RUMUSAN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI RIAU TANGGAL 29 NOVEMBER DI DUMAI Kami Gubernur bersama Bupati/Walikota se Provinsi Riau selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provtnsi Riau di Dumai tanggal 29 November 2013 bersepakat terhadap hal-hal sbb: I. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Ketahanan Pangan di Riau saat ini meliputi : 1. Defisit pengan di Riau tahun 2013 meningkat sebesar 7,7 persen tahun 2012. Defisit pangan tahun 2013 sebesar 1.324.066 ton tahun lalu sedangkan tahun 2012 sebesar 1.425.720 ton tahun ini. Ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan peningkatan pendapatan masyarakat. 2. Defisit terbesar terjadi pada pangan utama Beras yang semakin meningkat, dimana saat ini telah mencapai angka 294.288 ton atau 47,6% dari kebutuhan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas padi., dibanding tahun lalu deficit Beras 273.145 ton atau 44,6%. Ini disebabkan masih rendahnya produksi padi, akibat masih rendahnya penggunaan teknologi dalam budidaya padi di provinsi Riau, seperti terbatasnya infra struktur pengairan dan perubahan iklim(climate change). 3. Rendahnya pendapatan usahatani dan kecilnya “insentif harga ” petani pangan seperti padi, jagung, kedele, yang menyebabkan
lemahnya animo dan kemampuan mereka untuk melakukan innovasi penggunaan teknologi budidaya yang dapat meningkatkan produktivitas. 4. Sentuhan penyuluhan saat ini dirasakan kurang efektif untuk mendorong petani melakukan perbaikan teknologi budidaya. Ini disebabkan disamping terbatasnya jumlah penyuluh, juga karena terbatasnya sarana dan prasarna pernyuluh. 5. Program dan kegiatan Percepatan Penganekaraagaman Pangan belum optimal. Hal ini ditandai masih tingginya tingkat konsumsi padi-padian, sedangkan tingkat konsumsi Umbi-Umbian, Kacang-Kacangan, Pangan Hewani, Sayur dan Buah-Buahan masih kurang dari standar yang dinjurkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. 6. Pada Subsistem Distribusi dan Harga Pangan, masih terus diwarnai terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim setiap tahun pada beberapa jenis pangan seperti Daging, Cabe, Bawang Ayam, Ikan dll. 7. Dewan Ketahanan Pangan, yang merupakan wadah koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan yang terintegrasi belum berjalan sebagaimana, karena terbatasnya alokasi dana dari APBN maupun APBD. Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, maka rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2013 menyepakati : 1. Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyadari sepenuhnya
bahwa pangan merupakan hak azasi setiap individu , dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemeritah Daerah untuk memenuhi pangan masyrakatnya. Oleh karena itu sangat diperlukan kommitmen Gubernur bersama Bupati/Walikota untuk terus berperan aktif, berada diposisi terdepan, dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal, menggalang kerjasama yang efektif, mendorong, memotivasi dan mengawal percepatan program dan kegiatan terhadap: a.Peningkatan produksi pangan, khususnya padi, jagung, kedele, daging dan telur. b. Penganekaragaman konsumsi pangan 2. Langka-langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk merealisasikan percepatan peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan tersebut adalah : a. Peningkatan produksi Padi, jagung,ckedele perlu ditempuh langkah: - Pengendalian/penghentian alih fungsi lahan produktif, mengintensifkan lahan produktif yang telah ada dan pemanfaatan/pengkajian lahan sub-optimal seperti lahan rawa/pasang surut, lahan kering dan lahan tidur untuk meningkatkan produksi.Untuk itu UU No. 41 tahun 2009 perlu segera ditindak lanjuti secepatnya dengan suatu Perda. - Melakukan kegiatan “Ameliorasi” dengan uji-coba penggunaan Fosfat Alam (Rock Phospate ) dan pengapuran diwilayah yang miskin unsur hara, keracunan Fe,Mn,Al, dan Ph rendah.
-
-
Perbaikan jaringan irigasi yang rusak, pemeliraan yang kontinyu dengan penyediaan biaya operasional, dan penigkatan efisiensi pemanfaatan air. Peningkatan penggunaan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan agroekosistem. Perluasan areal padi ladang/padi gogo, jagung dan kedele dilahan kering, diwilayah perkebunan dan peningkatan indeks pertanaman(IP), serta penerapan model tumpang sari.
b. Peningkatan produksi Peternakan khususnya daging dan telur dilakukan dengan melanjutkan dan mempercepat program pengembangan kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan Wilayah Perkebunan dan Tanaman Pangan, pengembangan usaha pembibitan, pembiakan dan penggemukan, penyelamatan sapi betina, pengembangan usaha pembibitan dan pembiakan ayam petelur. c. Peningkatan produksi Perikanan dilakukan dengan melanjutkan dan mempercepat pengembangan usaha keramba, kolam, tambak, budidaya pantai, penangkapan dengan peyediaan benih bermutu, pakan, peralatan,permodalan, pemasaran dan bimbingan teknis perikanan. d. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan pengurangan konsumsi beras dilakukan dengan upaya-upaya: - Melanjutkan program sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Aman dan Seimbang(B2SA)
-
-
Peningkatan Gerakan memasyrakatkan pangan lokal yang dimulai pada acara rapat, seminar, selamatan, pesta perkawinan dsb. Gerakan dan sosialisasi pengurangan konsumsi beras dengan program “ One Day No Rice “ dan sekaligus mengkampanyekan peningkatan konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayuran dan buah dengan slogan “ Gemar Makan Ikan dan Telur “, “ Senang Makan Sayur dan Buah “ seta “ Suka Makan Sagu dan Umbi-Umbian “
3. Dalam rangka memprelancar distribusi pangan dan mengatasi terjadinya fluktuasi harga yang tajam/ekstrim pada beberapa jenis pangan tersebut diatas, perlu ditempuh langkah : a. Perbaikan infra struktur dasar yaitu pelabuhan, sarana bongkar muat, pergudangan, transportasi dan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infra struktur pedesaan. b. Pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan terus menerus poros jalan penghubung kedaerah pemasok pangan yaitu Sumbar, Sumut, Sumsel dan Jambi. c. Peningkatan stok pangan dengan penguatan cadangan pangan baik oleh Pemda maupun oleh masyarakat dan menyusun rencana dan strategi yang berjangka panjang ( 25 tahun ). d. Misi Bulog diminta agar selain menangani Beras, kiranya dapat memperluas tugas dan fungsinya menangani jenis pangan lainnya yang sering harganya melonjak seperti daging, ayam, bawang ,cabe, kedele dll. Selain itu Bulog diminta agar selain misi ekonomi/profit juga dapat mengemban missi sosial,
khususnya pada daerah rawan pangan, Bulog diharapkan melakukan fungsi sosial dengan cara pendekatan yang bersifat ‘rescue” 4. Upaya peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat, tidaklah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung seluruh rakyat, termasuk tanggung jawab dunia usaha. Oleh karena itu pihak dunia usaha dapat berperan aktif mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dengan membantu masyarakat disekitar wilayah usahanya mulai aspek ketersediaan, distribusi sampai pada Konsumsi. Juga diminta kiranya dunia usaha membatu pada upaya Pengkajian, survey, penelitian tentang peningkatan Ketahanan Pangan. 5. Agar kegiatan dan program Ketahanan Pangan dilapangan dapat berjalan sukses sangat diperlukan peningkatan peran penyuluhan. Penyuluh merupakan motor penggerak utama ( prime mover ) dan pemersatu potensi (integrator) dalam menggelorakan semangat dan partisipasi masyarakat pertanian dan perikanan sebagai pelaku utama. Oleh karena itu tambahan penyuluh melalui rekruitmen perlu diprioritaskan, dan penyuluh yang ada sekarang tidak dialihkan ke tugas structural. Penyuluh memerlukan perhatian Pemda agar memperolehfasilitas yang memadai seperti mobilitas, alat/perlengkapan dan biaya operasional. 6. Agar kegiatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan lebih efektif dan substantive sangat diperlukan perhatian khusus dengan meningkatkan frekwesi rapat/pertemuan minimal 2 kali setahun, dan rapat Kelompok Kerja minimal 4 kali setahun.Olehnya itu Instansi terkait perlu perhatian untuk mendukung pembiayaan
dan anggaran yang memadai seperti biaya rapat, biaya pengumpulan data, evaluasi, monitoring, sosialisasi, pembinaan dan pengkajian. 7. Kelompok Kerja Teknis (Pokja Tehnis) dan Kelompok Kerja Ahli (Pokja Ahli) sesuai harapan Kepres No. 83 Tahun 2006, yang merupakan motor penggerak dan tulang punggung Dewan Ketahanan Pangan agar semakin berperan aktif berpartisipasi dalam rapat/pertemuan dan kegiatan terpadu, untuk mempercepat terwujudnya tujuan Ketahanan Pangan Daerah. 8. Hasil-hasil kesepakatan di atas adalah merupakan kommitmen Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan Tahun 2014.
Ketua Sidang …………………………… Yang Menyepakati : Bupati/Walikota
Nama
1. Pelalawan
H. Harris
2. Bengkalis
Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc
3. Indragiri Hulu
Yopie Arianto, SE
4. Indragiri Hilir
Drs. H.M.Wardan
5. Rokan Hilir
H. Annas Ma’amun
6. Rokan Hulu
Drs. H. Achmad M.Si
7. Kampar
H. Jefri Noer
8. Siak
Drs. H. Syamsuar
9. Kuantan Singingi
H. Sukarmis
10. Pekanbaru
H.M.Firdaus, ST. MT
11. Dumai
Drs. Khairul Anwar
12. Kepulauan Meranti
Drs. Irwan Nassir, M.Si
Tanda Tangan
