IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI OBJEK WISATA PULAU MERAH KABUPATEN BANYUWANGI 1)
2)
Bella Novitasari , Bandiyah , Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1
2
Email :
[email protected] ,
[email protected] , 3
[email protected]
ABSTRACT Local Government of Banyuwangi Regency has a commitment in development activities of Pulau Merah tourists attraction by involving the micro, small, and medium business entities. The commitment is realized in programs that are empowering. Starting from the phenomenon, the author is interested in conducting this research to take the topic of “Implementation of Tourism Development Policy to Improve Micro, Small and Medium Business Sector (UMKM) in Pulau Merah tourists attraction Banyuwangi Regency. The general objective of this study was to see the picture of the implementation of tourism development policy to improve micro, small and medium business sector and to determine the successes and barriers that exist in practice. The methodology used in this study is qualitative descriptive. The theory used in this research is the Theory of Public Policy by using the Policy Implementation Model of George C. Edward III. To obtain the data, the author did an observation by directly looking at the phenomena that occurs in practice and conducted in-depth interviews with sources in association with the development policy to improve micro, small and medium business sector (UMKM) in Pulau Merah tourists attraction. From the findings of the research conducted, it can concluded that the policy is able to bring a positive impact, such as the community profession changeover and changing of its lifestyle. This policy is supported by programs which facilitate the development of UMKM, skills training, entrepreneurship, and skills, UMKM cooperative clinic, MOL from the Department of Koperasi and UMKM. However, at the stage of implementation, the policy is not optimal because it is collided with the readiness of the local government bureaucracy. Therefore, it is expected in the future that Local Government of Banyuwangi Regency makes a more detailed planning regarding of the path of coordination among regional organizations involved as well as human resources who execute the policy. Keywords: Policy Implementation, Tourism Development, Improving UMKM Sector, Pulau Merah Tourists Attraction
1. PENDAHULUAN Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam dan daya tarik pariwisata. Daya tarik serta daya saing pariwisata Indonesia sendiri kini menduduki peringkat 70 dari 140 negara di dunia (sumber : Tribunenews.com 13 November 2014). Guna mengelola dan melindungi kekayaan alam dan daya tari pariwisata, pemerintah mengaturnya dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan pariwisata untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipertegas dengan konsep pembangunan pariwisata yang ideal, yaitu pembangunan pariwisata yang mampu
mendukung kelestarian alam (keberlanjutan), adanya partisipasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Saglio:1979 dan Gonsalves: 1984). Seperti yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut merupakan pedoman untuk berbagai daerah di Indonesia agar mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah guna pencapaian nilai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat disekitar objek wisata daerah tersebut. Dalam rangka memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, semua daerah berlomba-lomba memajukan pariwisata. Salah satunya dengan menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pendukung pariwisata itu sendiri. Hal tersebut merupakan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata digerakkan mengingat Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi serta letaknya yang strategis karena dekat dengan Bali. Akan tetapi, selama ini Kabupaten Banyuwangi hanya dianggap sebagai tempat perlintasan bukan tempat persinggahan parwisata (Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi Tahun 2020-2015). Semenjak Abdullah Azwar Annas menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010, beliau membuat suatu gebrakan dibidang pariwisata seperti meresmikan tiga destinasi unggulan (Kawah Gunung Ijen, Pulau Merah dan GLand) dan rangkain festival yang tergabung dalam Banyuwangi Festival. Salah satu destinasi unggulan yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah Pulau Merah. Hal ini dikarenakan Pulau Merah diantara ketiga destinasi tersebut menunjukkan adanya perubahan semenjak adanya kebijakan pembangunan pariwisata seperti tingkat keramaian, kunjungan wisata, munculnya pelaku usaha kecil dan dukungan infrastruktur. Hal ini juga dipengaruhi Objek Wisata Pulau Merah
cocok dikunjungi oleh berbagai kalangan baik lansia, tua, muda bahkan anak kecil sekalipun. Dibandingkan dengan dua destinasi lainya seperti Kawah Gunung Ijen yang tidak bisa dikunjungi oleh semua kalangan. Selain itu, dalam pengembangan kawah ijen belum mampu membawa dampak pengganda khususnya disektor ekonomi masyarakat sekitar. Pada awal kepemimpinanya, Bupati memiliki komitmen dalam membangun pariwisata di Banyuwangi dengan membuat program-program pembangunan dan pengembangan pariwisata Banyuwangi. Hanya saja Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (RIPKK) disahkan pada tahun 2012. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi merupakan dokumen yang memuat rencana menyeluruh pembangunan pariwisata di Banyuwangi. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi ini merupakan acuan dalam penyusunan program-program pariwisata di Banyuwangi. Sebagaimana salah satu pasalnya yaitu pasal 17 mengamanatkan bahwa pembangunan pariwisata tersebut harus melibatkan serta mengembangkan sektor UMKM untuk menunjang pembangunan pariwisata itu sendiri. Bentuk peningkatan sektor UMKM sebagai penunjang pembangunan pariwisata di Banyuwangi adalah dengan pemetaan profil UMKM, memfasilitasi pengembangan UMKM, pelayanan klinik koperasi dan UMKM, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat Banyuwangi dalam membangun pariwisata Banyuwangi. Diharapkan dari peningkatan UMKM tersebut mampu membuka peluang terhadap peningkatan pendapatan, pengusaha lemah menjadi pengusahan yang tersupport dengan penataan kembali pariwisata di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Objek Wisata Pulau Merah.
Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut, terdapat dua instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas serta kewajiban untuk menjalankan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Apabila dilihat dari konteks peningkatan sektor UMKM dalam menunjang sektor pariwisata tentunya kedua instansi ini memiliki hubungan yang erat guna melaksanakan amanat Perda tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu adanya sebuah kajian untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan pembangunan tersebut dengan melihat berbagai indikator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan termasuk komunikasi dua instansi tersebut dengan masyarakat sekitar Objek Wisata Pulau Merah guna mensukseskan peningkatan UMKM dalam menunjang pariwisata di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Objek Wisata Pulau Merah. Selain itu, sudahkah program peningkatan sektor UMKM yang sudah berjalan mampu memberi dampak positif bagi kesejahteraan dan kemakmuran khususnya kepada masyarakat lemah di sekitar Objek Wisata Pulau Merah. Untuk melihat kondisi ini kedepan, tentunya perlu melihat implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bertujuan memberikan rekomendasi kedepan mengenai kegagalan dan keberhasilan pembangunan pariwisata dalam upaya peningkatan UMKM, dimana berhasil atau tidaknya sebuah proses implementasi kebijakan sampai dengan tercapainya hasil, tegantung pada proses komunikasi, sumberdaya yang ada, sikap dari para implementor serta struktur birokrasi (Edward III, 1980:11).
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini secara khusus akan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. Apa saja keberhasilan maupun hambatanhambatan yang ada didalamnya, dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi? 2. KAJIAN PUSTAKA
Toeri Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan suatu keputusan negara atau pemerintah yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut William Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2000), kebijakan publik merupakan suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah.
Konsep Implementasi Kebijakan
Model implementasi kebijakan George C. Edward III (1984:10) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor yang dimaksud antara lain meliputi : 1. Variabel Komunikasi (communication), Komunikasi kebijakan berarti merupakam proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). 2. Variabel Sumberdaya (Resources), Edward III
(1980:11) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, sumberdaya terdiri dari empat variabel, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya informasi dan kewenangan. 3. Variabel Disposisi (Dispotition), Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. 4. Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure), Menurut Edward III (1980:125), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Terdapat dua karakteristik utama birokrasi yaitu Standart operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Konsep Pembangunan Pariwisata
Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010 – 2025, definisi pariwisata dan pembangunan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. KonsepPemberdayaan Masyarakat Empowerment Concept atau Konsep Pemberdayaan menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Luthfan, 2012) mengandung dua pengertian : 1. Empowerment is to give
power or authority to. Pemberdayaan adalah bagaimana pendelegasian sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memberikan keputusan yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapi atau pelaksanaan suatu program. 2. Empowerment is to give ability or enable to. Pemberdayaan diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kewenangan dengan menggunakan apa yang dimiliki baik untuk tujuan pribadi maupun secara masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Rachmawan (2012), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). 3. METODOLOGI PENELITIAN Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bognan dan Taylor pada Moleong (2013:4) mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Jadi, dalam kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi ini bertujuan untuk menjelaskan program peningkatan sektor UMKM guna menunjang pembangunan pariwisata di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada akhir Februari hingga akhir Maret 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penentuan dalam kajian ini adalah teknik dari golongan Nonprobability Sampling yaitu Snowball Sampling dalam menentukan informan penelitian ini, dimana dalam teknik ini sampel yang mula-mula sedikit bisa bertambah sesuai dengan
kebutuhan dalam penelitian. Penulis juga mengumpulkan data serta infomasi melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa pembangunan dan penataan kembali objek wisata Pulau Merah sudah membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satunya ditandai dengan beralihnya profesi masyarakat sekitar objek wisata Pulau Merah yang tadinya sebagai pekerja kasar seperti penambang emas liar, buruh, dan petani sudah bergeser kepada profesi jasa wisata. Misalnya warga yang telah beralih profesi menjadi pedagang, penyedia jasa penginapan, guide, pengrajin, dan lainnya. Tidak hanya itu, penataan kembali Objek Wisata Pulau Merah mampu merubah kebiasaan atau gaya hidup masyarakat Desa Sumberagung yang tadinya arogan, jorok menjadi masyarkat yang memperhatikan kebersihan dan tidak arogan. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar sudah memiliki kesibukan atau pekerjaan. Selain itu, dari segi kesejahteraan masyarakat sekitar Objek Wisata Pulau Merah dinilai sudah mengalami peningkatan Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. Salah satu amanat dari Perda No. 13 Tahun 2012 pasal 17 sendiri adalah membangun pariwisata Banyuwangi dengan melibatkan serta memberikan dorongan dan perlindungan bagi UMKM dalam pembangunan pariwisata di Banyuwangi. UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
200.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu livelihood activities (pedagang kaki lima), Micro Enterprise (pengrajin yang belum memiliki sifat kewirausahaan), small dynamic enterprise (UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan eskpor), fast moving enterprise (UMKM yang melakukan transformasi menjadi usaha besar). Sehingga, dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Objek Wisata Pulau Merah sendiri sudah muncul para pelaku UMKM yaitu pedagang yang termasuk kelompok livelihood activities (pedangan kaki lima), pengarajin yang termasuk kelompok Micro Enterprise (pengrajin yang belum memiliki sifat kewirausahaan), pengusaha homestay dan penjual oleh-oleh di seputaran Pulau Merah. Pada hakikatnya pariwisata tidak bisa berjalan sendiri, tujuan dari pembangunan pariwisata sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ekonomi kreatif, dimana ekonomi kreatif ini erat kaitanya dengan UMKM. Pariwisata dan UMKM memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki komitmen agar sektor UMKM digunakan sebagai wadah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di sekitar objek wisata. Bentuk komitmen pemerintah untuk menggerakkan pariwisata di Objek Wisata Pulau Merah adalah dengan memberdayakan masyarakat lokal melalui peningkatan UMKM dengan sasaran masyarakat sekitar. Upaya pemerintah adalah dengan menerapkan program fasilitasi pengembangan UMKM, pelayanan klinik koperasi dan UMKM, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan.
Terkait pelaksanaan peningkatan sektor UMKM ini dilaksanakan oleh bidang UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. melalui Dinas Koperasi dan UMKM pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan UMKM khususnya di Objek Wisata Pulau Merah. Fasilitasi pengembangan UMKM disini lebih mengarah kepada permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Pada masa kepemimpinan Abdullah Azwar Annas, bentuk fasilitasi yang dilakukan hanya berupa arahan atau saran bagi pelaku UMKM guna akses meminjam modal di bank atau koperasi. Ada bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, yaitu Bank BRI. Bentuk kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah guna memberi akses modal pada para pelaku UMKM. Fasilitasi pengembangan UMKM juga didukung dengan adanya program klinik Koperasi dan UMKM resmi beroperasi pada tahun 2011 sebelum pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Program ini merupakan salah satu program inovasi yang dibuat pemerintah dan memiliki sekretariat yang berada di kantor Dinas Koperasi dan UMKM. Klinik Koperasi dan UMKM merupakan program yang dirancang untuk melayani para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan. Selain itu peningkatan UMKM di objek wisata Pulau Merah ini diikuti dengan berbagai macam bentuk pelatihan diantaranya adalah pelatihan manajemen dan kewirausahaan, serta pelatihan keterampilan. Untuk pelatihan manajemen dan kewirausahaan dilakukan oleh bidang UMKM sendiri, sedangkan untuk pelatihan keterampilan seperti membatik, monte, dan kerajinan adalah dengan menggandeng para ahli keterampilan yang ada. Pelatihan ini merupakan usaha pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari SDM setempat. Mengingat masyarakat di sekitar objek wisata Pulau
Merah tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang pariwisata maupun keahlian maupun keterampilan untuk membuat kerajinan yang memiliki nilai jual dalam kegiatan kepariwisataan. Program inovasi yang kedua adalah Marketing On Line (MOL) merupakan aplikasi berbasis internet yang bisa diakses di www.produkumkmbanyuwangi.com. MOL merupakan sarana pemasaran berbagai produk kerajinan maupun makanan dari para pengrajin yang sudah mendaftarkan produknya dalam website tersebut. Didalam aplikasi pemasaran ini akan muncul kerajinan maupun makanan beserta lokasi pembuatan. Sehingga adanya aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk UMKM yang ada. MOL dipercaya mampu membantu pemasaran produk UMKMUMKM yang ada di Banyuwangi. Dalam kebijakan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau merah melalui program-program yang diusung pemerintah mampu mebawa dampak positif. Namun pada tingakatan praktik implementasi kebijakan, muncul fakta-fakta yang menunjukkan bahwa program serta inovasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal. Pertama, program inovasi Klinik Koperasi dan UMKM. Program semacam ini bagi pelaku UMKM di Objek Wisata Pulau Merah dianggap sulit untuk dijangkau. Mengingat jarak antara klinik koperasi dan UMKM dengan objek wisata Pulau Merah sangat jauh. Yang seharusnya klinik ini bisa diakses kapanpun justru tidak mampu dirasakan oleh pelaku UMKM disekitar Objek Wisata Pulau Merah. Sedangkan mobil klinik koperasi dan UMKM yang dirancang sebagai penjemput bola lebih sering digunakan sebagai alat transportasi jika ada kegiatan yang melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Kedua, pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan keterampilan semacam ini masih belum terjadwal secara pasti dan juga belum bisa dilaksanakan
secara rutin. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelatihan manajemen, kewirausahaan dan keterampilan di Objek Wisata Pulau Merah baru dilakukan dua kali saja, yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015. Pelatihan tersebut masih belum bisa terjadwal secara pasti dan juga Ketidakefektifan program pelatihan tersebut dikarenakan jumlah staff atau anggota khususnya bidang UMKM sangatlah terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan, mengingat peningkatan UMKM tidak hanya dilakukan di Objek Wisata Pulau Merah saja. Peningkatan UMKM ini di seluruh objek wisata yang ada di Banyuwangi ditambah dengan pelaku-pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan yang tidak berada di lingkup objek wisata. belum bisa dilaksanakan secara rutin dan efektif. Ketiga, pelaksanaan program inovasi Marketing On Line (MOL) belum disosialisasikan secara maksimal dan merata ke seluruh kecamatan. Pada dasarnya program Marketing Online ini diresmikan semenjak tahun 2014. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa sosialisasi MOL tersebut baru dilakukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Purwoharjo. Sehingga belum banyak orang yang mengetahui keberadaan website tersebut. Pemerintah juga tidak melakukan sosialisasi keberadaan serta fungsi program Marketing Online (MOL) kepada masyarakat sekitar Objek Wisata Pulau Merah. Hal tersebut juga diperburuk dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar tidak memahami teknologi maupun internet. Sehingga program Marketing Online (MOL) tersebut tidak berlaku di Objek Wisata Pulau Merah. Pemanfaatan Marketing Online di Pulau Merah masih sangat kurang. Program-program kerja Bupati Kabupaten Banyuwangi tidak diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan penjajakan tentang kesiapan sumberdaya
manusia pelaksana kebijakan dalam program yang sifatnya elektronik. Keempat, apabila dilihat dari segi kebijakan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan UMKM merupakan kebijakan lintas sektor. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan ini melibatkan dua oragnisasi perangkat daerah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut diperlukan suatu koordinasi antar sektor guna mengkomunikasikan keterlibatan, tugas, fungsi dalam kebijakan tersebut. Namun, pada kenyataanya dalam implementasi kebijakan ini koordinasi hanyalah sebatas dalam forum rapat umum bersama perangkat organisasi lainya. Koordinasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tidak terstruktur atau memiliki landasan hukum yang jelas dan begitu pula sebaliknya. Kelima, kebijakan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan UMKM di Objek Wisata Pulau Merah ini sudah berjalan dalam kurun waktu lima tahun. Namun, pemerintah tidak pernah melakukan survei mengenai kondisi tentang kesuksesan maupun kendala program. Tidak pernah diadakannya survei selama ini mengakibatkan banyak hal. Diantaranya adalah Dinas Koperasi dan UMKM tidak mengetahui atau tidak memiliki data pasti perkembangan jumlah UMKM sesudah masuknya kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan UMKM, berapa omset usaha para pelaku UMKM, sudahkah Klinik Koperasi dan UMKM berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM disekitar Objek Wisata Pulau Merah, program pelatihan tidak tahu sukses atau tidak, dan prosentasi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata. Sehingga, apa yang sudah diputuskan dalam program-program yang ada pada dasarnya sangat bagus. Namun, ditataran parktis terkendala dengan kesiapan birokrasi pemerintah sendiri.
5. ANALISIS PENELITIAN Pada penelitian ini, kebijakan publik menjadi teori yang digunakan sebagai Grand Theory, dimana dalam teori kebijakan publik salah satu bahasanya adalah tentang siklus pembuatan kebijakan publik. Menurut William Dunn, salah satu tahap pembuatan kebijakan publik terdapat tahap implementasi kebijakan. Pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam Peningkatkan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan mengacu kepada kebijakan periwisata nasional yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Menurut Rendall B. Ripley dalam bukunya yang berjudul Policy Implementation and Bereaucracy (1986:20) membagi kebijakan kedalam empat tipe. Apabila dilihat berdasarkan pengertian masing-masing tipe kebijakan tersebut, maka penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam Peningkatkan Sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi termasuk kedalam tipe kebijakan redistributive. Dimana salah satu tujuan tipe kebijakan redistributive ini adalah untuk menata kembali hak-hak atau kepentingan kelompok sosial. Pada pelaksanaan dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun pariwisata Banyuwangi melalui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan sektor UMKM dalam menunjang kepariwisataan di Banyuwangi secara umum dan di Objek Wisata Pulau Merah secara khusus.
Untuk aspek pelaksanaannya, makna dari implementasi ialah membangun sebuah jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan dapat terealisasikan. Pada kondisi ini, solusi tercapainya tujuan kebijakan adalah melibatkan aktivitas instansi pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Seperti pada konsep Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III, yang mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sangat bergantung pada komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pertama, penulis menggambarkan bahwa komunikasi merupakan sebuah koridor besar yang membawahi bentuk komunikasi lainya seperti sosialisasi dan koordinasi. Komunikasi tersebut dilakukan dalam 3 jenis komunikasi, yaitu : 1. Koordinasi Langsung (tatap muka), dalam bentuk komunikasi ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Koperasi dan UMKM berkoordinasi melalui forum rapat. 2. Komunikasi dengan menggunakan media cetak seperti: brosur, pamflet, catatan kecil (memo), komunikasi ini banyak dilakukan baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. 3. Sosialisasi menggunakan media elektronik yaitu berupa telepon, fax, website dan radio, komunikasi ini tercermin pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Kedua, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sumberdaya manusia atau staff dalam implementasi pembangunan pariwisata guna meningkatkan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah ini mengalami kendala. Jumlah staff Dinas Koperasi dan UMKM berbanding terbalik dengan jumlah pekerjaan. Sehingga banyak program yang tidak berjalan secara maksimal. Ketiga, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana disini menunjukkan hal yang positif dengan
memberikan pelayanan serta mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut agar usaha dari kelompok sasaran di Objek Wisata Pulau Merah bisa berjalan optimal. Keempat, struktur birokrasi, Struktur birokrasi kebijakan ini apabila dianalisis dengan seksama merupakan kebijakan dengan struktur birokrasi yang terfragmentasikan. Fragmentasi sendiri merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan sehingga memerlukan koordinasi. Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata yang membawa dampak pengganda melibatkan dua instansi pemerintah darah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. konsekuensinya adalah dengan kondisi dimana ada tugas yang penting dalam saat yang bersamaan akan terbengkalai, dilaksanakan tapi tidak fokus hingga menumpuknya tugas-tugas pada seksi pengembangan kinerja UMKM.
6. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta teori dan konsep yang digunakan untuk menganilisis implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan UMKM di Objek Wisata Pulau Merah secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 sudah berjalan dengan baik. Dimana fakta di lapangan menunjukkan dampak positif seperti beralihnya profesi masyarakat sekitar objek wisata dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih baik. Dan juga pelaksanaan peningkatan sektor UMKM dilakukan dengan berbagai program seperti program fasilitasi pengembangan UMKM, pelayanan klinik koperasi dan UMKM, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan.
Namum pada tingakatan praktik implementasi kebijakan, muncul fakta-fakta yang menunjukkan bahwa program serta inovasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal seperti klinik koperasi dan UMKM sulit untuk dijangkau mengingat sekretariat klinik dengan Objek Wisata Pulau Merah cukup jauh. Sedangkan mobil klinik “jemput bola” justru sering digunakan sebagai alat transportasi. Begitu pula dengan progam pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan keterampilan yang belum terjadwal dan baru dilakukan dua kali. Program inovasi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi lainya yaitu Marketing On Line (MOL) belum disosialisasikan dengan maksimal dan tidak berlaku di Objek Wisata Pulau Merah. Selain itu, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tidak signifikan terhadap fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM. Permodalan sangatlah penting bagi pelaku UMKM guna membangun dan mengembangkan usahanya. Bedasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang melibatkan dua organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi tidak ada alur koordinasiyang terstruktur. Dan kebijakan ini berjalan empat tahun, tapi pemerintah belum pernah melakukan evaluasi atau survei terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah. Maka dari itu kedepanya pemerintah harus melakukan pembenahan - pembenahan pelaksanaan setiap kebijakan dalam rangka pembangunan pariwisata Kabupaten Banyuwangi secara umum dan Objek Wisata Pulau Merah secara Khusus. Hal tersebut juga harus didukung peran serta masyarakat setempat dalam upaya pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah.
7. DAFTAR PUSTAKA Kodhyat, H. (1996). Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia. Jakarta: Grasindo. Kuntjoro, Dorojatun. (1994). Kemiskinan di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Jakarta. Dunn, William N. (1999). Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya. Hartati, Eni. (2011). Kebijakan Publik. Jakarta : Komunitas Indonesia untuk Demokrasi. Nugroho, Riant. (2008). Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo. Pandji, Santosa. (2008). Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung ; PT. Reflika Aditama. Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Abidin, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisa Kebijakan Publik. Malang : UMM Press. Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebiajakan Publik, Konsep dan Aplikasi
Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Sugiono. (2014). Metode Penenlitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD). Bandung : Alfabeta. Siagian, Sondang. (2012). Administrasi Pembangunan : konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sihite, Richard. (2000). Tourism Industry (Kepariwisataa). Surabaya : SIC Suryono, A. 2010. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. UB Press, Malang. Suwantoro, Gamal. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi. Sutrisno, Loekman. (1997). Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan. Yogyakarta : Kanisus. Todaro, Michael P. & Stephen C. Smih. (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Wie, Thee Kian. (1981). Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Jakartan : LP3ES. Peraturan Perundang - undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011
