i

I O

9001:2008

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN 2015

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

DAFTAR ISI

SK Walikota Pengesahan Renja .........................................................

i

SK Kepala BP2T tentang Renja BP2T Tahun 2015 .............................

vii

DAFTAR ISI .......................................................................................

x

BAB I

: PENDAHULUAN .................................................................

1

1.1 Latar Belakang ............................................................

1

1.2 Landasan Hukum ........................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................

7

1.4 Sistematika Penulisan .................................................

8

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD ................................................

9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................

20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..........................................................................

23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD ....

25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

27

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................

28

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ...

28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................

30

3.3 Program dan Kegiatan .................................................

31

BAB IV : PENUTUP ..........................................................................

38

x

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sistem pelayanan terpadu

dilaksanakan

dengan

prinsip

keterpaduan,

ekonomis,

koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas. Sejalan dengan hal tersebut dan dengan adanya perubahan paradigma

tata

kelola

pemerintahan

menuju

tata

kelola

pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas terintegrasi

kinerja

penyelenggara

sebagai instrumen

utama

negara

yang

pertanggungjawaban

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur

penting

sistem

ini,

dokumen perencanaan merupakan

instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, telah melaksanakan fungsi tersebut yang pada tahun 2014 merupakan tahun yang ketujuh perjalanan sebagai Badan.

Dalam melaksanakan program dan

kegiatan dibutuhkan sebuah perencanaan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah dengan menyusun dokumen rencana kerja berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

1

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja SKPD

didasarkan pada rencana jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 tahun. Renstra BP2T yang saat ini masih mencadi acuan adalah Renstra tahun 2011-2015, sehingga tahun 2015 merupakan tahapan terakhir dari rensta tersebut. Penyusunan

renstra

tersebut

telah

didasarkan

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahap II Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan

baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD

memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan sebagaimana merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Indikator kinerja terdiri dari indikator

kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk

tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

2

Penyusunan renja 2015 tidak terlepas dari Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang yang tercantum dalam Rencana Strategis

tahun

2011

–

2015

yaitu

“Mewujudkan

Kepuasan

Pelanggan Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Profesional Dan Berkeadilan“, yang implementasinya akan dicapai melalui tiga misi yaitu: 1. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sumber

daya

serta

perangkat hukum pelayanan perizinan dan non perizinan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan. 3. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 adalah: 1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Tahun

Pembangunan

Indonesia

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


3

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

4

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 21. Peraturan

Pemerintah

Dekonsentrasi

dan

Nomor

Tugas

7

Tahun

Pembantuan

2008

(Lembaran

tentang Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4697); Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

5

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698); 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-

Undangan; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

6

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008

tentang

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

tentang

Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4); 36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4); 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4)

1.3 Maksud Dan Tujuan 1.

MAKSUD Penyusunan Rencana Kerja BP2T Kota Magelang Tahun 2015 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pada tahun anggaran 2015.


7

2.

TUJUAN a. Menyediakan

acuan

dan

panduan

dalam

menentukan

prioritas, program dan kegiatan tahun 2015; b. Menyediakan tolok ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2015; c. Memberikan gambaran kondisi umum tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BP2T Kota Magelang; d. Memudahkan seluruh jajaran BP2T Kota Magelang untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Renja BP2T adalah: BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat Tujuan dan sasaran Renja

SKPD, serta

Program

dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP Penutup.


8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun sebelumnya BP2T Kota Magelang melaksanakan 6 program dengan 30 kegiatan.

Berikut adalah asumsi capaian

program pada anggaran tahun 2014. Tabel Capaian Prgram dan Kegiatan Tahun 2014 No

1

Kegiatan

Anggaran / Target

Realisasi

% Anggaran / Capaian Kinerja

Rp 1.606.000

99,14%

245 materai 29 surat

81,67%

100 %

100,00%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan (Input): Dana

Rp 1.620.000

Keluaran (Output) : Jumlah surat yang dikirim dan meterai 60 kilat khusus tersedia. 300 materai Hasil (Outcome) : Terlaksananya kegiatan Surat menyurat

100 %

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan bidang-bidang, dalam rangka operasional ketatausahaan BP2T. 2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Jasa telepon, air, listrik & internet Hasil (Outcome) : Kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas

Rp 64.200.000

Rp 55.693.500

86,75%

12 bulan

12 bulan

100%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya operasional BP2T dengan baik, khususnya dengan tersedianya sarana telekomunikasi, sumber daya air dan listrik.


9

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 3.160.000

Rp 3.128.400

99%

Keluaran (Output) : Jumlah kendaraan yang terpelihara

13 unit

13 unit

100,00%

Hasil (Outcome) : Kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

100 %

100,00%

No

Kegiatan

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Masukan (Input): Dana

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya operasional BP2T dengan baik, khususnya untuk perpanjangan STNK.

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Jumlah Penata Usahaan Keuangan yang menerima honor

Rp 55.200.000

Rp 54.648.000

12 org

12 org

99%

100,00%

12 bulan 12 bulan Hasil (Outcome) : Tercapainya Kelancaran Penata Usahaan 100 % 100 % 100,00% Pengelolaan Keuangan dan Barang Gambaran Kegiatan Kegiatan dilakukan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan, terutama oleh Kepala BP2T dan Bagian TU, dengan baik. Kegiatan berupa honorarium pengelola keuangan sejumlah 11 orang.

5

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Terbayarnya honor jasa kebersihan kantor dan tersedianya peralatan kebersihan kantor

Hasil (Outcome) : Terwujudnya kebersihan dan kenyaman kantor untuk kelancaran pelayanan

Rp 21.226.000

Rp 19.283.821

90,85%

12 bulan

12 bulan

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya operasional BP2T dengan baik, khususnya dengan terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor.


10

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 17.900.000

Rp 16.543.180

92,42%

Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara

69 unit

67 unit

97,1%

Hasil (Outcome) : Kelancaran kegiatan kantor

100 %

100 %

100,00%

No

6

Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Masukan (Input): Dana

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya operasional BP2T dengan baik khususnya dengan terpeliharanya peralatan kerja kantor.

7

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Adanya ATK selama 12 bln


Rp 25.312.000

Rp 23.935.027

94,56%

12 bulan

12 bulan

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya alat tulis kantor yang memungkinkan dilaksanakannya operasional BP2T dengan baik.

8

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan (Input): Dana

Rp 23.435.000

Rp 22.263.250

95%

Keluaran (Output) : Adanya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

12 bulan

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Hasil (Outcome) : Kelancaran Tugas tugas dinas

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan form-form dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan, sepanjang tahun. 9

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Masukan (Input): Dana


Rp 6.520.000

Rp 6.454.800

99% 11

No

Kegiatan Keluaran (Output) : Lampu dan kabel Hasil (Outcome) : Penerangan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan

Anggaran / Target

Realisasi


179 unit

177 unit

98,8%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya operasional BP2T dengan baik, khususnya dengan terpeliharanya sarana penerangan kantor. 10

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Adanya surat kabar dan majalah Hasil (Outcome) : Tersedianya bahan informasi dan peraturanperaturan untuk menambah wawasan

Rp 1.900.000

Rp 1.881.000

99%

12 bln

12 bln

100%

100 %

100 %

100,00%

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang nyaman bagi pemohon izin, serta tersedianya peraturan perundang-undangan dan sarana informasi kinerja tehnologi informasi sebagai dasar pelayanan perizinan dan non perizinan.

11

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Makanan dan minuman untuk rapat Hasil (Outcome) : Kelancaran Tugas tugas dinas

Rp 62.784.000

Rp 54.459.000

86,74%

12 bulan

12 bulan

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya rapat-rapat, terutama rapat dengan instansi tehnis terkait dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan sebaik-baiknya.

12

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah


Rp 148.330.000 Rp 130.976.000

139 oh

137 oh

88,30%

98,56% 12

No

Kegiatan Hasil (Outcome) : Kelancaran tugas tugas dinas

Anggaran / Target

Realisasi


100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi, baik ke instansi teknis di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota lain, dilaksanakan dalam rangka perluasan wawasan dan pengetahuan petugas guna meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha.

13

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak / Honorer Daerah / Tidak Tetap Masukan (Input): Dana

Keluaran (Output) : Jasa tenaga kontrak dan Petugas lapangan/Penjaga malam Hasil (Outcome) : Kelancaran pelaksanaan tugas

Rp 53.952.000

Rp 53.412.000

98,9%

4 org 12 bulan

4 org 12 bulan

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Anggaran digunakan untuk membayar tenaga out sourtsing dalam rangka memenuhi kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, mengingat sangat terbatasnya jumlah petugas yang ada di BP2T.

14

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan (Input): Dana

Rp 80.375.000

Rp 78.767.500

Keluaran (Output) : Adanya perlengkapan kantor berupa 2 almari kantor 1 tangga alumunium 1 kursi kerja 9 rak buku 40 kursi lipat 1 kiaps angin 1 kamera

2 bh 1 bh 1 bh 9 bh 40 bh 1 unit 1 unit

2 bh 1 bh 1 bh 9 bh 40 bh 1 unit 1 unit

Hasil (Outcome) : Kelancaran peralatan pendukung tugas dinas

100 %

100 %

98%

100,00%

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor, sebagai sarana pelengkap pelayanan perizinan dan non perizinan dengan baik.


13

No

Kegiatan

15

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan (Input): Dana

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 11.855.000

Rp 11.615.000

97,97%

Keluaran (Output) : Adanya peralatan kantor berupa Notebook Printer Monitor Wifi hotspot

2 unit 1 unit 1 unit 1 unit


100 %

100%

80 %

80,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor, sebagai sarana pelengkap pelayanan perizinan dan non perizinan dengan baik.

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Masukan (Input): Dana

Keluaran (Output) : Gedung kantor terpelihara

Rp 7.500.000

Rp 7.425.000

99%

12 bln

12 bln

100,00%

100 %

100 %

100,00%


Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan gedung berupa pemeliharaan totem, atap gedung dan pengecatan gedung, untuk menunjang kelancaran tugas.

17

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Kendaraan dinas/operasional terpelihara

Rp 103.663.000 Rp 85.532.000

82,51%

13 unit

13 unit

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Hasil (Outcome) : Kelancaran Pelaksanaan Operasional Dinas

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan mobil operasional, sebagai sarana pelengkap/penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan dan kegiatan operasional lainnya dengan baik. Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

14

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 38.400.000

Rp 38.016.000

99%

Keluaran (Output) : Adanya kanopi dan ruang rapat yang representatif

2 keg

2 keg

100,00%

Hasil (Outcome) : Gedung lebih representatif dan kenyamanan pelaksanaan rapat

100 %

100 %

100,00%

No

18

Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan (Input): Dana

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk menambah fungsionalitas gedung sehingga lebih representatif untuk pelaksanaan kerja

19

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Adanya seragam pakaian dinas Hasil (Outcome) : Meningkatkan kedisiplinan dan kerapihan pegawai pelayanan pada publik

Rp 6.400.000

Rp 6.400.000

100%

20 stel

20 stel

100%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kerapian pegawai pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 20

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Adanya laporan capaian kinerja, Renja 2014, RKA dan LAKIP Hasil (Outcome) : Pencapaian kinerja dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Rp 16.924.000

Rp 16.585.000

98%

53 buku

50 Buku

94,33%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui capaian pelaksanaan kinerja dalam bentuk laporan, baik dalam periode bulanan, tribulanan maupun tahunan. Selanjutnya, laporan tersebut bermanfaat dalam rangka mengetahui prognosis dan evaluasi serta perencanaan lebih lanjut, guna memenuhi target dan tujuan SKPD yang telah ditetapkan. Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

15

No

21

Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Laporan keuangan akhir tahun Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Tahunan sebagai bahan Evaluasi

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 2.689.000

Rp 2. 662.000

99%

5 buku

5 buku

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan dan capaian pertanggungjawaban keuangan, dalam bentuk laporan akhir tahun. Selanjutnya, laporan tersebut bermanfaat dalam rangka perencanaan tahun yang akan datang.

22

Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Adanya Laporan dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan bulanan, semesteran dan prognosis Hasil (Outcome) : Efisiensi dan tertib administrasi keuangan

Rp 4.478.000

Rp 3.686.000

82,33%

28 buku

28 buku

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan dan capaian pertanggungjawaban keuangan.

23

Kegiatan Evaluasi RENSTRA SKPD Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen evaluasi renstra SKPD

Hasil (Outcome) : Terevaluasinya renstra secara menyeluruh

Rp 5.000.000

Rp 4.900.000

98%

10 buku

10 buku

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan renstra selama lima tahun dengan melihat capaian pelaksanaan program kerja tahunannya.


16

No

Kegiatan

24

Kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Tersedianya stiker branding Hasil (Outcome) : Masyarakat mengetahui informasi kegiatan pelayanan

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 5.000.000

Rp 4.900.000

98%

1 paket

1 paket

100,00%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang keberadaan layanan keliling BP2T Kota Magelang 25

Kegiatan Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Adanya rumah tempat tinggal yang diterbitkan IMBnya Hasil (Outcome) : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melegalisasi bangunan

Rp 29.890.000

Rp 28.389.500

95%

140 IMB

105 IMB

75%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk menerima pengaduan masyarakat, meneruskan dan menindaklanjuti serta mendokumentasikannya 26

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Masukan (Input): Dana

Rp 16.000.000

Rp 15.520.000

97%

Keluaran (Output) : Jumlah pegawai yang menguasai aplikasi perizinan

20 org

20 org

100,00%

Hasil (Outcome) : Pegawai dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk melatih pegawai untuk mengoperasikan aplikasi pelayanan untuk penerbitan perizinan


17

Anggaran / Target

Realisasi


Rp 13.520.000

Rp 12.844.000

95%

Keluaran (Output) : Adanya penanganan terhadap pengaduan masyarakat

12 bln

12 bln

100,00%

Hasil (Outcome) : Pengaduan masyarakat ditangani dan diselesaikan dengan baik

100 %

100 %

100,00%

No

27

Kegiatan

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Masukan (Input): Dana

28

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk menerima pengaduan masyarakat, meneruskan dan menindaklanjuti serta mendokumentasikannya Kegiatan Penyusunan Standard Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Pelayanan Umum Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Sertifikasi ISO 9001:2008 Hasil (Outcome) : Terselenggaranya fasilitasi penilaian kinerja pelayanan perizinan dan penerapan sistem manajemen mutu bagi pelayanan perizinan yang baik serta sertifikasi ISO 9001:2008 bagi pelayanan perizinan

Rp 31.546.000

Rp 30.599.620

97%

14 jenis

14 jenis

100%

100 %

100 %

100,00%

Gambaran Kegiatan Kegiatan diselenggarakan agar kinerja pelayanan perizinan dapat dilaksanakan berdasarkan SOP yang memenuhi standard mutu ISO 9001:2008.

29

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Masukan (Input): Dana Keluaran (Output) : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Hasil (Outcome) : Peserta memahami ketentuan perizinan yang berlaku dan mengusahakan pengajuan perizinan


Rp 13.397.000

Rp 10.712.000

79,69%

100 peserta

73 peserta

73,00%

100 %

100 %

100,00%

18

No

Kegiatan

Anggaran / Target

Realisasi


Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memperoleh izin yang diperlukan

30

Kegiatan Survey Pelayanan Perizinan Masukan (Input): Dana

Rp 246.850.000 Rp 240.999.000

Keluaran (Output) : Data obyek perizinan di lapangan yang akurat

97,63%

252 survey

248 survey

98,4%

100 %

100 %

100,00%

Hasil (Outcome) : Dokumen ijin dikeluarkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan

Gambaran Kegiatan Kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut adanya permohonan suatu izin dan non izin, untuk mengetahui apakah pemohon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tehnis dan non tehnis yang diperlukan, termasuk dalam hubungannya dengan lingkungan, sesuai ketentuan. Kegiatan dilaksanakan secara rutin, tiap tahun, sesuai kebutuhan. Dari setiap kegiatan survey, dikeluarkan rekomendasi yang berisikan diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin dan non izin, maupun perlunya perbaikan-perbaikan.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai Kinerja Tahun 2014, dengan capaian sebagai berikut : No 1

Indikator Kinerja Tersedianya komposisi ruangan yang lengkap

Target

Capaian

100%

100%

2

Tersedianya Sarana kerja yang lengkap

100%

100%

3

Tersedianya Media Informasi yang lengkap

100%

100%

4

Tersedianya sarana pengaduan

100%

100%

5

Prosentase jumlah izin yang telah 100%

100%

100%

100%

0

0

100%

98%

diterbitkan peraturan pelaksananya berupa Perda/ Perwal. 6

Prosentase ketersediaan SOP dan atau SPP terhadap perizinan yang dilayani.

7

Temuan pemeriksaan terhadap pelanggaran SOP dan atau SPP

8

Prosentase penerbitan perizinan tepat


19

jadwal. No 9

Indikator Kinerja Prosentase otomasi proses layanan perizinan terhadap perizinan yang dilayani.

10

Terlaksananya kegiatan sosialisasi perizinan kepada masyarakat.

Target

Capaian

35,71%

35,71%

1 keg

1 keg

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Jika diperhatikan capaian tersebut terhadap renstra yang telah ditetapkan, maka terdapat indikator-indikator yang telah tercapai sesuai dengan proyeksi yang diharapkan.

Berikut adalah capaian

sampai dengan tahun 2014 terhadap hasil yang diproyeksikan. a. Penyelesaian Aduan Masyarakat Layanan pengaduan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, bahwa PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan layanan pengaduan (help desk) penanaman modal. Berikut adalah tabel hasil pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Tahun Terlaksana

Anggaran

Capaian

Prevalensi

Target

2011

Ya

0

100%

≤ 2%

≤ 2%

2012

Ya

0

100%

≤ 2%

≤ 2%

2013

Ya

13.112.000

100%

0,42%

≤ 1,5%

2014

Ya

13.520.000

100%

0,17%*

≤ 1,5%

2015

-

-

-

-

≤ 1%

b. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu alat untuk memonitor perkembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pelaksanaanya berpedoman pada Keputusan Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

20

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berikut adalah tabel hasil survey IKM selama empat tahun terakhir. Tahun Terlaksana Capaian IKM

Target IKM

2011

Ya

79,815

79

2012

Ya

75,622

79,5

2013

Ya

73,518

80

2014

Ya

75,085

80,5

2015

-

-

81

Melihat pada ke-16 unsur pelayanan yang dijadikan penilaian dalam survey IKM, dapat dikatakan bahwa seluruhnya memiliki nilai yang berimbang pada kisaran angka 3 dengan mutu pelayanan “B”. Unsur pelayanan yang menjadi penilaian dalam IKM adalah Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Keadilan Mendapatkan

Pelayanan,

Kesopanan

dan

Keramahan

Petugas,

Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan, Keamanan Pelayanan, Sarana Informasi dan Pengaduan serta Penanganan Pengaduan. Peningkatan

unsur

penilaian

perlu

terobosan

yang

membuat

masyarakat merasakan terkesan terhadap pelayanan yang diterima. Kurangnya terobosan dalam hal pelayanan memberikan kesan yang monoton bagi masyarakat dan berkesan biasa saja seperti halnya pelayanan pada umumnya. Indikator-indikator tersebut akan berpangkal pada Indikator Kinerja Utama yaitu Lama Proses Perizinan, yang capaiannya sampai pada tahun keempat adalah sebagai berikut. Tahun Terlaksana

Capaian

Target

2011

Ya

5 hr

5 hr

2012

Ya

5 hr

5 hr

2013

Ya

3,5 hr

5 hr

2014

Ya

3,5 hr

2 hr

2015 Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

2 hr 21

Target

yang

ditetapkan

selama

2

merupakan tantangan yang cukup berat. bahwa

pelaksanan

pelayanan

hari

pada

dasarnya

Hal ini tidak terlepas

penerbitan

perizinan

sepenuhnya ditangani oleh BP2T Kota Magelang.

belum

Masih terdapat

22,44% perizinan yang penandatanganannya tidak dilakukan oleh Kepala BP2T Kota Magelang. Selain itu, keputusan hasil survey dan rekomendasi oleh tim teknis belum sepenuhnya dilakukan di BP2T Kota Magelang, namun masih dilakukan oleh dan berada di SKPD teknis, yang mana tidak dapat terjangkau oleh Standar Pelayanan ataupun SOP yang berlaku dalam penerbitan perizinan. Target 2 hari pelayanan

penyelesaian

perizinan

hanya

dapat

dicapai

jika

penyelenggara memiliki kewenangan penuh dalam kegiatan yang berlangsung

selama

proses

penerbitan

izin,

sehingga

tidak

tergantung oleh pihak-pihak di luar penyelenggara penerbit izin. Di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan sejak tahun 2011 juga cenderung mengalami penurunan, seperti pada tabel berikut. Tabel Jumlah Penerbitan Izin Tahun

Capaian

Proyeksi

2011

2.776

2.714

2012

2.461

2.782

2013

2.358

3.276

2014

2.352*

3.366

2015

3.940

Hal ini dapat dikarenakan bahwa obyek izin yang akan diajukan perizinannya semakin sedikit dikarenakan telah banyak yang diajukan pada tahun sebelumnya.

Namun dapat pula

diakibatkan semakin menurunnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan

perizinan,

atau

masyarakat

menganggap

mendapatkan kemudahan prosedur pelayanan. tersebut

menjadi

penyebabnya,

maka

perlu

kurang

Jika nyata hal terus

dilakukan

sosialisasi perizinan kepada masyarakat ataupun penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan. Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

Namun demikian pada tahun 2015 22

diproyeksikan permohonan perizinan akan meningkat, terutama dikarenakan adanya daftar ulang perizinan yang berlaku selama lima tahun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu strategis nasional yang dapat diajadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di BP2T Kota Magelang antara lain adalah Peningkatan infrastruktur.

Daya

Saing

dengan

percepatan

pembangunan

Pembangunan ini difokuskan antara lain pada

komunikasi dan informatika yang meliputi pengintegrasian sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah. Tema pembangunan Kota Magelang Tahun 2015 adalah Meraih Keunggulan : keuntungan kompetitif, melalui Pemantapan dan perluasan keunggulan kompetitif Kota Magelang skala regional dan nasional untuk produk unggulan daerah dan pemantapan kualitas layanan dasar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta

penurunan

Indeks

Kemiskinan

Masyarakat.

Pada

penjabarannya, BP2T Kota Magelang tidak termasuk dalam SKPD pelaksana

pencapaian

sasaran

prioritas

pembangunan

daerah,

sehingga BP2T memposisikan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu isu strategis yang diangkat pada lingkup Kota Magelang antara lain adalah pada Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, yaitu masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana

dan

prasarana

yang

dibutuhkan,

serta

masih

perlu

intensifikasi penerapan E-Government di seluruh SKPD dengan memaksimalkan sistem informasi, penggunaan WAN dan penggunaan website.

Selain hal tersebut adalah masih perlu optimaslisasi

penegakan aturan sistem dan prosedur kerja pelayanan. Penguatan kelembagaan juga merupakan upaya yang telah dan akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diantaran bentuk upaya penguatan kelembagaan

adalah dengan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

23

dari kepala daerah kepada kepala lembaga Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal tersebut dimaksudkan agar kepala daerah dapat lebih terfokus untuk mengagendakan pembangunan daerah secara keseluruhan, dan PTSP juga dapat lebih menjamin standar pelayanan yang

diberikan

kepada

penyelesaian izin.

masyarakat

terkait

dengan

waktu

Dengan ditepatinya standar pelayanan kepada

masyarakan maka akan menimbulkan citra positif dari pemerintah dalam hal kesigapan sebagai abdi masyarakat, adanya transparansi birokrasi dan kesan profesionalitas dalam upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai hasil dari reformasi birokrasi yang selama ini telah digaungkan mulai dari pemerintah pusat. Arah kebijakan keuangan daerah yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu meningkatkan jumlah dan besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal makaakan tercipta pertumbuhan

ekonomi

yang

lebih

baik

serta

peningkatan

kesempatan kerja. Selain itu adalah adanya penerapan Performance Based

Budgeting

dan

Medium

Term

Expenditure

Framework.

Penerapan strategi ini sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan dan mengefesienkan (restrukturisasi) program dan kegiatan pada masingmasing Unit Kerja (SKPD).

Tidak terlepas dari kebijakan tersebut

adalah tetap melaksanakan dan melanjutkan

prioritas kegiatan-

kegiatan tahun 2014 yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung

program Kota Magelang menuju Kota Sejuta

Bunga

Magelang),

(Ayo

ke

Kota

Layak

Anak,

Manajemen

Persampahan dan Penanggulangan Kemiskinan serta Antisipasi Perdagangan Bebas Asean (AEC 2015). Hal tersebut sejalan dengan visi

pembangunan

“Terwujudnya

Kota

Kota

Magelang

Magelang

tahun

sebagai

Kota

2011-2015 Jasa

yang

yaitu Maju,

Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”. BP2T Kota Magelang sebagai SKPD yang menyelenggarakan pelayanan administratif bidang perizinan dan non perizinan menjadi penting peranannya dalam mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa,

yaitu

dengan

memberikan

legalitas

usaha

sehingga

memberikan kesempatan dan kondisi persaingan usaha yang sehat Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

24

dan terbuka untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Diluar tugas pokok tersebut, BP2T berupaya untuk mendukung terlaksananya Magelang Kota Sejuta Bunga dan Ayo Ke Magelang 2015 dengan tema pembangunan 2015 yaitu Meraih Keunggulan. Namun demikian tahapan pada tahun 2014 yaitu tahap Berkesan harus tetap dipertahankan dan masih relevan dilaksanakan pada tahun ini.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja BP2T Kota Magelang tahun 2015 adalah upaya untuk memenuhi target tahun kelima dari Renstra BP2T Kota Magelang

Tahun

2011-2015.

Beberapa

indikator

yang

telah

ditetapkan dalam renstra tersebut pada tahun kelima adalah : 

Nilai IKM sebesar 81.



Penyelesaian aduan masyarakat dengan revalensi aduan sebesar <1%.



Lama proses pelayanan perizinan selama 2 hari.

Renja BP2T Kota Magelang tahun 2015 direncanakan untuk melaksanakan 7 program kegiatan dengan 35 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.081.887.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sesuai dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/56/310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2015. Dibanding tahun lalu dengan 30 kegiatan,

maka

penambahan

kegiatan

tersebut

merupakan

penyesuaian terhadap beberapa rekening kegiatan yang pada tahun sebelumnya dijadikan satu namun pada tahun ini berdiri sendiri sebagai rekening kegiatan yang terpisah, disamping adanya kegiatan baru. Pagu indikatif tersebut sedikit mengalami penurunan daripada penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 1.083.044.000.

Berikut adalah perbandingan pagu

anggaran dari awal pelaksanaan renstra yang berlaku saat ini.


25

Tabel Perbandingan Anggaran BP2T Kota Magelang Tahun

Anggaran Penetapan

Anggaran Perubahan

2011

580.918.000

650.918.000

2012

660.074.000

670.558.000

2013

767.445.000

875.293.000

2014

878.269.000

1.083.044.000

2015

1.081.887.000

-

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dirinci menjadi beberapa

kegiatan

yaitu

kegiatan

penyusunan

RKA

SKPD,

penyusunan LAKIP SKPD, penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, penyusunan renja SKPD serta penyusunan renstra SKPD. Sementara kegiatan baru yang murni dimunculkan adalah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) pada program pengelolaan ruang terbuka hijau dan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada program pelayanan administrasi perkantoran. Meneruskan apa yang telah direncanakan pada tahun 2013, maka terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2013, yaitu pengadaan sistem aplikasi perizinan sebanyak 9 modul perizinan. Target awal yang diharapkan untuk implementasi sistem aplikasi perizinan ini adalah 14 perizinan yang telah tercakup dalam sistem manajemen mutu ISO 900:2008, sehingga masih terdapat 5 modul perizinan yang harus tetap dilaksanakan

untuk

melengkapi

dari

rencana

awal

tersebut.

Sedangkan dalam jangka panjang selanjutnya adalah implementasi sistem aplikasi untuk keseluruhan perizinan dan non perizinan yang dilayani di BP2T Kota Magelang yang saat ini berjumlah 39 izin dan non izin, yang tentu saja dalam perjalanannya terdapat perencanaan baik dalam hal implementasinya maupun penganggarannya lebih lanjut. Kegiatan Pengadaan

lain

yang

Perlengkapan

telah

masuk

Gedung

dalam

Kantor

rencana

untuk

adalah

meningkatkan

fungsionalitas gedung kantor dalam rangka meningkatkan capaian Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

26

penilaian kualifikasi PTSP.

Diantaranya adalah belanja modal

pengadaan alat antrian elektronik dan kursi panjang tunggu.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Layanan yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, bahkan melebihi harapan publik. Selaras dengan tujuan tersebut, BP2T Kota Magelang dalam rangka menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

masyarakat

Mengintensifkan

langsung,

Penanganan

antara

lain

Pengaduan

melalui

Masyarakat

Program melalui

kegiatan : a) Survey Pelayanan Perijinan. b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Perijinan dan Pelayanan Umum. c) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. d) Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Disamping program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, masyarakat selaku konsumen diberikan ruang untuk memberikan masukan program yang seharusnya disusun untuk meningkatkan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat ini dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survey secara periodik dan berkesinambungan, dengan demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan

pembangunan

nasional

pada

tahun

2015

sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2015 adalah dengan mengusung

tema

“Melanjutkan

Reforamsi

bagi

Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Terdapat 3 makna utama dalam tema tersebut yaitu : 1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengurangan ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, peningkatan kepastian dan penegakan hukum serta

melanjutkan

reformasi

birokrasi

dan

tata

kelola

pemerintahan; 2. Percepatan

pembangunan

ekonomi,

secara

menyeluruh

diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian

berlandaskan

pada

keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

yang

terus

meningkat. Upaya tersebut dilakukan dengan Meningkatkan daya saing nasional terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan

agar

berpendapatan Memantapkan

tidak

masuk

menengah

(Middle

pembangunan

menekankan

dalam

pembangunan

secara

jebakan

Income

Trap)

menyeluruh

keunggulan

negara serta dengan

kompetitif,

perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi


28

3. Berkeadilan, kepada

dengan

seluruh

memberikan

masyarakat

pembangunan

dan

kesempatan

untuk

menikmati

berperan hasil

yang serta

sama dalam

pembangunan

(inclusiveness). Untuk mendukung pencapaian target indikator SPM bidang penanaman modal, maka beberapa kegiatan yang terkait dengan BP2T Kota Magelang yaitu penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta implemantasi sistem pelayanan pelayanan infomasi dan perijinan investasi secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan

dan

melaksanakan

strategi

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025.

Maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2015

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2) Pelaksanaan Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi; 3) Pengawasan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Di bidang lingkungan hidup dan tata ruang, perlu pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasn perkotaan, pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan

yang

telah

ditetapkan

dalam

RTRW,

optimalisasi

pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

29

dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang disusun dengan maksud menyediakan dokumen perancanaan program dan kegiatan pada tahun 2015. Tujuan yang diharapkan adalah untuk dijadikan sebagai pedoman, panduan dan arah kebijakan bagi BP2T Kota Magelang untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis BP2T Kota Magelang Tahun 2011 – 2015, yaitu :

1. Tujuan dari Misi Pertama : Mewujudkan kualitas dan kuantitas pelayanan

perizinan

dan

perundang-undangan

yang

non

perizinan

mendasari

serta

peraturan

pemberian

pelayanan

perizinan dan non perizinan. Dengan sasaran : Terwujudnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta tersedianya sasaran perkantoran dan transportasi.

2. Tujuan dari Misi Kedua : Terwujudnya pelayanan prima. Dengan sasaran : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

3. Tujuan

dari

Misi

Ketiga

:

Terwujudnya

kerjasama

yang

berkelanjutan dengan SKPD terkait, masyarakat, dan dunia usaha dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan sasaran :


30

Terwujudnya

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan di pelayanan terpadu.

3.3 Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran seperti tersebut diatas dapat diturunkan kedalam program dan kegiatan tahun 2015 sebagai berikut: Tujuan 1 :

Mewujudkan

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan

perizinan dan non perizinan serta peraturan perundangundangan

yang

mendasari

pemberian

pelayanan

perizinan dan non perizinan. No Sasaran Program 1 Mewujudkan 1. Pelayanan 1. kualitas dan Administrasi kuantitas Perkantoran 2. pelayanan perizinan 3. dan non perizinan serta 4. peraturan perundang5. undangan yang 6. mendasari 7. pemberian pelayanan 8. perizinan dan non perizinan. 9.

10. 11.

12. 13. Renja BP2T Kota Magelang Tahun 2015

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Penyediaan Tenaga Kontrak/ Honorer Daerah/ Tidak Tetap. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31

2. Peningkatan 1. Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Gedung Kantor. Prasarana 2. Pengadaan Peralatan Gedung Aparatur. Kantor. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. 6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. 7. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor. 3. Peningkatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Disiplin beserta Perlengkapannya. Aparatur. 4. Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Pengembang Kinerja dan Ikhtisar Realisasi an Sistem Kinerja SKPD. Pelaporan 2. Penyusunan Pelaporan Capaian Keuangan Akhir Tahun. 3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD. 4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 5. Penyusunan Renstra SKPD. 6. Penyusunan RKA SKPD. 7. Penyusunan LAKIP SKPD. 8. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. Tujuan 2 : No

Terwujudnya pelayanan prima.

Sasaran

Program

Kegiatan

1. Terwujudnya Optimalisasi 1. Peningkatan mutu pelayanan kepuasan Pemanfaatan perizinan dan non perizinan masyarakat Tehnologi terhadap Informasi. pelayanan Program 2. Pemeliharaan RTH perizinan dan Pengelolaan non Ruang Terbuka perizinan. Hijau (RTH) Tujuan 3:

Terwujudnya kerjasama yang berkelanjutan dengan SKPD terkait, masyarakat, dan dunia usaha dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.


32

No

Sasaran

1. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan di pelayanan terpadu.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan 1. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. 2. Penyusunan Standard Operasional Prosedure Bidang Perizinan dan Pelayanan Umum. 3. Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 4. Survey Pelayanan Perizinan.

Berikut adalah matriks Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 pada Bab V-359 – Bab V-362.


33


34


35


36


37


38

i

Recommend Documents