BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Kemiskinan merupakan akar dari segala permasalahan. Pada saat ini

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan akar dari segala permasalahan. Pada saat ini

kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Kemiskinan yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi terdapat juga di perkotaan. Daerah perkotaan merupakan konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta administrasi pemerintahan yang terletak strategis sehingga masyarakat yang tinggal di perkotaan dapat lebih mudah menjangkau akses dan fasilitas tersebut. Kemudahan akses yang diberikan juga memiliki kecenderungan yaitu pada pembangunan fisik yang semakin pesat sehingga menyebabkan terjadinya arus urbanisasi di kota. Dalam memahami masalah kemiskinan kita perlu memandang kemiskinan itu dari dua aspek yakni kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebagai suatu proses. Dikatakan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara dikatakan sebagai suatu proses kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (Siagian,2012:2).

Universitas Sumatera Utara

Sejak pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berlangsung di Indonesia yang telah memporakporandakan seluruh aspek kehidupan bangsa terutama sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis perekonomian tersebut telah mengakibatkan kondisi Indonesia terpuruk, kembali menjadi salah satu Negara miskin di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh Negara-Negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di NegaraNegara yang sebelumnya sudah mempunyai kemampuan di bidang ekonomi. Hal ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan pergerakan global yang bersifat kemanusiaan. Kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah bahkan terpuruk di bawah garis kemiskinan yang kronis. Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 untuk jenis bensin dan 4.500 menjadi 5.500 untuk jenis solar. Kenaikan tersebut sangat dirasakan dampaknya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan tersebut didasari atas beberapa faktor, antara lain karena volume BBM subsidi semakin meningkat serta membengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat besarnya anggaran untuk BBM bersubsidi. Untuk itu pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2013, hal ini sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan sebagai subsidi beras, untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp 4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp700 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program kompensasi khusus berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun dan

Universitas Sumatera Utara

penambahan dana untuk program infrastruktur dasar irigasi dan air bersih Rp 6 triliun. Dari beberapa program tersebut diatas, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat program yang akan segera direalisasikan sebagai bentuk kompensasi kepada kepada masyarakat

yang ekonomi

lemah. Sedangkan mekanisme

penyalurannya mengacu pada data warga miskin di indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut catatan Badan Pusat Statistic (BPS) pada bulan Maret 2010 sampai pada bulan September 2012, angka kemiskinan di Indonesia mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta jiwa (13,33 persen) dan mengalami penurunan pada bulan Maret 2011 dengan jumlah penduduk miskin 30,02 juta jiwa (12,49 persen). Di tahun yang sama pada bulan September 2012 angka kemiskinan mengalami penurunan lagi menjadi 29,89 juta jiwa (12,36 persen). Selanjutnya pada bulan Maret 2012 angka penduduk miskin mencapai 29,13 juta jiwa (11,96 persen), penduduk miskin berkurang 76 ribu orang (0,4 persen). Pada bulan September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa (11,66 persen), berkurang sebesar 0,54 juta jiwa (0,30 persen). Selama periode Maret sampai September 2012, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,14 juta jiwa, sementara di daerah pedesaan berkurang s0,40 juta jiwa (http://www.bps.go.id diakses pada tanggal 12 maret 2014 pukul 15.08). Kebijakan menaikkan harga BBM dikeluarkan karena kenaikan harga minyak di pasar dunia yang telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian pada banyak negara termasuk Indonesia. Dasar dari hukum untuk menyesuaikan kenaikan BBM besubsidi adalah pasal 8 ayat 10 UU. No 19 Tahun 2012 tentang Anggaran

Universitas Sumatera Utara

Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 memberikan kewenangan kepada pemerintah

untuk

menyesuaikan

harga

BBM

bersubsidi.Pemerintah

baru

mengusulkan program kompensasi rancangan APBN-P tahun 2013 dengan disahkan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan dinaikan BBM besubsidi maka ada lima program dengan alokasi dana sebesar Rp 30 triliun, sasaran dari program ini adalah rumah tangga miskin. Masyarakat miskin dalam satuan rumah tangga sebagai kelompok yang paling merasakan beban berat akibat kenaikan bahan bakar minyak. Meningkatnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam kondisi yang miskin dan menjerat. Kerentanan terhadap gejolak ekonomi dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di Indonesia dan semakin berlarut-larut dengan adanya kenaikan harga BBM. Kenyataan ini membuat semakin tingginya tingkat kemiskinan di negeri ini. Banyak rakyat semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kenaikan BBM tidak hanya terkait dengan kenaikan BBM itu sendiri tetapi juga terkait dengan penggunaan BBM dan transportasi. Pemerintah berupaya mengambil langkah antisipatif untuk mengatasi agar rakyat miskin mampu bertahan ketika kenaikan harga BBM. Pemerintah mengambil kebijakan program kompensasi jangka pendek yang bertujuan mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama masyarakat miskin melalui program pemerintah yang ditujukan pada masyarakat miskin, dimana salah satu di antaranya adalah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Universitas Sumatera Utara

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya adalah banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai. Beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti orang yang telah meninggal. Beberapa kalangan juga menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ini tidak tepat dan juga tidak merata. Berikut adalah kasus-kasus di mana bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat salah sasaran: 1. Pada 25 Juni 2013, di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Warkem, yang berusia 65 tahun, malah tidak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, padahal ia adalah janda yang hidup sebatang kara pada rumah yang berukuran 4 x 5 meter. 2. Pada 25 Juni 2013, di Makassar. Sulawesi Selatan, sejumlah ibu-ibu yang menggunakan kalung, gelang, dan giwang emas malah menerima bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Tujuan ibu-ibu tersebut menerima bantuan Bantuan Langsung Semntara Masyarakat bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun digunakan untuk bermewah-mewahan. 3. Pada 2 Juli 2013, di Bandung, Jawa Barat, Ayu, yang berusia 26 tahun, menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, padahal ia sudah termasuk kategori orang yang sudah mampu. Hal ini dapat dilihat dari kalung, cincin, dan

Universitas Sumatera Utara

anting-anting yang membaluti tubuh Ayu. Sementara itu, Atikah, menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dengan tujuan membayar utang yang ditagihkan

rentenir

yang

dibebankan

padanya

(http://www.wikipedia.com/diakses tanggal 11 April 2014 pukul 07.58) Salah satu dari penyebab tidak sampainya bantuan yang tepat sasaran adalah data yang tidak valid. Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), penggunaan data dari Badan Pusat Statistik yang bertahun 2011 disebabkan karena pemutakhiran dan survei membutuhkan waktu dan biaya mahal. Selain itu pula, penggunaan data yang tidak valid membuat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat seperti kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Namun lemahnya pengawasan pemerintah akan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat membuat sebagian warga yang berhak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat malah tidak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Sementara itu, sebagian warga yang tidak berhak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat malah mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Oleh karena itu, terjadilah protes dan demonstrasi yang disebabkan oleh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh protes dan demonstrasi yang terjadi karena Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang tidak tepat sasaran yaitu pada 2 Juli 2013, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagian warga merasa keberatan atas jumlah uang

Universitas Sumatera Utara

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang seharusnya mereka terima Rp300.000 malah dipotong sebesar Rp100.000 menjadi Rp200.000. Mbah Parni, yang berusia 67 tahun, mengaku panitia desa memotong dana tersebut dengan alasan akan diberikan kepada warga miskin lain yang tak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Mbah Parni mengaku berat dengan pemotongan itu. Namun ia terpaksa menyetujuinya, sebab hal serupa juga dilakukan kepada seluruh warga yang mengantre pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di kantor pos setempat (http://www.wikipedia.com/diakses tanggal 11 April 2014 pukul 07.58) Sasaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) 2011. Besaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama lima bulan. Besar bantuan ini diharapkan

dapat

membantu

Rumah

Tangga

miskin

dan

rentan

untuk

mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM. Tahap awal Bantuan Langsung Sementara Masyarakat diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat akan diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertamadi 14 kota besar, tahap keduapada 25 Juni mencakup 33 propinsi, dan tahap ketigaper 1 Juli mencakup semua kabupaten kota. Untuk mendanai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp9,32 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 (Hermawan dalam

Universitas Sumatera Utara

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 2009:15/diakses tanggal 13 maret 2014 pukul 22.00). Bantuan Langsung Sementara Masyarakat disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat diwajibkan membawa KPS dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai.Untuk menghindari antrian yang berlebihan, lokasi dan jadwal pembayaran akan ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah daerah setempat. Pada hari yang dijadwalkan, RTS dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. Untuk daerah terpencil, dimana tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus. Apabila Kepala Rumah Tangga yang namanya tertera di KPS tidak dapat mengambil sendiri Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (misalnya karena sakit), maka dapat diwakilkan oleh anggota Rumah Tangga lainnya. Pengambilan bantuan dapat dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (KK atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama. Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahap Pertama berlangsung jauh lebih baik dari BLT 2005 dan 2008 dari segi penyaluran yang sudah mencapai lebih dari 95 persen, ketertiban dalam proses pembagian dan penggunaan sistem pembayaran yang lebih baik. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tentunya sangat menarik dan menggiurkan bagi masyarakat miskin, dengan dana tersebut bisa mengurangi beban hidup yang di alami, akan tetapi secara tidak sadar pemerintah sudah memberikan model kehidupan baru bagi masyarakat miskin dengan ketergantungan dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, jumlah dana yang sangat minim dan jarak yang terlalu jauh. Secara

Universitas Sumatera Utara

sadar kenaikan BBM berdampak pada melambungnya harga bahan pokok, seharusnya pemerintah bisa lebih kreatif dalam memberikan solusi bagi rakyat miskin. Pemerintah bisa lebih kreatif dan membuat inovasi baru, karena melihat dari fenomena sebelumnya melalui program Bantuan Langsung Tunai. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan bahwa tujuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dan kompensasi menyusul pengurangan subsidi BBM. Pengurangan subsidi menyebabkan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun terutama masyarakat miskin. Untuk itulah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat disalurkan. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditandai dengan Kartu Perlindungan Sosial. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin. Namun yang menjadi persoalan bukanlah niat dari pemerintah melainkan lebih kearah implementasi dari penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tersebut. Ada beberapa ketegori kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. 1. Pertama, kelompok yang berpandangan politis, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dicurigai hanya akan menjadi alat pencitraan oleh partai penguasa. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat akan ditarik ke ranah dukung mendukung partai. 2. Kedua, kelompok yang berpandangan praktis. Kelompok ini mengkritik Bantuan Langsung Sementara Masyarakat karena tidak mendidik masyarakat. Karena Bantuan Langsung Sementara Masyarakat hanya akan menidurkan masyarakat

Universitas Sumatera Utara

dengan kucuran dana. Masyarakat tidak diajarkan untuk bisa survival. Mestinya masyarakat diberikan kail, bukan selalu diberikan ikan. Jika diberikan kail, mereka akan tahu bagaimana cara keluar dari jeratan kemiskinan. 3. Ketiga, kelompok yang berpandangan sosial-ekonomis. Kelompok ini melihat bahwa bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang sebesar Rp.300.000 per 2 bulan, dan hanya diberikan dalam hitungan bulan tidak akan banyak menolong. Apalagi jika kemudian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat itu dipergunakan untuk konsumsi. Sudah pasti uangnya akan habis begitu

saja

untuk

memenuhi

kebutuhan

sehari-harinya

(http://m.okezone.com/diakses tanggal 14 maret 2014 pukul 10.08). Dari ketiga pandangan tersebut, sebenarnya yang paling disoroti adalah bagaimana bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu agar tepat programnya dan tepat sasarannya. Program harus dibuat sedemikian rupa untuk lebih memberdayakan masyarakat miskin. Bukan sebaliknya membiarkan mereka dengan keadaan kemiskinannya. Melihat fenomena inilah yang menjadi alasan pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk mencegah penurunan taraf kesejahteraan atau peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat disalurkan ke semua wilayah salah satunya di Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Di Kelurahan Tambangan masih banyak masyarakat yang menjadi sasaran penerima program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Program Bantuan Langung Sementara Masyarakat ditujukan kepada rumah tangga miskin yang terkena dampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Di Kelurahan ini program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat masih berjalan tetapi kurang tepat sasaran. Masih

Universitas Sumatera Utara

banyak rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dikarenakan masih menggunakan data yang lama. Pengetahuan tentang program Bantuan Langsung Masyarakat di Kelurahan Tambangan juga masih minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik kepada pemerintah daerah setempat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan juga masyarakat di Kelurahan tersebut. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mendalami perihal penerapan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang hasilnya disajikan dalam bentuk skripsi berjudul “Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi”.

1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi”.

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

penerapan program bantuan langsung sementara masyarakat di Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

Universitas Sumatera Utara

1.3.2

Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai berikut : a) Secara teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan

program Bantuan Langsung Sementara

Masyarakat yang dilakukan pemerintah. b) Secara akademis, dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam menambah referensi dan bahan kajian bagi para peneliti atau bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian yang berkaitan dengan masalah Implementasi Program Bantuan Langung Sementara Masyarakat.

1.4

Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan definisi operasional.

BAB III

: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisi data.

Universitas Sumatera Utara

BAB IV

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi dimana penulis melakukan penelitian.

BAB V

: ANALISIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian serta analisis pembahasannya.

BAB VI

: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saransaran yang bermanfaat.

Universitas Sumatera Utara