MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
23 Maret 2017
PERMASALAHAN SAMPAH SAAT INI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH SAMPAH 2020
1. JUMLAH SAMPAH MENINGKAT AKIBAT PERTUMBUHAN JUMLAHPENDUDUK 2. JENIS SAMPAH SEMAKIN BERAGAM KARENA POLA KONSUMSI MASYARAKAT YANG BERAGAM 3. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SAMPAH BELUM MEMADAI 4. KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT MASIH RELATIF RENDAH 5. DISIPLIN MASYARAKAT YANG KURANG 6. PENEGAKAN HUKUM YANG BELUM BERJALAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 23 MARET 2017
PEMBAHASAN MASALAH PERSAMPAHAN
PEMANFAATAN SAMPAH SEBAGAI SUMBER DAYA BELUM OPTIMAL, PENGELOLAAN MASIH BERTUMPU PADA FINAL DISPOSAL
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SAMPAH Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Statement Presiden Jokowi pada rapat kabinet terbatas, selasa, 23 Juni 2015
Arahan Menteri LHK (25 Juni 2015)
Pertemuan dengan Bupati dan Walikota tentang masalah pengelolaan sampah (Kamis, 25 Juni 2015)
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
PENGURANGAN 1. PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH 2. PENGGUNAAN ULANG 3. DAUR ULANG
PENANGANAN 1. PEMILAHAN 2. PENGUMPULAN 3. PENGANGKUTAN 4. PENGOLAHAN 5. PEMROSESAN AKHIR
MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL
Tercapainya Indonesia Bersih Sampah 2020 melalui pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu untuk terwujudnya kesehatan masyarakat dan lingkungan yang berkualitas
Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah RT dan SSRT
Sekretariat Negara
Undang‐undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui BANK SAMPAH Permen LHK Nomor: 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Permen LHK Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal
23 Maret 2017
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UU 18/2008 DAN PP 81/2012
END OF PIPE SOLUTION
• SAMPAH SEBAGAI SEUATU YANG TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN • TIDAK ADA KONSEP PENGURANGAN SAMPAH • TIDAK ADA KONSEP SAMPAH SEBAGAI SUMBERDAYA • TIDAK ADA PENERAPAN EFISIENSI SUMBERDAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH • PENGOLAHAN LANGSUNG KE TPA
3R & EPR
• PENGURANGAN SAMPAH KE LINGKUNGAN • PENGURANGAN SAMPAH DISUMBERNYA • PEMANFAATAN SAMPAH SEBAGAI SUMBERDAYA • EFISIENSI SUMBERDAYA • TANGGUNGJAWAB PRODUSEN
CIRCULAR ECONOMY
• MEMBERDAYAKAN SAMPAH SEBAGAI SUMBERDAYA • SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES (SDG GOAL NO 11) • RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SDG GOAL NO 12)
6
STRATEGI DAN PROGRAM
DASAR HUKUM JAKSTRANAS: PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PERLU MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH
MUATAN JAKTRANAS
A. ARAH KEBIJAKAN : • PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA • PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH 1. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) DALAM PENGURANAN SAMPAH 2. PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3. PENGUATAN KOMITMEN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ANGGARAN PENGURANGAN SAMPAH 4. PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGURANGAN SAMPAH 5. PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI 6. PENGUATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI 7. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DAN DISINTENSIF DALAM PENGURANGAN SAMPAH 8. PENGUATAN KOMITMEN DUNIA USAHA MELALUI PENERAPAN KEWAJIBAN PRODUSEN DALAM PENGURANGAN SAMPAH
STRATEGI PENANGANAN SAMPAH 1. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA 2. PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3. PENGUATAN KOMITMEN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ANGGARAN PENANGANAN SAMPAH 4. PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENANGANAN SAMPAH 5. PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI; 6. PENGUATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI 7. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SKEMA INVESTASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 8. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM 9. PENGUATAN KETERLIBATAN DUNIA USAHA MELALUI KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT 10. PENERAPAN TEKNOLOGI PENANGANAN SAMPAH YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN TEPAT GUNA 11. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DAN DISINTENSIF DALAM PENANGANAN SAMPAH
21 PROGRAM
36 PROGRAM
B. STRATEGI, PROGRAM, DAN TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
23 Maret 2017
INDIKATOR KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025
Target Pengelolaan Sampah 2017 – 2025 JAKSTRANAS
30% PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2025
70% SAMPAH TERTANGANI TAHUN 2025
1.
PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PER KAPITA
2.
PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH DI SUMBERNYA
3.
BERKURANGNYA SAMPAH YANG DITIMBUN KE TPA
4.
BERKURANGNYA SAMPAH YANG DIBUANG KE LINGKUNGAN
1.
MENINGKATNYA PENERAPAN PRINSIP RECYCLE DAN RECOVERY SAMPAH
2.
BERKURANGNYA SAMPAH YANG DITIMBUN KE TPA
3.
BERKURANGNYA SAMPAH YANG DIBUANG KE LINGKUNGAN
10
KETERLIBATAN K/L TERKAIT DALAM PERPRES JAKSTRANAS 2017 ‐ 2025
MEKANISME PENYUSUNAN JAKSTRANAS DAN JAKSTRADA
JAKSTRANAS PENGELOLAAN SAMPAH
KETERLIBATAN SHAREHOLDER: 33 K/L PEMERINTAH PROV, KAB/ KOTA DUNIA USAHA/ASOSIASI/LS M MASYARAKAT
1. KLHK
16. KEMEN BUMN
27. BSN
2. KEMEN PUPR
17. KEMEN PARIWISATA
28. LIPI
3. KEMENDAGRI
18. KEMENSOS
29. LKPP
4. KEMEN ESDM
19. KEMENAG
30. KEPOLISIAN RI
5. KEMENKES
20. KEMEN AGRARIA DAN TR/BPN
31. KEJAKSAAN RI
6. KEMEN PERINDUSTRIAN
JAKSTRADA PROVINSI
JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA
7. KEMEN PERDAGANGAN 8. KEMENAKER
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR DAN DALAM PROSES PENYUSUNANNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDAMPINGAN OLEH MENTERI DAN/ATAU MENTERI/KEPALA LEMBAGA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DENGAN BERPEDOMAN KEPADA JAKSTRANAS DAN JAKTRADA PROVINSI DAN DALAM PROSES PENYUSUNANNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDAMPINGAN OLEH MENTERI, METERI/KEPALA LEMBAGA DAN/ATAU GUBERNUR SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
MENETAPKAN TARGET • % PENGURANGAN DAN • % PENANGANAN
12. KEMENKEU/BAPPENAS
21. KEMENHUB 22. KEMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13. KEMENRISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
23. KEMENDES DAN DT
14. KEMENINFO
25. BPPT
15. KEMEN KOP DAN UKM
26. BKPM
24. BAPPENAS
32. KEMENDIKBUD 33. DPR/DPRD
MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
JAKSTRANAS TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI : 1. MELAKSANAKAN JAKSTRANAS; 2. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS; 3. MENGOORDINASIKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRANAS YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA; DAN 4. MENYUSUN DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN JAKSTRANAS YANG TERINTEGRASI KEPADA PRESIDEN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN.
MENTERI/KEPALA LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN : 1. MELAKSANAKAN JAKSTRANAS; 2. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAKSTRANAS; DAN 3. MENYAMPAIKAN HASIL PELAKSANAAN JAKSTRANAS KEPADA MENTERI PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI A.
PEMANTAUAN DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI CAPAIAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH.
A.
CAPAIAN PENGURANGAN SAMPAH DIUKUR DENGAN INDIKATOR: a. BESARAN PENURUNAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER KAPITA; b. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH TERDAUR‐ULANG DI SUMBER SAMPAH; DAN c. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH TERMANFAATKAN KEMBALI DI SUMBER SAMPAH.
C. CAPAIAN PENANGANAN DIUKUR DENGAN INDIKATOR: a. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH TERPILAH DI SUMBER SAMPAH; b. BESARAN PENURUNAN JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TEMPAT PEMROSESAN AKHIR; c. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE PUSAT PENGOLAHAN SAMPAH UNTUK MENJADI BAHAN BAKU DAN/ATAU SUMBER ENERGI; d. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH TEROLAH MENJADI BAHAN BAKU; e. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH TERMANFAATKAN MENJADI SUMBER ENERGI; DAN f. BESARAN PENURUNAN JUMLAH SAMPAH TERPROSES DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR. D.
HASIL PEMANTAUAN DISUSUN DALAM BENTUK LAPORAN JAKSTRANAS.
D.
TERHADAP LAPORAN JAKSTRANAS DILAKUKAN EVALUASI YANG DIKOORDINIR OLEH MENTERI MELALUI: a. PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN DENGAN TARGET PERENCANAAN; DAN b. HAMBATAN PELAKSANAAN.
F. HASIL EVALUASI DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERBAIKAN JAKSTRANAS.
23 Maret 2017
JAKSTRADA PROVINS TUGAS DAN KEWENANGAN A. GUBERNUR SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERTUGAS UNTUK: 1. MENYUSUN, MELAKSANAKAN DAN MENGOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN JAKSTRADA PROVINSI; 2. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DA EVALUASI PENYELENGGARAAN JAKSTRADA PROVINSI; 3. MENGOORDINASIKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRADA PROVINSI; 4. MENYUSUN DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN JAKSTRADA PROVINSI KEPADA MENTERI PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN DAN DITEMBUSKAN KEPADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BAPPENAS; DAN 5. MEMBERIKAN PENDAMPINGAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM MENYUSUN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA. B. GUBERNUR BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGADAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN. C. EVALUASI DILAKUKAN DENGAN MELIBATKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN KEWENANGANNYA TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH.
JAKSTADA KABUPATEN/KOTA TUGAS DAN KEWENANGAN
A. BUPATI/WALIKOTA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERTUGAS UNTUK: 1. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA; 2. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA; DAN 3. MENYUSUN HASIL PELAKSANAAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN. B. BUPATI/WALIKOTA BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGADAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN.
PENDANAAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS DAN JAKSTRADA PROVINSI DAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA DAPAT BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN SUMBER DANA LAINNYA YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN.
BATAS WAKTU PENYUSUNAN JAKSTRADA Dengan berlakukanya Peraturan Presiden ini: a. Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jaktrasda provinsi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku. b. Bupati/walikota wajib menyusun dan menetapkan Jakstada Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku
MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
23 Maret 2017
KOMITMEN INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DUNIA INTERNASIONAL
PROGRAM LINTAS SEKTORAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL JAKSTRANAS
KONVENSI PERUBAHAN IKLIM (UNFCCC)
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH
ADIPURA PEMBINAAN PEMULUNG
FATWA MUI
TPA
PROGRAM INDONESIA BERSIH MELALUI 3R
ASIA PACIFIC ON 3R FORUM
PLEDEGE INDONESIA PADA OCEAN CLEAN SEA DI BALI FEBRUARI 2017
UPAYA PEMANFAATAN SAMPAH MELALUI PRINSIP 3R DALAM KONTEKS CIRCULAR ECONOMY 70% TARGET PENURUNAN SAMPAH PLASTIK PADA TAHUN 2025 25 KABUPATEN/KOTA BERKOMITMEN BERGABUNG DALAM PRORAM PENGELOLAAN SAMAPAH PLASTIK DI LAUT
BANK SAMPAH/BANK SAMPAH INDUK
WASTE TO ENERGY IUMK/KUR BANK SAMPAH
INDONESIA BERSIH SAMPAH 2020
KERJASAMA KOMUNITAS/NGO (SAPU GUNUNG, OCEAN CLEAN UP)
PENGURANGAN KEMASAN PLASTIK MELALUI EPR PKK FASILITAS 3R
PROGRAM PERTANIAN KOTA
PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN
PERKEMBANGAN PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH PERATURAN YANG SUDAH ADA
PERATURAN YANG SUDAH ADA 1.
UU NOMOR 18 TAHUN PENGELOLAAN SAMPAH
2008
TENTANG
2.
PP NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
3.
PERMEN LH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN PRINSIP 3R MELALUI BANK SAMPAH
4.
PERMENLHK NOMOR 53 TAHUN 2016, TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA
5.
PERMENLHK NOMOR 55 TAHUN 2016, TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURANN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KLHK
6.
PERMENLHK NOMOR P.59 TAHUN 2016, TENTANG BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
7.
PERMENLHK NOMOR P.70 TAHUN 2016, TENTANG BAKU MUTU EMISI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN SAMPAH SECARA TERMAL
1.
RANCANGAN PERPRES, TENTANG ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA
2.
RANCANGAN PP PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK
3.
RANCANGAN PERMENLHK, TENTANG PENGURANGAN KANTONG BELANJA PLASTIK
4.
RANCANGAN PERMENLHK, SAMPAH ELEKTRONIK
5.
RANCANGAN PERMENLHK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH SKALA RUMAH TANGGA
TENTANG
TERIMA KASIH
