BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A.
Kesimpulan 1.
Penerapan hukum sempadan sungai di Sungai Code Yogyakarta menghadapi
permasalahan
yang
kompleks.
Kompleksitas
permasalahan yang dihadapi, di antaranya, a.
Pertama, mengenai pengaturan sempadan sungai yang ada secara lengkap hanya termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang kemudian pasca Peraturan Pemerintah tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
kemudian
diadopsi
oleh
Peraturan
Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau hanya mengatur secara umum. Bahkan, dalam RTRW Kota Yogyakarta pengaturan tersebut seolah hanya diulang, tanpa dilengkapi pedoman teknis pelaksanaan. Hal ini pada praktiknya menimbulkan kesulitan dan kebingungan dari berbagai instansi terkait, mengingat setiap wilayah memiliki sungai dengan tipe yang berbeda dan dengan kenampakan alam yang berbeda pula sehingga tidak dimungkinkan dilakukan perlakuan yang sama terhadap penetapan sempadan sungai yang ada. b.
Kedua, permasalahan selanjutnya mengenai perbenturan atau
138
konflik yang terjadi antara kepastian hukum dan kepentingan hukum masyarakat kawasan Sungai Code yang telah turuntemurun ditempati masyarakat bahkan sebelum pengaturan mengenai sempadan sungai ditetapkan. Hal ini berdampak pada belum dapat diterapkannya peraturan mengenai sempadan Sungai Code dengan maksimal; c.
Ketiga, permasalahan mengenai penerapan hukum. Pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air dan beberapa Peraturan turunannya oleh Mahkamah
Konstitusi
termasuk
didalamnya
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Peraturanperaturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku tersebut, pada kenyataannya masih digunakan oleh instansi terkait sebagai pedoman penetapan sempadan sungai. Banyaknya bangunan di sempadan Sungai Code yang memiliki bukti kepemilikan yang sah, serta kebingungan dalam penerapan hukum sempadan sungai dalam praktik di lapangan menjadi penyebab utama yang mengakibatkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang menggolongkan Sungai Code ke dalam kategori sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3-20 m yang seharusnya memiliki garis sempadan dengan jarak paling sedikit 15 m (lima belas meter) dari
139
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai belum dapat diterapkan di Sungai Code Kota Yogyakarta. Sehingga tujuan pengaturan sempadan sungai untuk melindungi fungsi utama sungai sebagai penyedia air dan wadah air dan menjaga keberlangsungan ekosistem air belum tercapai secara maksimal. 2.
Pemerintah Kota Yogyakarta dibantu dinas-dinas terkait telah melakukan evaluasi terhadap permasalahan hukum sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta. Hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman upaya pemerintah dalam mengatasi kompleksitas masalah yang timbul. Saat ini, telah dilakukan pendekatan kepada warga dengan mengajak warga bekerja sama untuk menjaga sempadan Sungai Code melalui berbagai program, salah satunya kegiatan 3M (Mundur, Munggah, Madep) kali serta pemberlakuan status a quo bagi bangunan di sempadan Sungai Code Yogyakarta. Pendekatan dilakukan dengan perlahan karena Pemerintah ingin menghindari konflik yang mungkin terjadi apabila Pemerintah secara tegas menerapkan batas maksimal sempadan sungai. Diharapkan melalui pendekatan yang baik, sedikit demi sedikit permasalahan sempadan Sungai Code dapat teratasi. Selain upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menyiapkan master plan penataan Sungai Code Yogyakarta dengan program utama melakukan restorasi, konservasi, dan pengelolaan lingkungan.
140
B.
Saran Saran Penulis akan terbagi menjadi saran secara umum dan secara khusus. Saran secara umum akan ditujukan pada pengembangan hukum sempadan sungai yang ada, sedangkan saran secara khusus akan ditujukan pada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 1.
Secara Umum Menurut Penulis, kementerian harus duduk bersama dengan para ahli di bidang tata ruang khususnya tata ruang air guna membuat pengaturan teknis yang lebih nyata mengenai pelaksanaan peraturan sempadan sungai yang telah ada. Peraturan teknis tersebut berisi panduan cara pengukuran, penerapan, dan penyelesaian konflik di lapangan. Peraturan teknis diharapkan mampu mengatasi berbagai kerancuan yang terjadi dan membingungkan dinas-dinas terkait. Selain itu diperlukan ketegasan pemerintah daerah untuk berani menerapkan ketentuan sempadan sungai secara tegas untuk melindungi fungsi sungai dan menjaga keberlangsungan ekosistem air jangka panjang.
2.
Secara Khusus a.
Kepada Dinas-Dinas Terkait Dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Kimpraswil, Bappeda, BLH, kantor pertanahan, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan sempadan Sungai Code Yogyakarta, serta
141
berkoordinasi dengan pihak provinsi dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pihak Kabupaten yang dilalui Sungai Code. Hal ini diperlukan agar dinas terkait memiliki satu pemahaman yang sama mengenai tata cara penerapan
hukum
sempadam
sungai
di
Sungai
Yogyakarta serta adanya pembagian tugas
Code
yang jelas
kedepannya. b.
Kepada masyarakat Masyarakat perlu memahami arti penting Sungai Code bagi masyarakat secara umum bukan hanya bagi dirinya sendiri atau komunitasnya.
Pentingnya
menimbulkan
peran
serta
masyarakat dimulai dari pemahaman arti penting sungai diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mau bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pengelolaan Sungai Code agar lebih baik ke depannya.
