I

KATA PENGANTAR

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih

I
satu

metode

komunikasi

untuk

menciptakan

citra

positif dari

mitra

organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakatjpublik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku

publik/masyarakat untuk disampaikan kepada

pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Januari sampai dengan Maret 2015. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed bock) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR lSI

KATA PENGANTAR

.

DAFTAR 151...............................................................................................................

Ii

RINGKA5AN EK5EKUTIF

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMA5AN............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan anal isis berita)

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik.............................................

31

3.

Pengelolaan Website BPKP

45

4.

Peliputan Kegiatan Kantor..

47

5.

Pembinaan Kehumasan

49

6.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain........................

49

7.

Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP

8.

50

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya)..............................................................................

50

LAMPIRAN Fotokop'i knp'ing koran ber'ita yang terka'it dengan

'Bf>Rf> I?D ber'ita)

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2015 (58 dokumentasi)

ii

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN jalan Tamaianrea Raya No. .3 Buml Tama)anrea Permal taii» Makassar Telp.: (0411) - 590591 Fax: 0411- 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61isui04i2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedomlln tersebut merupllklln bllgilln yang tidak terpisahkan dari Keputuslln Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakllan BPKP Provlnsl Sulawesi Selatan selama perlode Triwulan I Tahun ~OlS adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama pefiOCle Ttiwulan I Tahun 2015 jumlah befita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 94 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah lima buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo dan Koran Tempo Makassar. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu luwutimur.kab.go.id, jawapossmakassar.com, suarapilardemokrasLcom, republika.co.id, antaranews.com, fajar.co.id, radarselatan.com,

korantempo.com,

makassar.tribunnews.com, makassarnews.com,

rrLco.id,

Iintasterkininews.com,

kabarmakassar.com,

bumn.go.id,

kejati-sulsel.go.id,

luwuraya.com,

indotimnews.com, radarmakassar.com,

sulawesLbisnis.com,

makassartv.co.id,

parepos.co.id.

1

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan I Tahun

i015 ada'iah sebanya'k 180 kegiatan, ya'kni da'iam bentu"k sosia'lisasi tugas pokok dan fungsi

serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 86 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak

20 kali kegiatan, ekspose kasus 16 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 58 kali kegiatan.

3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. l<egratan yang dHaksanakan pada periode iriwulan

1

Tahun 2015 terdiri dari upload content 33 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap

content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan I Tahun 2015 sebanyak 58 kegiatan, antara lain penandatanganan rencana aksi, Diklat SPIP, Diklat sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli, Kunjungan Kerja, Kegiatan Rohani serta kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan S'elama Ttiwulan I Tahun 2015, perwakltan BPKP ProVlnsl Sulawesi S'elatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan I Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk

contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat

2

Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan.

8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan

di-upload dOi content 13P'KJ> pusar serra pengirlman laporan kehumasan perwakHan.

3

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan I Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 94 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: Harian Fajar; Harian Tribun l1mur; Harian Seputar Indonesia (Sin do); Harian Koran Tempo Makassar. Selain

itu,

ada

beberapa

berita

yang

bersumber

dari

internet,

yaitu

luwutimur.kab.go.id, jawapossmakassar.com, suarapilardemokrasi.com, republika.co.id, antaranews.com, fajar.co.id, radarselatan.com, korantempo.com, rri.co.id, lintasterkininews.com, indotimnews.com, makassar.tribunnews.com, kabarmakassar.com, luwuraya.com, radarmakassar.com, makassarnews.com, bumn.go.id, kejati-sulsel.go.id, sulawesi.bisnis.com, makassartv.co.id, parepos.co.id. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut:

No.

Tanggal Terblt

Koran I Harian

2

3

14 Januari 2015

Tribun l1mur

lsi Berlta

Judul Berita

II

4 Kejari akan hatlltkan saksl ahli sapi bunting

II

I

5 Kejari Parepare berencana menghatlltkan sakslahll tetkalt kasus dugaan korupsi pengadaan sapi betina bunting Pemerintah Kota Parepare pada tahun anggaran 2012. Pengadaan sapi betina bunting itu diperoleh dad APBD Provins'i sulsel. S~R~I

~nll

V~l'Ig

~Rlll'I

ellnMlrR~l'I

berasal dari kantor BPKP. Kejari telah melayangkan surat ke BPKP untuk permintalln sllksi llhli dllillm penanganan kasus tersebut.

4

2

16 Januari

Fajar

2015

Muallim Diperiksa 50al Kasus Barombong

Belum tuntas kasus Bansos, Andi Muallim kembali tersangkut kasus lain. Tervonis dalam kasus korupsi Dana Bansos Provinsl 5ulsel ini, kemarin, diperiksa dalam kasus dugaan penyelewengan pembebasan lahan Gedung Olahraga (GOR) Barombong. Kepala Kejari Makassar; Oeddy Suwardy menambahkan, dari perhitungan t"lm penyldlk, kasus tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1,8 miliar. "Inl baru llefhllUf1llilf1 lim llef1yil:llk. Dilf1 kilml masih menunggu hasil audit yang pasti dari BPKP," terangnya.

!=

3

6 Februari

Fajar Metropolis

2015

Kejari Tahan Eks Kepala SMKN 'I.

Mantan Kepala 5ekolah SMKN 1 Makassar, Surya ratmawatl Patu, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Makassar. Surya Patu ditetapkan tl!tS~ngk~

r:l~l~m

k~sus

r:lug~~n

korupsi Proyek Rehabilitasi SMKN 1 Makassar, dengan nilai anggaran Rp 5 miliar. HasH audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulsel,

Negara ffierUgi Rp 400 jUla. Kepala Kejari Makassar telah meminta para tersangka mengembalikan kerugian Negara. Saat ini, baru Husain yang telah mengganti kerugian Rp 70 juta

4

8 Februari

2015

Fajar

Menpora Janjikan Al'lggatal'l Stadion Barombong

Angin segar datang dari Menteri dan Olahraga, Imam Pemuda NilhmWi. Mef1IlClfil !)etjaf1ji Uf1lUk memperjuangkan anggaran stadion Barombong yang ditargetkan rampung i!017 mendatang. Menpgra berharap stadign ini bisa menjadi kompleks pembinaan 61aliraga. Gulia mewujuiJkan kompleks olahraga Int, Imam menyarankan kepada Pemprov untuk melibatkan pihak swasta.

5

8 Februari

5

Koran Sindo

2015

Menpora Usul Penambahan Dana Rp aSM

Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan stadion Barombong dengan mengusulkan tambahan anggaran lil!bl!liar Rp3S miliar pada pembahasan anggaran perubahan. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi mengatal
11 Februari 2015

6

Koran Sindo

SYL Dorong Kawasan industri Baru

Pemprov Sulsel bersama Pemkab Takalar kembali merancang pembangunan I
R~fical\a

r>~li'I!}:lnguMn

IUlWllSlln industri Takalar sudah dilirik oleh investor dari luar negeri dari berbagai negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Kehadiran investor tidak lepas dari peran berbagai pihak dalam menc;iptakan iklim investasi di daerah.

!::

= 7

11 Februari 2015

Fajar

Ground Breaking MNP Sisa Pemantapan

PT Pelindo IV mengklaim telah menyelesaikan semua persiapan ground breaking atau peletakan batu pertama Makassar New Port (MNP). Paiing 'Iambat peiaksanaannya akhir maret mendatang. Sebelumnya Kementerian Perhubungan masih membahas izin sarta dua opsi lokasi MNI' yang akhirnya menemui titik temu.

8

12 Februari 2015

Fajar

II

Awasi kebocoran pajak dengan etllll

Pemerintah Kota Makassar manggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) lll!nglll'l n'\l!I'll!rllllklll'l SYStl!n'\ l!6

-

Tax untuk pemungutan pajak daerah. Sistem ini dianggap ampuh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar

9

12 Februari 2015

Fajar

Benahi pl!labUMI1 III KTI, Pelindo IV Disuntik Rp 2T

Komisi VI DPR RI menyetujui suntikan modal kl!p:ltla Badal1 Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp37,276 triliun. Di dalamnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindol IV juga kecipret dana Penyertaan Modal Negara IPMN) sennai Rp2 triliun. Sayangnya, dana ini belum termasuk pengembangan Makassar New Port {MNP} yang kini o:iI:iM t:lMp GtbiJfI{J Breaking.

10

12 Februari

Koran Sindo

Kejati Tl!tapkan 2 Tersangka Li ft

Kejati Sulsel menetapkan rekanan penyedia barang berinisial AA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), LAM, sebagai tersangka kasus korupsi dugaan proyek pengadaan dua unit lift di Gedung Keuangen Negere, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulsel, Barat , dan Tenggara. akan menghitung Kejati Sulsel kerugian Negara dengan l'MflggaflCleng BPK 1ltaU BPKP. BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan MoU dengan sejumlah SYMN dan SYMD di SulSel. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pelindo IV Makassar, Rabu, 11 Februari 2015. BUMN yang melakukan penandatanganan antara I·aln PT Pl!l1ndo IV, PT Seml!n Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Industri Kapal Indonesia dan PT Kewesen Industri Mekesser. Sedangkan dua BUMD yang ikut menandatangani adalah Bank Sulselbar dan PDAM Kota Makassar.

2015

~

:

11

12 Februari 2015

Fajar

Pacu Kinerja Keuangan,BPK P Rangkul Tujuh Perusahaan

12

13 Februari 2015

Koran Sindo

Kejati <3andeng BPKP Sulsel

II

i

II

Tentukan Kerugian Penyimpangan Lahan Unhas, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kesulitan menentukan jumlah kerugian negara yang terjadi pad a dugaan penyimpangan pengelolaan 7

lahan negara milik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Badan Pengawasan Untuk itu Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan SlcJlsel dilibatkan sebagai bagian pengusutan perkara.

13

16 Februari 2015

Fajar

Anggaran Awal

Salah

Kereta Api Sulser

pembangunan Jalur kereta apl Trans

Rp 860 M

Sulawesi dipastikan dimulai tahun ini Anggaran awal proyek ini telah disetujui pemerintah Pusat sebesar Rp860 miliar.

satu

megaproyek

Sulsel,

Anggaran itu tertuang dalam APBN-P Taflur1 2015 yang t~lllfi agllflkM pMll tanggal 13 Februari 2015.

14

16 Februari 2015

Fajar

Rp 16 Miliar Untuk Menggenjot Produksi Beras

Petani Sidrap kecipratan dana Rp 16.414.800.000. Dana dari Kementerian Pertanlan itu, untuk mendukung program percepatan swasembada pangan tahun 2015. Untuk agenda percepatan swasembada panglln itu, Dinlls Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap, menempuh upaya khusus melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-

PTI) 15

17 Februari 2015

Fajar

Lahan KA Ditarget Rampung Maret

Pemprov Sulsel semakin semangat merampungkan pembebasan lahan proyek Kereta Api (KA) Trans Suiawesi di jaiur Kota MakassarParepare. KIcJ~uran anggaran yang bertambah besar menjadi alasannya. Saat ini, jalur sepanjang 30 kilometer dan Kabupatl!n Barru hingga batas Pangkep telah rampung pendataannya. Tercatat, lahan yang akan dibebaskan sellanjang 30 kilometer dengan luas 40 meter.

16

17 Februari 2015

Koran Sindo

Jaksa Incar Aktor Intelektual

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare, mengincar actor intelektual, dalam kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan lampu jalan senilai Rp 1,8 miliar yang

8

n 17

,r

lr 17 Februari

menguras APBD Anggaran 2014 lalu. Koran Sindo

LOiS

18

24 Februari

Fajar

1015

Kejari Segera Tahan Tersang ka Barombong

Pajak Bukanlah lJtang

Asisten Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Ungkungan flemkot Makassar Ferdy A Amin yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan ItntUP!i1 pmyek pembebllS
peiiaiiggUiig pajaR yang tWaR mlai' akan kewajibannya, maka dilakukan penyanderaan.

harus

= 19

26 Februari

Koran Sindo

LlYI.5

26 Ruas Jalan T01 iahun In], Akan Dkenai PPN 10·%

Sebanyak 26 ruas jalan tol tahun ini akan dlkenal pajak pertambahan nHal (PPN) sebesar 10%. Pajak yang dikenakan terhadap operator jalan

tOI tersebut penerapannya paling cepat mulai 1 April 2015. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengatakan saat ini proses penerapan PPN Hl% untuk jalan tgl tersebut masih menunggu koordinasi

aiilai'a

Keiiieiilei'iaii

PeRe'rjaaii

Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

20

26 Februari 2015

Koran Sindo

BPKP Tuntaskan Audit Bandara Mengkendek

Peny"idik birektorat Reserse Krlminai Khusus Polda Sulselbar, segera merampungkan kasus dugaan ROrLlf>~i p~mMMsali

laMii BaMara

Mengkendek, Kabuaten Tana Toraja menyusul keluarnya hasil audit kerugian negara dari BPKP Sulawesi Selatan. Audit BPKP jauh lebih besar ketimbang perhitungan penyidik 9

yakni sekitar Rp 6 miliar. Pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek menggunakan APBD Tana Toraja sebesar Rp38,2 miliar.

21

26 Februari 2015

Koran Sindo

Pengelolaan Kl!Ulmgllll Perusda Buruk

Badan Pengawasan Keuangan dan Pl!Il1Mllgllmlll (BPKP) merekomendasikan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar agar bekerja lebih maksimal. Selama ini pengelolaan keuangan Perusda Makassar dini"lai buruk. Kepala Kantor Wilaah BPKP Sulsel mengatakan, BPKP berkewajiban memberikan rekomendasi untuk peningkatan modal pada enam Perusda di bawah naungan Pemkot Makassar, Rekemendasi it\l dianggap penting ditengah upaya pemkot menggenjol: l5endapal:an AsH Daerah (PAD~.

zz

~8

Februari 2015

Koran Tempo Makassar

Danny Kaget PDAM Tunggak Pajak Rp 5 Miliar

Walikota Makassar mengaku kaget menerima laporan adanya tunggakan pajak pertamahan nilai PDAM yang men€apai Rp 5,:2 miliar. Anggeta Badan Pengawas PDAM Makassar, 5ukman 'Baharuddin, mengal:akan tunggakan itu merupakan kewajiban direksi sebelumnya. Sebab, direksi yang ada saat ini sudah membayar utang pajak sebesar Rp 30 millar. Jika PDAM masih berhutang, seharusnya laporannya masuk saat hasil pemeriksaan BPKP. Tapi saat ekspose klnerja perusahaan, BPKP tidak melaporkan hal tersebut. Kepala BPKP Sulsel mengatakan tingkat R~~eMtal'l PDAM ~e~Uai llel'll!al'l Indikator Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selama ZOll dan ZOB terbilang sehat.

10

26

3 Maret 2015


Pegiat AntiKorupsi Desak Tersangka Ditahan

Anti-Corruption Committee Sulawesi Selatan mendesak penyidik Kejaksaan Negeri Takalar menahan tersangka korupsi proyek Pasar Sentral Takalar. Proyek ini mendapat alokasi anggaran Rp 4,2 miliar. Meski proyek belum rampung, Tersangka, selaku kuasa pengguna anggaran, tetap menyetujui pencairan anggaran. Serdasarkan Pengawasan Pembangunan

audit Sadan Keuangan dan Sulawesi Selatan,

l'Iegllf:l !lll:lUgli ml!l'Ig11l11ml kl!fugllll'l

Rp 295 juta. 4 Maret 2015

KeranSinae

Pelinae N-PT IKI Disuntik Rp 2,2 T

Keinginan emerintahan Jekewi mewujudkan pembangunan tol laut, melalui percepatan konektlfitas dl seluruh areal pelabuhan dengan menggenjot perbaikan infrastruktur, ttlUIi;l1

tlIWUjUtll
Sali;lh

si;ltul1Yi;l

adalah dengan menggenjot perbaikan infrastruktur di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), KSUSUNYA Makassar yang merupakan pintu masuk aktivitas di wilayah tersebut. Dicontohkan, pada 2015 101, pemerintah pusat menggelontorkan dana sebanyak Rp Z,Z triliun dari APBN, untuk mendanai dua BUMN yang menjadi ujung tombak konektifitas lallt melallli program tol laut.

28

4 Maret 2015


II

Gubernur Libatkan Auditor untukAwasi Anggaran Desa

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI), dalam Indonesia pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) melibatkan Inspektorat serta 'Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Syahrul, soal ADD ini diharapkan agar pl!ngelolaannya 'dapat Il!blh rerarah, sehingga pemanfaatannya benar, 12

23

28 Februari 2015


Polisi Tunggu Audit Kasus Kredit Fiktif

Jl,lrl,l

BiGara

Palda

Sulselbar,

Komisaris Besar Endi Sutendi, mengatakan penyidik menunggu

auolt kreOlt yang olouga flktlf 01 BNI cabang bulukumba. Auditornya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suiawesi 5elatan. Ha~i1 audit akan menentukan kelanjutan dari perkara ini.

24

il Maret 2015

Fajar

Bangl,ln Infrastruktur, Swasta Butuh Jaminan

Pengemeangan indl,lstri penglliahan untuk tujuan ekspor di kawasan tlmur Indonesia (KTI) sangat membutuhkan dukungan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah kesulitan memenuhinya. Pangsa volume ekspor KTI terhadap nasional masih sekitar 4,4 persen. l"asalnya sebagian besar hasH alam dl KTI harus diolah lebih dahulu di Pulau Jawa, sebelum diekspor. K~Mt~a~~1't KIMA (K:lW:lS:l1't IMUStti Makassar) masih lebih banyak berfungsi sebagai gudang dibanding menampung industri pengolahan.

~ Maret

2015

leoran iempo Makassar

Jaksa ~ebui: Kerugian Koperasi Tana Ttltaja Ril 250 Juta

Jaksa penuni:ui: umum kasus korupsi dana Kementerian Koperasi di Tana Toraja, Wahyudi Kareba, m~fjgufj~kajll
bahwa I1ltemukafj

kerugian negara sebesar Rp 250 juta. Jumlah tersebut didasari audit tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan. Menurut keterangan auditor BPKP di pengadilan, Kaperasi Toraja Melo dinilai tidak layak menerima bantuan

Kareiia

aiiggola

(la'li

peiigLiru$

koperasi tidak jelas.

11

II 29

II 4 Maret

101'5

sesuai, efektif dan tepat sasaran. Koran Tempo Makassar

Kerugian Negara Proyek GGR Belopa Rp 2,1 Miliar

Auditor Badan Pengawasan keuangan dan ~embangunan Sulawesi Selatan mengatakan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) B-etOllll 111 KllbUllllt-en LUWU telah merugikan negara Rp 2,1 miliar. Kerugian itu timbul karena pekerjaan fisik tidak tuntas. Jaksa mengatakan proyek itu mendapat anggaran Rp 7 miliar dari

R:emefilerian Pemuaa aM Olalii'aga. Anggaran itu dikucurkan pada 2011, dan pelaksaan pembangunan dimulai pada 11012. Hingga akhir 11012, pekerjaan hanya mencapai 17 persen. Pembangunan gedung glahraga itlJ dilanjlJtkan pada 2Q;lil, tapi pekerjaan tidak kunjung beres meskl seluruh anggaran telah cairo

30

4 Maret 11015

Koran Sindo

IM{>l!l
Inspektorat provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Cana Cesa (ACC). Besarnya ADD yang masuk ke Sulsel sebanyak Rp 240 miliar dialokasikan untuk 2.228 desa. Menurut Kepala BPKP Sulsel, ADD dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. BPKP membentuk tim khusus pengawasan ADD bernama, Auditor Masuk Desa (AMD).

!=' 31

6 Maret 2015


Kepolisian Sisakan Bupati Non-Tersangka

Kepolisian menetapkan enam tersangka baru dalam kasus korupsi anggaran pembebasan lahan I:Intl:lk Bandar Udara Mengkendek, Tana Torala, sennal puluhan miliar rupiah. Penetapan itu menjadikan Jumlah tersangka seluruhnya dalam kasus t'e~~bUt m-enJllI1111~111plln

Otllng.

Penetapan itu dilakukan setelah kepolisian menerima hasil audit dari 13

Badan Pengawasan Keuangan dan (BPKP) Sulawesi Pembangunan Selatan. Berdasarkan penghitungan BPKP, negara dirugikan hingga Rp 21 miliar dalam prQyek pembebasan lahan senilai seluruhnya Rp 38 miliar itu. 'semua dana itu bersumber dari APBD Kabuaten Tana Toraja 2011.

3l

9 Maret 2015

Kor9nTempo Makassar

PPATK Dilibatk9n dalam Penyidi'kan Bandara Mengkendek

Kepala Sub-Direktoret TIndek Pidane Korupsi Polda Sulselbar, Ajun Komisaris Besar Bruhaman, akan menllatakan pihaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan AnaliSis Transaksi Keuangan IPPATK) dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek. Badan Menurut Burhaman, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan telah menyatakan proyek ltu merugikan keuangan negara sebesar Rp 21 miliar.

33

10 Maret 2015

Fajar

Mantan Ketua KPU Maros tersangka

Kepolisian Resort (Polres) Maros menetapkan mantan Ketua Komisi Pemilihan lJmum Oaerah (KPlJO) Maros, Andi Jufri sebagai tersangka kasus dugaan korupsl penyalahgunaan dana pengadaan spanduk sosialisasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 201~. Pelaksana Tugas KasatReksrim Polres Maros, AKP Lando KS, mengatakan bahwa sesua·i hasH audit Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP), kerugian negara da/am kegiatan ini 1'Ml'\t~ll!li Rll 227 j\ltlll~~il'\ (l1l1i 1:01:111 anggaran Rp 358 juta.

34

±Q Maret

2015

Tribun TImur

Tersangka Bedah Rumah Pinrang Bertambah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang kembali menetapkan satu tersangka, ·15, dalam enyeHdlkan kasus dugaan korupsi bedah rumah yang dianggarkan sebesar Rp 1 miliar till'\Un 2014. KeJiltl menetilpRiln tersangka meskipun be/urn menerima laporan hasil audit 14

I

i== 35

kerugian negara dari BPKP. 10 Maret

Koran Sin do

Kejaksaan Tetapkan i tersangka Bed ah Rumah

'LOiS

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pinrang menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi program bedah rumah tahun 2014 yang mt!nggunlll
36

10 Maret 2015

fersangka Sioek Grant Segera Ditetpkan

Koran Sindo

Kepotisien Resor Kote (Polreste) Parepare dalam waktu dekat akan mengumumkan nama-nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi block grant tahun 2012 ang

1likUturkan

37

38

10 Maret 2015

M~l
10 Maret 2015


Koran Tempo

II

Proyek bedah RUman 111 LUWU Diduga Bermasalah

Tersangka Minta Penangguhan Penahanan

II

pMa

37 SekOlafi

DaSar

(SD). Menurut informasi, jumlah tersangka yang akan ditetapkan dalam kasus tersebut sebanyak 3 orang. Pemeriksaan soal ini juga telah di ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Proyek bedah rumah di sejumlah desa di kabupaten Luwu pada 2013 diduga bermasalah. Kejaksaan negeri BelOfl~ menelUSUrl llugaan Manya indikasi korupsi dengan mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Saat ini kejaksaan sedang menunggu hasH audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan jumlah kerugian Negara. Lima Tersangka dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Mengkendek, Tena Toraja. Mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Sulselbar. 15

Proyek bandara mengkendek menggunakan anggaran daerah Tana Toraja dan Sulawesi Selatan sebesar Rp 38 miliar. Hasil penghitungan BPKP ~ulawesi ~elatan menemukan kerugian Negara Rp 21 miliar. Hal itu terjadi lantaran tim Sembilan membayarkan ganti rugi lahan seluas 141 hektare kepada 62 warga yang tidak berhat<.

39

40

12 Maret

201S


13 Mllf~t 2015

Kbrllii T~iiiPb Makassar

Pejabat Minta Kejaksaan Tak Lanjutkan Pros es HUKum

K~poli~illn

Didesak Berani Periksa Bupati Toraja

Kepala Oina5 Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Luwu meminta keja'ksaan Negeri Be'lopa ticla'k melanjutkan proses hokum kasus dugaan korupsi dana bedah rumah warga iiliskin ili Luwu. Pelaksanaan bedah rumah 615 unit yang tersebar di sejumlah desa di Luwu senilai Rp 4,5 mifiar bermasalah akibat kesalahan sejumlah supplier bahan bangunan. Sementara Kejari memmggu audit BPKP guna melengkapi berkas perkara dan memastlkan keruglan Negara, Kepolisiaii aillesak Mi'lliii i'fl~i'lgu~ut keterlibatan Bupati Tana Toraja kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan bakal Bandar Udara Mengkendek, Bupati dituding berperan dalam penentuan harga lahan, namun belum terjerat status tersangka, seperti yang dialami delapan pejabat dan mantan pe]abat Tana Toraja lainnya dalam kasus yang sarna. Proses pembebasan lahan untuk Bandara Mengkendek proyek menggunakan dana dari APBD Tana ioraja dan $u"awesi Seiatan seniiai total Rp 38 miliar. Merujuk hasil penghitungan BPKP Sulawesi Selatan, C1itemukM kerugiai'l Negllrll s~liem Rp 21 miliar dalam pembebasan lahan tersebut.

:

41

14 Maret

ibi5

Fajar

Kebut Audit Llana ialangan

Restrukturisasi Organisasi BPKP 'Kompiet sudah. flreslden jokowl 16

lapindo

14 Maret

Fajar

2015

BPKP Turunkan Auditor ke Barru

melantik Ardan Adiperdana sebagai Kepala BPKP. Agenda pertama yang bakal dituntaskan Kepala BPKP baru adalah audit dana talangan untuk kgrllan IlJmfllJr baflindg; Hasil alJdit itulah yang akan digunakan pemerintah sebagai acuan pencairan dana talangan Rp 781,7 miliar. Kasus dugaan penyimpangan dana BPJS di Dinas Kesehatan Kabupaten Barru mulai diaudit. TIm auditor BPKP telah diturunkan ke Kabupaten Barru untuk melakukan audit. Audit ini dilakukan atas permintaan Polres Barru yang mengusut kasus ini. Total dana BPJS yang disalurkan ke seluruh puskesmas tahun lalu meneaflai Rp 4;8 miliar,

43

14 Maf~l'

Pekan Depan 36 Kasek Diperiksa

2015

P~iiViCliR

POlj'~~l"a

Paj'~paj'~

menjadwalkan pemeriksaan terhadap 36 Kepala Sekolah yang akan rlilakukan pekan rlepan. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah IillgGk grant, dari Kementerian Pendidikan anggaran Tahun 2012 sebesar ~p "9 mmar. "Polresta Parepare masih menunggu hasil perhitungan kerugian Negara oleh

Badan pl!ngawal;an K"E!Uangan dan Pembangunan (BPKP).

44

J.4 Maret

2015


lisa Disebut Atur Proses dan Peserta Tender

Pelaksanaan tender pengadaan alat olahraga di kampus Universitas Negeri Mkassar{UNMj terriyatil sarilt rekayasa. Jaksa menyimpulkan itu dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan alar-at at olahraga. Dalam proyek Inl, lisa diduga telah mengautr proses tender agar dapat keluar sebagai pemenang·. Proyek pengadaan alat olahraga di UNM yang d\ker)akan pada ~{)iL senHal ~p 40 miliar. Dananya diambilkan dari Kementerian Pendidikan dan

Kelml:layallii.

Betl:lllSatRllii

llUl:llt 17

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan, pelaksanaan proyek itu telah menyebabkan kerugian negara l'iebe&ar RfJ 22,4 miliar,

45

14 M~tl!t 2015

rempo Makassar

KOt~11

Polisi Minta BPKP Audit Angg~f~Tl

Hanggar Bandara

46

16 Maret 2015


47

17 Maret 2015


Kepala BPKP Baru Fokus Audit lapindo

Kepala Sekolah biperiksa dalam Kasus Korupsi Dana Block Gf~M

48

17 Maret 2015


Tersangka Kasus Rehabilitasi Sekolah Segera Diadili

JUtu Blt~t~ Kl!pOIISI~11 D~l!t~h Sulawesi Selatan dan Barat Komisari Besar Endi Sutandi mengatakan kasus hanggar Bandare Internasional akan Sultan Hasanuddin Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selalan untuk melalfukan audit. Presiden Jokowi melentik Arden Adiperdana sebagai Kepala BPKP. Ardan mengatakan, tugas pertamanya sebagai kepala BPKP adalah mengaudit aset PT Minarak Lapii'illb Bfilnlas llaTl vefifikMi ll~ta korban lumpur Lapindo. Audit ini menjadi proses awal sebelum pemerintah menyerahkan dana talangan Rp 781,7 miliar. Resor Parepare Kepolisian menjadwalkan mulai memeriksa para KeJ)~la SeRblal'l llalalfl k~~U~ llug~af'l korupsi dana block grand Rp 9 miliar, yang digunakan untuk proyek rehabilitasi 37 gedung sekolah dasar pada 2012 lalu. Adapun jumlah kerugian Negara masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Kejari Makassar mengatakan tersangka kasus dugaan korupsi Sekolah proyek rehabilitasi Menengah Kejuruan Negeri 1 Su'lawesi Selatan segera diadii di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan aan Pembangunan Sulawesi Selatan, kerugian kasus itu sebesar Rp 400 18

==

If

If

49

18 Maret

'2015

50

== 51

Ahli Konstruksi KrasGek Renca na dan Data Hanggar yang Ambruk

K~latl

19 Maret '2015

Koran Sindo

TUt1ggtJ Audit BPKP

1~ Maret

Koran tempo Makassar

Tersangka Kas\I Pasar Takalar Segera "Qiadlli

II 2015

52


juta.

19 Maret

2015


Kasus Korupsi Lapak UKM Segera ke Pengadilan

""""" 53

23 Marel 2015

Roran Tempo Makassar

Hari ini Polisi Periksa Sekretaris Kota Parepare

Andi Maal Latief, ahli kosntruksi bangunan, mengatakan maslh memeriksa sejumlah dokumen terkait dengan proyek hangar bllMlltll Ylll1g mboh. p~m~tl1
Kota Parepa~, maslh menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (8PKPI Perwakilan Makassar, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak. tersangka kasus dugaan korupsl proyek pasarsentral kabupaten Takalar segera diadili di Pengadilan Tindal< Pidana Korupsi Mal
54

55

24 Maret 2015

25 Maret 2015

Koran Tempo

BPKP Verifikasi

Mll\(M~llt

Aset laplndo

Koran Tempo Mllkllssllt

Ahli Konstruksi Temukan Penyimllangan

digunakan untuk proyek rehabilitasi 37 gedung sekolah dasar pada 20lZ. Adapun jumlah kerugian negara Rp 1,5-2 miliar. diperkirakan Si!dangkan untuk jumlah yang pasti, penyidik kepolisian masih menunggu hasil audit -aadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan pl!mbllnllUflllfl (BPKP) J3Wll Tlmur bersama Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, serta tiga kementerian bakal membentuk tim untuk memverifikasi jumlah asset milik PT Minarak Lapindo Jaya yang akan dijaminkan kepada pemerintah. Jaminan ini diperlukan untuk mentairkilli dana tahingaJi ganti rugi korban lumpur senilai Rp 781 miliar. Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri UJUl1gpllMlll1jt ylll1g ml!ml!tlksll proyek hangar Balai Besar Kalibrasi di Bandara Sultan Hasanuddin, menemukan banyak kejanggalan dalam proses pembangunannya. Banya'k baut yang belum terpasang di rangka bangunan. Penyidik akan meminta Badan Pengawasan

Keuangan aan Pernoangunan unfuR

56

57

26 Maret 2015


26 Maret

Fajar

ioiS

mengaudit. Hasil audit itulah yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan tersangka. BPKP Mengaudit PoIres Parepare melibatkan empat auditor Badan Pengawasan 37Sekolah dan Pembangunan (BPKP) Keuangan Penerima -alock Perwakilan Sulawesi Selatan untuk Grant perhitungan kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek block grant 2012 sebesar Rp 9 miliar. Proyek ini rn~lioatkaii 37 sekOl111i Clasar seoagai penerima dana tersebut. Berdasarkan perhitungan sementara kepo!isian, provek itu telah merugikan Negara sebesar Rp 1,5-2 miliar. Finalisasi jumlahnya tergantIJng hasil aIJait BPKP, Menkeu Selektif Sekitar 200 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) teriiiit masa"ah utang Putihkan Utang 20

PDAM Rp4,8 TtiliUfi

58

26 Maret 2015


59

26 Maret 2015

Koran Sindo

60

215 Marl!t 2015

Fajar

26 Maret

Fajar

61

20iS

dengan total nilai tunggakan sekitar Rp '4,£ triliun. Menteri Keuangan mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan sejumlah opsi untllk memaantll kri&i& finan€ial ratusan PDAM merugi tersebut, antara lain melalui pemutihan utang. Jaksa Minta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat meminta Badan BPKP Audit Dana dan P~fi1:aWasafi K~uafi1:afi Clai'l Aspirasi Pembangunan Sulawesi Selatan Jeneponto mengaudit kasus dana aspirasi Kabupaten Jeneponto Z013. JUfU bicara Kejaksaan Tinggi, Abdul Rahman Morra, mengatakan permintaan terseaut disampaikan saat tim penyidik melakukan ekspose oersama auditor BPR'fl. BPKP akill; focus menghitung kerugian Negara dalam pengelolaaan anggaran dana ters-ebut. BPKP Wilayah BPKP Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan audit terhadap 37 SulselLakukan Audit ~i Sekolah sekolah penerima dana bantuan block grant dengan total anggaran Rp 9 miliar. Ha·1 tersebut untuk melengkapi Bahan keterangan proses lidik, dugaan kasus korupsi dana fiioafi program olocK gram aiiggai'ai'l tahun 2012 dari Kementerian Pendidikan. SUlbar Kl!It>1a Dua prOlMsl yang bl!rl!but pengelolaan Blok Minyak dan Gas Blok Migas (Migas) Sebuku, yakni Sulawesi Barat Sebuku dan Kalimantan Selatan menghasilkan kata sepakat. Blok Sebuku yang memiliki cadangan gas bumi sebesar 236 miliar standar kaki kubik ini akan dikelola bersama. Bagi flasil ~ksplbfasi Clafi 1<~p~iYlilikan saham 10 persen dari Negara atau sebesar USD 280 juta dibagi rata. pengelolaannya, kedua Model daerah akan dirikan BUMD. Dengan kesepakatan ini, maka blok sebuku tielak lagi hanya elikllasai kalsel·. Bank Pembangunan Daerah (BPD) BPDTambah Bank Su·lserbar tak hanya mendorong Pembiayan

21

Maritim

62

63

27 Maret 2015

27 MaYel 2015

Tribun Timur

BPKP Audit 37

So dl Parepare

sector pertanian. Akan tetapi, Bank Sutsefbarpun akan menggenjot pertumbuhan kredit di sector maritim. Realisasi tahun 2014 kredit liektQr maritime dan perikanan hanya mencapai Rp 25 miliar. Bank "Sulselbar akan mendorong agar bisa tumbuh menjadi Rp 65 miliar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pe1'l'lMrrgUflafl (BPKP) Petwal<mlfl Sulsel melakukan audit terhadap 37 Kepala SD penerima dana bantuan rehab sekotah dari kementerian pendidikan tahun 2012 dengan total anggaran bantuan Rp 9 miliar. Audit itu untuk mengetahui perhitungan kerugian Negara dalam program oantuan sekolilh ailri Kementerian Pendidikan yang terindikasi korupsi tersebut.

K'otal1 Temfj'O

peglal Ami

Anti-'CotrUfjli'Otl D:lmmlnee SUlawesi

Makassar

Korupsi Kritik

Selatan mengkritik belum tuntasnya kasus korupsi dana pengukuran dan pemetaan sertifik-asi lahan Bendungan BiIi-bilL Pegiat anti'korupsi ini juga mempertanyakan pengusutan kasus itu yang terus mengendur. Kepolisian Resor Kota

Kasus Pompengan Tak Tuntas

aesar Makassar masili 1'>ernarap aari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk memastikan adanya kerugian Negara.

64

27 Maret 2015


Eks Kepala

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi rehabilitasi Se'ko'lah Sekolah Diancam proyek Menengah Kejuruan Negeri 1 20 Tahun Sui Sulawesi Selatan diancam hukuman 20 taliun penjara. I<~auan'ya yakni bekas Kepala Sekolah, Surya Fatmawati Patu; dan salah seorang rekanan, Muhammad Sulfikar, didakwa menyelewengkan uang Negara dalam proyek senilai Rp 5 miliar tersebllt, Dugaan penyelewengan dalam proyek H:u dlperkuat dengan audit

22

65

28 Maret ·2Q15


28 Maret 2015


BPKP Sulawesi Selatan, Auditor menemukan dugaan kerugian dalam kasus tersebut sebesar Rp 400 juta. Putusan Indosat Indosat, induk usaha PT 1M2, mengajukan gugatan ke Pengadilan Berbeda, Kejaksaan Minta Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan hasll audH: fl'PR'P yang dlpakal Saran MA Kejaksaan sebagai acuan menentukan kerugian Negara dalam l1~SUS l'lug~jll'\ I1tlfUpsl peflgMaafl jaringan 2,1 GHZ/3G PT Indosat yang membelit mantan Dirut PT Indosat Mega Media. Kejaksaan Tim penyidik Kejari Palopo menggeledah seluruh ruangan di Geledah RSUD Rumah Sakit Ymym Qaerah SrlW~figaarng Sawerigading, Palopo, dalam kaitan dengan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah yang sebesar Rp 29 mlliat. penueledahan lnl merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus korupsi, yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Kejaksaan masih menunggu hasil Badan audit yang dilakukan

Pengawasan

67

28 Maret 2015

Klltal1 Sll1dll

Pel1'dalatl1al1 Korupsi Alkes Rp 29 Miliar

31 Maret 2015


Kerugian Proyek di UNM Rp 22 Miliar

Reuangan

dan

Pembangunan dalam kaitan dengan jumlah kerugian Negara. TIm pel1ljldll< KeJaRsaal1 Negetl Kota Palopo, menggeledah RSUD Sawerigading terkait dugaan korupsi pengadaan barang alat kesehatan (alkes) 2013. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pa'lopo, Desty Rerung mengatakan penggeledahan yang dilakukan untuk keperluan pemefiksaafi fi~iR liaraiill. TefRrlil kerugian Negara, ditangani Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar, sehingga total kerugian belum diketahui. Auditor BPKP, Memet Rusmana, menyebutkan kerugian Negara akibat proyek alat olahraga di UNM 23

•

31 Maret 2015

69

70

F= :

71

Koran Sindo

31 Maret 2015

Koran Sindo

05 februari 2015

www.luwutimur kab.go.id

sebesar Rp 22,4 miliar. Hal ini karena penggunaan dana tersebut diduga dengan ketentuan. tak sesuai Kerugian itu timbul dari pengadaan alat elahraga yang tidak 1;l!I;Uai spesifikasi, seperti dalam kontrak kerja. Dituntu 54 Terdakwa dugaan korupsi proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi Bulan, Cicang rcaBUpateft B~I'\~ tahUn 2007, AMI Menangis Irsan Idris, dituntut 54 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. JPU Kejari bone menyebutkan, agar termin proyek tersebut bisa diterima maka Cicang se'la'ku anak Bupati menggunakan pengaruhnya dan meminta PPTK menyetujui laporan 100'% pekerjaarl. Padahal kenyataannya di lapangan pekerjaan tidak selesai atau baru seldtar 50%. Darl se1islh itll munro1 kerugian Negara sebanyak Rp 1,6 miliar sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel. Saksi Ahli BPKP Pad a siding lanjutan kasus dugaan proyek laboratorium Unagkap Korupsi korupsi olahraga FIK UNM menghadirkan Terdakwa F1K saksi ahli dari BPKP Perwakilan Sulsel UNM Memel Rusmilnil unluk memoerikiln keterangan terjadinya kerugian keuangan Negara pada proyek tersebut. Dan kerugian Negara terjadi buntut dari sejumlah tindak kecurangan. Penyusunan 6erubahnya mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas LAKI P berubah, (Lakip) TA ib14, maka Pemerintah Pemkab Luwu bagian Or.gansisasi Sekretariat 'tiiliur tJelar Pemkab LuwuTimur Daerah Bimtek i'\'Il!llgg~C1l!1'l1i

72

09 Maret 2015

www.jawapossm akassar.com

2 Tersangka Kurupsl KPUD Maros di Expose

I

Ke Wartawan

BilClaii

Pl!iigawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan Lakip Kasatreskrim Poires Maros AKP Lando KS didampingi Kanit Tipikor Ipda Hendra M melaksanakan konfrensi pers dengan sejum'lah

24

73

06 Maret

2015

www.suarapilard emokrasLcom

5 Pejabat Pemkab Tana Toraja 'Dhahan,'Diduga KgrllflSi bahan Bandara

wartawan terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Baliho KPUD Maros, Kasatreskrim Polres Maros menyampaikan Kepada Me£lia hahwa flenetaflan AR £lan AJ sebagai tersangka kasus Tipikor berdasarkan hasil gelar perkara pad a tanggal 16 Januari 2015 di Mapolda Sulsel. Hasil Audit BPKP dan foto tOpV rekenlng tJljatJikan barang bufttj kuat untuk menjerat kedua tersangka. Sebanyak 5 pejabat daerah di jajaran Pemkab Tana Toraja,. Sulawesi Selatan, yang telah sebelumnya su£lah £litetaflkan sehagai tersangka dalam dugaan korupsi bandara baru, Rei:. Milllgketiaek, Rao. Tatia Tbraja yang merugikan negara mencapai Rp 21 Miliar. Penetapan status rersangka patJa keenam pejabat daerah Pemkab Tana Toraja Inl, setelah pihak kepelisian menerima hasH audit kerugian negara dari Badan Pengawas 'Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai

RIl 21 l'iilliat aatl t()tal RIl 38 l'iii1iat

74

03 Maret 2015

www.republika.c o.ld

Anggaran Desa di Sulsel Bakal fliawasi Lembaga Pengawas

yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja dan APBD Sulsel. Pemerintah Jokowi-JK bakal dana menganggarkan sejumlah yntyk 5etiap desa, flana ini bisa meningkatkan diharapkan perekonomian dan pembangunan di setiap desa. Namun karena program ini baru dilakukan, banyak desa yang

keblngungan untuR memb'elaojaRan dana tersebut. Yang lebih ditakutkan, dana tersebut akan lenyap jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Untuk itu, pemerintah provinsi akan Sulawesi Selatan mengintruRsikan lembaga pengawas dalam mengawasi anggaran dana

1:lesa {ADD). 25

75

25 F~lltU'atl 2015

Af'ltlltaMWS.eOm

BPKP E'v'aIU'asl Enam Perusda Makassar

76

25 Februari

Fajar.co.id

2015

BPKP Serahkan Hasil Audit Bandara Mangkendek

=

n

13 Maret

LOg

Radarselatan.co. ld

BPKP: Dugaan Korupsi TIK Belum Diaudit

78

05 Januari

Korantempo.co.i

BPKP Minta

~Q~5

d

Bukti Tambaha n ke Kepolisian

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin limpo mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSlj llellerafla waktu lalu, diharapkan dalam pengelolaan anggaran dana desa bisa melibal:kan Badan Pengawasan Inspektorat Keuangan Pembangunan (BPKP). Baa'af'l P~f'lg'aW'as K~U'af'lg'af'l aaf'l Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan merekomendasikan perbaikan kinerja dan pengawa5an yang lebih ketat terhadap enam perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Makassar, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal i
1r6tUpsl p'emll1!llllsiln 111hl1n BlIMlIt Udara (bandara) Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja (Tator). Hal itu menyu5ul ketuarnya ha5i1 audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKPj Sulsel. Badan Pemeriksaan Keuangan dan flembangunan (nflKfl) RepubHk Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakui belum melaRUkali auolt ougaan korupsl proyek pengadan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sulawesi Selatan kesulitan menghitung jumlah kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Negara di PT Industri Kapal Inoon'esla Pers'ero Makassar. Buktl bukti yang ada saat ini dianggap belum cukup untuk menghitung kerugian itu. Tim audit masih mebutuhkan bukti tambahan. Untuk itu BPKP berkoordlnasi dengan 26

79

05 F-ebruari 2015

m:co.itJ

T-erlibat K'orupsi, Mantan Kepsek SMKN I Sulsel bljeb'los'kan ke Penjar·a

penyidik kepolisian. Mantan k'epafa SMK 1 Sulsel Surya Patu akhirnya dijebloskan kedalam penjara. la dijemput paksa oleh tim penyiaik setelah beberapa kali mangkir dari panggilan dengan memperriha'tkan sura't keterangan sakit. Pada penyidikan rehabilitasi di SMK N~~fl I SUls~Il:l~fjgllfl llflgglmm Rj} 5 Miliar dari Kementerian Pendidikan ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 400 juta sesuai hasil audit BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Tersang'ka Husen Abdullah haw mengembalikan Rp 70 juta kerugian negara.5edangkan

rersangka 80

30 Januari 2015

rri.co.id

Tersangka f>elaku Rorupsl SMK ISulsel Ditahan

liIin

oelum

mengembalikan. Penyerahan tahap II atau tersangka jj~11

Mt~l1g

bUktl

k~sus

t!ug~al1

korups rehabilitasi di SMK Negeri I Sulawesi Selatan berlangsung dari Penyidik ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. Dari tiga tersangka, baru satu orang yang dilakukan penahanan, yakni Muhammad Sulfikar selaku

l'elaRsana l'eRerjaan.

81

16Jan\,/ari 2015

lintasterkininews .com

Qugaan Korupsi Pulau Kayangan

Pada proyek rehabilitasi di SMK Negeri I Sulsel tahun 2010 dengan Rp 5 miliar dari anggaran Kementerian Pendidikan, ditemukan kekurangan volume sekitar Rp 400 j\,/t-a -ses\,/ai hasil a\,/git gari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP'KP) Perwakllan Sulawesi Selatan. Beberapa item pekerjaan diketahui ll~tt~I1MUI1~aW~bat\I1Va ftktlf. Pekerjaan juga dilakukan secara swakelola tanpa mekanisme tender, padahal anggarannya Rp 5 Miliar yang mengharuskan dilakukannya tender. Gwner PT Putra Putra N\,/santara (PPN) yang juga pihak pengelola Reza An pulau kayangan 27

menyebutkan jika hasil pemeriksaannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar baru-baru ini menemukan fakta baru soal keterligatan pihak pemerintah kgta (Pemkot) di era Walikota sebelumnya, llham Arief Sirajuddin (lAS) terkait keberadaan anggaran Rp2,3 miliar yang dikhususkan untuk m'emb'enahi pUlau kayangan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Deddy Suardy Surachman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus dugaan korups\ kerjasama pengelolaan Pulau Kayangan. Kejari akan terus melakukan pemeriksaan terhadap j)iI'l~I<-j)ilral< V~l\g mel\ge't~fjUi I<~~US

82

15 lanuari

indotimnews.co

GAM

i?JiS

m

Pertanyakan Audit Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Selayar d'i BP'KP

83

05 Februari 2015

Makassar.tribun

Pemda Luwu

nliws.ttlm

Timur Gandeng SPKP S~lsel Susun Laporan Kinerja

84

02 Maret ~G13

antaranews.com

Pemprov Ganaeng BPKP dan Inspektorat MonH:orlng ADO

tersebut sembari menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel serta pemeriksaan dari Direktorat lenderal Kekayaan Negara (OJKNl terkait kerwgian negaranya, Terkait indikasi dugaan penyelewengan anggaran Pemda Kabupaten Selayar, Sulsel, yang diduga dilakukan oknum pejabat lj~ef~11 11\1, Gef~I<~1\ AI
28

II 85

86

I!

II 21 Januari >!OlS

kabarmakassar.c om

00 februari 2015

luwuraya:com

Pemprov Sulse Optimis WTP Lima Kali

Penyusunan LAKI P Berubah, Pemkab Lutim Gelar Bimtek

87

"l1l'ebru ari 2015

radarmakassar:c om

Perusda "Ladang" Korupsi

Inspektorat untuk memonitoring penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel optimis bise mendapatken opini Wajar Tanpa Pengecualian [\fJTp) untuk kenma kannya. Menyusul Laporan HasH Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan 1l~1'l PE!mll~1'lgU1'l~1'l {BPKP), llE!i\~1'l hasH clean and clear untuk yang keempat kalinya. Berubahnva mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (Lakip) tahun anggaran >!O~A meke bagian Organsisasi Sekretariat Daerah Pemkab Luwu 'fImur menggandeng sadan Pengawas Keuangan dan (BPKP) Provinsi Pembangunan SU1~W~sl Sl!lalan UlllU1< m~la1
lnl "dl"duga

m~nla"dl

t~mllat

"dan

sarangnya para pelaku tindak korupsi. Untuk itu, BPKP meminte agar dilakukan penerapan kontrol internal agar men"ingkatkan performa perusahaan yang akan berimbas pada penerimaan laba dan kondisi pefUs~!liaafi

las

13 Jenueri 2015

mekessernews.c om

Polde Tunggu HasH Audit Dugaan Korupsi

V1lfig

sl!Mt

EMffi

Perusda yang dievaluasi tersebut antara lain PD Pasar, PD Terminal, Rumah Potong Hewan, Bank Perkreditan Rakyat, PDAM Kota dan PD Parkir. Penyidik Oirektoret Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel masih menunggu hasU audit BPKP 29

If 89

12 Februari 2015

SMP I Maros bumn.go.id

Wujudkan Tata Kelola Pefusanaan

'Tang

Baik (Gcg), Iki Kerjasama Dengan

terkait dugaan korupsi dana pengelolaan SMP t Maras 2007'2011. Dalam mewujudkan Visi Perusahaan menjadi Perusahaan Galangan Kapal aan Engineering yang kuat aan berdaya saing tinggi, PT Industri Rapal 'Indonesla lflersero) berkomitmen penuh untuk menerapkan dan menjadikan prinsip-

f'erwakitan Bpkp

ptll'l~ip nt~ f(~IOI~ P~ru~~M~n

Propinsi

Baik (GCG) sebagai bagian dari budaya Perusahaan. Sebagai bentuk kongkrit dari komitmen tersebut, dilakukan . . penandatanganan kerjasama (MoU) antara PT Industri Kallal Indenesia (Persero) dengan Perwakilan BPKP PropiilSi "sulawesi "selalan lenlang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Sulawesi Selatan

Yang

a"oW?manre). 90

11 Januari

2015

;11 Januari

2015

kejatisulsel.go.id

Jaksa Tunggu

Sulawesi.bisnis.c om

Sulsel Berharap

Audit BPK

Kembali Raih Opini Wajar ianpa Pengecualian

Kejaksaan linggi Sulsel masih menunggu audit perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi korupsi proyek Jaringan Gas (Jargas) Wajo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, penyidik telah menerima liasil au ail kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Audit BPKf' menyatakan, kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan mencapai Rp. 1,9 miliar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selaten berharap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecua"fian setelah Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pemflafigufi!ln ffasilfiVa

~Ie~n

!1M

clear. berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, kinerja Pemprov Sulsel sudah bisa menyejahterakan rakyat. Bahkan, berdasarkan penilaian EKPPD, Pemprov Sulsel memperoleh peringkat ketiga nasienal c:lan 5t:lc:lah memperoleh penghargaan tertinggi 'Parasamya 'Purnakarya Nugraha dad

30

92

22 Januari 2015

maka!iSartV.to.i'd

Sulsel Raih Predikat Pemerintahan t'lear And t'lean

negara. Kepala perwakllan BI'KI' sulsel 'deni suardini menyerahkan hasil lapran hasil pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayan publik Sulsel untuk tahun ~Oi4 kepada gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dalam laporan BPKP menilai ~I
,10 Februari 2015

luwurilya,com

Terkait GQR, Jaksa Masih Tunggu Hasil p~fnifung~ii

BPKP

Q-9 Februari 2015

llarellas.€G.id

Warga Tagih Janji Wali Kota

I<~UMg~1i

1<11i~fJ~

pembangunan dan pelayanan publik sudah clean and clear. Hal ini 'dikarenakan pernerintahan Sulsel dinilai sudah berjalan sesuai aturan perundang undangan. Kejari Malili belurn dapat menentukan sikap terkait kasus dugaan korupsl proyek pembangunan GOR Malili meskipun pihak kejaksaan sudah menetapkan

tlUa tmmg t~t5al1gl
2. Penyarnpaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: 31

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada.

Press Release tidak ada. 50sialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 86 kali. Pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 16 kali. Uploading content sebanyak 33 kali. Kegiatan peliputan sebanyak 58 kali.

Kategoi'/

Kegliiliiii

TIiiiiiill

Keleraiigaii

Pelaksanaan a. Penanganan atas

mea/a massa: - Hak Jawab/klariflka

SI!pelurusan beritaLkoreksl

- Press Confe,blte - Press Release b. Promos/: - Sosiallsas/ tugas, fungsi, danproduk BPKP

01. Asistensi Bimtek Pengelolaan ){euangan dengan Aplikasi 51MDA Keuangan Berbasis Akrual ):lalla Peml!tlntllh KlIb TotaJlI Utara 02. Pendampingan Penatausahaan SIMDA Keuangan Daerah berbasis Akrual pad a Pemerintah Kab Gewa

13 Januari

2015

21 Januari

12 Januari

dan Penyusutan Aset pacta Aplikasi 51MDA BMD Kabupaten Wajo '04. 'Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2015 dengan Apllkasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kab Luwu TImur

ibiS

Pengelolaan Keuangan dengan Ap'likasi 51MDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten

Pemkab Gowa

ZOlS

03. Pendampingan Kapitalisasi

05. -Asistensi fBimtek

Pemkab Toraja Utara

12 Januari

Pemkab Wajo

'Pemkab luwu timur

2015

1Z Januari

Pemkab luwu Utara

2015

32

Luwu Utara 06. Pendampingan SIMOA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kab Luwu 07. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kahupaten Wajo T.A 2014 dengan menggunakan Aplikasi SIMOA Keuangan OS. Asistenslflllmtek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMOA

16 Januan 2015

Pemkab Luwu

27 Januari 2015

Pemkab Wajo

30 Januarl 2015

'Pemkab Repulauan Selavar

09. Asistensi /Bimtek Pengel01aan Kellangan dengan Aplikasi SIMOA l<:euangan berbasls Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pangkep

14 Januari

Pemkab Pangkep

10. P~Mamj}i1lgal\ P~IWU~Ul\al\ Laporan Keuangan Pemerintah Oaerah dan SKPO pada Pemerintah Kabupaten Takalar 11. Pendampingan Penyusunan L.al3oran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Selayar 12. Narasumber Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomoi' 53 TaJiLifl 2014 pada Kabupaten Soppeng

26 JaMa?i 2015

Kl!Ual1~al1

bl!tbasls Al
pad a Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

13. Pendampingan Penyusunan LapOtan Batang MlIll< Daerah pad a Pemerintah Kab Takalar 1'4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menggunakan Aplikasi SIMQA Kellangan Berbasis Akrual Versi 2.7 TA 2015 pada 'Pemerlntah Rota Palopo 15. Narasumber Diklat Teknis

~Q,l;

p~mRall

TaRala?

28 Januari 201S

Pemkab Kepulauan Selayar

08Januari 2015

Pemkab Soppeng

12 Januari 2015

Pemkab Takalar

llJanuari 2015

Pemkot Palopo

28 Januari

33

Penatausahaan Keuangan 115. pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BNP2TKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 17. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Oepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Wilayah 'Pfovinsi 'SUlawesi 'Selalaii Tahun 2014

2015 15 Januarl 2015

Pemprov SuiSel

15 Januari 2015

Pemprov SulSel

18. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2014

14 Januari 2015

Pemprov SulSel

.19. Pendampingan Penywsunan Laporan Keuangan l<e]aksaan iinggi SulawesI Selatan

.14 Janwarj 2015

Pemprev ~wl~el

20. Pendampingan Penyusunan Ui'poi'an l'<eUangan pa6a Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

14Januari 2015

Pemprov SulSel

21. l"em:tampingan penyusunan Laporan Keuangan Dit.Jen Bina Marga Kementerian PU ai Wilayah -Sulawesi Selatan Tahun 2014

02 Januarl 2015

Pemprov SulSel

22. Pendampingan penyusunan lapQran Keuangan DiUen Cipta Karya Kementerian PU Wilaya!i Sulawesi Selalaii Tahun 2014

02 Januari

Pemprov Su'ISei

23. Pendampingan penyusunan LapUtan Keuangan Dit.Jen Sumber Daya Air Kementerian PU di Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2014

02 Januari 2015

Pemprov SulSel

24. Pendampingan Penyusunan laperan Kewangan Kementerian Hukum dan HAM Provlnsi SulawesI Selatan

15 Januari ,2Q.1S

Pemprov SulSel

2015

ai

34

25. Maintenance SIA PDAM pada PDAM Kota Palopo 26. Pendampingan Penyusunan Laporan Aset Tetap Tahun :2Q14 dan Penyusutannya pada Pemerintah Kab Wajo 27, Pendampingan Penge'lo'laan Barang Milik Oaerah pada Pemerintah Kabupaten LUWU TTrilut 28. Asistensi Penvusunan Dokumen Rencana TIndak Pe"~E!Millliln Int~tn (RTP) SPIP Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Wajo 29. Asistensi Penyusunan Rencana TIndak Pengendalian atas Asset Qaerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar

23 Januari 2015

Pemkot Palopo

26 Januari 2015

Pemkab Wajo

29 Januari

Pemkab Luwu Timur

2015

26 Januari 2015

Pemkab Wajo

'l1 Januari 2015

Pemkab Takalar

30. Asistensi Pemenuhan Persyratan Administratif BLUD Dl'I
22 Januari 2015

Pemkab Tana Toraja

31. Narasumber Pefaksanaan Sosialisasi Penerapan Pedoman Perilaku Code of Genduct Kepada Seluruh Karyawan/ti PDAM Kab. Sidenreng rlappang

19 Januari 2015

Pemkab Sidenreng Rappang

32. Asisl:ensi,Taiml:ek Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA K'eUilngan berbasls Akrual pada Pemerintah Kota Palopo

Db I'ebruari 2015

Pemkol: Palopo

33. Pendampingan Reviu LKPO Tahun Anggaran 2014 pad a Pemerintah Kabupaten MarQs

03 Februari 2015

Pemkab Maras

34. Pendampingan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2n14 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

04 Februari

Pemkab Bulukumba

35.AasBlensip~nVOsun~n

03 FerfMiri

2n15

PiHiik!l1i LUwu TImur

35

Penetapan Kinerja (TAPKIN ) tahun Anggaran l015 dan LAKIP Kabupaten luwu Timur Tahun Anggaran 2014 36. Pendampingan Penatausahaan Keuangan baerah iahun Anggaran 2015 dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual flM~ Pl!ml!rlnt~n r
2015

06 Februari 2015

Pemkab Barru

37. Narasumber Pelatihan Sistem informasi Manajemen Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajenen Kepulauan

11 Februari 2015

Pemkab Pangkep

38. Sosialisasi Penyusunan wporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir 'Masa jabatan pada Pemerintah Kabupaten luwu Timur 3'9. Naras'umoer asiSleiisi penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Supp-eng Tahun 2014 40. Narasumber Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone 41. Pendampingan Penatausahaan Pengelolaan Asset Oaerah pada Pemerintah Kabupaten luwuTimur

11 Februari

Pemkab luwu Timur

~2. Pl!M~mI'1!'Ig~!'1 Pl!!'IgimI'Ul~!'1

SIMDA Penatausahaan Keuangan Tahap II pada Pemda Kabupaten Luwu 43. Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Qaerah dengan menggunakan Aplikasi Si'MbA i<euangan Ilerbasls Akrual Tahun Anggaran 2015 pad a Pemerintah Kabupaten

2015

12 Feoruari 2015

l'eml<~o Soppeiig

12 Februari 2015

Pemkab Bone

16 Febrwari 2015

Pemkab bWWW Timur

17 Fl!tlfU~fi 2015

17 Februari 2015

p~ml
LUWU

Pemkab luwu Timur

36

LuwuTImur ~.

Pen"dampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palopo 45. Pendampingan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam Membuat Laporan SPJ dengan Aplikasi SIMDA Akrual paaa Pemeriiilan Kab. Pangkep 46. Asistensi Perjanjian Kenerja SKPO IIngkup Pernetlntah Kota Makassar TA 2015 47. Pendampingan Aset Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD V 2011 48. Pendampingan Evaaluasi SiMGA BMG HasH Pengimputan pada Pemerinta"h Kab Pang"kep 49, Pendampingan Reviu lKPQ pad a Pemerintah Kabupaten takalar t.A 2014 50. Pendampingan Aset Daerah Menggunakan Aplikasi SIMOA BMD V 2011 Jjal1a Pemerintah Kabupaten Maros

B Februarf

Pemk'ot I"alopo

2015 :24 Februari 2015

Pemkab Pangkep

24 Februari 2015

Pemkot Makassar

26 Februari

l015 20 Februari

Pemkab Pangkep

~O15

24 Februari 2015

Pemkab Takalar

26 Februari 2015

Pemkab Maros

51. Asistensi Pemenuhan Persyratan Administratif 81,blQ Qekumen !,alleran Keuangan RSUD Lakipadada 'Kab. Tana 'foraja

26 Februari 2015

Pemkab Tana Toraja

52. Bimtek Pengembangan dan Penerapan SIA PDAM pada PDAM Krlliupal~J'l SiJ'ljai 53. Bimtek Penerapan Program SIA PDAM pada Perusahaan Daoerah Air Mlnum Kabupaten Pinrang 54. Pendampingan Penyusunan Neraca Asset Tetap T.A 201-4 pad a Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

23 Februari 2015

Pemkab Sinjai

18 Februari 2015

Pemkab Pinrang

06 Februari >1015

Pemkab Kepulauan Selayar

11 Febmari 2015

Pemkab a",l",k",moo

05-5, Naras"'mber Sesialisasi Peraturan Menteri PAN dan

37

RB Nomor 53 Tahun 2014 pada Kabupaten Bulukumba 56. Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang aan Jasa pgAM Kao Sinjai 57. Narasumber Pelaksanaan SPIP di Ling'kungan Kementerian Kesehatan RI pad a Kantor Kesehatan Pelaffunan Kelas I MaRassar

23 Februari 2015

Pemkab Sinjai

16 Februari 2015

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

58. Asistensi Penyusunan R~l1tana Tlndal< Pengendalian (RTP) LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) pada Pemerintah Kabupaten Luwu TImur

03 Februari 2015

Pemkab Luwu TImur

59. Pendampingan Penyusunan l.AR1PiA 2014 Rab. Toraja Utara 60. Asistensi Peningkatan KajYasrtas API P Kal>Upatel'l Sidenreng Rappang 61. Asistensi Peningkatan Kapasitas APII' Kabupaten Sinjai 62. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kab. Toraja Utara g Asistensi Peningkatan Kapasitas APIP Kabupaten Jeneponto 64. Pendampingan Reviu LKPD pada Pemerintah Kabupaten Luwu nfflUf T.A 2011+ 65. Workshop Program Aplikasi SIMDABMD

20 Februari

Pemkab Toraja Utara

'6'6. PeMampifll!al'l PelaRSaMafl Evaluasi atas Kemajuan Fisik Pembangunan Islamic Center Kabupaten Sinjai T.A 2015 67. Pendampingan Reviu LKPD Pemerintah KGta Parepare TA2014

20is 09 Februari 2015

Pemkab Sidenreng Rappai'll!

16 Februari 2015

Pemkab Sinjai

20 Februari iW15

Pemkab Toraja Utara

2~

Feorwari 2015

04 Maret 2015

Pemkab Jenellenta

Pemkab Luwu TImur

05 Maret 2015 03 Maret 2015

pemRal> SifI]:ll

18 Maret

Pemkot Parepare

~OlS

38

68. Pendampingan Perbaikan/Update Database SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan Kab. Luwu Utara 69. Pendampingan Evaaluasi pertanggungjawaban Pelaksanaan f>OTtbA pad a Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten B1l1WiU!1'l1l TIlnUI'l 2014 70. Pendampingan Rekonsiliasi dan Monitoring SIMDA BMD pada I'emkab. I'angkajene dan Kepulauan 71. Pendampingan Penyusunan L-apor-an Keuengen Pemkeb Jeneponto 72. Asistensi Pemenuhan Persyaratan Administratif BLUD Dokumen Rencana Strategls 'Blsnls RsUD Lakipadada Kab Tana Toraja 73. Bimtek/Asistensi P~'f\'YU~U'f\~'f\ t:Bf~Bfat~ Plaii PDAM TIrta Bantimurung Kab Maros 7¢. Pendampingan I'enyusunan LKPD Kabupaten Toraja Utara TA 2014 75. Nar-asumber Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Bendahara di lingkungan KPP Pratama Makassar Selatan

19 Maret

Pemkab Luwu Utara

lOiS

17 Maret

2015

Oinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantaeng

19 Maret 2015

Pemkab Pangkep

19 Maret iW15

Pemkab Jeneponto

09 Maret

Pemkab Tana Toraja

,20,1,5

24 Maret 2015

(M

Maret

Pemkab Maros

I'emkab Toraja Utara

2015 11 Maret

2015

KPP Pretama Makassar Selatan

is. Narasumber Soslal1sasl lata

OJ Maret

Pemkab Walo

Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik KabUllatll11 Wa]O 77. Pendampingan Proses Pembangunan Wisma Negara Tahap Proses Pengadaan Managemen Konstruksi dan Konsultan Perenllanaan pada Qina6 Tata Ruang dan Permukiman Provlnsl Sulawes15elatan 78. Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintah pada Kabupaten

2015

03 Maret 2015

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

11 Maret

Pemkab Toraja Utara

2015 39

Toraja Utara 79. Narasumber oan Blmt'ek Perbaikan Database SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kaeuj3i3ten Bulukumoa 80. Pendampingan Penatausahaan dan Penyusunan laporan liMO KabupatenJeneponto ~i. 131mtek Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi 51A jralla PDAM Kabupat"ell Bone 82. Narasumber dim rangka Pelaksanaan Pertemuan Akreditasi Puskesmas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ;l(n,\; 83. Narasumber Ceramah Integr'itas dan Anfi Korups'i ';Sosialisasi Fraud Control Plan pad a Balai Pendidikan

19 Maret 2015

Pemkab 8ulukumba

03 Maret 2015

Pemkab Jeneponto

io Maret

Pemkah Bone

2015

16 Maret 2015

Pemprov Sulsel

09 Maret

Balai Pendidikan dan Pe'lafihan Keuangan Makassar

ibiS

a~l'l P~I~'l'iMl'l K~U~f1gafi

Makassar 84. Pendampingan Evaluasi Peningf
- Pemberlan 01. Pemberian keterangan ahli keterangan ahll sehubungan dengan perkara

23 Maret 2015

Pemkab luwu Timur

03 Maret 2015

Pemkab Jeneponto

17 Fehruarl

Pemkab 5elayar

2015

05 Januari 2015

laporan Kirim

07 Januari 2015

laporan Kirim

atas nama terdakwa Muhiyyin S.pd bin Baharuddin di Pengadilan Tipikef pada Pengadilan Negeri Makassar 02. Pemberian keterangan ahli tambahan sehubungan

40

dengan TPK pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP 1KeG Takalalla Kabupaten Wajo

t.A. 1007-2013 03. Pemberian keterangan ahli terkait dengan dugaan

08 Januari

Laporan Kirim

2015

Til'll:laR Plllal'la Penyalahgunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPSj Kelurahan Adatongeng Kecamatan Tur(kale Kal:lUf/aten Man;,s 04. Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara an terdakwa Drs.H.Muh Ruslan,S.M.Si bin Saleh Ute

12 Januari

Laporan Kirim

illiS

(jatl MUtlaammatl GunaWan Bin Ukkas Runtu di Pengadilan Tipikor pd Pengadilan Negeri Makassar 05. Memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan (;)l:lgaan TPK Penyalwran Dana Insentif Bantuan Sosial l"Bansos) A.P"BN i.A ill12 pd kelompok Tani Massddie dan Kelompok Tani Lontange Kt!t BiltU1<11<1 Kota Piltt!llatt! 06. Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD F [Memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan Dugaan TPK Pengadaan Baliho dan spandwk Pemilihan Ymwm Legislatif 2014 pada Komissi Pemilihan Umum Rabupaten Maros sesuai Laporan Nomor : LAPKKN-

15 Januari 2015

Laporan Kirim

15 Januari 2015

Laporan Kirim

15 Januari 2015

Laporan Kirim

1105tPW.21t5/201~

07. Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan perkara an terdakwa Drs. Andi Nurman Amal dkk di Pengadilan TPK pada

41

Pengadilan Negeri Makassar V8. Mengikuti Persidangan sebagai Saksi Ahli sehubungan dengan perkara a.n terdakwa Grs.Manzllki M.Pd Bin H.Mattulolo dan Nasir Nasaruddin.S.So,M.Si di Pengadilan TIpikor pada PN. Makassar U9. MemoeriRan Ke1:erangan Ahli dihadapan Penyidik Kepolisian Kab Soppeng

21 Januari 2015

Laporan Kirim

26 Jan'Uari 2015

laporan Kirlm

10. Pl!lt\b'E!tlan Ket'E!ranllan Ahli di Pengadilan TIpikor atas nama terdakwa Erni Iriani, dkk.

2"6 Februari 2015

11. Memberikan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan TPK pada Pembangllnan Gedung Olah Raga ~abupa\:en Enrekang T.A 2012 dengan terdakwa atas nama Drs. Arfah Rauf M.Pd 'sE!sUal tAINV 233/PW.21/5/2014 12. Pemberian Ket. Ahli dalam bidang Akuntansi dan Auditing atas perkara Dugaan TPK Penyimpanan dalam Penerimaan Bantuan Dana dari Kemenkop dan UKM 'Rl kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo T.A 2012 13. p~mbl!filll'l R~t~rlll'lglll'l lll'lli sehubungan dengan TPK pada Pembangunan Infrastruktur Pedesaan {PPIP} APBN-P Desa Borito Sinaia Kecamatan Sinjai Borgnll Kab Sinjai T.A 201il sesuai LAPKKN No : llO/pW.211S/2014 14. Pemberian Keterangan Ahli

13 Februari 2015

Laporan Kirim

20 Februari 2015

Laporan Kirim

15. Pemoerillfl Keteraflgan Aflli di hadapan Penyidik sehubungan dengan Perkara

2"6

F~brUllri

2015

24 Februari 2015 221 FeorUari 2015

Laporan Kirim Laporan Kii'im

42

Pembangunan Gedung Kantor Bea dan Cukai Type A-2 Makassar 16. Pemberian Keterangan Ahli pada Sidang Gugaan Tindak Pi dana Korupsi f'embangunan 1;edung Olahraga (GaR) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012 III pel1gi:llllllll111plROf Negefl Makassar 17. Memberikan Keterangan Ahti 'dafam perkara TI'K dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (QAK) utk Rehabilitasi dan Pengadaan Barang/Jasa untuk So dan SMP Kota Pafopo T.A 2012 pada Pengadilan 1'8. Pemfleriilfl T<e1:erangan Ahli di Kejaksaan Negeri Belopa 19. Pemberian Keterangan Ahli 'sl!hUIlUti~atidl!n~ati

- Ekspose kasus

Penyimpangan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Oinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 'WaJo 'fA i6ii '2Q. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas 'Penyalahgunaan iunjangan Peru mahan Anggota DPRD Kota Parepare Masa Bakti Tahun 2004 s.d 200g n. Dugaan TPK dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dina5 Ke5ehatan Kab. Luwu TA2010 )2. Dugaan TPK pad a Proses Tukar Guling (Ruislaag) TanahjLahan Milik Negara Unhas tahun iM!)

>3. Dugaan TPK pada BSPS Kementerian Peru mahan 'RaRyat eli Oesa Maleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Tahun

26 Februari 2Q1S

Laporan Kirim

04 Maret :2015

Laporan Kirim

23 Mare't 2015 17 Maret 2015

19 Maret 2015

31 Maret 2015

Kejaksaan Negeri Belopa

19 Januari iW15

Kejaksaan Tinggi Sulsel

6 Maret 2015

Kejaksaan Negeri Bulukumba Cabang Kajang

43

2013 )4. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM MP Kecamatan Tompobulu KabHpaten Mares TA 2010· 2013 )5. Dugaan TPK dalam Penyalahgunaan Dana PNBP pada Balai Penelitian Serealia (Balitsereal) Mares Tahun 2012-2013

9 Maret 2015

Kejaksaan Negeri Maras

9 Maret

Kejaksaan Negeri Maros

2015

Taiiaman

)6. Duga,m TPK penylmpangan

dan Penyalahgunaan Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto TA ;1013 )7. Dugaan TPK pada Penyaluran Beras Masyarakat Miskin (Raskin) di KeGamatan SekG) Limbong, dan Rampi Kab. luwu Ul:ara )8. Dugaan TPK Kegiatan Pembangunan Jalan P~I<~rj~~i'1 P~I<~t 111 (Mtii\ix dan beton) TA 2014 )9. Dugaan TPK Pembangunan Jembatan Bua'flantepao til Desa, Kec. Bua, Kab. luwu TA 2013 LO. Ougaan TPK Penyelewengan Beras Program Raskin dan Beras OPK·CBP Kec. Baroko Kab. Enrekang Periode Tahun 2012, 2013 , dan 2014 t!ugaan illK Ilenyalahgunaan Dana BPJ5 Tahun 2014, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barro

20 Maret 2015

Kejaksaan nngg! Sulawesi Selatan

18 Maret 2015

Kejaksaan Negeri Masamba

15 Januari 2015

Kepolisian Resort Pinrang

02 Februari 2015

Kepolisian Resort luwu

;;10 Februari

Kepolisien Resort Enrekang

2015

a.

23 T'ebruari 2015

Repolislan 'Resort llarru

L2. Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan NasiGnal!BPJS pada Ginas Kesehatan Kabupaten Sinjai iahun Anggaran 2014

26 Februari 2015

Kepolisian Resort Sinjai

09 Maret 2015

Kepolisian Resort Jeneponto

L3. Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara

44

Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana BOS SMAN 1 Bangkala L4. Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara 9ugaan TPK Penyalahgunaan Dana Block Grant dalam Pelaksanaan ])embangunan USB SMPN 9 Bangkalan Barat Desa Banrimanurung

09 Maret

Kepolisian Resort Jeneponto

2015

K~cil!'hataf\ B~ngR~l~

Kabupaten Jeneponto

L5. Pengadaan Komputer (PC), Atat f'eraga dan Alat Media Pembelajaran TA 2013 pada MAN Kabupaten Pinrang

L6. Ougaan TPK Rehabilitasi Ruang Kelas RB di Kota Parepare TA iflli

12 Maret 2015

Kepolisian Resort Pinrang

06 Maret

Kepolisian Resort Parepare

2015

d. Penerbltan majaiah/tabl old/buletin Internal

Majalah "Paraikatte"

l'r"iwu'lan I

2015

e. Upuian Televlsl

i. Pengelolaan Website BPKP Keglatan

HariTTanggal Publish

Updating Content

05 Januari 2015

2

Updating Content

07 Januari 2015

~

Updating tontent

I'll Januari 21'15

4

Updating Content

08 Januari 2015

5

Updating Content

08 Januari 2015

6

Updating eontent

O~ Januari ~O15

7

Updating Content

12 Januari 2015

Materl Upload Sinergy TIga Pimpinan lembaga AUaitor ai Kola Pilrepare Puluhan Mahasiswa FE Universitas Muhamadiyah Parepare Geruduk BPKP 5t115el Wujudkan Mimpi menjadi Bank lerdepan, llank Sulselbar Gandeng BPKP Kawai Pembangunan di Bumi lakipadada, BPKP Hadir di Toraja LUWU TIMUR Membutuhkan Pengawalan BPKP Walikota Parepare Menemui Kepala Perwakilan BPKP Uliilh P()lil PiRif llilll Ml!lItill Pegawai BPKP SulSel Melalui Hikmah Maulid

Keterangan Berita

Berita

llerita

Berita Berita 'aerlta Berita

45

Sinergy BPKP Sulsel dan Kanwil 9lP Sutanbatara I)alam Pengawalan Penerimaan Target Pajak

8

Updating Content

if! ianuar"i ibiS

9

Updating Content

15 Januari 2015

10

Updating Content

21 Januari 2015

11

Up'dating COntent

24 Januari 2015

Menuju World Class University, UNHAS Gandeng BPKP

Berita

12

Updating Content

24 Januari 2015

Tunas Integritas BPKP Sulset Tumbuh dari lingkungan Keluarga

Berita

13

Updating Content

03 Februari 2015

14

Updating Content

06 Februari 2015

15

Updating Content

08 Februari 2015

:

10- ..

16

Up6ali"ng to"lei'll

10 Feoruari 2015

17

lJpdating (:;ontent

10 Februari 201,\;

18

Updating Content

11 Februari 2015

19

Updating Content

11 Februari 2015

iZO

Updating Content

11 Februari ;t015

n

UpdaHng Lon~en~

B

22

Updating Content

20 Februari 2015

23

Updating Content

24 Februari 2015

lJpdating lOontent

24 Februari 201&

!=

~ebruarI20l~

:

1:=.= :14 25

Updating Content

27 Februari 2015

Updating Content

04 Maret 2015

:

26

Pengadilan Tinggi Makassar dan BPKP 5ulsel Bersinergi Mengamankan Aset Negara Gubernur Sulsel ; "Terima Kasih Bl'KP"

Tingkatkan Akuntabilitas, Pangdam VII Wirabuana Undang BPKP Sulsel TIngkatkan Tata Ketola, TIga BUMN di SulSel Agendakan MoU dengan apKP BPKP Siap Bantu Bulukumba Wujudkan Pelayanan Menuju Masyarakat yang l,ebih Sejahtera Inspektur Kabupaten 5injai HarapJ(an Ba"Tuan BPT

Berha

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berila

Berita

Berita

Berita

Berita Ileri~a

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

46

-

27

Pemda dengan BPKP Sulsel Updating Content

06 Maret 2015

28

u1iaati1\~ 'C01\t~1\t

12 Maf~t 2015

29

Updating Content

12 Maret 2015

30

Updating Content

12 Maret 2015

31

Updating Content

13 Maret 2015

3.2

Updating (antent

18 Maret 2015

33

Updating Content

25 Maret 2015

:=-

r:== =

Gelar P'l!ngawasan Dan Pengukuhan Pengurus AAIPI WHayah Sulawesi Selatan Kaper BPKP SulSel Hadiri Rapat larwasda Kab. luwu TImur BPKP Sulsel Siap Bantu P'l!mkab luwu Utara Pertahankan WTP Menuju MP, kota Pa'lopo S'iap Tingkatkan Kualitas SPIP Terapkan Prinsip GCG, PT IKI Harapkan Peran Aktif BPKP Sulset BTKlPP Kelas I Makassar Berkom\i:men Teraphn SPIP Perdalam IImu, Mahasiswa Akuntansi Unhas lakukan Study Comparative ke BPKP Sulsel

Berita B~fita

Berita Berita Berita Serita Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2015 terdiri dari upload content 33 kali kegiatan. telah melakukan kegiatan pengelolaan

website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan p'erk"embanllan fnformasf yang terJa'di S'eh1nlllla S'elalu up to 'dote (tertdnl). Saat ini kegiatan pengelolaan

4, Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan I Tahun 2015 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 58 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut:

Pel! utan

Bidang

Rabu,7Januari2015

Perwakilan

Rabu, 7Januari 2015

Perwakilan

Rabu,7Januari2015

Tata Usaha

Rabu, 7Januari 2015

Perwakilan

KamlS, 8 Jil1\Uilti 2015

petWilRflil1\

Senin, 12 Januari 2015

Perwakilan

ii ianuari ibiS

PerwakHan

Sen'in,

8

Kgiatan

HerilTenggel

No.

:Selasa, B Januari 2111'5

Perwakilan

Judul Kegiatan Kunjungan Bupati luwu TImur Kunjungan [)irektur Utama Bank Sulselbar jI~ tentang Sasaran Kiner]a Pegawai (SKP) Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Walit<'otil Piltl!lliltl! SllWil1\ f
Keterangan

2J7

Pajak Rabu, 14Januari 2015

Perwakilan

Rabu,14Januari2015

Tata Usaha

Kamis, 15 Januari 2015

Perwakilan

Perlengkapan Capusdiklat Makassar

Katnts, 15 Januatl 2015

Perwatdfan

Dl!tntl Maha~l~Wa Sl!layat

Senin, 19 Januari 2015

Tata Usaha

Ulang Tahun Kabag TU Gandamana Rantjalobo

Rabu, 21 Januari 2015

Perwakilan

Penyerahan baporan Hasil Pengawasan Provinsi sulawesi Sl!latan tahun 2014 palla GUbl!mut


Perwakilan

Koordinasi dengan Rektor UNHAS

i19aS

Perwakilan

Penandatanganan Pakta Integritas dan kemitmen Anti Gratifikasi Berbasi Keluarga


Perwakilan

l\apat Pimpinan Wilayah Kodam VlI Wirabuana

Rabu,4 Februari 2015

Perwakilan

RabU, ~ Febfuari 2015

PefliJal
Kamis, 5 Februari 2015

Perwakilan

Kami!, 5 Februari 2015

AN

Koordinasi denga PT. KIMA

K'ilmis, 5 Febfllari 2015

AN

Silaturrahim dengan Direksi PTPN XIV Makassar

Jumat, 6 Februari 201~

Perwakilan

Senin, 9 Februari 2015

Perwakilan

Sl!nin, 9 Februari 2015

Perwal

APO

Kebersam'il'iln Bidang APO

AN

Koordinasi dengan Direksi PT. Semen Tonasa

~Ilmat, i13 ~anllari

~enin,

9 Febrllari

201~

Selasa, 10 Februari 2015

Perwakilan

Koordinasi dengan Direktur Kellangan PT·. Pelinda IV Makassar Kaper Koordinasi dengan Kepala Kantor mamas Pelabunaii UIama Makassar Tes Calon THl

HUT Kabupaten Bulukumba Inspektur Kabupaten Sinjai Merapat aengan Kepala BPKP Kanwil Pajak Koordinasi dengan Kaper

HUT Kabupaten Takalar

Rabu, 11 Februari 2015

AN

Workshop dan MoU BUMND di MaJ(assaf

Rabu, 11 Februllri 2015

AN

Workshop GCG BUMN/D dan SIA PDAM

Kamis, 12 Febrllarj .,291.5

AN

Warkshep G(;G harj ke-..2

Jumat, 13 Februari 2015

AN

Penutupan Workshop GCG BUMN dan 51A IlDAM

12 Fl!btuatl 2015

Perwaldfan

Kaper Rapat Koordinasi dengan Kalan BPK dan Inspektur Provinsi


Perwakilan


Perwakilan


Perwakilan

Kamj~,

36

Keper BPKP Kooroinesi dengen Pengadilan TInggi Sulsel Ulang Tahun 'Kepala Sub Bagian Kepegawaian

KQ()rdinasi dengan K'ilpolda Sulselbar, Drs. Anton Setiadji Pengaj"ian Bulanan Bersama Syech dari Palestina Kunjungan Kerja Sekretaris kota

48

Palopo

58

Kepala Perwakilan Koordinasi dengan Kanwil Pajak Sulselbar l(epala ilerwakilan 13ill(il ilemaparan Oi Kantor Walikota Makassar Kaper menghadiri acara MoU antara Kejagtmg dengan YNHA5 Peresmian Fakultas Teknik UNHAS di Gowa


Perwakilan


Perwakilan

Kamis, 26 Februari 2015

Perwakilan

Jumat, 27 Februari 2015

Perwakilan

Senin, 2 Maret 2015

Perwakilan

HUT Kabupaten Pangkep

Sen in, 2 Maret 2015

Tata Usaha

Pengarahan Kabag TU pada Pegawai THl

Selasa, 3 Maret 2015

Perwakilan

Sosialisasi ISO 9001 Kantor KPPN


Perwakilan

Bupati Toraja Utara koordinasi dg Kal'er 8PKP Provo Sulsel

Rabu,4 Maret 2015

Perwakilan

Gelar Pengawasan Tahun 2015

Kamis, 5 Maret 2015

Perwakilan

Kamis, 5 Maret 2015

Perwakilan


Perwakilan

Sen in, 9 Maret 2015

Perwakilan

Senin, 9 Maret 2015

Perwakilan

Kapusb'in 11''\ s'idii< Wiyoto memberi materi di Inspektorat Provinsi Kepala Biro Umum transit di Makassar Mapping Intelegensi dan l(epribadran larwasda Kab. luwu Timur larwasda Kab. luwu Utara Seminar pengawasan 'Pemkot Palopo Penandatanganan Komitmen 8ersama di Kantor 8Tnpp Kelas I Makassar


Perwakilan

Rabu, .1Ol Maret ,2016

Perwakilan

1
Perwakilan

Menghadiri Rapa~ 1<erja Pl. 11<1

Senin, 16 Maret 2015

Perwakilan

Ujian Sertifikasi JFA


Perwakilan

Jumat, 20 Maret 2015

Perwakilan

&abtu, ,21 Maret ,2Q1.5

Perwakilan

'24 Mare~ '2tl15

Perwakilan

'Selasa,

Kerjasama BPKP Sulsel dengan BRI 's~udi !landing Mahasiswa Fakultas

Ekonomi UNHAS Melayat ke rumah duka atas meninggalnya Almarhum Bpk, Sakani 1
5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan

1 Tahun

2015,

BPKP

Perwakilan

Provinsi

Sulawesi

Selatan

meiaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan daiam bentuk rapat stat, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat

49

Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan I Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai sa'iah satu mitra 'kerjanya, Bentuk hubungan dengan med'ia massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta med'ia massa menun]uk contact person \wartawan/redaktur/reporter) yang men]adl penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) MengajYkan Ilermintaan llelillYtan kegiatan kanter,

b.

Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. 5) Memberikan

press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu

diberitakan.

6) Me'lijaai fasilitalor!iiieaialor!peiignUIYl.i'rig aiilara 'wana'wali aa'ii pejaoal yang aka'ii ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.

7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan.

8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya)

50

Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat

waktu serta

meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan penge"lo"la kegiatan di perwakflan. Koordinas"i umumnya diiaksanakan daiam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-uplood di content BPKP pusat.

51

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 1.

Kunjungan Bupati Luwu Timur ( Rabu, 7 Januari 2014)

2.

Dirut Bank Sulselbar (Rabu, 7 Januari 2014)

3.

PKS tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ( Rabu, 7 Januari 2015)

Laporan Kehurnasan Triwulan I 2015

1

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

4.

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. ( Rabu, 7 Januari 2015)

S.

Walikata Parepare sawan ke BPKP (Kamis, 8 Januari 2015)

6.

Kunjungan Direktur Kriminal Khusus Palda Sulselbar (Sen in, 12 Januari 2015)

Laparan Kehurnasan Tnwulan I 2015

2

LAMPI RAN DOKUMENTASI KEGIATAN

7.

Laporan Kehurnasan Triwulan I 2015

Kepala Perwakilan silaturrahim dengan Pegawai Baru (Senin, 12 Januari 2015)

8.

Kaper Koordinasi dengan Kakanwil Pajak (Selasa, 13 Januari 2015)

9.

Kaper Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Sulsel (Rabu, 14 Januari 2015)

3


laporan Kehurnasan

Tnwulan I 2015

10. Ulang Tahun Pak Sugeng (Rabu, 14 Januari 2015)

11. Perlengkapan capusdiklat Makassar ( Kamis, 15 Januari 2015)

12. Demo Mahasiswa Selayar (Kamis, 15 Januari 2015)

4


Laporan Kehumasan

Tnwulan I 2015

13. Ulang Tahun Kabag TU Gandamana Rantjalobo (Senin, 19 Januari 2015)

14. Penyerahan laporan Hasil Pengawasan Provinsi sulawesi Selatan tahun 2014 pada Gubernur (Rabu, 21 Januari 2015)

15. Koordinasi dengan Rektor UNHAS (Kamis, 22 Januari 2015)

5


Laporan Kehumasan

Triwulan 12015

16. Penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen Anti Gratifikasi Serbasi Keluarga ( Jumat, 23 Januari 2015)

17. Rapat Pimpinan Wilayah Kodam VII Wirabuana (Kamis, 29 Januari 2015)

18. Koordinasi dengan Direktur Keuangan PT. Pel indo IV Makassar (Rabu, 4 Februari 2015)

6

LAMP/RAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Laporan Kellumasan Tnwulan I 2015

19. Kaper Koordinasi dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Rabu, 4 Februari 2015)

20. Tes Calon THL ( Kamis, 5 Februari 2015)

21. Koordinasi denga PT. KIMA (Kamis, 5 Februari 2015)

7


Laporan Kehumasan Tnwulan I 2015

22. Silaturrahim dengan Direksi PTPN XIV Makassar (Kamis, 5 Februari 2015)

23. HUT Kabupaten Bulukumba (Jumat, 6 Februari 201S)

24. Inspektur Kabupaten Sinjai Merapat dengan Kepala BPKP (Senin, 9 Februari 201S)

8


laporan Kehumasan Tnwulan 12015

25. Kanwil Pajak Koordinasi dengan Kaper (Sen in, 9 Februari 2015)

26. Kebersamaan Bidang APD (5enin, 9 Februari 2015)

27. Koordinasi dengan Direksi PT. Semen Tonasa (Senin, 9 Februari 2015)

9


Laporan Kehumasan Triwulan I 2015

28. HUT Kabupaten Takalar (Selasa, 10 Februari 2015)

29. Workshop dan MoU BUMND di Makassar (Rabu, 11 Februari 2015)

30. Workshop BUMD (Rabu, 11 Februari 2015)

10


Laporan Kehurnasan

Triwulan I 2015

31. Workshop GCG hari ke-2 (Kamis, 12 Februari 2015)

32. Penutupan Workshop GCG BUMN dan SIA PDAM (Jumat, 13 Februari 2015)

33. Kaper Rapat Koordinasi dengan Kalan BPK dan Inspektur Provo (Kamis, 12 Februari 2015)

11



34. Koordinasi dengan Kapolda Sulselbar, Drs. Anton setiadji (Rabu, 18 Februari 2015)

35. Pengajian Bulanan Bersama Syech dari Palestina (Rabu, 18 Februari 2015)

36. Kunjungan Kerja Sekretaris kota Palopo (senin, 23 Februari 2015)

12


laporan Kehumasan Tnwulan I 2015

37. Kepala Perwakilan Koordinasi dengan Kanwil Pajak 5ulserabar (5enin, 23 Februari 2015)

38. Kepala Perwakilan 8PKP Pemaparan Di Kantor Walikota Makassar (Rabu, 25 Februari 2015)

39. Kaper menghadiri acara MoU antara Kejagung dengan UNHA5 (Kamis, 26 Februari 2015)

13


Laporan Kellumasan Triwulan I 2015

40. Peresmian Fakultas Teknik UNHAS di Gowa (Jumat, 27 Februari 2015)

41. HUT Kabupaten Pangkep (Sen in, 2 Maret 2015)

42. Pengarahan Kabag TU pada Pegawai THL (Senin, 2 Maret 2015)

14


Laporan Kehumasan

Tnwulan I 2015

43. 50slalisasl150 9001 Kantor KPPN (5elasa, 3 Maret 2015)

44. Bupati Toraja Utara koordinasi dg Kaper BPKP Provo 5ulsel (5elasa, 3 Maret 2015)

45. Gelar Pengawasan Tahun 2015 (Rabu, 4 Maret 2015)

15


Laporan Kehllmasan TriwlIlan I 2015

46. Kapusbin JFA 5idik Wiyoto memberi materi di Inspektorat Provo (Kamis, 5 Maret 2015)

47. Karo Umum transif di Makassar (Kamis, 5 Maret 2015)

48. Mapping Intelegensi dan Kepribadian (5elasa, 10 Maret 2015)

16


Laporan Kehumasan

Tnwulan I 2015

49. Larwasda Kab. Luwu Timur (Senin tgl9 Maet 2015)

50. Larwasda Kab. Luwu Utara (5enin, 9 Maret 2015)

51. Seminar pengawasan Pemkot Palopo (Selasa, 10 Maret 2015)

17



52. Penandatanganan Komitmen Bersama di Kantor BTKLPP Kelas I Makassar (Rabu, 11 Maret 2015)

53. Menghadiri Rapat Kerja PT. IKI (Kamis, 12 Maret 2015)

54. Ujian Sertifikasi JFA (Sen in, 16 Maret 2015)

18



55. Kerjasama BPKP 5ulsel dengan BRI (5elasa, 17 Maret 2015)

56. 5tudi Banding Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHA5 (Jumat, 20 Maret 2015)

57. Melayat ke rumah duka atas meninggalnya Almarhum Bpk. 5akani ( Sa btu, 21 Maret 2015)

19



58. Kunjungan mantan Deputi (5elasa, 24 Maret 2015)

20

I

Recommend Documents