PETUNJUK TEKNIS DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAI(ATAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NOMOR : PAS-O8.HM.O5.O2 TAHUN 2OL4 NOMOR : KEP-0O? I ElE,ip I os I 2o14 NoMoR : KEP-04 l? lrip I Og I 2O!4 TENTANG PENEMPATAN, PEMBANTARAN, DAN PEMINJAMAN TAHANAN DAN / ATAU NARAPIDAI{A
I.
PENDATIULUAN
Kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi keduanya dalam upaya penanganan tindak pidana secara efektif dan efisien sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan tlmum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang meiaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang Perawatan Tahanan, Pembinaan Narapidana serta Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan) secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : M.HH.O1.HM.05.O2 Tahun 2OL4; KEP-A441 Al JAI O3l2O14 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana, disusunlah Petunjuk Teknis
ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penempatan, pembantararr tahanan , danf atau peminjaman tahanan danf atau narapidana guna mengoptimalkan penanganan tindak pidana.
U. DASAR HUKUM
1.
2. 3. 4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaOll; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun L999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 387a); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OlO Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara
:
Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara;
M.O4-UM.O
B.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
30 Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 201O tanggal Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 9.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor OOglAlJAlOll2}ll tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
:
Agung Republik Indonesia; 1O.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
:
PER-
0o5/A/JAl03l2O13 Tentang Standar operasional Prosedur (soP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan; 1
1.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Penahanan bagi Terdakwa yang dirawat di Rumah Sakit di luar Rutan atas Izin Instansi yang berwenang menahan;
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : M.HH.O1.HM.05.02 Tahun 20 14; KEP-O44 I Al JAIOS l20 14 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana.
12. Nota Kesepakatan Bersama Menteri
III. PELAKSANAAN
A.
KETENTUAN UMUM
1. Tahanan yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini
adalah
Tahanan Kejaksaan.
Narapidana yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas /Rutan. 3. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah 2.
tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya
disebut LAPAS adalah
tempat melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak' 5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur.
6. Jam Kerja adalah jam o7.30 sampai dengan jam 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30 waktu setempat.
B.
PENEMPATAN TAHANAN
1. Kejaksaan selaku Penyidik maupun Penuntut Umum
dapat menempatkan tahanan pada RUTAN melalui koordinasi dengan sarana tercepat dan segera menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala RUTAN.
2.
Penempatan tahanan disertai surat perintah penahanan dan berita acar a penahanan.
3.
Penempatan tahanan dapat dilakukan di luar jam berkoordinasi dengan pihak RUTAN.
4.
Penempatan tahanan di luar jam kerja dituangkan dalam Berita Acara Penempatan dan dilaporkan kepada atasan instansi masing-masing dengan melampirkan surat penahanan.
kerja, setelah
5. Dalam hal pengeluaran tahanan yang ditempatkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, pihak Kejaksaan mengirimkan surat panggilan kepada tahanan dengan tembusan kepada Kepala RUTAN sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan atau hari sidang.
6. Pihak RUTAN wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Kejaksaan yang melakukan penahanan mengenai tahanan yang ditempatkan akan berakhir masa penahanan atau masa perpanj angan penahanan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan dan diterima oleh Kejaksaan paling lambat
(sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau
6 10
masa
perpanj angan penahanan berakhir.
8.
Pihak RUTAN/LAPAS segera memberitahukan secara tertulis dan atau lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis kepada Pihak Kejaksaan terkait hal-hal yang berhubungan dengan tahanan yang ditempatkan.
C. PEMBAIITARAN PENAHANAN 1. Pembantaran penahanan atas tahanan yang ditempatkan dilakukan Kejaksaan setelah berkoordinasi dan menyampaikan
surat tertulis kepada RUTAN/ LAPAS; 2.
3.
Pembantaran penahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap tahanan yang sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit atas rekomendasi dokter RUTAN/LAPAS dan/atau dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Kejaksaan. Pengawalan dan penjagaan tahanan selama dirawat di rumah sakit di luar RUTAN/LAPAS dilakukan oleh POLRI atas permintaan Pihak Kejaksaan.
dan keamanan tahanan selama
pembantaran penahanan merupakan tanggung jawab Pihak Kejaksaan dan tanggung jawab dimaksud berakhir pada saat tahanan diserah terimakan kembali ke pihak RUTAN/LAPAS dengan Berita Acara Penyerahan Tahanan.
4. Keselamatan
5.
Segala biaya yang dikeluarkan selama perawatan Rumah Sakit akibat pembant aran menjadi tanggungiawab pihak Tersangka/Terdakwa dan atau Keluarganya, kecuali pembantaran bukan atas permohonan dari yang bersangkutan menj adi tanggungj awab Kej aksaan.
6.
Dalam hal masa penahanannya habis karena pembantaratl, Pihak Kejaksaan wajib mengeluarkan surat perintah penahanan yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
D. PEMINJAMAN TAIIANAN DAN/ATAU I{ARAPIDANA 1. Peminjaman tahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan oleh pihak Kejaksaan dilakukan kepada surat panggilan mengirimkan dengan tahiananf Narapidana dengan tembusan kepada Kepala RUTAN/LAPAS sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan atau hari sidang, kecuali untuk kepentingan
2.
pemeriksaan lanjutan atau sidang lanjutan yang waktunya kurang dari 3 (tiga) hari setelah peminjaman, dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Pihak RUTAN/LAPAS. peminjaman narapidana sebagaimana dimaksud angka 1, dapat
dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari
Kepala
RUTAN/LAPAS.
3.
Dalam hal terdapat keperluan lain diluar sebagaimana dimaksud pada angka l, tahanan danlatau narapidana hanya dapat d.ibawa keluar RUTAN/LAPAS setelah mendapat ijin tertulis dari
Dirjen Pemasyarakatan (antar wilayah)/Kakanwil (da1am satu wilayah).
lain terhadap tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 guna kepentingan penyidik lainnya untuk kasus-kasus tertentu dan menarik perhatian dilakukan atas persetujuan
4. Keperluan
pihak Kejaksaan. 5.
Keperluan kemanusiaan terhadap tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal keluarga inti sakit/ meninggal dunia atau menikah atau menikahkan anak atau lainnya atas persetujuan kej aksaan.
waktu peminjaman tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 3 (tiga) hari, dengan pengawalan poLRI, sedangkan untuk Narapidana selama 1 (satu) hari dengan pengawalan POLRI, dan apabila masih diperlukan Kejaksaan dapat mengajukan perpanjangan kepada Diqjen
6. Jangka
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kalapas/Karutan. 7.
Bilamana peminjaman narapidana membutuhkan waktu lebih dari satu hari, maka narapidana tersebut dapat dititipkan dan/atau dipindahkan sementara pada Lapas/Rutan terdekat.
keamanan, dan kesehatan tahanan dan/atau narapidana yang dipinjam menjadi tanggung jawab Pihak
8. Keselamatan,
Kejaksaan.
jawab Pihak Kejaksaan berakhir pada saat tahanan dan/atau narapidana diserahterimakan di RUTAN/LAPAS
9. Tanggung
dengan Berita Acara Pengembalian Tahanan/ Narapidana.
tV. BIAYA Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Petunjuk Teknis beban dan tanggung jawab dari instansi masing-masing.
V.
ini menjadi
PENUTUP
Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Petunjuk teknis pelaksanaan ini merupakan pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baikr:ya dan penuh tanggung jawab.
Jakarta, JA.KSA AGI'IIG TUUDA KIIUSUS,
ffiTII}A
rrffit
[t
:
?rr\ \.r4),
f$r ',...\$,
q!:ti -"i"
.fi.
./;
11
Maret 2Ol4
DIAEKTUR JEHDERAL PEffiA$YARAI(ATAN, A'ir". ,".{ } '{.
