I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan Kabupaten Karawang hakekatnya adalah ingin mewujudkan Kabupaten Karawang yang sejahtera, tertib, aman dan bersih yang menjadi landasan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Orientasi pembangunan pengentasan kemiskinan oleh meningkatkan
kemampuan
Pemerintah Kabupaten Karawang harus dapat keluarga
dan
masyarakat
miskin
dengan
mengutamakan penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum, penyedian sumber daya produksi, dan peningkatan kegiatan usaha serta penguatan organisasi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut perlu ditunjang dengan penyusunan kebijakan penaggulangan kemiskinan termasuk pengembangan model dan instrumen pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi masyarakat Karawang. Berkaitan dengan hal tersebut, rumusan Rencana strategis dan Kebijakan Umum Kabupaten Karawang yang disusun melalui mekanisme penelaahan dan pengkajian, dan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, dirumuskan formulasi Visi Kabupaten Karawang, yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Karawang yang Sejahtera Melalui Pembangunan di Bidang Pertanian Dan Industri yang Selaras dan Seimbang Berdasarkan Iman dan Taqwa “ Dari rumusan visi tersebut maka pernyataan visi dijabarkan pada 9 (sembilan) rumusan Misi Kabupaten Karawang, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 2. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian dengan pola agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh sektor industri lainnya. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah. 5. Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peluang kerja. 6. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan kesadaran hukum serta hak asasi manusia. 7. Menciptakan tata pemerintahan Kabupaten Karawang yang bersih dan berwibawa. 8. Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada seluruh kegiatan pembangunan. 9. Pemberdayaan perempuan dan pengarusatamaan gender Rumusan Visi dan Misi yang merupakan target jangka panjang masih bersifat abstrak, maka perlu dijabarkan menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur keberhasilan dan kegagalannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu indikator yang merupakan acuan pencapaian visi secara makro dalam kurun waktu jangka menengah dan jangka pendek. Selanjutnya untuk menjamin Pemerintah Kabupaten Karawang dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dalam koridor perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi saat ini serta persfektif kedepan bidang pengelolaan keuangan daerah maka perlu dibuatkan landasan berpijak yang komprehensif. Undang-undang 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Pemerintah Propinsi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat, namun kewajiban tersebut bukan hanya merupakan tugas Pemerintah Propinsi tapi
2
juga merupakan tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat. Program Raksa Desa adalah bentuk artikulasi perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam bentuk tugas pembantuan kepada pemerintah desa di seluruh Propinsi Jawa Barat. Prioritas program tersebut terkait dengan pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa Barat. Untuk pencapaian tujuan pelaksanaan Program Raksa Desa diperlukan pemerintah kabupaten yang kapabel dalam melakukan fasilitasi dan pembinaan serta
pengawasan.
Permasalahannya
tidak
semua
pemerintah
kabupaten
mempunyai komitmen dan kurangnya melakukan koordinasi antar sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya mensinergikan
Program
Raksa
Desa
dengan
strategi
program
untuk
dikembangkan. Adapun Pertanyaan pokok kajian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk Mensinergikan Program Raksa Desa ?
Perumusan Masalah Dalam implementasinya, perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Karawang Tahun
2001-2005,
bahwa pencapain target IPM secara kuantitatif mengalami peningkatan pada seluruh indikator-indikator IPM, walaupun peningkatan pada masing-masing indikator IPM belum memperlihatkan perkembangan yang cukup tinggi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selama
3
ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang dapat dinilai belum terlaksana secara oftimal. Dengan dasar uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pola dari kebijakan pembangunan yang signifikan
selama ini berjalan belum memberikan dampak yang
terhadap optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah
satu program yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat atau IPM yaitu Program Raksa Desa yang telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 2003, selain program lain yang berbasis pemberdayaan masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun dari sektor lainnya. Namun pada perjalanannya dirasa masih kurang sinergi, dimana program-program sejenis yang begitu banyak kelihatan masih bersifat sektoral atau kurang terpadu. Khususnya dalam pengelolaan Program Raksa Desa pada tiap tingkatan pemerintahan telah dibentuk Satuan Pelaksana yang melibatkan berbagai dinas atau instansi terkait namun dirasa belum berjalan oftimal, hal ini dimungkinkan karena masih lemahnya koordinasi antar sektor mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan pemahaman tersebut, maka pertanyaan spesifik pertama yang diajukan dalam kajian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam formulasi Satlak Program Raksa Desa untuk Mensinergikan pelaksanaan Program Raksa Desa ? Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan peran dan dukungan dari dinas atau instansi terkait yang tergabung dalam Satuan Pelaksana (SATLAK) Program Raksa Desa dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Raksa Desa baik ditinjau dari peran dan fungsinya maupun komitmen kebijakan program. Hal ini didasarkan masih kurang oftimalnya peran dari Satlak.
4
Kabupaten yang diindikasikan dengan masih kurangnya koordinasi dan jarangnya menyelenggarakan rapat khusus menyangkut Program Raksa Desa. Dengan demikian maka pertanyaan spesifik kedua yang diajukan dalam kajian ini adalah Bagaimanakah peran dan dukungan Dinas atau instansi terkait dalam menunjang Program Raksa Desa ? Dilain pihak kita perlu mengkaji pelaksanaan dari Program Raksa Desa di tingkat kecamatan dan desa disamping manfaat yang dirasakan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan. Hal ini tentunya akan memberikan gambaran terhadap evaluasi pelaksanaan Program Raksa Desa ditinjau dari aspek muatan atau hasilnya yang selama ini masih berjalan, baik dari aspek ketersediaan modal usaha masyarakat dan penambahan infrastruktur desa yang menunjang peningkatan daya beli, maupun peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kita dapat mengetahui persepsi dari kelompok masyarakat penerima bantuan. Hal ini didasari pemikiran mengingat luasnya cakupan kajian dan keterbatasan waktu penulis. Dengan demikian pertanyaan spesifik ketiga yang diajukan adalah Bagaimanakah persepsi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan terhadap pelaksanaan Program Raksa Desa di tingkat desa? Selanjutnya setelah mengungkapkan kelemahan atau kendala dalam pelaksanaan Program Raksa Desa oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu mengkaji kembali strategi atau kebijakan kedepan guna upaya perbaikan sehingga terjadi sinergi yang yang diharapkan khususnya dalam pelaksanaan Program Raksa Desa, sehingga pertanyaan spesifik keempat yang diajukan adalah
5
Bagaimanakah alternatif strategi yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mensinergikan Program Raksa Desa?
Tujuan Kajian Tujuan penulisan Kajian ini secara umum adalah untuk mengkaji dan merumuskan strategi alternatif yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mensinergikan Program Raksa Desa, yang bertujuan untuk peningkatan
pembangunan
Kabupaten
Karawang.
untuk
itu,
selain
mengungkapkan strategi alternatif juga dukungan dinas atau instansi terkait dalam menunjang keberhasilan program ditinjau dari aspek peran dan fungsi serta dukungan program. Adapun secara khusus tujuan kajian ini adalah : a. Mengungkapkan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mensinergikan Program Raksa Desa. b. Mengetahui dan mengungkapkan peran dan fungsi serta dukungan Dinas atau Instansi terkait dalam menunjang Program Raksa Desa. c. Mengungkapkan persepsi kelompok masyarakat penerima bantuan terhadap pelaksanaan Program Raksa Desa di tingkat desa. d. Merumuskan alternatif strategi yang layak untuk diterapkan oleh Pemerintah
Kabupaten
Karawang
(Satlak
Raksa
Desa)
dalam
mensinergikan Program Raksa Desa.
6
Manfaat Kajian Adapun manfaat dari kajian ini adalah : a. Secara teoritis, kajian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk memahami tentang strategi yang dilakukan untuk mensinergikan Program Raksa Desa di Kabupaten Karawang dan memberikan wawasan atau pengetahuan bagi pembaca yang berminat dalam bidang studi ini. b. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan atau informasi yang dapat dipertimbangkan khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten lain umumnya dalam merumuskan strategi atau kebijakan untuk mensinergikan Program Raksa Desa.
7
