I.
PENDAHULUAN Sulawesi Utara adalah salah satu Propensi di Indonesia yang terletak di bagian utara Indonesia timur
dengan garis horisontal dari barat ke timur jazirah, dan terletak di garis teritorial utara letaknya di Kepulauan Sangihe dan Talaud dimana letaknya berbatasan dengan Philipina yang membuat Sulawesi Utara terletak di posisi strategis dalam era globalisasi dan itu terlihat dari sisi letak geografisnya. Sulawesi Utara mempunyai 9 wilayah pemerintahan yaitu Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Sangihe, Kab. Talaud, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon yang mempunyai sumber daya alam yang membuat masyarakatnya sejahtera. Sumber daya alam yang berpotensi seperti perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, dan sumber pariwisata alam. Selain sumber daya alam yang telah digambarkan tadi, Sulawesi Utara juga di dukung oleh infrastruktur yang ada seperti Pelabuhan Bitung, Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado, Listrik, Telekomunikasi dll. Dimana sumber daya alam tersebut dapat menarik perhatian investor. Untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya alam ini sangat diharapkan bahwa akan membawa para investor dari negara tersebut untuk menanam modal dan menyediakan tenaga kerja yang dapat mengembangkan sumber daya alam di Sulawesi Utara. Dimana akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
1
II. 1.
SEKILAS SULAWESI UTARA Sejarah Pemerintahan Sulawesi Utara mempunyai latar belakang yang panjang. Sebelum Kepulauan Utara menjadi daerah tingkat I , pada permulaan kemerdekaan Indonesia status daerah ini adalah bagian dari Propinsi Sulawesi yang di atur dalam PP No.5 tahun 1960, Sulawesi dibagi menjadi 2 bagian Yaitu Sulawesi Selatan – Tenggara dan Sulawesi Utara – Tengah. Sulawesi Utara – Tengah terdiri dari Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo dan 8 daerah tingkat 2 yang terdiri dari Bolaang Mongondow, Sangihe talaud, Minahasa, Buol, Toli – Toli, Donggala, Poso dan Luwuk Banggai. Pada tanggal 23 September 1964 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 tahun 1964 yaitu merubah status dari Daerah tingkat I Sulawesi menjadi daerah otonom tingkat I Sulawesi Utara di Manado sebagai ibukotanya. Sejak saat itu, Sulawesi utara berkembang dari Utara ke barat selatan , dari ujung utara Miangas di Pulau Sangihe sampai ke Molosipat bagian barat Kab. Gorontalo. Selanjutnya , lewat nuansa reformasi dan perkembangan daerah dilakukanlah pemekaran wilayah dengan terbentuknya Propinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2002 dan 2003 Propinsi Sulawesi Utara berkembang dengan terbentuknya Kab. Talaud sebagai hasil pemekaran dari Kab. Sangihe dan Talaud, dan Kab. Minahasa Selatan, Kota Tomohon dan Kab. Minahasa Utara sebagai hasil pemekaran dari Kab. Minahasa. Semenjak di realisasikannya demokrasi di Indonesia Pemilian Pemimpin di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia juga dilaksanakan di Sulawesi Utara. Dengan pelaksanaan pemilian Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 dan terpilihlah Drs. S.H. Sarundajang sebagai gubernur Sulawesi Utara dan Bpk. Freddy. H. Sualang sebagai wakil gubernur Sulawesi Utara periode 2005 – 2010.
1.1
Visi Visi dan Misi Daerah dengan demikian juga merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat menghantar masyarakat Sulawesi Utara menuju masa depan yang lebuh baik adalah : MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA. SASARAN POKOK :
1.2
a.
BERBUDAYA ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang mempunyai budaya moderen dan agamais serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
b.
BERDAYA SAING ; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.
c.
SEJAHTERA; Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.
MISI :
Yang adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi adalah
2
a.
Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari hari.
b.
Menerapkan clean government dan good governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c.
Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.
d.
Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum, dan hak azasi manusia.
e.
Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.
f.
Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
g.
Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang.
h.
Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulawesi Utara secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
i.
Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan.
j.
Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global.
k.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
l.
Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.
m. Menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan mengurangi masalah-masalah sosial. 2.
GEOPOSISI Secara universal paradigma pembangunan ekonomi telah berubah seiring dengan tuntutan ekonomi global yang dewasa ini mengharapkan suatu aktifitas ekonomi menjadi lebih efesien dengan flexibilitas yang tinggi. Batas-batas negara /wilayah administrasi pemerintahan (Propinsi, daerah) yang awalnya menjadi preferensi untuk pengembangan/pembangunan ekonomi wilayah telah berubah, sehingga paradigma baru pengembangan kawasan ekonomi saat ini semakin borderless. Artinya batas-batas negara/ pemerintahan menjadi semakin tidak jelas untuk pengembangan ekonomi wilayah/ kawasan. Di Eropah sekalipun yang merupakan negara-negara ekonomi maju telah menyatukan mata uang mereka (euro) untuk efisiensi perdagangan ekonomi wilayah.
3
Dalam perpektif Nasional, Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan demokrasi/ masyarakat membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat Globalisasi. Saat ini daerah cenderung lebih leluasa dalam mengelola gagasan dan konsep serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pada masa lalu top down planning begitu kuat dan pada saat ini cenderung ke arah bottom up planning. Otonomi daerah diharapkan akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
4
Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado, secara geografis terletak di antara 0,300 – 4,300 lintang utara dan 123,00 – 127,00 bujur timur, dengan luas wilayah 15.272,44 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan rendah dengan ketinggian 0-2000 meter di atas permukaan laut. Propinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk 1.980.543 orang dan kepadatan penduduknya 129,68 orang per km2 tergolong masyarakat agraris, di mana mata pencarian penduduk Propinsi Sulawesi Utara hampir separuh di sektor pertanian.
Dalam perpektif regional maupun internasional Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi strategis karena terletak di bibir pasifik (pacific reem) yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara asia timur dan negara-negara pasifik. Posisi demikian menguntungkan Sulawesi Utara, karena secara geografis akan menjadi pintu gerbang perdagangan di kawasan timur Indonesia di wilayah Asia Pasifik.
5
Predikat sebagai pintu gerbang tersebut ditopang dengan adanya Pelabuhan Samudra Bitung yang mampu menampung jenis kapal laut dalam ukuran besar, serta Bandara Internasional Sam Ratulangi. Untuk pelabuhan samudra Bitung sudah diperluas dengan dibangunnya fasilitas pelabuhan kontainer yang mampu bongkar muat komoditi ekspor dan impor bagi kapal-kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan tersebut. Selanjutnya dalam rencana makro Nasional di Sulawesi Utara (Bitung) akan dibangun International Hub Port (IHP). Dalam era globalisasi perdagangan, semua pihak (stakeholders) harus mengantisipasi pekembangan dan manfaat positif di era perdagangan bebas (free trade zone) seperti AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA, APEC serta pertumbuhan ekonomi global yang memanfaatkan fasilitas perdagangan yang ada di Sulawesi utara. Keunggulan komparatif yang ada dengan didukung sejumlah fasilitas penunjang yang ada harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi dalam memacu akselerasi pembangunan propinsi Sulawesi Utara. Keunggulan posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, jasa, industri manufaktur, dan bidang lain di Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.
6
3.
KONDISI MAKRO EKONOMI Nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam setahun oleh para pelaku ekonomi di Sulawesi Utara yang tercermin dari PDRB untuk tahun 2004 mencapai Rp 14,13 triliun (HB) dan Rp 3,88 triliun (HK). Nilai tersebut telah mengalami perkembangan hampir enam setengah kali untuk harga berlaku dan untuk harga konstan mengalami perkembangan lebih dari satu setengah kali dari tahun 1993. Meningkatnya angka PDRB Sulawesi Utara khusus untuk harga berlaku disebabkan terjadi lonjakan harga di tahun 1998 yang langsung meningkat tajam lebih dari tiga kali dibanding tahun 1993. Dilihat darai sisi penawaran, lokomotif pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara terutama disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 26,45 persen, kemudian diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi sebesar 17,14 persen, sektor jasa-jasa 13,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 13,39 persen, sektor bangunan 10,62 persen. Selanjutnya untuk sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan semuanya hanya berperan di bawah 10 persen. Selanjutnya, meskipun telah terjadi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Sulawesi Utara yang saat ini mencapai Rp 7,54 juta rupiah, namun angka tersebut masih jauh berada di bawah rata rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan Sulawesi Utara masih harus bekerja keras untuk tidak semakin tertinggal dari daerah lain yang terus melaju pesat. Dilihat dari sisi permintaan, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Utara masih di dominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan share 59,04 persen. Nilai share ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat 57,99 persen. Kegiatan lain yang peranannya meningkat adalah konsumsi lembaga swasta non profit dengan kontribusi sebesar 0,15 persen (meningkat 0,06 persen dari sebelumnya). Demikian pula dengan ekspor, juga memperlihatkan kinerja yang membaik, tercermin dari peningkatan kontribusi kegiatan tersebut dari 3,41 persen menjadi 7,75 persen. Peningkatan laju konsumsi tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya kredit konsumsi sebesar 25,80 persen. Perkembangan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan II 2005 cukup menggembirakan. Tercermin dari laju pertumbuhan tahunan yang mencapai angka 4,51 persen atau secara triwulanan 8,11 persen. Dari sisi produksi sektor dominan pembentuk PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi (share) sebesar 27,65 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan 16,94 persen dan sektor jasa-jasa 13,99 persen. Seluruh sektor pembentuk PDRB pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan positif. Perkembangan indikator perbankan Sulawesi Utara sampai dengan triwulan III tahun 2005 cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun yakni sebesar Rp 4,84 Triliun. Demikian pula jumlah kredit yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III sebesar Rp 3,9 Triliun atau meningkat 25,35 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, fungsi intermediasi perbankan yang tercermin pada Rasio Pinjaman dan Tabungan Masyarakat (Loan Deposit Ratio) sebesar 75,01 persen. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sampai akhir bulan Juni 2005 mencapai 6.091 orang. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7.228 orang atau turun 15,73 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun
7
sebelumnya, kunjungan wisatawan mancanegara cukup menggembirakan yaitu mencapai 3.650 orang atau meningkat 49,53 persen. Sebagian besar kedatangan wisatawan mancanegara tersebut melalui Bandara Sam Ratulangi Manado sedangkan hanya sebagian kecil melalui Pelabuhan Bitung. Sementara itu, rata-rata tingkat hunian hotel berbintang di Sulawesi Utara sepanjang tahun 2005 (sampai akhir Juni 2005) mencapai 52,79 persen. Angka tersebut cukup menggembirakan karena merupakan yang tertinggi sejak kurun waktu tahun 1996.
4.
KINERJA INVESTASI Perkembangan kegiatan investasi di Sulawesi Utara pada triwulan II 2005 cukup menggembirakan tercermin dari meningkatnya nilai tambah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan yang tumbuh 0,98 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,28 persen. Perkembangan kegiatan investasi tersebut ternyata seiiring pula dengan peningkatan penyaluran kredit investasi dan modal kerja. Sampai akhir bulan Mei 2005, jumlah kredit investasi dan modal kerja yang berhasil disalurkan mencapai Rp. 1.494 miliar atau naik 11,58 persen
dibandingkan triwulan II tahun 2004. Guna
menggairahkan iklim investasi, pemerintah di daerah juga perlu segera membenahi sarana dan prasarana seperti SDM, listrik, air bersih, jalan, serta membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Apabila hal-hal tersebut tidak segera dibenahi, maka tingkat efisiensi investasi di tahun-tahun mendatang diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan. Sementara itu, hasil forum diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Manado dengan melibatkan Pemda, Perbankan, Akademisi dan pelaku usaha, disimpulkan pula bahwa untuk meningkatkan daya saing Sulawesi Utara dalam menjaring investor diperlukan kajian ulang terhadap berbagai Perda yang menghambat masuknya investasi. Nilai tambah kegiatan ekspor Sulawesi Utara baik antar Propinsi dan antar negara secara tahunan pada triwulan II 2005 tumbuh 18,57 persen, naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,88 persen. Laju pertumbuhan ini memberikan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap laju pertumbuhan Sulawesi Utara secara keseluruhan. Namun demikian, pertumbuhan ekspor tersebut masih dibarengi oleh tingginya impor barang yang berasal dari propinsi/daerah lain sehingga secara keseluruhan kegiatan perdagangan masih berada kondisi defisit perdagangan (net impor). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara banyak yang masih harus didatangkan dari luar daerah, serta sedikitnya perusahaanperusahaan yang bertindak sebagai produsen di wilayah ini. Sementara itu, berdasarkan nilai perdagangannya antar negara, nilai realisasi ekspor Sulawesi Utara ke luar negeri dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2001. Sampai dengan Mei 2005, nilai realisasi ekspor luar negeri tercatat sebesar USD 181,80 juta. Angka ini diharapkan akan terus meningkat sampai akhir tahun 2005 sehingga akan melebihi angka realisasi ekspor tahun 2004 sebesar USD 248,15 juta. Meningkatnya nilai ekspor, ternyata seiring dengan terus menurunnya tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap barang atau jasa dari luar negeri. Hal ini tercermin dari nilai impor
8
yang terus memperlihatkan kecenderungan penurunan dimana sampai Mei 2005, nilai impor tercatat sebesar USD 4,31 juta. Kecenderungan meningkatnya perdagangan antar negara tercermin pula pada volume perdagangannya. Sampai Mei 2005, volume ekspor tercatat sebesar 293,88 ribu ton dengan volume import sebesar 2,42 ribu ton. Dengan demikian, sampai Mei 2005, Sulawesi Utara mencatat surplus perdagangan luar negeri.
9
III.
PELUANG INVESTASI
1.
IKAN KAYU JENIS PRODUK
• Ikan Kayu • Beraneka ragam Ikan Kayu Olahan (snack ikan, abon, mie, permen, dll.
• Kapal penangkap ikan dengan kapasitas lebih dari 30 GT • Fasilitas pengolahan makanan (mesin pengolahan modern dan fasilitas produksi PELUANG PASAR Pasar domestik dan internasional (Jepang, Taiwan, Singapura, Filipina, dsbg. DAYA SAING • Dukungan pemerintah local/ propinsi serta kabupaten kota karena merupakan sector andalan di Sulut • Posisi strategis (dikelilingi laut Banda, laut Sulawesi dan Samudra Pasific) • Laut Banda Potensi Ikan pelagis 104.000. ton/ tahun denganproduksi tangkapan ikan hanya 28 % (29.100. ton/ tahun) • Laut Suawesi Potensi Ikan pelagis 175.000. ton/ tahun denganproduksi tangkapan ikan hanya 153.000. ton/ tahun) LOKASI POTENSIAL Bitung. (45 km dari Manado/ 60 menittransportasi darat), kepemilikan tanah dengan cara sewa (leasing) atau membeli property secara langsung Rp. 200.000./ meter2 BAHAN BAKU Ikan segar Tuna, cakalang , baby tuna, sarden, malalugis TENAGA KERJA Tersedia tenaga terampil di kota Bitung dan Manado UMR Sulut Rp. 600.000./ bulan (2004) INFRASTRUKTUR • Listrik PLN. Tenaga air, Diesel, Panas Bumi • Air Bersih PDAM, Air Bawah Tanah, Air Sungai • Telekomunikasi. PT. Telkom telah menjangkau hampir seluruh wilayah, operator selular yang ada: Telkomsel. Satelindo, Komselindo, Exelcom, selanjutnya terdapat kurang lebih 4 Internet Provider • Jalan dalam kondisi baik dengan kapasitas beban 5 - 8 ton • Pelabuhan Bitung dengan layanan umum, pelabuhan kargo/ container serta kapal ikan baik local dan internasional. • Bandara Internasional Sam Ratulangi yang menyediakan jalur penerbangan lokaldan internasional. Jarak dari kota bitung ke bandara 40 km atau dengan transportasi darat 45 menit. SKALA BISNIS YANG • Industri menengah DIUSULKAN PERUSAHAAN • Ikan kayu. PT. Celebes Minapratama, Jl. Wangurer Bitung, telp./fax. MITRA 0438-31224/32993. CP. Bpk. J. Pangkerego Ikan Kayu Olahan. PT. Manado Mina Citra Taruna. JL. Wangurer Bitung, telp/ fax. 0438-30780, 30027/ 31423, CP. Corneles Worang/ Luis Tombuku. TIPE INVESTASI
10
2.
VIRGIN COCONUT OIL JENIS PRODUK KAPASITAS PRODUKSI LOKASI
7.200. liter Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow
KEBUTUH-AN INVESTASI
MODAL TETAP MODAL KERJA TOTAL INVEST. ROI B/C Ratio PAY-BACK PERIOD BEP Unit BEP Rp.
PROFITA-BILITAS FINANSIAL
3.
Minyak Kelapa Murni
Rp. 3.336.000. Rp. 72.648.000. Rp. 75.984.000. 42,14% 1,42 204 hari 5.066 liter Rp. 10.555.
RUMAH PANGGUNG Bidang Usaha/komoditas /
:
Sector / Commodity
Industri Rumah Panggung/rumah Jadi/ Wooden House Industry
Lokasi / Location
:
Woloan, Kakaskasen
Produksi / Production
:
+ 10 Unit per 3 bulan (tergantung pesanan) + 10 unit / 3 Months
Luas Areal / lNad areal
:
-
Skala Industri / Scale of Industry
:
Menengah dengan studi kelayakan/ Medium, based on t5he feasibility study
Invesatsi yang diharapkan /
:
Expected investment project
-Teknologi pengering / pengawet / preservation technology Peralatan dan mesin / Equipment and machineries Diklat / Professional training Pemasaran / Marketing
Informasi / Information Contact
:
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Head of Industrial and Trade Office Drs. Ch. Kalesaran, MBA (HP. 08152302656)
11
IV. 1.
DUKUNGAN INRASTRUKTUR Bandar Udara Propinsi Sulawesi Utara memiliki 3 bandar udara yaitu; Bandar Udara Sam Ratulangi (Manado), Bandar Udara Naha dan Melanguane (Sangihe Talaud). Bandar Udara Sam Ratulangi merupakan Bandar Udara utama di Sulawesi Utara yang sudah melayani penerbangan internasional. Saat ini setelah dikembangkannya fasilitas bandara baik runway yang telah dapat didarati oleh pesawat sejenis Air Bus A.300 dan DC-10, serta pembangunan terminal utama yang representatif, maka Bandara Sam Ratulangi telah menjadi salah satu Bandara Internasional di Indonesia. PENERBANGAN PENERBANGAN INTERNASIONAL INTERNASIONAL DARI DARI dan dan KE KE MANADO MANADO (SAAT (SAAT INI INI DAN DAN YANG YANG AKAN AKAN DATANG) DATANG)
6
FOUKUOKA
4 jam 50 menit
TAIPEH GUANG ZHOU
3 jam 47 menit
1 jam … menit
HONGKONG
3 jam 30 menit
MANILA 2 jam
DAVAO 1 jam
MANADO
SINGAPORE
3 jam 35 menit
JAKARTA
2 jam 30menit
DENPASAR
1 jam 30menit
Saat ini jalur penerbangan internasional langsung yang dapat melalui Bandara Sam Ratulangi adalah jalur Manado-Singapura, Manado-Davao, dan Manado-Taipeh. Disamping Bandar Udara Sam Ratulangi tersebut, Sulawesi Utara juga memiliki Bandar Udara khusus penerbangan local, seperti Pelabuhan Udara Naha dan Melangguane di Kabupaten Sangihe dan Talaud yang melayani penerbangan lokal.
NNNooo... 111... 222... 333...
KKKaaabbbuuupppaaattteeennn///KKKoootttaaa M M Maaannnaaadddooo SSSaaannngggiihihheee TTTaal alalaauuuddd
NNNaaam m maaaBBBaaannndddaaarrraaa SSSaaam m mRRRaaatttuuullalaannngggiii NNNaaahhhaaa M M Meel eloloonnnggguuuaaannneee
KKKlllaaasssiiifffiiikkkaaasssiiiBBBaaannndddaaarraaa KKKeeellalaasssIIIIII PPPeeerrriininntttiisiss PPPeeerrriininntttiisiss
12
2.
Pelabuhan Laut Hubungan transportasi laut dilakukan melalui Pelabuhan Lokal, Nusantara dan Pelabuhan Samudra/ Internasional. Pelabuhan Utama yang melayani perhubungan laut di Sulawesi Utara dan wilayah Indonesia Timur bahkan luar negeri adalah Pelabuhan Bitung. Saat ini fasilitas pelabuhan Bitung tengah dikembangkan terutama fasilitas bongkar muat peti kemas. No. Nama Pelabuhan/ Port 1. Pelabuhan Samudra Bitung 2. Pelabuhan Manado 3. Pelabuhan Labuang Uki 4. Pelabuhan Torosik 5. Tahuna 6. Ulu Siau 7. Melonguane 8. Lirung 9. Beo Sumber : BKPMKR SULUT 2005
Lokasi/Location Bitung Manado Lolak Bolmong Bolmong Sangihe Sangihe Talaud Talaud Talaud
Diharapkan pelabuhan Bitung ke depan akan berfungsi sebagai cargo consolidation centre di kawasan Asia Pasifik. Disamping itu saat ini sementara dibangun pelabuhan perikanan Bitung yang nantinya akan menjadi pintu keluar masuk perdagangan ikan di Sulawesi Utara. Pelabuhan Bitung dapat digunakan sepanjang tahun karena merupakan Pelabuhan Alam, dan dapat menampung jenis kapal sampai dengan 60.000 ton. Disamping Pelabuhan Bitung, di Propinsi Sulawesi Utara terdapat pula pelabuhan lainnya (lokal) yaitu; Pelabuhan Manado, Tahuna, Labuang Uki, Torosik, Ulu Siau, Lirung, Melonguane dan Beo.
ALUR PELAYARAN DARI BITUNG KE BERBAGAI NEGARA
13
3.
Transportasi Darat Disamping keberadaan dukungan infrastruktur bandara dan pelabuhan laut yang ada transportasi darat relative sudah menjangkau daerah-daerah di Sulut. Eksistensi jalan trans Sulawesi sebagai jalur transportasi darat, yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi lainnya di wilayah Sulawesi. Jalur Trans Sulawesi ini merupakan salah satu jalur perdagangan dan distribusi di wilayah Sulawesi. Keberadaan jalur trans Sulawesi, terutama untuk memperlancar mobilitas masyarakat, barang dan jasa se Sulawesi, baik dalam hubungan perdagangan, jasa dan lain-lain. TABEL PANJANG JALAN NEGARA, PROPINSI DAN KABUPATEN/ KOTA Jalan Negara Kondisi Km Baik Sedang
NO. Kab./ Kota 1. Bolaang
Km
Jalan Propinsi Jalan Kab/ Kota Kondisi Km Kondisi Baik Sedang Baik Sedang
381,20 303,81
77,45
232,84
57,24
160,10
389,64 312,73
38,55
585,00
201,15
32,20
3. Sangihe
196,13
135,45
51,68
4. Talaud
249,50
-
47,05
14,85
Mongondow 2. Minahasa
5. Manado
26,55 26,55
-
6. Bitung
11,97 11,97
-
93,74 478
103
24,7
32,20
Sumber : BPS Sulut, 2004 TABEL Jarak dari Kabupaten/ Kota dengan ibukota Propinsi, Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut di Propinsi Sulawesi Utara Jarak ke Ibukota Propinsi/ Manado (Km) 184
Ke Pelabuhan Udara Sam Ratulangi (Km)
Ke Pelabuhan Samudra Bitung (Km)
194
225
Kab./ Kota
Ibukota Kab/kota
1. Bolaang Mongondow
Kotamobagu
2. Minahasa
Tondano
32
42
45
3. Sangihe
Tahuna
550
560
550
4. Talaud
Melonguane
450
460
450
5. Manado
Manado
-
10
41
6. Bitung
Bitung
41
50
-
7. Tomohon
Tomohon
25
35
66
8. Minahasa Selatan
Amurang
70
80
111
9. Minahasa Utara
Airmadidi
15
20
26
No.
* Kota Tomohon, Kab. Minsel dan Minut disatukan dengan dengan Kab. Minahasa Sumber : BPS Sulut 2004
14
B. TELEKOMUNIKASI
TABEL JENIS JASA TELEKOMUNIKASI
No. 1. TV Lokal 2. Radio Siaran 3. Kios Telpon 4. Operator Seluler 5. Penyedia Jasa Internet 6. Radio Amatir 7. Telpon (telkom) Sumber : BPS Sulut, 2004
Nama Jaringan
Jumlah 3 11 241 4 4 2.737 62.347 SST
Hampir semua wilayah di Daerah ini relative bias dijangkau oleh fasilitas telepon termasuk untuk sambungan internasional. Disamping itu telah dibangun jaringan telepon cellular dengan bebagai layanan yang diberikan oleh provider. C. LISTRIK Hampir semua wilayah di Daerah ini relative bisa dijangkau oleh fasilitas listrik. Pada diagram dibawah ini tergambar diagram rencana daya terpasang pembangkit listrik sampai dengan tahun 2014. KOMPOSISI DAYA TERPASANG PEMBANGKIT 900 46
800
46 46
700 15 600
7 7
500 MW 400
187
26
-20
-20
44 20
61
64
68
301
306
2004
2005
112
15 147
181 178 100
119
130
80
88
80
60
60
80
69
103
103
103
105
307
307
291
293
294
298
2006
2007
2008
2009 Tahun
2010
2011
PLTD
PLTA/M
40
181
171
171
300
301
301
2012
2013
2014
141
300
200
100
-
PLTP
PLTU
PLTG
Sumber : PLN SulutTENGGO, 2005
15
Sumber energi listrik di Sulawesi Utara saat ini masih sangat tergantung dari tenaga disel. Pada tahun-tahun kedepan nanti produksi energi listrik akan bersumber dari pembangkit listrik selain disel, seperti : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Lisdtrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Lisdtrik Tenaga Micro Gas (PLTMG) dll. KOMPOSISI PRODUKSI ENERGI PER JENIS PEMBANGKIT
3.000 238 211
2.500 189
2.000
561
152 561
166 1.500
561
153 312 607
1.000 711
140 500 158
138
256 -
251 -
2004
2005
372 372
254 -5
377
420
280
775
-27
372
-45
980
540
588
2006
2007
2008
-48
-48
1.075
1.085
-60
-27
-5
250 270
609
609
506
420
-
911 701
170
730
801
2009
2010
2011
2012
2013
1.142
2014
T AHUN PLT U Batubara
PLT G Gas Alam
PLT MG (Micro Gas)
PLT A/M
PLT P
PLT D
Sumber : PLN SulutTENGGO, 2005
16
ENERGY AND LOAD DEMAND FORECAST PER SYSTEM PROPINSI SULAWESI UTARA Electricity System 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sistem Minahasa + Kotamobagu - Produksi ( GWh ) 647,2 706,7 778,2 863,8 966,3 1081,3 1210,1 1354,4 1516,0 1697,1 1904,2 - Load Factor (%) 55,9 56,3 56,6 56,9 57,3 57,6 57,9 58,1 58,3 58,6 58,9 - Beban Puncak ( MW ) 132,2 143,4 157,0 173,2 192,6 214,2 238,8 266,2 296,7 330,8 370,5 Sistem Tahuna - Produksi ( GWh ) 17,1 18,4 19,9 21,7 23,9 26,3 28,9 31,8 35,0 38,5 42,4 - Load Factor (%) 37,1 37,4 37,7 38,1 38,4 38,7 38,9 39,1 39,4 39,6 39,9 - Beban Puncak ( MW ) 5,27 5,61 6,02 6,52 7,11 7,76 8,48 9,27 10,14 11,09 12,14 Sistem Ondong /Siau - Produksi ( GWh ) 6,6 7,1 7,8 8,6 9,6 10,7 12,0 13,3 14,9 16,6 18,5 - Load Factor (%) 39,2 39,2 39,3 39,4 39,6 39,7 39,7 39,7 39,8 39,8 39,9 - Beban Puncak ( MW ) 1,91 2,08 2,27 2,50 2,78 3,09 3,44 3,83 4,27 4,75 5,30 Sistem Talaud - Produksi ( GWh ) 5,2 5,6 6,1 6,6 7,3 8,1 8,9 9,8 10,8 11,8 13,1 - Load Factor (%) 40,8 40,8 41,0 41,0 41,2 41,4 41,5 41,4 41,6 41,6 41,6 - Beban Puncak ( MW ) 1,46 1,57 1,70 1,85 2,03 2,22 2,44 2,69 2,95 3,25 3,67 Sistem Molibagu - Produksi ( GWh ) 4,1 4,5 4,9 5,5 6,1 6,8 7,6 8,5 9,5 10,7 11,9 - Load Factor (%) 28,9 29,5 30,2 30,8 31,5 32,2 32,9 33,5 34,2 34,9 35,7 - Beban Puncak ( MW ) 1,63 1,74 1,87 2,03 2,21 2,42 2,65 2,90 3,18 3,49 3,82 Isolated Propinsi SULUT - Produksi ( GWh ) 10,8 11,6 12,6 13,8 15,3 16,9 18,7 20,6 22,8 25,2 27,9 - Load Factor (%) 30,8 30,9 30,9 31,0 31,1 31,1 31,1 31,3 31,5 31,5 31,6 - Beban Puncak ( MW ) 4,00 4,29 4,66 5,09 5,61 6,20 6,85 7,51 8,26 9,11 10,13 Sumber : PLN SulutTENGGO, 2005 IV.
INFORMASI LAHAN PISANG
Kab. Minut Kec. Likupang Lokasi Seluas + 700 Ha Kab. Minsel Kec. Tumpaan Lokasi Seluas + 680 Ha Kab. Minsel Kec. Tenga Lokasi Seluas + 904 Ha Kab. Bolmong Kec. Bolaang Lokasi Seluas + 670 Ha
Kab. Bolmong Kec. Lolak Lokasi Seluas + 2720 Ha
Kab. Minahasa Kec. Tombariri Lokasi Seluas +
Ha
Kab. Minsel Kec. Touluan & Tombatu Lokasi Seluas + 3200 Ha
17
V. A.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA REGIONAL MELAYANI PERIJINAN UNTUK PENAMAN MODAL ASING ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL Dasar hukum Penanaman Modal diatur dengan berbagai aturan perundang-undangan, yakni : 1.
Untuk Penanaman Modal Asing diatur dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1967 j0. Undangundang nomor 11 tahun 1970.
2.
Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-undang nomor 12 tahun 1970.
3.
Perlindungan Penanaman Modal a.
Diatur dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1997 -
Memberikan jaminan transfer: keuntungan, biaya TKA, penyusutan peralatan, kompensasi atas nasionalisasi dan biaya lainnya.
b.
-
Jaminan tidak melakukan nasionalisasi
-
Diadakan arbi trase bila terjadi ketidak sepakatan.
Internasional Center of Settelment of Investment Disputes (ICSID) -
Pemerintah R I melalui UU Nomor 5 tahun 1968 telah meratifikasi konvesi ICSID mengenai Investasi antara WNA (Penanam Modal) dengan pemerintah Negara penerima modal.
-
Surat PMA mencantumkan “Arbitration Clause” mengenai kesedian pemerintah RI untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal dengan perusahaan-perusahaan PMA/ penanam modal dihadapan badan arbitrase ini.
4.
Arbitration Clause merupakan Insentif sekaligus jaminan investasi.
Jangka waktu izin PMA diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1986 jo. Nomor 9 tahun 1993. Izin PMA selama 0 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersil. Perusahaan PMA mengadakan perluasan usaha, izin usaha diperpanjang selama-lamanya 30 tahun sejak perusahaan berproduksi komersil.
B.
INSENTIF A.
Fasilitas Bea Masuk Impor Barang Modal Bagi PMA dan PMDN diberikan keringanan bea masuk untuk impor barang modal dengan jangka waktu pengimporan 2 (dua) tahun. Keringanan yang diberikan berupa tariff akhir bea masuk (BM) 5 %. Apabila tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % atau kurang, yang berlaku adalah tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
B.
Fasilitas Impotr Bahan Baku Bagi PMA dan PMDN diberikan keringanan bea masuk untuk impor bahan baku untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dengan jangka pengimporan 2 (dua) tahun.
18
Bagi perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri, keringann bea masuk untuk 4 (empat) tahun produksi dan jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun. Keringanan yang diberikan berupa tariff akhir bea masuk (BM) 5 %. Apabila tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % atau kurang, yang berlaku adalah tariff Bea Masuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). C.
Fasilitas Perpanjangan Import Bahan Baku dan Barang Modal. Bagi PMA dan PMDN diberikan fasilitas seperti pada huruf A dan B diatas dapat memperoleh fasilitas perpanjangan jangka waktu pengimporan barang modal dan bahan baku dengan berpedoman pada SK Menkeu no. 456/KMK.04/2002.
D.
Fasilitas PPN Bagi PMA dan PMDN diberikan pembebasan PPN untuk impor: a.
Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia, yang diimpor dan digunakan oleh perusahaaan penangkap ikan nasional.
b.
Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
c.
Fasilitas pembebasan PPN untuk impor mesin/ peralatan pabrik,
baik dalam kedaan
terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang, yang semula diberikan dalam PP. NO 12 tahun 2001 telah dicabut/dihapus dengan PP No. 43/ tahun 2002. E.
Kebijakan Insentif Fiskal. a.
Pemberian insentif fiscal berupa fasilitas keringanan bea masuk import atas barang modal berupa mesin-mesin atau peralatan serta bahan baku/penolong diatur dalam Kepmenkue nomor 135/KMK.05/2000 memuat antara lain : -
Materi fasilitas berupa keringanan bea masuk sehingga tariff bea masuk menjadi 5%;
-
Diberikan kepada perusahaan dalam rangka PMA/PMDN dan non PMA/PMDN untuk pembangunan baru dan pengembangan;
-
Untuk barangmodal berupa mesin dan peralatan diberikan fasilitas untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun;
-
Untuk bahan baku berupa barang dan bahan, diberikan untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun dengan jangka waktu pengimporan 2 (dua) tahun;
-
Terhadap industri menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri dapat diberikan fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 (empat) tahun dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun; dan
-
Fasilitas pembebasan Ppn atas import barang modal tertentu telah dihapuskan, sejalan dengan dikeluarkannya PP nomor 43 tahun 2002.
19
b.
Untuk memacu perkembangan investasi di wilayah KTI, kepada para investor diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan antara lain : -
Pengurangan sebesar 50% atas pajak bumi dan bangunan selama 8 (delapan) tahun sejak diperoleh izin peruntukan tanah;
-
Dapat melakukan kompensasi kerugian tidak lebih dari 8 (delapan) tahun terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian dialami; dan
-
Perusahaan yang sebagian besar hasil produksinya (sekurang-kurangnya 65%) dieksport, diberikan kemudahan dalam menggunakan tenaga
c.
Kegiatan-kegiatan usaha yang berlokasi di dalam KAPET, sesuai dengan PP nomor 147 tahun 2000 dan Kempenkeu nomor 11/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001, diberikan kelonggaran/fasilitas perpajakan berupa : -
Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, dapat dinikmati selama 6 tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu sebesar 5% setiap tahun dari jumlah realisasi penanaman modal;
-
Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat;
-
Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
-
Pengenaan pajak penghasilan pasal 26 atas deviden sebesar 10% atau tariff yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
d.
Untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan PP nomor 148 tahun 2000, diberikan fasilitas perpajakan meliputi : -
Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
-
Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat;
-
Kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
-
Pengenaan pajak penghasilan pasal 26 atas deviden sebesar 10% atau tariff yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
Namun bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas berdasarkan PP nomor 147 tahun 2000 tidak lagi diberikan fasilitas.
C.
PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN INVESTASI/ DUNIA USAHA Salah satu upaya dalam memberikan kepastian berusaha bagi kalangan dunia usaha adalah pemberian hak atas tanah ( Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai) yang dikaitkan dengan masa usaha.Dasar hukum Penanaman Modal diatur dengan berbagai aturan perundang-undangan, yakni : 1.
Hak Guna Bangunan (HGB) Diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dapat diperbaharui kembali dalam hal masa berlakunya telah berakhir.
20
2.
Hak Guna Usaha (HGU) Diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dapat diperbaharui kembali dalam hal masa berlakunya telah berakhir.
3.
Hak Pakai Diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak Pakai tersebut dapat diperbaharui kembali dalam hal masa berlakunya telah berakhir.
Untuk Hak Pakai bagi : badan pemerintah, perwakilan negra asing, badan keagamaan serta badan social, jangka waktu yang diberikan tidak terbatas, yaitu sepanjang tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Untuk menjamin kepentingan penanaman modal, pemberian jangka waktu hak atas tanah sesuai PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas Tanah, permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah dapat dilakukan sekaligus pada saat pengajuan permohonan haknya yang pertama. Secara keseluruhan yang dapat diberikan kepada pemohon hak adalah : untuk Hak Guna Bangunan (HGB) jangka waktu seluruhnya adalah 80 tahun, untuk Hak Guna Usaha (HGU) jangka waktu seluruhnya adalah 95 tahun, dan untuk Hak Pakai jangka waktu seluruhnya adalah 70 tahun.
VI.
PENUTUP Sebagai salah satu daerah otonom pemerintah Silawesi Utara memerlukan dukungan para penanam
modal untuk proses pengembangan dan peningkatan ekonomi Sulawesi Utara untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, berdaya saing tinggi dan sejahtera. Salah satu yang di perlukan adalah kerjasama dengan investor internasional, dapat menyampaikan kepada para investor tentang kondisi Sulawesi Utara, kondisi ekonomi, peluang investasi, dan beberapa potensi yang dapat menarik perhatian para investor dan beberapa informasi tentang pelayanan penanaman modal di Sulawesi Utara. Dari beberapa Informasi di atas di harapkan dapat memberi keuntungan bagi para investor.
21
INFORMASI LAINNYA Informasi selengkapnya tentang prosedur penanaman modal beserta kebijakan penanaman modal di Sulawesi Utara dan Indonesia, dapat menghubungi (baik secara langsung maupun lewat media informasi lainnya) : 1.
BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL DAN KERJA SAMA REGIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA. Jl. 17 Agustus nomor 69 Manado 95119, Sulawesi Utara Indonesia Telp. : 62-431-865559, 856703 Fax. : 62-431-856703 E-mail :
[email protected]
2.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI Jl. 17 Gatot Subroto 44 Jakarta 12190, Indonesia P.O. BOX 3186 Telp. : 62-21-5252008, 5254981, 5252649, 5253866 Fax. : 62-21-5227609, 5254945, 5264211, 5253866 Online : http://www.bkpm.go.id E-mail :
[email protected]
3.
BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO – BITUNG Jl. Diponegoro nomor 51 Manado 95112, Sulawesi Utara Indonesia Telp. : 62-431-846685 Fax. : 62-431-846687 E-mail :
[email protected] Website : www.kapetmanadobitung.go.id
4.
DIPUBLIKASIKAN OLEH : BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL DAN KERJA SAMA REGIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA Jl. 17 Agustus nomor 69 Manado 95119, Sulawesi Utara Indonesia Telp. : 62-431-865559, 856703 Fax. : 62-431-856703 E-mail :
[email protected]
22
