E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN I.
Sejarah PA Jakarta Utara
Pengadilan Agama Jakarta Utara didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 63 tahun 1963, yang pada waktu itu bernama Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan berkantor di Jalan Taman Fatahillah, Jakarta Kota (sekarang gedung Museum Perjuangan). Adapun induknya adalah Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya (sekarang Pengadilan Agama Jakarta Pusat). Pada waktu itu Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya mempunyai dua cabang, yaitu: Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah. Sebagai Salah satu Pengadilan Agama yang berada di wilayah Jawa-Madura, semula eksistensi dan kewenangan absolutnya berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610, berada di bawah Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 71 tahun 1976 dengan telah dibentuknya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berada di bawah Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung tersebut. Dalam perkembangannya selanjutnya Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dipindahkan ke Jakarta (Surat Keputusan Menteri Agama nomo: 61 tahun 1985) dan berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang realisasinya baru pada tanggal 30 Oktober 1987. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1967, Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara kemudian diubah namanya menjadi Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan ditingkatkan statusnya menjadi pengadilan agama yang berdiri sendiri dan tidak sebagai cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya lagi. Sejak ditetapkan menjadi pengadilan agama yang berdiri sendiri, semula Pengadilan Agama Jakarta Utara berkantor di rumah KH Wintanu, Lorong 19, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian pindah kantor ke rumah KH Mugni, Jalan Digul, Lorong 63, Nomor 36, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menempati satu ruangan yang berlokasi di Komplek YUKS, Jalan Donggala nomor 23, Tanjung Priok, Jakarta Utara (di daerah pinggiran laut). Pada saat Kantor Departemen Tenaga Kerja dipugar, ruangan kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara sempat berpindah-pindah ruangan, bahkan sempat pula menempati garasi mobil yang berukuran 5 X 2,5 m saja. Dalam kurun waktu berikutnya, Pengadilan Agama JakartaUtara pernah berkantor menumpang pada berkas ruangan Kantor Suku DinasSosial Jakarta Utara, Lorong C, nomor 11, Pasir Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara satu gedung dengan Kantor Pendidikan Agama dan Kantor Kelurahan Koja, Tanjugn Priok, Jakarta Utara. Page 1 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana UU Perkawinan, kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, hal mana berakibat meningkatnya volume perkarayang harus diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara pindah kantor di komplek Kantor Walikota Jakarta Utara, Lantai II, di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Tidak lama kemudian pindah lagi ke lantai 3 di komplek kantor Walikota tersebut. Pada tahun 1980, atas bantuan Walikotamadya Jakarta Utara bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Departemen Agama Jakarta Utara, dibangunkanlah gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan luas tanah sekitar 500 m2 dan luas bangunan 342 m2 (terletak di belakang Kantor Departemen Agama Jakarta Utara dan Bank Mandiri). Kantor tersebut ditempati selama kira-kira 28 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, tentang perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pembinaan administrasi dan finansial Pengadilan Agama yang semula berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan lainnya. Bagi peradilan agama, peralihan tersebut efektif mulai tahun 2004. Pada tahun 2006, dengan anggaran MA, dialokasikan dana pengadaan tanah Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan pagu Rp 5.750.000.000,- dan tahun 2007 dialokasikan dana pembangunan gedung dengan pagu Rp 8.799.999.000,- dan kemudian dilengkapi dengan alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana pada tahun anggaran 2008 dengan pagu sebesar Rp 2.000.000.000,Dengan anggaran tersebut akhirnya sejak Juni 2008, Pengadilan Agama Jakarta Utara telah pindah dan menempati gedung baru yang cukup megah yang dibangun di atas tanah seluas 2000 m2, dengan bangunan gedung berlantai 3 dengan luas keseluruhan sekitar 2.298 m2, yang berlokasidi Jalan Raya Plumpang Semper No. 5, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 14260.
Page 2 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN
II.
VISI & MISI VI S I
MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG MISI PENINGKATAN PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA
1. Membuka akses publik seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan KMA. 144 Tahun 2008. 2. Meningkatan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan website dan SIADPA. 3. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel). 4. Menyiapkan informasi tentang prosedur berpekara, biaya perkara dan cara mendapatkan informasi dan dokumen pengadilan. 5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Page 3 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN
III. 1.
Tugas Pokok dan Fungsi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jakarta Utara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:
.
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 1 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional 2 di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
. umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
.
Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 3 diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Page 4 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN 4 Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi . pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). 5 Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi . umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 6 .
Fungsi Lainnya: - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti
DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluasluasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Page 5 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN
IV.
Sarana & Prasarana
Pengadilan Agama Jakarta Utara
LUAR GEDUNG
DALAM GEDUNG
Lahan Parkir Pengunjung
Lantai Dasar
Lahan Parkir Pegawai
Ruang Tunggu Pengunjung
Pos Satpam
Ruang Posbakum
Lahan Parkir Pimpinan
Ruang Pelayanan
Ruang Sidang UtamaRuang Sidang 2
Ruang Sidang 3
Mushola
Dapur
Meja Resepsionis
Meja Informasi
Toilet Umum
Bank Mandiri Syariah
Ruang Balita & Menyusui
Page 6 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN
V.
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Utara
Page 7 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN
VI.
Contoh Format Gugatan/Permohonan
Jakarta, ………………. Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Di Tempat Perihal : Gugatan Perceraian Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………binti ……………. Umur
: ...... tahun
Agama
: .......
Pendidikan
: ........
Pekerjaan
: .........
Alamat
: Jl. …………., No… , RT …RW ….., Kelurahan ….., Kecamatan ….., Kotamadya ……...
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap : Nama
: …………bin …………….. Page 8 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN Umur
: …. tahun
Agama
: ......
Pendidikan
: ......
Pekerjaan
: …….. Alamat
:Jl. …………., No… , RT …RW ….., Kelurahan ….., Kecamatan …..,
Kotamadya …….... Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa pada tanggal .............telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ........, Kotamadya ……., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No……………. tertanggal …………………; 2.
Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah
pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3.
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.
…………No. RT. …… RW …., Kelurahan ……., Kecamatan ……., Kotamadya …………..;
4.
Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya
suami-isteri dan belum/sudah dikaruniai ..... orang anak yang masing-masing bernama:
……………., perempuan/laki-laki, lahir pada …………………………………………..; ……………., peempuan/laki-laki, lahir pada …………………………………………..;
Page 9 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN 5.
Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya
berlangsung sampai ……., ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan....tahun .....sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain; (harus ditulis secara rinci dan jelas) ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………
6.
Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan ……… tahun …….
Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7.
Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba
memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8.
Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah
sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
Page 10 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN 9.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (.........bin ....... ) Terhadap Penggugat (......binti ..........
3.
memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; 4.
Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
Page 11 of 12
E-Government 2016 Tatu Zahrotul Uyun AP201410149 STIA BANTEN
SUBSIDER: Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hormat kami, Penggugat
…………binti …………………………
Page 12 of 12
