlahah dan bertahap, perubahan kebijakan dan prakti Dinasti 0ttoman dimulai pada saat dideklarasikannya KeputusanTanzimat tahuli 1.839,yang menandai dimulainya proses formal penpkuan kesarnaan status antara Muslim dan non-Muslim dihadapan -

J.

.

.

206

I


sebag-aihukum negara, keputusan Tanzirnat-tahun18'6 justru menetapkan kesamaan status non-Muslim, ~ e n ~ h a p u sjizyah, an dan ~e1aran~a.n sikap diskriminatif terhadapkomunitas abZ~l-dzimm~h tanpa rnerujuk .. sedikit pun pada prinsip-prinsip Islam. Malah, aspek-aspek modern prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan anti-diskriminasi ditetapkan dalam pasal 8-22 konstitusi 0t toman tahun 1876. P r i n ~ i ~ - ~ r i n s i ~ tersebut terus dijaga melalui pengembangan konstitusi selama akhir masa Dinasti Ottoman dan kemudian diperluas selama masa republik sejak 1926. Proses yang terjadi di India dan Turki, juga terjadi di negara Muslim laih selama abad ke-20 dan secara formal terus beckembang selama 0 1 proses dekolonisasi pasca-Perang Dunia 11. Dengan demikian, konsep dximmi tidak lagi dipraktikkan dan dianjurkan di negara Muslim mana pun yang telah mengintegrasikan diri dengan sistem negara yang berlaku sekarang. l4 Walaupun transformasi tersebut secara formal dilkanakan oleh kolonid Eropa, semua masyarakat Islam telah secara sukarela meneruskan sistem tersebut setelah mereka merdeka. Umat Islam bahkan tidak menolak atau berusaha untuk memodifikasi sistem tersebut, baik di tingkat lokal maupun internasional, malah penguasa di negara-new. . . Muslim justru aktif berpartisipasi untuk mengoperasikan sistem ini d i . . dalarn maupun di luar negaranya.l l5 Namun, ketegangan yang ditim-. . bulkan oleh konsep &mi dan nilai-nilai yang terkandung di dal-? @ nya masih tetap saja ada,seperti yang terjadi dalam kasus kontroversiG mengenai kebolehan menguolpkan selamat Natal kepada umat Kristid: : atau nikah 'mtar-agamadi Indonesia,' l6 perang sipil di Sudan,l l7 kern- .: suhan bernuansa kekerasaan &bat penerapan syariah dinegara*egara bagian Nigeria sejak tahun 200 1.'I8 Ketegangan inilah yang m e n j a d h pentingnya peralihan ke k o n s e p ~...w .. g negara a melalui reformasi islami: .. . yang kuat secara metodologis dan berkelanjutan secara politis. : :. : -

>:

~ekadar mengulang diskusi prigtelah lalu, premis utama pentingnya . i proses reformasi islami adalah meskipun Al-Quran dm Sunnah .add& : sumber ketuhanan d a m Islam, tidak b e k .bahwa makna dan implei. rnentasi keduanya dalarn kehidupan sehari-hari lep&i interpret&: :.i .

,

Konstitusiona~isme.HAM, dan Kewarganegaraan

.I

207

:

kehidupan ini tanpa adanya faktor mqusia karena.Al-Q~an .. sendiri diungkapkan dalam bahasa Arab (bahasa.. manusia) . .-. dan . tekait . ._._. dengan .. pengalaman sej,arahmasyarakat tertentu saat itu. Pendapat apa pun yang diterima Muslim sebagai bagian dari syariah sekarang atau kapan pun, bahkan jika pun disepakati secara anonim, pasti muncul sebagai pendapat manusia mengenai makna Al-Quran dan Sunnah atau merupakan p.raktikkomunitas.Islam. Pendapat dan praktik tersebut menjadi bag& dari syariah rnelalui konsensus umat Islam berabad-abad lamanya, dan bukan hasil dari keputusan spontan seorang penguasa atau kehendak sekelompokulama: Dengan demikian, di samping pendapat yang telah disepakati, tentu ada alternatif formulasi syariah lain yang sarna validnya dan bisa diterima oleh umat Islam. Selain itu,. reformasi yang berbasis met~dolo~iyang kuat juga harusmemerhatikan dua hal penting yang sudah disebutkan pada permulaan bab ini. Pertama, usaha reformasi ,&+s. bisa membedakan dua ha1penting yaitu prinsip-prinsip sy&ah sudah ada dan telah ditetapkan oleh para ulama dengan kemungj$& . f ..: . nan reinterpretasi. Kedua,seseorangyang ingin melakukan reformasi <:., : ::harusmenghindari memilih teks A-Quan dan Sunnah yang tampaknya saling bertentanpn secara arbitrer, tanpa memerhatikan teks-teks yang mempunyai kemungkinan h j u k untuk m e n p t k a n pendapat oposisi. : . .Metodologireformasi.yang berdasarkan pr&nis.di atas d m memenuhi-persyaratan yang sudah disebutkan tampaknya ad& m etodologi yang diajukan Ustadz Mahmoud Muhammad Toha. Metodologinya . mendukung adanya peralihan dari penggunaan ayat-ayat Madaniyah ke .&at-apt Maki~ah. sebag$ dasar.bagi aspek sosial dan politik syariah. Alasan pentingnya peralihan ini adalah karena ayat-ayat yang diturunkan pada masa awal pewahyuanlebih merepre~en~ikan~pesan-pesan . univd Islam, sedangkan ayat-ayat sesudahnya lebih me&pakan respons spesifik terhadap.konteks historis m a t manusia saat itu. Meldui metodologi hi,Ustadz Mahmoud jugs menunjukkan bah-_alasan yang d i g u n b :darn sistem melegitimasi konsepjihad yang agresif dan idishh.hasi berupa ayat-ayat Madinah itu sifitnya ..

. .. ... . .:

..!_li

*I

eng , : s

8

.

I@, -.,' .

-

..

.a

..

.

.

~

.

- : . 2 6 8 :1 Islam dan Negara Sekular

-

-- - --

_

-

. .

pe-a M i melalui cara-&a darnai derigan menggunakan ~ e s a n - ~ e s a ~ universal yang diturunkan dalarn periode M a . Namun, setel& pesan-pesan tersebut tampak tidak realistis bagi konteks negeri Arab abad ke-7, pesan-p.esan yang lebih cocok secara historis pun diturunkan .di Madinah termasuk konsep jihad yang agresifdan diskriminatifterhdap non-Muslim itu. Dengan demikian, pesan -Madinah yang turun belakangan justru lebih dulu diterapkansebagai syariah sejak abad ke-7. . . . Dengan memahami bahwa kondisi saat ini sudah mungkin u n t k rnengimplementasikan pesan-pesan dakwah damai dm non-disk&,inatif yang datang lebih dulu, Ustadz Mahrnoud menyerukan pentingnya peralihan ini melalui konsep dan metodologi ijtihad yang baru. Dengan cara seperti ini, metodologi Toha ini mampu secara ekspli~it'men~esampingkan ayat-ayat yang mendasari konsep dzirnmisebagai bagian dari syariah, walaupun mereka tetap menjadi bagiandari AQuran. Karena proses pemilihan ayat-ayat Al-Quran, yang sesuai atau tidak, selalu menjadi tugas para fuqaha, jika pilihan-pilihan dulu diganti dengan yang baru maka hendaknya itu dipaharni sebagai sebuah revisi terhadap apa yang pernah dilakukan umat Islam di masa lalu, -bukan revisi terhadap Al-Quran atau Sunnah itu sendiri. Kcrangka yang ditawarkan Toha mampu menyediakan metodologi interpretasi:AlQuran dan Sunnah y e sistematis dan koheren daripada sekadar sebuah proses ~emilihanserarnpangan terhadap.sejumlah ayat Al-Qwan, seperti 0 yang dilakukan oleh ulama modern lain, yang ternyata gaga1untuk menjelaskan apa yang terjadi pada ayat-ayat yang tidak mereka -pilih; Dengan metodologiToha, beberapa ayat relevan yang tumn pada ~eriode Makkah dapat mendukungpengembangan konsep wa&t negara modern dari sudut pandang I~lam.~~~.Meskipun saya menganggap pendehtan Toha ini sangat meyakinkan, saya tetap membuka diri pada metodologi lain yang bisa mencapai tingkat reformasi yang sama dengan metodologi Toha. Narnun, bagaimma caranya kita menetapkan bahwa metodologi ini atau itu kuat dan bisa diaplikasikan dalarn perspektif Islam, layak dipilih untuk digpnakan menghapus sistem dzimmi tradisional?P a m a *, .

.

•

--

..

. .. .,:

.... ,:..

.

Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegarqn

1

209

Rule) atauLdo:ktrin Islam tentang resiprositas bahwa seorang Muslim mengakUiikesetaraan derajat orang lain jika mereka ingin diberi pengakuan yang sama. Kedua,adalah sebuah ken~unafikanjika kita temp memegang sistem immisecara teoretis, padahal kita mensdari bahwa . konsep itu tidak pernah diterapkan pada masa lalu dan juga tidak relevan unt& diterapkan pada masa yang akan datang. Dengan tetap mempertahankan interpretasi yang tidak realistis terhadap syariah yang seperti itu dalam tingkat teoretis, s.mbilmengabaikannya dalam tingkat p&s, jbtru akah merusak kredibilitas dan koherensi Islam sebagai agama. Jika ada!orangYqg.khawatir .... bahwa konsep ini sulit diterima oleh kalangan Muslim, saya . . . hanya . . aJsan . . r.n .e . rniAkesempakn untuk mempresentash~ 'ihi'iegra.bebasdan terbuka kepada mereka agarme'reka bisa menentukan send.& kiktusanny&Agar debat publik yang bebas dan terbuka tentang masalah-masalah,seperti ini bisa terjadi, penting bagi masyarakat Muslim untuk menjaga penuh-kebebasahrnireka untuk berpendapat, beiekspresi, dan memiliki keyakinan tertentu: Manusia ti& bertanggung jawab ,$tas kepumsan ;tau perbuatan yang dilakukannyajika ia tidak memiliki kebeb;iS+ untuk memilih, dan kebebasan memilih itu tidak bisa didapat!kan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan meng- ' waluasi semua informasi yang relevan agar ia bisa mendebat dan menllai argurnen p g berbeda. . . Karina itulah mengapa saya selalu menekankan pentingnya peran konstitusionaIisme dan HAM sebagaikerangka pikir clan jaring peng: &an berguna untuk menegosiasikan hubungan antata Islam, n e w , dan m q & t dalam konteks masyarakat Islam saat ini. Kesemuanya - itu menuntut adanya otoritas'.publik:yang bisa menjaga tatanan dan hukum,.niengatuf debat dan refliksi, dan memutus peitikaian sesuai - .dengan prinsip-prinsip yang add dan' masuk akal. Keberadaan otoritas itu diimplementasikan dengan kehadiran institusi-instinui yang transparan dan akuntabel; Dengan denii.kian, mengamankan pemerintahan yang konstitusional clan perlindungan HAM tidak saja penting bagi kebebasA beragama umat Islani dm non-Muslim yang hidup di sebuah negara, tetapi j u g untuk ketahinan dan pengembangan Islam itu sendiri. .

-

,

0)

.

i

'

-

'.

- -

,

.

210 ( Islam dan Negara Sekular esensial untuk pengembangan syariah karena ha1 itu m e m u n g k i n k munculnya ide-ide baru yang, bila diterima, . . . konL . akanrnenjadi. &bag$ . sensus yang berkem bang di sekelilingmereka, sarnpai ide-ide .. it u matang dan menjadi prinsip-prinsip yang mapan melalui penerimaan dan praktlk beberapa generasi umat Islam di berbagai tempat dan waktu. Daripada melakukan sensdr terhadap pemikiran-pemikiran b a yang justru sebetulnya kontra-produktif untuk pengembangan doktrin-doktrin Islam adalah lebih pen ting untuk menjaga berfangsungnya kemunglunan munculnya inovasi dan perbedaan pendapat karena itulah cara agama merespons kebutuhan penganutnya. .

.

.

.

.>

.

'

: .

.

Kesimpulan

' Sepanjang buku ini, saya sudah mene-

pentinpya perspektif Islam untuk menjaga netralitas negara terhadap agarna di sarnping . . . pentingnya menjaga keterhubungan antara Islam dan politik. .di sisi .. . lain. Namun, masih ada ketegangan yang belum terselesaikan menyangkut konsep-konsep, sepertikonstitusionalisme, HAM, dan warga negara . . dalarn perspektif Islam, statusnya yang diforrnulisikandi tengah masya. .. rakat Barat, danapfikasinya di ten& masyar.&at Isf am Asia dan Afrika, .

.

,

.

I

I I

1

I ! I I I !

Bisakah konsep-konsep yang berkembang melalui pengal-an rnasya- . rakat Barat diaplikasikan di tempat lain?Jawabannya ya. Saya percaya . . . penerapan itu bukan saja munglun, tetapi j q a penting denganmenye? . diakan ide-ide, asumsi-asumsi, dan institusi-institusi yang berkaitq dengan prinsipprinsip tersebut agar bisa.di.adapmikansefara lebih baik . dengan kont eks f okal d.anmasyarakat yang berbeda. . Penerapan prinsi -prinsip tersebut.di .tengah . masyarakat Muslim -- . i menjadi pentin e mereka tw hidu a Eropa setelah merdeka ..-dari cnjGan. ModelY nka-n . . . &an krfbaga.kerangka ~ o. r n ~ n m dornes,tik ~ i ~ k d& . .:po . hubungan internasional pada masa yang h d a t a n g . Bahkanj ueq globalisasi dan integmsi regional, sepe* uni-~rd'~adan ~ n i - ~ r i k.prig a, beroperasi meldui peran negara sering menghadapi yang ku;y ,..

.

,

./

\*

G

--+

r:

i

.

.

-

-

-

-.

.

a -

- -

.

.

.

a,

Konsti~tusionalisme,HAM, dan Kewarganegaraan

1

21 1

Realitas-reditas tersebu t menun tut implementasi prinsip-prinsip konsti. .. . . tusiondisme, hak asasi rnanusia, ' d m .kewarganegaraan yang tir,nyata ... : ... peniing untuk mengatur kekuasaan negara dan mengorganisasirelasi antara individu dan kornunitasdidawah model negara Eropa ini. ~ & n & demikim.,Zpentinglah kiranya untuk mengembangkan prinsip-prinsip tersebut dalam-masyarakatMuslim-sebagai parameter yang mengatur : poli.tik domestik dan hubungan mereka dengan masyarakat lain. Walaupun jelas~dalamlevel teoretis, konsep seperti konstitusionalisme, HAM,dan kewarganegaraan masih perlu dispesifikasi d m diadaptasi bila ingin diterapkan dalam' konteks lokal. Agar,relevand m bergma, priinsip-prinsip teoretis tersebut ha-rwbisamenjawab pertanyaan dan masalah yang munculdari kontekssosio-ekonomi, politik, dan tradisi budaya masing-masing masyarakat.:Logis jika kemudian proses adaptasi priniip universal dalarn konteks lokal ini mungkin saja tidak bekerja di rempat atau waktu ,tenentu-.Kqpgalanproses ini:mungkin terjadi dalam .bxbagaibentuk, baik karena perbedaan-perbedaan kecil padalevel praktis, ,. @isal pengaruran.seputarpemisahan kekuasaan atau tinjauan hukurn @diciai.review), <-, ->. sarnpai pada ketidaksesuaian aspek-aspek fundamental .&au substansid dalarn konsep !konstitusionalisme. Kegagalan ini bisa memiliki xingkat kesulitan yang,beragam. Dengan demikian, s a y nierekomendasikan agar kita lebih memfokuskan diri pada dinamika dm proses internal untukmembangun dan -mengonsolidasikankonstitusionalisme, HAM, dan-kewarganegaraimdi . tmgah.rnasywakatMuslim dengan m s a k a n istilah me. .. d& bukan rnenyebutnya ~ ~ b a ~ a i : ~ e m &Barat. a a n Berbagai kegagalan atau kemunduran ~ a n kitasaksikan g dal* masyarakat . ..-. ..... . . Islam dewasa ini kerupakan sebuah k~niscayaanbelaka d q i sebuah proses evolusi dan pernapanan konsepkonseptersebut, sekaligus dasar bagi kesuksesan pada mFa yang hdatang. Saya mengajukan pendekatan berbasis proses dan praktik yang mern~n~1unka.n kita untuk sarnpai pada anali*iis yang - - - - .. ,:lebih &am dan kaya. '~endekatmini mengharuskan seseoranjjurit& mernpertimbangkan dinamika sosial, budya, dm politik ycg.iumit yang di dalamnya e a k t o ! negara dm non-negara, individu dan ko.

. . . ....

.

.

.

I I I

. ..

"

A

.

.

.

:..

,,

I

I

.

m

I

.-T:.

. : ..

I

:-

.-.. .

I

:

.

.

l

l

*

.1

.

.

.**

I

1

..

I

I

Recommend Documents