BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Negara republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehiduan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat, untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, dalam kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak (Nana Adriana Erwis, 2012). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2013:5), Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara, sehingga
1
2
pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu fungsi Budgeter ( Sumber Keuangan Negara) dan fungsi Reguler ( Fungsi Mengatur), fungsi Budgeter sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sedangkan fungsi Reguler sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuantujuan tertentu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:26) Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dari berbagai jenis pajak diatas salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu primadona penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah Provinsi. Menurut Suryarini dan Tarsis dalam Muslikhatul (2015), Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dari sektor pajak. Namun banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kota Bogor belum pasti meningkatkan
3
pendapatan daerah apabila tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan pajak, roda pembangunan Negara dapat berjalan. Hal ini selaras dengan pentingnya kesadaran dalam membayar pajak, karena pajak digunakan untuk pembangunan Negara kita, akibat dari penundaan pajak yang wajib pajak lakukan akan menyebabkan terhambatrnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik lagi (Rd. Muhamad Faris, 2014). Berdasarkan artikel-artikel yang diberikan melalui website POJOKJABAR / RADAR BOGOR (2015), tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan di Kota Bogor masih tergolong rendah. Hasil dari razia kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU), menemukan 65 kendaraan yang belum membayar pajak. Jumlah itu berapa persen dari 40 ribu kendaraan yang terdata belum membayar pajak. Selain itu dalam artikel “Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak di Bogor” Rana Nugraha dan Asep Sudrajat selaku kasi penerimaan dan penagihan pajak SAMSAT Kota Bogor (2016) menyebutkan masih tercatat ada 61.285 kendaraan yang masih menunggak pajak. Dan dari 420.482 kendaraan bermotor di kota Bogor, hanya 329.380 yang tertib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dinilai dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak unutuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsing, 2011). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,
4
maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT Kota Bogor. Pelayanan Fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik, yang mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Apabila petugas SAMSAT Kota Bogor bisa memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi penerimaannya (Muslikhatul, 2015). Dalam Kompasiana (2013), hingga saat ini masyarakat khususnya yang membayar pajak di SAMSAT Kota Bogor mengeluhkan rendahnya tingkat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Bogor. Pelayanan di kantor SAMSAT Kota Bogor dinilai belum maksimal, karena masih ditemui kesemerawutan yang terjadi di bagian pelayanan tersebut, banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini karena mereka menganggap, membayar pajak membutuhkan waktu yang sangat lama. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosalina Novitasari (2015) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Semarang III, disimpulkan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Semarang III. Kesadaran wajib pajak
5
dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Semarang III. Penelitian terdahulu yang dilakukan Muslikhatul Ummah (2015) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENGARUH
KESADARAN
WAJIB
PAJAK,
DAN
KUALITAS
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kota Bogor)”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini
tujukan untuk menjawab permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bogor.
6
2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bogor. 3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bogor.
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya,
penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bogor. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bogor. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bogor.
7
1.4
Kegunaan Penelitian Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini : 1. Kegunaaan Pengembangan Ilmu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan untuk mengembangkan Ilmu Akuntansi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Kegunaan Operasional / Pemecahan Masalah Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pemecahan masalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dengan melihat kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan memperoleh data kantor
SAMSAT Kota Bogor. Alamat Jl.Ir.H Juanda No 4 Bogor. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2016.
