IMPLIKASI GERAKAN PEOPLE’S ALLIANCE FOR DEMOCRACY (PAD) TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI THAILAND TERKAIT HUBUNGAN BILATERAL THAILAND-KAMBOJA TAHUN 2008-2011 I Putu Dedy Wiguna, Ni Wayan Rainy Priadarsini, Putu Titah Kawitri Resen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email:
[email protected],
[email protected],
[email protected].
ABSTRACT Political problem that happened in Thailand started by demonstrations to oppose Thaksin Sinawatra’s government that done by a group led by Sondhi Limthongkul in the end of 2005. Scandal of Shin Corp’s sale which as a important telecommunication enterprise in Thailand to foreigners at the end of January 2006 triggers many groups to involve in demontration with forming a social movement that named People’s Alliance for Democracy (PAD). PAD’s efforts in order to oppose Thaksin Sinawatra in Thailand such as demonstrations in many places, occupations of government buildings and airports. Political disorder in Thailand has great impact into bilateral relations between Cambodia and Thailand. It caused by a deal that signed by Thailand's Government which support Cambodia to propose Preah Vihear temple as world heritage site to UNESCO. That moment used by PAD to inspire nationalism of Thailand's people because of that temple still become an object of dispute between two nations. This research aimed to describe the implication of PAD movement toward Thailand’s foreign policy related to bilateral relations of Thailand and Cambodia in year 2008-2011. This research used qualitative method with descriptive genre. Key words: Social Movement, People Alliance for Democracy (PAD), Thaksin Sinawatra, Bilateral Relations
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
internal negara, tetapi juga berdampak terhadap hubungan luar negerinya. Dalam hal ini adalah terkait hubungan antara Thailand dan Kamboja yang awalnya terjalin erat kemudian bisa berubah karena adanya krisis politik domestik yang melibatkan rezim Thaksin Sinawatra dan kelas menengah di negeri gajah putih (Zebioli, 2009, hal. 4).
Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh bangsa asing. Melalui kudeta pada 1932, pemerintahan di Thailand telah bertransformasi dari sistem monarki yang absolut menuju sistem monarki konstitusional. Meski demikian, selama hampir setengah abad setelahnya dunia politik di Thailand masih didominasi oleh elit militer dan birokrat. Rezim pemerintahan militer saling bergantian dengan rezim demokrasi tetapi hanya dalam periode yang singkat. Pergantian kekuasaan di Thailand sering terjadi melalui kudeta militer sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan politik di negeri gajah putih. Ketidakstabilan politik domestik ternyata tidak hanya mempengaruhi kondisi
Thaksin Sinawatra adalah Perdana Menteri Thailand yang memerintah dari 2001-2006. Melalui Partai Thai Rak Thai (TRT), Thaksin berhasil memenangkan pemilu pada Januari 2001 dan kemudian berhasil kembali menang pada pemilu Februari 2005. Pemerintahan Thaksin pada periode tahun 2001-2005 berjalan dengan cukup baik. Bahkan ia sangat dicintai oleh masyarakat kelas bawah dan pedesaan di Thailand. Thaksin mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat bawah
1
melalui kebijakan ekonominya yang dinamakan Thaksinomics yakni kebijakan pemberian dana bantuan pedesaan, penghapusan beban utang petani, subsidi kesehatan, bantuan pengembangan usaha kecil menengah dan lainnya. Ekonomi negeri gajah putih mampu tumbuh dengan positif pasca krisis 1997 dengan arus investasi asing yang relatif lancar (Maghribi, 2006).
lainnya berperan dalam mengumpulkan dan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi (Ungpakorn, 2007, hal. 33-34). Demonstrasi massa menentang pemerintahan Thaksin Sinawatra semakin meningkat pada akhir 2005. Protes ini awalnya hanya dilakukan oleh kelompok pimpinan Sondhi Limtongkul yang menuduh pemerintah telah melakukan korupsi dan menyerukan supaya Raja Thailand segera mengangkat perdana menteri yang baru. Namun, berbagai kelompok masyarakat kemudian ikut bergabung dalam aksi demonstrasi ini dan membentuk sebuah gerakan bersama. PAD melakukan unjuk rasa diberbagai tempat strategis seperti Monumen Demokrasi, gedung pemerintahan, dan pusat-pusat bisnis di Thailand. Kemudian, untuk mengatasi aksi demonstrasi yang semakin masif, Thaksin membubarkan parlemen dan kembali menyelenggarakan pemilu pada April 2006. Hasilnya, Thaksin kembali berhasil memenangkan pemilu ini dengan memperoleh 16 juta suara. Namun pihak oposisi yang dimotori Partai Demokrat dan massa PAD memilih untuk memboikot serta tidak mengakui hasil pemilihan tersebut (Ungpakorn, 2007, hal. 19-20).
Meski demikian, pemerintahan Thaksin Sinawatra tidaklah berjalan secara mulus dan banyak mendapat kritikan dari oposisinya. Selama periode 2005-2008, rezim Thaksin Sinawatra dan sekutunya di Thailand menghadapi perlawanan yang kuat dari pihak oposisi yang dimotori oleh kelompok PAD yang menganggapnya telah melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat memerintah (Zahroh, n.d.). Ada sejumlah kebijakan Thaksin yang menuai kontroversi dan menjadi cikal bakal menurunnya hubungan antara Thaksin dengan kelas menengah termasuk juga kepada kerajaan. Kebijakan Thaksin yang memilih jalur kekerasan dalam menghadapi kelompok separatis di wilayah Thailand Selatan dan penjualan perusahaan telekomunikasi yang strategis yaitu Shin Corp tanpa pajak ke Singapura merupakan contoh kebijakan yang membuat citranya tercoreng. Meski Thaksin kembali menang dalam pemilu 2005, tetapi berbagai kesalahan yang pernah dilakukannya itu tetap tidak bisa diterima oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang tergabung dalam massa PAD di Thailand (Maghribi, 2006).
Kekacauan politik di Thailand akhirnya berujung pada kudeta militer terhadap pemerintahan Thaksin Sinawatra pada September 2006. Pasca kudeta, pihak militer kemudian menyelenggarakan pemilu pada Desember 2007 yang berhasil dimenangkan oleh Samak Sundaravej dari People’s Power Party (PPP). Hal itu memicu kembali terbentuknya gerakan PAD pada 2008 dengan menganggap bahwa Samak hanyalah boneka Thaksin sebab partainya merupakan reinkarnasi dari TRT yang merupakan partainya Thaksin. PAD melakukan aksi yang semakin agresif dengan berupaya untuk menduduki gedung pemerintahan dan jalur transportasi yang ada di luar Bangkok (Asian Correspondent, 2014).
People’s Alliance for Democracy (PAD) atau juga disebut kaos kuning merupakan kelompok gerakan untuk menentang pemerintahan Thaksin Sinawatra di Thailand yang terdiri dari 23 organisasi masyarakat yang beraliansi dengan pebisnis kaya yakni Sondhi Limthongkul. Sondhi adalah pemilik media yang setia terhadap kerajaan yakni The Manager Media Group. Basis massa PAD adalah kelas menengah di Bangkok yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Secara keseluruhan, PAD mempunyai lima pemimpin dengan Sondhi Limthongkul sebagai sosok yang paling dominan dalam menyediakan akses pendanaan dan kampanye anti-Thaksin melalui media yang dimilikinya. Sementara keempat pemimpin
Pada era pemerintahan Perdana Menteri Samak inilah muncul sebuah kebijakan yang dianggap kontroversial ketika Menteri Luar Negeri Thailand Noppadon Patama yang juga merupakan kuasa hukum Thaksin menandatangani kesepakatan yang mendukung upaya Pemerintah Kamboja untuk mengajukan
2
Kuil Preah Vihear kepada UNESCO sebagai salah satu situs warisan budaya dunia pada 18 Juni 2008. Pemerintah Thailand mengklaim bahwa kesepakatan itu akan membuat hubungan bilateral kedua negara akan semakin kuat ke depannya.
Correspondent, 2014). Pergantian rezim ke Abhisit kemudian merubah pendekatan hubungan antara Thailand dengan Kamboja menjadi lebih berpusat pada masalah keamanan atau security centric. Hal itu tidak terlepas dari peranan yang dimainkan oleh kelompok PAD yang berusaha meningkatkan sentimen antiKamboja demi mendapatkan simpati publik dalam upayanya untuk melawan Thaksin Sinawatra dan sekutunya di Thailand (Chachavalpongpun, 2013, hal. 72)
Namun, keputusan itu kemudian justru menjadi senjata ampuh bagi PAD yang berupaya mengobarkan api nasionalisme rakyat Thailand. Demi untuk menjatuhkan kekuasaan Samak Sundaravej yang merupakan sekutunya Thaksin, kelompok PAD yang juga didukung pihak oposisi yakni Partai Demokrat memanfaatkan betul momentum tersebut. Mereka menggunakan slogan khai chat (menjual bangsa atau negara kepada pihak asing) pada isu tersebut sebagai alat propaganda politik untuk mendapatkan simpati rakyat di Thailand. Mereka menuduh Pemerintahan Perdana Menteri Samak Sundaravej dan sosok Thaksin yang berada dibelakangnya ingin mengorbankan wilayah seluas 4,6 kilometer persegi yang mengelilingi kuil itu kepada Kamboja demi kepentingan pribadi semata. Peristiwa ini kemudian berdampak terhadap kebijakan luar negeri Thailand ke Kamboja sehingga turut berimbas pada pola hubungan bilateral kedua negara (Chachavalpongpun, 2011, hal. 1026).
1.2 Kerangka Konseptual 1.2.1 Teori Gerakan Sosial
Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial adalah upaya yang dilakukan secara kolektif demi mencapai kepentingan bersama di luar ruang lingkup lembaga yang mapan. Gerakan sosial dapat dipahami sebagai sebuah tindakan kolektif atau collective action untuk meraih tujuan kolektif pula dengan cara menentang (Kamaruddin, 2012, hal. 22). Ada berbagai bentuk aksi protes yang digunakan oleh sebuah gerakan sosial seperti unjuk rasa atau demonstrasi, mengadakan pertemuan publik, menyebarkan selebaran, petisi, boikot, berjaga-jaga, membentuk barikade, penyerangan, konflik secara terbuka dan menduduki suatu tempat (Tilly, dikutip oleh Haunss, 2007, hal.163) Ada hal yang membedakan gerakan sosial dengan bentuk aksi kolektif lainnya yaitu terorganisir, penuh pertimbangan, dan cenderung tahan lama. Gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir yang mempunyai misi khusus dalam setiap aksinya dan memiliki strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Gerakan sosial juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dalam hal pembentukannya dan orangorang yang terlibat di dalamnya secara hatihati memutuskan diri untuk bergabung atau tidak. Terakhir, sebuah gerakan sosial cenderung bertahan lama dan bisa berlangsung sampai kurun waktu bertahuntahun (Locher, n.d., hal. 232-234). Menurut Denny J.A., ada tiga kondisi yang menyebabkan munculnya sebuah gerakan sosial yakni kondisi pemerintahan yang mendukung, rasa ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, dan adanya aktor penggerak yang mempunyai kemampuan (Fauzi, dikutip oleh Andrianthy, 2009, hal. 20-21) Menurut Aberle, ada empat tipe dari gerakan sosial di masyarakat yakni sebagai
Di bawah tekanan publik yang tinggi, Samak Sundaravej akhirnya harus turun dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh Somchai Wongsawat yang juga merupakan politisi dari PPP. Hal itu tidak membuat PAD menghentikan aksinya dan bahkan mereka terus melakukan protes dengan kembali menduduki gedung pemerintahan dan bandara di Bangkok. PAD menganggap bahwa Somchai juga merupakan boneka dari Thaksin, apalagi keduanya mempunyai hubungan saudara yang kemungkinan besar akan meneruskan pola kekuasaan keluarganya. Di tengah situasi politik yang memanas, Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk membubarkan PPP atas tuduhan melakukan kecurangan pada pemilu 2007 sehingga memaksa Somchai Wongsawat harus turun dari jabatannya. Untuk menggantikan Somchai, maka pada Desember 2008 parlemen dengan dukungan militer menunjuk pihak oposisi yaitu Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat sebagai perdana menteri yang baru (Asian
3
berikut: (dikutip oleh Locher, n.d., hal. 234238) a) Alternative Social Movement Gerakan sosial alternatif berupaya untuk melakukan perubahan terhadap pemikiran dan perilaku individu pada suatu hal tertentu. b) Redemptive Social Movement Gerakan sosial yang berupaya untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan para individu secara penuh. c) Reformative Social Movement Gerakan sosial ini menghendaki adanya perubahan pada keseluruhan komunitas atau masyarakat, tetapi dalam cara yang terbatas. d) Revolutionary Social Movement Gerakan sosial yang bersifat revolusioner berupaya untuk menggantikan sepenuhnya tatanan kekuasaan yang lama dengan sebuah tatanan yang baru dan mempunyai tujuan untuk merubah masyarakat secara total. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka gerakan sosial yang dimaksud adalah People’s Alliance for Democracy (PAD). PAD merupakan gerakan masyarakat yang berupaya secara kolektif untuk melawan pengaruh Thaksin Sinawatra dan sekutunya di Thailand. PAD melakukan berbagai aksi penentangan yang cenderung terorganisir, penuh pertimbangan, dan bertahan dalam jangka waktu yang lama seperti unjuk rasa atau demonstrasi, penyerangan serta menduduki gedung pemerintahan dan fasilitas umum seperti bandara. Thaksin yang menjabat sebagai perdana menteri di Thailand pada periode 2001-2006 dianggap tidak layak memimpin negeri gajah putih sebab melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan. PAD mempunyai jaringan yang luas dan basis massa yang banyak dengan didukung berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga nonpemerintah. Mereka merupakan kelompok kelas menengah perkotaan yang berusaha untuk menentang pemerintahan Thaksin yang didukung oleh masyarakat kelas bawah pedesaan. PAD muncul karena adanya kondisi yang mendorong seperti rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Thaksin Sinawatra, adanya sosok pemimpin yang tangguh seperti Sondhi Limthongkul, dan rezim pemerintahan di
Thailand yang demokratis dengan adanya kebebasan menyuarakan pendapat atau aspirasi. PAD tergolong ke dalam jenis gerakan sosial yang bersifat revolusioner. Sebab, kelompok ini menuntut pengunduran diri Thaksin dari jabatannya sebagai perdana menteri di Thailand. Mereka juga menuntut pembubaran parlemen dan segera diadakannya pemilihan umum.
1.2.2 Konsep Hubungan Bilateral
Secara umum, hubungan bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang sifatnya saling menguntungkan. Dalam hubungan ini terdapat perilaku saling mempengaruhi atau timbal balik satu sama lain yang berlangsung pada serangkaian pola aksi reaksi (Perwita dan Yani, 2005 dikutip oleh Amaral, 2011, hal.32). Adapun pola-pola dari hubungan bilateral dalam hubungan internasional adalah pola kerjasama, pola konflik, pola kompetisi, dan pola akomodasi (Madjid, 2013, hal. 955-956). Dalam interaksi antar negara di kancah internasional, ada dua pendekatan dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang biasa disebut dengan hard power dan soft power. Hard power merupakan pendekatan yang bersifat memaksa atau memerintah yang dilakukan secara langsung seperti kekuatan militer, uang, ataupun sanksi. Sementara, soft power merupakan pendekatan untuk mempengaruhi negara lain secara tidak langsung yang berupa nilai-nilai, kebudayaan, ataupun kebijakan (Portal HI, 2014). Hubungan bilateral suatu negara dengan negara lainnya dapat berlangsung dengan baik jika masing-masing negara itu didukung oleh kelompok-kelompok domestik yang ada di dalamnya. Tetapi sering kali pada kenyataanya kepentingan suatu negara bertentangan dengan kepentingan dari kelompok domestik itu sendiri. Keterkaitan antara politik domestik dengan politik internasional dirumuskan oleh Robert Putnam melalui konsep twolevel games. Konsep two-level games merupakan permainan politik yang terdiri dua tingkat yakni tingkat nasional dan tingkat internasional. Pada tingkat nasional, kelompokkelompok domestik berupaya untuk mencapai kepentingannya dengan cara menekan pemerintah agar membuat
4
kebijakan yang sesuai dengan tuntutan mereka dan para politisi berupaya untuk mencari pengaruh dengan cara menjalin koalisi dengan berbagai kelompok tersebut. Sementara pada tingkat internasional, pemerintah nasional berupaya untuk memaksimalkan kemampuannya demi memuaskan tekanan-tekanan dari domestik dan juga berupaya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya konsekuensi yang bisa merugikan dengan pihak asing. Twolevel games digunakan untuk melihat bahwa hubungan luar negeri suatu negara berlangsung baik maupun buruk dipengaruhi juga oleh kepentingan kelompok-kelompok domestik sehingga pada dasarnya apabila ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hubungan antar negara, maka pemerintah suatu negara harus menyesuaikan antara kepentingan nasional dengan keinginan yang ada di domestiknya (Putnam, 1988, hal. 434). Dalam dunia internasional, hubungan antara sebuah negara dengan negara lainnya juga bisa mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya konflik atau perang yang terjadi atas berbagai alasan. Seperti adanya upaya untuk menciptakan kekompakan internal melalui konflik eksternal. Faktor ini memandang bahwa perang atau konflik merupakan sebuah produk kebijakan yang sengaja dirancang untuk memantapkan kekompakan di dalam suatu negara dengan mengarahkan seluruh perhatiannya kepada konflik dengan pihak di luar. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi musuh bersama. Apabila diterapkan dalam hubungan internasional, maka artinya bahwa perang atau konflik dengan pihak luar digunakan sebagai alat untuk mengatasi konflik yang terjadi di internal suatu negara ( Jones, 1993, hal. 199-200). Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka hubungan bilateral yang dimaksud adalah hubungan yang terjalin antara Thailand dengan Kamboja. Permasalahan politik domestik di Thailand kemudian bisa berdampak terhadap hubungan bilateral dengan Kamboja karena Pemerintah Thailand membuat kesepakatan dengan Kamboja tentang kepemilikan Kuil Preah Vihear yang masih disengketakan tanpa mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat kelas menengah di Thailand. Momentum itu lalu
dimanfaatkan PAD dengan menggunakan isu sengketa perbatasan tersebut sebagai alat propaganda politik demi menjatuhkan rezim Thaksin dan sekutunya yang kemudian membuat kebijakan luar negeri Thailand ke Kamboja menjadi lebih represif. Hal itu merupakan strategi PAD yang ingin menciptakan kekompakkan internal rakyat di Thailand agar mendukung gerakannya melalui konflik eksternal dengan Kamboja. Pola hubungan antar kedua negara kemudian cenderung bersifat konflik dengan pendekatan hard power melalui adanya penggunaan kekuatan militer antar kedua negara. Dalam hubungan ini terdapat perilaku saling mempengaruhi atau timbal balik satu sama lain yang ditempuh dengan cara penyampaian protes secara diplomatik, penarikan Duta Besar, serta sampai pada bentrokan bersenjata.
2. KAJIAN PUSTAKA
Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian pertama dilakukan oleh Novandri Alexander (2012) yang berjudul “Peran Kelompok Kaos Merah Dalam Menjatuhkan Rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand (2008-2011)”. Penelitian ini membahas mengenai krisis politik di Thailand yang mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2010. Para demonstran kaos merah atau The United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) menuntut pengunduran diri Abhisit, pembubaran parlemen, dan dilakukannya pemilu yang demokratis. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Novandri dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus, waktu penelitian, dan kerangka teori yang digunakan. Jika penelitian dari Novandri lebih memfokuskan pada peran kelompok kaos merah yang merupakan massa pendukung Thaksin Sinawatra dalam menjatuhkan pemerintahan Abhisit Vejjajiva di Thailand dalam kurun waktu tahun 20082011, maka sebaliknya penelitian ini membahas tentang upaya kelompok kaos kuning atau People’s Alliance for Democracy (PAD) yang merupakan aliansi masyarakat kelas menengah dalam melawan Thaksin Sinawatra di Thailand dan pengaruhnya terhadap hubungan
5
bilateral Thailand-Kamboja tahun 20082011.
Creswell (1998), metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memberikan gambaran secara kompleks, meneliti kata-kata, laporan yang terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami serta landasan teorinya dipakai sebagai pemandu supaya fokus penelitiannya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung dengan memusatkan perhatian pada masalah aktual saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk tidak memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa yang sedang diteliti (Noor, 2011, hal. 34-35).
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Pavin Chachavalpongpun (2011) yang berjudul “The Necessity of Enemies in Thailand’s Troubled Politics (The Making of Political Otherness)”. Penelitian dari Pavin membahas tentang upaya dari para elit tradisional di Thailand untuk melawan pengaruh Thaksin Sinawatra dan para pendukungnya yang tergabung dalam kelompok kaos merah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pavin dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian dari Pavin membahas tentang upaya dari keseluruhan elit tradisional yang terdiri dari militer, pihak kerajaan, elit kelas menengah serta para birokrat yang gencar mencitrakan Thaksin dan sekutunya sebagai pihak asing atau musuh dari bangsa Thai, maka penelitian ini lebih berfokus pada upaya People’s Alliance for Democracy (PAD) yang merupakan gabungan dari organisasi masyarakat kelas menengah dalam melawan Thaksin Sinawatra yang kemudian berimplikasi terhadap hubungan bilateral ThailandKamboja.
Wilayah penelitian adalah Thailand dan waktu penelitian adalah tahun 20082011. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung dan data tersebut biasanya bersumber dari dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Data sekunder didapat daribuku-buku seperti buku karangan Giles Ji Ungpakorn, jurnal-jurnal seperti jurnal Asia Kontemporer, media massa online seperti BBC dan informasi dari internet serta website resmi yang terkait dengan penelitian ini (Sugiyono, 2013, hal. 225). Unit analisis dari penelitian ini adalah negara dan akan lebih dilihat mengenai implikasi gerakan People’s Alliance for Democracy (PAD) terhadap kebijakan luar negeri Thailand terkait hubungan bilateral Thailand-Kamboja tahun 2008-2011.
Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Oliver Pye dan Wolfram Schaffar (2008) yang berjudul “The 2006 Anti Thaksin Movement in Thailand: An Analysis”. Penelitian dari Oliver dan Wolfram membahas tentang protes massa terhadap Perdana Menteri Thaksin Sinawatra pada 2006. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Oliver dan Wolfram dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian dari Oliver dan Wolfram hanya berfokus pada upaya dari PAD sebagai sebuah gerakan sosial yang menentang pemerintahan Thaksin Sinawatra di Thailand pada 2006, maka penelitian ini tidak hanya berfokus pada upaya PAD dalam melawan Thaksin Sinawatra di Thailand tetapi juga membahas mengenai implikasinya ke ranah internasional yakni terhadap hubungan bilateral Thailand-Kamboja.
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Dokumentasi merupakan kumpulan berbagai catatan peristiwa yang telah berlalu. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan yang didapat daribuku-buku seperti buku karangan Giles Ji Ungpakorn, jurnaljurnal seperti jurnal Asia Kontemporer, media massa online seperti BBC dan informasi dari internet serta website terkait (Sugiyono, 2013, hal. 240).
3. METODELOGI PENELITIAN
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut
6
Menurut Rosman dan Rallis (2003, hal. 278-290), analisa data terdiri dari tujuh tahapan yaitu pengorganisasian data, membiasakan diri dengan data, membuat kategori dan tema, coding data, interpretasi, pencarian pemahaman alternatif, dan penulisan laporan. Dalam penelitian ini tidak digunakan teknik wawancara sehingga peneliti hanya akan menggunakan empat tahapan saja yaitu pengorganisasian data, interpretasi, mencari pemahaman alternatif, dan penulisan laporan.
Thailand represif.
atas
Kamboja
menjadi
lebih
Pada 2008, kelompok PAD yang juga didukung pihak oposisi yakni Partai Demokrat menggunakan istilah khai chat sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan kekuasaan Samak Sundaravej yang merupakan sekutunya Thaksin. Pada 18 Juni 2008, Menteri Luar Negeri Thailand Noppadon Patama yang juga merupakan kuasa hukum Thaksin menandatangani kesepakatan yang mendukung upaya Pemerintah Kamboja untuk mengajukan Kuil Preah Vihear kepada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Pemerintah Thailand mengklaim bahwa kesepakatan itu akan membuat hubungan bilateral kedua negara akan semakin kuat ke depannya.
Penelitian ini akan menggunakan teknik penyajian data secara naratif yaitu data disajikan berdasarkan rangkaian peristiwa yang runtut dari awal sampai akhir. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif merupakan teknik penyajian data yang paling umum digunakan. Sementara, teknik pengorganisasian penyajian data yang digunakan adalah tematik yakni pengorganisasian data berdasarkan tema-tema tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 249).
Namun, keputusan itu kemudian justru menjadi senjata yang ampuh bagi PAD yang kembali mengobarkan api nasionalisme untuk meraih simpati rakyat. Mereka menuduh Pemerintahan Samak dan sosok Thaksin yang berada dibelakangnya ingin mengorbankan wilayah seluas 4,6 kilometer persegi yang mengelilingi kuil itu kepada Kamboja demi kepentingan pribadi semata. Propoganda tersebut merupakan bentuk upaya menciptakan kekompakan internal rakyat Thailand melalui konflik eskternal dengan Kamboja yang dilakukan PAD guna mempengaruhi masyarakat di negeri gajah putih supaya mendukung gerakan antiThaksin tersebut. Hal itu lalu merubah pendekatan luar negeri Thailand ke Kamboja sehingga turut berimbas pada pola hubungan bilateral kedua negara. Kuil Preah Vihear yang terletak diperbatasan Thailand dan Kamboja telah lama menjadi sengketa bagi kedua negara. Pada 1962 lalu, Kamboja telah membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional dengan berhasil memenangkannya sehingga sejak itu Thailand kehilangan hak atas kuil tersebut (Chachavalpongpun, 2011, hal. 1026).
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Upaya Propaganda PAD
Berbagai upaya yang dilakukan PAD untuk melawan pemerintahan Thaksin dan sekutunya dari tahun 2005-2008 telah menyebabkan instabilitas politik di Thailand selama periode tersebut. Dalam perkembangannya, kegaduhan politik yang terjadi di negeri gajah putih tidak hanya berdampak di domestik saja, namun juga berimplikasi terhadap hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja. Hal itu dipicu oleh kesepakatan yang terjalin antara Pemerintah Thailand yang mendukung Kamboja atas kepemilikan Kuil Preah Vihear yang masih disengketakan tanpa mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat kelas menengah di Thailand. Momentum itulah yang dimanfaatkan kelompok PAD dengan menggaungkan slogan khai chat dalam berbagai kampanye yang dilakukan untuk melawan rezim Thaksin Sinawatra dan sekutunya. Istilah itu terdiri dari dua kata yakni khai berarti jual dan chat berarti negara atau bangsa sehingga bagi masyarakat di Thailand istilah khai chat bermakna upaya untuk menjual bangsa atau negara kepada pihak asing. Upaya provokasi dari PAD tersebut kemudian merubah kebijakan luar negeri
Pemimpin PAD Sondhi Limthongkul mempublikasikan sebuah buku pada tahun 2008 melalui Manager Daily yang merupakan harian surat kabar miliknya. Publikasi ini merupakan bentuk dukungan
7
terhadap kaum nasionalis terkait dengan klaim kedaulatan Thailand atas Kuil Preah Vihear. Pada cover atau sampulnya memakai gambar bendera Thailand yang berkibar di atas Kuil Preah Vihear. Buku yang tidak mencantumkan nama penulis itu menyalahkan Pemerintahan Samak yang dianggap melepaskan kepemilikan kuil kepada Kamboja secara sepihak. Padahal sebelumnya para pemimpin di negeri gajah putih telah berupaya susah payah untuk mempertahankan klaim itu sejak 1962 (Grabowsky, n.d., hal. 8).
telah menyalahgunakan kewenangannya dalam isu Kuil Preah Vihear. Abhisit juga menyerukan agar segera dibentuk sebuah pemerintahan baru yang lebih memprioritaskan kepentingan nasional dan bisa menghargai nenek moyang bangsa Thai (Chachavalpongpun, 2011, hal. 1027). Di bawah tekanan yang tinggi, Noppadon kemudian mengundurkan diri dari kursi Menteri Luar Negeri pada 10 Juli 2008. Lalu Samak Sundaravej juga dipaksa mundur dari pemerintahan sehingga jabatan Perdana Menteri kemudian dipegang oleh Somchai Wongsawat yang merupakan saudara ipar Thaksin. Meski demikian, konflik antar kedua negara tetap berlangsung dan cenderung semakin memanas sebab kelompok PAD yang didukung militer kembali berupaya untuk menurunkan pemerintahan Somchai melalui isu sengketa perbatasan itu. PAD berupaya mengerahkan ribuan massa untuk melakukan aksi demonstrasi di jalanjalan di Bangkok guna menuntut pengunduran diri Somchai yang dianggap hanya merupakan boneka dari Thaksin demi memuluskan rencananya untuk menjual tanah bangsa Thai kepada bangsa Khmer Kamboja (Chachavalpongpun, 2013, hal. 68).
PAD juga mengumumkan bahwa Thaksin telah menandatangani kesepakatan komersil dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen terkait proyek pembangunan di Provinsi Koh Kong, Kamboja, pada 2008 sehingga sebagai gantinya pemerintah Thailand harus mendukung pencalonan Kuil Preah Vihear sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Namun, Thaksin tidak memberikan respon apapun terkait tuduhan yang menyudutkannya itu. Kemudian, Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Teah Banh menyatakan bahwa Thaksin sedang merencanakan investasi jangka panjang dengan proyek di Koh Kong sebagai langkah pertamanya. Thaksin akan menjadikan provinsi itu sebagai sebuah kota yang modern dengan adanya komplek perjudian dan hiburan yang terkemuka di Kamboja. Selain itu, ia juga merencanakan akan membangun sebuah tempat wisata baru di Phnom Pehn dan di sejumlah kota besar lainnya. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sangat mendukung proyek investasi yang dicanangkan Thaksin karena ia dianggap sosok mitra yang dapat dipercaya.
PAD juga melakukan beberapa aksi provokasi yang cenderung semakin agresif ketika rezim pemerintahan di Thailand telah dipegang oleh Abhisit Vejjajiva. Pada 19 September 2009, PAD melakukan aksi demonstrasi di perbatasan Thailand-Kamboja. Mereka datang dengan dipersenjatai bom, pistol, dan tongkat golf yang bertujuan untuk mengganggu aktivitas para penduduk desa di Kamboja yang sedang bekerja di sekitar Kuil Preah Vihear. Massa PAD menyerang aparat polisi dan sejumlah penduduk lokal yang melakukan perlawanan. Seorang penduduk dilaporkan mengalami luka tembak dan cedera serius. Sebelumnya, kehidupan para penduduk yang tinggal di perbatasan antar kedua negara terjalin dengan harmonis. Mereka sering melakukan tradisi pemujaan dan sembahyang bersama di Kuil. Tetapi kondisi menjadi berubah sejak datangnya kelompok PAD yang melakukan aksi protes dan berusaha untuk menyegel kuil.
Isu yang dihembuskan PAD itu berhasil membuat persepsi negatif rakyat terhadap pemerintah yang selanjutnya direspon oleh Parlemen Thailand dengan menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan masalah tersebut. Pada tanggal 23-25 Juni 2008, terjadi perdebatan sengit di parlemen yang dimotori oleh Abhisit Vejjajiva sebagai pemimpin Partai Demokrat. Abhisit menyerukan kepada seluruh anggota parlemen yang merasa dirinya sebagai bangsa Thai agar turut memberikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Perdana Menteri Samak dan Menteri Luar Negeri Noppadon dianggap
Bicara
8
Pemerintah Thailand melalui Juru Perdana Menteri yakni Teptai
Senpong menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengumumkan bahwa insiden yang terjadi di wilayah perbatasan itu sebagai sebuah keadaan darurat. Perdana Menteri Abhisit mempunyai pandangan yang sama dengan kelompok PAD dan mendukung segala aksi yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan nasional Thailand. Sejalan dengan pemerintah, Juru Bicara PAD yakni Suriyasai Katasila juga menyatakan bahwa pimpinan PAD mendukung penuh aksi massa di perbatasan yang di komandoi oleh Wira Somkwamkit. Meski terjadi tindak kekerasan, namun tidak ada satu pun pihak yang dihukum dalam insiden tersebut (Ungpakorn, 2010, hal. 50-51).
sejumlah raja yang berasal dari waktu yang berbeda selama era Kerajaan Khmer antara abad ke 9 dan ke 13. Fakta bahwa wilayah Kamboja bagian barat (termasuk juga di dalamnya Kuil Preah Vihear) yang pernah jatuh ke tangan Thailand (dulunya dikenal dengan Siam) antara abad ke 18 dan pertengahan abad ke 20, sangat sedikit digunakan sebagai bahan dalam buku sejarah. Menurut Kamboja, Mahkamah Internasional pada 1962 telah memutuskan secara jelas bahwa kuil dan juga wilayah di sekelilingnya berada dalam kedaulatan Kamboja. Hal itu berarti bahwa masyarakat Kamboja lah sebagai pemegang hak penuh atas kuil dan tanah yang disengketakan. Secara umum, pemerintah maupun rakyat di Kamboja menganggap bahwa apapun klaim Thailand atas Kuil dan wilayah perbatasan tersebut merupakan bentuk dari invasi dan ambisi negeri gajah putih untuk mencuri tanah bangsa Kamboja (Deth, n.d., hal. 14).
Selanjutnya, pada akhir Desember 2010 PAD mengirim sejumlah anggotanya bersama dengan seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yakni Panich Vikitsreth untuk sengaja memasuki teritorial Kamboja secara ilegal. Setelah mereka berhasil ditangkap oleh tentara Kamboja, maka PAD kemudian meminta Abhisit untuk segera mengambil sikap terhadap insiden itu termasuk opsi penggunaan kekuatan militer jika Kamboja tidak mau melepaskan semua tawanan.
Dengan adanya provokasi dari PAD yang berupaya untuk mengobarkan api nasionalisme, maka militer Thailand yang juga merasa bahwa Pemerintahan Samak Sundaravej dan Thaksin yang berada di belakangnya sebagai musuhnya mulai melancarkan serangan ke Kamboja. Posisi militer dalam sistem politik di negeri gajah putih bukan berada di bawah kekuasaan perdana menteri tetapi berada di bawah kendali pihak kerajaan. Hal itu merupakan akibat dari sejarah Thailand yang tidak pernah dijajah bangsa barat sehingga ada nilai-nilai barat yang tidak diadopsi yakni kontrol sipil atas militer. Pada saat Rezim Samak tahun 2008, pihak militer mempunyai peran yang besar dalam merubah pendekatan luar negeri Thailand atas Kamboja menjadi lebih agresif dan keras (Issundari, 2008, hal. 207)
Akhirnya, pengadilan di Kamboja memutuskan untuk membebaskan lima orang termasuk Panich sedangkan dua anggota PAD yang tersisa bernama Veera Somkwamkit dan Ratree Pipattanapaiboon tetap ditahan atas tuduhan sebagai matamata dengan memasuki wilayah Kamboja secara ilegal. Kejadian itu berhasil meningkatkan kebencian masyarakat negeri gajah putih dengan mulai munculnya berbagai gerakan anti-Kamboja. Sebelumnya, PAD merasa bahwa dukungan masyarakat semakin menurun atas berbagai aksi yang dilakukan mereka dalam kisruh politik yang selama ini terjadi di Thailand, sehingga isu sengketa perbatasan akan bisa mengembalikan simpati rakyat terhadap PAD (Chachavalpongpun, 2013, hal.71-73).
Pada 3 Agustus 2008, terjadi bentrokan bersenjata untuk pertama kali di dekat Kuil Preah Vihear yang menyebabkan seorang tentara Kamboja meninggal. Pada 3 Oktober 2008, terjadi bentrokan untuk kedua kalinya di Phu Ma Khua yang terletak 2,5 kilometer sebelah barat dari Kuil Preah Vihear yang mengakibatkan dua orang tentara Thailand terluka dalam serangkaian aksi saling tembak antar negara. Pada 15 Oktober 2008, kembali terjadi bentrokan di
Respon Kamboja dan Implikasinya Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara 4.2
Bagi mayoritas masyarakat di Kamboja, Preah Vihear adalah kuil milik bangsa Khmer yang dibangun oleh
9
perbatasan dengan kedua pihak menggunakan senjata dan tembakan roket yang menyebabkan seorang tentara Thailand dan tiga orang tentara Kamboja meninggal.
merupakan pintu masuk menuju Kuil Preah Vihear di Provinsi Si Sa Ket. Thailand mengerahkan setidaknya 2000 personil tentara sedangkan di pihak Kamboja mengerahkan 3000 personil. Insiden ini menyebabkan setidaknya dua orang tentara Thailand dan dua orang tentara Kamboja meninggal serta beberapa diantaranya terluka.
Hubungan antar kedua negara yang sudah terjalin dari sejak lama kemudian memiliki pola yang cenderung bersifat konflik. Kebijakan luar negeri Thailand atas Kamboja menjadi lebih represif dengan digunakannya pendekatan yang bersifat hard power melalui adanya penggunaan kekuatan militer antar kedua negara. Adanya perilaku saling mempengaruhi atau timbal balik antar kedua pihak ditunjukkan ketika Perdana Menteri Kamboja Hun Sen lalu merespon sejumlah insiden bentrokan yang melibatkan militer antar kedua negara dengan mengatakan bahwa pasukan Thailand harus berhenti untuk memasuki tanah Kamboja secara ilegal karena wilayah yang diperebutkan itu sekarang telah menjadi zona pertarungan hidup dan mati (Chachavalpongpun, 2013, hal. 6869).
Satu bulan pasca bentrokan bersenjata, Kamboja meminta Thailand untuk membayar ganti rugi atas sejumlah kerusakan yang terjadi di perbatasan. Dalam nota diplomatiknya, Kamboja menyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Thailand terhadap wilayah Kamboja menyebabkan berbagai kerusakan termasuk terbakarnya sebuah komplek pasar yang menyebabkan 319 keluarga kehilangan mata pencahariannya, sehingga Thailand wajib membayar lebih dari 2,1 juta dollar.Tidak hanya menolak untuk membayar ganti rugi, Perdana Menteri Abhisit malah mengobarkan kembali api nasionalisme dengan meminta UNESCO untuk mempertimbangkan lagi status Kuil Preah Vihear sebagai salah satu warisan budaya dunia milik Kamboja. (Chachavalpongpun, 2013, hal. 70-71).
Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang membubarkan PPP sehingga memaksa Somchai turun dari jabatannya pada akhir 2008 semakin melebarkan jalan bagi Abhisit dan Partai Demokrat yang merupakan oposisi terbesar di Parlemen untuk merebut kursi kekuasaan di negeri gajah putih. Dengan memperoleh suara mayoritas di Parlemen, Abhisit kemudian ditetapkan sebagai perdana menteri yang baru (Alexander, 2012, hal. 36-39). Pergantian rezim ke Abhisit semakin memperburuk hubungan Thailand dan Kamboja. Selama masa transisi pemerintahan dari Somchai ke Abhisit pada akhir 2008 sampai awal 2009, hubungan kedua negara semakin tegang dengan ditunjukkan Kasit Piromya yang merupakan pendukung PAD sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Pemerintahan di bawah Partai Demokrat telah merubah pendekatan luar negeri Thailand atas Kamboja menjadi berpusat pada isu keamanan atau security-centric.
Aksi demonstrasi anarkis dan provokatif di perbatasan Thailand-Kamboja yang pernah dilakukan PAD pada 19 September 2009 yang telah merusak ketentraman kehidupan warga setempat dan bahkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Thailand kemudian mendorong Kamboja juga bersikap provokatif. Untuk merespon hal itu, pada 4 November 2009 Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berani mengangkat Thaksin Sinawatra untuk menjadi seorang penasehat ekonomi dipemerintahannya dan menolak permintaan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva untuk mengekstradisi Thaksin dari Kamboja. (Chachavalpongpun, 2011, hal. 1032). Setelah Thaksin resmi diangkat sebagai penasehat ekonomi, hubungan kedua negara semakin memanas karena Kamboja dianggap telah melakukan intervensi terhadap konflik internal di Thailand dengan adanya pengangkatan tersebut. Pada 6 November 2009, Menteri Luar Negeri Kasit Piromya kemudian memanggil pulang Duta Besar Thailand di
Pada 3 April 2009, akhirnya kedua negara kembali terlibat baku tembak ketika tentara Thailand berupaya menutup akses menuju Karang Bukit Pha Mo E-Daeng dan Taman Nasional Khao Phra Wihan yang
10
Phnom Pehn sebagai bentuk protes atas pengangkatan Thaksin yang dianggap telah mencampuri urusan domestik dan tidak menghormati sistem peradilan di Thailand. Kebijakan Pemerintah Kamboja itu juga dianggap hanya didasarkan pada kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan nasional antar kedua negara. Kasit juga memutuskan akan meninjau kembali seluruh kerjasama bilateral dengan Kamboja termasuk kerangka kerjasama dalam eksplorasi minyak dan gas di Teluk Thailand yang merupakan isu penting bagi kedua negara bertetangga ini (International Crisis Group, 2011, hal.12-13).
meninggal dunia. Rezim Abhisit yang didukung militer telah membawa hubungan bilateral Thailand-Kamboja ke dalam fase yang terburuk dari sejak berakhirnya era perang dingin. Hal itu tidak terlepas dari peran kelompok PAD yang selalu berupaya membangun sentimen anti-Kamboja kepada masyarakat di Thailand dalam perjuangan untuk melawan Thaksin Sinawatra dan sekutunya (Chachavalpongpun, 2013, hal.71-73).
5. KESIMPULAN Gerakan People’s Alliance for Democracy (PAD) dengan berbagai upaya propagandanya telah membuat kebijakan luar negeri Thailand terhadap Kamboja menjadi lebih represif sehingga berimplikasi buruk terhadap hubungan bilateral antara kedua negara pada periode 2008-2011. Hal itu tidak terlepas dari permasalahan politik yang terjadi di internal Thailand yang pada awalnya disebabkan oleh berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok PAD pimpinan Sondhi Limthongkul pada periode 2005-2008. PAD merupakan gabungan dari kelompok masyarakat kelas menengah yang merasa tidak puas dengan rezim pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra dan sekutunya di Thailand.
Pemerintah Kamboja merespon dengan juga memanggil pulang Duta Besarnya di Bangkok dan menyatakan bahwa pemerintah Thailand terlalu berlebihan. Dalam situasi yang memanas, militer Thailand telah siap siaga dengan membangun 340 lubang pertahanan atau bunker di Provinsi Si Sa Ket yang dekat dengan wilayah sengketa. Pada periode 2010 tercatat setidaknya tiga kali terjadi bentrokan militer antar kedua negara yakni pada tanggal 24 dan 29 Januari serta 6 Juni tetapi tidak sampai menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia. Selanjutnya aksi yang juga pernah dilakukan oleh sejumlah anggota PAD pada akhir Desember 2010 yang sengaja menerobos wilayah Kamboja secara ilegal dan kemudian ditangkap serta diadili di Kamboja terbukti efektif kembali memicu terjadinya bentrokan bersenjata pada tanggal 4 sampai 7 Februari 2011. Bentrokan ini menyebabkan setidaknya seorang penduduk, dua orang tentara Thailand, dan tiga orang tentara Kamboja meninggal dunia serta komplek Kuil Preah Vihear mengalami kerusakan serius. Kemudian, pada 22 April 2011 konflik kembali pecah ketika kedua negara berupaya untuk menguasai dua kuil yang dari pihak Thailand dikenal dengan nama Ta Kwai dan Ta Muen Tom serta bagi Kamboja sendiri dikenal dengan Ta Brabei dan Ta Moan. Kedua kuil tersebut diperkirakan berumur sekitar 800 tahun dan merupakan kuil tersembunyi yang letaknya di wilayah hutan pedalaman yang berjarak sekitar 150 kilometer sebelah barat Kuil Preah Vihear. Kedua negara saling mengklaim kepemilikan kuil itu yang menyebabkan empat orang tentara Thailand dan tiga orang tentara Kamboja
Dari keseluruhan bentrok antar militer yang terjadi selama kurun 20082011, setidaknya 9 orang tentara Thailand dan 12 orang tentara Kamboja meninggal dunia. Adanya transisi pemerintahan yang dipimpin oleh Abhisit Vejjajiva kemudian merubah pendekatan hubungan bilateral Thailand terhadap Kamboja menjadi berpusat pada isu keamanan. Hal itu tidak terlepas dari berbagai upaya provokasi yang dilakukan PAD dalam usahanya melawan Thaksin Sinawatra dan sekutunya yang kemudian membuat kebijakan luar negeri Thailand ke Kamboja menjadi lebih represif sehingga hubungan bilateral kedua negara mencapai fase terburuk dari sejak berakhirnya era perang dingin.
6. DAFTAR PUSTAKA
Alexander, N. (2012). Peran kelompok kaos merah dalam menjatuhkan rezim Abhisit Vejjajiva di Thailand (20082011). (Skripsi, Universitas Indonesia). Dikutip pada 6 Januari 2015. Dikutip dari
11
Grabowsky, V. (n.d.) Heritage and nationalism in the Preah Vihear dispute. Dikutip pada 4 September 2015. Dikutip dari http://s3.amazonaws.com/academi a.edu.documents/37665216/SEATI DE_Online_paper_3._Heritage_and _Nationalism_in_the_Preah_Vihear _Dispute_Vollker_Grabowsky.pdf? AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRT WSMTNPEA&Expires=1441246754 &Signature=ab0mZ0UyglnzEHMOl s2PQr8T%2Fog%3D
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/2 0320251-SNovandri%20Alexander.pdf Amaral, H. O. F. (2011) Rencana Bergabungnya Timor Leste Menjadi Anggota Asean Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Bilateral Antara Australia – Timor Leste. (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia). Dikutip pada 6 September 2015. Dikutip dari http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/5 44/jbptunikompp-gdl-helderoliv27161-6-unikom_h-i.pdf Andrianthy, N. (2009) Gerakan sosial: Aktivisme gemkara-BP3KB dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara. (Skripsi, Universitas Sumatra Utara). Dikutip pada 11 Februari 2015. Dikutip dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/14850/1/09E01247.pdf Asian Correspondent (2014). 2006-2014: Thailand political crisis timeline. Dikutip pada 13 Januari 2015. Dikutip dari http://asiancorrespondent.com/118 321/2006-2014-thailand-politicalcrisis-timeline/ Chachavalpongpun, P. (2011) The necessity of enemies in Thailand troubled politics (The Making of Political Otherness). Asian Survey, vol.51, No.6, pp.1019-1041 Chachavalpongpun, P. (2013) ThaiCambodian conflict: The failure of ASEAN’s dispute settlement mechanisms. Asian Journal of Peacebuilding, Vol.1, No.1, pp. 6586. Dikutip pada 6 September 2015. Dikutip dari http://sspace.snu.ac.kr/bitstream/10371/83 422/1/04_Pavin%20Chachavalpon gpun_4th.pdf Deth, S. U. (n.d.) Voice from Cambodia. Discourse on the Preah Vihear conflict. Dikutip pada 4 September 2015. Dikutip dari http://s3.amazonaws.com/academi a.edu.documents/37665216/SEATI DE_Online_paper_3._Heritage_and _Nationalism_in_the_Preah_Vihear _Dispute_Vollker_Grabowsky.pdf? AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRT WSMTNPEA&Expires=1441246754 &Signature=ab0mZ0UyglnzEHMOl s2PQr8T%2Fog%3D
Haunss, S. (2007) Challenging legitimacy: Repertoire of contention, political claims-making, and collective action frames. Dikutip pada 12 Juni 2015. Dikutip dari http://shaunss.files.wordpress.com/ 2012/11/haunss-2007-challenginglegitimacy.pdf International Crisis Group. (2011). Waging peace: ASEAN and ThaiCambodian border conflict. Dikutip pada 13 September 2015. Dikutip dari www.crisisgroup.org/~/media/Files/ asia/south-eastasia/thailand/215%20Waging%20P eace%20-%20ASEAN%20and%20the%20Th aiCambodian%20Border%20Conflict. pdf Issundari, S. (2008). Latar belakang kudeta militer Thailand pada masa pemerintahan PM Thaksin Sinawatra. (Paradigma, Volume 12, Nomor 4, hal, 203-211, UPN Veteran Jogyakarta). Dikutip pada 24 Desember 2014. Dikutip dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ 12408203211.pdf Jones, W. S. (1993). Logika hubungan internasional (Kekuasaan, ekonomi-politik internasional, dan tatanan dunia). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kamarudin, S. A. (2012). Pemberontakan petani UNRA 1943 (Studi kasus mengenai gerakan sosial di Sulawesi Selatan pada masa pendudukan Jepang). (Makara, Sosial Humaniora, Vol. 16, No. 1, 19-35). Dikutip pada 11 Februari 2015. Dikutip dari
12
http://journal.ui.ac.id/index.php/hum anities/article/viewFile/1222/1127 Locher. (n.d.). Social movement. Dikutip pada 4 Maret 2015. Dikutip dari http://sociology.morrisville.edu/read ings/SOCI360/Locher%20%20Chp%2013%20%20Social%20Movements.pdf Madjid, A. (2013). Hubungan bilateral ASIran pada masa pemerintahan Barrack Obama. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol.1 (3): 953-966. Dikutip pada 4 September 2015. Dikutip dari www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
http://www.ou.edu/uschina/texts/Put nam88Diplomacy.pdf Pye, O. dan Schaffar, W. (2008). The 2006 anti-Thaksin movement in Thailand: An analysis. Journal of Comtemporary Asia, vol. 38, no. 1, Februari 2008, pp. 38-61 Rossman, G. B. & Rallis, S. F. (2003). Learning in the field: An introduction to qualitative research nd 2 Edition. California : SAGE Sugiyono (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Ungpakorn, G. J. (2007). A coup for the rich. Bangkok: Workers Democracy Publishing
Maghribi, C. (2006). Peran kelas menengah Thailand. Dikutip pada 13 Januari 2015. Dikutip dari www.suaramerdeka.com/harian/06 09/26/opi03.htm Noor, J. (2011). Metodologi penelitian (Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah). Jakarta: Kencana Portal HI. (2014). Kerangka hubungan bilateral. Dikutip pada 4 September 2015. Dikutip dari http://www.portal-hi.net/kerangkahubungan-bilateral/
Ungpakorn, G. J. (2010) Thailand’s crisis and the fight for democracy. Bangkok: Worker Democracy Press Zahroh, F. (n.d.) Profil: Thaksin Sinawatra. Dikutip pada 11 Februari 2015. Dikutip dari http://profil.merdeka.com/mancane gara/t/thaksin-shinawatra/ Zebioli, R.C (editor) (2009) Thailand: Economic, Political, and Social Issues. New York : Nova Science Publisher
Putnam, R. D. (1988) Diplomacy and domestic politics: The logic of twolevel games. Dikutip pada 6 November 2015. Dikutip dari
13
14
