BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal yang tidak pernah hentihentinya dipersoalkan dan diperbicangkan oleh banyak pihak dewasa ini, sehingga menjadikan kemiskinan menjadi topik yang sangat penting dan krusial. Hal ini terjadi karena kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut pribadi, keluarga, masyarakat, negara bahkan dunia. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan akan selalu diminati untuk dipersoalkan atau dalam pencarian solusinya. Masalah kemiskinan yang tetap menjadi perhatian banyak pihak dan terlebih-lebih pihak yang merasakannya ini di seluruh dunia, tentunya telah banyak menguras pikiran, tenaga, atapun materi untuk mencari solusi untuk menekan angka kemiskinan. Hal tersebut tidak terkecuali di negara kita Indonesia, yang notabene merupakan negara berkembang dan negara yang sarat dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi. Isu kemiskinan merupakan faktor penghambat dalam pembangunan segala aspek yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan setiap warga dan negara. Oleh karena itu, penyelesaian isu kemiskinan di Indonesia tetap menjadi fokus dan prioritas utama setiap masa pemerintahan dan penguasa yang memimpin negara ini. Bahkan, keberhasilan mengurangi angka kemiskinan selalu menjadi indikator penilaian baik atau buruknya suatu masa pemerintahan. Hal ini disebabkan karena terhambatnya laju pembangunan akibat kemiskinan dan sangat tingginya angka kemiskinan, bahkan yang dalam suatu periode tertentu menunjukkan peningkatan.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 30,01 juta jiwa atau dalam persentase yaitu 12,49 % dan untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri adalah 1,48 juta atau 11,33 % (Badan Pusat Statistik, 2011). Daerah kabupaten/kotamadya yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang angka kemiskinannya tinggi salah satunya adalah Kota Gunungsitoli yaitu 14.475 kepala keluarga (kk) miskin. Salah satu kecamatan yang cukup tinggi kemiskinannya di Kota Gunungsitoli adalah Kecamatan Gunungsitoli Barat yaitu 962 kepala keluarga miskin, yang salah satu desa di dalamnya dan sekaligus menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu Desa Ononamolo II Lot turut menyumbang jumlah kemiskinan dengan 156 kepala keluarga atau 72,55 % miskin. (Badan Pusat Statistik Gunungsitoli, 2012) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS baru-baru ini menyatakan bahwa sampai dengan Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11,96 % (29,13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 %, dari 13,33 % pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 %. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012). Berdasarkan data
tersebut,
menunjukkan bahwa
kemiskinan di Indonesia
sangatlah
memprihatinkan meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Konferensi Pers Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengemukakan Angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan karena inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi. Kondisi global yang berimbas pada situasi nasional, mendorong kenaikan harga-
Universitas Sumatera Utara
harga. Kenaikan harga bahan-bahan pokok atau pangan merupakan yang tertinggi dari harga-harga lainnya, sehingga rumah tangga miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan. Tahun 2005 meski terjadi pertumbuhan, tetapi poverty basket inflation tercatat sampai dengan 12,78 %. Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak memicu kenaikan harga bahan pokok ,sehingga berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Oleh karenanya, stabilitas harga pangan harus dijaga. Tercatat pada tahun 2006, angka kemiskinan naik dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012). Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu kemiskinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi nasional yang juga dipengaruhi oleh kondisi global, adalah suatu kebenaran. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dalam negeri dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia, dan kondisi ini tentunya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga berdampak pula pada kenaikan kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya bicara soal kondisi masyarakat dengan sifat tertentu karena kemiskinan tidak muncul begitu saja melainkan suatu proses, dalam proses tersebut ada semacam pra kondisi, dimana faktor-faktor tertentu berkontribusi dalam menciptakan kemiskinan itu sendiri . Oleh karena itu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia dapatlah diketahui alasannya. Faktor penyebab kemiskinan jika menitikberatkan kajian pada interaksi antara berbagai elemen yang berkontribusi dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maka ada beberapa faktor di antaranya adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), lingkungan atau lembaga sosial, kebijakan
Universitas Sumatera Utara
dan implementasi kebijakan melalui program, perilaku birokrat dan sistem hukum. (Siagian, 2012: 117). Akan tetapi, tentu ada faktor-faktor yang paling dominan ataupun tidak mempengaruhi dalam pembentukan kemiskinan itu. Jika kondisi Indonesia dibandingkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di indonesia, maka yang menjadi urutan pertama paling mempengaruhi terciptanya kemiskinan itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi pendidikan dan keterampilan. Kualitas pendidikan dapat dibuktikan dengan indikator kecilnya angka buta huruf. Akan tetapi di Indonesia angka buta huruf juga masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan ini berpengaruh terhadap kenaikan angka pengganguran Data Badan Pusat Statistik tahun 2011 tentang persentase angka buta huruf berdasarkan kelompok umur 10 Tahun + 6,44 %, 15 Tahun + 7,19 %, 15 - 44 Tahun 2,30 %, 45 Tahun + 17,59 % dan pengganguran 7,7 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2011). Selain dari faktor sumber daya manusia, faktor-faktor lain juga sangat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia seperti perilaku birokrat atau sistem hukum yang korup. Tidak bisa dibantah bahwa saat ini korupsi telah menjadi “injeksi jenuh” tiap hari publik melalui berbagai media, karena begitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negeri ini dan begitu panjangnya proses penyelesaian kasus seakan tiada ujung seperti : Kasus Century, Kasus Hambalang, Makelar Kasus Hukum, Kasus Gayus dan lain lain. Menurut Transparency International berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2011, Indonesia menduduki posisi negara ke 100 dari 183 negara terkorup di dunia
Universitas Sumatera Utara
(Kompas, 2011). Jadi, faktor-faktor tersebut cukup mewakili alasan mengapa kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi hingga saat ini. Dampak kemiskinan yang tentu dirasakan oleh penderita baik secara individu atau keseluruhan masyarakat meliputi berbagai bidang-bidang yang sangat penting dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi pendidikan, kemiskinan tentunya akan mengarah kepada tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah dan angka buta huruf yang tinggi. Dari segi kesehatan, kemiskinan membatasi akses untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, dan rendahnya angka harapan hidup. Dari segi ekonomi, kemiskinan akan menimbulkan keterbatasan dalam hal finansial baik untuk bertahan hidup maupun untuk memiliki aset dan kepemilikan modal dalam peningkatan kesejahteraan. Dari segi sosial, kemiskinan akan menimbulkan kurangnya penghargaan diri, baik itu status sosial maupun kurangnya sosialisasi dengan dunia luar. Dari segi politik, kemiskinan tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan politik. Masalah kemiskinan yang tetap eksis sampai sekarang ini tentunya tidak dianggap diam oleh pemerintah. Sejak awal kemerdekaan ataupun awal dari pembangunan, pemerintah Indonesia tentunya sudah mengetahui fakta kemiskinan dan dampaknya yang tentunya akan mengambat laju pembangunan di negara ini. Berawal dari masa pemerintah Soekarno sampai masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah banyak program-program yang telah diluncurkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun masalah kemiskinan tetap saja menjadi masalah yang eksis dan tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Universitas Sumatera Utara
Saat ini di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan. Adapun programprogram yang ditetapkan dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk penanggulangan kemiskinan adalah : Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate
Social
Responsibility/CSR),
Program
Asuransi
Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan terakhir adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program-program yang telah diluncurkan oleh pemerintah ini pada dasarnya untuk meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Programprogram ini diharapkan nantinya memperkecil beban ekonomi masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan program-program ini juga sekaligus mendongkrak kemampuan masyarakat untuk mendapat pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Program-program pemerintah yang telah diluncurkan tersebut, ada beberapa program yang dilihat mempunyai kompetensi dalam mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut mempunyai kompetensi karena melibatkan masyarakat sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Program tersebut salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007.
Universitas Sumatera Utara
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)
beserta
program
pendukungnya
seperti
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Generasi (PNPM Generasi) ; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) ; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tersebar di seluruh Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya yang paling banyak dilaksanakan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Alasannya adalah menurut data Badan Pusat Statistik 2011, kemiskinan paling banyak ditemui di perdesaan yaitu 18,9 juta atau 63,2 % dari total kemiskinan yang ada di Indonesia
Universitas Sumatera Utara
(Badan Pusat Statistik, 2011). Oleh karena itu, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Lingkup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/ kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Jenis kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis kegiatan : (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, (3) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. (4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP), (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008: Penjelasan IV). Menurut data dari Kementerian Kordinatoor Kesejahteraan Rakyat tahun 2012, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri T.A 2012 mencakup 6.680 kecamatan di Indonesia dan dilaksanakan oleh 4 (empat) program utama, yaitu: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mencakup
Universitas Sumatera Utara
5.100 kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan mencakup 1.151 kecamatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Infrastruktur Perdesaan mencakup 187 kecamatan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah mencakup 237 kecamatan. Dari 5.100 kecamatan di Indonesia yang tersentuh oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Gunungsitoli Barat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Gunungsitoli yang merupakan ibukota dari Kotamadya Gunungsitoli sekarang ini. Jenis kegiatan Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
Perdesaan
yang
dilaksanakan di Kecamatan Gunungsitoli Barat ini salah satunya adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di kecamatan ini diikuti oleh 9 desa, 25 kelompok Simpan Pinjam Perempuan, dan anggotanya 270 orang. Dari 9 desa yang mengikuti jenis kegiatan ini semuanya homogen, salah satunya adalah desa Ononamolo II Lot yang terdiri dari 4 kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan 40 orang yang menjadi pesertanya dan waktu pelaksanannya dimulai tahun 2011. Desa ini representatif dibandingkan desa lain dalam arti keberagaman dalam pelaksanaan maupun dalam penggunaan dana pinjaman. Camat Gunungsitoli Barat Sanotona Harefa mengungkapkan bahwa, penduduk desa yang ada di Gunungsitoli Barat ketika mengajukan proposal cenderung mengusulkan jenis kegiatan SPP ini di Musyawarah Desa masingmasing.
Hal ini disebabkan karena kecenderungan masyarakat yang ada di
Universitas Sumatera Utara
kecamatan ini lebih memilih mendapatkan bantuan berupa tunai atau tunjangan modal dibandingkan jika ditawari pembangunan fisik berupa pembukaan jalan atau sebagainya. Fakta yang disampaikan oleh camat tersebut mengingatkan pada suatu waktu ketika pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok sasaran masyarakat miskin. Pada saat itu kelompok penerimanya menyambut baik dan sangat mendukung program ini dan berharap agar berkesinambungan, Sehingga program ini menjadi populer dan dipandang pro rakyat. Akan tetapi, program Bantuan Langsung Tunai ini tidak berkesinambungan dan dianggap tidak efektif karena tidak sesuai harapan awal pemerintah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari kedua kondisi tersebut, program bantuan tunai ibaratnya seperti “memberi ikan” bukannya “memberi pancing” agar dapat mandiri. Program yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ternyata hanya meninggalkan problema baru yakni sikap ketergantungan masyarakat yang bertumpuh terhadap tunjangan modal yang diberikan, sehingga kesejahteraan masyarakat yang ingin dimunculkan tidak mencapai tingkat kualitas kemandirian (Anto, 2003: 105). Tetapi bila ditelusuri lagi alasan mengapa masyarakat yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Barat khususnya di desa Ononamolo II Lot memilih program ini, tentunya dilatarbelakangi oleh alasan yang cukup kuat. Jika dilihat dari sektor penghasilan penduduk yang ada disana, hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian seperti karet, coklat dan lain-lain. Dalam memenuhi nafkah dari sektor-sektor tersebut memerlukan dana ataupun modal usaha. Kenyataannya, penduduk yang ada di desa ini yang
Universitas Sumatera Utara
menggantungkan hidupnya di sektor pertanian selalu terbentur dengan modal usaha. Keterbatasan modal tentunya sangat berpengaruh dalam pencapaian tingkat produktif
hasil
pertanian.
Alasan
keterbatasan
modal
usaha
tentunya
memungkinkan penduduk itu sendiri untuk mencari dana pinjaman dengan cara melihat peluang yang ada. Program Simpan Pinjam Perempuan dilihat sebagai peluang dan sangat menguntungkan masyarakat miskin, sehingga sangat disayangkan jika terlewatkan. Hal ini disebabkan karena rendahnya bunga peminjaman jika dibandingkan dengan bunga peminjaman dari koperasi bahkan bunga peminjaman dari bank. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Gunungsitoli Barat dan juga Desa Ononamolo II Lot telah menghadirkan berbagai polemik yang selalu mendampingi perjalanan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di kecamatan ini. Polemik yang muncul selalu terkesan kejar target demi terpakainya seluruh alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola oleh kecamatan. Kenyataan seperti kejar target ini, terkadang menjadikan kelompok penerima hanya sebagai objek bukan subjek atau hanya sebagai alat kepentingan dari Pemerintah Desa. Kalau ditanyakan kepada kelompok penerimanya, belum tentu mereka membutuhkan karena belum punya usaha yang layak untuk didanai. Kejar target demi kepentingan pemerintah desa kelompok penerima itu bertujuan untuk menghapus pemikiran ketidakmampuan desa berpatisipasi dalam program ini. Selain itu, polemik selanjutnya adalah dana Simpan Pinjam Perempuan yang telah diterima oleh kelompok sasaran cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau tidak sesuai dengan tujuan kegiatan Simpan Pinjam
Universitas Sumatera Utara
Perempuan yang seharusnya untuk pendanaan usaha. Ketidaksesuaian penggunaan dana ini, didasari oleh ketidaktahuan masyarakat dalam tujuan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan tersebut. Ketidaktahuan tersebut didukung dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan penerimanya, sehingga tidak ada pilihan lain dan mendesak mereka agar menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kesalahan dalam penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut akan menghadirkan masalah baru bagi kelompok penerima itu sendiri, seperti keterlambatan dan ketidakmampuan dalam pembayaran pengembalian pinjaman. Keterlambatan dan ketidakmampuan mengembalikan pinjaman berpengaruh kepada produktifitas keluarga dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya akan membebani ekonomi keluarga penerima itu sendiri. Kesimpulan dari semua polemik simpan pinjam perempuan yang ada tersebut adalah program-program ini mematikan
kreatifitas
masyarakat
karena
program-program
tersebut
mengakibatkan ketergantungan dan ketidakmandirian atau berharap terus kepada bantuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008: Penjelasan IV). Dengan kehadiran kegiatan Simpan Pinjam Perempuan disadari oleh penduduk Kecamatan Gunungsitoli Barat dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena program ini pada dasarnya memberikan
Universitas Sumatera Utara
pelayanan pendanaan modal usaha dalam level mikro, sehingga dapat menunjang perekonomian negara melalui pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti seberapa jauh “Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap tingkat sosial ekonomi rumah tangga kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli”.
I.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian (Soehartono, 2008: 23). Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap tingkat sosial ekonomi rumah tangga kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli." I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap tingkat sosial
Universitas Sumatera Utara
ekonomi rumah tangga kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Ononamolo II Lot Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli.
1.3.2 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c. Dapat digunakan sebagai karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Manfaat Praktis a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. b. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya. 3. Manfaat Akademis a. Pengembangan
konsep
dan
teori-teori
yang
berkenaan
dengan
pemberdayaan masyarakat perdesaan. b. Pengembangan kebijakan dan model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). 1.4 Sistematika Penulisan Untuk memudahkan memahami dan mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :
Universitas Sumatera Utara
BAB 1
: Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
: Tinjauan Pustaka Bab ini berisikan uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional.
BAB III
: Metode Penelitian Bab ini berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
BAB IV
: Deskripsi Lokasi Penelitian Bab ini berisikan sejarah singkat gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.
BAB V
: Analisis Data Bab ini berisikan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.
BAB VI
: Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
